Contoh Policy Brief

Poverty

POLICY BRIEF POTENSI ZAKAT DALAM

PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN STKS Bandung Program Spesialis-1 Pekerjaan Sosial

28.594

Juta Jiwa

Jumlah Penduduk Indonesia yang mengalami kemiskinan.

Penanganan Kemiskinan menuntut pengeloloaan yang terintegrasi, dan tidak bergantung pada pemerintah.

Angka Kemiskinan Hanya

menurun 0.97% tiap tahunnya dengan total anggaran mencapai 92 Triliun

1

Pengantar Persoalan kemiskinan menjadi permasalahan utama d iberbagai negara. Kemiskinan dikategorikan sebagai masalah sosial klasik. Permasalahan kemiskinan tidak dapat dihilangkan bagaimanapun majunya suatu negara. Kemiskinan merupakan masalah yang tidak dapat dihindari, hal ini berdampak pada pengistilahan penanganan kemiskinan yang tadinya d isebut sebagai pengentasan kemiskinan kini dianggap sebagai pengurangan kemiskinan. Tahun 2012, di Indonesia terdapat 249.9 juta jiwa penduduk dan 28.594 juta jiwa penduduk mengalami kemiskinan. Pada dasarnya terdapat pengurangan jumlah kemiskinan dari tahun ke tahunnya, namun angka pengurungan tersebut berkisar dibawah 1% yang menunjukkan penduduk miskin di Indonesia masih sangat tinggi. Berbagai aturan dan program sebagai panduan pandua n dalam penanganan kemiskinan dapat menggambarkan fokus utama pemerintah adalah merespon tingginya angka kemiskinan. Hal ini tentu saja sa ja menjadi satu titik tolak penanganan kemiskinan ditinjau dari kebijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial yang dibangun pemerintah dengan pelbagai payung hukum dalam mengurangi kemiskinan. Terdapat anggaran sebesar 92 Triliun pada tahun 2012 dengan pengurangan kemiskinan hanya mencapai 0.97%. Angka tersebut sangat jauh dari harapan pemerintah yang mengacu pada Tujuan Pembangunanan Milinium (MDGs). Hal yang juga memperparah penanganan kemiskinan di Indonesia yakni ancaman keterpurukan ekonomi dengan utang Luar Negeri yang mencapai 81,54 Triliun. Oleh karena itu penanganan kemiskinan harus dimulai dengan satu perspektif penanganan yang tidak bergantung pada pemerintah saja, melainkan pelibatan berbagai pihak.

Mokhamad Alfian, NRP 15.01.015 Potensi Zakat dalam Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Poverty

POLICY BRIEF s

POTENSI ZAKAT DALAM


Grafik 1. Angka Kemiskinan Tahun 1996 – 2013

Kesulitan pemerintah dalam penanganan kemiskinan semakin terasa dengan ancaman keterpurukan ekonomi. Oleh karenanya,

Penanganan kemiskinan berkatian dengan kejeliaan melihat Potensi Zakat sebagai suatu pendekatan penanganan Kemiskinan.

Sumber : p2kp.com

Penanganan Kemiskinan di Indonesia

dari Yang Tidak Dimiliki Masyarakat kepada Apa Yang Dimiliki Masyarakat

2

Kebijakan sosial di Indonesia terkait kemiskinan telah diatur dalam bentuk bentuk kebijakan dalam hal ini berupa aturan-aturan yang tercantum pada Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Kemiskinan yang secara eksplisit digambarkan pada batang tubuh undang-undang tersebut yakni upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara


Poverty



Penduduk beragama Islam mencapai 207 Juta Jiwa atau setara dengan 87% total penduduk Indonesia.

Potensi zakat setiap tahunnya yang mencapai 217 Triliun.

2x Lipat dari Anggaran Pemerintah untuk Penanganan Kemiskinan

Peraturan-peraturan mengenai kemiskinan tersebut dapat dipahami tidak terlepas dari makna dari kebijakan sosial yang merupakan tindakan yang ditempuh pemerintah dalam kaitannya pengurangan dan penanganan kemiskinan yang ditujukan untuk berbagai hal da lam hal menjaga, melindungi, dan memberdayakan masyarakat. Terdapat unsur-unsur penanganan kemiskinan seperti yang tercantu m dalam Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2011 yakni kemanusiaan, kead ilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawan, dan pemberdayaan. Unsur tersebut menjadi prasyarat mutlak penanganan kemiskinan. Berangkat dari pemahaman penanganan kemiskinan,mengulas mengenai perlunya pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai perlunya partisipasi masyarakat itu sendiri dalam menangani kemiskinan secara bersama bersama, dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Pada kenyataannya berbagai perat uran yang dikeluarkan pemerintah belum dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. O leh karena itu, dapat diketahui bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat ditempuh hanya dengan bergantung pada pemerintah. Salah satu yang dapat dijadikan rujukan yakni mengenai potensi zakat dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia

Potensi Zakat Pergesaran penanganan kemiskinan saat ini haruslah berangkat dari yang tidak dimiliki oleh masyarakat kepada apa yang dimiliki masyarakat. Salah satu potensi dari penanganan kemiskinan yakni jumlah penduduk Indonesia dengan ditunjuknya Indonesia sebagai negara muslim terbesar.

