DASAR DASAR PENGANGGARAN PENDIDIKAN BAB I PENDAHULUAN A. Lata Latarr Bela Belaka kang ng
Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan adanya system manajemen yang didukun didukung g dengan dengan sumber sumber daya manusi manusia, a, dana/b dana/biay iaya, a, dan sarana sarana prasar prasarana ana.. Sekolah Sekolah sebagai sebagai satuan satuan pendid pendidika ikan n juga juga harus harus memili memiliki ki tenaga tenaga (kepal (kepalase asekola kolah, h, wakil wakil kepala kepala sekolah, guru, tenaga administratif, laboran, pustakawan, dan teknisi sumber belajar), sarana (bukupelajaran, buku sumber, buku pelengkap, buku perpustakaan, alat peraga, alat alat prakti praktik, k, bahan), bahan), dan prasar prasarana ana (tanah, (tanah, banguna bangunan, n, labora laborator torium ium,, perpus perpustak takaan aan,, lapanganolahraga), serta biaya yang mencakup biaya investasi (biaya untuk keperluan pengadaan tanah, pengadaan bangunan, alat pendidikan, termasuk buku-buku dan biaya operasional baik untuk personil maupun nonpersonil).iaya untuk personil antara lain untuk
kesejahteraan
dan
pengembangan
seda sedang ngka kanu nunt ntuk ukbi biay ayan anon onpe pers rson onil ilbe beru rupa pape peng ngad adaa aanb nbah ahan an
dan dan
profesi, peme pemeli liha hara raan an,,
dankegiatanpembelajaran. !endidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan, dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. "anagem "anagemen en pembiay pembiayaan aan dalam dalam lembaga lembaga pendid pendidika ikan n berbeda berbeda dengan dengan managem managemen en pembiayaan perusahaan yang berorientasi laba. #rganisasi pendidikan dikategorikan sebagai sebagai organ organisa isasi si publik publik yang yang non laba. laba. #leh #leh karena karena itu itu managem managemen en pembiay pembiayaan aan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan. Sehingga dalam makalah ini membahas tentang penganggaran pendidikan.
BAB II PEMBAHASAN A. Konsep Penganggaran
$ntuk mencapai sasaran berbagai kegiatan di bidang pendidikan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah sangat tergantung kepada pembiayaan (pengalokasian anggaran) guna membiayai berbagai kegiatan tersebut. %amun sampai saat ini belum ada satu sistem penganggaran yang dapat dipakai sebagai pedoman pokok dalam pengelolaan keuangan pendidikan, termasuk pedoman pokok pengelolaan keuangan sekolah. &ang ada baru mekanisme penganggaran, yaitu mekanisme penganggaran rutin untuk membiayai kegiatan-kegiatan pendidikan yang bersifat rutin (berulang dalam waktu kurang dari ' tahun) dalam bentuk $sulan egiatan #perasional utin ($#) dan mekanisme penganggaran pembangunan untuk membiayai kegiatankegiatan pendidikan yang bersifat investasi dalam bentuk $sulan egiatan #perasional !embangunan ($#!). $# dan $#! ini di tingkat pusat (unit utama ementerian !endidikan dan ebudayaan) dilakukan proses pengolahan, analisis, dan pembahasan yang selanjutnya dikembalikan lagi ke bawah berupa *aftar +sian egiatan (*+) untuk kegiatan rutin, dan *aftar +sian !royek (*+!) untuk kegiatan pembangunan. !ada kenyataannya sering dirasakan bahwa antara $# dan *+ serta antara $#! dan *+! alokasinya kurang rasional dan kurang proporsional, sehingga tampak bahwa pengalokasian itu tidak didasarkan kepada kebutuhan nyata di lapangan, dan tidak diukur berdasarkan besaran satuan yang ada. *apat pula dikatakan bahwa usulan alokasi anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan selalu tidak sama dengan keputusan alokasi anggaran yang sesungguhnya. *i daerah, dalam hal penyusunan alokasi anggaran pendidikan sering dilakukan dengan menerapkan pola penyusunan rencana penggunaan anggaran atas dasar alokasi anggaran yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan atau dipilih urutan prioritasnya. encana penggunaan anggaran merupakan rencana alokasi anggaran per kegiatan yang semata-mata didasarkan pada alokasi anggaran yang sudah diterima dan disetujui oleh pihak yang berwenang.e depan, perlu disusun suatu sistem pengalokasian anggaran yang dapat dijadikan pedoman pokok bagi setiap unit kerja di lingkungan
2
ementerian !endidikan dan ebudayaan agar usul alokasi anggaran dari bawah tidak jauh berbeda dengan alokasi anggaran yang disetujui oleh unit di tingkat pusat.' Sedangkan penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). nggaran sebagai rencana opersaional yang dalam satuan uang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. !ada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran, (%anang attah, 012). *engan demikian antara alokasi dan penganggaran adalah satu paket yang tidak dipisahkan dalam konsep dan a plikasinya.
