CRITICAL BOOK REVIEW
HAK ASASI MANUSIA
(IDRUS AFFANDI,KARIM AFFANDI,KARIM SURYADI 2013) 2 013)
NAMA MAHASISWA MAHASISWA
: CICI INDRAYANI INDRAYANI
NPM
: 17.11.029
DOSEN PENGAMPUH
: RIDA KURNIATI,S.Psi,M.Psi KURNIATI,S. Psi,M.Psi..
MATA KULIAH
: KEWARGANEGARAAN
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA SUMATERA UTARA JANUARI 2018
BAB 1 PENDAHULUAN A. Rasionalisasi pentingnya CBR CBR sangatlah penting,karena bukan hanya sekedar laporan atau tulisan tentang isi sebuah buku ,tetapi lebih menitikberatkan pada evaluasi mengenai keunggulan dan kelemahan buku dan apa yang menarik dari buku tersebut. Oleh karena itu,penulis membuat Critical Book Review ini untuk mempermudah pembaca dalam memilih buku,referensi,terkhusus pada pokok bahasa tentang HAM.
B. Tujuan Penulisan CBR Alasan dibuatnya CBR ini adalah sebagai salah satu persyaratan penyelesaian tugas,khusunya mata kuliah Kewarganegaraan ,serta untuk menambah wawasan yang luas akan pengetahuan khususnya di bagian evaluasi dalam bidang pendidikan.Meningkatkan daya kritis serta menguatkan materi HAM.
C.Manfaat CBR Untuk menambah wawasan luas khususnya tentang mater HAM ,penulis dapat lebih berpikir be rpikir kritis dari yang ia tahu,pembaca dapat mengetahui bahwa ada kekurangan dan kelebihann dari buku yang di kritisi oleh penulis,untuk memenuhi tugas Critical Book Review materi Kewarganeggaraan.
D. Identitas Buku yang Dilaporkan 1. Judul
:Hak Asasi Manusia
2. Edisi
:1
3. Pengarang
:Idrus Affandi dan Karim Suryadi
4. Penerbit
:Universitas Terbuka
5. Kota terbit
:Tangerang Selatan
6. Tahun terbit
:2013
7. ISBN
:979-689-024-0
BAB II . RINGKASAN ISI BUKU A.BAB I SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA 1.Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia kodrati. Pengakuan hak asasi manusia lahir dari kenyataan bahwa semua umat manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Sejak abad ke -13 usaha perlindungan hak asasi manusia telah dimulai. Usaha melindungi hak-hak asasi manusia telah ditempuh bangsa inggris sejak 1215 dengan ditandatanganinya Magna Charta oleh Raja John Lackland. Piagam ini berisi beberapa hak yang diberikan Raja John kepada beberapa b angsawan bawahannya dan kaum gerejania atas sejumlah tuntutan yang diajukan mereka. Dengan demikian , piagam ini melindungi kaum bangsawan dan gerejania dari kekuasaan Raja John yang amat luas. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan penandatanganan Petition of Rights pada 1628 yang dilakukan Raja Charles 1 . Dibandingkan dengan Magna Charta , kandungan petition of rights banyak mengalami kemajuan.Bila penandatanganan Magna Charta dilatarbelakangi oleh sejumlah tuntutan yang diajukan kaum bangsawan dan gerejani , maka kelahiran Petition of Rights dilatarbelakangi oleh munculnya sejumlah tuntutan rakyat yang diwakili oleh Parlemen ( House of Common ).Perjuangan perlindungan hak asasi manusia tidak lepas dari perrjuangan rakyat di Negara – Negara tersebut dalam menghadapi kesewenang-wenangan penguasanya. Diakui oleh berkembangnya ajaran kenegaraan yang mengarah pada pertumbuhan ajaran demokrasi menjadikan sejarah perlindungan hak asasi manusia memiliki kaitan erat dengan usaha pembentukan tatanan Negara hukum yang demokrasi . Hal ini antara lain tampak dari tumbuhnya kesadaran rakyat Inggris , Prancis dan Amerika Serikat untuk meletakkan pembatasan kekuasaan para penguasanya dalam sebuah undang -undang atau bahkan
konstitusi,sekaligus mewajibkan pemimpin suatu Negara melindungi sejumlah hak yang melekat secara kodrati pada individu-individu yang menjadi warga negaranya.
2. Periode-Periode Hak Asasi Manusia Konvensi eropa untuk perlindungan hak – hak asasi manusia dan kebebasan fundamental ditandatangani oleh lima belas anggota dewan eropa di Roma,pada tanggal 4 november 1950.Konvensi ini berisi jaminan pihak-pihak penanda tangan bagi setiap orang yang berada di yurisdiksi mereka tentang sejumlah hak dan kebebasan sebagai berikut: 1. Hak setiap orang atas hidup dilindungi oleh undang-undang. 2. Menghilangkan hak hidup orang tak dianggap bertentangan,apabila diakibatkan penggunaan kekerasan yang dipaksakan oleh keadaan. 3. Tak seorang pun boleh dikenakan siksaan atau perlakuan tak berprikemanusiaan atau merendahkan martabat manusia. Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomis,social dan cultural berisi 15 pasal yang terbagi ke dalam 3 bagian.kelima belas pasal tersebut menjamin hak-hak setiap orang,dan mengakui kewajiban Negara-negara berdasarkan piagam PBB untuk memajukan rasa hormat terhadap ,dan menaati hak-hak dan kebebasan insani.konvenan ini pun menegasan kewajiban individu terhadap individu lainnya terhadap masyarakatnya ,untuk berusaha kea rah dimajukan dan ditaatinya hak-hak yang diakui dalam konvenan ini.
