PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI ANTARA PT. PP (PERSERO) DENGAN PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) DIVISI GEDUNG UNTUK PAKET PEKERJAAN: PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL UTAMA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA No PP : …../DVOII/VI/2009 No. HK :WIL/JK.359/ADD.KSO/V/03/2009
-Pada hari ini, [senin ] tanggal [ dua puluh sembilan ] bulan [ juni ] tahun [dua ribu sembilan ], bertempat di Jakarta, dibuat Perjanjian Kerja Sama Operasi Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Operasional Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, yang selanjutnya disebut sebagai ”Perjanjian”, yang dibuat oleh dan antara : I.A. Tuan Ir. LUKMAN HIDAYAT, lahir di Blora, pada tanggal Sebelas bulan Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga (11-12-1963), Kepala Divisi Operasi II Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PP, yang akan disebut, bertempat tinggal di Depok, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 32.77.73.1007/09411/73039445, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini berdasarkan Akte Pencabutan dan Pemberian Kuasa Divisi Operasi II No. [ 024 ] tertanggal lima bulan [ maret ] tahun [ dua ribu empat ] ([ ]), dibuat dihadapan Nyonya IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, karena mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PP. B.
Tuan [ ], lahir di [ ] bulan [ ] tahun [ III Perusahaan Perseroan
], pada tanggal [ ], Kepala Cabang (Persero) PT. PP, 1 of 28
meliputi wilayah DKI Jakarta, yang akan disebut, bertempat tinggal di [ ], Rukun Tetangga [ ], Rukun Warga [ ], Kelurahan [ ], Kecamatan[ ], pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor [ ], Warga Negara Indonesia, dalam hal ini berdasarkan Akta Pencabutan dan Pemberian Kuasa Nomor [ ] tertanggal [ ] bulan [ ] tahun [ ] dan dibuat dihadapan Nyonya IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, karena mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PP, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar yang terakhir telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal Tiga Belas bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Empat (1302-2004), nomor 13, Tambahan Nomor 1622, sedangkan susunan Direksi dan Komisaris terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN RI nomor KEP-13/M-MBU/2004 tertanggal Sepuluh bulan Pebruari tahun Dua Ribu Empat (10-02-2004) juncto Surat Keputusan Bersama Menteri Negara BUMN RI dan Koperasi Karyawan Pemegang Saham PP (KKPSPP) nomor KEP-87/MBU/2006 dan nomor 023/KKPSPP/VIII/2006 tertanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam (10-08-2006) dan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan nomor 46 tertanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam (30-08-2006), yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahaan Direksi dan Komisaris PT PP (Persero) tertanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Enam (07-09-2006) nomor W7-HT.01.10-253 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Empat (16-06-2004) yang dituangkan dalam akta Pernyataan nomor 116 tertanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Empat (28-062004), yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. PP (Persero) tertanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Empat (12-06-2004) nomor C-UM.02.01.8101, nama-nama yang tersebut pada angka 2 huruf a dan b secara bersama-sama
2 of 28
dan tidak dapat dipisahkan, untuk disebut juga sebagai PIHAK PERTAMA. II.
selanjutnya
Tuan Insinyur BUDI RACHMAT KURNIAWAN, lahir di Medan, pada tanggal 05-04-1971 (lima April seribu sembilan ratus tujuhpuluh satu), General Manager Divisi Gedung Perusahaan Perseroan (Persero) PT. HUTAMA KARYA, yang akan disebut, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Villa Melati Mas Blok U-4/17, Rukun Tetangga 57, Rukun Warga 08, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong, Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219052018.1212578; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku General Manager Divisi Gedung Perusahaan Perseroan yang akan disebut di bawah ini, berdasarkan: -akta pendirian Divisi Gedung yang minuta aktanya dibuat di hadapan MITA NURSITA GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 21-01-2008 (dua puluh satu Januari dua ribu delapan), nomor 6; -Surat Keputusan No. GSMD/Sm.2576/SE/63 Tertanggal 26 Nopember 2008 tentang Perubahan Nilai Proyek; dan -akta Kuasa yang minuta aktanya dibuat di hadapan MITA NURSITA GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 16-10-2008 (Enam belas Oktober dua ribu delapan), nomor 6, karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan PT. HUTAMA KARYA (Persero), berkedudukan di Jakarta, yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasar dan perubahannya termuat dalam: - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 01-02-1974 (satu Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) nomor : 10, Tambahan nomor : 54; - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-10-1986 (dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam) nomor : 85, Tambahan nomor : 1254; - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03-12-1993 (tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) nomor : 97, Tambahan nomor : 5646; 3 of 28
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22-02-2000 (dua puluh dua Pebruari dua ribu) nomor : 15, Tambahan nomor : 925, Perubahan susunan Direksi dan Komisaris terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tertanggal 05-11-2007 (lima Nopember dua ribu tujuh) nomor : Kep248/MMBU/2007 dan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tertanggal 14-01-2008 (empat belas Januari dua ribu delapan) nomor : Kep-23/MBU/2008, yang dituangkan dalam akta yang minutanya dibuat di hadapan MITA NURSITA GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 21-01-2008 (dua puluh satu Januari dua ribu delapan) nomor : 8, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan PT. HUTAMA KARYA disingkat PT. HUTAMA KARYA (Persero), tertanggal 16-082004 (enam belas Agustus dua ribu empat) nomor : C-UM.02.01.9879; untuk selanjutnya disebut juga sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut juga sebagai PARA PIHAK dan secara sendirisendiri disebut juga sebagai PIHAK. PARA PIHAK yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu : 1. Bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Operasi No. [ ] untuk pemasukan tender Proyek. 2. Bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT. PP (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung sesuai dengan Surat Penunjukan nomor Surat Nomor [ ] di mana PARA PIHAK telah ditunjuk sebagai Kontraktor Pelaksana pembangunan Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Operasional Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
4 of 28
3. Bahwa di dalam Perjanjian ini PARA PIHAK akan membentuk ikatan kerja sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi. 4. Bahwa di dalam Perjanjian ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama operasi (joint operation) guna mensinergikan kemampuan, ketepatan, kesesuaian, keberhasilan, kelancaran dan keahlian PARA PIHAK untuk pelaksanaan pembangunan Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Operasional Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas, PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: PASAL 1 DEFINISI 1.1. Dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pasal-pasal Perjanjian, kata-kata dan pengertian-pengertian dibawah ini mempunyai arti sebagai berikut : a. Kerjasama Operasi adalah kerjasama yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Proyek sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini. b.
