Buku Tata Dasar Cetak

XI X 2016, dit diterbitkan rbitkanoleh BPM BPMS-GTM 2016/202   Ta TataDasar Tata RumahTanggaGTM- SMSA XIX

Kata Pengantar Patut kita menaikkan syukur kepada Allah Tritungal yang telah menuntun Gereja Toraja Toraja Mamasa Mamasa dalam dalam menggumuli Revisi Tata Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa. Revisi Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga GTM adalah salah satu mandat Sidang Majelis Sinode Tahunan 2015 di Klasis Salumokanan, yang ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Revisi Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa. Mamasa. Tim Revisi inilah yang bekerja bekerja dengan sepenuh hati melakuka melakukan n revisi Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga GTM, untuk dibahas dan dijadikan dijadikan sebagai sebagai salah satu keputusan keputusan pada Sidang Majelis Majelis Sinode Am XIX di Klasis Mamasa Kota, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat yang berlangsung dari tangga 19-26 Juli 2016, dengan Tema “ Tuhan Mengangkat Kita Dari Samudera Raya” (Mazmur 71:20b) dan Sub Tema “Bersama-sama Memelihara Keutuhan Gereja Toraja Mamasa, Mensukseskan Program Sentralisasi, Menghadirkan Keadilan, Menanggulangi Radikalisme dan Memelihara Lingkungan Hidup”. Melalui pembahasan yang serius dan masukan-masukan dari peserta Sidang Sinode Am ke XIX konsep Revisi Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Gereja Toraja Mamasa diterima sebagai salah satu Keputusan Keputusan Sidang Majelis Sinode Am. Melalui kerja maksimal Tim Tata Dasar dan Tata Rumah Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa Mamasa dapat disempurnakan. disempurnakan. Inilah hasil akhir dari Tim Revisi yang kita sebut Tata Dasar dan Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa. Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa Mamasa adalah salah satu bagian dari sistem penataan penataan organisasi GTM yang menganut menganut sistem Presbyterial Sinodal. Terima kasih disampaikan kepada: 1. Tim Revisi Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa, yaitu : Pnt. Rustam Timbonga, SH, Pnt. Debora Debora Tasik, S.Pd.MH, Pnt. Pelipus Palullungan, S.Sos, Pnt. Robinson, S.Pd, Pdt. Hengky Gunawan,S.Th.M.Min, Pdt.Aleksander Thomas, M.Th, Pdt. Erwin Marrabang, S.Th, Pdt. Debora Tiku Ampulembang, M.Th, Pnt. [1 ]

SMSA XI X 2016, dite diterbitkan rbitkanoleh BPM BPMS-GTM 2016/202   Ta Tata Dasar TataRumahTanggaGTM- SMSA

Aris Arista tarrchus chus Palum lumean, S.P S.Pa ak, Pnt. Pnt. Agu Agust stin inus us Bun Buntu tu Ma Ma’ma ’madik dika, MH, MH, dan Pdt. Demianus, M.Th. 2. Peserta Sidang Majelis Sinode Am ke XIX tahun 2016 yang telah menggumuli dan memberi masukan untuk penyempurnaan Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa. Dengan tersedianya buku Tata Dasar dan Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa, diharapkan semua majelis gereja (Pendeta, Penatua, Syamas dan Pengurus Kategorial) mempelajari, memahami dan menjadikan Tata Dasar dan Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa menjadi Buku ke dua setelah Alkitab sebagai sumber penataan pelayanan Gereja Toraja Mamasa (lingkup Jemaat, Klasis dan Sinode GTM). Tuhan Yesus memberkati buku Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga ini agar berguna dalam pelayanan GTM demi kemuliaan Allah Tritunggal, Amin Mamasa Minggu Kedua Agustus Menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Badan Pekerja Majelis Sinode GTM Periode 2016-2021

Pdt. Hengky Gunawan, S.Th. M.Min Ketua Umum

[2 ]

Pdt. Yusuf Arta, M.Th Sekretaris Umum


Aris Arista tarrchus chus Palum lumean, S.P S.Pa ak, Pnt. Pnt. Agu Agust stin inus us Bun Buntu tu Ma Ma’ma ’madik dika, MH, MH, dan Pdt. Demianus, M.Th. 2. Peserta Sidang Majelis Sinode Am ke XIX tahun 2016 yang telah menggumuli dan memberi masukan untuk penyempurnaan Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa. Dengan tersedianya buku Tata Dasar dan Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa, diharapkan semua majelis gereja (Pendeta, Penatua, Syamas dan Pengurus Kategorial) mempelajari, memahami dan menjadikan Tata Dasar dan Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa menjadi Buku ke dua setelah Alkitab sebagai sumber penataan pelayanan Gereja Toraja Mamasa (lingkup Jemaat, Klasis dan Sinode GTM). Tuhan Yesus memberkati buku Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga ini agar berguna dalam pelayanan GTM demi kemuliaan Allah Tritunggal, Amin Mamasa Minggu Kedua Agustus Menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Badan Pekerja Majelis Sinode GTM Periode 2016-2021

Pdt. Hengky Gunawan, S.Th. M.Min Ketua Umum

[2 ]

Pdt. Yusuf Arta, M.Th Sekretaris Umum


LAMPIRAN KEPUTUSAN SIDANG MAJELIS SINODE AM XIX GEREJA TORAJA MAMASA NOMOR: 08/KEP/SMSA-XIX/GTM/2016 08/KEP/SMSA-XIX/GTM/2016 TENTANG TATA DASAR DAN TATA RUMAH TANGGA GTM

PEMBUKAAN Gereja adalah ciptaan Allah Tritunggal dalam rangka mewujudkan kehendak-Nya sebagaimana telah dinyatakan secara sempurna melalui Yesus Kristus. Sebagai ciptaan Allah Tritunggal, gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang dipanggil dari segala suku, bangsa, kaum dan bahasa (Luk. 24:47, Why. 7:9; Ef. 2:1120; I Pet.2:9-10.) dengan karunia yang berbeda-beda dan telah menyatakan kesiapan untuk turut mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah di dunia dan bagi dunia (Ibr. 2:4) . Gereja dipanggil dan diutus oleh Allah menjadi kesaksian bahwa Kerajaan Allah telah berlaku, untuk mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Alla Al lah h dan dan menya nyatak takan kemura urahan han Al Alla lah h kepada uma umat manusia usia se serrta seluruh ciptaan untuk memuji dan memuliakan Allah. Dalam arak-arakan bersama dengan segala orang percaya memenuhi panggilan Allah, Tuhan memanggil dan memberi karuniakarunia khusus kepada hamba-Nya untuk memperlengkapi umat Allah dalam mewujudkan misi Allah (Yoh. 17:21, Ef. 4:11-12). Salah satu wujud gereja sebagai ciptaan Allah Tritunggal adalah terbentuknya persekutuan-persekutuan orang percaya setempat di wilayah Toraja Mamasa yang merupakan “buah karya” Roh Kudus melalui orang-orang percaya dalam wadah Indishe Kerk dan CGK melalui ZCGK ( Zending van Christelijke Gereformeerde Kerken) yang telah melakukan penginjilan di wilayah Toraja Mamasa. Kemudian pada tanggal 7 Juni 1947, orang-orang percaya di wilayah Toraja Mamasa dan sekitarnya [3 ]

 Tata Dasar TataRumahTanggaGTM- SMSA XI X 2016, diterbitkanoleh BPMS-GTM 2016/202 

mempersekutukan diri dalam satu wadah yang disebut Gereja Toraja Mamasa yang berpusat di Mamasa untuk mengemban misi Allah sampai ke ujung bumi. Dalam rangka penataan pelayanan, Gereja Toraja Mamasa memperlengkapi diri dengan jabatan gerejawi berdasarkan karuniakarunia khusus serta menerapkan sistem pemerintahan gereja Presbiterial- Sinodal. Demi kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas panggilan sebagai gereja, maka berdasarkan Alkitab dan Pengakuan Iman disusunlah Tata Dasar, Tata Rumah Tangga dan Tata Laksana Gereja Toraja Mamasa. TATA DASAR GEREJA TORAJA MAMASA BAB I HAKIKAT DAN WUJUD Pasal 1 (1) Hakikat Gereja Toraja Mamasa adalah bahagian dari Gereja Kristen yang Kudus, Am, dan Rasuli yang dibentuk atas kehendak Allah. (2) Wujud Gereja Toraja Mamasa adalah persekutuan yang kelihatan berupa Jemaat, Klasis dan Sinode. BAB II NAMA, WAKTU, LAMBANG, MARS, DAN TUJUAN Pasal 2 Nama, Waktu, Lambang dan Mars (1) Nama, adalah Gereja Toraja Mamasa yang disingkat GTM; (2) Gereja Toraja Mamasa (GTM) melembaga sebagai sebuah lembaga keagamaan dan diakui sebagai badan hukum yang ditetapkan dalam Sinode I di Minake pada tanggal 7 Juni 1947, dengan batas waktu yang tidak ditentukan;

[4 ]

 TataDasar Tata RumahTanggaGTM- SMSA XIX 2016, diterbitkanoleh BPMS-GTM 2016/202 

(3) Lambang Gereja Toraja Mamasa adalah Alkitab terbuka yang di dalamnya tertulis Λ-Ω, dilingkari sebuah bingkai dengan tulisan Gereja Toraja Mamasa dan tanda salib. (4) Mars Gereja Toraja Mamasa adalah lagu ”Mars Gereja Toraja Mamasa”. Pasal 3 TUJUAN Gereja Toraja Mamasa bertujuan untuk berperan serta dalam mewujudkan kehendak dan karya penyelamatan Allah di dalam dunia. BAB III PENGAKUAN IMAN DAN DASAR AJARAN Pasal 4 (1) Gereja Toraja Mamasa mengaku dan percaya pada Allah Tritunggal, yaitu: Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur dan Pembaharu. (2) Pengakuan iman dan ajaran Gereja Toraja Mamasa berdasarkan Firman Allah sesuai kesaksian Alkitab, yaitu: Perjanjian Lama (PL) dan Perjanjian Baru (PB). (3) Sebagai penjabaran pengakuan iman dan dasar ajaran tersebut, Gereja Toraja Mamasa berpegang pada Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Nicea Constantinopel, Pengakuan Atanasius dan Pemahaman Bersama Iman Kristen Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. (4) Untuk menerapkan pengakuan iman dan dasar ajaran dalam kehidupan bergereja berdasarkan Alkitab, disusunlah pengajaran Gereja Toraja Mamasa dengan menggunakan dokumen-dokumen tertulis yang sesuai dengan ajaran Calvinis. BAB IV PANGGILAN Pasal 5 (1) Sebagai bagian dari Gereja Kudus, Am dan Rasuli yang diciptakan demi misi Allah di bumi, maka GTM mengemban tugas Tri Panggilan

[5 ]


Gereja: bersaksi, bersekutu dan melayani yang diwujudkan sebagai berikut: a. Memperlengkapi dan menggerakkan warganya menjadi umat yang berbakti bagi Allah dalam persekutuan dengan Kristus (Mat 18:20, Ef 4 : 3-6). b. Memperlengkapi dan menggerakkan warganya menjadi kawan sekerja Allah demi merangkul segala bangsa melakukan apa yang dikehendaki Allah (Mat. 28:19-20) sehingga menjadi manusia baru yang layak bagi kehendak dan rencana Allah. c. Memperlengkapi dan menggerakkan warganya menjadi umat Allah yang hidupnya menghadirkan damai sejahtera bagi segala makhluk (Mrk 16:15) dan mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah dengan mengupayakan terwujudnya kesejahteraan hidup umat manusia, perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan. d. Memprakarsai terwujudnya masyarakat yang adil, damai sejahtera, dan berkeadaban bersama-sama dengan semua pihak. (2) Tugas panggilan seperti tersebut pada ayat 1 (a, b, c dan d) dijabarkan dalam Tata Rumah Tangga BAB V KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN (1) (2)

(3)

(4)

Pasal 6.A Secara kelembagaan, Gereja Toraja Mamasa adalah sebuah sinode yang terdiri atas Klasis dan Jemaat. Pada semua lingkup ditetapkan Majelis Pertimbangan, Badan Pengawas Perbendaharaan, Badan Pekerja Majelis dan Pengurus Kategorial. Dalam melaksanakan fungsi kelembagaan, Gereja Toraja Mamasa memiliki organisasi kategorial yang terintegrasi di semua lingkup kelembagaan. Ketua organisasi kategorial pada semua lingkup menjadi anggota Badan Pekerja Majelis. Organisasi kategorial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), yaitu: Persekutuan Anak dan Remaja (PAR), Persekutuan Perempuan

[6 ]


(5)

(1)

(2)

(3)

Gereja Toraja Mamasa (PPr GTM), Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Mamasa (PP GTM) dan Persekutuan Kaum Bapak (PKB GTM). Dalam menata kelembagaan dan kepemimpinannya, organisasi kategorial mengacu kepada Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa yang dijabarkan dalam bentuk pedoman pelayanan. Pasal 6.B Pejabat yang mempunyai kewenangan bertindak keluar dan ke dalam mewakili GTM adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum Sinode GTM. Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut, ketua umum dan sekretaris umum dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Ketua dan Sekretaris BPMK atau Ketua dan Sekretaris BPMJ atau kepada pihak lain berdasarkan kuasa yang sah. Untuk memberi pertimbangan dan untuk mengawasi perbendaharaan pada setiap lingkup, dibentuk Majelis Pertimbangan disingkat MP dan Badan Pengawas Perbendaharaan disingkat BPP. BAB VI JABATAN GEREJAWI

Pasal 7 (1) Jabatan gerejawi adalah fungsi berdasarkan karunia khusus dari Yesus Kristus Kepala Gereja, melalui Roh Kudus yang menuntun dan memperlengkapi umat Allah menjadi pelaku misi Allah (Ef. 4:11) sebagai perwujudan pemerintahan Kristus atas Gereja-Nya (Ef. 4:15; Kol. 1:18; Wah. 7:17). (2) Sesuai kebutuhan pelayanan dalam Gereja Toraja Mamasa, maka ditetapkan 3 jenis jabatan Gerejawi, yakni: pendeta, penatua dan syamas. (3) Uraian tentang penetapan dan fungsi masing-masing jabatan dijabarkan dalam Tata Rumah Tangga.