3.Pandangan dan Praktek Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Teori Hak Kodrati Ajaran teori hak kodrati muncul pada abad prtengahan dengan tokoh paling meonjol Santo Thomas Aquinas . Ajaran hukum kodrati mengandung dua filsafat,yakni (1) ide bahwa posisi masing-masing kehidupan manusia ditentukan oleh Tuhan dan semua manusia tunduk pada otoritas Tuhan;(2) ide bahwa setiap orang adalah individu yang otonom.Para pendukung teori hokum kodrati memilih pendekatan rasional sekuler,dengan memandang semua permasalah an hokum sebagai ketentuan yang dapat diketahui dengan menggunakan nalar yang benar dan kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan.
PositivismeTeori ini menggunakan pendekatan yang mencerminkan suasana ilmiah zaman pencerahan di eropa pada abad ke -18. Salah seorang penganut teori ini adalah David Hume,yang mengungkapkan bahwa penelitian terhadap fenomena social dapat dikelompokkan dakam dua kategori ,yakni:( 1) kategori fakta,yang dapat dibuktikan dengan “ada” secara empiris dan yang “benar”atau”salah”-nya dapat diperlihatkan . inilah yang dimaksud dengan “seharusnya”. Realisme HukumPara penganut teori ini adalah Karl Liewellyn dan Roscoe Pound. Menurut pandangan penganut teori ini,hak dipandang sebagai produk akhir proses interaksi ,dan mencerminkan nilai moral masyarakat yang berlaku pada segala waktu tertentu.Kemunculan teori tentang ham yang beragam ,telah menjadi salah satu penyebab kemajemukan pandangan tentang mekanisme perlindungan ham
pada suatu Negara.sekurang-kurangnya terdapat 4
kelompok pandangan tentang ham yang masing-masing memiliki pengikut yang luas : 1. Pandangan Universal Absolut melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia internasional. 2. Pandangan
Universal
Relatif
melihat
persoalan
HAM
sebagai
masalah
universal,namun dalam pelaksanaannya mengenal perkecualian yang didasarkan atas asa-asas hukum internasional. 3. Pandangan Partikularistik Absolut melihat persoalan HAM sebagai masalah intern masing-masing bangsa 4. Pandangan Partikularistik Relatif melihat persoalan HAM disamping sebagai masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa.
4.Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Seseorang dapat menjadi warga Negara apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang atau peraturan lain yang mengatur masalah kewarganegaraan .Dikenal dua asas yang dianut bangsa di dunia yakni asas ius soli status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat dimana ia dilahirkan ,tanpa memandang asal usul,kewarganegaraan orang tua.asas ius sanguinis menetapkan status kewarganegaraan orang tualah yang menentukan kewarganegaraan seseorang,bukan tempat ia dilahirkan .kewarganegaraan
bipatride atau rangkap apabila seorang warga dari suatu Negara menganut asas ius sanguinis melahirkan anak di wilayah Negara yang menganut asas ius soli.aptride terjadi apabila seorang anak dari keluarga yang menjadi warga dari suatu Negara yang menganut asas ius soli dilahirkan di wilayah yang menganut asas ius sanguinis
B. BAB II HAK – HAK POLITIK DAN SIPIL 1.Hak-hak sipil dan politik dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Kesadaran umat manusia untuk memajukan usaha perlindungan HAM mengalami perkembangan pesat sejak berakhirnya perang dunia ke II. Penegasan ini tertuang di dalam pasal 68 piagam PBB yang menyatakan dewan ekonomi dan social mendirikan panitia di bidang ekonomi dan sosial untuk memajukan hak- hak manusia.Memenuhi ketentuan pasal 68 tersebut,pada tahun 1946 telah terbentuk komisi hak-hak manusia beranggotakan 18 orang.setelah dua tahun bekerja,akhirnya komisi menghasilkan deklarasi universal tentang HAM. Deklarasi berisi 30 pasal. Hak- hak sipil dan politik diatur dalam pasal 3 sampai pasal 21. Hak-hak tersebut meliputi : hak atas hidup,kebebasan dan keamanan pribadi,kebebasan dari perbudakan dan perdagangan budak : kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan kejam tak berprikemanusiaan merendahkan martabat atau dikenakan hukuman, hak atas pengakuan dimana-mana sebagai pribadi (person) di hadapan hukum , hak diperlakukan sama dan mendapat perlindungan hukum yang sama , hak mendapat penyelesaian efektif oleh pengadilan dijamin konstitusinya, hak untuk didengar secara adil dan terbuka oleh sebuah mahkamah yang bebas dan tidak memihak.