Kepala Proyek adalah wakil dan kuasa dari waktu ke waktu yang ditunjuk oleh PT. PP (Persero) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk penerus atau pengganti haknya secara sah dan berwenang menurut hukum untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Proyek.
c.
Komite Direksi adalah wakil dan kuasa dari waktu ke waktu yang merupakan perwakilan direksi dari PT. PP (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung, termasuk penerus atau pengganti haknya secara sah dan berwenang menurut hukum yang tugas dan fungsinya akan dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1. Perjanjian ini.
5 of 28
d.
Komite Manajemen adalah wakil dan kuasa dari waktu ke waktu yang merupakan perwakilan direksi dari PT. PP (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung, termasuk penerus atau pengganti haknya secara sah dan berwenang menurut hukum yang tugas dan fungsinya akan dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2. dan 6.3. Perjanjian ini.
e.
Manajemen Proyek adalah struktur manajemen kerja yang dibuat oleh PP-HK Joint Operation untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek yang disusun secara sistematis berdasarkan hirarki jabatan fungsional sebagaimana dijelasjkan dalam Pasal 6.4. Perjanjian ini.
f.
PP-HK Joint Operation adalah ikatan kerjasama yang dibuat oleh dan antara PT. PP (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung, termasuk penerus atau pengganti haknya secara sah dan berwenang menurut hukum untuk melaksanakan Kerjasama Operasi.
g.
Pemberi Tugas adalah Departemen Republik Indonesia qq Badan Klimatologi dan Geofisika.
h.
Proyek adalah paket pekerjaan pembangunan Gedung Operasional Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika seluas 23,660 m2, yang berlokasi di Jl. Angkasa 1 No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat.
i.
Perjanjian adalah perjanjian kerjasama operasi yang dibuat oleh dan antara PT. PP (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung sehubungan dengan Proyek.
j.
Rekening Komite Manajemen adalah rekening bank yang dibuat atas nama PP-HK Joint Operation untuk menampung pembayaran pembiayaan Proyek dari Developer.
k.
Rekening Proyek adalah rekening bank yang dibuat atas nama PP-HK Joint Operation untuk keperluan operasional sehari-hari Proyek.
l.
Rencana Kerja dan Anggaran Proyek adalah susunan perencanaan Proyek yang dibuat dan ditetapkan oleh HK-PP Joint Operation untuk pelaksanaan pembangunan Proyek.
Perhubungan Meterologi
6 of 28
m.
Tertulis adalah semua tulisan tangan, hasil ketikan mesin, atau hasil komunikasi tertulis, termasuk telex, telegram dan faksimili.
n.
Wakil Kepala Proyek adalah wakil dan kuasa dari waktu ke waktu yang ditunjuk oleh PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk penerus atau pengganti haknya secara sah dan berwenang menurut hukum untuk bersama dengan Kepala Proyek memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Proyek.
1.2. Pengertian. Kata-kata yang memberi pengertian orang atau pihak adalah termasuk pula perusahaan dan badan usaha yang resmi dan juga setiap organisasi yang memiliki badan hukum. 1.3. Tunggal dan Jamak. Kata-kata yang memberi pengertian untuk tunggal saja juga termasuk jamaknya dan juga sebaliknya jika hubungan kalimat membutuhkannya. 1.4. Judul-Judul. Judul-judul adalah dibuat untuk kemudahan dan tidak dimaksudkan untuk ikut menentukan penafsiran atas setiap klausula dalam Perjanjian. PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA OPERASI 2.1. PARA PIHAK setuju dan sepakat satu sama lain bahwa PP-HK Joint Operation ini dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan pembangunan Proyek. 2.2. Proses pelaksanaan PP-HK Joint Operation yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK akan mengacu dan sesuai dengan dokumen perjanjian serta lampirannya untuk Proyek yang akan dibuat oleh dan antara PP-HK Joint Operation dan PEMBERI TUGAS. PASAL 3 NAMA DAN BENTUK KERJASAMA OPERASI 4.1. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menggunakan nama PP-HK Joint Operation (“PP-HK JO”) dalam
7 of 28
Kerjasama Operasi berkaitan pelaksanaan pembangunan Proyek.