3


Poverty



Sebanyak 249.9 Juta Jiwa jumlah penduduk Indonesia, penduduk yang beragama muslim mencapai 207 Juta Jiwa atau setara dengan 87% total penduduk Indonesia. Mengacu pada jumlah penduduk tersebut, terdapat potensi pengumpulan zakat setiap tahunnya yang mencapai Rp. 217 Triliun yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan potensi zakat terbesar di dunia. Tabel 1. Anggaran Pemerintah dalam Pengurangan Penduduk Miskin

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Merujuk pada anggaran pemerintah yakni sebesar Rp. 92 Triliun dengan potensi zakat yang mencapai Rp 217 Trilliun, bukan sesuatu mustahil pengurangan kemiskinan dapat terjadi dengan signifikan.

4


Poverty



Potensi zakat setiap tahunnya yang mencapai 217 Triliun.

2x Lipat dari Anggaran Pemerintah untuk Penanganan Kemiskinan

Berdasarkan pemaparan tersebut, jika Rp. 92 Triliun dapat mengurangi kemiskinan sebesar 0.97% maka dengan tambahan anggaran sebesar Rp 217 Triliun, bukan sesuatu yang mustahil penurunan angka kemiskinan dapat mencapai 3% – 4% pertahunnya.

Pengurangan Kemisikinan dengan Potensi Zakat Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 249.9 juta jiwa memiliki potensi pengumpulan zakat setiap tahun mencapai Rp. 217 Triliun yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan potensi zakat terbesar di dunia, namun angka tersebut belum tergali secara maksimal. Hal ini juga dapat dibandingkan dengan anggaran pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan hanya mencapai Rp. 92 Triliun yang mengurangi angka kemiskinan sebesar 0.97% pada tahun 2013. Selesih yang sangat jauh antara pendapatan dari potensi zakat dan anggaran pemerintah tersebut menggambarkan adanya keefektifan jika keduanya digabungkan untuk penanggulangan kemiskinan yang dimaksukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Perpres RI Nomer 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan asumsi terhadap anggaran pemerintah dan potensi zakat tersebut seharusnya pengurangan kemiskanan dapat mencapai 2% hingga 3% tiap tahunnya sehingga percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut benar-benar dapat terealisasikan. Pada dasarnya potensi pengurangan kemiskinan dapat beriringan dengan pemerintah. Potensi zakat semestinya dapat dijadikan landasan gerak dalam percepatan penanganan kemiskinan.

5


Poverty



Penanganan Kemiskinan Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat

Perlunya peraturan mengenai integrasi Badan Amil Zakat dengan Pemerintah dalam penanganan kemiskinan

Hal tersebut, dapat dimulai dengan adanya kebijakan atau dalam hal ini bentuk bentuk spesifik dari kebijakan yakni dalam bentuk program, atau aturan mengenai badan amil zakat yang terintegrasi dengan pemerintah itu sendiri sebagai upaya pemerintah dalam pendistribusian sumber daya dan menggunakan potensi zakat. Terwujudnya hal tersebut dapat dilihat dari adanya gerak pemerintah dalam mengintegrasikan potensi zakat d an pembagian difokuskan kepada daerah dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi yang didasarkan pada datum yang dimiliki pemerintah maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Rekomendasi : Integrasi Penanganan Kemiskinan dengan Potensi Zakat dan Anggaran Pemerintah Perkembangan pengetahuan dalam penanganan kemiskinan dapat dimulai dengan adanya kebijakan publik yang tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kepada masyarakat miskin sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganannya. Hal lain yang dapat ditempuh seperti yang terdapat pada unsur-unsur penanganan kemiskinan pada UU No. 13 tahun 2011 tentang Penangana n Kemiskinan mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan daya t ahan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi permasalahannya sendiri sehingga terdapat kemandirian masyarakat tanpa menghilangkan tanggung jawab pemerintah.