[7 ]


BAB VII JENIS DAN SISTEM KEANGGOTAAN Pasal 8 JENIS KEANGGOTAAN

(1) Anggota calon baptis. (2) Anggota baptis. (3) Anggota sidi. (4) Anggota simpatisan. Pasal 9 SISTEM KEANGGOTAAN (1) Keanggotaan Gereja Toraja Mamasa menganut sistem terbuka. (2) Syarat-syarat keanggotaan Gereja Toraja Mamasa diatur dalam Tata Rumah Tangga. BAB VIII KEPEMIMPINAN Pasal 10 (1) Kepemimpinan Gereja Toraja Mamasa diemban oleh majelis dalam semua lingkup Sinode, Klasis dan Jemaat. (2) Dalam menjalankan fungsi dan tugas kepemimpinan maka dibentuklah Badan Pekerja Majelis di semua lingkup pelayanan Sinode, Klasis dan Jemaat, yang terdiri dari: a. Pada lingkup Sinode terdiri atas Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS, dan Pengurus Kategorial, yaitu: PPr GTM, PP GTM dan PKB GTM. b. Pada lingkup Klasis terdiri Badan Pekerja Majelis Klasis disingkat BPMK dan Pengurus Kategorial, yaitu: PPr GTM, PP GTM dan PKB GTM. c. Pada lingkup Jemaat terdiri atas Badan Pekerja Majelis Jemaat disingkat BPMJ dan Pengurus Kategorial, yaitu: PPr GTM, PP GTM dan PKB GTM.

[8 ]


BAB IX PERBENDAHARAAN DAN PEMBIAYAAN Pasal 11 (1) Perbendaharaan Gereja Toraja Mamasa adalah seluruh bentuk kekayaan yang menjadi milik persekutuan serta badan-badan kelembagaan Gereja Toraja Mamasa. (2) Pembiayaan Gereja Toraja Mamasa bersumber dari persembahan dan usaha–usaha yang sah dan tidak mengikat. (3) Penjabaran perbendaharaan serta pengelolaan pembiayaan Gereja Toraja Mamasa diatur dalam Tata Rumah Tangga dan Tata laksana Perbendaharaan. BAB X VISITASI DAN VERIFIKASI Pasal 12 (1) Visitasi adalah kunjungan kelembagaan ke jemaat- jemaat. (2) Verifikasi adalah kunjungan BPMK ke jemaat-jemaat dalam rangka supervisi administrasi dan penyelenggaraan pelayanan di masingmasing jemaat. BAB XI ATURAN PERUBAHAN Pasal 13 PERUBAHAN (1) Perubahan Tata Dasar ini dapat diusulkan: a. 2/3 Anggota Majelis Sinode. b. BPMS GTM. (2) Perubahan Tata Dasar hanya dapat dilakukan jika: a.Persidangan dihadiri 2/3 anggota Majelis Sinode. b. Keputusan dapat diambil jika disetujui setengah tambah satu anggota Majelis Sinode yang hadir. BAB XII

[9 ]


KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 (1) Tata Dasar berlaku sejak ditetapkan. (2) Dengan berlakunya Tata Dasar ini, maka Peraturan Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Dasar ini akan diatur dalam Tata Rumah Tangga dan Tata Laksana. PENJELASAN PEMBUKAAN

Pembukaan berisikan rangkuman pemahaman dasar tentang hakikat, wujud dan panggilan Gereja sebagai konsep dasar eklesiologi yang melandasi keberadaan Gereja secara umum dan GTM secara khusus. Pendekatan teologis diarahkan pada Trinitaris, berarti tidak hanya fokus pada karya penyelamatan Allah tetapi kehendak dan rencana Allah yang utuh dan menyeluruh. Keberadaan Gereja dipahami dalam kerangka kehendak dan rencana Allah yang menyeluruh tersebut, walaupun puncak karya penyelamatan ada dalam Yesus Kristus. Yang dimaksud kehendak-Nya ialah Allah mempunyai kuasa yang luar biasa dan rencana yang baik untuk manusia dan alam semesta. ZCGK adalah singkatan dari Zending Van Christelijke Gerefoormeerde Kerken merupakan badan zending CGK. CGK adalah singkatan Christelijke Gerefoormeerde Kerken. Sebelum ZCGK melakukan pekabaran injil di Mamasa dan sekitarnya dilakukan Indishe Kerk atau GPI Gereja Protestan Indonesia. GPI melakukan PI di Mamasa tahun 1913 sampai 1928 dan dilanjutkan oleh ZCGK mulai 1928. Presbyterial-Synodal adalah sistem pemerintahan gereja. GTM dalam melaksanakan tugas panggilannya menganut sistem Presbiterial Sinodal yang merupakan penggabungkan dari sistem presbiterial dan sinodal. Presbiterial berasal dari kata presbyter (Yunani), atau zaqen (Ibrani) yang berarti Pinisepuh (Jawa), Sesepuh (Sunda), Ketua (Indonesia). Sistem Presbiterial, di mana gereja dipimpin oleh para presbiter (Penatua). [10]


Keputusan tertinggi ada pada persidangan presbiter (Majelis Jemaat). Sistem Sinodal, kata sinodal berasal dari kata Yunani sunhodos. Akar katanya terdapat dalam Alkitab, yaitu sunodeuo (Kis. 9:7) dan sunodia (Luk. 2:44) yang berarti seperjalanan. Sinode berarti berjalan bersama, seperjalanan, berpikir bersama, bertindak bersama. Sistim Presbiterial di mana gereja dipimpin oleh persidangan para pejabat gerejawi yang disebut sinode. Persidangan sinode ini merupakan instansi tertinggi yang keputusannya harus dilaksanakan oleh jemaat-jemaat yang tergabung dalam sinode tersebut. Ciri dari sistem Presbiterial-Sinodal adalah: 1. Gereja dipimpin oleh pejabat-pejabat gerejawi; yang secara kolektif disebut Majelis Jemaat. Pejabat-pejabat gerejawi ini bukanlah wakil-wakil dari jemaat melainkan orang yang memegang jabatan itu atas nama Tuhan Yesus Kristus dan berhadapan dengan jemaat. Setiap anggota Majelis Jemaat mempunyai kedudukan yang sama; tidak ada seorang pun yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Masingmasing mempunyai tugasnya sendiri. 2. Ciri utama dari sistem ini ialah kepenuhan dalam kesatuan. Tiap-tiap jemaat yang dipimpin oleh Majelis Jemaat mempunyai kemandirian penuh; tetapi pada saat yang sama tiap-tiap jemaat yang ada berada dalam kesatuan dengan jemaat-jemaat lain dalam satu sinode sebagai wujud nyata berjalan bersama para presbiter dalam memimpin gereja yang Tuhan percayakan kepada mereka. Hal ini mempunyai implikasi positif sebagai berikut: Jemaat mempunyai otonomi (kemandirian penuh) tetapi terbatas; yang membatasinya ialah Sinode. Sebaliknya Sinode mempunyai kekuasaan tetapi terbatas; yang membatasinya ialah jemaat-jemaat. Dalam sistem Presbiterial-Sinodal semua keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama bukan berdasarkan wewenang yang ada pada salah satu pihak. 3. Dalam sistem ini terdapat dua garis timbal balik antara Jemaat-KlasisSinode Am; tetapi juga antara Sinode Am-Klasis-Jemaat. Hubungan yang ada bukanlah yang bersifat hierarkies (dari atas ke bawah) [11]


melainkan lebih bersifat mengarah kepada kesatuan sebagai keluarga besar. Kekuasaan tertinggi ada pada persidangan-persidangan pejabat gerejawi, baik di tingkat jemaat, klasis dan sinode am. Persidangan yang satu tidak boleh menguasai/memerintah persidangan yang lain; 4. Sebagaimana pejabat gerejawi yang satu tidak boleh menguasai/memerintah pejabat gerejawi yang lain Dengan demikian sistem ini mengharuskan banyaknya terjadi dialog dan komunikasi yang intensif antara pengambil keputusan. Yang dimaksud Tata Laksana adalah penjabaran dari Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga yang berisi petunjuk pelaksaanaan dan teknis.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1.

2.

3. 4. 5. 6.

BAB I Pasal 1 Sebagai bagian dari Gereja yang hakikatnya satu yaitu persekutuan orang percaya pada segala abad dan tempat, maka dengan sendirinya Gereja Toraja Mamasa juga hakikatnya adalah satu persekutuan. Karena kondisi lingkungan dan demi memudahkan koordinasi pelayanannya, maka GTM yang satu itu diwujudkan dalam bentuk jemaat, klasis dan sinode. Jemaat adalah persekutuan warga gereja di satu tempat sebagai wujud gereja yang kelihatan. Klasis adalah persekutuan orang percaya melalui jemaat-jemaat yang berdekatan pada satu wilayah tertentu. Sinode adalah persekutuan orang percaya melalui jemaat-jemaat dan klasis-klasis se-Gereja Toraja Mamasa. Dalam pemahaman seperti ini maka keberadaan setiap Jemaat dan Klasis harus mencerminkan kebersamaan dalam kesatuan yang menyeluruh, walaupun diberi kewenangan mengimplementasikan dirinya sesuai kondisi lingkungan masing-masing.

[12]


BAB II Pasal 2

1. Tentang Nama jelas. 2. Jauh sebelum 7 Juni 1947 telah ada Jemaat-jemaat tapi masih dalam status daerah penginjilan. Sejak 7 Juni 1947 diadakan satu musyawarah bersama dan sepakat membentuk diri dalam satu kesatuan yang disebut Sinode. Pembentukan diri dalam satu Sinode adalah sebuah proses peralihan dari status daerah Penginjilan menjadi Gereja yang sudah siap mengemban tanggung jawab pelayanan sendiri. Selanjutnya, agar memiliki status hukum yang jelas dalam Negara, maka melalui Departemen Agama RI GTM terdaftar sebagai salah satu Lembaga Agama di Indonesia, dan melalui Departemen Dalam Negeri RI menjadi Lembaga yang punya Hak Milik. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI No. 27 Tahun 1972, No. 140 Tahun 1988 dan Hak Milik berdasarkan SK. Mendagri No. 305 Tahun 1987, yang berpusat di Mamasa untuk jangka waktu yang tak terbatas. 3. Tentang Lambang, sebenarnya merupakan penyempurnaan dari apa yang selama ini telah digunakan sebagai stempel resmi Gereja Toraja Mamasa. 4. Tanda 2 (dua) salib adalah merupakan satu kesatuan dan hanya diperuntukkan untuk keseimbangan dan tidak bermakna ada 2 (dua) buah tanda salib yang masing-masing punya makna. 5. Mars GTM ditetapkan di Sidang Majelis Sinode Am XIX Gereja Toraja Mamasa, di Mamasa, tanggal 24 Juli 2016. Mars yang dimaksud adalah lagu “Mars Gereja Toraja Mamasa” ciptaan Pdt. Deppatola Pawa, S. Th., MM. Pasal 3- Cukup jelas BAB III Pasal 4 1. Karena sampai saat ini belum ada rumusan khusus tentang Pengakuan Iman dan Pengajaran GTM, maka sebagai patokan dasar, [13]


dirumuskanlah inti pengakuan yang didasarkan atas Firman Allah dalam Alkitab. 2. Sebelum Pengakuan Iman GTM dirumuskan, maka penjabaran Pengakuan Iman dalam praktek hidup bergereja, GTM mengacu pada Pengakuan yang diterima secara umum Gereja-gereja se Dunia, pengakuan yang diterima oleh Gereja-gereja Reform se-dunia, dan pemahaman iman yang diterima oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. 3. Untuk merumuskan pengajaran berdasarkan Alkitab dan Pengakuan Iman, GTM menggunakan warisan teologi Calvinis. Warisan teologi Calvin yang dimaksudkan adalah: a. Doktrin kedaulatan, kasih dan kemuliaan Allah b. Penekanan pada sentralitas pemberitaan Firman dan pelayanan Sakramen c. Gereja tertata dalam presbiterial-sinodal dan jabatan gereja d.Penerapan disiplin (siasat) gereja e. Hubungan gereja dan negara adalah setara dalam kemitraan f. Gereja mengedepankan diakonia dengan pemahaman: “Air mata orang miskin adalah juga air mata Allah; dalam luka-luka kemiskinan manusia, Allah turut terluka; pengungsi adalah sesama manusia yang wajib dikasihi seperti diri sendiri.” g. Kemuliaan hanya bagi Allah (Soli Deo Gloria) (Bdk. Luk. 2:14). BAB IV Pasal 5 1. Sebagai Lembaga Gereja, GTM memahami Panggilannya yang bersisi ganda, yaitu: a. Ke dalam, berarti memperlengkapi dan memberdayakan warganya untuk menjadi pelaku misi Allah. b. Ke luar, berarti memprakarsai upaya perwujudan damai sejahtera sesuai kehendak Allah di muka bumi. 2. Keberadaan Gereja sangat tergantung pada penghayatan mengenai hakikat, wujud dan panggilannya yang terkandung dalam pengakuan

[14]


iman dan pengajaran yang dipegang teguh. Itu berarti bahwa hal menyangkut pendalaman pemahaman Pengakuan Iman dan pengajaran merupakan kebutuhan hakiki dalam kehidupan bergereja. Oleh karena itu, fungsi pelaksana pengajaran Gereja sangat penting. BAB V Pasal 6.A Tugas dari alat-alat kelengkapan kelembagaan GTM seperti MPS dan BPPS pada lingkup Sinode, Klasis dan Jemaat adalah sebagai berikut: 1. Tugas Majelis Pertimbangan (MP) adalah: a. Memberikan masukan dan pertimbangan, diminta atau tidak, kepada Badan Pekerja Majelis, Badan Pengawas Perbendaharaan dan Pegurus Kategorial pada lingkupnya masing-masing. b. Menjadi penasihat dalam persidangan gerejawi pada lingkupnya masing-masing.