dengan
proses
4.2. PARA PIHAK setuju dan sepakat, bahwa pengelolaan Proyek dilaksanakan melalui konsep Kerjasama Operasi (“KSO”) secara terpadu atau integrated management. 4.3. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk tidak mempergunakan dan memperlihatkan identitas PARA PIHAK secara sendiri-sendiri dalam seluruh proses pekerjaan Proyek selama jangka waktu Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1. Perjanjian ini. PASAL 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA OPERASI 4.1. Jangka waktu Kerjasama Operasi berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan akan berakhir apabila: a. Pelaksanaan pekerjaan Proyek telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan Proyek, serta seluruh hak dan kewajiban antara PP-HK Joint Operation dan PEMBERI TUGAS maupun pihak-pihak diluar Perjanjian ini yang masih berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Proyek telah terpenuhi semuanya. b. Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masingmasing PIHAK dalam Kerjasama Operasi. c. Atas persetujuan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini. 4.2. PARA PIHAK setuju dan sepakat apabila jangka waktu Kerjasama Operasi telah berakhir sesuai dengan kondisi yang diatur dalam Pasal 4.1. Perjanjian ini, maka pembukuan PP-HK Joint Operation akan diaudit oleh auditor independen atau perusahaan lain yang akan ditunjuk oleh Komite Manajemen yang ahli dalam bidangnya dan menghasilkan neraca serta pernyataan laba/rugi PP-HK Joint Operation. Audit dalam Pasal ini dilakukan sebagai pelengkap berakhirnya PP-HK Joint Operation. PASAL 5 KOMPOSISI PENYERTAAN PARA PIHAK
8 of 28
5.1. Dalam Perjanjian ini PARA PIHAK akan ambil bagian di dalam PP-HK Joint Operation dengan komposisi sebagai berikut: -PT. PP (Persero) sebagai anggota PP-HK Joint Operation sebesar 51 % (Lima Puluh Satu persen) -PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung sebagai anggota PP-HK Joint Operation sebesar 49 % (Empat Puluh Sembilan persen) 5.2. Berdasarkan komposisi penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1. diatas, maka leader dalam PP-HK Joint Operation adalah PT. PP (Persero) atau PIHAK PERTAMA. 5.3. PARA PIHAK sepakat satu sama lain apabila masingmasing PIHAK diminta untuk menyediakan sumber daya oleh PP-HK Joint Operation, maka PARA PIHAK akan memenuhi sumber daya di maksud sesuai dengan komposisi penyerstaan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1. Perjanjian ini. Sumber daya milik PARA PIHAK yang akan diserahkan kepada PP-HK Joint Operation akan diteliti terlebih dahulu oleh PP-HK Joint Operation sebelum menjadi tanggung jawab PP-HK Joint Operation sepenuhnya dan akan dipertanggungjawabkan kepada PARA PIHAK baik dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek atau pada saat selesai Proyek. Sumber daya milik PP-HK Joint Operation sepenuhnya menjadi tanggung jawab PP-HK Joint Operation. PASAL 6 STRUKTUR ORGANISASI PP-HK JOINT OPERATION 6.1. Komite Direksi. Dalam struktur organisasi PP-HK Joint Operation, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membentuk Komite Direksi yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang anggota perwakilan direksi dari PARA PIHAK. 6.2. Komite Manajemen. 6.2.1. Untuk mendukung pelaksanaan Proyek, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membentuk Komite Manajemen dan menunjuk seorang diantaranya sebagai ketua dan wakil ketua serta lainnya sebagai anggota dengan susunan sebagai berikut: • Ketua :Ir. Lukman Hidayat • Wakil Ketua :Ir. Budi Rachmat K. 9 of 28
• Anggota - 1 • Anggota - 2
:Ir. Nawang SRK :Ir. Manaf Sitorus
Ketua dan anggota ke-1 mewakili PIHAK PERTAMA dan wakil ketua serta anggota ke-2 mewakili PIHAK KEDUA. 6.2.2. Ketua Komite Manajemen mempunyai kewajiban untuk mengkoordinasikan rapat PP-HK Joint Operation baik secara rutin atau pada saat diperlukan untuk membahas dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan Proyek, serta rapat dapat diselenggarakan atas permintaan anggota lain. 6.2.3. Setiap perubahan atau penggantian anggota harus memberitahukan secara Tertulis kepada pihak lain. 6.2.4. Setiap anggota yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 6.2.3. Perjanjian ini tidak dapat membatalkan tindakan atau keputusan anggota sebelumnya yang dibuat sebelum pemberitahuan tersebut. 6.2.5. Masa kerja Komite Manajemen adalah selama jangka waktu Kerjasama Operasi berlangsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.1. Perjanjian ini. 6.2.6. Struktur organisasi PP-HK Joint Operation adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini. 6.3. Tugas dan Kewajiban Komite Manajemen. 6.3.1. Komite Manajemen akan mengkaji, mengoreksi, menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Proyek untuk PP-HK Joint Operation. 6.3.2.
Mengajukan permintaan tambahan modal kerja dan jangka waktu pengembaliannya kepada PARA PIHAK bila diperlukan berdasarkan cash flow Proyek yang diajukan dengan persetujuan PARA PIHAK.
6.3.3.
Menyetujui dan mengangkat serta mengganti pejabat dan anggota Manajemen Proyek dari usulan masing-masing PARA PIHAK.
10 of 28
6.3.4.
Untuk pengadaan barang dan jasa sehubungan dengan Proyek dengan nilai kontrak diatas Rp. 1.500.000.000-, (satu milyar Rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari Komite Manajemen.
6.3.5.
Mengambil keputusan untuk menetapkan sistem penggajian dan penetapan bentuk atas fasilitas yang diperlukan demi tercapainya efisiensi dan produktifitas kerja dalam PP-HK Joint Operation.
6.3.6.
Mengambil keputusan mengenai investasi barang-barang bergerak untuk kepentingan Proyek, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Proyek.
6.3.7.
Menentukan dan menetapkan pengisian jabatan dalam struktur Manajemen Proyek.
6.3.8.
Mengadakan rapat yang berkaitan dengan Proyek minimal 1 (satu) kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang ada.
6.3.9.
