PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KAMASAN – KECAMATAN BANJARAN
BAB I
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN Pasal 1 1. Perat eratur uran an tata tata tert tertib ib BPD BPD Desa Desa Kam Kamasan asan dite diteta tapk pkan an oleh leh BPD, PD, untu ntuk kepentinga kepentingan n mekanisme mekanisme pelaksanaan pelaksanaan Tugas Tugas dan Fungsi BPD dalam ruang lingkup BPD. 2. BPD merupak merupakan an Lembag Lembagaa Permus Permusyaw yawarat aratan an Desa Desa yang yang berked berkedudu udukan kan sebagai sebagai Lembaga Pemerintahan Desa yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan profesi. 3. Dasar Hukum : 1. Pera Peratu tura ran n Pem Pemer erin inta tah h Nom Nomor or 72 Tahu Tahun n 200 2005 5 ten tenta tang ng Desa Desa ; 2. Unda Undang ng –und –undan ang g Nomo Nomorr 32 32 Tahu Tahun n 200 2004 4 Tent Tentan ang g Pem Pemeri erint ntah ahan an Daera Daerah h; 3. Perat eratur uran an Daer Daerah ah Kab Kabu upate paten n Bandu Bandung ng No Nomor mor 7 Tah Tahun 20 2006 ten tenta tan ng BPD.
BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2 BPD Berfungsi : 1. Legislasi Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa Desa bersama Kepala Desa ; 2. Anggaran Menyusun dan menetapkan Anggaran Belanja Desa bersama Kepala Desa ; 3. Peng engawasan Mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan dan Kebijakan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
Pasal 3 BPD Mempunyai Kewenangan : 1. Membuat Membuat Peraturan Peraturan Desa yang yang dibahas dibahas dengan dengan Kepala Kepala Desa Desa untuk mendapatkan mendapatkan persetujuan bersama ; 2. Meneta Menetapka pkan n Angga Anggaran ran Pendapa Pendapatan tan dan Belanj Belanjaa Desa Desa (APBDe (APBDes) s) bersam bersama-sa a-sama ma dengan Kepala Desa ; 3. Melaks Melaksana anakan kan pengaw pengawasa asan n terhada terhadap p pelaks pelaksana anaan an Peratu Peraturan ran Desa, Desa, Keputu Keputusan san Kepala Desa, APBDes. dan Kebijakan Kepala Desa dalam melaksanakan program Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan; 4. Mengu Mengusul sulkan kan Pengang Pengangkat katan an dan Pemberh Pemberhent entian ian Kepala Kepala Desa Desa Kepada Kepada Bupati Bupati melalui Camat ; 5. Memben Membentuk tuk Pani Panitia tia Pemi Pemilih lihan an Kepala Kepala Desa Desa ;
6. Menggali, menampung dan masyarakat ; 7. Menyusun Tata Tertib BPD.
merumuskan
serta
menyalurkan
aspirasi
BAB III
HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 3, BPD mempunyai Hak : 1. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa ; 2. Meminta Keterangan kepada Pemerintah Desa ; 3. Mengajukan Pernyataan Pendapat ; 4. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ; 5. Menentukan Anggaran Belanja BPD ; 6. Memilih dan dipilih ; 7. Menetapkan Tata Tertib BPD. Pasal 5 Hak Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa 1. BPD Berhak meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun pertanggungjawaban keuangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ; 2. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan dalam rapat paripurna BPD ; 3. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa yang dikembalikan oleh BPD Kepala Desa harus melengkapi dan atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ; 4. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa yang sudah dilengkapi dan atau disempurnakan, disampaikan kembali kepada BPD dalam Rapat Pripurna ; 5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang dikembalikan untuk kedua kalinya, BPD harus melaporkannya kepada Bupati malalui Camat ; 6. Atas permintaan BPD, Kepala Desa wajib memberikan laporan kepada BPD untuk hal-hal tertentu mengenai. Pasal 6 Hak Meminta Keterangan kepada Pemerintah Desa 1. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota BPD dapat mengajukan usul kepada Pimpinan BPD secara tertulis dan ditandatangani oleh pengusul, untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, tentang suatu kebijakan Pemerintah Desa ; 2. Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, oleh Pimpinan BPD disampaikan dalam Rapat Paripurna BPD ; 3. Dalam Rapat Paripurna tersebut, pengusul diberi kesempatan untuk menjelaskan usulannya ; 4. Pembicaraan mengenai usul tersebut, anggota BPD lainnya diberi kesempatan untuk memberikan pandangan dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya ;
5. Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna atau dalam rapat-rapat Paripurna lainnya ; 6. Selama usul permintaan keterangan BPD belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali ; 7. Apabila usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa disetujui sebagai permintaan keterangan BPD, maka permintaan keterangan tersebut dikirimkan kepada Kepala Desa. Pasal 7 Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat 1. Sekurang-kurang 3(tiga) orang anggota BPD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat secara tertulis dengan disertai daftar nama dan tandatangan pengusul serta komisinya ; 2. Usul pernyataan pendapat sebagaimana ayat (1) dalam pasal ini, oleh Pimpinan BPD disampaikan dalam Rapat Paripurna BPD ; 3. Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam pasal ini, para pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut ; 4. Pembicaraan mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : a. Anggota BPD lainnya untuk untuk memberikan pendapat ; b. Kepala Desa untuk menyatakan pendapat ; c. Para pengusul memberikan jawaban atas pendapat anggota BPD dan pendapat Kepala Desa. Pasal 8 Hak Mengajukan Rencana Peraturan Desa 1. Setiap anggota BPD dapat mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa ; 2. Pokok-pokok usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini, disampaikan dalam pandangan umum para anggota BPD ; 3. Usul Rancangan Peraturan Desa tersebut, dibahas dalam Rapat BPD untuk mendapatkan kesepakatan BPD untuk dibahas bersama Kepala Desa ; Pasal 9 Hak Menentukan Balanja BPD 1. Dalam setiap tahun anggaran, BPD menentukan anggaran belanja BPD ; 2. Anggaran Belanja BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, disusun oleh Panitia Anggaran setelah menerima masukan dari Komisi-komisi dan sekretaris BPD untuk disetujui dalam Rapat Anggaran BPD ; 3. Keputusan BPD tentang Anggaran Belanja BPD disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dimasukan dalam RAPBDes. dan Nota Keuangan Kepala Desa. Pasal 10 Hak Memilih dan Dipilih
1. Setiap anggota BPD mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pimpinan BPD dalam Rapat Pemilihan Pimpinan BPD yang diadakan secara khusus.
Pasal 11 Hak Anggota BPD Anggota BPD mempunyai Hak : 1. Hak mengajukan pertanyaan ; 2. Hak Keuangan dan Administrasi ; 3. Hak Protokoler ; Pasal 12 Hak Protokoler Hak Protokoler ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 13 Hak Mengajukan Pertanyaan 1. Setiap anggota BPD berhak mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa ; 2. Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan BPD secara tertulis disertai tanda tangan dan nama jelas penanya ; 3. Pimpinan BPD meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam pasal ini kepada Kepala Desa ; 4. Jawaban atas pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pasal ini, disampaikan oleh Kepala Desa ; 5. Penanya dapat meminta kepada Kepala Desa, agar menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam pasal ini, secara lisan dalam Rapat Paripurna ;
