Chapter II 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik muncul karena pesatnya perkembangan fraud yang terjadi, untuk mengungkapkan fraud tersebut diperlukan ilmu mengenai akuntansi forensik. Istilah akuntansi forensik merupakan terjemahan dari forensic accounting. Menurut Meriam Webster’s Collegiate Dictionary

dalam Tuanakotta (2010 : 5) pengertian forensik dapat diartikan “yang berkenaan dengan pengadilan”

atau

“berkenaan dengan

penerapan

pengetahuan ilmiah pada masalah hukum”. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 179 ayat (1) menyatakan : “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Dalam praktek, kelompok ahli lainnya termasuk para akuntan atau pelaksana audit investigasi yang memberi keterangan ahli demi keadilan. Namun, mereka belum lazim dikenal sebagai akuntan forensik. Pada mulanya, di Amerika Serikat, akuntansi forensik digunakan untuk menentukan pembagian warisan atau mengungkapkan motif pembunuhan. Bermula dari penerapan akuntansi untuk memecahkan hukum, maka istilah yang digunakan akuntansi (bukan audit) forensik. Praktik akuntansi forensik tumbuh tidak lama setelah krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997. Akuntansi forensik sesungguhnya bisa mempunyai peran yang efektif dalam

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

menegakkan hukum di Indonesia, namun perannya masih belum maksimal. Saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berusaha

untuk

mengembangkan

akuntansi

forensik

yang

mulai

berkembang di Indonesia Indonesia sejak krisis ekonomi 1997.

2.1.1

Pengertian Akuntansi Forensik

Definisi akuntansi forensik menurut Hopwood et al (2008 : 3) yaitu “ forensic accounting is the application of investigative and analytical skills for the purpose of resolving financial issues in a manner that meets standards required by courts of law.”

Dengan terjemahan sebagai berikut, akuntansi forensik adalah aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah masalah-masalah keuangan melalui cara-cara cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan dan hukum. Menurut Tuanakotta (2010 : 4) akuntansi forensik ialah “penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan”. Menurut Bologna dan Lindquist yang dikutip dalam Crumbley dan Apostolou (2002 : 17) mendefenisikan akuntansi forensik sebagai “ forensic and investigative accounting is the application of financial skills and an investigative mentality to unresolved issues, conducted within the context of the rules of evidence”.


menegakkan hukum di Indonesia, namun perannya masih belum maksimal. Saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berusaha

untuk

mengembangkan

akuntansi

forensik

yang

mulai

berkembang di Indonesia Indonesia sejak krisis ekonomi 1997.

2.1.1

Pengertian Akuntansi Forensik

Definisi akuntansi forensik menurut Hopwood et al (2008 : 3) yaitu “ forensic accounting is the application of investigative and analytical skills for the purpose of resolving financial issues in a manner that meets standards required by courts of law.”

Dengan terjemahan sebagai berikut, akuntansi forensik adalah aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah masalah-masalah keuangan melalui cara-cara cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan dan hukum. Menurut Tuanakotta (2010 : 4) akuntansi forensik ialah “penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan”. Menurut Bologna dan Lindquist yang dikutip dalam Crumbley dan Apostolou (2002 : 17) mendefenisikan akuntansi forensik sebagai “ forensic and investigative accounting is the application of financial skills and an investigative mentality to unresolved issues, conducted within the context of the rules of evidence”.


Dengan terjemahan sebagai berikut, akuntansi forensik dan investigasi

adalah

aplikasi

kecakapan

finansial

dan

sebuah

mentalitas penyelidikan terhadap isu-isu yang tak terpecahkan, yang dijalankan dalam konteks rules of evidence”. Menurut de Lorenzo (1993 : 23) mendefenisikan akuntansi forensik “ forensic accounting could be described as the application of accounting knowledge and skills to legal problems, though in today’s complex commercial environment the meaning and use of

”. the term is much broader ”. Dengan

terjemahan

sebagai

berikut,

penerapan

pengetahuan

akuntansi dan keterampilan untuk masalah hukum, meskipun dalam kompleks lingkungan komersial dan penggunaan istilah tersebut jauh lebih luas. Dari beberapa pengertian akuntansi forensik di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi yang berdasarkan pada keterampilan-keterampilan dalam menginvestigasi

dan

menganalisis

yang

bertujuan

untuk

menyelesaikan masalah keuangan yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum. Akuntansi forensik biasanya fokus pada area-area tertentu (misalnya penjualan, atau pengeluaran tertentu) yang diindikasikan telah terjadi tindak fraud baik dalam laporan pihak dalam atau orang ketiga atau, petunjuk terjadinya fraud .


The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

dalam Hopwood (2008 : 5) mengklasifikasikan akuntansi forensik dalam dua kategori : “jasa penyelidikan ( investigative services) dan jasa litigasi (litigation services)”. Dalam jasa layanan yang pertama meliputi pemeriksa penipuan atau auditor penipuan dimana mereka mengetahui

tentang

akuntansi

mendeteksi,

mencegah,

dan

mengendalikan penipuan, penyalahgunaan dan misinterpretasi. Jenis layanan yang kedua merepresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa

penipuan

dan

jasa-jasa

akuntansi

forensik

yang

ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi, seperti yang dialami dalam kasus perceraian.

2.1.2

Mengapa Akuntansi Forensik?

Tingkat korupsi yang tinggi menjadi pendorong yang kuat untuk berkembangnya praktik akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik diperlukan karena adanya potensi fraud yang mampu menghancurkan pemerintahan, bisnis, pendidikan, departemen maupun sektor-sektor lainnya. Menurut Tuanakotta yang dikutip dalam Asia Pacific Fraud Convention (2007 : 23) “pada pertemuan Asia Pacific mengenai fraud tahun 2004, Deloitte Touche Tohmatsu melakukan polling terhadap 125 delegasi”.

Polling tersebut

menunjukkan bahwa kebanyakan peserta (82%) menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan dalam corporate fraud ( fraud fraud di


perusahaan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 36% di antaranya menyatakan peningkatan fraud yang teramat besar. Berdasarkan forecast BMI kuartal keempat 2005 memuat SWOT Analysis mengenai lingkungan usaha diperoleh bahwa dalam

kategori Weakness, BMI memasukkan sistem hukum di Indonesia yang tidak handal sedangkan dalam kategori

Opportunities

disebutkan bahwa pembasmian korupsi akan meningkatkan minat para investor untuk menanamkan uang mereka di Indonesia. Fraud terjadi karena corporate governance yang rendah, lemahnya enforcement , kelemahan dalam bidang penegakan hukum, standar

akuntansi dan lain-lain konsisten dengan tingkat korupsi dan kelemahan dalam penyelenggaraan negara.

2.1.3

Akuntan Forensik

Profesi akuntan forensik sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, yakni jika ada sebuah transaksi yang dicurigai, maka abdi hukum bisa meminta bantuan akuntan forensik untuk menjelaskan dari mana dan ke mana transaksi tersebut mengalir. Akuntan forensik menerapkan keterampilan khusus di bidang akuntansi, audit, keuangan, metode kuantitatif, beberapa bidang hukum, penelitian dan keterampilan dalam menginvestigasi untuk mengumpulkan, menganalisis,

dan

mengevaluasi

bukti

dan

untuk

menginterpretasikan dan mengkomunikasikan temuan.


Seorang akuntan forensik membantu organisasi atau individu terutama untuk memberikan dukungan manajemen dalam bentuk laporan untuk mendeteksi fraud dan dukungan litigasi, terutama melalui kesaksian saksi ahli. Seorang akuntan forensik menyelidiki kasus fraud yang sudah diketahui atau dicurigai harus dapat mengembangkan teori kasus tersebut

dan

Pendekatan

menggabungkannya ini

mencakup

ke

dalam

identifikasi

metode

masalah

ilmiah.