2. Hak-hak Sipil dan Politik dalam Konvenan Internasional Hak- hak Sipil dan Politik Sejak tanggal 23 Maret 1976 konvenan internasional hak- hak sipil dan politik dan protokol manasuka pada konvenan tersebut telah berlaku bagi 35 negara peserta konvenan dan bagi 10 peserta protokol. Jumlah Negara peserta meningkat menjadi 44 peserta konvenan dan 16 peserta protokol pada tanggal 31 agustus 1977.Dengan bersandarkan
pada prinsip-prinsip
yang dideklarasikan piagam PBB, Negara-negara peserta konvenan internasional hak-hak sipil
dan politik diawali mengakui pentingnya pelindungan hak-hak sebagai berikut: hak atas hidup,hak untuk bebas dari siksaan atau perlakuan kejam,tak berprikemanusiaan atau merendahkan martabat ;hak untuk bebas dari perbudakan , perdagangan budak, kerja paksa, hak atas kebebasab dan keselamatan pribadi (persona) , dan penangkapan, hak untuk bebas bergerak , termasuk meninggalkan atau memasuki negara ; hak untuk sama diperlakukan sama di depan pengadilan ; hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum , hak untuk tidak dicampuri
pribadinya,keluarga,rumah
atau
surat-suratnya,
hak
atas
kebebasan
berpikir,kepercayaann dan beragama, hak atas kebebasan menyatakan pendapat; dan hak untuk berkumpul secara damai.
3. Hak- hak Warga Negara Indonesia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Jaminan hak- hak asasi manusia dalam UUD 1945 bukan hanya tercantum di dalam pasal pasalnya , tetapi juga terdapat di dalam pembukaan dan penjelasannya. Di alinea pertama , ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa . Sebagai konsekuensinya , segala bentuk penjajahan harus dihapuskan , karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Jaminan hak asasi termuat pula dalam rumusan pancasila yang terdapat pada setiap silanya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan jaminan sekaligus bukti bahwa kemerdekaan beragama
seperti ditegaskan dalam pasal 29 ,setiap orang dituntut untuk
menghargai agama yang dianut orang lain agar tercipta keselarasan kehidupan bernegara.Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.Hubungan antarmanusia dalam bernasyarakat dan bernegara diatur agar berlandaskan moralitas secara adil dan beradab.Sila Persatuan Indonesia mengandung ide dasar bahwa rakyat Indonesia meletakkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan dan keselamatan
pribadi.Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan merupakan inti ajaran demokrasi pancasila ,baik dalam arti formal maupun material.Demokrasi yang dikembangkan berintikan nilai-nilai kontemporer,dengan mengedepankan
pengambilan keputusan secara musyawarah , bukan
pada suara mayoritas. Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berkaitan
erat
dengan nilai- nilai kemanusiaan . Sila ini mengandung prinsip- prinsip usaha bersama dalam
mencapai cita- cita masyarakat yang adil dan makmur.Ketentuan di dalam penjelasan UUD 1945 menegaskan implikasi status kewarganegaraan bagi perolehan hak dan kewajiban sebagai warga Negara . Namun demikian perlindungan hak asasi bukan hanya diberikan kepada warga Negara, tetapi meliputi seluruh penduduk, khususnya dalam hal kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, beragama dan memperoleh kesejahteraan.
C. BAB III HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL 1. Hakikat Kedaulatan Negara dalam Masyarakat Internasional Dalam maknanya sebagai kekuasaan yang tertinggi, makna kedaulatan telah diakui sejak Aristoteles dan sarjana hukum romawi. Pengertian ini sampai batas-batas tertentu masih dianut hingga abad menengah dengan memahami kedaulatan sebagai wewenang tertinggi dari suatu kesatuan politik.Makna kedaulatan dalam kontes hubungan antarnegara menjadi semakin penting setelah ditandatangani konferensi Montevideo tahun 1933.Menurut konferensi ini, sebagai subjek hukum internasional , Negara harus memiliki kualifikasi berikut :(1) penduduk yang tetap, (2) wilayah tertentu (3) pemerintah (4) kemampuan mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain. Unsur keempat merupakan unsur yang khusus dalam kaitannya dengan Negara sebagai subjek hukum internasional . Bagi sarjana hukum internasional , unsur ini pula yang menjadi unsur konstitutif yang terpenting.Pandangan ini berbeda dengan konstitutif suatu Negara.Sebagai kekuasaan Negara tertinggi , pengertian kedaulatan mengandung dua pembatasan penting yaitu(1) kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan itu, dan (2) kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu Negara lain mulai.Dalam konteks perlindungan yang terbatas tadi mengandung konsekuensi khusus. Semua Negara sama-sama merdeka dan memiliki derajat yang sama, sehingga masing-masing Negara tidak diwajibkan untuk tunduk pada keputusan Mahkamah Internasional, kecuali jika Negara itu memberitahukan terlebih dahulu persetujuannya untuk mematuhi keputusan itu.
