Contoh Kasus Penyimpangan Demokrasi Yang Sampai Sekarang

CONTOH KASUS KA SUS PENYIMP P ENYIMPA ANGAN DEMOKRASI YANG SAMPAI SEKARANG Author - syamsul hadi Date - 10.19 PKN

6 Contoh Kasus Penyimpangan Demokrasi Yang Sampai Sekarang Belum Selesai Demokrasi Demokrasi dipandang dipandang sebagai sebagai sebagai sebagai sesuatu sesuatu yang penting karena karena nilai-nila nilai-nilaii yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk  mewuudkan kebaikan bersama! atau masyarakat dan pemerintahan yang baik "good society and good go#ernment$. Kebaikan dari sistem demokrasi adalah kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat! baik secara langsung maupun perwakilan. Secara teoritis! peluang terlaksananya partisipasi politik dan partisipasi warga negara dari seluruh lapisan masyarakat terbuka lebar. %asyarakat uga dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan karena posisi masyarakat adalah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. &amun dalam praktek atau pelaksanaan demokrasi khususnya di 'ndonesia! tidak   beralan sesuai dengan teori yang ada. Demokrasi yang dilaksanakan di 'ndonesia  belum mampu mewuudkan keseahteraan rakyat secara menyeluruh. Partisipasi  warga negara dalam bidang politik pun belum terlaksana sepenuhnya. (ntuk  memaparkan memaparkan lebih lanut! lanut! permasalaha permasalahan n demokrasi demokrasi yang ada perlu dikelompokkan dikelompokkan lagi menadi tiga hal! yaitu dari segi teknis atau prosedur! etika politik! serta sistem demokrasi secara keseluruhan.

Beriku Berikutt ini adalah adalah beb bebera erapa pa )enome )enomena na kegaga kegagalan lan*pe *penyi nyimpa mpanga ngan n demokr demokrasi asi di 'ndonesia yang sampai sekarang masih berlangsung. 1. Presiden tidak cukup kuat untuk menjalankan kebijakannyaPresiden kebijakannya Presiden dipilih langsung oleh rakyat. 'ni membuat posisi presiden kuat dalam arti sulit untuk  digulingkan. &amun! di parlemen tidak terdapat partai yang dominan! termasuk  partai yang mengusung pemerintah. Ditambah lagi peran legislati) yang besar pasca re)ormasi ini dal dalam menentukan banyak kebiakan pre presiden. Dalam memberhenti memberhentikan kan menteri menteri misalnya! misalnya! presiden presiden sulit untuk untuk memberhenti memberhentikan kan menteri menteri karena partai yang +mengutus, menteri tersebut akan menarik dukungannya dari