2. Tugas-tugas Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP): a. Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode (BPPS) melakukan: a.1. pengawasan, pengendalian, pemeriksaan dan pembinaan atas seluruh kekayaan gereja pada lingkup sinode; a.2. pengawasan, pengendalian, pemeriksaan dan pembinaan atas kekayaan organisasi kategorial pada lingkup sinode; a.3. pembinaan mengenai pengelolaan keuangan kepada Bendahara Klasis dan BPP Klasis. b. Badan Pengawas Perbendaharaan Klasis (BPPK) melakukan: b.1. pengawasan, pengendalian, pemeriksaan dan pembinaan atas seluruh kekayaan gereja pada lingkup klasis; b.2. pengawasan, pengendalian, pemeriksaan dan pembinaan atas kekayaan organisasi kategorial pada lingkup klasis; b.3. pembinaan mengenai pengelolaan keuangan kepada Bendahara Jemaat dan BPP Jemaat. c. Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) melakukan: [15]


c.1. pengawasan dan pemeriksaan atas seluruh kekayaan gereja pada lingkup jemaat; c.2. pengawasan, pengendalian, pemeriksaan atas kekayaan organisasi kategorial pada lingkup jemaat.

3. Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah semua organisasi kategorial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan lembaga GTM di semua lingkup. Karena ketua organisasi kategorial dilantik dalam ibadah dan persidangan gerejawi sehingga memiliki kewibawaan gerejawi untuk menjadi bagian dari Badan Pekerja Majelis pada semua lingkup. 4. Yang dimaksud dengan kekayaan gereja pada lingkup masing-masing termasuk dana-dana yang dikelola oleh kepanitiaan-kepanitiaan. Pasal 6.A

Yang dimaksud dengan: a. Persekutuan Anak dan Remaja (PAR GTM) adalah wadah pelayanan khusus bagi warga gereja kategori anak dan remaja. Karena anak dan remaja tidak bisa mengorganisir dirinya sendiri sehingga PAR GTM ditangani oleh Bidang PWG di semua lingkup. b. Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa (PPr GTM) adalah wadah pelayanan khusus bagi warga gereja kategori perempuan. c. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Mamasa (PP GTM) adalah wadah pelayanan khusus bagi warga gereja kategori pemuda. d. Persekutuan Kaum Bapak (PKB GTM) adalah wadah pelayanan khusus bagi warga gereja kategori kaum bapak. BAB VI Pasal 7- Cukup jelas

[16]


BAB VII Pasal 8

Yang dimaksud dengan anggota simpatisan adalah anggota gereja yang terdaftar secara aktif dalam satu jemaat tertentu, namun simpati dan aktif dalam seluruh kegiatan dalam satu jemaat GTM sehingga mendapat pelayanan dari Majelis Jemaat GTM atas permintaan yang bersangkutan namun tidak didaftarkan sebagai anggota tetap GTM. Pasal 9- Cukup jelas BAB VIII Pasal 10- Cukup jelas BAB IX Pasal 11- Cukup jelas BAB X Pasal 12- Cukup jelas BAB XI Pasal 13- Cukup jelas BAB XII Pasal 14- Cukup jelas

[17]


TATA RUMAH TANGGA GEREJA TORAJA MAMASA BAB I MAKNA LAMBANG Pasal 1 (1) Alkitab terbuka yang di dalamnya tertulis Λ –Ω mengartikan bahwa Gereja Toraja Mamasa mendasarkan diri dan pelayanannya atas Firman Allah yang bersifat utuh dan menyeluruh dalam Perjanjian Lama (PL) dan Perjanjian Baru (PB). (2) Di dalam bingkai terdapat tulisan Gereja Toraja Mamasa dan tanda salib menyatakan bahwa dalam rangka penerapan misinya, Gereja Toraja Mamasa selalu menempatkan diri dan seluruh aktivitasnya dalam bingkai kasih Allah bagi dunia dan manusia. BAB II PENYELENGGARAAN TUGAS PANGGILAN Pasal 2 KEBAKTIAN (1) Kebaktian Gereja Toraja Mamasa dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: a. Kebaktian jemaat, adalah kebaktian sebagai penyelenggaraan persekutuan yang direncanakan dan diatur oleh jemaat. b. Kebaktian keluarga adalah kebaktian yang dilakukan secara spontan oleh anggota jemaat atas dorongan kesadaran pribadi. c. Kebaktian persekutuan kategorial adalah kebaktian yang dilakukan di masing-masing organisasi kategorial. (2) Kebaktian jemaat dibagi atas 5 jenis yakni : a. Kebaktian hari Minggu b. Kebaktian hari raya gerejawi.

[18]


c. Kebaktian anak dan remaja. d.Kebaktian rumah tangga e. Kebaktian khusus yaitu kebaktian yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan khusus yang tidak sempat dirangkaikan dengan kebaktian Minggu, hari raya gerejawi dan rumah tangga, seperti: e.1. Kebaktian dalam rangka pelayanan Sakramen dan Peneguhan. e.2. Kebaktian pentahbisan gereja e.3.Kebaktian peletakan batu pertama gereja e.4.Kebaktian pendewasaan/peresmian jemaat. e.5 .Kebaktian pengurapan pendeta dan emiritasi pendeta. e.6. Kebaktian pengucapan syukur. e.7. Kebaktian dalam rangka persidangan gerejawi. e.8. Kebaktian dalam rangka hari raya khusus gerejawi, antara lain: hari Ulang Tahun GTM (7 Juni), hari Reformasi (31 Oktober) dan hari Ulang Tahun Jemaat. e.9. Kebaktian penguburan/penghiburan. e.10. Kebaktian dalam rangka pembinaan warga secara umum maupun kategorial. e.11.Kebaktian dalam rangka kegiatan oikumenis. (3) Kebaktian Minggu dan rumah tangga, bersifat rutin menggunakan liturgi tetap. (4) Kebaktian khusus bersifat insidentil, sehingga menggunakan liturgi sesuai kebutuhan. (5) Nyanyian dalam kebaktian menggunakan buku-buku nyanyian terbitan Yamuger, seperti: Mazmur & Nyanyian Rohani , MazmurKidung Jemaat , Kidung Jemaat (KJ), Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ), Nyanyikanlah Kidung Baru (NKB). (6) Pelayan yang memimpin kebaktian Jemaat di tetapkan oleh Majelis Jemaat (7) Pemahaman tentang hakikat kebaktian dan petunjuk pelaksanaannya dirumuskan dalam liturgi dan formulir. (8) Pelaksanaan kebaktian keluarga dilaksanakan sesuai kebutuhan. [19]


(9) Pelaksanaan dilaksanakan organisasi.

kebaktian persekutuan organisasi kategorial sesuai dengan jadwal yang ditetapkan masing

Pasal 3 HARI RAYA GEREJAWI (1) Hari raya gerejawi adalah hari peringatan terhadap peristiwa karya penyelamatan Allah dalam Kristus. (2) Hari raya gerejawi tersebut adalah: a. Adven dan Natal a.1. 4 (Empat) Minggu, persiapan menyongsong Natal adalah Minggu Adven. a.2. Tanggal 25 Desember adalah peringatan kelahiran Yesus Kristus. a.3. Tanggal 26 Desember sampai dengan hari-hari sebelum Epifania adalah syukuran perayaan Natal b. Minggu Sengsara dan Paskah b.1. 7(Tujuh) Minggu sebelum Paskah adalah Minggu Sengsara. b.2. Jumat Agung adalah memperingati Kematian Yesus. b.3. Minggu Kebangkitan sebagai pusat perayaan Paskah. b.4. 6 (Enam) Minggu sesudah Kebangkitan sebagai pengucapan syukur Paskah. c. Kenaikan Yesus Kristus ke Sorga, memperingati pemuliaan-Nya. d. Hari raya Pentakosta adalah 50 hari sesudah Kebangkitan memperingati hari keturunan Roh Kudus sebagai hari lahirnya Gereja. (3) Pelaksanaan perayaan hari raya gerejawi, dapat disertai dengan berbagai kegiatan perayaan yang sesuai dengan makna masingmasing hari raya tersebut. Pasal 4 HARI RAYA KHUSUS GEREJAWI Hari raya khusus gerejawi adalah hari raya berdasarkan kesepakatan secara oikumenis untuk memperingati:

[20]


(1) Tahun Baru dirayakan setiap tanggal 1 Januari. (2) Hari Reformasi dirayakan setiap 31 Oktober (3) Hari-hari khusus yang dirayakan berdasarkan kesepakatan oikumenis se Indonesia, se Asia dan se Dunia. (4) Hari-hari khusus yang dirayakan berdasarkan ketetapan dalam lingkup GTM. (5) Akhir Tahun dirayakan setiap 31 Desember. Pasal 5 PENGGEMBALAAN (1) Penggembalaan adalah pelayanan terhadap warga dalam bentuk dorongan, bimbingan dan arahan agar warga diperlengkapi dan dikuatkan dalam memenuhi panggilannya. (2) Penggembalaan dilaksanakan dalam 2 cara yakni: a. Secara rutin dan terencana. b. Secara spontan sesuai kebutuhan (3) Penggembalaan dilakukan kepada warga secara pribadi, kepada satu rumah tangga, kepada satu kelompok, kepada satu kategori, atau kepada warga secara umum. Pasal 6 SAKRAMEN BAPTISAN KUDUS DAN PERJAMUAN KUDUS (1) Baptisan Kudus a. Baptisan Kudus adalah tanda persekutuan dengan Allah Tritunggal sehingga ditetapkan menjadi Sakramen sesuai Perintah Tuhan Yesus (Mat. 28:19). b. Baptisan kudus dilakukan kepada seseorang yang telah dijamin sah menjadi anggota persekutuan dalam Kristus (Gereja). c. Baptisan Kudus dilakukan kepada: c.1. Anak-anak yang lahir dan atau terdaftar dalam salah satu rumah tangga sah di jemaat.

[21]


c.2. Anak-anak yang dimintakan oleh suatu rumah tangga warga jemaat yang disertai dengan surat pernyataan dan mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat. c.3. Orang dewasa yang telah terdaftar sebagai anggota jemaat, yang dengan suka rela menyatakan Pengakuan Imannya. c.4. Orang dewasa dari luar jemaat yang dengan sukarela menyatakan pengakuan imannya dengan menyertakan surat pernyataan dan mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat. c.5. Baptisan adalah tanda abadi yang diberikan hanya sekali bagi setiap orang, sehingga baptisan ulang adalah sebuah pelanggaran. c.6. Jika karena suatu alasan yang tidak bisa dielakkan ternyata calon baptisan tidak bisa hadir di Gereja, maka pelayanan Baptisan Kudus dapat dilakukan kepadanya di rumah dalam kebaktian khusus, setelah mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat. c.7. Sebelum pelayanan Baptisan Kudus dilaksanakan, lebih dahulu Majelis Jemaat mengadakan penggembalaan kepada calon baptisan, orang tua dan saksi yang akan mengantar anaknya untuk dibaptis. (2) Perjamuan Kudus a. Perjamuan Kudus adalah tanda persekutuan dengan Allah Tritunggal sehingga ditetapkan sebagai Sakramen sesuai perintah Kristus. b. Perjamuan Kudus hanya dapat diikuti oleh anggota jemaat dewasa dan tidak sedang dikenakan tertib gerejawi yang membatasi dia. c. Perjamuan Kudus dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali setahun. d. Perjamuan Kudus dapat dilaksanakan di rumah anggota jemaat yang terhalang hadir di gereja setelah pelaksanaan Perjamuan Kudus dilakukan di gereja.