2. Individu Sebagai Subjek Hukum Internasional Pendapat yang menyatakan bahwa Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama masih memiliki pengikut banyak . Sejalan dengan itu tumbuh pula pengakuan bahwa Negara bukan lagi satu-satunya subjek hukum internasional.Pendapat terakhir berkembang pesat sejak
usainya perang dunia II. Disamping Negara,tahta suci,palang merah internasional,organisasi internasional,orang per orang,bahkan pemberontak dan pihak dalam
sengketa diangkat
sebagai subjek hukum internasional.Untuk sebagian besar, hukum internasioanl masih mengatur hubungan antarnegara,dan munculnya individu dan badan
hukum lain sebagai
subjek hukum internasional sebagai suatu pengecualian.Sejalan dengan kecenderungan di atas,pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional mengalami
perkembangan
cukup pesat . kini individu bukan saja dapat mengajukan perkara ke mahkamah internasional , tetapi dapat dianggap langsung bertanggungjawab sebagai individu bagi kejahatan perang dan terhadap perikemanusiaan dan tidak dapat berlindung di balik negaranya.
3.Perjanjian Internasional dan Proses Pembuatannya Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum
tertentu.Termasuk ke
dalam perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh Negara dengan Negara ,antara Negara dengan organisasi internasional,antara organisasi internasional yang satu dengan yang lainnya,danperjanjian yang dibuat antara tahta suci dengan Negaranegara.Jika dilihat dari pihak yang terlibat perjanjian internasional dibedakan atas perjanjian Birateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak,seperti perjanjian antara Republik Indonesia dan Filipina tentang pemberantasan penyeludupan dan pajak laut.Dan perjanjian Multilateral ,adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak. Perjanjian ini biasanya tidak hanya mengatur kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.contoh perjanjian multilateral adalah konvensi Winna tentang hubungan diplomatik. Sedangkan jika dilihat dari sifat yang mengikatnya perjanjian internasional dibedakan atas treaty contract adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk melhirkan akibat-akibat hukum yang hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun law making treaty adalah perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional. Perjanjian internasional dibuat melalui tiga proses berikut: (1) perundingan (2)penandatanganan dan ( 3) pengesahan. Tahap perundingan akan diakhiri dengan penerimaan naskah dan pengesahan bunyi naskah. Dalam praktek perjanjian internasional,peserta biasanya menetapkan ketentuan mengenai jumlah suara yang harus dipenuhi untuk memutuskan apakah naskah perjanjian
diterima atau tidak. Demikian pula menyangkut pengesahan bunyi naskah yang diterima akan dilakukan menurut cara yang disetujui semua pihak . Bila konferensi tidak menentukan cara pengesahan ,maka pengesahan dapat dilakukan dengan
penandatanganan,sementara atau
dengan pembubuhan paraf. Pengesahan naskah perjanjian internasional yang diberikan oleh badan yang berwenang di suatu Negara.
4.Kebiasaan Internasional,Prinsip Hukum Umum,dan Resolusi Majelis Umum PBB dalam rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional a. Kebiasaan Internasional Kebiasaan internasional adalah kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Untuk menjadi sumber hukum, kebiasaan internasional harus memenuhi dua unsure berikut :(1) Terdapat kebiasaan yang bersifat umum,dan (2) Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Contoh hukum internasional yang timbul melalui proses kebiasaan internasional adalah penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, maksudnya sebagai bendera yang member perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan d engan musuh. b. Prinsip Hukum Umum Dimaksudkan dengan prinsip hukum umum adalah asas hukum yang mendasari system hukum modern . sistem hukum modern banyak didasarkan atas asas dan lembaga hukum Negara barat yang sangat dipengaruhi oleh asas dan lembaga hukum romawi. Prinsip hukum umum memberi keleluasaan kepada mahkamah internasional dalam membentuk dan menemukan hukum baru sehingga semakin leluasa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya. c. Keputusan Pengadilan,Pendapat Sarjana,dan Keputusan Organisasi Internasional Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana sebagai sumber hukum tambahan bersifat tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat ,keputusan pengadilan internasional,terutama mahkamah internasional,memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan hukum internasional. d. Keputusan Badan Perlengkapan Organisasi Internasional
Meskipun belum disepakati sebagai sumber hukum internasional,namun keputusan badan perlengkapan organisasi internasional mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam melahirkan kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan antaranggota masyarakat internasional. Keputusan badan tersebut sekurangnya akan berlaku di lingkungan Negara yang menjadi anggota badan tersebut.Resolusi Majelis Umum PBB contoh keputusan akibat yang luas.
