SURAT PERJANJIAN Nomor Tanggal
: :
Antara
PT DWI KARYA MAKMUR Samarinda Dengan
PT BGC DAYA KONTRAKTOR JAKARTA
PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT
SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA
PT DWI DENGAN
Nomor
:
Pada hari ini ...........tanggal......................bulan.............tahun Dua ribu lima ( .............2015) kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama Jabatan Alamat
belas
: Ir. : Direktur Utama PT DWI : JL ACHMAD
Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan PEMBERI TUGAS, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU. 2. Nama Jabatan Alamat
: EST : Direktur Utama PT BG : Menara
Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan PELAKSANA PEKERJAAN yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Berdasarkan beberapa hal diatas para pihak sepakat mengadakan perjanjian yang mengikat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut;
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan untuk melaksanakan Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal pada Proyek Pembangunan Rumah sakit yang berlokasi di Desa Tanah datar Kec. Muara badak Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kaltim sampai dengan selesai dan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.
Page1 Paraf
PASAL 2 DOKUMEN PERJANJIAN DAN DASAR PELAKSANAAN Berikut ini adalah dokumen perjanjian dan hal-hal yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini 1. 2. 3. 4. 5.
Surat Penawaran Harga Pekerjaan Pihak Kedua Bill of Quantity (BQ) dan Gambar For Tender Spesifikasi Teknis. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi antara Para Pihak Surat Penunjukkan Pemenang PASAL 3 ISTILAH-ISTILAH
1. Perjanjian, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani olehPara Pihak Kedua berikut dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan. 2. Pemberi Tugas, berarti yang bertindak sebagai pemberi tugas sekaligus Pemilik Proyek Pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Borneo Husada Kb. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimanatan Timur . 3. Konsultan Management Konstruksi (MK), berarti badan atau perorangan yang merupakan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Perjanjian untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Induk termasuk Pekerjaandalam Perjanjian ini. 4. Pekerjaan, berarti pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit termasuk pengadaan Material, peralatan dan berikut BBM dan tenaga kerja, semua perhitungannya termasukMasa Pemeliharaan yang menjadi lingkup pekerjaan Pihak Kedua dan merupakan bagian dari pekerjaan Perjanjian. 5. Harga Pekerjaan atau Nilai Kontrak, berarti jumlah biaya yang wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atas Pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana diatur didalam perjanjian ini. 6. Perubahan Pekerjaan, berarti suatu pekerjaan tambah / kurang atau penambahan / pengurangan Pekerjaan atau bagian / tahapan dari Pekerjaan, yang terjadi sebelum atau pada saat atau sesudah pelaksanaan Pekerjaan, baik itu didalam atau diluar lingkup pekerjaanPihak Kedua yang telah ditetapkan dalamPerjanjian ini dan dinyatakan secara tertulis oleh Pihak Pertama. 7. Prestasi Pekerjaan, berarti perhitungan atau penilaian terhadap Pekerjaan yang telah dilaksanakan olehPihak Kedua dan dapat diterima dengan baik olehPihak Pertama danKonsultan Pengawas / Pemberi Tugas yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Prestasi Pekerjaan. 8. Lokasi Pekerjaan, berarti tempat dimana pelaksanaan Pekerjaan berlangsung sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. 9. Serah Terima Pertama, berarti suatu pernyataan yang menyatakan bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua telah selesai seluruhnya dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini yang dituangkan dan dinyatakan secara tertulis dalam Berita Acara Serah Terima Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak 10.Masa Pemeliharaan Pekerjaan, berarti suatu jangka waktu dimana Pihak Kedua diwajibkan dan bertanggungjawab untuk memelihara, merawat dan menjaga hasil Page2 Paraf