[22]


e. Petunjuk pelaksanaan sakramen Perjamuan Kudus dirumuskan dalam Formulir Perjamuan Kudus. Pasal 7 PENEGUHAN SIDI (1) Peneguhan sidi adalah bentuk pelayanan khusus untuk meneguhkan iman bagi warga yang menerima baptisan sewaktu anak-anak. (2) Sebelum seorang menerima peneguhan sidi, terlebih dahulu harus mengikuti katekisasi minimal 1 (satu) tahun. (3) Selain kematangan iman, kedewasaan umur juga menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk sidi, yakni umur 16 tahun ke atas. (4) Jika karena suatu keadaan tertentu seseorang meminta peneguhan sidi sebelum katekisasi, dapat dilakukan katekisasi khusus berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat. (5) Pelayanan peneguhan sidi dilakukan terhadap anggota jemaat yang mempunyai kelainan fisik termasuk anggota jemaat yang tuna rungu dan tuna wicara dengan bimbingan khusus dari keluarga. (6) Petunjuk pelaksanaan peneguhan sidi dirumuskan dalam formulir peneguhan sidi. Pasal 8 PERNIKAHAN

(1) Pernikahan Kristen adalah perjanjian yang kudus dan bersifat permanen antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah sidi untuk hidup bersama sebagai suami isteri. (2) Peneguhan dan pemberkatan nikah adalah bentuk pelayanan Gereja untuk mengesahkan pernikahan warga secara rohani. (3) Calon pasangan yang meminta untuk mendapatkan pelayanan pemberkatan dan peneguhan nikah mengajukan permohonan pada Majelis Jemaat paling lambat 1 bulan sebelum peneguhan dan pemberkatan nikahnya dan telah diumumkan kepada warga jemaat 2 kali kebaktian hari minggu. [23]


(4) Sebelum melakukan peneguhan dan pemberkatan nikah, Majelis Jemaat melakukan pastoral nikah. Bagi pasangan yang belum dibaptis dan sidi diberi katekisasi pra nikah khusus. (5) Peneguhan dan pemberkatan nikah dilakukan terhadap calon pasangan nikah yang tidak bermasalah atau masalahnya telah diselesaikan. (6) Yang dimaksud dengan selesai masalahnya adalah: a. Telah mendapat restu keluarga. b. Tidak dikenakan tertib gerejawi. c. Terjamin secara hukum. (7) Peneguhan dan pemberkatan nikah dilaksanakan dalam kebaktian jemaat yang dilayani oleh pendeta dengan menggunakan formulir pernikahan. (8) Bagi calon pasangan nikah yang sudah hidup bersama sebagai suami isteri sebelum nikah dapat diberkati setelah melalui proses pastoral dan yang bersangkutan melakukan pengakuan dosa. (9) Bagi calon pasangan nikah yang salah satu atau keduanya sudah merusak pernikahan sebelumnya (cerai), bentuk pelayanan pernikahannya diserahkan kepada majelis jemaat yang didahului dengan penggembalaan khusus. (10)Jika terdapat calon pasangan nikah dalam lingkup Jemaat yang sudah hidup sebagai suami-istri tetapi masalahnya belum dapat diselesaikan, atau pasangan berbeda agama, dapat menerima pelayanan khusus sesuai kebijakan Majelis Jemaat. (11)Tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan pernikahan diatur dalam Tata Laksana Pernikahan Pasal 9 PENGURAPAN DAN PENEGUHAN PENDETA (1) Pendeta menerima tugas khusus yang hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang diurapi, sehingga penetapannya dilaksanakan dalam bentuk pengurapan.

[24]


(2) Bentuk pengurapan ditandai dengan penumpangan tangan pendeta sambil membaca Alkitab. (3) Pengurapan dalam jabatan pendeta dilaksanakan sekali seumur hidup atas seseorang dan jika seorang pendeta diperpanjang atau dimutasikan, Penempatannya ditandai dengan acara peneguhan. (4) Setiap memulai masa jabatannya dalam satu lingkup persekutuan, pendeta diteguhkan dan ditetapkan dengan SK oleh BPMS-GTM. (5) Peneguhan pendeta ditandai dengan penumpangan tangan pendeta pelayan sambil mengucapkan formulasi peneguhan. (6) Pengurapan dan peneguhan pendeta dilakukan oleh BPMS-GTM dalam satu kebaktian khusus. (7) Pemahaman mengenai hakikat pengurapan/peneguhan pendeta dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam formulir pengurapan/peneguhan pendeta dan Tata Laksana Kependetaan. Pasal 10 PENEGUHAN PENATUA DAN SYAMAS

(1) Peneguhan penatua dan syamas dilaksanakan dalam kebaktian jemaat di gedung gereja. (2) Peneguhan penatua dan syamas dilakukan oleh pendeta. (3) Pemahaman tentang hakikat peneguhan penatua dan syamas serta petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Formulir Peneguhan Penatua/Syamas. Pasal 11 PERSEMBAHAN (1) Persembahan adalah bentuk ucapan syukur dan wujud ketaatan kepada Allah. (2) Persembahan menjadi sumber abadi yang utama bagi biaya penyelenggaraan gereja. (3) Persembahan terdiri dari: kolekte kebaktian, persembahan langsung dan persembahan natura.

[25]


(4) Persembahan menjadi salah satu akta liturgi dalam seluruh bentuk kebaktian jemaat. Pasal 12 PEKABARAN INIJIL DAN PELAYANAN KASIH (1) Pekabaran Injil adalah bentuk ketaatan kepada Firman Allah untuk memberitakan kabar suka cita tentang pengampunan dosa dan keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam Yesus Kristus. (2) Pelayanan kasih adalah upaya gereja memprakarsai perwujudan masyarakat yang adil, damai sejahtera dan berkeadaban secara langsung dan atau bekerja sama dengan semua pihak. BAB III PENGAJARAN DAN PEMBINAAN Pasal 13 PENGAJARAN DAN PEMBINAAN

(1) Pengajaran/pembinaan adalah bentuk pelayanan Gereja untuk memperlengkapi warganya dengan Firman Allah, pengakuan Iman dan pengajaran. (2) Pengajaran/pembinaan diselenggarakan dalam 2 (dua) bentuk yakni: a. Pendewasaan iman adalah bentuk pengajaran yang diberikan kepada anggota yang belum Sidi, meliputi : a.1. Sekolah Minggu (anak-anak) a.2. Remaja. a.3. Katekisasi b. Pendalaman Iman adalah bentuk pengajaran/pembinaan yang diberikan kepada anggota yang sudah Sidi dengan memperhatikan kelompok kategori. c. Pengajaran/pembinaan bagi pemuda gereja. d. Pengajaran/pembinaan bagi perempuan. e. Pengajaran/ pembinaan bagi kaum bapak (laki-laki). [26]


f. Pengajaran/pembinaan bagi kelompok profesi. g. Pengajaran/pembinaan bagi pejabat gereja. (3) Bahan pengajaran Sekolah Minggu, remaja dan katekisasi ditetapkan secara khusus. BAB IV KEANGGOTAAN JEMAAT Pasal 14 SYARAT DAN TERTIB KEANGGOTAAN JEMAAT

(1) Untuk bisa menjadi Anggota Jamat dalam lingkup GTM maka harus memenuhi syarat sebagai berikut : a.Bersedia mematuhi Firman Allah dalam Alkitab. b. Bersedia mematuhi aturan yang berlaku di GTM. c. Bagi yang pindah dari Jemaat lain wajib membawah surat pindah dari jemaat asalnya atau dari gereja asalnya. (2) Tertib annggota GTM yakni: a. Terdaftar di salah satu Jemaat dalam lingkup GTM. b. Tidak memiliki keanggotaan rangkap pada jemaat lain dalam lingkup GTM atau gereja lain. Pasal 15 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA JEMAAT

(1) Hak anggota jemaat: a. Anggota jemaat berhak menerima pelayanan pembinaan dan penggembalaan guna memperlengkapi dia bagi tugas panggilannya. b. Anggota sidi berhak memilih dan dipilih dalam jabatan gerejawi. c. Anggota jemaat berhak menyatakan pendapat atas pertumbuhan hidup dan pelayanan gereja melalui prosedur gerejawi. d. Anggota jemaat yang bermasalah berhak mengajukan masalahnya untuk diselesaikan oleh gereja melalui proses gerejawi. [27]


(2) Kewajiban anggota jemaat: a. Anggota jemaat wajib membaktikan diri bagi pelayanan sesuai karunia yang ada padanya, berdasarkan petunjuk dan arahan Majelis Jemaat. b. Anggota jemaat wajib menaati segala ketentuan yang berlaku dalam GTM dan tunduk di bawah teguran gerejawi. Pasal 16 PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT

(1) Anggota jemaat yang oleh karena satu kepentingan meninggalkan jemaat dan menetap sementara 2 Minggu sampai 1 tahun di jemaat lain dalam lingkungan atau di luar GTM, wajib melapor kepada Majelis Jemaat asalnya dan Majelis Jemaat yang dituju. (2) Kepada anggota jemaat yang pindah sementara seperti tersebut dalam ayat (1) di atas majelis jemaat asalnya memberikan surat keterangan titipan pelayanan yang ditujukan kepada Majelis jemaat yang dituju. (3) Kepada anggota jemaat yang halnya disebut dalam ayat (1) dan (2) di atas, wajib menaati ketentuan pelayanan pada jemaat dimana ia tinggal sementara, tanpa melalaikan kewajiban di jemaat asalnya. (4) Anggota jemaat yang oleh karena satu kepentingan meninggalkan jemaat dan menetap lebih dari satu tahun atau untuk seterusnya di jemaat lain di dalam maupun di luar GTM, wajib membawa surat pindah jemaat dari majelis jemaat asalnya. (5) Anggota jemaat yang pindah dari gereja lain dapat diterima bila membawa surat pindah dan menyatakan pengakuan imannya untuk menaati segala ketentuan yang berlaku dalam GTM, secara tertulis. (6) Anggota jemaat yang pindah dari gereja lain yang telah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, tidak dibaptis ulang. (7) Anggota jemaat pindahan dari Gereja lain yang tidak sempat membawa surat pindah, dapat diterima setelah: [28]


a. Menjalani masa orientasi sekurang-kurangnya 6 bulan. b. Menyatakan kesediaan menaati segala ketentuan yang berlaku di GTM secara tertulis. Pasal 17 HILANGNYA HAK KEANGGOTAAN SECARA KELEMBAGAAN

(1) (2) (3) (4)

Karena meninggal dunia. Karena pindah ke gereja lain. Karena dikucilkan. Karena murtad. BAB V PENETAPAN JABATAN GEREJAWI Pasal 18 JABATAN PENDETA

(1) Pendeta adalah pengemban fungsi pelayanan tugas khusus, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang diurapi. (2) Proses persiapan menjadi calon Pendeta yakni: a. Anggota Jemaat yang bersedia, menyatakan niatnya kepada Majelis Jemaat. b. Majelis Jemaat merekomendasikan yang bersangkutan kepada BPMS-GTM untuk diproses selanjutnya. c.BPMS-GTM merekomendasikan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Jemaat untuk mengikuti pendidikan teologia di lembaga yang didukung oleh Gereja Toraja Mamasa sebagai bakal calon pendeta GTM. d. Bakal calon yang sudah menamatkan pendidikan teologia menjalani masa vikaris selama 1 (satu) tahun. e.Bakal calon yang sudah menjalani masa vikaris dievaluasi dan bila layak, dinyatakan sebagai calon Pendeta GTM. [29]


(3) Syarat menjadi pendeta. a.Telah melalui proses pencalonan dan dinyatakan layak. b. Anggota Sidi Gereja Toraja Mamasa. c.Sudah menyatakan kesediaannya menjadi Pendeta Gereja Toraja Mamasa dan taat pada ketentuan yang berlaku dalam Gereja Toraja Mamasa. d. Tidak sedang dikenakan tertib Gerejawi. e.Menunjukkan kualifikasi moral dan iman dalam hidupnya seperti yang terdapat dalam Kisah Rasul 6:1-7; I Timotius 3:1-7; Titus 3:59. f. Bagi yang sudah menikah, suami/istrinya tidak menjadi sandungan dalam jemaat. g.Berbadan sehat yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter. h. Bagi yang sudah menikah, suami/istrinya adalah anggota Gereja Toraja Mamasa. i. Memiliki rasa pengabdian bagi Allah dan mampu memelihara rahasia jabatan. j. Berumur minimal 23 tahun dan maksimal 55 tahun. k.Telah menyelesaikan pendidikan minimal S1-teologia dilembaga STT yang diakui oleh GTM. Bagi alumni STT yang tidak diakui GTM, wajib mengikuti pendidikan khusus di STT yang diakui oleh GTM. l. Bersedia ditempatkan dalam lingkungan pelayanan Gereja Toraja Mamasa atau tugas khusus. (4) Pemanggilan Pendeta a. Pemanggilan pendeta dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pelayanan (GTM. b. Pemanggilan pendeta dilaksanakan oleh GTM dan ditempatkan di jemaat dan atau lembaga-lembaga yang membutuhkan. c. Pemanggilan dilaksanakan di dalam bentuk pengurapan oleh BPMS GTM, dalam satu kebaktian khusus yang di tentukan oleh BPMS GTM. [30]


(5) Penempatan pendeta: b. Pendeta yang sudah diurapi ditempatkan oleh BPMS GTM di jemaat atau lembaga yang membutuhkan pelayanan pendeta dengan Surat Keputusan (SK) c. Penempatan pendeta dilaksanakan setelah BPMS GTM mengadakan koordinasi dengan jemaat atau lembaga yang membutuhkan. d.Bagi pendeta yang baru diurapi penempatannya dirangkaikan dengan pengurapannya. e. Bagi pendeta yang diperpanjang masa baktinya atau dimutasikan penempatannya dilaksanakan melalui peneguhan. (6) Jaminan hidup pendeta: a. Jaminan hidup pendeta diatur sebagai berikut: a.1. Gaji pokok dibayarkan oleh BPMS GTM melalui dana sentralisasi. a.2. Tunjangan keluarga, premi pensiun, tunjangan kesehatan melalui BPJS dibayarkan oleh jemaat. a.3. Tunjangan-tunjangan lainnya dibayarkan sesuai kemampuan jemaat. b. Pendeta tugas khusus diatur oleh lembaga dimana ia melayani. (7) Masa jabatan pendeta. Pendeta memangku jabatannya seumur hidup kecuali jika ia diberhentikan tidak dengan hormat dan hak kependetaannya gugur. (8) Masa bakti wajib pelayanan pendeta. a.Masa bakti wajib melayani seorang pendeta jemaat atau klasis adalah 5 tahun, dan dapat diperpanjang satu periode berikutnya selama 5 tahun. b. Apabila ia telah berumur 55 tahun, sakit atau sebab lain yang sah, pendeta dapat mengajukan permohonan pensiun. Pada umur 65 tahun pendeta harus pensiun. c.Pendeta yang sudah pensiun sewaktu-waktu dapat digunakan tenaganya untuk melayani sesuai kebutuhan. d. Pada waktu pendeta memasuki masa pensiun dilakukan kebaktian emiritasi yang dipimpin oleh BPMS-GTM. [31]