6


Poverty



Pembutan Peraturan tersebut dapat menurukan angka kemiskinan secara signifikan tidak hanya mencapai 0,97% dengan anggaran 92 Triliun. Peningkatan anggaran dengan memaksimalkan potensi zakat sebesar 217 Triliun dapat dicapai pengurangan Kemiskinan sebesar 3% hingga 4%.

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai langkah yang dipilih pemerintah berupa hal yang dilakukan atau tidak dilakukan yang berbentuk aturan, program, atau berbagai tindakan yang diambil pemerintah dalam hal penyaluran sumber daya. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan kemiskinan yakni berupa :  Adanya peraturan penanganan kemiskinan yang berfokus kepada potensi masyarakat itu sendiri sehingga terdapat penanganan yang menciptakan kemandiriaan masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat  Program pelayanan sosial yang teritegrasi. Hal ini dapat berwujud integrasi pemerintah dengan lembaga zakat yang difokuskan kepada masyarakat miskin yang tentu saja terintegrasi dengan wilayah-wilayah dimana kemiskinan tersebut terjadi.  Adapun wujud kebijakan lain yang dapat diambil pemerintah yakni pada pengelolaan badan amil zakat dengan cara mendukung pengumpulan dana zakat secara maksimal dan juga dengan adanya integrasi dengan kebijakankebijakan pemerintah lainnya. Pelbagi kebijakan sebagaimana yang dimaksud tersebut dapat menurukan angka kemiskinan secara signifikan yakni tidak hanya mencapai 0,97% dengan anggaran yang mencapai Rp. 92 Triliun, adanya peningkatan anggaran dengan memaksimalkan potensi zakat yang mencapai Rp. 217 Triliun maka satu keniscayaan untuk meningkatkan pengurangan kemiskinan 3% hingga 4% pertahunnya.

7


Poverty



DAFTAR PUSTAKA

Edi Suharto. 2007. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Edi Suharto. 1997. Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial . Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Edi Suharto. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial . Bandung: Alfabeta. Edi Suharto. 2006. Kebijakan Perilindungan Sosial Bagi kelompok Rentan dan Kurang Beruntung . Jurnal disampaikan pada Seminar Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung.

Sumber Lain :

Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan Kompas. 2015. http://nasional.kompas.com/read/2015/06/29/03455891 Mirajnews. 2014. http://mirajnews.com/id/artikel/opini/di-indonesia-umatkristen-membengkak-muslim-menyusut Tempo Online. 2015. http://dunia.tempo.co/read/news/2015/04/05/116655435/india-akan-kalahkanindonesia-soal-pemeluk-islam

8


Poverty



Profil Penulis

Mokhamad Alfian Hamzah Lahir di Kabupaten Pangkep, 20 Mei 1992. Menamatkan Studi Pekerjaan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung pada tahun 2014. Kecintaannya terhadap Pekerjaan Sosial membawanya kembali pada perantauannya dengan tercatat aktif sebagai mahasiswa Program Spesialis-1 Pekerjaan Sosial STKS Bandung Program Studi Kemiskinan.

Praktek Pekerjaan Sosial :

1. Memulai prakteknya di salah satu organisasi kemahasiswaan lingkup Kota Bandung dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Daerah se-Kota Bandung dengan berbagai program diantaranya Bina Kelurahan, dan sebagai Penyusunan Draft Audensi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Walikota Bandung. 2. Pada tahun 2013, bekerjasama dengan LSM Bumi Berseri dalam memberdayakan masyarakat buruh tani Desa Jayamukti Kabupaten Tasikmalaya dengan memanfaatkan potensi dan aset desa sekitar serta pelestarian lingkungan.


Poverty


PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN

Profil Penulis

STKS Bandung Program Spesialis-1 Pekerjaan Sosial

3. Pada bulan November 2014, setamatnya pada Program D-IV Pekerjaan Sosial, Alfian mendapatkan tawaran untuk bekerja sebagai Pekerja Sosial di LSM Hope Worldwide Cabang Makassar dengan mencetuskan program pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi dengan mesin jahit, serta program pendidikan komputer bagi masyarakat miskin dan penyaluran pekerjaan pada perusahaan komputer di Kota Makassar. Berangkat dari pengalaman prakteknya, pada tahun 2015, dinyatakan Lulus sebagai Pekerja Sosial Generalis oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) Kementrian Sosial RI. Sumbangsi dalam Praktek Pekerjaan Sosial :

1. Penulis ‘Kompetensi Pekerjaan Sosial dalam Menghadapi AFTA 2015’ sebagai pemenang ketiga Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diadakan dalam rangka 5o tahun STKS Bandung. 2. Ikut serta dalam Konferensi International Urgensi Undang-undang Praktek Pekerjaan Sosial


Contoh Policy Brief

Recommend Documents