Komite Manajemen dalam melaksanakan Perjanjian ini adalah merupakan badan yang berhak menetapkan kebijaksanaan, keputusan penting dan prinsip dalam setiap tindakan yang mengatasnamakan PP-HK Joint Operation sepanjang tidak melanggar ketentuan dan prosedur serta peraturan pada perusahaan induk masing masing PIHAK.
6.3.10. Mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.3.10. Perjanjian ini adalah sesuai urutan sebagai berikut: a. Rapat harus dihadiri paling sedikit oleh ketua dan wakil ketua Komite Manajemen. Jika ada yang berhalangan, maka harus diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa yang sah. Keputusan dalam rapat dianggap sah apabila disepakati oleh PARA PIHAK. b. Apabila Komite Manajemen tidak bisa memutuskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.3.10. huruf a Perjanjian ini, maka permasalahannya akan dibahas dalam Komite Direksi untuk selanjutnya diambil sebagai keputusan akhir bagi PARA PIHAK. 11 of 28
6.3.11. Komite Manajemen akan menetapkan tim audit yang akan memeriksa kewajaran keuangan dan operasional PP-HK Joint Operation. Tim audit yang ditetapkan oleh Komite Manajemen akan bekerja secara berkala pada rasio pencapaian progress 10%, 30%, 70% dan 100% atau pada waktu yang dipandang perlu untuk dilaksanakan. Dan keanggotaannya dapat berasal dari masingmasing PIHAK atau perusahaan lain yang ditunjuk oleh Komite Manajemen yang ahli dalam bidangnya atau akuntan publik yang ditunjuk oleh PARA PIHAK. 6.3.12. Menunjuk Tim Audit untuk pemenuhan ketentuan dalam Pasal 4.2. Perjanjian ini. 6.4. Manajemen Proyek. 6.4.1. Manajemen Proyek yang ditunjuk dari wakil masing-masing PIHAK akan mengorganisir dan mengelola pelaksanaan pekerjaan Proyek sesuai dengan dokumen kontrak PP-HK Joint Operation dengan PEMBERI TUGAS yang diketuai oleh Kepala Proyek dan Wakil Kepala Proyek. 6.4.2. Kepala Proyek dan Wakil Kepala Proyek harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut: a. Sarjana Teknik dan mempunyai pengalaman yang cukup atau yang mempunyai kualifikasi untuk penganggung jawab pelaksanaan pekerjaan Proyek sesuai dengan persyaratan kontrak dengan PEMBERI TUGAS. b. Mampu mengkoordinis dan bekerja sama dengan tim dalam Manajemen Proyek. 6.4.3.
Dalam pelaksanaan Proyek juga akan dibentuk struktur manajemen organisasi Proyek yang akan diusulkan oleh Kepala Proyek dan Wakil Kepala Proyek dan disetujui oleh Komite Manajemen.
6.4.4.
Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.4.3. Perjanjian ini perlu juga memperhatikan kemampuan PARA PIHAK dalam melaksanakan Proyek.
12 of 28
6.4.5.
Manajemen Proyek melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Komite Manajemen serta kesepakatan yang dicapai dalam pertemua berkala dengan Komite Manajemen.
6.4.6.
Kepala Proyek dan Wakil Kepala Proyek wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Proyek yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Komite Manajemen. Setiap perubahan dari Rencana Kerja dan Anggaran Proyek harus mendapat persetujuan Tertulis dari Komite Manajemen dan keputusan Komite Manajemen tentang perubahan tersebut adalah mengikat.
6.4.7.
Kepala Proyek dan Wakil Kepala Proyek bersama-sama mempunyai hak dan wewenang yang sama dan seimbang untuk mengambil keputusan tentang syarat-syarat dan penandatanganan dari penawaran yang akan disampaikan kepada Developer untuk pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang, eskalasi, dan addendum pada Proyek yang harus mendapat persetujuan Komite Manajemen.
6.4.8.
Kepala Proyek dan Wakil Kepala Proyek akan mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan dan/atau apabila dianggap perlu Kepala Proyek dan Wakil Kepala Proyek mengundang pihak lain untuk hadir dalam rapat untuk membahas mengenai perkembangan pekerjaan Proyek.
6.4.9.
Manajemen Proyek wajib membuat program bulanan termasuk rencana prestasi dan anggaran biaya Proyek untuk bulan berikutnya untuk mendapatkan persetujuan dari Komite Manajemen. Seluruh biaya yang dikeluarkan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Proyek dan telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang wajar di Indonesia. Transaksi dianggap sah apabila telah disetujui oleh Kepala Proyek dan Wakil Kepala Proyek.
6.4.10. Kepala Proyek dan Wakil Kepala Proyek secara bersama-sama akan memberikan batasbatas kuasa yang jelas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing wakil dan kuasa 13 of 28
Para Pihak di dalam struktur organisasi HK-PP Joint Operation. 6.4.11. Kepala Proyek dan Wakil Kepala Proyek secara bersama-sama mempunyai hak dan wewenang yang sama dan seimbang untuk mengambil keputusan dalam menentukan vendor dan rekanan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan selama berlangsungnya pekerjaan Proyek. Untuk pengadaan barang dan jasa untuk nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3.4. Perjanjian ini harus mendapat persetujuan Tertulis dari Komite Manajemen. 6.4.12. Gaji untuk Kepala Proyek dan Wakil Kepala Proyek dan semua personil PARA PIHAK yang ditempatkan dalam PP-HK Joint Operation dalam struktur organisasi Manajemen Proyek dibayar secara bulanan oleh PP-HK Joint Operation dengan billing rate yang disetujui oleh Komite Manajemen. PASAL 7 MODAL KERJA 7.1. Dalam hal terjadi kekurangan modal kerja untuk pelaksanaan Proyek, maka Komite Manajemen dapat melakukan peminjaman modal kerja dari pihak lain dengan persetujuan PARA PIHAK, dan pengembalian pinjaman tersebut akan menjadi beban PP-HK Joint Operation. 7.2. Apabila pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud belum diperoleh, untuk kepentingan pelaksanaan Proyek, apabila diperlukan, maka masing-masing PIHAK wajib menyetorkan modal kerja untuk kepentingan PP-HK Joint Operation yang besarnya akan ditentukan kemudian sesuai dengan komposisi penyertaan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1. Perjanjian ini. 7.3. Modal kerja yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1. dan 7.2. Perjanjian ini selanjutnya akan disetorkan kedalam rekening bank Komite Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1. Perjanjian ini dan penggunaannya hanya untuk kepentingan pelaksanaan Proyek.