(hipotesis),

mengumpulkan bukti dan data, menganalisis data untuk menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Dalam melakukan penyelidikan, menurut Harris dan Brown (2000 : 6) seorang akuntan forensik memiliki keterampilan khusus dan kemampuan teknis termasuk : 1.

Pemahaman hukum dan rules of evidence. Seorang akuntan forensik sudah tidak asing lagi dengan hukum pidana dan perdata dan memahami prosedur-prosedur ruang sidang dan ekspektasi. Memahami rules of evidence dengan memastikan bahwa semua temuan dan dokumentasi yang terkait dapat diterima di pengadilan. Seorang akuntan forensik harus memiliki pemahaman dasar tentang proses hukum dan masalah hukum. 2. Keterampilan investigasi kritis dan analitis. Seorang auditor mungkin bisa dikatakan juga sebagai watchdog, tetapi seorang akuntan forensik adalah bloodhound . Seorang akuntan forensik harus memiliki skeptisisme tingkat tinggi dan kegigihan seorang detektif untuk memeriksa situasi red flags yang menunjukkan adanya fraud . 3. Memahami teori, metode dan pola penyalahgunaan penipuan. Seorang akuntan forensik harus dapat berpikir secara kreatif untuk mempertimbangkan dan memahami taktik pelaku yang dapat melakukan dan menyembunyikan kecurangan. Seorang akuntan forensik juga harus dapat berpikir seperti pelaku yang akan memanipulasi catatan akuntansi atau membalikkan keadaan untuk menipu perusahaan. Sebagai contoh, seorang akuntan forensik dapat


memahami efek tekanan situasional, kesempatan untuk melakukan fraud , dan integritas pribadi. 4. Kemampuan berkomunikasi yang baik. Seorang akuntan forensik harus menjelaskan temuannya secara jelas dan ringkas kepada berbagai pihak, termasuk mereka yang belum begitu paham tentang akuntansi dan audit. Sebagai contoh, seorang akuntan forensik mungkin diminta untuk menyajikan metode investigasi dan kesimpulan yang dicapai untuk departemen akuntansi, manajemen, dewan direksi, pejabat pemerintah dan peserta sidang (hakim, juri, penggugat, terdakwa dan pengacara). Akuntan forensik secara efektif menjelaskan analisis dan prosedur yang digunakan dan dapat membedakan antara temuan fakta dan opini secara jelas. 5. Kemampuan berorganisasi yang kokoh. Kemampuan untuk mengatur dan menganalisis sejumlah besar data keuangan dan dokumen adalah kualitas utama dari seorang akuntan forensik. Mengelola tugas ini sangat penting untuk mengembangkan sebuah kesimpulan profesional, pendapat para pakar atau laporan. Akuntan forensik harus mengatur informasi dan menetapkan data yang kompleks dan dokumen yang dapat membangun pendapat mereka.

Robert J. Lindquist yang dikutip dalam Edratna (2009) membagikan kuesioner kepada staf Peat Marwick Lindquist Holmes, tentang kualitas apa saja yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik yaitu : 1.

Kreatif. Kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu bukan merupakan situasi bisnis yang normal. 2. Rasa ingin tahu. Keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi. 3. Tak menyerah. Kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh. 4. Akal sehat. Kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya, perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan.


5. Business sense. Kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat. 6. Percaya diri. Kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan, sehingga dapat bertahan di bawah cross examination (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela).

Menurut Hopwood et al (2008 : 6) menyatakan bahwa akuntan forensik

yang

terlatih

memiliki

tingkat

pengetahuan

dan

keterampilan dalam bidang-bidang berikut ini : 1.

2.

3.

4.

5.

Keterampilan auditing merupakan hal terpenting bagi akuntan forensik karena adanya sifat pengumpulan informasi dan verifikasi yang terdapat pada akuntansi forensik. Akuntan forensik yang terampil harus mampu mengumpulkan dan mengkaji informasi apapun yang relevan sehingga kasus-kasus yang mereka tangani akan didukung secara positif oleh pihak pengadilan. Pengetahuan dan keterampilan investigasi, misalnya praktik-praktik surveillance dan keterampilan wawancara dan introgasi, membantu akuntan forensik untuk melangkah di luar keterampilan mereka di dalam mengaudit aspekaspek forensik baik aspek legal maupun aspek finansial. Kriminologi, khususnya studi psikologi tindak kejahatan, adalah penting bagi akuntan forensik karena keterampilan investigasi yang efektif sering bergantung pada pengetahuan tentang motif dan insentif yang dialami oleh perpetrator . Pengetahuan akuntansi membantu akuntan forensik untuk menganalisis dan menginterpretasi informasi keuangan, apakah itu dalam kasus kebangkrutan, operasi pencucian uang, atau skema-skema penyelewengan lainnya. Hal ini meliputi pengetahuan tentang pengendalian internal yang baik seperti yang terkait dengan kepemimpinan perusahaan (corporate governance). Pengetahuan tentang hukum sangat penting untuk menentukan keberhasilan akuntan forensik. Pengetahuan tentang prosedur hukum dan pengadilan mempermudah akuntan forensik untuk mengidentifikasi jenis bukti yang diperlukan untuk memenuhi standar hukum yuridiksi di mana kasus akan dinilai dan menjaga bukti melalui caracara yang memenuhi kriteria pengadilan.


6.

Pengetahuan dan keterampilan bidang teknologi informasi (TI) menjadi sarana yang penting bagi akuntan forensik di tengah dunia yang dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan dunia maya. Pada taraf yang minimum, akuntan forensik harus mengetahui poin di mana mereka harus menghubungi seorang ahli bidang piranti keras ( hardware) atau piranti lunak (software) komputer. Akuntan forensik menggunakan keterampilan teknologi untuk mengkarantina data, ekstraksi data melalui penggalian data, mendesain dan menjalankan pengendalian atau manipulasi data, menghimpun informasi database untuk perbandingan, dan menganalisis data. 7. Keterampilan berkomunikasi juga dibutuhkan oleh akuntan forensik untuk memastikan bahwa hasil penyelidikan/analisis mereka dapat dipahami secara benar dan jelas oleh pengguna jasanya.

2.1.4

Lingkup Akuntansi Forensik

a.

Praktek di Sektor Swasta Fraud jika dikaitkan dengan lemahnya corporate governance,

bisa terjadi baik di sektor publik maupun di sektor privat. Dampaknya jika fraud terjadi disektor korporasi yaitu harga saham dari korporasi yang bersangkutan lebih rendah dari harga pasar. Hal tersebut akan mempengaruhi penilaian investor pada saat menentukan keputusan. Tidak jarang para investor mau membayar saham dengan harga premium jika perusahaan diindikasikan

mau

memperbaiki

kelemahan

corporate

governance-nya.

Menurut Tuanakotta (2005 : 41) ialah “lingkup akuntansi forensik sangat spesifik untuk lembaga yang menerapkannya atau untuk tujuan melakukan investigasinya”.


Bologna dan Lindquist dalam Tuanakotta (2005 : 41) mengemukakan

beberapa

istilah

dalam

perbendaharaan

akuntansi, yakni fraud auditing, forensic accounting, investigative accounting, litigation support, dan valuation analysis”. Menurut mereka, istilah-istilah tersebut tidak didefenisikan secara jelas. Dalam penggunaan sehari-hari litigation support merupakan istilah yang paling luas dan mencakup keempat istilah lainnya. Bologna dan Lindquist tidak menyentuh istilah valuation analysis. Analisis ini berhubungan dengan akuntansi atau unsur hitung-hitungan. Pihak-pihak yang bersengketa dalam urusan bisnis dapat meminta satu pihak membeli seluruh saham pihak lainnya atau mereka dapat menyepakati bahwa pembeli akhirnya adalah penawar yang mengajukan harga tertinggi. Dalam kasus tindak pidana korupsi, diperlukan perhitungan mengenai berapa kerugian negara ini. Inilah gambaran umum mengenai lingkup akuntansi forensik di sektor swasta atau bisnis.

b.