Pekerjaan sekaligus memperbaiki terhadap semua cacat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi ataupun semua kerusakan, kekurangan atau ketidaksempurnaan, keausan, dan keusangan pada hasil Pekerjaan. 11.Serah Terima Kedua, berarti suatu pernyataan bahwa Masa Pemeliharaan Pekerjaanntelah selesai dilaksanakan dengan baik oleh Pihak Kedua dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, yang dituangkan dan dinyatakan secara tertulis dalam suatu Berita Acara Serah Terima Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak. PASAL 4 LINGKUP PEKERJAAN 1. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah Pembangunan Rumahsakit Borneo Husada, yang berlokasi di Desa Tanah datar Kec. Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kaltim sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga terlampir dan spesifikasi serta gambar rencana yang telah ditentukan oleh Owner / Konsultan Manajemen Konstruksi. 2. Pengadaan dan penyediaan Material, peralatan kerja dan peralatan bantu yang memadai, berikut perangkat kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai penunjang pelaksanaan Pekerjaan. 3. Mobilisasi/demobilisasi peralatan dan tenaga kerja. 4. Penanganan proses mutu secara berkelanjutan baik. 5. Macam pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai Surat Perjanjian ini adalah Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal. PASAL 5 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Di lokasi pekerjaan (project site dan office site) harus selalu ada wakil dari PIHAK
KEDUA yang ditunjuk dan mempunyai kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA, yang dapat menerima dan menyelesaikan segala perintah dan petunjuk-petunjuk dari Kepala Proyek dan Kepala Lapangan/Pelaksana PIHAK PERTAMA. 2. PIHAK KEDUA harus menempatkan tenaga ahli/pelaksana yang berpengalaman dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan serta telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA. 3. PIHAK KEDUA harus mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk dari PIHAK PERTAMA dan atau Direksi / Pengawas Lapangan dari PEMBERI TUGAS. 4. PIHAK KEDUA harus membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kelengkapan Administrasi/Teknissebagaiberikut: a. Sebelum pelaksanaan pekerjaan - Struktur organisasi di lapangan (Organization Chart) - Jadual Pelaksanaan Pekerjaan. b. Selama pelaksanaan - Laporan berkala hasil pekerjaan c. Setelah pelaksanaan - Photo dokumentasi selama pelaksanaan, sekurang – kurangnya pada progres 0%;50% dan 100% - Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
Page3 Paraf
5. PIHAK KEDUA harus melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA rencana kerja
/ metoda konstruksi (construction method) dan Rencana Mutu pekerjaan sebelum pelaksanaan dimulai. Untuk kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan 6. Pengawas pelaksanaan pekerjaan ini adalah Kepala Proyek dan Kepala Lapangan/ pelaksana yang ditunjukoleh PIHAK PERTAMA, serta Direksi Pengawas dari PIHAK PERTAMA. 7. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini sebagai berikut : - Work Shop dan Barak operator / sopir serta fasilitas lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan. PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaaan tersebut dalam Surat Perjanjian ini adalah
selama 18 (delapan belas) bulan kalender, yang dimulai pada tanggal 12 April 2015 dan harus selesai seluruhnya pada tanggal 12 September 2016, dilaksanakan berdasarkan Construction Time Schedule yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, atau pemberi tugas. 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure) atau adanya pekerjaan tambah/kurang serta alasan-alasan lain yang dapat diterima dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA
PASAL 7 HARGA PEKERJAAN Harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang selanjutnya disebut Nilai Pekerjaan adalah sbb : -
Nilai Pekerjaan PPn 10% Total Nilai Dibulatkan
= = =
Rp. = Rp. Rp.
34.756.000.000,Rp. 3.475.600.000,38.231.600.000,38.200.000.000,-
Terbilang : Tiga puluh delapan milyard dua ratus juta rupiah
PASAL 8 CARA PEMBAYARAN Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui antar bank yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dilengkapi sebagai berikut: - Kwitansi tagihan minimal rangkap 3 (tiga) salah satu bermaterai. - Berita Acara PemeriksaanPekerjaan (BAPP), yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak. - Berita Acara Pembayaran (BAP). - Faktur Pajak. - Copy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. Page4 Paraf
- Cara pembayaran dibagi menjadi 3 tahapan : 1. Pembayaran pertama DP sebesar 20 % dari nillai kontrak yang telah disepakati dengan counter bank garansi dengan nilai yang sama. 2. Progress pencapaian pekerjaan di lapangan perbulan dikurangi 20% 3. Pembayaran kelima sebesar 5 % sesuai dengan progres pekerjaan dan dari nilai kontrak yang telah disepakati setelah masa pemeliharaan selesai.
PASAL 9 PAJAK - PAJAK 1. Pajak PertambahanNilai (PPN) 10% akan disetorkan oleh Pihak Pertama, dan bukti setoran akan disampaikan pada Pihak Kedua guna pelaporan pada DirjenPajak. 2. Tanggal kwitansi (Invoice) tanggal Faktur Pajak maksimal tanggal 25 setiap bulan, dan adapun tagihan setelah tanggal tersebut (akhirbulan) maka dimasukan ketanggal awal bulan berikutnya.
PASAL 10 PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. 2.
3. 1.
2. 3.
PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk menyerahkan, mengalihkan seluruh pekerjaan atau manfaat/kepentingan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pelaksana Pekerjaan kontrak, peralatan pendukung, dan lain-lain untuk mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA sebelum pekerjaan Subkontrak dilaksanakan. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan lokasi pekerjaan dari kotoran/puing yang timbul dari pelaksanaan Pekerjaan Subkontrak. PIHAK KEDUA harus bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dan kontraktor lain yang pekerjaannya saling berkaitan dalam pembuatan bagan kemajuan (jadwal pelaksanaan) dan gambar kerja gabungan. PIHAK KEDUA harus memberitahu PIHAK PERTAMA mengenai adanya interferensi denganKontraktor/Subkontraktor lain. PIHAK PERTAMA berhak memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untukmenyiapkan pemeriksaan atau mengadakan pengetesanbahan/barang (baik yang belummaupun yang sudahterpasang) bilamanadiperlukan. Apabila PIHAK PERTAMA memberikan teguran atau peringatan kepada PIHAK KEDUA, maka dalam waktu selambat-lambatnya2 (dua) hari PIHAK KEDUA harus memberikan jawaban secara tertulis yang membuat rencana terinci untuk menanggulangi hal-hal dimaksud dalam teguran atau peringatan tersebut. PASAL 11 SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN
1.
Apabila seluruh Pekerjaan telah selesai 100% dan terpasang serta berfungsi dengan baik sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan Konsultan Pengawas/Pemberi Tugas akan mengadakan pemeriksaan Volume Pekerjaan Fisik terhadap hasil Pekerjaan tersebut. 2. Setelah kegiatan dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Dengan diterbitkannya Berita Acara tersebut,
Page5 Paraf
maka Masa Pemeliharaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai berlaku. PASAL 12 MASA PEMELIHARAAN 1. Jangka waktu Masa Pemeliharaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah selama 12 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian ini 2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua kerusakan serta pemeliharaan pekerjaan yang timbul dan/atau terjadi selama jangka waktu pemeliharaan, dan PIHAK KEDUA wajib memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut. 3. Bila PIHAK KEDUA menolak atau dalam batas waktu yang sudah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kewajiban, maka PIHAK PERTAMA berhak mengambil alih pekerjaan perbaikan tersebut dengan semua biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA. 4. Setelah masa pemeliharaan selesai dan semua perbaikan telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan menyerahkan kedua kalinya pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut kepada PIHAK PERTAMA. 5. Serah terima kedua atas pekerjaan tersebut dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan syarat bahwa pekerjaan tersebut diterima dengan baik oleh PEMBERI TUGAS. 6. Jaminan Pemeliharaan PIHAK KEDUA akan dikembalikan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan semua kewajiban fisik dan administrasi yang dinyatakan dengan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan.
PASAL 13 KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN DAN MUTU 1.
2.
3.
PIHAK KEDUA wajib memenuhi dan melaksanakan semua persyaratan keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan dan mutu yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang bewenang dan atau PIHAK PERTAMA (seperti terlampir), dan harus segera melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi atas pekerjaan dilokasi pekerjaan. PIHAK KEDUA setuju untuk membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan baik dari pekerja-pekerja PIHAK KEDUA atau pihak lain atas kerusakan-kerusakan, kecelakaan-kecelakaan atau hal-hal lain yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA wajib mentaati ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan sosial. Biaya-biaya yang timbul dan diperlukan berkaitan dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA . PASAL 14 PERUBAHAN PEKERJAAN
1. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan Perubahan Pekerjaan serta berwenang memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Perubahan Pekerjaan dan PIHAK KEDUA harus segera melaksanakan perintah Perubahan Pekerjaan setelah perubahan tersebut disetujui oleh Kedua Belah Pihak dan disetujui oleh Pemberi Tugas, yang manapun dari ketentuan berikut ini, :
Page6 Paraf
-
2. 3.
4. 5.
Menambah atau mengurangi kuantitas atau kualitas Pekerjaan yang tercakup dalam Perjanjian ini, - Meniadakan suatu bagian atau tahapan dari Pekerjaan, - Mengubah tinggi permukaan/level, garis, letak dan ukuran bagian Pekerjaan, - Melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian Pekerjaan diluar Lingkup Pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak berhak melaksanakan Perubahan Pekerjaan tanpa adanya perintah atau persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA. Perhitungan biaya untuk pekerjaan tambah/kurang berdasarkan harga satuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, apabila harga satuan dimaksud belum terdapat dalam Perjanjian ini maka harga satuan yang dipergunakan adalah harga satuan yang wajar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adanya perubahan pekerjaan tidak dapat dijadikan alasan untuk merubah jangka waktu pelaksanaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. Perubahan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal ini, akan dituangkan dalam Addendum.
Pasal15 PEKERJAAAN TAMBAH / KURANG 1. Apabila dipandang perlu PIHAK PERTAMA dapat memintakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk menambah / mengurangi lingkup pekerjaan dan / atau mengubah spesifikasi pekerjaan. 2. Apabila terjadi penambahan , pengurangan atau perubahan lingkup / spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini akan dituangkan dalam suatu perjanjianTambahan (Addendum).