B. Penentuan Skala Prioritas Seperti diketahui bahwa pendidikan adalah sebagai suatu system. Semua upaya untuk
meningkatkan mutu pendidikan harus memperhatikan semua subsistem yang didalamnya, baik subsistem yang merupakan masukan mentah, masukkan instrumen, masukan lingkungan, maupun subsitem proses dan keluaran. !eningkatan mutu pendidikan merupakan proses interaksi antara subsistem masukan dengan subsistem proses yang menghasilkan keluaran sebagai indikator tercapai tidaknya tujuan pendidikan. omponen utama pendidikan adalah kurikulum, buku, dan alat pelajaran, sarana pendidikan, tenaga pengajar, metode pembelajaran, dana dan managemen. omponenkomponen ini harus dirinci kedalam kegiatan dan sasaran ketika akan melakukan aktifitas penentuan skala prioritas pembiayaan pendidikan. ita ketahui sumber daya yang dibutukan sering terbatas keadaanya, seperti keterbatasan tenaga, sarana dan prasarana, biaya, dan waktu untuk mengerjakan semua kegiatan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam bidang pendidikan. !ada kondisi yang demikian, maka harus diadakan seleksi terhadap program, proyek, dan kegiatan untuk memilih program, proyek, dan kegiatan yang paling medukung pencapaian tujuan pendidikan. !ekerjaan menyeleksi program, proyek dan kegiatan ini biasa disebut sebagai kegiatan menyusun skala prioritas. 3
1Matin. 2014. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafndo Persada. Hal 25-27 2Nanang ata!" 2012" Standar Pembiayaan Pendidikan" !l# 54 $
$ntuk menentukan urutan prioritas terhadap program-program, proyek-proyek, dan kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan secara berurutan yaitu0 (') memeriksa, merumuskan, dan menjabarkan permasalahan4 () menyusun kriteria untuk menyeleksi prioritas4 (3) mengidentifikasi alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan pemecahan masalah4 (1) mengevaluasi alternatif kebijakan4 dan (5) menyusun prioritas kebijakan. '. "emeriksa, merumuskan, dan menjabarkan permasalahan *alam mengkaji dan memeriksa kembali suatu masalah, para analis harus merumuskan masalah dengan tepat, penyelesaian masalah dilakukan dengan cara mundur ke belakang melalui langkah-langkah sebagai berikut. a. 6aksanakan analisis data yang berkaitan dengan suatu masalah secara cermat. b. Susun kriteria-kriteria terpilih untuk mengevaluasi alternatif kebijakan c. !ikirkan alternatif yang mungkin akan dipilih d. umuskan kembali masalah itu sehingga dapat dikurangi kerancuannya dan dapat dikontrol berdasarkan data dan informasi yang ada . "enyusun kriteria untuk menyeleksi prioritas $ntuk membandingkan, mengukur, dan menyeleksi alternatif kebijakan, perlu disusun kriteria-kriteria evaluasi yang relevan. riteria yang biasa dipakai ialah biaya, nilai tambah, efektivitas dna efisiensi, pemerataan dan keadilan, kemudahan administrasi, pemenuhan persyaratan hukum, waktu, sosial budaya, lingkungan, dan dukungan politik. riteria-kriteria tersebut harus dapat diukur agar bisa digunakan dalam menentukan urutan prioritas dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang ada. !enjelasan singkat mengenai kriteria-kriteria di atas adalah sebagai berikut. a. riteria biaya riteria biaya digunakan untuk menilai alternatif mana diantara alternatif-alternatif yang ada yang paling murah biayayanya tetapi $Matin" Management Pembiayaan Pndidikan: Konsep dan Aplikasinya, Jakarta: Raja%ali Pers" 2014" &etakan 'erta#a" !l# 42-4$ 4