Praktek di Sektor Pemerintahan Tuanakotta (2005 : 42) mengemukakan Di sektor publik (pemerintahan), praktek akuntan forensik serupa dengan apa yang digambarkan di atas, yakni pada sektor swasta. Perbedaannya adalah bahwa tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi di antara berbagai lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara, ada beberapa lembaga yang merupakan bagian dari internal pemerintahan, ada lembagalembaga pengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatan memerangi

kejahatan

pada

umumnya,

dan

korupsi


khususnya seperti (PPATK), dan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK. Juga ada lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai pressure group.

Masing-masing lembaga tersebut mempunyai mandat dan wewenang yang diatur dalam konstitusi, undang-undang atau ketentuan lainnya. Mandat dan wewenang ini akan mewarnai lingkup akuntansi forensik yang diterapkan. Disamping itu keadaan

politik

dan

macam-macam

kondisi

lain

akan

mempengaruhi lingkup akuntansi forensik yang diterapkan, termasuk pendekatan hukum atau non hukum. Dampak yang terjadi di sektor pemerintahan apabila terdapat fraud

adalah

terganggunya

pelaksanaan

penyelenggaraan

negara. Apabila tidak ditunjang dengan penegakan bidang hukum yang kuat, standar akuntansi dan lain-lain maka tingkat korupsi dan kelemahan dalam penyelenggaraan negara akan meningkat.

2.1.5

Atribut, Standar dan Kode Etik Akuntansi Forensik

a.

Atribut Howard R. Davia dalam Tuanakotta (2005 : 45) memberi lima nasehat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan investigasi terhadap fraud yaitu :


1. 2.

3.

4. 5.

b.

Hindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Fraud auditor harus mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan ( perpetrators’ intent to commit fraud ). Kreatiflah, berpikir seperti pelaku kejahatan, jangan mudah ditebak dalam hal arah pemeriksaan, penyelidikan, atau investigasi kita (be creative, think like a perpetrator, do not be predictable). Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan. Dalam memilih proactive fraud detection strategy (strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif), si auditor harus mempertimbangkan apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan atau di luar pembukuan.

Standar Standar ini berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh anggota organisasi auditor dalam mematuhi kode etik dan menjalankan tugas serta kewajiban profesional sebagaimana tercantum dalam Kode Etik bagi auditor. Dengan mematuhi standar audit, auditor diharapkan dapat menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa secara profesional. K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett dalam Tuanakotta (2005 : 52) merumuskan beberapa standar untuk mereka yang melakukan investigasi terhadap fraud . Standar –standar ini akan dijelaskan dengan konteks Indonesia : 1. Standar 1 Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui (accepted best practices). Dalam hal ini tersirat dua hal yaitu adanya upaya membandingkan antara


praktek-praktek yang ada dengan merujuk kepada yang terbaik pada saat itu (benchmarking) dan upaya benchmarking dilakukan terus menerus mencari solusi terbaik. 2. Standar 2 Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due care) sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan. 3. Standar 3 Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks, dan jejak audit tersedia. Dokumentasi ini diperlukan sebagai referensi apabila ada penyelidikan di kemudian hari untuk memastikan bahwa investigasi sudah dilakukan dengan benar. Referensi ini juga membantu perusahan dalam upaya perbaikan caracara investigasi sehingga accepted best practices yang dijelaskan di atas dapat dilaksanakan. 4. Standar 4 Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Apabila investigasi dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi pegawai yang bersangkutan dapat membuat perusahaan dan investigator dituntut. 5. Standar 5 Beban pembuktian ada pada yang “menduga” pegawainya melakukan kecurangan dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana. 6. Standar 6 Cakup seluruh substansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu. 7. Standar 7 Liput seluruh tahapan kunci dalan proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

Selain standar yang telah diuraikan di atas, dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, juga diatur mengenai standar audit


kecurangan yaitu dalam bagian standar pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun standar pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berisikan : 1.

Hubungan dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

2.

Komunikasi auditor

3.

Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya

4.

Pengendalian intern

5.

Merancang

pemeriksaan

penyimpangan

dari

untuk

ketentuan

mendeteksi Peraturan

terjadinya Perundang-

undangan; Kecurangan ( Fraud ), serta Ketidakpatuhan ( Abuse)

c.

6.

Dokumentasi pemeriksaan

7.

Pemberlakuan standar pemeriksaan

Kode Etik Kode etik mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan pemakai jasanya dan stakeholder lainnya, dan dengan masyarakat luas. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.


Di Amerika Serikat, (ACFE) telah menetapkan kode etik bagi para fraud auditor yang bersertifikat, yang terdiri atas delapan butir yaitu : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Seorang fraud auditor yang bersertifikat, dalam segala keadaan, harus menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme dan ketekunan dalam pelaksanaan tugasnya. Seorang fraud auditor yang bersertifikat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang bersifat ilegal atau melanggar etika, atau segenap tindakan yang dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan. Seorang fraud auditor yang bersertifikat, dalam semua keadaan, harus menunjukkan integritas setinggitingginya dalam semua penugasan profesionalnya, dan hanya akan menerima penugasan yang memiliki kepastian yang rasional bahwa penugasan tersebut akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Seorang fraud auditor yang bersertifikat harus mematuhi peraturan/perintah dari pengadilan, dan akan bersumpah/bersaksi terhadap suatu perkara secara benar dan tanpa praduga. Seorang fraud auditor yang bersertifikat, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, harus memperoleh bukti atau dokumentasi lain yang dapat mendukung pendapat yang diberikan. Tidak boleh menyatakan pendapat bahwa seseorang atau pihak-pihak tertentu “bersalah” atau “tidak bersalah”. Seorang fraud auditor yang bersertifikat tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hasil audit tanpa melalui otorisasi dari pihak-pihak yang berwenang. Seorang fraud auditor yang bersertifikat harus mengungkapkan seluruh hal yang material yang diperoleh dari hasil audit yakni, apabila informasi tersebut tidak diungkapkan akan menimbulkan distorsi terhadap fakta yang ada. Seorang fraud auditor yang bersertifikat secara sungguh-sungguh harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas hasil kerjanya yang dilakukan secara profesional.


2.2

Audit Investigasi

Seiring dengan waktu, perkembangan akuntansi forensik menjadi lebih kompleks yakni melibatkan satu bidang lagi yaitu audit. Berkembangnya kompleksitas bisnis dan semakin terbukanya peluang usaha dan investasi menyebabkan risiko terjadinya fraud semakin tinggi. Mengacu ke berbagai kasus baik di dalam maupun di luar negeri menunjukkan bahwa fraud dapat terjadi di mana saja. Dalam rangka memperkecil kerugian akibat fraud dan memperbaiki sistem pengendalian maka jika ada indikasi kuat terjadi suatu fraud , perusahaan diharapkan mengambil langkah yang tepat dengan

melakukan audit investigasi. Pelaksanaan audit investigasi lebih mendasarkan kepada pola pikir bahwa untuk mengungkapkan suatu kecurangan auditor harus berpikir seperti pelaku fraud itu sendiri, dengan mendasarkan pelaksanaan prosedur yang ditetapkan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga tindak lanjut pemeriksaan. Auditor harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya fraud yang terjadi dan sebelumnya telah diindikasikan oleh berbagai pihak. Auditor harus peka terhadap semua hal yang tidak wajar baik hal itu dirasakan terlalu besar, terlalu kecil, terlalu sering, terlalu rendah, terlalu banyak, terlalu sedikit, maupun kesan yang janggal. Auditor harus mampu berkomunikasi dalam “bahasa” mereka. Auditor juga harus mempunyai kemampuan

teknis

untuk

mengerti

konsep-konsep

keuangan,

dan

kemampuan untuk menarik kesimpulan. Dan juga sangat penting bagi


auditor untuk menyederhanakan konsep-konsep keuangan sehingga orangorang pada umumnya dapat memahami apa yang dimaksudkannya. Menurut Tuanakotta (2007 : 49) auditor investigasi adalah “gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog, dan detektif (atau investigator )”.

