MAKALAH
BENTUK PENYIMPANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
Dosen Pembimbing:
Siti Mutmainnah
Ni'matul Zahro (17030194057)Ni'matul Zahro (17030194057)Oleh:
Ni'matul Zahro (17030194057)
Ni'matul Zahro (17030194057)
JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur yang tiada hentinya bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan, rahmat dan karunia-Nya, kami tidak akan sanggup menyelesaikan makalah ini dengan baik.
Dalam penyusunan makalah ini, kami tim penyusun telah berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan kami. Namun sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi teknik penulisan maupun tata bahasa.Tetapi walaupun demikian kami berusaha sebisa mungkin menyelesaikan makalah ini meskipun tersusun sangat sederhana.
Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Seperti pribahasa "tiada gading yang tak retak", makalah ini juga tidak sempurna, memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu kami mohon untuk saran dan kritiknya yang membangun.
Atas kesediaan waktunya untuk membaca makalah ini, kami ucapkan terima kasih. Ingatlah pepatah "Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina", artinya teruslah berlatih dan belajar. Jangan mudah menyerah.
Surabaya, 10 Oktober 2017
Penyusun
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii
BAB I : PENDAHULUAN .................................................................................... 1
Latar Belakang .................................................................................... 1
Rumusan Masalah ............................................................................... 1
Tujuan ................................................................................................. 1
BAB II : PEMBAHASAN ..................................................................................... 2
Korupsi Sebagai Bentuk Penyimpangan Ideologi Pancasila .............................................................................................................. 2
Upaya untuk Memberantas Korupsi .................................................... 3
BAB III : PENUTUP ............................................................................................. 6
Kesimpulan ..................................................................................... 6
Saran .............................................................................................. 6
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 7
LAMPIRAN-LAMPIRAN ..................................................................................... 8
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
 Pancasila sebagai Ideologi Bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat-istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia. sehingga dapat diartikan bahwa pancasila mencerminkan kepribadian dan karakteristik bangsa Indonesia.
Dalam kehidupan sekarang, nilai-nilai pancasila mengalami pelemahan. Hal ini disebabkan kurangnya rasa kesadaran dan nasionalisme pada diri warga Indonesia. Dampak dari melemahnya nilai-nilai pancasila menjadikan jatuhnya martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Salah satunya adalah korupsi. Korupsi sudah menjadi fenomena yang banyak ditemui dalam permasalahan negeri ini. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat mengikis moral bangsa yang telah terbentuk sejak lama dapat dilihat dari segi kehidupan sosial yaitu terkikisnya budaya malu.
Rumusan Masalah
Bagaimana dampak korupsi sebagai bentuk penyimpangan dari pancasila sebagai ideologi?
Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Tujuan
Untuk mengetahui dampak penyimpangan dari ideologi pancasila.
Untuk mengetahui solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia akibat melemahnya nilai pancasila sebagai ideologi.
BAB II
PEMBAHASAN
Korupsi Sebagai Bentuk Penyimpangan Ideologi Pancasila
Salah satu bentuk penyimpangan pancasila sebagai ideologi yakni korupsi dana negara yang mengakibatkan ketidakstabilan dana prasarana negara. Selain itu, korupsi yang merajalela merusak karakteristik bangsa Indonesia. Menjadikan nama Indonesia dikenal buruk di mata dunia.
Setiap tahunnya Koalisi Anti Korupsi Internasional, Transparency International merilis survei tahunan mereka akan negara yang paling korup di dunia. Menurut Transparency International, Indonesia menduduki peringkat 90 dari 176 negara di dunia. Dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, Indonesia Corupption Watch (ICW) mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 miliar. 226 kasus korupsi tersebut ditangani 3 aparat penegak hukum yakni Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Ada sebanyak 135 kasus ditangani Kejaksaan, 109 kasus kepolisian, dan 21 kasus ditangani KPK. ICW menemukan paling banyak kasus tersebut bermodus pungutan liar dengan jumlah 55 kasus. Kasus ini, yang paling rentan adalah lembaga pemerintah daerah. 121 kasus korupsi dilakukan di lembaga Pemda mulai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi.
