Makalah Tata Kelola Perusahaan Analisis Kasus PT. Matahari Putra Prima Tahun 2010
Disusun oleh: Dani Rachmat S.K. Farisan W. Miranti Novita Wardhani
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AJARAN 2015/2016
STATEMENT OF AUTHORSHIP
“ Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir merupakan murni hasil dari pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan menyebutkan sumbernya. Materi ini belum/tidak pernah dasajikan/digunakan sebagai bahan makalah/tugas makalah/tugas mataajaran lain kecuali makalah/tugas ini saya kumpulkan dapat diperbanyak dan dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.” Nama
: Farisan Wanaputra
NPM
: 1406645304
Tanda Tangan :
Nama
: Miranti
NPM
: 1406645701
Tanda Tangan :
Nama
: Novita Wardhani
NPM
: 1406645872
Tanda Tangan :
Nama
: Dani Rachmat S.K
NPM
: 1406645134
Tanda Tangan :
Mata Ajaran
: Tata Kelola Perusahaan
Judul Makalah/Tugas
: Analisis Kasus PT. Matahari Matahari Putra Prima
Tanggal
: 25 September 2015
Dosen
: Ibu Aria Farahmita
2
Daftar Isi Statement Of Authorship...................................... Authorship............................................................ .......................................... .................... 2 Daftar Isi............................................ Isi................................................................... ............................................. ...................................... ................ 3 Pendahuluan .......................................... ................................................................ ............................................ ................................... ............. 4 Pembahasan Kasus .......................................................... ................................................................................ ............................... ......... 5 Profil PT. Matahari Department Store Tbk. (MDS) ...................................... ...................................... 5 Profil PT. Matahari Putra Prima Tbk. (MPP) ........................................... ................................................ ..... 6 PT. Meadow Asia Company Ltd. (MAC) ......................................... ...................................................... ............. 6 Kronologi Permasalahan ......................................... ............................................................... ....................................... ................. 7 Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan MPP........................................... MPP............................................. .. 9 Pelanggaran Regulasi ......................................................... ................................................................................ ............................ ..... 9 Pelanggaran Standar ....................... ............................................. ............................................ ........................................ .................. 10 Pelanggaran Peraturan ...................................... ............................................................ ............................................ ...................... 10 Penyelesaian Kasus .......................................... ................................................................ ............................................ ...................... 12 Laporan Laba Rugi PT MDS ................................................. ....................................................................... ...................... 14 Kesimpulan dan Saran............................................. Saran.................................................................... ..................................... .............. 16 Daftar Pustaka ............................................................. ................................................................................... ................................. ........... 17
3
PENDAHULUAN
Prinsip Good Corporate Governance Governance (GCG) merupakan dasar yang penting dalam praktek pengelolaan perusahaan di Indonesia. Prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia guna meningkatkan performa kerja perusahaan pada setiap sisinya. Good Corporate Governance juga berperan penting dalam menciptakan perekonomian Indonesia yang maju dan sehat. Diantaranya adalah menciptakan panduan-panduan untuk menciptakan kesetaraan bagi setiap investor di pasar modal. Baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi yang reliable reliable dari perusahaan emiten. Oleh karena itu peran GCG adalah untuk menjamin hak-hak dari para investor minoritas dapat tercapai. Dan pedoman mengenai kesetaraan perlakuan terhadap setiap investor tersebut tertuang secara jelas dalam prinsip nomor III OECD Principal of Corporate Governance. Permasalahan mengenai perlindungan hak pemegang saham minoritas ini biasanya berkaitan dengan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi menyimpang tersebut mendapat pengaturan secara eksplisit dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan juga peraturan Bapepam-LK IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Permasalahan yang pernah muncul terkait dengan topik tersebut adalah mengenai rencana penjualan 90,7 % saham Matahari Department Store (MDS) kepada Meadow Asia Company Limited (MAC) oleh PT Matahari Putra Prima Tbk (MPP) yang menuai banyak protes. Banyak pihak mencurigai bahwa terdapat banyak manipulasi pada transaksi tersebut yang melibatkan orang dalam perusahaan dan akan merugikan pihak pemegang saham minoritas. Selanjutnya akan kami bahas kronologi peristiwa dan penyelesaian kasus tersebut.