2.2.1

Pengertian Audit Investigasi

Menurut Herlambang (2011) audit investigasi yaitu suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan

Jack Bologna dan Paul Shaw yang dikutip dalam Amin Widjaja (2005 : 36) mengatakan forensic accounting, sometimes called fraud auditing or investigative accounting, is a skill that goes beyond the realm of corporate and management fraud, embezzlement or commercial bribery. Indeed, forensic accounting skill go beyond the general realm of collar crime

Yang diterjemahkan sebagai berikut, akuntansi forensik kadangkadang disebut audit penipuan, adalah keterampilan yang melampaui alam penggelapan dan penipuan manajemen perusahaan, atau penyuapan komersial. Memang, keterampilan akuntansi forensik melampaui wilayah umum kejahatan berkerah. Association of Certified Fraud Examiner seperti yang dikutip oleh

Widjaja (2005 : 36), mendefenisikan audit investigasi sebagai


berikut : “ fraud auditing is an initial approach (proactive) to detecting financial fraud, using accounting records and information, analytical relationship, and an awareness of fraud perpetration and concealment efforts”.

Dengan terjemahan sebagai berikut audit kecurangan merupakan suatu pendekatan awal (proaktif) untuk mendeteksi penipuan keuangan, dengan menggunakan catatan akuntansi dan informasi, hubungan analitis dan kesadaran perbuatan penipuan dan upaya penyembunyian. Secara garis besar audit investigasi mirip dengan istilah Fraud Examination sebagaimana yang dimaksud dalam Fraud Examination Manual yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Menurut panduan/manual para fraud examiners

tersebut, yang dimaksud audit investigasi yaitu methodology for resolving fraud allegations from inception to disposition. More specifically, fraud examination involves obtaining evidence and taking statements, writing reports, testifying findings and assisting in the detection and prevention of fraud

Yang artinya adalah metodologi untuk menyelesaikan tuduhantuduhan penipuan dari awal sampai disposisi. Lebih khusus, pemeriksaan penipuan melibatkan memperoleh bukti dan mengambil laporan, menulis laporan, kesaksian temuan dan membantu dalam mendeteksi dan pencegahan penipuan.


Dari ketiga definisi audit investigasi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit investigasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dan memeriksa fraud terutama dalam laporan keuangan

yang

kemungkinan

sedang

atau

sudah

terjadi

menggunakan keahlian tertentu dari seorang auditor (teknik audit).

2.2.2

Perbedaan Financial Audit dengan Audit Investigasi

Sampai saat ini audit investigasi di Indonesia belum dibakukan prosedurnya oleh IAI. Selain itu, istilah yang resmi dari IAI juga belum turun. Sebagian ada yang menyebutnya audit kecurangan, audit

forensik,

audit

khusus

dan

audit

investigasi.

Untuk

memudahkan pembahasan, penulis akan menggunakan istilah audit investigasi dan mengasumsikan bahwa investigasi berkaitan dengan pengadilan atau hukum dan dilakukan mulai dari tahap pendeteksian sampai dengan persidangan. Dalam majalah Akuntansi No. 10 Tahun 1988 yang dikutip dalam Karni (2000 : 5), dijelaskan tentang akuntan investigasi sebagai berikut : sesungguhnya akuntan investigasi tidak berbeda dengan akuntan publik yang ada, hanya pada akuntan publik, mereka bertujuan memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa dan kadang juga menemukan adanya kecurangan, sedangkan akuntan investigasi memang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan adanya kecurangan, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang mati misterius (tidak wajar)


Dari kutipan di atas, terdapat beberapa perbedaan antara financial audit dengan audit investigasi yaitu :

1.

Dasar Pelaksanaan Audit Pada financial audit , audit dilaksanakan berdasarkan permintaan perusahaan yang menginginkan laporan keuangannya diaudit. Dasar pelaksanaan audit investigasi adalah permintaan dari penyidik untuk mendeteksi fraud yang mungkin terjadi. Selain itu, audit investigasi juga dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari masyarakat tentang kecurigaan adanya fraud dan dari temuan audit yang mengarah pada kemungkinan adanya fraud yang didapat dari financial audit sebelumnya.

2.

Tanggung Jawab Auditor Pada financial audit , audit bertanggung jawab atas nama lembaga audit atau KAP (Kantor Akuntan Publik) tempat auditor bekerja. Pada audit investigasi, auditor bertanggung jawab atas nama pribadi yang ditunjuk, karena apabila keterangan di sidang pengadilan merupakan keterangan palsu auditor yang bersangkutan akan terkena sanksi.

3.

Tujuan Audit Tujuan financial audit adalah untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan klien telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit investigasi bertujuan untuk membantu penyidik untuk membuat terang perkara dengan


mencari

bukti-bukti

yang

dibutuhkan

untuk

mendukung

dakwaan jaksa. 4.

Teknik dan Prosedur Audit Dalam financial audit , prosedur dan teknik audit yang digunakan mengacu hanya pada standar auditing, sedangkan audit

investigasi

mengacu

pada

standar

auditing juga

kewenangan penyidik sehingga dapat digunakan teknik audit yang lebih luas. 5.

Penerapan Azas Perencanaan dan Pelaksanaan Audit Pada financial audit menggunakan skeptis profesionalisme, sedangkan

audit

investigasi

selain

menggunakan

skeptis

profesionalisme juga menggunakan azas praduga tak bersalah. 6.

Tim Audit Dalam financial audit , tim audit bisa siapa saja yang ada di KAP tersebut. Dalam audit investigasi, tim audit dipilih auditor yang sudah pernah melaksanakan bantuan tenaga ahli untuk kasus yang serupa atau hampir sama dan salah satu dari tim audit harus bersedia menjadi saksi ahli di persidangan.

7.

Persyaratan Tim Audit Pada financial audit , auditor harus menguasai masalah akuntansi dan auditing, sedangkan pada audit investigasi, auditor harus mengetahui juga ketentuan hukum yang berlaku disamping menguasai masalah akuntansi dan auditing.


8.

Laporan Hasil Audit Dalam financial audit , menyatakan pendapat auditor tentang kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Dalam audit investigasi, menyatakan siapa yang bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus fraud yang ditangani, tetapi tetap menerapkan azas praduga tak bersalah.

2.2.3

Tujuan Audit Investigasi

Menurut pendapat Karni (2000 : 4) tentang audit investigasi adalah audit ketaatan bertujuan untuk mengetahui apakah seorang klien telah melaksanakan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otorisasi lebih tinggi. Dalam audit investigasi, ketentuan yang harus ditaati sangat luas, tidak hanya kebijakan manajemen, auditor investigasi sampai dengan hukum formal, hukum material dan lain-lain. Untuk itu, audit investigasi tidak hanya cukup untuk menguasai bidang ekonomi, tetapi juga mengerti tentang hukum yang berlaku

Dan tujuan investigasi yang di ambil dari K.H. Spencer Pickett and Jennifer Picket, Financial Crime Investigation and Control dalam Tuanakotta (2007 : 201) beberapa diantaranya yaitu : 1.

2.

3. 4. 5.

Memberhentikan manajemen. Tujuannya adalah sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggung-jawabkan kewajiban fidusiernya. Memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukup dan relevannya bukti. Tujuannya akan menekankan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Menemukan asset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi.


6.

7. 8. 9. 10.

Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari invetigasi tersebut; harapannya adalah bahwa mereka bersedia bersikap kooperatif dalam investigasi itu. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan.

