KASUS-KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK
Nama : SALAHUDIN AL HABIBINIM : 02111001053Mata Kuliah : Perbuatan Melanggar HukumDosen Pengasuh : HJ. MARDIANA, S.H.,M.H.Kliping kasusNama : SALAHUDIN AL HABIBINIM : 02111001053Mata Kuliah : Perbuatan Melanggar HukumDosen Pengasuh : HJ. MARDIANA, S.H.,M.H.Kliping kasus
Nama : SALAHUDIN AL HABIBI
NIM : 02111001053
Mata Kuliah : Perbuatan Melanggar Hukum
Dosen Pengasuh : HJ. MARDIANA, S.H.,M.H.
Kliping kasus
Nama : SALAHUDIN AL HABIBI
NIM : 02111001053
Mata Kuliah : Perbuatan Melanggar Hukum
Dosen Pengasuh : HJ. MARDIANA, S.H.,M.H.
Kliping kasus
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2013
Kamis, 7 Pebruari 2013 05:20
Polda Gelar Perkara
Kasus Pencemaran Nama Baik Walikota Pekanbaru Firdaus
Polda Riau melakukan gelar perkara kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Ketua KPU Pekanbaru Tengku Rafizal terhadap Walikota Firdaus.
Riauterkini-PEKANBARU- Kendati berlarut-larut, Polda Riau tetap menggelar perkara pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Ketua KPU Pekanbaru Tengku Rafizal terhadap Firdaus ST MT yang sewaktu itu masih sebagai calon Walikota. Perkara itu sendiri bermula laporan Ketua Tim Sukses PAS (Firdaus-Ayat Cahyadi) drh Chaidir.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Brigjen (Pol) Suedi Husein, melalui Kepala Sub Dit 1 Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) AKBP Syamsul Anwar kepada wartawan, Rabu (6/2/13), mengaku pengaduan Tim Sukses PAS itu masih diselidiki.
Tetapi penyidik rencananya akan berkoordinasi atau meminta surat keputusan atau penyataan incraht dari Polresta Pekanbaru terkait kasus pemalsuan data yang dilakukan Firdaus ST MT.
"Kasus Tengku Rafrizal KPU Pekanbaru masih kita tangani. Tadi kita sudah melakukan gelar perkara untuk menindak lanjuti proses selanjutnya," terangnya.
Di tempat terpisah, Kanit 1 Sub Dit 1 Dirreskrimum Polda Riau, Kompol Efri mengaku pihaknya telah melakukan gelar perkara. Dalam waktu dekat, penyidik akan meminta surat penyataan Incraht kasus pemalsuan data yang disangkakan terhadap Walikota Firdaus ST MT dari Polresta Pekanbaru.
"Kita minta dulu surat penyataan incraht dari Polresta tentang kasus pemalsuan data yang disangkakan terhadap Firdaus ST MT. Setelah itu baru kita lanjutkan kasus pencemaran baik yang dilaporkan Tim Sukses Firdaus terhadap Ketua KPU Pekanbaru Tengku Rafizal," pungkasnya.***(son)
Sumber : http://riauterkini.com/hukum.php?arr=56107
RAKYAT SULSEL (Kamis , 15/Agustus/2013 21:23)
Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Rasyad minta perlindungan KPJKB
Editor
:
Azis Kuba
Tersangka kasus pencemaran nama baik , Muh Arsyad (27) (kanan) mendatangi kantor relawan Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) di Jl Beruang no 49 Makassar, Kamis siang (15/8) untuk meminta perlindungan. Arsyad diterima Koordinator KPJKB, Upi Asmaradhana.
MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) menyatakan siap mendampingi Muhammad Arsyad yang menjadi korban penganiayaan saat menjadi narasumber di Celebes TV sekaligus ditetapkan tersangka lantaran menulis status di Blackberry Messenger-nya yang menyebut nama Nurdin Halid sebagai koruptor.
Sebagaimana statusnya: "No Fear Ancaman Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan Pilih Adik Koruptor!!!." Selain status itu, juga pernyataan Arsyad saat menjadi narasumber di Stasiun Televisi lokal CelebesTV, Obrolan Karebosi 24 Juni lalu.
Arsyad mendatangi Kantor relawan KPJKB di Jalan Beruang No 49, Kamis (15/8) siang dan diterima oleh Koordinator KPJKB Upi Asmaradhana, Sekjen KPJKB Jumadi Mappanganro, dan Advokasi KPJKB Herwin Bahar.
Arsyad membawa surat pemanggilan dirinya, sebagai tersangka tindak pidana penghinaan dalam UU No 11. Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 310 dan atau 335 KHUP Pidana.
Upi mengatakan, pihak relawan akan membantu Arsyad menghadapi kasusnya. Apalagi kasus ini, menyangkut kebebasan berekspresi. "Karena korban datang mengadu, kita akan dampingi. Dalam demokrasi, tidak boleh ada orang yang dihukum hanya karena berbeda pikiran, pendapat dan opini," kata Upi
Upi meminta Polda Sulsel untuk tidak gegabah menjadikan pasal-pasal karet dalam menjerat Arsyad. Apalagi kasus pencemaran nama baik itu, dianggap akan mengekang dan membungkam kebebasan berbicara.
"Jika ini terjadi. Ini satu kemunduran dalam demokrasi. Kelak di daerah ini tidak ada lagi pihak yang berani bicara, karena setiap orang kritis ditangkapi karena kepekaannya," jelas Upi.
Upi menyatakan kebebasan berbicara dan berpendapat dilindungi oleh undang-undang. Selain konsititusi Pasal 28 E ayat (2) dan (3), UU No 39 tahun 1999 Pasal 23 juga mengatur hak berbicara. Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB juga memegang prinsip tersebut dan Pasal 19 Kovenan Internasioonal tentang Hak-hak Sipil dan politik.
