DANA CSR PT ANEKA TAMBANG TIDAK TEPAT SASARAN DAN PENUH PENYIMPANGAN
Anggota Komisi VIII DPRRI, M Oheo Sinapoy MBA menilai pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Antam Tbk, khususnya pada Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Nikel Pomalaa, banyak banyak yang tidak tepat sasaran, atau tidak sesuai dengan semangat dan tujuan CSR. Bukan saja itu, pemanfaatan dana CSR baik itu Community Development (Comdev) maupun Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), terjadi penyimpangan dalam prosedur pengunaannya. Menurut Oheo, terjadinya pemanfaatan dana CSR Antam yang tidak tepat sasaran itu, akibat intervensi pemerintah baik itu provinsi maupun kabupaten yang terlalu berlebihan. Dia mencontohkan, pemanfaatan dana CSR Antam untuk pembangunan bandara Sangia Nibandera, yang jumlahnya sudah mencapai sekitar Rp 12 miliar, penggunaan dana Antam dalam program bedah kecamatan, dan bantuan CSR Antam kepada Pemprov Sultra yang nilainya sudah mencapai Rp 138 miliar selama tiga ta hun. Menurut Oheo, sesuai Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 tahun 2007, dana CSR harusnya harusnya diserahkan kepada masyarakat sasaran, baik itu secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat pendamping. Kalau dana CSR itu diambil alih pemerintah pengelolaannya maka akan bias, apalagi sudah diintervensi dengan kepentingan politik bupatinya. "Bandara itu kan obyek pembangunan yang memang sudah ada anggarannya. Jadi tidak pantas jika diambilkan lagi dari dana CSR. Saya akan melakukan pengecekan secara detail dengan Komisi yang membidangi perhubungan. Saya juga akan mengecek jangan-jangan anggaran dari Antam dalam kegiatan bedah kecamatan tidak masuk dalam APBD. Padahal seharusnya masuk APBD dulu dan dibahas di DPRD," kata Oheo. Dari hasil kunjungannya, Oheo juga memperoleh data, bahwa Pemda selalu memaksakan kehendekanya untuk mendapatkan dana CSR, dengan nada ancaman akan meninjau kembali izin yang dimiliki Antam. "Jika dilihat posisi Antam saat ini, tidak lebih menjadi sapi perahan Pemda. Makanya, saya akan berusaha membantu Antam agar mengembalikan posisi pengelolaan dana CSR sesuai tujuannya," katanya.
1
Oheo juga mengaku prihatin dengan pemanfaatan lahan eks Antam oleh perusahaan yang diberikan izin oleh Pemkab Kolaka, karena lahan-lahan tersebut dikelola secara serampangan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungannya. "Lahan yang tadinya sudah menhijau kembali karena Antam sudah melakukan reklamasi, kini hancur tak beraturan. Ini semua kesalahan Pemkab yang terlalu bernafsu menjual daerahnya tanpa melakukan kontrol dan pengawasan secara ketat," katanya. (http://peldes.blogspot.co.id/2011/07/dana-csr-antam-salah-sasaran.html) PT Aneka Tambang (Antam) Jakarta juga kecewa terhadap penyalahgunaan dana CSR khusus berkaitan dengan keberadaan PT.ANTAM, PT.ANTAM, misalnya ada salah satu Gubernur di di Sulawesi yang diduga ikut mencicipi dana CSR dari PT Antam (Persero) Tbk sebesar Rp.223 M dan anehnya lagi dana tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat dan Unsur Pemkab setempat yang dimana kabupaten itu merupakan wilayah operasi dari PT ANTAM. Berikutnya adalah penyalahgunaan proyek kerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Jawa Tengah. Proyek pertanian terpadu di Desa Munggangsari Kecamatan Grabag Purworejo senilai Rp 5,8 miliar menjadi ladang korupsi sejumlah pejabat Universitas Jend. Sudirman sebagai pihak pelaksana program dan PT Antam. (http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/03/04/225630/pt-antam-kecewa-projek-kerjasama-dengan-unsoed-jadi-ladang-korupsi)
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Orang Indonesia sepertinya belum siap mental untuk melihat duit lewat. Bahkan dana untuk membantu masyarakat kecil dalam berbagai program Tanggung Jawab Sosial Perusahan (CSR) pun disikat. Inilah yang kemudian memunculkan kasus korupsi dana CSR (Corporate Social Responsibility). Dana yang berasal dari perusahaan yang seharusnya diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat, justru dipangkas dan dibagi sana sini sesuka hati seperti Kasus PT Aneka Tambang Pertanyaannya menjadi banyak: apakah kesalahan penggunaan dana CSR itu tindak pidana korupsi?, Apa saja komponen biaya dalam penggunaan dana CSR yang diperbolehkan? Siapa yang berhak mengalokasikan dan mengawasi dana CSR tersebut? Adakah lembaga khusus yang punya punya otoritas tentang program CSR dan seterusnya. Program CSR yang secara konseptual diharapkan adanya kepedulian dari perusahaan untuk ikut serta mengatasi persoalan sosial, akhirnya justru banyak menimbulkan persoalan. Pertama, Sejak kelahirannya, isu mengenai kewajiban CSR di Indonesia telah membawa masalah. 2
Kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan perusahaan yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan UU No 40 Tahun 2007 (UUPT) tentang Perseroan Terbatas tidak bisa diterapkan secara sederhana Mengenai besaran biayanya, dalam UUPM tidak disebutkan secara jelas jumlah dan sumbernya. Dalam UUPT dana CSR wajib dianggarkan dianggarkan berdasarkan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan dalam UUBUMN yang dijelaskan melalui melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007 (Per.Men PKBL) mengatur dana PKBL sebesar 4% keuntungan bersih. Kesimpangsiuran aturan tersebut sangat potensial melahirkan konflik maupun untuk disalahgunakan. Saat ini masih banyak perusahan yang bingung dalam menentukan besaran dana CSR. Akhirnya, perusahaan hanya mengira-ira saja. Kepatutan dan kewajaran yang dijadikan dasar adalah dari kebiasaan praktik sebelumnya. Yang perlu dicatat adalah: (1) dana CSR tidak boleh dipungut dipungut atau dikelola pemerintah. Karena pada prinsipnya ini adalah dana perusahaan untuk masyarakat. Pemerintah tidak punya dasar untuk pelaporan pertanggungjawaban dana CSR. Pemerintah hanya boleh mengarahkan program CSR agar bersinergi bers inergi dengan program pemerintah, (2) Penggunaan dana CSR selain untuk program dan biaya operasional bisa dikategorikan dikate gorikan tindak pidana, karena mengambil hak milik masyarakat. Dan Jika itu it u dilakukan oleh/untuk pejabat pemerintah, maka masuk kategori korupsi. PT.ANTAM cenderung memberikan ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah kepala daerah atas kejahatan korupsi, sudah saatnya bagi PT.ANTAM untuk membuka tabir dibalik praktek korupsi sejumlah kepala daerah sehingga PT.ANTAM sebagai BUMN tidak tersandera oleh kejahatan sistemik para penguasa korup yang senantiasa ingin merampok kekayaan sumber daya alam kita termasuk sektor Minerba yang merupakan sasaran empuk para penguasa.
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROYEK PULAU G OLEH PT AGUNG PODOMORO LAND JUSTRU PERSULIT MASYARAKAT
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli memutuskan bahwa pulau G telah melakukan pelanggaran berat. Untuk diketahui pulau tersebut sedang dibangun oleh pengembang PT. Agung Podomoro Land."Komite Gabungan dan para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk dalam pelanggaran berat," ujar Rizal di kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman di Gedung BPPT 1, J akarta, Kamis (30/6/2016).
3
Alasan Komite gabungan yang membahas reklamasi menilai Pulau menilai Pulau G melakukan pelanggaran berat, karena ditemukan banyak kabel yang terkait dengan listrik dan pembangkit milik PLN. Selain itu Rizal memaparkan pembangunan Pulau G mengganggu lalu lintas kapal nelayan."Sebelum ada pulau itu, kapal nelayan dengan mudah mendarat, parkir di Muara Angke. Tapi begitu pulau ini dibikin, dia tutup sampai daratan sehingga kapal-kapal musti muter dulu," jelas Rizal. (http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/06/30/rapat-timkabinet-agung-podomoro-land-terbukti-lakukan-pelanggaran-berat-di-reklamasi-pulau-g).. kabinet-agung-podomoro-land-terbukti-lakukan-pelanggaran-berat-di-reklamasi-pulau-g) Menurut Ketua Kelompok Keahlian Teknik Pantai Institut Teknologi Bandung, Muslim Bandung, Muslim Muin, reklamasi di teluk Jakarta dampaknya memperparah banjir Jakarta, pembangunan 17 pulau di pantai utara Jakarta dapat menghambat aliran 13 sungai ke Teluk Jakarta.Menurut Muslim, elevasi muka air 13 sungai akan naik secara drastis dibandingkan sebelum reklamasi. Akibatnya, Teluk Jakarta akan menjadi comberan dari 13 sungai karena tidak ada penampungan.