Syafi’i dalam Yuhertiana (2005 : 2) juga mengungkapkan bahwa tujuan audit investigasi yaitu “mengadakan audit lebih lanjut atas temuan

audit

sebelumnya

serta

melaksanakan

audit

untuk

membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat”. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, pemilihan di antara berbagai alternatif tujuan investigasi tergantung dari organisasi atau permintaan penyidik untuk membantu penyidik mengungkapkan fraud yang terjadi dan menjebloskan oknum-oknum ke penjara. Tujuan ini juga untuk mengetahui apakah kecurigaan fraud tersebut terbukti atau tidak.

2.2.4

Prinsip-prinsip Audit Investigasi

Prinsip-prinsip berikut berdasarkan pengalaman dan praktek dapat dijadikan pedoman bagi investigator dalam setiap situasi sebagai berikut :


1.

Investigasi

adalah

tindakan

mencari

kebenaran

dengan

memperhatikan keadilan dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2.

Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan.

3.

Investigator

mengumpulkan

fakta-fakta

sedemikian

rupa

sehingga bukti-bukti yang diperolehnya dapat memberikan kesimpulan sendiri (bahwa telah terjadi tindak kejahatan dan pelakunya teridentifikasi). 4.

Informasi merupakan napas dan darahnya investigasi sehingga investigator harus mempertimbangkan segala kemungkinan untuk dapat memperoleh informasi.

5.

Pengamatan, informasi dan wawancara merupakan bagian yang penting dalam investigasi.

6.

Pelaku kejahatan adalah manusia, oleh karena itu jika ia diperlakukan sebagaimana layaknya manusia maka mereka juga akan merespon sebagaimana manusia.

2.2.5

Aksioma Audit Investigasi

Ada tiga aksioma dalam melakukan audit investigasi. Aksioma menurut Tuanakotta (2007 : 208) adalah “asumsi dasar yang begitu gamblangnya sehingga tidak memerlukan pembuktian mengenai kebenarannya”.


1.

Fraud selalu tersembunyi. Fraud dalam hal ini menyembunyikan seluruh aspek yang

mungkin dapat mengarahkan pihak lain dalam menemukan terjadinya fraud tersebut. Pihak-pihak yang terlibat menutup rapat-rapat kebusukan mereka. Metode dalam menyembunyikan fraud tersebut begitu rapi sehingga pemeriksa fraud atau investigator yang berpengalaman sekalipun dapat terkecoh.

2.

Melakukan pembuktian timbal balik. Seorang auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat bukti yang dapat memberatkan seorang tersangka yang tidak pernah melakukan fraud . Dan sebaliknya, auditor juga harus dapat mempertimbangkan apakah

bukti yang tidak memberatkan

seseorang telah melakukan fraud . 3.

Fraud

terjadi

merupakan

kewenangan

pengadilan

untuk

memutuskannya. Dalam menyelidiki fraud , investigator hanya membuat dugaan mengenai apakah seseorang bersalah atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkannya. Tetapi adanya suatu fraud yang terjadi dapat dipastikan jika telah diputuskan oleh

majelis hakim dan para jury di pengadilan.


2.2.6

Metodologi Audit Investigasi

Menurut metodologi internal audit, seorang fraud auditor dapat melakukan pengujian atau pemeriksaan beberapa hal yang berkaitan dengan subjek auditnya atau prosedur kerja dan organisasi dimana fraud diduga terjadi dan orang yang bersangkutan. Untuk mencari

jawaban suatu fraud tanpa bukti yang lengkap, auditor perlu membuat asumsi tertentu. Menurut Assosiation of Certified Fraud Examiners yang menjadi rujukan internasional dalam melaksanakan Fraud Examination. Metodologi tersebut menekankan kepada kapan dan bagaimana melaksanakan suatu pemeriksaan investigasi atas kasus yang memiliki indikasi tindak fraud dan berimplikasi kepada aspek hukum, serta bagaimana tindak lanjutnya. Pemeriksaan investigasi yang dilakukan untuk mengungkapkan adanya tindak fraud terdiri atas banyak langkah. Karena pelaksanaan pemeriksaan investigasi atas fraud berhubungan dengan hak-hak individual pihak-pihak lainnya, maka pemeriksaan investigasi harus dilakukan setelah diperoleh alasan yang sangat memadai dan kuat, yang diistilahkan sebagai predikasi. Predikasi adalah suatu keseluruhan kondisi yang mengarahkan atau menunjukkan

adanya

keyakinan

kuat

yang

didasari

oleh

profesionalisme dan sikap kehati-hatian dari auditor yang telah dibekali dengan pelatihan dan pemahaman tentang fraud , bahwa


fraud telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Tanpa predikasi,

pemeriksaan investigasi tidak boleh dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpuasan dari berbagai kalangan yang menyangka bahwa

jika

suatu

institusi

audit

menemukan

satu

indikasi

penyimpangan dalam pelaksanakan financial audit -nya, maka institusi tersebut dapat melakukan pemeriksaan investigasi. Pemeriksaan investigasi belum tentu langsung dilaksanakan karena indikasi yang ditemukan umumnya masih sangat prematur sehingga memerlukan sedikit pendalaman agar diperoleh bukti yang cukup kuat untuk dilakukan pemeriksaan investigasi. Garis besar proses audit investigasi secara keseluruhan, dari awal sampai dengan akhir, dipilah-pilah sebagai berikut : 1.

Penelaahan Informasi Awal Pada proses ini pemeriksa melakukan : pengumpulan informasi tambahan, penyusunan fakta dan proses kejadian, penetapan dan penghitungan tentatif kerugian keuangan, penetapan tentatif penyimpangan, dan penyusunan hipotesa awal.

2.

Perencanaan Pemeriksaan Investigasi Pada tahapan perencanaan dilakukan : pengujian hipotesa awal, identifikasi bukti-bukti, menentukan tempat atau sumber bukti, analisa hubungan bukti dengan pihak terkait, dan penyusunan program pemeriksaan investigasi.


3.

Pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan dilakukan : pengumpulan bukti-bukti, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, analisa dan pengujian dokumen, interview, penyempurnaan hipotesa dan review kertas kerja.

4.

Pelaporan Isi laporan hasil pemeriksaan audit investigasi memuat : unsurunsur melawan hukum, fakta dan proses kejadian, dampak kerugian

keuangan

akibat

penyimpangan/tindak

melawan

hukum, sebab-sebab terjadinya tindakan melawan hukum, pihak-pihak

yang

terkait

dalam

penyimpangan/tindakan

melawan hukum yang terjadi, dan bentuk kerja sama pihak pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum. 5.

Tindak Lanjut Pada tahap tindak lanjut ini : proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil audit investigasi kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pula tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim audit investigasi dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan.


2.2.7

Teknik Audit Investigasi

Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Teknik audit yang biasa diterapkan dalam audit umum seperti : 1.

Pemeriksaan Fisik Dalam

pemeriksaan

fisik

yang

biasa

dilakukan

yaitu

penghitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan barang, aktiva tetap, dan barang berwujud. Untuk teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. 2.

Konfirmasi Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain (dari yang diinvestigasi) untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu

informasi.

Dalam

investigasi,

investigator

harus

memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam investigasi. 3.

Memeriksa Dokumen Pemeriksaan dokumen selalu dilakukan dalam setiap investigasi. Dengan kemajuan teknologi dapat dipastikan dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan.


4. Review Analitikal Review

analitikal

menekankan

pada

penalaran,

proses

berpikirnya. Dengan penalaran yang baik akan membawa pada seorang auditor investigator pada gambaran mengenai wajar, layak atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh. Review analitikal didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi. 5.

Meminta Penjelasan Lisan atau Tertulis dari Auditan Permintaan informasi harus diperkuat atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain.

6.

Menghitung Kembali Menghitung kembali yaitu memeriksa kebenaran perhitungan. Dalam investigasi, perhitungan yang dihadapi sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan renegoisasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda.