BAB IVPERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN HAK ASASI MANUSIA 1.Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagaimana diketahui piagam PBB lahir berdasarkan konferensi San Fransisco yang ditandatangani pada tanggal 26 juni 1945. Dan baru secara resmi dinyatakan berlaku pada tanggal 24 oktober 1945, setelah diratifikasi oleh Negara-negara peserta konferensi tersebut. Yang dimaksud dengan ratifikasi adalah persetujuan dari dewan legislatif,karena setiap perjanjian
internasional
tidak begitu saja berlaku setelah ditandatangani Negara peserta,
tetapi juga membutuhkan persetujuan dari dewan legislatif Negara yang bersangkutan .Pasal 1 (3) dalam piagam ini mencantumkan bahwa salah satu tujuan PBB adalah menggalakkan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi bagi semua orang tanpa membedakan jenis kelamin,ras bahasa atau agama.Ada dua argumen para ahli hukum internasional dalam menyikapi piagam PBB ini,yakni pertama,bahwa pasal 55 dan 56 yang memprasyaratkan menggalakkan dan penghormatan serta ketaatan terhadap HAM hanyalah bersifat anjuran,sebab Deklarasi tidak membuat daftar HAM dan tidak pula adanya lembaga atau mekanisme jaminan pelaksanaan HAM tersebut. Kedua,menyatakan bahwa pasal 56 mengenakan kewajiaban yang jelas pada semua Negara anggota untuk mengambil tindakan positif menuju penghormatan dan ketaatan terhadap HAM .Scott Davidson mengemukakan bahwa status deklarasi dewasa ini adalah sebagai berikut: a. Deklarasi tetap berstatus sebagai resolusi yang tidak mempunyai kekuatan mengikat b. Deklarasi dapat diartikan sebagai tafsiran resmi piagam oleh Majelis Umum PBB c. Deklarasi dipostulatkan sebagai bagian dari prinsip hukum umum yang diakui bangsa beradab d. Deklarasi dipostulatkan telah menjadi bagian hukum kebiasaan internasional
Ius Cogens adalah norma-norma yang harus dipatuhi dan tidak boleh dikurangi contohnya larangan penggunaan kekerasan menurut hukum internasional.
2. Organ-Organ PBB dan Hukum Organ-organ PBB yang lebih banyak berkiprah dalam memperjuangkan HAM diantaranya yang menonjol adalah Majelis Umum,Dewan ECOSOC,CHR,Komisi tentang Status Wanita ,Sekretariat , Dewan Keamanan UNESCO dan ILO. A.Majelis Umum Merupakan organ pleno PBB dan mempunyai kewajiban luas menurut Piagam untuk mempertimbangkan HAM atas inisiatif sendiri dan usulan ketujuh komite utamanya. Kewajiaban utama organ ini,menurut pasal 13 (1)(b) adalah mengadakan studi dan membuat rekomendasi dalam rangka memnbantu merealisasikan HAM bagi setiap orang. B.Dewan ECOSOC Merupakan organ politik PBB yang bertugas membuat rekomendasi untuk menggalakkan penghormatan dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan asasi. C.Komisi HAM (CHR) Adalah suatu badan politik yang berdimrnsi pilitis,yang kepada ECOSOC menyampaikan proposal,rekomendasi dan laporan tentang: 1. Suatu bill of rights ( pernyataan tertulis mengenai hak-hak asasi manusia terpenting) internasional 2. Deklarasi atau konvensi internasional mengenai kebebasan sipil (civil liberties) ,status wanita kebebasan informasi dan hal-hal serupa 3. Perlindungan bagi kaum Minoritas 4. Pencegahan diskriminasi berdasarkan ras,jenis kelamin,bahasa atau agama 5. Hal-hal lain mengenai hak-hak asasi manusia yang tidak dicakup oleh butir – butir 1-4 D.Komisi mengenai status wanita memiliki fungsi ganda :
a. Menyiapkan laporan dan rekomendasi kepada ECOSOC mengenai penggalakan HAM wanita baik hak politik,ekonomi,sipil,sosial,dan pendidikan b. Menyampaikan saran kepada ECOSOC mengenai masalah hak wanita yang menuntut perhatian segera. E.UNESCO Adalah badan khusus PBB yang bermarkas di Paris, mempunyai tujuan untuk menyumbangakan pada perdamaian dan keamanan dengan menggalakkan kolaborasi di antara bangsa – bangsa melalui pendidikan , sains, dan budaya dalam rangka mendorong maju penghormatan universal tentang keadilan, rule of law serta hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang ditegaskan bagi bangsa – bangsa di dunia , tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama .
F.Organisasi buruh internasional ( ILO ) Didirikan tahun 1919 dengan Traktat Versailles , bermarkas di Jewana , Swiss yang perhatian utamanya terletak pada keadilan sosial dan kesejahteraan sosial lewat penggalakkan hak kesejahteraan sosial buruh. Adapun prosedur pengawasan pencapaian tujuan ILO diatur dalam pasal 22 , 24 dan 25 Anggran Dasar I ILO. Sedangkan alat perangkat kelengkapan yang terdapat pada ILO, terdiri dari: a. Konferensi b. Dewan Pengurus c. Sekretariat Jenderal G.Dewan Keamanan Dewan ini diberi hak dan wewenang untuk menentukan mengenai suatu hal atau masalah yang dianggap mengganggu perdamaian,mengancam perdamaian atau suatu tindakan agresif. Dewan ini bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. H.Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang bertugas mengepalai administrasi PBB. Sekretaris jenderal ini dapat meminta perhatian dewan keamanan PBB tentang sesuatu
masalah yang menurut pendapat mereka dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
BAB V HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA YANG SEMAKIN BERSATU 1.Nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Dunia Kontemporer Terdapat dua reaksi yang salah arah dalam memandang kontradiksi antara keseriusan usaha perlindungan hak asasi manusia dengan kondisi nyata penegakan hak- hak a sasi di dunia. Reaksi pertama menyebabkan timbulnya rasa penderitaan yang pasif dan mencari “jalan keluar yang gampang”,sedangkan reaksi kedua menyebabkan timbulnya rasa percaya yang berlebihan dan suatu harapan yang palsu bahwa hak-hak asasi lambat laun akan menang disebabkan oleh nilai intristiknya. Hak asasi merupakan suatu be ntuk dari hukum alami bagi umat manusia, yakni terdapatnya sejumlah aturan yang dapat mendisiplinkan dan menilai tingkah laku kita. Konsep ini disarikan dari berbagai ideologi dan filsafat,ajaran agama dan pandangan dunia,dan terlambang dengan Negara-negara itu dalam suatu kode p rilaku internasional.Dengan demikian,konsep hak asasi tidak lain adalah komitmen bangsa-bangsa di dunia tentang pentingnya penghormatan terhadap sesamanya sebagaimana diisyaratkan berbagai ideology,filsafat,dan agama sebagai perbuatan luhur dan terpuji.