(http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/10/05/pakar-teknik-pantai-
itb-reklamasi-memperparah-banjir-di-jakarta) PT Agung Podomoro Land alih-alih memberikan dana bantuan CSR untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar justru melalui anak perusahaannya PT Muara Wisesa Samudera memberikan uang sogokan kepada sejumlah nelayan dan pengurus RT di Kelurahan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Uang itu disebut diberikan agar penduduk dan nelayan Muara Angke menerima proyek reklamasi Pulau G yang dibangun di perairan Muara Angke. Tempo mendapat kuitansi pemberian Rp 160 juta kepada ketua RT di RW 11. Pada kuitansi tersebut tertulis duit itu untuk biaya sosialisasi dan pernyataan 12 ribu masyarakat dalam mendukung reklamasi. (https://metro.tempo.co/read/news/2017/02/01/214841815/nelayan-benarkan-ada-uangsogok-dari-agung-podomoro-tapi) Akibat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan Agung Podomoro Land melalui anak usahanya PT Muara Wisesa Samudra, maka pemerintah sepakat tidak memberikan izin pembangunan di pulau pulau G.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Sangat disanyangkan pembangunan pulau reklamasi di Jakarta yang tidak berlajar dari negara-negara lain di Dunia yang telah melakukannya sebelumnya. Salah satu contoh adalah proyek tanggul laut di St Petersburg, Rusia. Rusia memiliki kondisi geografis yang mirip dengan Teluk Jakarta. Namun, pembangunanya dilakukan melalui proses yang benar. 4
Sebelum membangun Sea Wall, mereka terlebih dahulu membangun Sewage Treatment Plant (STP). Sewage adalah sistem atau jaringan untuk mengelola air limbah. Sementara drainage adalah sistem yang menyerap air hujan. Tanggul Tanggul tersebut akan melindungi kota dari gelombang gelombang badai (storm surge). Namun sebelum membangun tanggul tanggul merekaharus punya sewage dan drainage yang dipisahkan. dipisahkan. Jika reklamasi terus dipaksanakan, maka Jakarta harus membangun Giant Sea Wall (GSW) . Namun pembangunan GSW memiliki dampak dan biaya yang besar. Pembangunannya membutuhkan biaya yang sangat besar, harus memindahkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Muara Karang, pelabuhan perikanan harus ditutup dan nelayan harus pindah serta dampak lingkungan di daerah pengambilan pasiri urugan. Selain itu, Jakarta juga harus memompa air hujan yang turun di daerah hulu yakni Cipanas, Bogor. Pompa yang dibutuhkan harus besar dan jika pompa macet, Jakarta akan t ergenang oleh banjir kiriman dari daerah hulu. Dalam kasus ini saya menilai peran pemerintah sudah cukup bagus dengan tidak memberikan izin reklamasi Pulau G karena pada dasarnya dari awal proyek ini sudah bermasalah. Dengan dibangunnya Pulau G yang yang dikelola oleh PT Agung Podomoro Land justru menimbulkan kerugian pada PT PLN selaku BUMN, nelayan, dan warga sekitar teluk Jakarta. Jadi dalam kasus ini saya tidak dapat melihat maksud atau tujuan yang baik dari PT Agung Podomoro Land, dan dari awal mereka juga sudah memiliki tujuan tidak baik dilihat dari PT APL melakukan penyogokan kepada sejumlah nelayan agar mendukung reklamasi pulau G.
TAMAN DIGITAL SEBAGAI BENTUK CSR PT TELKOM TBK CABANG BENGKULU DINILAI TIDAK EFEKTIF
Kota Bengkulu Kota Bengkulu terus berbenah untuk menjadikan wilayahnya sebagai kawasan berbasis teknologi berbasis interkoneksi jaringan. Untuk mewujudkannya, saat ini tengah dibangun sebuah taman digital atau Digital Park di pusat kota kawasan Jalan Soeprapto tepat di sisi selatan Simpang Lima Ratu Samban. Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu Kota Bengkulu Suimi Fales mengatakan, Digital Park yang dibangun dengan konsep kawasan berbasis teknologi tinggi akan memberikan ruang yang luas bagi pengguna layanan internet dan virtual lengkap dengan sarana pendukungnya. pendukungnya. "Sengaja kami pilih lokasi pusat kota yang padat lalu lalang orang dan kendaraan. Supaya pemanfaatannya bisa maksimal," ujar Suimi di Bengkulu, Rabu, 19 Oktober 2016. 2016.