pemerintah dan tentunya akan semakin memperlemah pemerintah. al ini membuat presiden sulit mengambil langkah kebiakannya dan mudah di-+setir, oleh partai. 2. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat justru di tengah kebebasan demokrasiingkat keseahteraan menurun setelah re)ormasi! yang  ustru saat itulah dimulainya kebebasan berekspresi! berpendapat! dll. 'ni aneh mengingat sebenarnya tuuan dari politik adalah keseahteraan. Demokrasi atau sistem politik lainnya hanyalah sebuah alat. Begitu pula dengan kebebasan dalam alam demokrasi! hanyalah alat untuk mencapai keseahteraan. 3. Tidak berjalannya fungsi partai politik /ungsi partai politik paling tidak ada tiga0 penyalur aspirasi rakyat! pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama! dan sarana pendidikan politik masyarakat. Selama ini dapat dikatakan ketiganya tidak   beralan. Partai politik lebih mementingkan kekuasaan daripada aspirasi rakyat. /ungsi partai politik sebagai pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama pun tidak beralan mengingat tidak adanya partai politik yang konsisten dengan ideologinya. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat lebih parah. Kita melihat partai mengambil suara dari masyarakat bukan dengan pencerdasan terhadap #isi! program partai! atau kaderisasi! melainkan dengan uang! artis! kaos! yang sama sekali tidak mencerdaskan malah membodohi masyarakat. 4. Ketidakstabilan kepemimpinan nasional1ika kita cermati! semua pemimpin bangsa ini mulai dari Soekarno sampai 2us Dur! tidak ada yang kepemimpinannya berakhir dengan bahagia. Semua berakhir tragis alias diturunkan. 'ni sebenarnya merupakan dampak dari tidak adanya pendidikan politik bagi masyarakat. Budaya masyarakat 'ndonesia tentang pemimpinnya adalah mengharapkan hadirnya +3atu 4dil, yang akan menyelesaikan semua masalah mereka. 'ni bodoh. %asyarakat tidak diaari bagaimana merasionalisasikan harapanharapan mereka. %ereka tidak diaarkan tentang proses dalam merealisasikan harapan dan tuuan nasional. al ini diperburuk dengan sistem pemilihan pemimpin yang ada sekarang "setelah otonomi$! termasuk pemilihan kepala daerah yang menghabiskan biaya yang mahal. Calon pemimpin yang berkualitas namun tidak berduit akan kalah populer dengan calon yang tidak berkualitas namun memiliki uang yang cukup untuk kampanye  besar-besaran! memasang )oto waah mereka besar-besar di setiap perempatan. %asyarakat yang tidak terdidik tidak dapat memilih pemimpin berdasarkan #alue. . !irokrasi yang politis" KK#" dan berbelit$belitBirokrasi semasa orde baru sangat politis. Setiap P&S itu Korpri dan wadah Korpri adalah 2olkar. 1adi sama saa dengan P&S itu 2olkar. 'ni berbahaya karena birokrasi merupakan wilayah eksekusi kebiakan. 1ika birokrasi tidak netral! maka ika suatu saat partai lain yang memegang pucuk kebiakan! maka dia akan sulit dalam menalankan kebiakannya karena birokrasi yang seharusnya menalankan kebiakan tersebut memihak pada partai lain. 4kibatnya kebiakan tinggal kebiakan dan tidak terlaksana. 5eibih parahnya! ini dapat memicu re)ormasi birokrasi besar-besaran setiap kali ada pergantian kepemimpinan dan tentunya ini bukanlah hal yang baik untuk stabilitas

pemerintahan.

%aka

seharusnya

birokrasi

itu

netral.

Banyak sekali kasus KK& dalam birokrasi. Contoh kecil adalah pungli! suap! dll. 'ni menadi bahaya laten karena menimbulkan ketidakpercayaan yang akut dari masyarakat kepada pemerintah. Selain itu berdampak pula pada iklim in#estasi. 'n#estor tidak berminat untuk berin#estasi karena adanya kapitalisasi birokrasi. al tersebut mendorong pada birokrasi yang tidak rasional. Kinera menadi tidak  pro)esional! urusan dipersulit! dsb. Prinsip yang digunakan adalah +ika bisa dipersulit! buat apa dipermudah,. %. !anyaknya ancaman separatisme%isalnya 4ceh! Papua! 3%S! dll. 'ni merupakan dampak dari dianaktirikannya daerah-daerah tersebut semasa orde baru!  yang tentunya adalah kesalahan pemerintah dalam +mengurus anak,. entunya ini membuat ketahanan nasional 'ndonesia menadi lemah! mudah diadu domba! terkurasnya energi bangsa ini! dan mudah dipengaruhi kepentingan asing. &ah demikian in)ormasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan udul artikel contoh kasus penyimpangan demokrasi yang sampai sekarang masih terjadi. Semoga dengan in)ormasi ini kalian mendapatkan in)ormasi yang berman)aat selain untuk tugas kalian ini uga bisa menadi tugas masa depan kalian kelak untuk  membuat bangsa 'ndonesia lebih baik lagi.

http://www.cafependidikan.com/2016/02/contoh-kasus-penyimpangandemokrasi.html