(9) Bebas dari wajib pelayanan pendeta. a. Pendeta yang sudah menyelesaikan masa bakti wajib pelayanan di satu jemaat tetapi belum dimutasi. b. Mendapat tugas khusus dari BPMS GTM. c. Dimohon sendiri setelah berumur 55 tahun. d. Pendeta yang beralih tugas penuh waktu ke profesi lain. e. Pendeta sedang menjalani tertib gerejawi, yang belum menyebabkan hak jabatannya gugur. (10)Mutasi pendeta : a.Mutasi dilakukan saat periode pendeta selesai periode penugasan di suatu tempat dengan tujuan agar pendeta selalu ada penyegaran yang dapat menambah wawasan. b. Selambat-lambatnya 6 bulan sebelum mutasi, pendeta dan lembaga yang dilayani sudah melapor ke BPMS-GTM untuk memulai proses mutasi. c.Biaya mutasi pendeta ditanggungkan kepada jemaat atau lembaga yang akan dilayani. d. Pendeta yang terpilih menjadi personalia BPMS-GTM yang penuh waktu, secara otomatis dimutasikan, dan biayanya ditanggung oleh Kas BPMS-GTM (11)Tugas jabatan pendeta. a.Menyatakan jaminan damai sejahtera dan berkat Allah kepada jemaat melalui penumpangan tangan atas jemaat dalam setiap akta salam dan berkat. b. Melayani sakramen. c.Melakukan pengurapan dan peneguhan. d. Mengawasi kemurnian ajaran dalam gereja. e Melayani kebaktian jemaat. g. Melaksanakan penggembalaan h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengajaran warga gereja i. Memperlengkapi mendorong dan menggerakkan warga gereja untuk memenuhi panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani. [32]


j. Melaksanakan pelayanan sebagai rohaniwan pada pelantikan jabatan pemerintahan atau lembaga lain yang membutuhkan. (12) Pendeta tugas khusus. Pendeta tugas khusus adalah pendeta yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar lingkup Jemaat dan lingkup klasis sesuai dengan kebutuhan. (13) Gugurnya jabatan pendeta. a. Gugurnya jabatan pendeta karena: a.1. Meninggal dunia. a.2. Atas permintaan sendiri. a.3. Dikenakan tertib gerejawi yang mengharuskan gugurnya jabatan pendeta. a.4. Melanggar kode etik kependetaan. b. Sebelum keputusan pengguguran dalam Sidang Sinode BPMS GTM mengadakan pelayanan pastoral kepada yang bersangkutan. c. Gugurnya jabatan pendeta ditetapkan dalam Sidang Majelis Sinode. Pasal 19 JABATAN PENATUA DAN SYAMAS

(1) Penatua dan syamas adalah fungsi pelayanan yang mengemban tugas khusus, yang boleh dilakukan tanpa pengurapan, sehingga pemanggilan melalui pemilihan jemaat dan ditetapkan dengan cara peneguhan pada jemaat yang memilihnya. (2) Syarat-syarat jabatan penatua: Dengan berpedoman pada kesaksian Alkitab, Titus 1:5-16 maka ditetapkan syarat-syarat memangku Jabatan Penatua sbb.: a. Anggota jemaat GTM yang telah disidi dan tidak sedang dikenakan tertib gerejawi. b. Telah terdaftar sebagai anggota jemaat setempat sekurangkurangnya 6 (enam) bulan. [33]


c. Memahami dan menaati pengakuan iman, ajaran, Tata dasar, Tata Rumah Tangga GTM. d. Bersedia melayani pekerjaan Tuhan dengan sukarela dan bertanggung jawab. e. Bersedia dan mampu memegang rahasia jabatan. f. Bagi yang sudah berkeluarga suami / istrinya tidak menjadi sandungan dalam jemaat. (3) Syarat-syarat jabatan syamas: Dengan berpedoman pada Firman Tuhan seperti Kisah Para Rasul 6:17; I Timotius 3:8-13 ditetapkan syarat-syarat untuk memangku jabatan syamas sebagai berikut: a. Anggota sidi atau yang sudah dibaptis dewasa dan tidak sedang dikenakan tertib gerejawi. b. Telah terdaftar sebagai anggota jemaat di jemaat yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. c. Bersedia memahami pengakuan/ajaran dan menaati Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga GTM. d. Bersedia melayani pekerjaan Tuhan dengan sukarela dan bertanggung jawab. e. Bagi yang sudah berkeluarga suami/istrinya tidak menjadi sandungan dalam Jemaat f. Mempunyai perhatian yang besar bagi masalah-masalah sosial di kalangan warga dan masyarakat di sekitarnya. g. Dapat memelihara rahasia jabatan dan mampu melakukan tugas khusus syamas. (4) Tugas jabatan penatua : a. Melaksanakan tertib gerejawi dan mengawasi ketertiban hidup jemaat. b. Melayani kebaktian jemaat. c. Melakukan penggembalaan d. Mengawasi kemurnian ajaran gereja. e. Melaksanakan katekisasi-sidi [34]


f. Memperlengkapi, mendorong dan menggerakkan warga jemaat untuk memenuhi panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani. (5)Tugas jabatan syamas. a. Mengurus persembahan jemaat, dan pelayanan diakonia. b. b.Melayani kebaktian jemaat. c. Melaksanakan penggembalaan. d. Memperlengkapi, mendorong dan menggerakkan warga jemaat untuk memenuhi panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani. (6) Masa jabatan penatua dan syamas. a. Penatua dan syamas adalah jabatan periodik dengan masa bakti 5 tahun. b. b.Penatua dan syamas yang sudah mengakhiri masa baktinya dapat dicalonkan kembali untuk masa bakti berikutnya. (7) Pencalonan dan pemilihan penatua dan syamas. a. Pada tahun terakhir masa bakti majelis jemaat, Sidang Majelis membentuk Panitia Pencalonan Penatua dan Syamas, yang terdiri dari unsur anggota majelis dan anggota jemaat dengan perbandingan 3 berbanding 2 b. Panitia pencalonan mengusahakan pengadaan calon dari anggota majelis yang masih aktif dan ditambah dari anggota jemaat. c. Jumlah calon yang disiapkan minimal sama dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan ditambah 5 (lima). d. Jumlah tenaga yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan perbandingan 1 anggota majelis melayani sekurang-kurangnya 3 rumah tangga anggota jemaat. e. Penentuan jumlah penatua dan syamas pada tiap Jemaat ditetapkan dalam jumlah yang sama didasarkan atas kebutuhan pelayanan. (8) Proses pemilihan penatua dan syamas dilaksanakan secara bersamaan. a. Calon terpilih ditetapkan menjadi calon penatua dan syamas tetap. b. Calon tetap menjalani masa persiapan paling lama2 bulan di bawah bimbingan pendeta dan BPMJ. [35]


c. Jika dalam masa persiapan terdapat keberatan yang sah atas diri calon tetap, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. d. Pada akhir masa bakti majelis jemaat, calon penatua dan syamas tetap, diteguhkan dalam kebaktian jemaat. e. Peneguhan dilaksanakan oleh Pendeta yang bertanggung jawab atas pelayanan kependetaan di jemaat tersebut berdasarkan formulir peneguhan penatua dan syamas. (9)Pemilihan tambahan. a. Jika sebelum berakhir masa bakti terjadi kekosongan, maka pengisiannya dilakukan melalui pemilihan tambahan. b. Calon pemilihan tambahan disiapkan oleh Majelis Jemaat dengan jumlah calon 2x jumlah tenaga tambahan yang dibutuhkan. c. Proses pemilihan dan peneguhan sama dengan poin 8a sampai 8e. Pasal 20 PAKAIAN JABATAN

(1) Pakaian Jabatan terdiri dari: a. Toga (hitam, ungu, dan putih) untuk pendeta. b. Toga mini (hitam, ungu dan putih) untuk pendeta, penatua dan syamas. (2) Toga (hitam, ungu dan putih) digunakan oleh pendeta untuk pelayanan ibadah hari Minggu, hari raya gerejawi dan pelayanan khusus. (3) Toga mini (hitam, ungu dan putih) digunakan oleh pendeta, penatua dan syamas setiap memimpin kebaktian (pendeta menggunakan colar). (4) Pakaian pelayanan yang terdiri dari stola (ungu dan putih) adalah pakaian pelayanan sehingga wajib digunakan oleh setiap majelis pada saat memimpin kebaktian. (6) Stola Putih, digunakan setiap kebaktian Minggu/hari raya gerejawi atau pelayanan khusus di luar masa Minggu sengsara dan MingguMinggu Advent. [36]


(7) Stola Ungu, digunakan pada Minggu-Minggu Sengsara dan MingguMinggu Advent. BAB. VI TERTIB GEREJAWI Pasal 21 HAKIKAT TERTIB GEREJAWI

(1) Tertib Gerejawi adalah bentuk pelayanan gereja dalam upaya memelihara kekudusan persekutuan (Ef. 5: 27. I Pet. 1: 16) dan memelihara agar warga gereja selalu hidup tertib sesuai kehendak Allah. (2) Tertib Gerejawi adalah pelayanan khusus dalam bentuk bimbingan, teguran, nasihat, penghiburan dan pemulihan berdasarkan kasih (I Tes. 5: 14). Pasal 22 TUJUAN TERTIB GEREJAWI

(1) Untuk menyatakan kemuliaan Allah. (2) Untuk memelihara kekudusan hidup warga dan persekutuan Jemaat (Imamat 11: 44 – 45; I Pet.1:15-16). (3) Untuk menuntun anggota yang melanggar kepada pertobatan dan pemulihan hidup (II Tim. 2:25-26). (4) Untuk memperingatkan bahwa pintu Sorga terbuka bagi yang bertobat, tapi tertutup bagi yang berkanjang dalam dosa. Pasal 23 BENTUK TERTIB GEREJAWI (1) Tertib gerejawi adalah bentuk penggembalaan khusus yang disertai ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati. (2) Tertib Gerejawi dikenakan kepada setiap warga yang menyimpang dari kebenaran Firman Allah sebagaimana dijabarkan dalam Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa.

[37]


(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 24 PELAKSANAAN TERTIB GEREJAWI Prinsip pelaksanaan tertib gerejawi didasarkan pada Mat. 18:15-18. Jika seorang melakukan pelanggaran, maka saudara yang mengetahuinya wajib menegur dengan lemah lembut. Jika ia sudah sadar dan bertobat berbahagialah dia bersama penasihatnya. Jika yang melanggar tidak mengindahkan nasihatnya, maka penasihat itu akan meminta bantuan saudara yang lain sebagai saksi untuk sekali lagi menasihatinya. Jika tidak menerima nasihat itu, maka halnya dilaporkan kepada Majelis Jemaat. Majelis jemaat mengadakan penggembalaan kepada yang bersangkutan dengan penuh kasih. Jika yang bersangkutan sadar dan bertobat, maka berbahagialah ia, karena Tuhan menjamin keampunan baginya (Mat. 16:19; 18:18; Yoh. 20:23). Jika yang bersangkutan tidak mengindahkan nasihat dan teguran majelis, maka Majelis Jemaat akan melanjutkan nasihat dan tegurannya dengan meminta dukungan doa dari Jemaat, tanpa menyebut nama dan pelanggaran orang yang bersangkutan. Jika nasihat atau teguran majelis dan dukungan doa jemaat membawa yang bersangkutan pada pertobatan, maka ia dipulihkan dengan jalan menyatakan pengakuan dosa kepada Tuhan di hadapan Majelis Jemaat. Jika nasihat atau teguran majelis dan dukungan doa jemaat tidak diindahkan, maka nama dan pelanggaran orang bersangkutan dengan terpaksa diumumkan di tengah jemaat, agar pelanggarannya tidak membawa contoh yang salah bagi jemaat (Tim. 5:20), dan yang bersangkutan dinyatakan terikat dalam tertib gerejawi. Bila nasihat atau teguran yang diberikan kepadanya membuat yang bersangkutan sadar dan dibuktikan dengan menaati segala ketentuan yang mengikat dirinya, maka yang bersangkutan dapat diorakkan dan dipulihkan setelah menyatakan Pengakuan Iman dihadapkan Jemaat, dan seluruh jemaat akan menyambutnya dengan

[38]


sukacita, karena kasih dan pengampunan Allah tidak terbatas (Maz. 103:1-13; Yes. 1:18; Yoh. 1:8-10). (8) Jika terjadi satu bentuk pelanggaran yang langsung diketahui umum dan meresahkan jemaat, maka pelaksanaannya langsung diumumkan kepada Jemaat dan yang bersangkutan dinyatakan terikat oleh tertib gerejawi. (9) Jika yang sudah dinyatakan terikat karena dosanya akan tetapi ia tetap berkanjang, maka setelah diberi waktu selama 1 (satu) tahun lagi dan jika tidak ada perubahan diajukan ke klasis, sehingga klasis ikut memberi nasihat dan teguran kepadanya. (10) Jika nasihat dan teguran klasis membawa yang bersangkutan pada pertobatan, maka pengorakan dan pemulihannya sama dengan ayat 7. (11) Jika nasihat dan teguran klasis tidak diindahkan maka setelah diberi waktu setahun lagi, maka BPMK mengembalikan masalahnya kepada Majelis Jemaat dan yang bersangkutan dinyatakan dikucilkan. Keputusan pengucilan dilaporkan kepada BPMS-GTM. (12) Anggota yang murtad dan menerima baptisan ulang disamakan dengan anggota yang dikucilkan. (13) Jika orang yang dikucilkan menyesal dan bertobat, ia dapat diterima kembali sbb.: a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Majelis Jemaat di mana ia ingin kembali. b. Yang bersangkutan dinyatakan sebagai anggota yang masih terikat di bawah pengawasan majelis jemaat. c. Setelah melihat penyesalannya serta kesetiaan dan ketaatannya, maka yang bersangkutan dapat diproses untuk diterima kembali sesuai dengan formulir penerimaan kembali anggota jemaat yang dikucilkan. (14) Penerimaan kembali orang yang dikucilkan, dilaporkan oleh majelis jemaat ke BPMK dengan tembusan ke BPMS-GTM.