Pada tanggal 07 Oktober 2017, KPK menahan dua tersangka dugaan suap kepala pengadilan tinggi manado. Adapun keduanya adalah (Ketua Pengadilan Tinggi Manado) dan (Anggota DPR RI Komisi XI periode 2014 – 2019). Tersangka pertama diduga sebagai penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau pasal 6 ayat (2) atau pasal 5 ayat (2) atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan, tersangka kedua diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar asal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pada tanggal 16 September 2017, dunia maya dihebohkan dengan beredarnya salah satu adegan "Girlboss" yang dianggap telah menyindir Indonesia. Adegan itu bermula saat salah satu pemain perempuan di serial itu berada di sebuah toko. Dia berencana membeli buku tentang menjalankan bisnis, namun karena harganya mahal, dia malah mencurinya. Agar tak ketahuan, dia menuju ke kasir untuk membeli benda lain yang lebih murah dan meminta resi. Dia juga meminta tas dengan alasan tempat penyimpanan bukunya penuh. Dia mengaku suaminya tak suka bila dia membaca buku.
Selesai 'bertransaksi', si perempuan langsung pergi meninggalkan kasir. Saat hendak meninggalkan toko, dia ternyata dikejar oleh petugas keamanan. Petugas itu memintanya berhenti untuk menanyakan buku yang dibawa oleh di perempuan.
"Hey miss, aku lihat buku itu. Kamu mencurinya," kata petugas keamanan.
Si perempuan terus berjalan namun si petugas tidak berhenti mengejarnya. "Aku yakin kamu tidak membayarnya," kata petugas itu lagi.
"Aku membayarnya," kata perempuan itu.
"Aku ingin lihat resinya," kata si petugas.
Karena kesal, si perempuan itu lalu berhenti. " Aku muak selalu dicurigai karena aku mirip orang Indonesia," ujarnya.
Adegan dalam film tadi bisa saja dibuat tanpa ada maksud tertentu. Namun pelajaran yang diambil yakni apakah seburuk itu moral bangsa Indonesia di mata dunia? Karakter bangsa Indonesia sudah seharusnya dipertanyakan. Hal ini tentu saja menjadi alasan bangsa Indonesia untuk menginteropeksi diri jika memang Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju dan bersaing di kancah internasional.
Upaya untuk Memberantas Korupsi
Memberantas budaya korupsi
Memberantas korupsi tidak hanya dari sisi represif saja, akan tetapi dapat dilakukan dari sisi budaya hukum, yaitu meniadakan budaya hukum untuk tidak berkorupsi. Kita lihat bersama korupsi telah berakar di kalangan masyarakat, bahkan dapat dijadikan sebagai bahan legitimasi persoalan, dengan cara dilakukan korupsi meskipun kecil-kecilan, namun perbuatan ini sudah membudaya, tentu tidak dapat ditoleransi. Masyarakat harus dibangun sedemikian rupa budaya hukum yang tidak sehat itu jangan diberi kesempatan. Dapat dilakukan secara sistemik dengan kesepakatan bersama, melalui jalur agama, seni, etiket good governance dan cleant govermen maupun good corporate governance, dimanapun sistem sosial dilakukan oleh masyarkat. KPK membangun image dalam benak masyarakat, bahwa korupsi itu adalah perbuatan terkutuk, berdosa, merusak pembangunan. Budaya hukum yang sehat dapat mengurangi budaya korupsi di masyarakat.
Sistem penggajian
Harus ada reformasi dari sistem penggajian di kalangan pegawai pemerintah, terutama di kalangan penegak hukum, karena pendapatan adalah gantungan hidup. Ini harus dilakukan segera, KPK harus memberikan saran tersebut kepada Pemerintah dan Legislatif. Mengingat tingkat kesejahteraan pegawai sangat rendah, terutama pegawai pemerintah termasuk dalam hal ini para penegak hukum. Jangan sampai untuk menutupi kebutuhan kesejahteraan, para pegawai itu, mereka melakukan perbuatan menyimpang ketika melakukan pelayanan. Kata Susan Rose-Ackerman, dalam buku seri tejemahan berjudul "Korupsi & Pemerintahan" penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2006, cetakan pertama, pada halaman 101 mengatakan "Jika gaji pemerintah rendah, maka korupsi menjadi andalan untuk bertahan hidup".