PASAL 16 KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE 1. Keadaan memaksa/forcemajeure ialah suatu keadaan atau hal-hal yang terjadi diluar kekuasaan dan tidak dapat ditanggulangi oleh Pihak Kedua dan/atau Pihak Pertama ataupun oleh pihak lain yang professional seperti : banjir, gempa bumi, gunung meletus, angin topan, tanah longsor, kebakaran atau bencana alam lainnya. Peperangan, pemberontakan, huru-hara umum yang bersifat memaksa dan mempunyai akibat langsung terhadap jangka waktu penyelesaian Pekerjaan .
2. Apabila keadaan memaksa/forcemajeure tersebut dalam ayat 1 Pasal ini terjadi, maka
PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA tidak lebih dari 3 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kejadian memaksa tersebut disertai bukti-bukti yang sah sebagai pendukung. 3. Sehubungan dengan pemberitahuan tersebut dalam ayat 2 Pasal ini, maka secara tertulis PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak terhadap terjadinya keadaan memaksa/forcemajeure dalam jangka 7 x 24 jam terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut atau menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Pemerintah Republik Indonesia (Instansi pemerintah yang terkait). 4. PIHAK PERTAMA pada dasarnya hanya mempertimbangkan penambahan waktu terhadap jangka waktu penyelesaian Pekerjaan sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa/forcemajeure, dengan ketentuan penambahan waktu yang diberikan tersebut tidak melebihi perpanjangan waktu yang didapat PIHAK PERTAMA dari Konsultan Pengawas/Pemberi Tugas. Page7 Paraf
PASAL 17 RESIKO 1. Jika selama waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi hambatan-hambatan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena sematamata kesalahan PIHAK KEDUA, maka resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 2. Segala Persoalan dan tuntutan tenaga kerja dari pekerjaan PIHAK KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, atau dengan kata lain bahwa PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan-tuntutan para tenaga kerja yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik di dalam mupundiluarpengadadilan. 3. Bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan tanpa adanya Ijin dari PIHAK PERTAMAdan menimbulkan kerugian bagi PIHAK KETIGA (orang yang tidak ada sangkut pautnya dalam pekerjaan ini), maka segala kerugian akan akan menjadi tanggung jawab Kedua Belah Pihak yang melakukan perjanjian ini.
PASAL 18 PEMUTUSAN PERJANJIAN
1. Perjanjian ini berakhir apabila:
a. Jangka Waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh Para Pihak; b. Diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak c. Terjadi perihal lainnya yang diatur didalam perjanjian ini sehingga dapat memutuskan perjanjian. 2. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak setelah melakukan teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut apabila : a. PIHAK KEDUA telah memborongkan seluruh pekerjaan ini kepada Pihak Ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari ke PIHAK PERTAMA, dan / atau b. Terlambat melaksanakan tahapan penyelesaian sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa dan kelalaian pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK PERTAMA, dan / atau c. PIHAK KEDUA berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA nyata-nyata tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan terlebih dahulu pihak pertama menyertakan surat, bukti dan dokumen tertulis mengenai penialian ketidakcakapan pihak kedua dalam melaksanakan pekerjaan. d. PIHAK KEDUA dinyatakan bangkrut / pailit oleh Pengadilan Negeri atau Surat Ijin Usahanya dicabut atau tidak berlaku lagi. 3. Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pemborong lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaian pekerjaan dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip gambar-gambar, perhitunganperhitungan dan keterangan-keterangan. PIHAK KEDUA wajib menanggung seluruh biaya penyelesaian pekerjaan yang pelaksanaannya diserahkan kepada PIHAK KETIGA dibanding dengan Harga Seluruh Pekerjaan yang tersebut. Page8 Paraf
4. Dalam hal pemutusan karena salah satu atau beberapa alasan, PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi tetapi masih dapat diperhitungkan dengan memperhitungkan nilai-nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta kegunaannya bagi PIHAK PERTAMA. Penelitian dan penilaian tersebut dilakukan dengan Berita Acara yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA serta disetujui PIHAK KEDUA. 5. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan segala hak yang masih harus diterima dan/atau kewajiban yang masih harus dilakukan oleh salah satu pihak berdasarkan Perjanjian ini kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini
PASAL 19 HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Apabila timbul sengketa atau perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan hasil yang dicapai dari musyawarah tersebut akan dinyatakan dalam suatu pernyataan tertulis yang secara hukum bersifat mengikat dan harus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. 2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut ke Pengadian Negeri Kota setempat
PASAL 21 PENUTUP Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dimuka dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Samarinda 16 Pebruari 2015
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
DWI
PT BG
Ir.
Direktur Utama
EST
Direktur Utama
Page9 Paraf