4
PEMBAHASAN KASUS
Profil PT. Matahari Department Store Tbk. ( MDS)
PT Matahari Department Store Tbk. adalah salah satu perusahaan ritel terkemuka di Indonesia yang menyediakan perlengkapan pakaian, aksesoris, produk-produk kecantikan dan rumah tangga dengan harga harga terjangkau. Gerai pertama Matahari, yang merupakan toko pakaian anak-anak, dibuka di daerah Pasar Baru, Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1958. Sejak itu, Matahari berekspansi melebarkan jejaknya dengan membuka department store modern pertama
di
Indonesia
pada
tahun
1972
dan
selanjutnya
mewujudkan
keberadaannya di seluruh tanah air. Gerai Matahari tersebar di 131 toko yang terletak di 62 kota, didukung oleh tim beranggotakan 50,000 orang dan lebih dari 1,200 pemasok lokal serta lebih dari 90% pembelian langsung dari sumbersumber di seluruh Indonesia. Merek eksklusif Matahari yang telah memenangkan penghargaan hanya dijual di gerai-gerai milik sendiri dan secara konsisten berada pada peringkat atas di kelasnya dalam hal gaya gaya fashion, fashion, keterjangkauan dan bernilai istimewa sehingga membantu mewujudkan posisi Matahari sebagai department store terpilih store terpilih di Indonesia. Matahari berubah nama menjadi PT Matahari Department Store Tbk (MDS) sesudah menjadi entitas terpisah dari PT Matahari Putra Prima Tbk (MPP) pada tahun 2009. Asia Color Company Limited, anak Perseroan CVC Capital Partners Asia menjadi pemegang saham mayoritas Matahari pada bulan April 2010 sebesar 98,15% (90.76% dibeli dari PT Matahari Putra Prima Tbk dan 7.24% dibeli dari PT. Pasific Asia Holding Ltd) dan sisanya 1,85% dimiliki oleh publik dan lain-lain. Saham Matahari ditawarkan kepada publik oleh Asia Color Company Limited dan PT Multipolar Tbk pada tahun 2013, dan menarik perhatian dunia sehingga meningkatkan kepemilikan publik atas Perseroan dari 1,85% menjadi 47,35% sejak 28 Maret 2013.
5
Profil PT. Matahari Putra Prima Tbk. (MPP)
PT Matahari Putra Prima Tbk. adalah perusahaan ritel Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan Grup Lippo. Toko pertama PT Matahari Putra Prima Tbk. terletak di Pasar Baru, Jakarta yang berdiri sejak 1958. Pada tahun 1972, toko ini kemudian berkembang menjadi perintis departement store pertama di Indonesia. Delapan tahun kemudian, toko dibuka di luar Jakarta yaitu di Bogor dengan dengan nama Sinar Matahari Bogor. Pada tahun 1992, perusahaan perusahaan melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Visi perusahaan adalah untuk menjadi ritel pilihan pertama para konsumen. Sedangkan misinya adalah untuk membawa nilai produk fashion dan jasa yang meningkatkan kualitas konsumen secara konsisten. Struktur kepemilikan saham MPP adalah PT. Multipolar Tbk sebesar 50,01%, dan pemilik saham minoritas dan lain-lain sebesar 43,21%. Setelah saham salah satu anak perusahaannya yakni Matahari Departemen Store resmi terjual kepada CVC pada tanggal 26 Maret 2010, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap struktur kepemilikan tersebut, hal ini menunjukan bahwa transaksi penjualan saham tersebut tidak memberikan dampak besar bagi kepemilikan MPP.
PT. Meadow Asia Company Ltd. (MAC)
Pada tahun 2010 PT. Matahari Putra Prima (MPP) melakukan joint venture venture dengan CVC Capital Partners (CVC) sebuah global private equity fund untuk mendirikan PT. Meadow Asia Company (MAC). Struktur kepemilikan sahamnya adalah 80% dimiliki oleh CVC dan 20% dimiliki oleh MPP. Pada tahun t ahun 2010 pula MAC mengakuisisi 90,7% saham MDS dari MPP dan 7,24% dari PT. Pasific Asia Holding Ltd, sehingga total kepemilikan saham MDS sebesar 98,15% .