tetap dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. lternatif yang biayanya paling murah diberi nilai (skor)paling tinggi dan semakin mahal biayanya diberi skor paling rendah. b. riteria nilai tambah riteria ini digunakan untuk menilai alternatif mana diantara alternatif-alternatif yang ada yang paling banyak memberikan nilai tambah. lternatif yang paling banyak memberikan nilai tambah diberi skor tinggi. Semakin kecil nilai tambah dari suatu alternatif maka semakin rendah skornya. c. riteria efektivitas dan efesiensi riteria efektivitas dan efesiensi digunakan untuk menilai alternatif mana di antara sejumlah alternatif yang ada yang memberikan hasil laing sesuai (hasil guna) dengan biaya dan pengorbanan yang paling seidikit (efisien). lternatif yang menunjukkan hasil guna yang tertinggi diberi skor tinggi. Semakin rendah hasil guna dari suatu alternatif maka semakin rendah skornya. d. riteria pemerataan dan keadilan riteria ini digunakan untuk menilai alternatif mana di antara alternatif-alternatif pemecahan masalah yang ada yang memberikan manfaat secara merata dan adil. lternatif yang memberikan manfaat secara merata dan adil diberi skor tinggi. Semakin rendah akdar pemerataan dan keadilan dari suatu alternatif maka semakin rendah pula skor yang diberikan. e. riteria kemudahan administrasi *igunakan untuk mengukur sejauh mana alternatif yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan lingkungan administrasi yang ada. pakah tersedia personalia, apakah pegawai mau bekerja sama, apakah tersedia fasilitas fisik yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. lternatif yang memiliki kemudahan dalam hal administrasinya diberi skor tinggi. Semakin sulit pelaksanaan administrasi dari suatu alternatif pemecahan masalah maka skor yang diberikan semakin rendah. f. riteria pemenuhan persyaratan hukum
5
riteria ini digunakan untuk mengukur sejauh mana alternatif yang diusulkan mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. lternatif yang paling mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi nilai tinggi. Semakin
kurang
mendukung
terhadap
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan, maka alternatif tersebut diberi nilai semakin rendah. g. riteria waktu pelaksanaan riteria ini biasanya tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan berbagai sumber daya lainnya seperti manusia, dana, sarana dan prasarana dan lain-lain. riteria waktu digunakan untuk mengukur sejauh mana alternatif yang diusulkan membutuhkan ketersediaan waktu dalam pelaksanaannya. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu alternatif akan semakin tinggi nilai yang diberikan, sebaliknya semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu alternatif akan semakin rendah nilainya. h. riteria sosial budaya riteria sosial budaya digunakan untuk mengukur sejauh mana kemungkinan hasil akhir dari suatu alternatif yan diusulkan tidak bertentangan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. !elaksanaan alternatif yang hasilnya tidak bertentangan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat diberi nilai tinggi, selanjutnya alternatif yang hasilnya semkain bertentangan dengan i.
sosial budaya masyarakat setempat diberi nilai semakin rendah. riteria lingkungan sekitarnya riteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana alternatif yang diusulkan sesuai dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial. lternatif yang sesuai dengan kondisi lingkungan diberi nilai tinggi, sebaliknya alternatif yang semakin tidak sesuai dan merusak lingkungan diberi
j.