[39]


Pasal 25 TERTIB GEREJAWI BAGI ANGGOTA BAPTIS

(1) Anggota baptis (belum sidi) yang melakukan pelanggaran perlu ditertibkan. (2) Pelaksanaan tertib gerejawi kepada anggota baptis dilakukan dalam pelayanan khusus berupa pembinaan dan pengajaran. Pelaksanaannya dilakukan atas sepengetahuan dan kerjasama dengan orang tua dan saksi baptisnya.

(1) (2) (3)

(4)

(5)

Pasal 26 TERTIB GEREJAWI BAGI PEJABAT GEREJA Pejabat gerejawi yang melakukan pelanggaran dinasihati oleh saudara yang mengetahuinya. Jika ia tidak mengindahkan nasihat tersebut, maka halnya dilaporkan untuk dinasihati oleh Majelis Jemaat. Jika tidak mengindahkan nasehat majelis jemaat, maka ia dibebaskan sementara dari tugas pelayanannya setelah mendapat persetujuan dari BPMK dan seterusnya digembalakan oleh BPMK. Jika yang bersangkutan bukan pendeta dan tetap berkanjang dalam pelanggarannya maka ia diberhentikan dari jabatannya dalam sidang majelis jemaat setelah mendapat rekomendasi dari BMPK . Jika ia seorang pendeta, maka masalahnya diajukan ke BPMS GTM oleh badan pekerja Majelis klasis. Jika BPMS GTM tidak bisa menyelesaikannya, maka masalahnya diteruskan kepada Sidang Majelis Sinode. BAB VII PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN JEMAAT DAN KLASIS Pasal 27 PEMBENTUKAN JEMAAT

(1) Kategori jemaat : [40]


a. Dalam pengelolaannya, cabang kebaktian diatur sepenuhnya oleh jemaat induk. b. Dalam pengelolaannya, bakal jemaat dapat mempunyai lembaga kepemimpinan sendiri jika tidak ada jemaat dewasa yang dapat membinanya. c. Jemaat adalah wujud persekutuan yang memiliki lembaga kepemimpinan sendiri dan menyelenggarakan persekutuan pelayanan secara menyeluruh. (2) Syarat pembentukan Jemaat a.Terdapat jumlah anggota yang sepakat, terdiri dari minimal 30 kepala keluarga. Memiliki potensi daya dan dana untuk melakukan pelayanan. b. Mendapat dukungan dari jemaat se-klasis. c.Tidak mengganggu keutuhan jemaat lain. (3) Status jemaat: a.Jemaat, yaitu jemaat yang telah memenuhi persyaratan jemaat dan sudah diresmiknan. b. Bakal jemaat, yaitu persekutuan pelayanan yang terjadi karena perpindahan sejumlah warga jemaat dan berkumpul di suatu tempat tertentu. Bakal jemaat ini dapat ditingkatkan menjadi jemaat resmi setelah diproses oleh BPMK. c.Cabang Kebaktian, ialah persekutuan pelayanan yang direncanakan oleh suatu jemaat resmi dan dapat ditingkatkan menjadi jemaat resmi setelah diproses oleh jemaat induk bersama BPMK. (4) Peresmian jemaat: a.Bakal jemaat yang telah memenuhi syarat, diusulkan peresmiannya kepada sidang majelis klasis. b. Jika sidang majelis klasis setuju, maka usul peresmian diteruskan kepada BPMS. c.Setelah BPMS GTM mempertimbangkan dan dinyatakan layak, maka BPMS GTM meresmikan bakal jemaat tersebut berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh BPMS GTM. [41]


d. Cabang kebaktian yang sudah memenuhi syarat, diusulkan oleh jemaat induknya kepada sidang Majelis Klasis. Kemudian BPMK meneliti dan membahas cabang kebaktian tersebut dan jika dinyatakan layak maka diteruskan kepada BPMS GTM. e.BPMS GTM meresmikan cabang kebaktian menjadi jemaat berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh BPMS. Pasal 28 PEMBUBARAN JEMAAT

Sebuah jemaat dapat dibubarkan karena: (1) Tidak lagi mampu mengemban tanggung jawab sebagai satu jemaat (2) Pembubaran jemaat ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode sebagai mandataris Sidang Majelis Sinode atas usul BPMK (3) Anggota dari jemaat yang dibubarkan menggabung ke dalam jemaat GTM yang terdekat (4) Harta milik dan seluruh kekayaan jemaat yang bubar menjadi hak milik GTM dan karena itu berada dalam tanggung jawab dan pengaturan BPMS GTM Pasal 29 PEMBENTUKAN KLASIS (1) Syarat terbentuknya klasis. a.Terdiri dari sekurang-kurangnya 4 jemaat yang berdekatan dan sepakat serta mampu memenuhi tanggungjawab pelayanan b. Memiliki potensi daya dan dana untuk menyelenggarakan pelayanan. c.Memiliki minimal seorang pendeta (2) Peresmian klasis. a.Jemaat-jemaat yang sepakat membentuk klasis mengajukan permohonan kepada Sidang Majelis Klasis, jika sidang klasis menyetujui maka dilanjutkan ke BPMS GTM. b. Jika berdasarkan Penelitian BPMS GTM, ternyata usul itu layak, maka BPMS-GTM mengusulkan ke Sidang Majelis Sinode. Setelah

[42]


menjadi keputusan Sidang Majelis Sinode, maka BPMS GTM meresmikan klasis tersebut melalui tata cara yang ditetapkan oleh BPMS GTM. Pasal 30 PEMBUBARAN KLASIS

(1) Jika ada Klasis yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab pelayanan sebagai Klasis, dapat membubarkan diri dan melebur ke Klasis terdekat. (2) Pembubaran Klasis dilaksanakan dalam Sidang Majelis Klasis dan dilaporkan ke BPMS-GTM oleh pimpinan Sidang Majelis Klasis. (3) Seluruh kekayaan dan inventaris klasis yang bubar diserahkan kepada klasis kemana jemaat-jemaat tersebut melebur. BAB VIII PEMBIAYAAN GEREJA Pasal 31 TANGGUNG JAWAB WARGA GEREJA (1) Pembiayaan gereja menjadi tanggung jawab seluruh warga gereja. a.Pembiayaan gereja lingkup sinode, menjadi tanggung jawab seluruh warga melalui jemaat dan klasis se GTM. b. Pembiayaan gereja lingkup klasis menjadi tanggung jawab seluruh warga melalui Jemaat-jemaat se klasis. c.Pembiayaan gereja lingkup jemaat menjadi tanggung jawab seluruh warga jemaat bersangkutan. (2) Pembiayaan gereja bersumber dari: a.Persembahan warga gereja. b. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan hakikat gereja. (3) Dasar kebijakan pembiayaan gereja ditetapkan oleh majelis pada semua lingkup kelembagaan.

[43]


BAB IX TATA CARA PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9)

Pasal 32 KEPEMIMINAN JEMAAT Kepemimpinan jemaat diemban oleh Majelis Jemaat yang anggotanya terdiri dari pendeta, penatua, dan syamas yang melayani dan berada di jemaat dengan masa bakti 5 tahun. Untuk mengemban kepemimpinan Majelis Jemaat sehari-hari atas Jemaat, Majelis Jemaat membentuk Badan Pekerja Majelis Jemaat. BPMJ disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok, yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara yang personalianya dipilih dari dan oleh Anggota Majelis Jemaat dengan masa bakti 5 tahun dan dapat dilengkapi dengan perangkat fungsional sesuai kebutuhan. Untuk mengawasi perbendaharaan jemaat, Sidang Majelis Jemaat membentuk Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dengan masa bakti 5 tahun. Untuk memberikan pertimbangan kepada BPMJ diminta atau tidak maka Sidang Majelis Jemaat membentuk Majelis Pertimbangan Jemaat . Ketua BPMJ ditambah dua orang dari unsur BPMJ lainnya ditetapkan sebagai utusan Majelis Jemaat untuk menjadi anggota Majelis Klasis, dengan memperhatikan kehadiran unsur pendeta, penatua dan syamas. Jika anggota majelis klasis berhalangan dapat diganti oleh anggota BPMJ yang lain. Majelis Jemaat melaksanakan Sidang Majelis Jemaat sebagai forum pengambilan keputusan bagi Majelis Jemaat dalam menetapkan kebijakan pelayanan jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat melaksanakan rapat untuk mengatur penyelenggaraan jemaat sehari-hari. Untuk hal-hal yang membutuhkan penanganan khusus, Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat membentuk kepanitian-kepanitian sesuai kebutuhan.

[44]


Pasal 33 KEPEMIMPINAN KLASIS

(1) Kepemimpinan klasis diemban oleh Majelis Klasis yang anggotanya terdiri dari pendeta, penatua, dan syamas yang diutus oleh Majelis Jemaat dengan masa bakti 5 tahun. (2) Untuk mengemban kepemimpinan Majelis Klasis sehari-hari atas klasis, Majelis Klasis membentuk Badan Pekerja Majelis Klasis. (3) BPMK disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara yang personalianya dipilih dari Anggota Majelis Klasis, peninjau yaitu pendeta, dan anggota BPMK Demisioner dengan masa bakti 5 tahun dan dapat dilengkapi dengan perangkat fungsional sesuai kebutuhan. (4) Ketua BPMK ditambah 2 orang dari Unsur BPMK lainnya ditetapkan menjadi utusan Majelis Klasis untuk menjadi anggota Majelis Sinode, dengan memperhatikan kehadiran unsur pendeta, penatua dan syamas. Jika anggota majelis sinode berhalangan dapat diganti oleh anggota BPMK yang lain. (5) Untuk mengawasi perbendaharaan jemaat, Majelis Klasis membentuk Badan Pengawas Perbendaharaan Klasis dengan masa bakti 5 tahun. (6) Untuk memberikan pertimbangan kepada BPMK diminta atau tidak maka Sidang Majelis Klasis membentuk Majelis Pertimbangan Klasis (MPK). (7) BPPK berjumlah 3 orang, disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok yaitu Ketua, sekretaris dan Anggota yang personalianya dipilih oleh Sidang Majelis Klasis dari peserta sidang. (8) Majelis Klasis melaksanakan Sidang Majelis Klasis sebagai forum pengambilan keputusan bagi Majelis Klasis dalam menetapkan kebijakan pelayanan klasis. (9) Badan Pekerja Majelis Klasis melaksanakan rapat untuk mengatur penyelenggaraan klasis sehari-hari. [45]


(10) Untuk hal-hal yang membutuhkan penanganan khusus, Badan Pekerja Majelis Klasis dapat membentuk kepanitian-kepanitian sesuai kebutuhan.

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9)

Pasal 34 KEPEMIMPINAN SINODE Kepemimpinan Sinode diemban oleh Majelis Sinode yang anggotanya terdiri dari pendeta, penatua, dan syamas yang diutus oleh Majelis Klasis dengan masa bakti 5 tahun. Untuk mengemban kepemimpinan Majelis Sinode GTM, Sidang Majelis Sinode membentuk Badan Pekerja Majelis Sinode. BPMS disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dapat dilengkapi dengan perangkat fungsional sesuai kebutuhan dengan masa bakti 5 tahun. BPMS dipilih dari Anggota Majelis Sinode, peninjau yaitu pendeta, dan anggota BPMS demisioner. Untuk mengawasi perbendaharaan sinode, Majelis Sinode membentuk Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode dengan masa bakti 5 tahun. BPPS berjumlah 3 orang, disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok yaitu Ketua dan Anggota yang personalianya dipilih oleh Sidang Majelis Sinode dari peserta persidangan. Untuk memberikan pertimbangan kepada BPMS diminta atau tidak maka Sidang Majelis Sinode membentuk Majelis Pertimbangan Sinode (MPS). Majelis Sinode melaksanakan Sidang Majelis Sinode sebagai forum pengambilan keputusan bagi Majelis Sinode dalam menetapkan kebijakan pelayanan GTM secara umum. Badan Pekerja Majelis Sinode melaksanakan Rapat untuk mengatur penyelenggaraan Sinode GTM sehari-hari. Untuk hal-hal yang membutuhkan penanganan khusus. Badan Pekerja Majelis Sinode dapat membentuk kepanitian-kepanitian sesuai kebutuhan.

[46]


BAB X PELAKSANAAN SIDANG MAJELIS Pasal 35 SIDANG MAJELIS JEMAAT

(1) Sidang Majelis jemaat adalah forum Pengambilan Keputusan Majelis Jemaat dalam menetapkan kebijakan pelayanan jemaat. (2) Sidang Majelis Jemaat dilaksanakan dalam 2 bentuk: a.Sidang Majelis Jemaat Tetap. b. Sidang Majelis Jemaat Khusus. (3) Sidang Majelis Jemaat tetap dilaksanakan pada : a.Pada awal masa bakti untuk: a.1. Menetapkan Badan Pekerja Majelis Jemaat, Majelis Pertimbangan Jemaat (MPJ) dan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat (BPPJ). a.2. Menetapkan 3 orang utusan menjadi Anggota Majelis Klasis yang terdiri dari unsur pendeta, penatua dan syamas. a.3. Menyusun program tahun pertama’ a.4. Serah terima dengan Majelis Jemaat masa bakti lalu. b. Pada setiap awal tahun untuk: 1. Mengevaluasi program tahun berlalu 2. Menyusun program dan APJ tahun berikutnya c. Pada akhir masa bakti untuk: 1. Mengevaluasi program tahun terakhir 2. Mempersiapkan peneguhan penatua dan syamas terpilih. (4) Sidang Majelis Jemaat khusus dilakukan sesuai kebutuhan untuk halhal yang mendesak. (5) Sidang Majelis Jemaat tetap diikuti oleh anggota Majelis Jemaat dan undangan sesuai kebutuhan dan sah mengambil keputusan bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Jemaat.