6
Kronologi Permasalahan
Pada Januari 2010 Matahari Putra Prima melakukan pendandatanganan sales purchase agreement dengan dengan PT CVC Capital Partner. CVC akan melakukan akuisisi terhadap anak perusahaan MPP yakni Matahari Department Store dengan total kepemilikan sebesar 90,76% melalui anak perusahaanya yakni Meadow Asia Company Limited. Kemudian pada 5 Maret 2010, Matahari Putra Prima berniat menggelar RUPS dengan agenda persetujuan penjualan saham tersebut. MAC mengalokasikan Rp 7,16 triliun untuk membeli 90,76 persen saham Matahari Putra Prima di Matahari Department Store. MPP akan menerima pembayaran tunai sebesar Rp. 5.28 triliun, piutang sebesar Rp. 1 triliun, 20% saham biasa MAC, 20,72% saham preferen MAC, dan 8 juta warrant dengan total transaksi sebesar Rp. 7,16 triliun. Selain membeli saham MPP yang ada pada MDS, MAC juga berencana membeli saham Pasific Asia Holding Ltd sebesar sebes ar 7,24% sehingga se hingga total kepemilikan saham MAC pada MDS adalah sebesar 80%. Sementara seperti kita ketahui dari profil perusahaan diatas, MAC merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Matahari Putra Prima dan CVC Capital Partners. Dimana MPP memiliki kepemilikan saham sebesar 20% pada MAC dan CVC memiliki kepemilikan sebesar 80%. Hal ini tentu mengindikasikan adanya insider trading yang dilakukan oleh MPP dan juga terindikasi adanya praktek korporasi guna menaikan harga saham MDS. Untuk indikasi pertama, sebelumnya perlu diketahui insider trading adalah adalah aktifitas perdagangan saham ataupun sekuritas tertentu oleh individu yang mempunyai akses tentang informasi non publik dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain, perdagangan efek perusahaan yang dilakukan oleh orang yang dikategorikan sebagai orang dalam. Individu tersebut melakukan aktifitas trading dengan memanfaatkan informasi yang sebetulnya tidak bisa diakses oleh publik. Seorang investor dengan akses informasi dari dalam yang sebetulnya tidak dapat diakses publik, bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan investor lain. Dan investor lain yang tidak memperoleh informasi tersebut tentu akan merasa dirugikan.
7
Selanjutnya indikasi kedua adanya praktek korporasi yakni praktek “ penggorengan saham” saham ” guna menaikan harga saham MDS, dapat dilihat dari adanya lonjakan kenaikan harga saham MDS yang tidak wajar dari akhir 2009 sampai Februari 2010, sejak adanya desas-desus mengenai penjualan saham MDS kepada MAC. Dampak dari transaksi ini, harga saham MDS naik dari Rp. 50/lembar ke tingkat harga Rp. 1350/lembar pada tanggal 22 Januari 2010, beberapa hari sebelum MPP mengumumkan penjualan saham MDS kepada MAC. Dari lonjakan yang sangat signifikan tersebut Bursa Efek Indonesia mencurigai adanya kebocoran berita mengenai penjualan saham MDS kepada MAC. Kemudian berkaitan pula dengan kasus penjualan saham MDS kepada MAC tersebut, para pengamat mengindikasikan adanya perlakuan yang tidak setara untuk setiap pemegang saham MPP, pemegang saham mayoritas dirasa yang paling diuntungkan dalam penjualan tersebut terutama PT. Multipolar Tbk yang memegang saham terbesar (50,01%) MPP. PT. Multipolar Tbk merupakan anak usaha dari Lipo Group. Hasil penjualan MDS menghasilkan dana tunai sebesar Rp. 5,28 triliun yang selanjutnya akan digunakan untuk melunasi hutang kepada PT. Multipolar Tbk sebesar Rp. 3,4 triliun dan sisanya sebesar Rp. 1,88 triliun akan di gunakan untuk membayar dividen para pemegang sahamnya dimana dividen untuk Multipolar sebesar 50,01% ( Rp. 940,1 jt) dan sisanya dibagikan untuk para pemegang saham minoritas yakni PT. Star Pasific dan juga publik. Permasalahan yang lain adalah adanya unsur leverage buyout (pembelian (pembelian saham dengan menggunakan dana pinjaman) mengenai sumber dana tunai untuk membeli MDS yang sebesar Rp. 3.25 triliun. Setelah dilakukan penelusuran, dana sebesar Rp. 3.25 triliun itu ternyata berasal dari dana pinjaman pada bank CIMB Niaga dan Standard Sta ndard Chartered yang diajukan MDS, jaminan terhadap kedua bank tersebut adalah saham MDS sendiri sebesar 98% yang akan dibeli oleh MAC. Selanjutnya, dana hasil pinjaman yang diperoleh Matahari Department Store direncanakan untuk dipinjamkan kepada MAC untuk membeli saham MDS pada saat yang bersamaan.