nilai semakin rendah riteria dukungan politik riteria dukungan politik digunakan untuk menilai suatu alternatif dari kemungkinan hasil akhirnya dapat diterima secara politik. lternatif yang paling tinggi kemungkinannya diterima secara politik diberi nilai (
tinggi, sebaliknya alternatif yang hasilnya dimungkinkan semakin tidak diterima secara politik diberi nilai semakin rendah. 3. "engidentifikasi alteernatif kebijaksanaan untuk mencapai tujuan pemecahan masalah !ada langkah ini, seorang analis harus memahami nilai-nilai, tujuan, dan terget-terget yang ada pada pihak yang dilayani dan pihak yang terlibat. "emahami apa yang dicari dan menentukan kriteria-kriteria relevan yang terpilih akan membantu memudahkan mengidentifikasi alernatif kebijakan yang tepat. $ntuk keperluan ini, analis dapat mempertimbangkan beberapa pendekatan seperti di bawah ini. a. "ulai dengan asumsi bahwa masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan memengaruhi (mengubah, meningkatkan, menghilangkan) halhal yang ada pengaruhnya terhadap sistem b. "emikirkan modifikasi terhadap sistem c. "emikirkan yang sama sekali baru d. ombinasi antara poin b dan c 1. 7valuasi alternatif dan penyusunan prioritas kebijaksanaan Setelah masalah dirumuskan dengan jelas, kriteria-kriteria yang relevan dipilih dan alternatif pemecahan masalah ditemukan, maka analis dapat mengevaluasi alternatif pemecahan masalah (kebijaksanaan) berdasarkan kriteria yang ada. "isalnya menggunakan kriteria dengan rentang pembobotan dari angka ' sampai angka 5. %ilai ' diberikan kepada alternatif pemecahan masalah yang dinilai sangat rendah dan nilai 5 diberikan kepada alternatif pemecahan masalah yang hasil penilaiannya sangat tinggi. 8ara mengevaluasi alternatif pemecahan masalah dapat dilakukan dengan menggunakan format evaluasi seperti contoh di bawah ini. 9abel. ormat evaluasi alternatif kebijaksanaan
lternatif ebijaksanaan riteria: iaya %ilai tambah 7fektivitas dan efisiensi !emerataan dan keadilan emudahan administrasi !emenuhan persyaratan hukum 7
8
*
7
;
%+6+ %#"# !+#+9S :riteria yang digunakan bisa tidak semuanya, dipilih yang relevandengan masalah yang dihadapi. erdasarkan hasil evaluasi alternatif kebijaksanaan, dapat disusun prioritas kebijaksanaan yang diusulkan dapat dilakukan dengan menggunakan format usulan alternatif kebijaksanaan sebagai berikut.
9abel. ormat usulan alternatif kebijaksanaan
%o
ondisi
ondisi
objektif
yang
keadaan
diharapka
sekarang
n
$sulan
lternatif kebijaksana an
alternatif kebijaksanaa n
lasan pemilihan alternatif kebijaksana
$nit kerja yang bertanggung
an
jawab
!roses penentuan prioritas kebijaksanaan yang dijelaskan di atas secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. *nalisis
Per#san #asala! se&ara te at a!a' 'eren&anaa n+ analisis keijaksana an
riteria seleksi
/dentifkasi ) a!a' 'enga#ilan 'tsan
Penilaian alternati, Pengslan 'rioritas e'tsan+i#'le#en kei aksanaan 3alasi keijaksanaan tasi kei aksa
eijaksanaan d
;ambar. !roses penentuan prioritas kebijaksanaan C. Penentuan Stanarisasi ala! Penganggaran Peniikan
=ika skala prioritas dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan sudah diketahui langkah berikutnya adalah mennetukan standarisasi yang berkaitan dengan besar kecilnya biaya yang akan dikeluarkan. Standarisasi dimaksudkan sebagai suatu batasan yang objektif tentang jenis, jumlah, dan mutu sumber daya yang dibutuhkan unit kerja pada tingkatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. "isalnya, suatu wilayah membutuhkan jumlah dan mutu sarana pendidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. $ntuk memnuhi kebutuhan ini harus diperhitungkan bahwa pembangunan suatu ruang kelas dengan standar sekian meter persegi dan kualitas tinggi akan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan dengan pembangunan ruang kelas yang sama dengan standar kualitas sedang dan rendah. uantitas dan kualitas ruang belajar, ruang administrasi, dan ruang penunjang yang dibutuhkan sekolah ditentukan oleh tipe sekolah. Semakin besar tipe sekolah semakin banyak dan semakin luas bangunan yang diperlukan. egitu pula biaya yang dibutuhkan semakin besar. "a#el 6uas tanah dan angunan serta jumlah kelas dan ruang kelas "enurut tipe
Sekolah Sekola$
S"!