7.

Mengamati Teknik ini juga tidak berbeda jauh dengan pemeriksaan fisik. Investigator juga menggunakan inderanya untuk melakukan

pengamatan. Hanya dalam audit investigasi, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari “wilayah garapan”, atau probing maupun


pendalaman. Dari ketujuh teknik audit tersebut, dalam audit investigasi lebih ditekankan kepada review analitikal. Untuk mendapatkan hasil investigasi yang maksimal, menurut Cahyani (2012) seorang fraud auditor harus juga menguasai beberapa teknik investigasi, antara lain : 1. 2. 3. 4. 5.

Teknik penyamaran atau penyadapan Teknik wawancara Teknik merayu untuk mendapatkan informasi Mengerti bahasa tubuh Dengan bantuan software

2.3 Fraud (Kecurangan) Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang

dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku fraud . Dalam istilah sehari-hari fraud

diberi

nama

yang

berlainan,

seperti

pencurian,

penyerobotan, pemerasan, pengisapan, penggelapan, pemalsuan, dan lainlain. Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Salah saji terdiri dari dua macam yaitu kekeliruan ( error ) dan kecurangan ( fraud ). Fraud diterjemahkan dengan kecurangan sesuai Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, demikian pula error dan irregularities masingmasing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32.


2.3.1

Pengertian Fraud

Definisi fraud menurut Black Law Dictionary adalah 1. a knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willful) it may be a crime. 2. a misrepresentation made recklessly without belief in it s truth to induce another person to act. 3. a tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material act, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.

Yang diterjemahkan secara tidak resmi, fraud adalah : 1.

Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan

atau

tindakan

yang

merugikannya,

biasanya

merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan. 2.

Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa

perhitungan

dan

tanpa

dapat

dipercaya

kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat. 3.

Suatu kerugian yang dapat timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian

fakta

material,

atau

penyajian

yang


ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya. Menurut IIA dalam Soepardi (2010) dalam standarnya menjelaskan fraud yaitu fraud encompasses an array of irregularities and illegal acts charactized by intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the detriment of the organization and by persons outside as well as inside organization

Dengan

terjemahan

sebagai

berikut, fraud

mencakup suatu

ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh seorang di luar atau di dalam organisasi. Definisi lainnya dikemukakan oleh Sunarto yang dikutip dalam Zulaiha (2008) yaitu “kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dinyatakan untuk menyajikan laporan keuangan y ang menyesuaikan, seringkali disebut kecurangan manajemen ( management fraud )”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian fraud dalam Tuanakotta (2010 : 194 ) seperti : Pasal 362 Pencurian : mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pasal 368 Pemerasan dan Pengancaman : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang.


Pasal 372 Penggelapan : dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pasal 378 Perbuatan Curang : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Pasal 369 : merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit.

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Hopwood et al dalam Tunggal (2011 : 4) “ fraud means by which a person can achieve an advantage over another by false suggestion or suppression of the truth”. Yang bisa diartikan bahwa fraud berarti dimana seseorang

dapat mencapai keunggulan atas yang lain dengan sugesti palsu atau penindasan kebenaran.

2.3.2

Penyebab Terjadinya Fraud

Faktor-faktor yang menyebabkan fraud terjadi yaitu pertama karena adanya peluang ( opportunity), dengan mempunyai pengetahuan pelaku dapat melihat peluang mewajarkan aktivitas fraud mereka demi untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan. Kedua, tekanan ( pressure) dimana keadaan finansial atau non finansial merupakan dorongan paling biasa untuk melakukan fraud . Ketiga, rasional (rationalization) terjadi karena sikap iri hati, dendam, marah, ingin cepat kaya dan percaya mereka hebat dapat menjadi pendorong


untuk seseorang melakukan fraud . Faktor-faktor ini lebih dikenal sebagai fraud triangle atau segitiga fraud . Penyebab fraud yang dijelaskan Bologna dengan GONE theory dalam Soepardi (2010 : 6) terdiri dari empat faktor yaitu : 1.

Greed (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. 2. Opportunity (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan fraud terhadapnya. 3. Needs (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar. 4. Exposure (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku fraud apabila pelaku ditemukan melakukan fraud .

2.3.3

Tanda-Tanda Terjadinya Fraud Fraud dapat sedini mungkin terdeteksi jika manajemen atau internal auditor jeli melihat tanda-tanda fraud tersebut. Tunggal (2011 : 114)

menyatakan tanda-tanda fraud tersebut beberapa diantaranya yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Seseorang menangani hampir semua transaksi yang penting. Transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai. Perkembangan perusahaan yang sulit.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui dengan jelas tanda-tanda fraud dapat dilihat dari perbedaan angka laporan keuangan yang

mencolok dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku


untuk menutupi fraud sehingga timbul perbedaan angka-angka. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas juga dapat memicu seseorang melakukan fraud karena karyawan dapat bertindak semena-mena. Dalam melakukan suatu transaksi yang penting diperlukan beberapa orang untuk menanganinya agar karyawan tidak dapat memanipulasi transaksi yang telah terjadi. Setiap melakukan transaksi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang jelas. Perkembangan perusahaan yang sulit juga dapat menimbulkan niat seseorang untuk melakukan fraud dikarenakan kondisi individual yang ingin menunjang

kehidupannya.

2.3.4

Unsur-Unsur Fraud

Menurut

Effendi

seminar/perkuliahan

(2006) umum,

yang

disampaikan

unsur-unsur

fraud

antara

dalam lain

“sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak ( collusion), tindakan penggelapan/penghilangan atau false

representation dilakukan

dengan sengaja, menimbulkan kerugian nyata atau potensial atas tindakan pelaku fraud”. Unsur-unsur fraud atau penipuan menurut Tunggal (2011 : 96) antara lain sebagai berikut pertama, suatu perjanjian palsu dari fakta material, atau dalam kasus tertentu suatu pendapat. Kedua, keinginan melakukan suatu tindakan yang salah atau untuk mencapai suatu tujuan yang tidak konsisten dengan peraturan atau kebijakan publik.


Ketiga, menyamar suatu tujuan melalui pemalsuan dan kesalahan representasi untuk melaksanakan suatu rencana. Keempat, kepercayaan pelanggar terhadap kelalaian atau ketidaktelitian dari korban. Kelima, penyembunyian dari kejahatan

2.3.5

Klasifikasi Fraud Fraud

dapat

diklasifikasikan

menjadi

tiga

macam

menurut

Association of Certified Fraud Examinations (ACFE) yaitu:

a.

Kecurangan Laporan Keuangan ( Financial Statement Fraud ) Fraud yang dilakukan oleh manajemen yaitu dalam bentuk salah

saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Fraud ini dapat bersifat finansial atau non finansial. b.

Penyalahgunaan Aset ( Asset Misappropriation) Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘kecurangan kas’ dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran

biaya

secara

curang

( fraudulent

disbursement )

c.

Korupsi (Corruption) Korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria yang merupakan syarat bahwa seseorang bisa dijerat undang-undang korupsi, ketiga syarat itu adalah : 1) melawan hukum, 2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, 3) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.