14 of 28
7.4. Apabila terdapat diantara PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya menyetor kekurangan modal kerja sesuai yang dipersyaratkan dalam Pasal 7.2. Perjanjian ini untuk keperluan pelaksanaan Proyek sesuai dengan komposisi penyertaan PARA PIHAK dalam Pasal 5.1. Perjanjian ini, maka akan dipenuhi oleh PIHAK lain, dan PIHAK lainnya yang tidak menyetorkan modal kerja tersebut akan dibebani bunga pinjaman rata-rata 3 (tiga) bank terbesar pemerintah Republik Indonesia berdasarkan aset yang berlaku selama talangan oleh PIHAK lainnya atas modal kerja tersebut diperlukan. 7.5. Bila terdapat saldo lebih selama jangka waktu tertentu berdasarkan cash flow maka kelebihan dana tersebut akan diinvestasikan atas persetujuan Komite Manajemen. 7.6. Pengembalian modal kerja dapat dilaksanakan atas persetujuan Komite Manajemen, apabila posisi cash flow dalam keadaan surplus dan menurut perhitungan telah mencukupi untuk biaya-biaya, ongkos-ongkos dan beban-beban yang akan dating dalam PP-HK Joint Operation. 7.7. Setiap dana yang disetor oleh PARA PIHAK dan setiap pembayaran yang diterima dari PEMBERI TUGAS, apabila tidak ada ketentuan lain dari Komite Manajemen, harus disimpan dan digunakan hanya untuk pelaksanaan Proyek sampai Proyek selesai. PASAL 8 REKENING BANK 8.1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa untuk memudahkan penerimaan modal kerja dan penerimaan pembayaran dari PEMBERI TUGAS sehubungan dengan pelaksanaan Proyek, maka PARA PIHAK akan membuka rekening bank pada salah satu bank di Indonesia yang telah disepakati oleh Komite Manajemen yang disebut “Rekening Komite Manajemen Manajemen”. 8.2. Penarikan dana dari Rekening Komite Manajemen, hanya dapat dilakukan dengan tanda tangan dari ketua Komite Manajemen dan wakil ketua Komite Manajemen.
15 of 28
8.3. Untuk keperluan operasional Proyek maka PP-HK Joint Operation akan membuka rekening bank yang disebut ”Rekening Operasional Proyek”. 8.4. Penarikan dana dari Rekening Operasional Proyek, hanya dapat dilakukan dengan tanda tangan Kepala Proyek dan Wakil Kepala Proyek. PASAL 9 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK 9.1. PARA PIHAK bertanggung jawab secara penuh untuk kepeduliannya terhadap keberhasilan pelaksanaan Proyek sesuai dengan Perjanjian ini. 9.2. Dalam pelaksanaan Proyek atau dalam PP-HK Operation, apabila ada salah satu PIHAK yang dapat memenuhi kewajiban dan tugas yang ditentukan dan ditetapkan untuknya, maka lainnya wajib mengambilalih kewajiban dan tersebut.
Joint tidak telah PIHAK tugas
9.3. Pengambilalihan kewajiban dan tugas oleh salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.3. Perjanjian ini, tidak membebaskan PIHAK yang diambilalih kewajiban dan tugasnya itu untuk mengganti segala kerugian, kerusakan dan kehilangan yang timbul atau yang diderita oleh Pihak lainnya (termasuk biaya-biaya, ongkos-ongkos dan beban-beban). 9.4. Tanggung jawab PARA PIHAK secara bersama-sama adalah untuk mencarikan solusi modal kerja yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.2. Perjanjian ini. PASAL 10 PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN 10.1.PARA PIHAK setuju dan sepakat satu sama lain bahwa pembagian keuntungan atau kerugian yang diderita dari pelaksanaan Proyek akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan komposisi penyertaan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1. Perjanjian ini. 10.2.Dalam hal salah satu PIHAK dalam PP-HK Joint Operation sudah mengetahui adanya kerugian, dan kemudian salah satu PIHAK tersebut mengundurkan 16 of 28
diri dari PP-HK Joint Operation, maka PIHAK dalam PP-HK Joint Operation yang mengundurkan diri tersebut bukan karena kepailitan akan tetap menanggung beban kerugian tersebut sesuai dengan komposisi penyertaan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.1. Perjanjian ini, akan tetapi salah satu PIHAK dalam PP-HK Joint Operation yang mengundurkan diri tersebut tidak berhak atas keuntungan yang akan diperoleh kemudian. PASAL 11 JAMINAN-JAMINAN DAN ASURANSI Dalam rangka pelaksanaan Proyek, apabila diminta oleh PEMBERI TUGAS, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian konstruksi yang akan ditandatangani oleh dan antara PP-HK Joint Operation dan PEMBERI TUGAS, maka PP-HK Joint Operation akan memberikan jaminan-jaminan dan asuransi tersebut yang akan dibebankan sepenuhnya kepada PP-HK Joint Operation. PASAL 12 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROYEK 12.1.PARA PIHAK setuju dan sepakat satu sama lainnya bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Proyek PP-HK Joint Operation yang akan dilaksanakan harus mendapat persetujuan Tertulis dari Komite Manajemen. 12.2.Rencana Kerja dan Anggaran Proyek tersebut setelah mendapatkan persetujuan Tertulis dari Komite Manajemen akan menjadi pedoman kerja dan pedoman pengeluaran biaya bagi Komite Manajemen dan Manajemen Proyek dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan Proyek. 12.3.PARA PIHAK setuju dan sepakat satu sama lain, bahwa selain biaya yang telah disetujui pada Pasal 12.2. Perjanjian ini, maka biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan (jika ada) oleh amsing-masing PIHAK dalam PP-HK Joint Operation bukan merupakan beban dan tanggung jawab dari PP-HK Joint Operation, dan oleh karenanya biaya-biaya tersebut merupakan beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dalam PP-HK Joint Operation, kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran yang sebelumnya telah disepakati bersama antara PARA PIHAK di tingkat 17 of 28
Komite Manajemen Joint Operation.