8
Pelanggaran-pelanggaran Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh MPP 1. Pelanggaran Regulasi
Menurut analisa pengamat, Yanuar berpendapat bahwa yang terjadi dalam penjualan saham MDS kepada MAC adalah manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, menipu dengan melibatkan pembiayaan perbankan atas transaksi fiktif. Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam kasus ini terdapar sejumlah unsur pidana, yaitu unsur menipu (Pasal 90), unsur transaksi semu (Pasal 91) unsur orang dalam (Pasal 95), unsur transaksi orang dalam (Pasal 96), dan unsur keuntungan pihak tertentu (Pasal 92). Menurut Yanuar, transaksi ini terjadi antar pemegang saham yang dibiayai utang emiten ke perusahaan pemegang saham dan emiten mengambil utang ke Bank CIMB Niaga dan Standard Chartered. Yanuar menganjurkan agar Bapepam segera melakukan gelar perkara atas tidak terpenuhinya unsur menipu Pasal 91, transaksi semu dan persekongkolan untuk membentuk harga. Dan kemudian Pasal 92 terkait informasi orang dalam yang melibatkan kecurigaan transaksi orang dalam (Pasal 95-96) secara terbuka di publik. Kemudian juga terdapat beberapa pelanggaran dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain :
Pasal 3 Ayat 2 mengenai pemisahan antar kepentingan pemegang saham dengan dengan kegiatan perseroan, guna melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.
Pasal 84 Ayat 1 mengenai setiap satu saham memiliki satu hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain. Jadi setiap pemegang saham kecuali saham preferen berhak atas hak suaranya dalam RUPS.
Pasal 86 Ayat 1 yang berbunyi “RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali
9
Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar”
Pasal 52 Ayat 1 mengenai hak-hak pemegang saham
2. Pelanggaran Standar
Karena Indonesia mengadopsi standar corporate governance governance dari OECD maka pelanggaran standar yang dilakukan adalah terhadap prinsip prinsip OECD terutama pada prinsip ketiga yang berisi berisi bahwa : “Tatakelola perusahaan harus mampu memberikan kesetaraan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan
pemegang
saham
asing.
Seluruh
pemegang
saham
harus
mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kecurangan atau penghilangan hak-haknya.” hak-haknya.” Dari prinsip tersebut tentunya MPP telah melakukan pelanggaran yang jelas karena telah dengan terbuka melakukan insider trading yang tentu telah menghilangkan hak-hak pemegang saham minoritas. Insider Trading sendiri telah secara dijelas dilarang dalam prinsip III B OECD, “ Insider trading and abusive self-dealing self- dealing should be prohibited.” 3. Pelanggaran Peraturan
Transaksi penjualan MDS kepada MAC yang syarat akan benturan kepentingan, transaksi tersebut diatur secara lebih tegas dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1 sebagaimana telah diperbarui dengan Keputusan Ketua Bapepam LK No: Kep-412/BL/2009. Berdasakan Pasal 1 huruf e peraturan tersebut, benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentngan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud. Berikut
transaksi
yang
mengandung
benturan
kepentingan
berdasarkan Peraturan Bapepam No.IX.E.1 yang berkaitan dengan kasus Matahari :
Membeli
saham
perseroan
lain
dimana
pemegang
saham
pemegang saham utama, komisaris atau direksi menjadi pemegang saham atau anggota direksi atau komisaris
10
Memberi pinjaman komisaris.