2.Dampak Hak-hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Internasional Hak-hak asasi manusia sebagai konsepsi yang mencakup hak-hak rakyat memiliki pengaruh terhadap masyarakat internasional.Pengaruh tersebut dapat dicermati dalam hal: a.Prinsip Resiprositas Versus Tuntutan-tuntutan Masyarakat Internasional Prinsip resiprositas menekanakn sebuah Negara harus memenuhi kewajibann ya selama pihak lain juga melakukan kewajiban yang sama,sebaliknya bila Negara lain tidak memenuhi kewajibannya,maka tak ada alasan bagi suatu Negara mematuhi kewajibannya.Dalam hal prinsip resiprositas perkembangan yang paling menonjol adalah pergeseran orientasi
kebangsaan menjadi kemanusiaan.Bila kebangsaan sekarang telah digantikan tempatnya oleh keinginan untuk menjaga menusia sebagaimana adanya. b.Rakyat dan Individu sebagai Warga Masyarakat Internasional Rakyat dan individu telah menggeser kedudukan Negara sebagai satu-satunya pusat kekuasaan. Terdapat kecenderungan untuk menempatkan rakyat dan individu sebagai subjek hukum internasional.Namun kedudukannya tidak setara betul dengan Negara berdaulat,sehingga peranannya dalam masyarakat internasional masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan peranan Negara berdaulat . c.Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Orang Asing Perlindungan ham hanya berlaku ketika manusia menjadi warga Negara.Ketika ia memilih menjadi orang asing atau bukan warga Negara maka ia berada di luar perlindungan tadi.Hal ini terjadi karena dua sebab:(1) Sangat sedikit peraturan mengenai hak-hak asasi manusia yang memperoleh kesahihan universal atau yang menjadi hukum biasa,kebanyakan masih tetap sebagai hukum perjanjian.(2) Alasan subjektif,seperti Negara berkembang menganggap hakhak orang asing timbul dari keinginan untuk menjaga warga Negara dari suatu Negara besar ketika berada di luar negerinya,dan karenanya telah mendorong Negara- Negara berkembang untuk menempatkan warga asing sama dengan warga negaranya.Namun secara perlahan hak asasi manusia telah mengubah tujuan peraturan tentang orang asing. 1. Perjanjian internasional tentang hak-hak asasi manusia mengand ung persyaratan mengenai masalah yang secara khusus berkaitan dengan orang asing,terutama sepanjang ada hubungannya dengan kemungkinan mengeluarkan mereka. 2. Peraturan-peraturan yang telah lama berlaku harus ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hak-hak asasi manusia. 3. Kenyataan bahwa gagasan hak-hak asasi manusia telah diterima luasnya dan telah mendorong diterimanya deklarasi tentang hak-hak orang asing dengan suara bulat oleh siding umum PBB tahun 1985. d.Teknik Menciptakan Standar Hukum Internasional
Pengaruh doktrin hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri terhadap hukum internasional bersifat instrumental,bukanlah dalam hal tatanan atau metode pembuatan hukum internasional.Doktrin hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri telah mendorong lahirnya perangkat prinsip dan criteria baru dan me mutuskan pengaruh prinsip dan criteria lama.Pengaruh tadi dapat dapat dilihat pada tiga bidang: a. Munculnya kesadaran bahwa prinsip-prinsip pokok hak – hak asasi manusia tidak ada hubungannya dengan resiprositas. b. Kesadaran masyarakat internasional untuk mengakui nilai-nilai tertentu yang ha rus dimenangkan dari segala bentuk kepentingan nasional mana pun . c. Berkenaan dengan”kematian” perjanjian yang merujuk pada pasal 60 Konvensi Wina tahun 1969. e..Pengawasan Internasional Berkembangnya doktrin hak-hak asasi manusia menjelang berakhirnya perang dunia II telah mendorong munculnya mekanisme pengawasan dengan dua cciri menonjol: (1) Ia dapat digerakkan oleh badan-badan yang lain dari Negara,seperti organisasi buruh,serikat pekerja dan lain-lain dan dapat diaktifkansecara otomatis tanpa suatu permintaan khusus (2) Ia hanya membuktikan kejadian-kejadian pelanggaran yang mungkin terjadi dan menganjurkan Negara yang bersangkutan untuk menghentikan tingkah lakunya yang melanggar peraturan tersebut,tanpa mengeluarkan suatu pengutukan resmi atau mewajibkan suatu ganti rugi. f.Pertanggungjawaban Internasional Doktrin hak-hak asasi manusia telah berpengaruh pula terhadap pertanggungjawaban suatu Negara akibat pelanggaran yang dilakukannya terhadap peraturan internasional.Pengaruh ini tampak dalam dua hal berikut : (a)hak-hak asasi manusia ikut serta dalam mengecilkkan peranan kerugian dalam gagasan (b)hak-hak asasi manusia ikut serta dalam menciptakan suatu kategori pelanggaran khusus dalam hukum internasional. g.Hukum Perang
Peristilahan hukum perang,sebagai seperangkat peraturan dan prinsip yang berusaha mengatur jalannya perang antara dua Negara atau lebih,sebagaimana juga perang saudara atau perang kemerdekaan nasional,dalam besenjata.Pergeseran terminologi ini jelas menggambarkan,perubahan fokus masalah dari aspek legal ke arah aspek kemanusiaan.
