1. Definisi Perkumpulan Pengertian perkumpulan:
Perkumpulan adalah Perhimpunan atau perserikatan orang (zedelijke lichamen, corporate body) baik yang didirikan dan diakui oleh kekuasaan umum seperti daerah otonom, badan keagamaan, atau yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik yang lazim disebut Perkumpulan. Perkumpulan juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan anggota-anggota masyarakat yg terorganisir secara sistematis untuk tujuan atau kepentingan tertentu Ciri-ciri perkumpulan: 1.
Terorganisir secara sistematis.
2.
Terbentuk karena memiliki tujuan tertentu.
3.
Hubungan anggotanya bersifat contiactual. Kepemimpinan lebih bersifat hierarki dan atas dasar wewenang
2. Undang- Undang Yang Menyangkut Badan Hukum dan Sebutkan Enam (6) Macam Badan Hukum yang ada di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 Tentang Koperasi Koperasi berbentuk Badan Hukum sesuai dengan Undang-Undang No.12 tahun 1967 ialah: “Organisasi Ekonomi Rakyat yang berwatak sosial, beranggotak an an orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan 2. Uundang- Undangn Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan ( BHP) UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) merupakan amanah dari pasal 53 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Dasar (UU ( UU Sisdiknas) S isdiknas) yang menyebutkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
(a) bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Undang-Unda ng Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, diperlukan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi; (b) bahwa otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan, jika penyelenggara atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi memberikan pelayanan ang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional; 3. Uundang- Undangn Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan terbatas atau disingkat dengan PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini diatur oleh Undang-undang Nomor 1 th.1995. Sesuai dengan ketentuan undang-undang no.1 th.1995 pasal 12 disebutkan bahwa pemakaian nama PT harus mencerminkan tujuan PT, yang bergerak dalam bidang usaha jual beli atau pengembangan kawasan atau perumahan. Dengan catatan perseroan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara syah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yangmenyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dikatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Kemudian pada pasal 8 disebutkan tentang tugas-tugas BI adalah: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 3. Mengatur dan mengawasi bank. 4. Bank Umum atau Bank Komersial; Pada Pasal 1 (butir 3) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ”. 6. Kjlk 7.