untuk
dibebankan
kepada
PP-HK
12.4.PARA PIHAK setuju dan sepakat akan memakai sistem pembukuan untuk PP-HK Joint Operation dengan mengacu kepada sistem akuntansi/pembukuan secara Accrual Basis Percentage Method. PASAL 13 PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN TENAGA KERJA 13.1.PARA PIHAK setuju dan sepakat berkaitan dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan Proyek yang dikelola secara terpadu (integrated management) maka : a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan yang merupakan milik PP-HK Joint Operation yang akan digunakan untuk pelaksanaan Proyek, akan disewa dengan rental rate atau dibeli dengan harga lebih rendah dari penawaran terendah dari pihak ketiga, dan tidak melebihi pagu anggaran sewa alat dan/atau pembelian yang ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Proyek. b. Setelah jangka waktu Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1. Perjanjian ini selesai, maka semua harta kekayaan milik PP-HK Joint Operation akan diatur dalam Pasal 14 Perjanjian ini. c. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan akan diatur berdasarkan daftar peralatan yang diajukan oleh Manajemen Proyek dan disetujui oleh Komite Manajemen. 13.2.Masing-masing PIHAK akan bertanggung jawab terhadap tenaga kerja atau personil yang berasal dari masing-masing PIHAK yang akan digunakan oleh PP-HK Joint Operation dalam Proyek, baik itu mengenai kemampuan, kecakapan dan keahlian kerja. 13.3.Masing-masing PIHAK akan bertanggung jawab terhadap proses dan tata cara seleksi tenaga kerja atau personil dari masing-masing PIHAK yang akan digunakan oleh PP-HK Joint Operation dalam Proyek.
18 of 28
13.4.Masing-masing PIHAK akan bertanggung jawab terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja atau personil masing-masing PIHAK yang akan digunakan oleh PP-HK Joint Operation dalam Proyek, beserta akibat-akibat hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kerja yang dibuat oleh dan antara masing-masing PIHAK dengan tenaga kerjanya. PASAL 14 HARTA KEKAYAAN PP-HK JOINT OPERATION 14.1.Setelah pelaksanaan Proyek yang dikelola oleh PPHK Joint Operation berakhir, dalam hal ini masih terdapat harta kekayaan, peralatan dan perlengkapan milik PP-HK Joint Operation tersebut akan dijual berdasarkan penawaran tertinggi dan hasil penjualan akan dibagi berdasarkan komposisi penyertaan PARA PIHAK dalam PP-HK Joint Operation sebagimana dimaksud dalam Pasal 5.1. Perjanjian ini. Jika penawaran dari pihak ketiga tersebut sama dengan harga yang diajukan oleh salah satu anggota PP-HK Joint Operation yang ingin membeli, maka penawaran dari anggota PP-HK Joint Operation tersebut yang akan dimenangkan. 14.2.Dalam hal harta kekayaan, peralatan dan perlengkapan tersebut setelah ditawarkan kepada pihak ketiga untuk dijual, ternyata tidak laku, baik sebagian maupun keseluruhannya, maka akan dibagi diantara PARA PIHAK sesuai dengan komposisi penyertaan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1. Perjanjian ini dengan berpedoman pada nilai alat/harta sesuai dengan nilai buku PP-HK Joint Operation. PASAL 15 KEPAILITAN PARA PIHAK setuju dan sepakat satu sama lain bahwa dalam hal terdapat anggota PP-HK Joint Operation bermasalah antara lain berada dalam keadaan jatuh pailit (bankruptcy) atau berada dalam keadaan tidak mampu untuk membayar (insolvency) yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang atau mengadakan perubahan atas status badan hukum sebagai akibat reorganisasi dengan pihak lain, maka anggota PP-HK Joint Operation yang bermasalah tersebut dikenai ketentuan sebagai berikut:
19 of 28
a. Anggota PP-HK Joint Operation yang bermasalah tersebut secara hukum masih secara bersama-sama dengan anggota PP-HK Joint Operation yang lain terikat kontrak dengan PEMBERI TUGAS sampai masa kontrak berakhir dengan segala kewajiban yang melekat kepadanya. Kewajiban kontraktual anggota PP-HK Joint Operation yang bermasalah tersebut akan diambil alih oleh anggota PP-HK Joint Operation yang lain. b. Modal kerja dan sumber daya yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini yang telah diserahkan kepada PP-HK Joint Operation yang berasal dari anggota PP-HK Joint Operation yang bermasalah tersebut untuk sementara tidak dapat ditarik, tetapi dikuasai oleh PP-HK Joint Operation untuk dipergunakan oleh PP-HK Joint Operation sampai proyek tidak membutuhkan dan segala bentuk rental sewa peralatan dan perlengkapan yang disewa dari anggota PP-HK Joint Operation yang bermasalah tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan jam pemakaian alat. c. Dalam hal PP-HK Joint Operation mendapat keuntungan ataupun kerugian di akkhir Proyek, maka anggota PP-HK Joint Operation yang bermasalah tersebut berhak mendapat bagian keuntungan atau menanggung kerugian sesuai dengan dengan komposisi penyertaan PARA PIHAK sesuai Pasal 5.1. Perjanjian ini. PASAL 16 PENGUNDURAN DIRI 16.1.Tidak ada PIHAK yang dapat mengundurkan diri dari PP-HK Joint Operation tanpa persetujuan Tertulis dari PIHAK lain selama jangka waktu Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1. Perjanjian ini. 16.2.Dengan memperhatikan Pasal 16.1. Perjanjian ini, apabila terdapat anggota PP-HK Joint Operation secara efektif mengundurkan diri dari keanggotaannya selama jangka waktu Perjanjian ini, maka anggota PP-HK Joint Operation tersebut harus berhenti memiliki perwakilan dalam PP-HK Joint Operation. Setiap tindakan atau keputusan sehubungan dengan Proyek akan dilaksanakan oleh anggota PP-HK Joint Operation lainnya.