Menurut Tunggal (2011 : 82) fraud terbagi dalam beberapa jenis yaitu : a. Kecurangan Korporasi ( Corporate Fraud ) Kecurangan korporasi atau kejahatan ekonomi ( economic crime) biasanya dilakukan oleh pejabat, eksekutif, atau manajemen pusat laba dan perusahaan publik untuk memuaskan kebutuhan ekonomis jangka pendek mereka. b. Kecurangan Pelaporan Keuangan ( Fraudulent Financial Reporting) Contoh kecurangan ini adalah 1) memanipulasi, memalsukan, atau mengubah catatan atau dokumen. 2) menyembunyikan atau menghilangkan pengaruh transaksi yang lengkap dari dokumen. 3) mencatat transaksi tanpa substansi. 4) salah menerapkan kebijakan akuntansi. 5) gagal mengungkapkan informasi yang signifikan. c. Kecurangan Manajemen ( Management Fraud/White CollarCrime) Tujuan white collar-crime adalah untuk mencuri jumlah uang yang besar daripada jumlah uang yang kecil, dan modus operasinya adalah dengan menggunakan teknologi dan komunikasi massa daripada tindakan brutal dan alat-alat kasar. d. Kegagalan Audit ( Audit Failure) Kegagalan audit mengakibatkan kantor akuntan publik berhadapan dengan litigasi yang mahal dan kehilangan reputasi. Kegagalan audit disebabkan : 1) kesalahan interpretasi auditor terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). 2) kesalahan interpretasi terhadap standar auditing yang berlaku umum (GAAS) atau implementasi GAAS. 3) kesalahan karena adanya kecurangan. e. Kecurangan Karyawan ( Employee Fraud ) Kecurangan karyawan biasanya melibatkan perpindahan aktiva dari pemberian kerja. Kadang-kadang merupakan suatu tindakan langsung dari pencurian atau manipulasi.

Fraud juga dapat terjadi pada perusahaan dengan menggunakan

sistem komputerisasi. Computer fraud dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menyalahgunakan waktu komputer atau


mencuri sumber daya komputer dan memanipulasi data atau memasukkan data yang tidak benar.

2.3.6

Cara Mencegah Fraud

Menurut Tuanakotta (2007 : 159) ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari fraud yaitu “ fraud by need, by greed, and by opportunity”. Maksud dari ungkapan tersebut adalah apabila kita ingin mencegah fraud , hilangkan atau tekan sekecil mungkin penyebabnya. Menurut Miqdad (2008 : 52) seorang auditor intern juga dapat melakukan beberapa hal untuk mencegah terjadinya fraud antara lain : 1. 2.

Membangun struktur pengendalian internal yang baik. Mengefektifkan aktivitas pengendalian, dengan cara : review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas. 3. Meningkatkan kultur organisasi melalui implementasi prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG). 4. Mengefektifkan fungsi internal audit.

Dalam mencegah terjadinya fraud , Hartini (2010) memberikan beberapa saran agar fraud tersebut dapat dihindari. Saran itu antara lain : 1.

Tingkatkan pengendalian intern yang terdapat di perusahaan. 2. Lakukan seleksi pegawai secara ketat, gunakan jasa psikolog dalam penerimaan pegawai. 3. Tingkatkan keandalan internal audit departemen antara lain dengan : a. Memberikan balas jasa yang menarik. b. Memberikan perhatian yang cukup besar terhadap laporan mereka.


c. Mengharuskan internal auditor melaksanakan continuing (melanjutkan pendidikan professional education profesional). 4. Berikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai, timbulkan sense of belonging (rasa kepemilikan) diantara pegawai. 5. Lakukan rotation of duties (rotasi tugas) dan wajibkan para pegawai untuk menggunakan hak cuti mereka. 6. Lakukan pembinaan rohani. 7. Berikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. 8. Tumbuhkan iklim keterbukaan di dalam perusahaan. 9. Manajemen harus memberikan contoh dengan bertindak jujur, adil dan bersih. 10. Buat kebijakan tentang fair dealing (kejujuran). 11. Buat program whistle blowing (pengakuan saksi)

2.4 Fraud di Lingkungan Digital Fraud di lingkungan digital merupakan fraud yang berkaitan dengan

komputer atau teknologi informasi (IT). Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefenisikan fraud komputer sebagai tindak ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak awal penipuan, penyelidikan, atau pelaksanaannya. Komputer mempunyai pengaruh yang besar dalam lingkungan masyarakat modern dan telah mengakibatkan banyak perubahan dalam jangka waktu yang pendek. Setiap perusahaan juga tidak luput dari penggunaan teknologi informasi tersebut. Keunggulan

komputer

berupa

kecepatan

dan

ketelitiannya

dalam

menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya

serta

memperkecil

kemungkinan

melakukan

kesalahan,

mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang


ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (user ) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam dunia sekarang ini, informasi adalah aktiva utama dan pengetahuan adalah kekuasaan. Fraud di lingkungan digital bukanlah suatu mitos, sejumlah kasus yang besar dan hebat banyak terjadi dikarenakan lingkungan IT tersebut. Perkembangan kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer pun semakin beragam. Untuk meminimalisir kasus fraud dalam lingkungan

digital,

kuncinya

terletak

pada

manajemen

untuk

mengembangkan sistem dan prosedur untuk mencegah atau meningkatkan kemungkinan deteksinya.

2.4.1 Fraud Yang Terkait Dengan Komputer Fraud dalam akuntansi adalah sebuah tindakan yang menyebabkan

kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan. Suatu kejahatan yang berkaitan dengan komputer, dalam istilah yang sangat luas berarti kejahatan

yang

telah

dilakukan

atau

bersekongkol

melalui

penggunaan komputer dan kejahatan dimana komputer itu sendiri adalah korban. Kejahatan yang biasa dilakukan dengan komputer meliputi penggelapan, pencurian properti dan informasi kepemilikan, penipuan, peniruan dan pemalsuan. Pada dasarnya, kejahatan yang berkaitan

dengan

komputer

adalah

suatu

kejahatan

yang

berhubungan dengan pekerjaan/jabatan. Artinya, hal ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keterampilan, pengetahuan dan


akses. Fraud lebih mudah dilakukan oleh orang yang berada dalam organisasi dibandingkan dari pihak luar. Penelitian tentang hal ini yang dikutip dalam Sucipto (2012) menemukan bahwa “sekitar 70% sampai 80% tindakan berbahaya yang menyangkut komputer dilakukan oleh orang dalam dibandingkan orang luar”. Oleh karena itu, penting untuk memandang kejahatan yang berkaitan dengan komputer dari berbagai perspektif : 1.

Kriminal individual dan motivasinya.

2.

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang meningkatkan motivasi untuk melakukan kejahatan komputer.

3.

Budaya

internal

organisasi

yang

meminimalkan

atau

memaksimalkan kemungkinan terjadinya fraud .

2.4.2

Alasan Terjadinya Fraud dalam Lingkungan Digital

Ada beberapa alasan kuat yang membuat sistem akuntansi otomatis cenderung untuk membuka kesempatan terjadinya fraud . Alasan prinsipnya kemungkinan berfungsinya komputer tanpa keterlibatan manusia (impersonal). Fraud dalam lingkungan teknologi informasi biasanya terjadi menurut Tunggal (1993 : 128) karena : 1.

2.

Pengendalian yang berjalan terlalu kuno dan tidak menjalankan fungsi penghalangnya secara memadai paling tidak untuk rata-rata kriminal berkerah putih ( white collarcrime). Pengendalian yang secara normal, dan kaku ditekankan dalam sistem manual secara mendadak menghilang karena sistem otomatisasi.


3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

2.4.3

Manajemen tampaknya telah siap untuk menghadapi tantangan pengamanan komputer di mukanya. Pemasok komputer dapat dimengerti, lebih tertarik dalam menjual solusi aplikasi yang inovatif. Karyawan yang secara normal terlalu bersemangat pada pengamanan aktiva fisik pada umumnya apatis terhadap pengaman EDP. Auditor tidak dapat mengikuti tantangan kehadiran sistem modern. Akses terhadap sistem telah meningkat secara dramatis sejak pada akhir tahun 1970-an. Pemakai sistem tidak lagi diintimidasi atau ditakut-takuti oleh otomasi. Pihak luar mempunyai kesempatan yang lebih baik mempenetrasi jaringan kerja yang mengakibatkan kecurangan “encryption” date yang dikirimkan melalui kebanyakan jaringan kerja dan meningkatkan pemakaian koneksi “dial-up”

Jenis-Jenis Fraud di Lingkungan Digital

Banyak kasus-kasus computer fraud yang belum dapat terungkap di lingkungan

perusahaan

dikarenakan

pelaku

fraud

telah

menggunakan berbagai metode untuk melakukan computer fraud . Pengkategorian

computer

fraud

melalui

penggunaan

model

pemrosesan data (data processing model), dapat dirinci sebagai berikut : 1.