S"
"ipe
%u!la$
%u!la$
Luas
Luas "ana$
esar
Kelas 3
Ruang 12
Bangunan '.?25 m
', 25 >a
Sedang
'5
3?
.@'2 m
', >a
ecil esar Sedang
3 3?
' 53
A@ m 5.'5 m
,5 >a , >a
ecil
'A
1
3.? m
',@ >a
?
33
'.?'2 m
', >a
>arga satuan bangunan sekolah yang merupakan tanggung jawab pemerintah (gedung sekolah negeri ) secara nasional ditetapkan oleh ementerian !ekerjaan $mum. ualifikasinya dilakukan berdasarkan kualitas bahan dan pekerjaannya yaitu kualitas , , atau 8. angunan gedung sekolah termasuk kategori kualitas 8.
>arga bangunan per m berbeda-beda baik disetiap provinsi maupun antar kabupaten atau kotamadya. >al ini disebabkan oleh adanya perbedaan biaya transportasi dan harga bahan bangunan, termasuk juga upah buruh. >arga bahan bangunan sangat dipengaruhi oleh kemudahan sarana pengangkutan dan jarak tempuh. Standarisasi pada umumnya dihubungkan dengan prosedur penganggaran yang harus diikuti yang dilandasi oleh hukum dan tata cara kerja yang beraturan. Standarisasi sangat membantu dalam penentuan harga. da beberapa keuntungan dengan adanya standarsasi yaitu 0 '. !roses penganggaran menjadi lebih mudah, karena beban kerja dan perhitungan yang lebih rumitakan lebih mudah dikerjakan. . 9idak banyak waktu yang terbuang untuk menghitung dan memeriksa biaya yang diperlukan. 3. !erkiraan kebutuhan dana untuk setiap kegiatan yang sama akan seragam 1. !engalokasian dan realokasi dana menjadi lebih mudah 5. "enghindari terjadinya manipulasi harga yang berdampak negatif.1 Standar pembiayaan mencakup persyaratan minimal tentang biaya satuan pendidikan, prosedur dan mekanisme pengelolaan, pengalokasian, dan akuntabilitas penggunaan biaya pendidikan.Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. '. iaya +nvestasi iaya investasi satuan pendidikanmeliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.nggaran biaya investasi selain lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.iaya investasi memerlukan dana yang relatif besar, antara lain berupa0 a. angunan sekolah meliputi ruang belajar, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, lapangan olahraga, tanah dan yang sejenis,
4Matin" Manajemen Pembiayaan Pndidikan: Konsep dan Aplikasinya, Jakarta: Raja%ali Pers" 2014" &etakan 'erta#a" !l# 51-52 10
biaya pembangunannya termasuk biaya investasi karena umur bangunan lebih dari satu tahun, bisa mencapai tahun, 5 tahun, bahkan 3 tahun. b. lat peraga, alat praktik, sumber belajar, buku-buku, media belajar, yang pada umumnya dapat dipakai lebih dari satu tahun, misalnya alat parktik bisa mencapai ' tahun, buku bisa mencapai 5 tahun. c. !engadaan tenaga pendidik dan kependidikan. . iaya !ersonal iaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. iaya ini sebagaian dibebankan kepada orangtua yang sifatnya untuk keperluan pribadi siswa, iaya pendidikan yang menjadi tanggungan orangtua adalah yang bersifat untuk keperluan pribadi siswa. Seperti0 lat perlengkapan sekolah sepatu, seragam sekolah, seragam olahraga, alat tulis dan buku catatan transport anak dari rumah ke sekolah uang saku, dan ekstrakurikuler.
3. iaya #perasi iaya operasi meliputi ;aji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, ahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
BAB III KESIMPULAN
!enganggaran menurut %anang atah adalah kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). nggaran sebagai rencana opersaional yang dalam satuan uang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. !ada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran.
11
12
DA&"AR PUS"AKA
Matin" Manajemen Pembiayaan Pndidikan: Konsep dan Aplikasinya, Jakarta: Raja%ali Pers" 2014" &et-1 Nanang ata!" 2012" Standar Pembiayaan Pendidikan" P Re#aja Rosdakara" 6andng.
1$