20 of 28
16.3.Anggota PP-HK Joint Operation yang mengundurkan diri harus tetap berkewajiban atas pernyataan dari setiap kerugian atau tanggung jawab yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau selama berlangsungnya PP-HK Joint Operation, akan tetapi PIHAK yang mengundurkan diri tidak berwenang lagi untuk menerima setiap bagian keuntungan apapun yang diperoleh dari PP-HK Joint Operation melalui pelaksanaan Perjanjian ini kecuali ditentukan lain yang telah disetujui oleh anggota PP-HK Joint Operation yang masih ada. PASAL 17 PAJAK-PAJAK Segala pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan Proyek akan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PP-HK Joint Operation serta menjadi beban dan tanggung jawab PP-HK Joint Operatiion. PASAL 18 TAHUN FISKAL Para Pihak setuju dan sepakat satu sama lain bahwa pelaksanaan yang dikelola secara terpadu akan dipergunakan tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember. PASAL 19 PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK setuju dan sepakat menyatakan dan menjamin bahwa: a. Akan melaksanakan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang disyaratkan dalam Perjanjian ini. b. Untuk melaksanakan Perjanjian ini atas dasar itikad baik, dan setiap perubahan yang terjadi pada struktur organisasi Proyek, anggaran dasar, kepengurusan, pemilikan saham PARA PIHAK dalam Perjanjian ini akan diberitahukan oleh PIHAK yang mengalami perubahan itu kepada PIHAK yang lain dan tidak akan memperngaruhi pelaksanaan Perjanjian ini. c. Penandatangan Perjanjian ini berhak dan berkewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan setiap dan 21 of 28
semua tindakan, prosedur dan langkah yang diwajibkan atau selaziman dilakukan untuk memperoleh hak dan kewenangan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar yang berlaku bagi PARA PIHAK dalam Perjanjian ini. d. Masing-masing PIHAK telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk sahnya Perjanjian ini sehingga pelaksanaannya tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau melanggar ketentuan-kententuan hukum atau peraturanperaturan atau kebijaksanaan pemerintah.
PASAL 20 KORESPODENSI 20.1.Segala surat menyurat yang berkaitan dengan PARA PIHAK akan ditujukan dengan alamat sebagai berikut : a. Apabila ditujukan kepada PIHAK PERTAMA atau PT. PP (Persero), maka dialamatkan kepada : PT. PP (Persero) Divisi Operasi II JL. TB Simatupang 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760 Telp. (021) 8403919 Fax. (021) 8403929 Up. Kepala Divisi Operasi II a. Apabila ditujukan kepada PIHAK KEDUA atau PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung, maka dialamatkan kepada : PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung JL. Iskandarsyah I No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta 12160. Telp. (021) 7221668 Fax. (021) 7251239 Up. General Manager 20.2.Segala surat menyurat yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim, sedangkan pengiriman melalui faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima 22 of 28
kode jawaban (answerback) pada konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili. Setiap perintah atau pemberitahuan yang dikirim melalui email akan dianggap sebagai bukan perintah atau pemberitahuan. 20.3.Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespodensi oleh salah satu PIHAK di Indonesia, maka perubahan alamat untuk korespodensi itu harus diberitahukan secara Terulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya.
PASAL 21 ALAMAT KERJA SAMA OPERASI 21.1.PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Proyek, alamat Komite Manajemen ditetapkan sebagai berikut: Komite Manajemen PT. PP (Persero) Divisi Operasi II JL. TB Simatupang 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760 Telp. (021) 8403919 Fax. (021) 8403929 Up. Kepala Divisi Operasi II 21.2.Alamat Manajemen Proyek : PP-HK Joint Operation Jl. Angkasa 1, No-2 Kemayoran, Jakarta Pusat Up. Kepala Proyek
Proyek
dan
Wakil
Kepala
21.3.Apabila ada perubahan alamat Kerjasama Operasi dalam Pasal 22 Perjanjian ini, maka akan ditetapkan dalam kesepakatan bersama tersendiri oleh PARA PIHAK.
23 of 28
PASAL 22 PENGAKHIRAN PERJANJIAN 22.1.
PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini akan berakhir apabila jangka waktu Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1. Perjanjian ini telah berakhir.
22.2.
PARA PIHAK telah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya di dalam Perjanjian ini.
22.3.
PP-HK Joint Operation dibubarkan, baik karena penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Arbitrase, atau karena pembentukan PP-HK Joint Operation telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
22.4.
PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini. PASAL 23 KERAHASIAAN
23.1.Sehubungan dan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen perjanjian, masing-masing PIHAK bersedia untuk memberikan kepada PIHAK lainnya informasi yang bersifat rahasia yang berhubungan dengan Proyek yang termasuk namun tidak terbatas pada dokumendokumen perjanjian, strategi, angka-angka dan data lain, informasi, penafsiran, kontrak dan dokumen lain yang terkait dengan Proyek. 23.2.Dengan memperhatikan pemberian informasi rahasia yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.1. Perjanjian ini, PARA PIHAK menyetujui bahwa informasi rahasia harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diumumkan kepada publik atau diungkapkan kepada siapapun dengan cara apapun, termasuk dengan cara memfotokopi atau memproduksi, tanpa persetujuan Tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, kecuali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan dibawah ini :
24 of 28
a. yang sudah menjadi milik publik atau tersedia untuk publik selain dari tindakan atau kelalaian Para Pihak; atau b. yang diperlukan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum atau perintah pemerintah, keputusan, peraturan (dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengungkapkan informasi rahasia dimaksud wajib memberikan pemberitahuan secara Tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya mengenai pengungkapan tersebut); atau c. yang diperoleh sendiri oleh PIHAK atau PARA PIHAK dari pihak ketiga lainnya yang mempunyai hak untuk memberitahukan informasi tersebut. 23.3.Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing PIHAK memiliki hak dan kewenangan untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini. BAHASA
PASAL 24 DAN HUKUM YANG BERLAKU
24.1.Para Pihak setuju dan sepakat bahwa bahasa yang dipergunakan dalam Perjanjian ini adalah bahasa Indonesia. 24.2.Jika diterjemahkan kedalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang akan berlaku adalah Perjanjian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 24.3.Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. PASAL 25 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 25.1.Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
25 of 28
25.2.Bila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara tuntas berdasarkan arbitrase yang diselenggarakan menurut ketentuan Badan Arbitrasae Nasional Indonesia (“BANI”) dengan 3 (tiga) arbitrator yang ditunjuk sesuai dengan peraturan BANI. 25.3.PARA PIHAK dengan ini secara tegas menyatakan setuju dan sepakat bahwa para arbitrator hanya akan mengambil keputusan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang ada. 25.4.Keputusan para arbitrator diambil sedapat mungkin secara musyawarah dan mufakat; apabila musyawarah dan mufakat tersebut tak berhasil dicapai, maka para arbitrator mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan para arbitrator adalah final, mengikat dan tidak dapat banding, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan pengadilan. Keputusan tersebut akan meliputi juga keputusan tentang bagaimana dan untuk berapa banyak PARA PIHAK akan membayar imbalan dan biaya arbitrase. 25.5.PARA PIHAK dengan tegas menyatakan setuju dan sepakat untuk mengenyampingkan hak naik banding atas keputusan para arbitrator. Oleh karena itu tidak akan ada banding pada pengadilan apapun atau pada badan-badan lainnya (baik pemerintah atau swasta) atas keputusan para arbitrator dan Para Pihak tidak akan memperselisihkan atau mempersoalkan keabsahan keputusan tersebut di hadapan pihak yang berwenang manapun dalam wilayah hukum di mana pelaksanaan keputusan dilakukan oleh Pihak yang dimenangkan oleh arbitrase. 25.6.Tidak salah satu PIHAK pun yang berhak untuk memulai atau melanjutkan tindakan hukum di muka pengadilan atas masalah yang sedang diperselisihkan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para arbitrator, kecuali bila tindakan hukum tersebut bertujuan melaksanakan keputusan para arbitrator.
26 of 28
25.7.Sambil menanti pengumuman keputusan para arbitrator PARA PIHAK akan terus melaksanakan masing-masing kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali bila Perjanjian ini telah diakhiri, sesuatu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan keputusan para arbitrator. 25.8.PARA PIHAK dengan ini menyatakan dengan tegas kewenangan para arbitrator yang telah diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini tetap berlaku sampai suatu keputusan akhir arbitrase dikeluarkan dan diumumkan oleh para arbitrator. PASAL 26 LAIN-LAIN 26.1.Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam Perjanjian ini, baik perubahan-perubahan, peyimpangan-penyimpangan amupun tambahan-tambahan akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh Para Pihak secara Tertulis dalam suatu tambahan atau Addendum yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari Perjanjian ini. 26.2.Apabila terdapat salah satu pasal dan atau ayat atau ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum oleh pengadilan, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh terhadap ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing PIHAK. 26.3.PARA PIHAK setuju dan sepakat yang akan menandatangani Perjanjian ini berikut perubahannya (bila ada) dan perjanjian konstruksi dengan PEMBERI TUGAS berikut perubahannya (bila ada) adalah Kepala Divisi Operasi II dan Kepala Cabang III PT. PP (Persero) yang mewakili PIHAK PERTAMA dan General Manager Divisi Gedung PT. Hutama Karya (Persero) yang mewakili PIHAK KEDUA.
27 of 28
26.4.Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatanganinya oleh masing-masing PIHAK.
PIHAK PERTAMA
(IR. LUKMAN HIDAYAT) (_______________)
PIHAK KEDUA
(IR. BUDI RACHMAT K.
28 of 28