Herwin bahar, Kabid Advokasi KPJKB menyatakan, kasus Arsyad adalah kasus yang sama menimpa seorang guru di Pangkep. Budiman dilaporkan oleh Bupati Pangkep karena menulis di media sosial Facebook. "Ini kasus pencemaran nama baik yang kesekian kalinya terjadi di daerah ini," kata Herwin.
Sebelum Arsyad, relawan telah menangani kasus pencemaran nama baik sejumlah jurnalis dan narasumber serta masyarakat sipil, di daerah ini.
Sementara Arsyad menjelaskan, orang yang melaporkan dirnya adalah Wahab Tahir anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Golkar Makassar yang juga kerabat dekat Nurdin Halid, Pengurus DPP Partai Golkar.
Arsyad sejatinya adalah narasumber korban pengeroyokan saat berlangsungnya program Talkhsow Obrolan Karebosi di Stasiun televisi lokal CelebesTV, 24 Juni 2013.
Saat itu sekelompok massa berseragam salah satu calon walikota bertagline, SuKA menyerbu masuk ke ruang redaksi dan menghentikan program live CelebesTV.SuKA adalah akronim dari Supomo-Kadir. Kadir Halid sendiri adalah adik kandung Nurdin Halid yang berpasangan dengan Supomo Guntur, yang maju dalam pemilihan walikota Makassar periode 2013-2018.
Sumber : http://rakyatsulsel.com/jadi-tersangka-pencemaran-nama-baik-arsyad-minta-perlindungan-kpjkb.html
Dosen FISIP UI Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik
Senin, 17 Juni 2013 18:22 WIB
Ade Armando
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka pada Dosen FISIP UI,Ade Armando terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.Seyogianya, Ade dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, hari ini, Senin (17/6/2013) namun Ade berhalangan hadir.
"Yang bersangkutan semestinya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada hari ini. Tapi berhalangan hadir lantaran masih ada sejumlah urusan di KPK," ungkap Kabid Humas Polda
Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto.
Lalu saat ditanya kapan Ade kembali diperiksa, Rikwanto mengatakan nanti penyidik yang akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Ade.
Rikwanto juga menambahkan saat ini penyidik juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli yakni saksi ahli IT, saksi ahli sastra serta saksi ahli pidana.
Untuk diketahui, Armando Ade ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pencemaran nama baik dan menghina Kamarudin yang menjabat sebagai Direktur Kemahasiswaan UI.
Dalam blog pribadi milik Armando, ia menulis dua artikel berjudul "Bungkamnya BEM-BEM UI: Tak peduli, Pengecut atau Dikadali?" Dan "BEM-BEM di UI SEGERA BERTINDAK:
REKTOR DAN PARA KACUNGNYA GAGAL."
Dua artikel tersebut dimuat Armando pada 29 Januari 2012 dan 4 Maret 2012 lalu. Dan Armando juga mengaku memiliki bukti dan dokumen yang menunjukkan jika Kamarudin dengan sengaja menghambat pencairan dana beasiswa Bidik Misi selama beberapa bulan.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh konfirmasi dari Ade Armando.
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2013/06/17/dosen-fisip-ui-jadi-tersangka-pencemaran-nama-baik
Mantan Komite SMAN 70 Tersangka Pencemaran Nama Baik
Senin, 2 Juli 2012 15:49 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musni Umar, mantan ketua Komite SMA 70 periode 2009-2011, Senin (2/7/2012) memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Musni ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tuduhan pencemaran nama baik dalam blog miliknya yang berisi tuntutan atas transparansi penggunaan anggaran sekolah yang dilaporkan oleh Ricky Agusiady ke Polda Metro jaya, 15 juni 2011.
Nina, istri dari Musni yang mendampingi pemeriksaan suaminya ini mengatakan, sang suami sebelumnya telah menerima surat pemeriksaan dari kepolisian sebanyak dua kali.
"Polisi sudah dua kali melayangkan panggilan, tapi bapak tidak bisa hadir. Panggilan pertama sedang di luar kota, lalu panggilan kedua bapak sedang sakit," tutur Nina di Mapolda Metro Jaya.
Nina mengatakan, kejadian berawal saat Ketua Komite SMAN 70 saat ini, Ricky Agusiady, mengadukan Ketua Komite Sekolah sebelumnya, Musni Umar, ke Kepolisian Daerah Metro Jaya pada 15 Juni 2011.
Ricky melaporkan Musni atas tuduhan pencemaran nama baik. Dasar tuduhan tersebut adalah tulisan dalam blog milik Musni Umar, yang berisi tuntutan atas transparansi penggunaan anggaran sekolah.
Saat menjabat Musni menemukan adanya indikasi korupsi yang dilakukan kepala SMAN 70 saat itu, Pernon Akbar. Ketika Musni meminta laporan keuangan ke pihak sekolah, pihak sekolah tidak memberikannya bahkan terkesan mengundur-undur.
Musni berusaha membongkar adanya dugaan penyelewengan uang oleh penyelenggaara sekolah. Dia mencatat banyak keganjilan yang dilakukan pengajar dan kepala sekolah saat itu.
Musni juga melaporkan kasus dugaan tersebut ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sampai akhirnya, SMA 70 membentuk komite sekolah tandingan dan melaporkan Musni.Akhirnya Musni mengandeng ICW terkait kasus dugaan tersebut.
Sumber: http://www.tribunnews.com/metropolitan/2012/07/02/mantan-komite-sman-70-tersangka-pencemaran-nama-baik