Atau
kepada perusahaan lain dimana direktur, pemegang
saham
pengendali
merupakan
pemegang saham, direktur atau komisaris
Memperoleh pinjaman dari perusahaan lain dimana pemegang saham utama, direktur, komisaris menjadi pemegang saham, direktur, atau komisaris Apabila kita hubungkan transaksi tersebut dengan kriteria transaksi
yang tecantum dalam peraturan tersebut maka terdapat beberapa hal yang dapat diindikasikan terjadinya transaksi benturan kepentingan pada penjualan saham MDS. Ada pun beberapa hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Penjualan Saham 90.7% MDS oleh MPA kepada MAC dimana MPA juga memiliki 20% saham MAC.
Perusahaan MDS meminjam dana kepada bank CIMB Niaga dan Standard Chartered sebesar Rp. 3.25 triliun yang kemudian dipinjamkan kembali pada MAC untuk membeli saham MDS.
Perusahaan MAC memperoleh pinjaman dana dari MDS yang merupakan anak perusahaan dari perusaahan MPA yang juga merupakan pemilik saham MAC.
11
Penyelesaian Kasus
Kabar rencana penjualan 90,7% saham yang PT. Matahari Department Store yang dimiliki PT. Matahari Putra Prima kepada PT. Meadow Indonesia, banyak menuai protes dikalangan masyarakat terkait dengan berbagai kecurangan dan manipulasi yang di duga dilakukan oleh MPP seperti insider trading dan dan juga “ penggorengan saham” saham” guna menaikan harga saham Matahari Department Store. Menganggapi isu tersebut, Bapepam-LK selaku badan pengawas pasar modal di Indonesia melakukan penyelidikan terhadap transaksi tersebut. Bapepam-LK pun kemudian menyelenggarakan pertemuan dengan pihak menejemen MPP. Dalam pertemuan itu Bapepam LK meminta kepada pihak menejemen MPP untuk memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada publik mengenai transaksi yang bernilai triliunan rupiah tersebut. Setelah pertemuan yang pertama dengan menejemen MPP tersebut, Bapepam LK kembali meminta kepada pihak menejemen MPP uuntuk memberikan penjelasan kepada kepada publik publik
mengenai segala bentuk bentuk utang yang yang
dimiliki MPP dan juga rencana penggunaan dana hasil penjualan saham MDS sebesar Rp. 7,16 triliun. Dan kemudian memperoleh hasil bahwa hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang MPP kepada PT. Multipolar dan juga untuk membagikan membagikan dividen yang sebagian juga mengalir ke PT. PT. Multipolar. Selanjutnya karena hasil keterangan tersebut oleh Bapepam-LK dirasa kurang jelas, Bapepam-LK pun meminta MPP untuk menunda pelaksanaan RUPS dan membuat bussines plan mengenai plan mengenai penggunaan dana hasil penjualan tersebut dan ditampilkan dalam bentuk public expose expose guna menjamin transparansi agar pihak pemegang saham minoritas pun dapat mengetahui tujuan dari penjualan saham tersebut. Pada
akhirnya
Bapepam-LK
tetap
mengalami
kesulitan
untuk
mengumpulkan bukti-bukti penyimpangan transaksi penjualan yang dilakukan MDS. Hal tersebut dikarenakan transaksi yang terjadi dan pihak-pihak yang melakukan hanya sedikit jumlahnya. Walaupun analisa Bapepam-LK menemukan indikasi transaksi mencurigakan, tetapi untuk melakukan proses hukum memerlukan bukti yang materiil.