5
Kawasan Jalan Soeprapto Bengkulu merupakan pusat perdagangan, perkantoran Kota Bengkulu, dan terkoneksi dengan kawasan pendidikan dan olahraga. Tidak jauh dari kawasan ini juga terdapat situs sejarah rumah kediaman Bung Karno saat diasingkan di Bengkulu, kediaman Fatmawati, dan Masjid Jamik yang sering dijadikan pusat kajian Islam di Bengkulu. "Sarana pendukung berupa kafetaria dan pusat kuliner berada tepat di samping Digital Park. Tujuannya memberikan kenyamanan dan membuat masyarakat betah berlama-lama di lokasi ini," Suimi menambahkan. Secara terpisah, General Manager PT Telkom Bengkulu, Telkom Bengkulu, Nugroho Setia Budi, memastikan pihaknya akan memberikan layanan akses internet tanpa batas berkecepatan tinggi. Telkom juga akan memberikan layanan virtual image yang dipasang di lokasi Digital Park. "Kecepatan tinggi dan unlimited kami sediakan bagi siapa pun yang berada dalam jangkauan taman digital. Teknologi 4D juga kami siapkan," kata Nugroho. Namun sangat disayangkan semua manfaat tersebut tidak diapresiasi dengan baik oleh masyarakat, terbukti dari sangat sedikitnya masyarakat yang menfaatkan taman digital dan sampah yang berserakan serta rumput dan taman yang tidak terawat. Ekspektasinya taman digital dapat dijadikan sebagai tempat yang memberikan kemudahan dan kecepatan dalam menggunakan internet dengan nyaman dan membuat masyarakat betah berlama-lama di lokasi. Namun realitanya taman tersebut sepi pengunjung dan tak terawat. (http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/12/07/taman-digital-lengkap-dengan-internetgratis/)
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Setelah ada regulasi tentang Corporate Social Responsibilit y (CSR), setiap perusahaan diharuskan untuk menganggarkan sebagian dana bantuan untuk kebutuhan sosial. Dengan adanya kebijakan mengenai keharusan menyalurkan CSR ini, sebetulnya bisa menjadi salah satu upaya yang baik untuk menjadikan perusahaan-perusahaan itu menjadi pro sosial. Perusahaan sebagai salah satu lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat harus bisa memberikan kontribusinya pada kehidupan masyarakat sosial dalam banyak hal yang salah satunya membangun fasilitas umum. Meski kewajiban atas pembangunan fasilitas umum itu adalah paling besar oleh pemerintah, namun semua pihak juga tidak ada salahnya untuk ikut membantu. Dalam hal ini, perusahaan juga bisa menjadi salah satu bagian yang direkomendasikan untuk ikut membantu 6
melakukan perbaikan pada fasilitas umum ataupun mungkin membangun fasilitas yang baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa fasilitas umum itu menjadi salah satu fasilitas yang sangat penting sekali karena mencakup kebutuhan kebutuhan masyarakat sosial masyarakat yang dibutuhkan. Saya sebagai pelajar yang menuntut ilmu di kota bengkulu mengakui bahwa maksud dan tujuan didirikannya taman digital ini sudah bagus, baik dari perusahaan maupun pemerintah. namun sepertinya sudah lepas tangan saja s aja dari taman ta man digital tersebut, dilihat dari taman yang tidak terawat dan kebersihan yang tidak terjaga. Agar sebuah program CSR dapat menjalankan perannya secara efektif, dibutuhkan peran aktif dari ketiga pihak. Pertama perusahaan, namun saya sudah cukup cukup mengapresiasi mengapresiasi niat baik PT Telkom yang yang bahkan sampai menghhabiskan biaya 1.4 miliyar rupiah dalam pembangunannya. Kedua pemerintah, saya juga mengapresiasi peran pemerintah yang mendukun terealisasinya proyek tersebut namun sangat disayangkan pemerintah terlihat sudah lepas tangan pada proyek tersebut. Seharusnya pemerintah mempekerjakan petugas kebersihan dan taman yang khusus untuk Taman Digital agar kebesihan dapat terjaga sehingga memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Ketiga mayarakat, pada dasarnya fasilitas umum dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat jadi sudah seharusnya masyarakat turut menjaga kebersihan serta ikut mengapresiasi Fasilitas Umum tersebut dengan cara memanfaatkan taman digital sesuai dengan maksud didirikannya yaitu sebagai tempat mencari informasi, menggunakan internet dengan cepat dan mudah.
MONOPOLI – KASUS KASUS PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
PT. Perusahaan Listrik Negara Persero (PT. (PT. PLN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi PT. PLN untuk memenuhi itu semua, namun pada kenyataannya masih banyak kasus dimana mereka merugikan masyarakat. Kasus ini menjadi menarik karena disatu sisi kegiatan monopoli kegiatan monopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 Pasal 33, namun disisi lain tindakan PT. PLN justru belum ata u bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. 7
Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri. Krisis listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati , dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk untuk berinvestasi. (https://lppcommunity.wordpress.com/2009/01/08/etika-bisnis-monopoli-kasus-pt perusahaan-listrik-negara/)
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam kasus ini, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT. PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang8
undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. rak yat. Sehingga. Dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia Indonesia akan ditopang ditopang oleh 3 pemain utama utama yaitu koperasi, koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, pa sar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap te rhadap hak milik perseorangan. Penafsir an an dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, ada baiknya Pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi Pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Atau Pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT. PLN saat ini, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.
9