[47]


(6) Sidang Majelis Jemaat khusus hanya diikuti oleh anggota Majelis Jemaat dan sah mengambil keputusan bila dihadiri sekurangkurangnya 2/3 anggota Majelis Jemaat. (7) Sidang Majelis Jemaat dilaksanakan berdasarkan Tata tertib yang ditetapkan pada awal persidangan.

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 36 SIDANG MAJELIS KLASIS Sidang Majelis Klasis adalah Forum Pengambilan Keputusan bagi Majelis Klasis dalam menetapkan kebijakan pelayanan klasis. Sidang Majelis Klasis dilaksanakan dalam dua (2) bentuk: a.Sidang Majelis Klasis Lengkap. b. Sidang Majelis Klasis Tahunan. Sidang Majelis Klasis Lengkap dilaksanakan pada awal dan akhir masa bakti untuk: a.Mengevaluasi pelayanan dan menyelesaikan masalah-masalah pelayanan. b. Membentuk Badan Pekerja Majelis Klasis, Majelis Pertimbangan Klasis (MPK) dan Badan Pengawas Perbendaharaan Klasis (BPPK). c.Menetapkan 3 orang utusan untuk menjadi anggota Majelis Sinode yang terdiri dari unsur pendeta, penatua dan syamas. d. Menyusun program dan APBK tahun pertama. Sidang Majelis Klasis Lengkap diikuti oleh: a. Anggota Majelis Klasis. b. BPMK, MPK, BPPK dan 3 orang masing-masing pengurus inti Kategorial. c.Peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh BPMK dengan memperhatikan keterwakilan Kategorial. d. Pendeta yang bukan anggota Majelis Klasis menjadi peninjau. e.Sidang Majelis Klasis Lengkap sah mengambil keputusan bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Klasis. Sidang Majelis Klasis Tahunan dilaksanakan pada setiap akhir tahun program untuk:

[48]


(6)

(7) (8) (9)

a.Mengevaluasi pelayanan dan menyelesaikan masalah. b. Menyusun program dan APBK tahun berikutnya. Sidang Majelis Klasis Tahunan diikuti oleh: a. Anggota Majelis Klasis. b. BPMK, MPK, BPPK, Pendeta yang terikat masa bakti dan 3 orang pengurus kategorial lingkup klasis c. Sidang Majelis Klasis Tahunan sah mengambil keputusan bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Klasis. Sidang Majelis Klasis dilaksanakan secara bergiliran di jemaat-jemaat se Klasis. Sidang Majelis Klasis dilaksanakan berdasarkan tata tertib yang ditetapkan pada awal persidangan. BPMK mengundang dan memimpin Sidang Majelis Klasis sampai terbentuknya pimpinan sidang.

Pasal 37 SIDANG MAJELIS SINODE (1)Sidang Majelis Sinode adalah forum pengambilan keputusan bagi Majelis Sinode dalam menetapkan kebijakan pelayanan GTM secara umum. (2)Sidang Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa terdiri dari : a. Sidang Majelis Sinode Am b. Sidang Majelis Sinode Tahunan. c. Sidang Majelis Sinode Am Istimewa (3)Sidang Majelis Sinode Am dilaksanakan pada awal/akhir masa bakti untuk : a.Mengevaluasi pelayanan GTM secara umum melalui laporan pertanggung jawaban BPMS dan BPPS. b. Menyelesaikan masalah-masalah pelayanan. c.Menetapkan dasar-dasar kebijakan GTM dan pokok-pokok program masa bakti berikutnya. d. Memilih dan menetapkan BPMS GTM, MPS dan BPPS periode berikutnya.

[49]


(4)Sidang Majelis Sinode Am diikuti oleh: a. Angg Anggot ota a Ma Maje jeli liss Sin Sinod ode e. b. Peninjau dan Undangan yang ditetapkan oleh BPMS dengan memperhitungkan keterwakilan Kategorial. c.BPMS c. BPMS GTM, MPS dan BPPS. d. Pengurus Inti Kategorial lingkup sinode masing-masing 3 orang e. Sidang Majelis Sinode Am sah mengambil keputusan bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota majelis Sinode. (5)Sidang Majelis Sinode Tahunan dilaksanakan untuk : a.Mengevaluasi program pelayanan tahunan GTM melalui laporan BPMS dan BPPS GTM. b. Menetapkan Rancangan Program dan APB Tahunan Sinode yang konsepnya diajukan oleh BPMS GTM. c.Menyelesaikan c. Menyelesaikan masalah-masalah pelayanan. (6)Sidang Majelis Sinode Tahunan diikuti oleh: a. Angg Anggot ota a Ma Maje jeli liss Sin Sinod ode e b. Undangan yang ditetapkan oleh BPMS GTM. c.BPMS c. BPMS GTM, MPS dan BPPS d. Pengurus Inti Kategorial lingkup sinode masing-masing 3 orang. e. Sidang Majelis Sinode Tahunan sah mengambil keputusan bila dihadiri sekurangsekurang-kura kurangnya ngnya setengah ditambah satu anggota Majelis Sinode. (7)Sidang Majelis Sinode dilaksanakan secara bergiliran di klasis sebagai penghimpun, yang ditetapkan pada Sidang Majelis Sinode Am. (8)Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa mengundang dan memimpin Sidang Majelis Sinode sampai terbentuknya pimpinan sidang. (9)Sidang Majelis Sinode dilaksanakan berdasarkan tata tertib yang ditetapkan pada awal persidangan. (10) .Jika terdapat suatu permasalahan prinsipil yang tidak dapat diselesaikan pada Sidang Majelis Sinode Tahunan, maka ditetapkan untuk mengadakan Sidang Majelis Sinode Am Istimewa. [50]


(11) Sidang Majelis Sinode Am Istimewa dapat dilaksanakan bila disetujui oleh 2/3 anggota Majelis Sinode yang mencerminkan representasi klasis se-Gereja Toraja Mamasa. (12) Sidang Majelis Sinode Am istimewa dilaksanak dilaksanakan an di pusat sinode. (13) Sidang Majelis Sinode Am Istimewa diikuti oleh: Anggota Anggota Majelis Sinode, BPMS, MPS dan BPPS. (14) BPMS-GTM BPMS-GTM menyiapkan menyiapkan agenda Sidang Majelis Sinode Am Istimewa. BAB XI PELAKSANAAN RAPAT BADAN PEKERJA MAJELIS DAN RAPAT BADAN PENGAWAS Pasal 38 RAPAT BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT (1) (1) Aga Agar pela lak ksa sana naa an tuga tugasn snya ya la lanc nca ar, maka Ba Bad dan Pe Pek kerja Ma Maje jeli liss Jemaat Jemaat mengadakan mengadakan rapat rapat kerja yang terdiri dari: dari: a.Rapat rutin 1 kali tiap bulan. b. Rapat khusus sesuai kebutuhan. (2)Rapat rutin dilakukan untuk: a.Menyusun jadwal kegiatan sebulan. b. Mengevaluasi pekerjaan. c.Menyelesaikan c. Menyelesaikan masalah-masalah. d. Mengevaluasi keadaan keuangan. (3) (3) Jika terdapat hal-hal yang mendesak, BPMJ dapat mengadakan rapat khusus sesuai kebutuhan. (4) (4) Rapat BPMJ dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris BPMJ. Pasal 39 RAPAT BADAN PEKERJA MAJELIS KLASIS (1) (1) Aga Agar pela pelak ksa sana naa an tuga tugasn snya ya lanc lanca ar, maka BP BPMK MK menga ngadak dakan rapa rapattrapat kerja yang terdiri dari: a.Rapat rutin. b. Rapat khusus.

[51]


(2) (2) Rapat rutin minimal 1 kali setiap 3 bulan untuk: a.Menyusun strategi pekerjaan. b. Mengevaluasi pelaksanaan program. c.Menyelesaikan c. Menyelesaikan masalah-masalah. d. Mengevaluasi keadaan keuangan. (3) (3) Rapat rutin diikuti oleh staf BPMK dan unit-unit yang perlu. (4) (4) Jika terdapat hal-hal yang mendesak, BPMK dapat mengadakan rapat khusus sesuai kebutuhan. (5) (5) Rapat-rapat BPMK dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris BPMK. Pasal 40 RAPAT BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE (1) (1) Aga Agar pela lak ksa sana naa an tuga tugasn snya ya ter terara rah, h, ma maka BPM BPMS S GTM GTM me mela lak ksa sana nak kan rapat-rapat Kerja yang terdiri dari: a.Rapat rutin. b. Rapat khusus. c.Rapat c.Rapat unit/biro (2) (2) Rapat rutin terdiri dari: a.Rapat BPMS Lengkap 1 kali setiap 4 bulan. b. Rapat teknis BPMS 2 kali tiap bulan. (3) (3) Rapat BPMS Lengkap diikuti semua anggota BPMS, unit-unit operasional, biro-biro dan bidang-bidang untuk: a.Merumuskan pelaksanaan program. b. Mengarahkan pelaksanaan tugas bagi setiap unit dan biro. c.Mengevaluasi c. Mengevaluasi pekerjaan menyeluruh. (4) (4) Rapat Teknis BPMS, diikuti oleh semua Anggota BPMS, untuk : a.Merumuskan kebijakan-kebijakan dalam mengarahkan program. b. Mengevaluasi masalah-masalah. c.Mengontrol c. Mengontrol penyelenggaraan tugas menyeluruh. d. Mengevaluasi Keadaan Keuangan. (5) (5) Jika terdapat hal-hal yang mendesak, BPMS GTM dapat melaksanakan rapat khusus sesuai kebutuhan. (6) (6) Rapat Bidang, unit dan biro dilakukan sesuai kebutuhan diatur oleh masing-masing Bidang, unit dan biro. [52]


(7) Rapat BPMS GTM dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris. (8) Rapat Bidang, unit dan biro dipimpin oleh Ketua Bidang, Unit dan Biro. Pasal 41 RAPAT DAN TUGAS BADAN PENGAWAS PERBENDAHARAAN (1) Dalam arangka pelaksanaan tugasnya, Badan Pengawas Perbendaharaan pada masing-masing lingkup melaksanakan rapat kerja pada awal dan akhir kegiatannya. (2)Badan Pengawas Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan, pengendalian dan pembinaan. b. Mencari jalan keluar (exit) atas temuan. BAB XII ATURAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN Pasal 42 ATURAN PERALIHAN Dengan ditetapkannya Tata Rumah Tangga yang baru ini, maka Tata Rumah Tangga yang lalu dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43 ATURAN TAMBAHAN (1) Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga ini diatur dalam Tata Laksana dan pedoman-pedoman pelayanan kategorial. (2) Struktur Badan Pekerja dan Kelembagaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Rumah Tangga ini. Pasal 44 PERUBAHAN TATA RUMAH TANGGA Perubahan Tata Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan oleh Sidang Majelis Sinode Am berdasarkan usul dari setengah ditambah satu anggota majelis sinode dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Sinode Am GTM yang hadir.

[53]


PENJELASAN TATA RUMAH TANGGAGEREJA TORAJA MAMASA BAB I Pasal 1

Rumusan tentang makna lambang adalah upaya pemaknaan agar penggunaannya sekaligus menjadi komitmen hidup yang melandasi keberadaan Gereja Toraja Mamasa beserta seluruh warganya. BAB II Pasal 2

Tentang nyanyian yang digunakan dalam kebaktian GTM, diatur dalam buku Himpunan Keputusan Sidang Sinode Am XVIII dan buku liturgi/formulir GTM. 1.

2.

3. 4.

Pasal 3 Hari Raya Gerejawi adalah hari-hari yang dirayakan untuk memperingati tonggak-tonggak peristiwa penting dalam rangka karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tradisi perayaan Natal, Paskah, dan Pentakosta hari kedua tidak dimutlakkan tetapi dilakukan sesuai kondisi sebagai bentuk perayaan yang menyertai pelaksanaan hari-hari raya gerejawi tersebut. Tradisi pemasangan Pohon Terang (lilin Natal) dilaksanakan pada tanggal 25 Desember malam. Dan masih bisa dilaksanakan pada hari lain sesudah tanggal 25 Desember.

Pasal 4 1. Tahun baru 1 Januari dan akhir tahun 31 Desember tidak termasuk Hari Raya Gerejawi sehingga dikategorikan sebagai Hari Raya Khusus Gerejawi.

[54]


2. Hari-hari khusus yang dirayakan berdasarkan kesepakatan oikumenis misalnya: a. HUT PGI, Hari PI se-Indonesia dan lain-lain; b. Hari PI se-Dunia, Perjamuan Kudus se-Dunia dan lain-lain. 3. Hari–hari khusus yang dirayakan berdasarkan ketetapan dalam Lingkup GTM misalnya: HUT GTM, HUT Klasis, HUT Jemaat, Hari PI GTM, Hari Kesehatan GTM dan lain-lain. Pasal 5 jelas Pasal 6 jelas Pasal 7 Ayat (5) yang dimaksud dengan kelainan fisik adalah anggota jemaat yang oleh karena keadaannya mempunyai keterbatasan beraktifitas secara bebas karena cacat tubuh. Yang tentunya selaku warga jemaat juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan termasuk yang tuna rungu dan tuna wicara. Pasal 8

1. Ayat 1-6a, jelas. 2. Ayat 6.b. 3. Ayat 6.c. yang dimaksud terjamin secara hukum adalah perceraian yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan atau keterangan resmi dari pemerintah. 4. Ayat 10, Pelayanan khusus yang dimaksudkan dapat berupa kebaktian, pelayanan doa, perkunjungan dan bimbingan. Pasal 9 jelas Pasal 10 jelas Pasal 11 jelas Pasal 12 Kesaksian dan pelayanan kasih yang dilakukan atas nama Lembaga Gereja Toraja Mamasa, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk konkret seperti:

[55]


1. Gereja Toraja Mamasa memprakarsai lahirnya suatu konsep kemanusiaan yang sesuai dengan kehendak Pencipta yang hakiki. 2. Gereja Toraja Mamasa memprakarsai perlawanan terhadap pemiskinan secara struktural dan penyakit sosial 3. Mendorong prakarsa kemandirian warga masyarakat 4. Memperjuangkan dan membela hak-hak sipil dan politik warga masyarakat. 5. Melawan terjadinya eksploitasi manusia dan sumber daya alam. 6. Gerakan cinta lingkungan. 7. Gerakan cinta desa (hal ini dimaksudkan untuk memelopori adanya gerakan bersama untuk kembali ke desa dan memeliharanya sebagai “eden” pemberian Tuhan sehingga generasi muda tidak tergiur untuk pindah ke kota mencari pekerjaan di sektor non formal). BAB III Pasal 12

a. b.

c.

d.