12
Dan kemudian tanggal 26 Maret 2010 dilaksanakanlah RUPS guna membahas rencana penjualan saham MDS kepada MAC dan semua shareholder menyetujui rencana penjualan tersebut. PT. Matahari Putra Prima pun secara resmi menjual 90,7% saham PT. Matahari Department Store kepada PT. Meadow Asia Company. Dampak dari transaksi penjualan tersebut ternyata meningkatkan performa dari PT. Matahari Putra Prima dan juga PT. Matahari departemen Store, hal tersebut terlihat pada income statement MDS MDS tahun 2010 sebagai berikut :
13
14
Berdasarkan laporan income statement tersebut dapat terlihat bahwa laba bersih dan laba per saham MDS mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2009, dan kenaikan yang tejadi hampir 20 kali lipat. Hal tersebut menunjukan bahwa strategi MPP untuk menjual saham MDS kepada MAC bukanlah keputusan yang yang buruk bagi MDS.
15
KESIMPULAN KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari pembahasan kasus diatas terlihat bahwa tidak terdapat bukti yang materiil terhadap kasus transaksi penjualan MDS oleh MPPA yang banyak menuai protes. Namun transaksi insider trading dan praktek korporasi untuk menaikan saham memanglah sangat jelas terlihat dalam transaksi tersebut terutama dalam dua transaksi berikut
MPPA menjual saham MDS kepada MAC pada tahun 2010 dimana MAC juga baru dibentuk pada tahun tersebut dan MPP memiliki 20% kepemilikan terhadap MAC. Pada saat isu penjualan saham tersebut muncul harga saham MDS melonjak naik.
Dana yang digunakan untuk pembelian saham tersebut adalah dana yang dipinjam oleh MPP kepada dua bank CIMB Niaga dan Standard Chartered dengan jaminan 90,7% saham MDS, yang kemudian dana tersebut dipinjamkan kepada MAC untuk membeli saham MDS.
Saran
1. Kepada BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia diharapkan t erus mengawasi apabila terdapat tindak kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dan memberi sanksi yang tegas apabila kecurangan tersebut telah terbukti. 2. Kepada Investor agar terus mengawasi dan waspada terhadap operasi perusahaan dan hendaknya hendaknya mengajukan keberatan apabila merasa telah terjadi perampasan hak ataupun tindak kecurangan.
16
DAFTAR PUSTAKA
OECD. 2004. OECD Corporate Governance Principles. BAPEPAM.2009. BAPEPAM.2009. Peraturan No.IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, Jakarta : Departemen Keuangan dan Bapepam RI Republik Indonesia.2007 . Undang-undang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta : Sekretariat Negara. Bussines Law Comunity. 2010. Analisis Yuridis Terhadap Kasus Penjualan Saham PT. Matahari. Diambil dari: http://blc-fhugm.blogspot.co.id/. (24 September 2015). Fauzi, Abdul Wahid. 2010. Bapepam Turut Periksa Kasus Saham Matahari Diambil dari: http://investasi.kontan.co.id/news/bapepam-turut-periksa-kasussaham-matahari. (24 September 2015). Hukumonline.com. 2010. Ada Transaksi Afiliasi dalam Penjualan Matahari. Diambil dari: http://www.hukumonline.com http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b8cd826904cc/ada/berita/baca/lt4b8cd826904cc/adatransaksi-afiliasi-dalam-penjualan-matahari. (24 September 2015). REPUBLIKA.CO.ID. REPUBLIKA.CO.ID. 2010. Bapepam Perlu Gelar Perkara Kasus Matahari Putra Prima. Diambil dari: http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/ekonomi/10/07/11/124218-bapepam-perlu-gelar-perkara-kasus-matahari putra-prima. (24 September 2015). Matahari Departement Store. 2012. Tentang Matahari. Diambil dari: http://www.matahari.co.id/about.(24 September 2015). Ayuwuragil D,Kustin. Profil Matahari Putra Prima. Diambil dari: http://profil.merdeka.com/indonesia/m/matahari-putra-prima/ . (24 September 2015).
17
18