BAB VI PERSAMAAN DI DEPAN UNDANG-UNDANG 1.Dimensi Persamaan Istilah persamaan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sama atau serupa.Keadaan mana dapat dilihat dari unsur-unsur yang terdapat padanya.Sebuah benda dikatakan memiliki persamaan dengan benda lain apabila unsur0unsur dari kedua benda tersebut memiliki unsure yang sama.Pemahaman istilah persamaan ini akan lebih mudah dengan cara memahami pula makna yang terkandung dari lawan kata yang bersangkutan,yakni perbedaan dan atau ketidaksesuaian. a.Persamaan secara kodrati dan persamaan secara biologis Secara kodrati sebagai mana yang diungkapkan di atas pada dasarnya setiapa manusia adalah sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta Alam Semesta yang menganugerahkan manusia beberapa hak yang tidak dapat dirampas dari padanya,yakni berupa hak-hak asasi manusia lain halnya bila dilihat secara biologis bahwa tidak dapat diragukan lagi tidak ada persamaan antara manusia yang bersifat biologis. b.Persamaan secara sosial dan ekonomi Adanya persamaan bahwa setiap manusia berhak untuk mendapat kedudukan sosial ekonomi yang sama yang dijamin oleh hukum dan undang-undang . Hal ini dapat kita lihat dari berbagai piagam,maupun konvensi serta beberapa pasal yang berkenaan dengan hak -hak asasi manusia.Beberapa ukuran yang sering dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam
menempatkan seorang dalam kelompok yang lebih tinggi,sedang maupun rendah yaitu: (a) ukuran kekayaan (b)ukuran kekuasaan (c) ukuran kehormatan (d0 ukuran ilmu pengetahuan. c.Persamaan secara hukum dan undang-undang Bahwa setiap manusia secara hukum dan undang-undang mempunyai hak-hak ,kewajibankewajiban dan perlindungan hukum yang sama.Kedudukan yang sama tersebut didasarkan atas kesamaan manusia secara kodrati sebagai makhuluk yang sama-sama diciptakan Tuhan dan diberikan hak-hak dasar kepadanya.
2.Persamaan dalam Perlindungan Undang-undang Adapunn yang dimaksud dengan persamaan dalam perlindungan undang-undang adalah suatu kedudukan di mana setiap manusia mendapat perlakuan sama di depan undang-undang dan hukum.Persamaaan dalam perlindungan undang-undang juga mengandung pengertian bahwa setiap manusia laki-laki maupun perempuan,warga Negara maupun asing,serta dengan tidak memandang agama,suku bangsa warana kulit,dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya adalah sama dapat bertindak sebagai subjek hukum,yakni sebagai pembawa hak atau yang memiliki hak dan kewajiban.
3.Persamaan dalam Hak dan Kewajiban Setiap warga Negara mempunyai kewajiban untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya,dan ia pun berhak untuk mendapatkan hasil yang seimbang dari apa yang telah diperbuat/dilakukannya. Inti dari suatu kewajiban adalah keharusan untuk melakukan,memenuhi atau berbuat terhadap hal-hal yang diberikan kepadanya.Kita wajib membayar pajak berarti kita harus melaksanakan pembayaran tersebut. Sedangkan hak berarti boleh.Jadi hak merupakan sesuatu yang boleh dimiliki oleh manusia atau wewenang yang dimiliki manusia untuk melakukan sesuatu.Ada dua jenis hak,yakni hak yang bersifat ambolut dan hak yang bersifat relatif.Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang merupakan prinsip dasar pelaksanaan hak-hak asasi manusia.macam – macam hak sebagai berikut:
a. Hak atas kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat terdapat dalam undangundang dasar 1945 pasal 28. b. Hak atas pekerjaan dan penghidupkan yang layak dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 27 ayat 2. c. Hak untuk memeluk agama yang diyakini ,dalam UUD 1945 dijamin sebagaimana terdapat pada pasal 29 ayat 2. d. Hak mendapatkan pengajaran dalam UUD 1945 dijamin berdasarkan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2). e. Hak pembelaan Negara dalam UUD 1945 dinyatakan dalam pasal 30.