Cara yang paling sederhana dan umum untuk melaksanakan fraud adalah mengubah computer input .

2.

Computer fraud dapat dilakukan melalui penggunaan sistem

( processor ) oleh yang tidak berhak, termasuk pencurian waktu dan jasa komputer serta penggunaan komputer untuk keperluan di luar job deskripsi awal.


3.

Computer fraud dapat dicapai dengan mengganggu perangkat

lunak ( software) yang mengolah data perusahaan atau computer istruction. Cara ini meliputi mengubah software, membuat copy illegal atau menggunakannya tanpa otorisasi.

4.

Computer fraud dapat dilakukan dengan mengubah atau

merusak

data

files

perusahaan

atau

membuat

copy,

menggunakan atau melakukan pencarian terhadap data tanpa otorisasi. 5.

Computer fraud dapat dilaksanakan dengan mencuri atau

menggunakan secara tidak benar system output . Secara umum computer fraud menurut Tunggal (1993 :129) dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Pencurian data ( thefts of data) : seperti program-program, daftar surat-surat, catatan konfidensial. Pencurian peralatan ( theft of equipment ) : seperti perangkat keras atau lunak. Pencurian jasa (service theft ) : pemakaian sumber daya komputer tanpa diotorisasi. Kejahatan properti ( property crime) : pemakaian komputer secara tidak legal untuk mengalihkan properti. Kecurangan finansial ( financial fraud ) : pemakaian komputer untuk pemrosesan finansial, pencurian, atau pengalihan dana. Sabotase (sabotage) : penyerangan fisik terhadap fasilitas komputer atau komponen agar membuat sistem tidak dapat beroperasi.

Di samping bermacam-macam jenis fraud yang dilakukan oleh si pelaku fraud , terdapat juga beberapa penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer, yaitu :


1.

Cracking (menjebol)

2. Data diddling (mengacak data) 3. Data leakage (kebocoran data) 4. Denial of service attack (serangan penolakan pelayanan) 5. Eavesdropping (menguping) 6. E-mail forgery and threats (pemalsuan e-mail) 7. Hacking (melanggar masuk) 8. Internet misinformation and terrorism (informasi yang salah di internet dan terorisme internet) 9. Logic time bomb (bom waktu logika) 10. Masquerading or impersonation (menyamar atau meniru) 11. Password cracking (penjebolan password ) 12. Piggybacking (menyusup) 13. Round-down (pembulatan ke bawah) 14. Salami technique (teknik salami) 15. Software piracy (pembajakan software) 16. Scavenging (pencarian) 17. Social engineering (rekayasa sosial) 18. Superzapping (serangan cepat) 19. Trap door (pintu jebakan) 20. Trojan horse (kuda troya) 21. Virus 22. Worm (cacing)


2.4.4

Pencegahan fraud di Lingkungan Digital

Dalam upaya mencegah terjadinya fraud dalam lingkungan digital dapat dilakukan beberapa cara, salah satunya suatu perusahaan membuat standar tertentu dapat secara signifikan mengurangi potensi terjadinya penipuan dan kerugian yang dapat dihasilkannya. Standar-standar tersebut adalah membuat penipuan lebih jarang terjadi,

meningkatkan

kesulitan

untuk

melakukan

penipuan,

memperbaiki metode deteksi, mengurangi kerugian akibat penipuan, menuntut dan memenjarakan pelaku penipuan. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya computer fraud yaitu dengan merancang sebuah sistem yang dilengkapi

dengan internal control yang cukup memadai sehingga computer fraud sukar dilakukan oleh pihak luar maupun orang dalam

perusahaan. Menurut Effendi (2009) cara perlindungan yang dapat dilakukan oleh organisasi/perusahaan untuk melindungi/mencegah timbulnya computer fraud , yaitu 1. Personnel screening 2. Defenisi pekerjaan ( job defined ) 3. Pemisahan tugas (segregration of duties) 4. Etika profesional ( professional ethics) 5. Lisensi (license) 6. System design control 7. Physical access security 8. Electronics access security 9. Internal control and edit

Saat ini telah tersedia teknologi pengaman dalam memberikan perlindungan

atas

arus

komunikasi

dalam

suatu

organisasi.


Meskipun teknologi pengaman ini pengembangannya tidak di dasari pola pikir pendeteksian dan pencegahan fraud , jika digunakan secara layak, solusi ini dapat memberikan laporan tentang kemungkinan adanya upaya fraud secara instan. Menurut Sucipto (2012) solusi dalam mencegah kemungkinan adanya fraud yaitu : 1.

Firewalls : merupakan perangkat keamanan yang efektif menyaring atau memblokir lalu lintas yang melintas melaluinya. 2. Messaging (E-mail) : memberitahu karyawan bahwa mereka seharusnya tidak memiliki harapan privasi sehubungan dengan e-mail atau penggunaan lainnya dari jaringan perusahaan dan sistem komputer dapat bertindak sebagai pencegah yang sangat baik untuk kegiatan fraud . 3. Messaging (Instant Messaging) : pelayanan IM yang paling populer adalah AOL, Yahoo, MSN, dan ICQ. Kebanyakan pengguna memiliki asumsi ini yang salah bahwa karyawan mereka tidak memiliki kemampuan untuk me- log lalu lintas ini. Solusi untuk mengidentifikasi lalu lintas ini IM dari lalu lintas web lain dengan menggunakan TCP port yang sama. Ketika lalu lintas teridentifikasi, ia dapat diblokir atau dikendalikan oleh alamat atau pengguna IP tertentu yang memiliki akses ke IM. 4. Content Filtering : solusi content filtering terutama digunakan untuk membatasi atau me- log akses ke situs web tertentu di internet.

Computer fraud harus dicegah sebelum terjadi, merupakan tanggung

jawab manajemen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga dapat mencegah terjadinya computer fraud .


2.5

Penelitian Terdahulu

No

1.

2.

2.6

Tabel 2.1 Ringkasan Tinjauan Peneliti Terdahulu Nama dan Variabel Penelitian Hasil Penelitian Tahun Peneliti Siti Zulaiha Variabel independen : Kemampuan auditor (2008) pengaruh kemampuan investigatif bermanfaat auditor investigatif terhadap efektivitas Variabel dependen : pelaksanaan prosedur audit efektivitas pelaksanaan dalam pembuktian prosedur audit dalam kecurangan. pembuktian kecurangan Siska Dwi Variabel independen : Kemampuan auditor Hartini kemampuan auditor memiliki hubungan dan (2010) Variabel dependen : memiliki pengaruh efektivitas pelaksanaan terhadap efektivitas prosedur audit pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam investigatif dalam pembuktian kecurangan pembuktian kecurangan sebesar 36%.

Kerangka Konseptual

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dapat mencetuskan ide baru bagi pelaku fraud untuk melakukan tindakan penipuan melalui lingkungan teknologi yang sering disebut sebagai Fraud in the Digital Environment . Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pearson dan Singleton (2008) menerapkan kepada mahasiswa atau mahasiswi lulusan akuntansi harus mampu menguasai ilmu teknologi informasi (IT) untuk mendukung upaya anti penipuan dan dapat melakukan akuntansi forensik dan audit investigasi. Baik mahasiswa akuntansi ataupun auditor perlu akrab dengan peran IT dan bermain di lingkungan digital. Bisnis juga telah tumbuh dalam penggunaan teknologi

dan

ketergantungan

pada

sistem

berbasis

komputer.


Chapter II 5

Recommend Documents