Sistem Pengawasan yang efektif
Sistem pengawasan ini juga haruslah direformasi dan menjadi bagian rencana aksi dari KPK untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektip baik secara internal dan eksternal. Sistem pengawasan yang selama ini terjadi bersifat hangat-hangat tahi ayam, tidak efektip, seadanya. Sistem pengawasan sebagian besar tidak begitu disukai, dan tidak merupakan dari bagian menejemen kelembagaan, metodanya tidak up to date, terutama di kalangan pemerintahan. Diutamakan reformasi itu adalah pengawasan internal, sebab pengawasan internal dapat mendeteksi secara dini, atas penyimpangan tugas, pokok dan fungsi menejemen.
Penegakan Hukum yang serius
Penegakan hukum dibidang Tindak Pidana Korupsi, adalah memerlukan tangan-tangan yang trampil dan profesional, sehingga norma dapat dilakukan dengan baik. Namun di beberapa tempat masih terdapat penegakan hukum yang tidak serius, yang disebabkan oleh sikap KKN, intervensi dari berbagai kalangan, yang menyebabkan penegak hukum tidak berdaya, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. KPK sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat menjadi motivator, fasilitator penegakan hukum korupsi, sehingga turunnya KPK di kalangan penegakan hukum, tidak hanya dalam hal pengawasan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan, tetap juga melakukan pengawasan di sistem pengadilan. Juga memberikan sistem pelatihan dan dengan petugas KPK sendiri, sehingga mencapai mampu dan trampil di dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan kasus Tipikor. Regulasi juga harus serius di dalam memberikan dampak positip, hukumannya harus diperberat, baik pidana maupun perdatanya. Karena pola penghukuman masih dipandang ringan oleh para pelaku, sehingga tidak memberikan efek jera yang serius.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dampak utama dari penyimpangan pancasila sebagai ideologi adalah terkikisnya moral bangsa. Karakteristik bangsa yang ideologinya sudah tidak diterapkan, perlu ditanyakan kembali. Upaya untuk melakukan tindakan pencegahan penyimpangan ideologi pancasila adalah menanamkan nilai-nilai pancasila kepada setiap generasi agar tumbuhlah rasa tanggung jawab menjalankan pancasila sebagai ideologi. Setelah itu, penerapan pancasila sebagai ideologi bisa dilaksanakan secara maksimal baik dalam konteks sosial, hukum, maupun ekonomi.
Saran
Setiap hal tergantung pada individu masing-masing. Jika individu tersebut bersikap acuh pada pancasila, meski sudah diberi pemahaman berkali-kali maka akan sia-sia. Oleh karena itu diharapkan setiap warga negara merasa memiliki tanggung jawab untuk memahami nilai-nilai pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
DAFTAR PUSTAKA
KPK. 07 Oktober 2017. KPK Tahan Dua Tersangka Dugaan Suap Kepala Pengadilan Tinggi Manado. KPK. https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4082-kpk-tahan-dua-tersangka-dugaan-suap-kepala-pengadilan-tinggi-manado. Diakses pada 10 Oktober 2017
Muliana, Vina A. 25 Januari 2017. Daftar Negara Paling Korup se-Asia Pasifik, RI Nomor Berapa?. Liputan6.com. http://bisnis.liputan6.com/read/2836949/daftar-negara-paling-korup-se-asia-pasifik-ri-nomor-berapa. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2017
Yunita, Ken. 16 September 2017. Ini Adegan Soal Indonesia di 'Girlboss' yang Bikin Netizen Heboh. DetikHOT. https://hot.detik.com/tv-news/d-3646244/ini-adegan-soal-indonesia-di-girlboss-yang-bikin-netizen-heboh. Diakses pada 10 Oktober 2017
Pribadi, Slamet. Korupsi dan Upaya Strategis Pemberantasanya. https://slametpribadi99.wordpress.com/2011/12/14/9/. Diakses paa tanggal 10 Oktober 2017
LAMPIRAN