BAB III PEMBAHASAN/ANALISIS A.Pembahasan Umum Isi Buku Pada buku terbitan universitas terbuka yang ditulis o leh Idrus Affandi dan Karim Suryadi berjudul”Hak Asasi Manusia” berisi 6 bab pembahasan . Di setiap akhir pembahasan tiap bab terdapat soal-soal latihan disertai tugas guna memaksimalkan materi di setiap pembahasan. Bab 1 membahas tentang(1) sejarah perkembangan hak asasi manusia dimana membahas (2)periode-periode hak asasi manusia,(3)pandangan dan praktek pelaksanaan hak asasi manusia yang membahas tentang teori-teori hak kodrati,positivisme,dan teori realisme hukum(4)hak asasi manusia dan warga Negara yang menjelaskan asas ius soli dan ius sanguinis serta kewarganegaraan apatide dan bipatride. Bab 2 membahas tentang(1) hak-hak sipil dan politikseperti hak-hak sipil dan politik dalam konvenan internasional ,lalu (2)hak-hak Negara Indonesia dalam pancasila dan undang undang dasar 1945. Bab3 membahas tentang hak asasi internasional meliputi(1)hakikat kedaulatan Negara dalam masyarakat internasional,(2)individu sebagai subjek hukum internasional,(3)perjanjian dan proses pembuatannya(4)kebiasaan internasional,prinsip hukum umum,dan resolusi majelis umum PBB dalam rangka perlindungan hak asasi manusia internasional.
Bab 4 membahas tentang perserikatan bangsa-bangsa dan ham yang meliputi (1)piagam perserikatan bangsa-bangsa(2)organ-organ PBB dan ham. Bab 5 membahas tentang hak asasi manusia di dunia yang semakin bersatu meliputi (1)nilainilai hak asasi manusia di dunia kontemporer(2) dampak hak-hak manusia terhadap masyarakat internasional. Bab 6 membahas tentang persamaan di depan undang-undang meliputi (1)dimensi persamaan (2)persamaan dalam perlindungan undang-undang(3)persamaan dalam hak dan kewajiban.
B.Kelebihan dan Kekurangan Isi Buku 1. Dilihat Dari Aspek Tampilan Buku Jika dilihat dari aspek berikut,buku karya tulis oleh Idrus Affandi dan Karim Suryadi ini adalah buku “Pendidikan Kewarganegaraan”.Buku ini ditulis bertujuan untuk mendapatkan alat bantu pembelajaran kewarganegaraan sebagai pengembang kepribadian bagi mahasiswa perguruan tinggi.Semua penjelasan dalam buku ini juga sangat lengkap. 2.Dilihat Dari Aspek tata penulisan Banyak di jumpai penulisan bahasa asing yang dibuat garis miring sehingga membantu pembaca,namun huruf dalam buku ini terlalu rapat – rapatdan kecil sehingga saat membaca membutuhkan konsentrasi yang penuh. 3.Dilihat Dari Aspek Isi Buku Secara garis besar buku ini sudah lengkap membahas tentang materi pendidikan kewarganegaraan yaitu HAM itu sendiri.Mulai dari perkembangan Ham sampai persamaan Ham di depan undang-undang.Selain itu di akhir pembahasan tiap bab disuguhkan latihan soal beserta kunci jawaban di akhir guna memantapkan materi yang telah diulas dan memiliki rangkuman di setiap babnya.Buku yang diterbitkan pada januari 2013 ini terdiri dari 6 bab.materi pokok yang dibahas dalam buku ini adalah perkembangan Ham, hak -hak politik dan sipil,Ham dalam internasional , dan persamaan Ham di depan undang-undang.
4.Dilihat Dari Aspek Tata Bahasa Dilihat dari aspek tata bahasa pada buku terbitan universitas terbuka ini juga sangat baku.Jadi tidak banyak hal yang mengganjal dalam memahami isi materinya.Jadi saya simpulkan dari aspek tata bahasa ini bahwa yang digunakan singkat,padat,jelas. Jadi dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan pada buku ini saya dapat menarik keesimpulan bahwasanya buku ini secara keseluruhan lebih banyak keunggulannya dari pada kelemahannya.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Mata kuliah Kewarganegaraan pada perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam melakukan perubahan sikap dan prilaku mahasiswa Indonesia melalui proses pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan.Terutama saat mempelajari lebih dalam tentang Hak Asasi Manusia ,dalam upaya meningkatkan mutu dan pembentukan karakter bangsa yang senantiasa dilakukan peningkatan dan perbaikan materi yang dinamis mengikuti perubahan zaman,materi HAM dalam buku ini sangat cocok untuk pembelajaran kewarganegaraan dimana kita mengetahui bagaimana sejarah perkembangan Ham,pelaksanaan Ham dalam kehidupan,Ham internasional dan persamaan Ham di depan undang-undang bagi setiap orang.a gar kita saling menghargai setiap hak kita masing – masing. B.Rekomendasi Menurut saya buku ini cocok untuk bahan pengejaran dan media pembelajaran antar guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa atau untuk belajar mandiri di kalangan umum. Karena selain buku ini mudah dipahami,buku ini juga membahas secara rinci tentang Hak Asasi Manusia. Buku ini juga tidak sepenuhnya lengkap saran saya jangan berpatok hanya pada buku ini saja sebab sumber-sumber lain juga amatlah penting seperi media masa atau media elektronik (internet).