Pasal 13 Ayat 1 -2a, jelas. Pasal 13 Ayat 2.b.3. Demi kelancaran pengajaran dan pembinaan kepada kaum bapa dapat ditunjuk koordinator di jemaat dan klasis. Pasal 13 Ayat 2.b.4. Kelompok profesi yang dimaksud antara lain: pengusaha, intelektual, para medis, dll.) Pasal 13 Ayat 2.c. jelas BAB IV Pasal 14 jelas Pasal 15 jelas Pasal 16 jelas Pasal 17 jelas

[56]


1. 2.

3.

4. 5.

6.

7. 8.

9.

BAB V Pasal 18 Tidak semua warga GTM yang mengikuti pendidikan teologi otomatis menjadi calon pendeta GTM. Pemanggilan/pengurapan pendeta tidak dilakukan berdasarkan permintaan jemaat atau pribadi tertentu, tetapi berdasarkan kebutuhan pelayanan di GTM atau lembaga lain yang meminta tenaga pendeta melalui BPMS GTM. Tidak diperlukan lagi panitia yang mengurus pemanggilan pendeta, kecuali panitia penyelenggara acara pengurapan berdasarkan kesepakatan BPMS dengan Majelis Jemaat di mana pengurapan dilakukan. Pasal 18 Ayat 4 - 5, jelas Pasal 18 Ayat 6, a.3. Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah transport pelayanan, tunjangan hari raya (THR), tunjangan fungsional dan tunjangan komunikasi. Pasal 18 Ayat 6.d Yang dimaksud dengan pendeta tugas khusus ialah pendeta GTM yang diberikan tugas oleh BPMS GTM untuk beberapa waktu lamanya di luar dari jemaat, klasis dan sinode. Contoh dari pendeta khusus, yaitu: TUG yang ditempatkan di POUK, gereja, tenaga pengajar dan lembagalembaga yang dianggap perlu. Pasal 18 Ayat 7 – 8.c jelas. Pasal 18 Ayat 8.4. Kebaktian emiritasi dilakukan di jemaat dimana pendeta mengahiri masa bakti wajib pelayanan dan atau di lembaga dimana dia sedang melayani. Kebaktian emiritasi hanya dilakukan bagi pendeta yang pensiun pada umur 65 tahun sesuai Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga GTM. Pasal 18 Ayat 9.d. Yang dimaksud dengan pendeta yang beralih tugas ke jabatan lain ialah pendeta yang sengaja dan sadar mengingkari janji dan mengambil

[57]


tugas diluar tugas pokok sebagai pendeta GTM. Apabila yang bersangkutan ingin kembali pada masa bakti wajib pelayanan pendeta maka ia harus mengajukan permohonan dan golongannya dihitung mulai pada saat beralih tugas. Pasal 19 1. Pemilihan penatua dan syamas dilakukan bersamaan artinya dilakukan pada satu waktu. Ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu: a.Masing-masing Jabatan disiapkan calon, jadi ada dua kelompok calon. b.Untuk semua jabatan dikumpulkan semua calon, lalu dari kumpulan calon itu dipilih masing-masing jabatan secara bergantian. c. Bagi jemaat yang pendetanya tidak menetap, dapat menetapkan seorang guru jemaat yang dipilih oleh majelis jemaat dari salah seorang penatua

2. Pasal 19 ayat 2a-e jelas. 3. Pasal 19 Ayat 2f. Bagi yang sudah berkeluarga keduanya (suami/isteri) dapat dicalonkan menjadi penatua dan syamas yang terdaftar dalam satu jemaat. 4. Pasal 19 ayat 3a-9c jelas. 1.

2.

Pasal 20 Penggunaan toga besar, toga mini dan stola, warnanya disesuaikan dengan kalender gerejawi sebagaimana yang diatur dalam Formulir dan Liturgi GTM. Stola adalah pakaian jabatan dan pakaian pelayanan. Sebagai stola jabatan maka yang wajib menggunakannya adalah pejabat gerejawi, yakni pendeta, penatua, syamas yang disebut Majelis Jemaat. Stola jabatan tersebut digunakan setiap hari Minggu, baik yang bertugas maupun tidak, kerena fungsinya sebagai stola jabatan. Sebagai stola pelayanan maka wajib digunakan oleh setiap pelayan firman

[58]


(termasuk vikaris atau mahasiswa KKL) sebagai tanda penyerahan tanggung jawab, kepercayaan, dan kontrol Majelis Jemaat. 3. Pasal 20 ayat 2 Yang dikategorikan pelayanan khusus ialah pelayanan sakramen, pengurapan, peneguhan-peneguhan, penahbisan, peletakan batu gereja dan pelayanan rohaniwan. Pendeta yang memimpin kebaktian hari Minggu, hari raya gerejawi, kebaktian rumah tangga, dan kebaktian insidentil lainnya menggunakan toga besar atau toga mini. 3. Pasal 20 ayat 4. Stola digunakan oleh pelayan pada kebaktian, syukur, penghiburan, pelepasan jenazah dan rumah tangga. Yang dimaksud dengan pelayan adalah Majelis Gereja secara umum, dan juga pelayan yang melayani pelayanan ibadah termasuk vikaris atau pelayan dari gereja lain yang melayani kebaktian jemaat. BAB VI Pasal 21 jelas Pasal 22 jelas Pasal 23 jelas Pasal 24 1.

Pasal 24 ayat 6. Seseorang yang dinyatakan terikat dan diumumkan di hadapan jemaat, untuk sementara tidak diperkenankan mengikuti sakramen, menjadi saksi baptisan, tidak berhak dipilih dan memilih majelis dan semua kepengurusan/kepanitiaan gereja. Semua bentuk kebaktian dan permintaan pelayanan dari yang bersangkutan tetap dilaksanakan. Pasal 25 jelas BAB VII Pasal 26

1. Pasal 26 ayat 1-2 jelas [59]


2. Pasal 26 ayat 3 Bagi majelis jemaat yang dikenakan tertib gerejawi tidak otomatis digantikan sebelum selesai proses tertib gerejawinya. Pasal 27

1. Pasal 27 ayat 1.b. Cabang Kebaktian dan bakal jemaat dapat mempunyai penanggung jawab pelayanan dan alat kelengkapan administrasi (seperti kop surat, stempel dan lain-lain) atas persetujuan jemaat induk. Pengelolaan administrasi dan keuangan cabang dan bakal jemaat mengikuti pedoman administrasi dan persembahan sesuai keputusan SMSA dan tetap melaporkannya ke jemaat induk. Pasal 28 jelas Pasal 29

1. Pasal 29 Ayat 1.a. Yang dimaksud dengan jemaat berdekatan artinya tidak berselang seling dengan jemaat-jemaat dari klasis lain dan berada dalam geografis yang sama. Pemekaran klasis dapat dilakukan jika tidak mengganggu keberadaan klasis induk dan klasis lain. 2. Pasal 29 Ayat 1.b. Potensi dana yang dimaksudkan ialah mampu memanggil minimal seorang pendeta dan bisa memenuhi kewajiban keuangan ke klasis dan sinode. Pasal 30

1. Pasal 30 Ayat 1-2, jelas 2. Pasal 30 ayat 3. Hal-hal lain yang memerlukan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada kebijakan BPMS GTM.

[60]


BAB VIII Pasal 31

1. Pasal 31 ayat 1.c. Terkait pembiayaan Klasis dan jemaat seperti yang dimaksudkan, hal ini bukan berarti membatasi sikap membantu dalam hal pelayanan antar jemaat dan Klasis di lingkup GTM. BAB IX Pasal 32

1. Pasal 32 ayat 3. Perangkat fungsional dimaksud adalah pembidangan-pembidangan pelayanan yang menjadi kebutuhan jemaat. 2. Pasal 32 ayat 4 Tugas Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) adalah Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas seluruh kekayaan gereja dan kekayaan organisasi kategorial pada lingkup jemaat. 3. Pasal 32 ayat 5 - Masukan dari Majelis Pertimbangan dapat menjadi referensi untuk menentukan kebijakan pelayanan, sehingga tidak otomatis harus dilaksanakan. Jumlah personil MPJ terdiri atas 3 (tiga) orang, yakni: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota. - Tugas Majelis Pertimbangan Jemaat (MPJ) adalah: Memberikan masukan dan pertimbangan diminta atau tidak, kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan pengurus kategorial jemaat Menjadi penasihat dalam persidangan gerejawi di lingkup jemaat. - Majelis Pertimbangan Jemaat (MPJ) terdiri dari pendeta, penatua, syamas. - Sidang Majelis Jemaat Tetap dilaksanakan sebelum Sidang Mjelis Sinode Am XIX, sehingga dalam membentuk Majelis Pertimbangan Jemaat (MPJ) mengacu pada Tata Rumah Tangga 2011-2016. 



[61]


Penjelasan Tata Rumah Tangga 2011-2016 mengatur bahwa yang dapat dipilih Majelis Pertimbangan Jemaat (MPJ) adalah tua-tua jemaat atau orang-orang yang mampu memberi pertimbangan demi kemajuan pelayanan. Mereka bukan berasal dari kalangan penutua dan syamas. Karena itu, Majelis Pertimbangan Jemaat yang bukan majelis (pendeta, penatua, Syamas) tetap dipertahankan sampai periodenya berakhir. Kata majelis dlam pasal ini mengandung arti lembaga/badan/dewan, bukan dalam arti jabatan gerejawi (pendeta, penatua, syamas) 4. Pasal 32 ayat 9 Yang dimaksud adalah Kepanitiaan-kepanitiaan termasuk tim kerja. Pasal 33

1. Pasal 33 ayat 5 Tugas Badan Pengawas Perbendaharaan Klasis (BPPK) adalah: - Melakukan pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, dan pembinaan atas seluruh kekayaan gereja dan kekayaan organisasi kategorial pada lingkup klasis. - Melakukan pembinaan mengenai pengelolaan keuangan kepada Bendahara Jemaat dan BPP Jemaat. 2. Pasal 33 ayat 6. - Masukan dari Majelis Pertimbangan dapat menjadi referensi untuk menentukan kebijakan pelayanan, sehingga tidak otomatis harus dilaksanakan. Mereka yang dipilih menjadi MPK adalah peserta Sidang Majelis Klasis yang mampu memberikan pertimbangan demi kemajuan pelayanan. Jumlah personil MPK terdiri atas 3 (tiga) orang yakni: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota. - Tugas Majelis Pertimbangan Klasis (MPK) adalah:

[62]


Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Badan Pekerja Majelis Klasis, Badan Pengawas Perbendaharaan Klasis dan pengurus kategorial Klasis Menjadi penasihat dalam persidangan gerejawi di lingkup klasis. - Majelis Pertimbangan Klasis (MPK) terdiri dari pendeta, penatua, syamas. 3. Pasal 33 ayat 10 Yang dimaksud adalah kepanitiaan-kepanitiaan, termasuk tim kerja. 



Pasal 34

1. Pasal 34 ayat 6. Masukan dari Majelis Pertimbangan dapat menjadi referensi untuk menentukan kebijakan pelayanan, sehingga tidak otomatis harus dilaksanakan. Mereka yang dipilih menjadi MPS adalah Peserta sidang majelis Sinode yang mampuh memberikan pertimbangan demi kemajuan pelayanan. Jumlah personil MPS terdiri atas 3 (tiga) orang yakni: Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota. 2. Pasal 34 ayat 9 Yang dimaksud adalah Kepanitiaan-kepanitiaan termasuk Tim Kerja BAB X Pasal 35

1. Pasal 35 ayat 3.a.1. BPMJ, MPJ dan BPPJ dilantik oleh pimpinan sidang pada akhir persidangan. 2. Pasal 35 ayat 3.a.2. Bagi jemaat yang belum mempunyai pendeta yang diutus adalah penatua dan syamas.

[63]


Pasal 36

1. Pasal 36 ayat 3.a.1. BPMK, MPK dan BPPK dilantik oleh pimpinan sidang pada akhir persidangan. Pasal 37 1.

2.

3.

Pasal 37 ayat 3.d. BPMS, MPS dan BPPS dilantik oleh pimpinan sidang pada akhir persidangan. Pasal 37 ayat 4.b. Yang masuk sebagai peninjau ialah pendeta pelayan jemaat, pendeta jemaat-jemaat, dan vikaris. Pasal 37 ayat 12. Pembiayaan Sidang Sinode Istimewa anggarannya ditanggung oleh peserta BAB XI Pasal 38 jelas Pasal 39 jelas Pasal 40 jelas Pasal 41 jelas BAB XII Pasal 42 jelas Pasal 43 jelas

Pasal 44 jelas



[64]

Buku Tata Dasar Cetak

Recommend Documents