TANYA JAWAB SEPUTAR KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
(KBK)
DI PERGURUAN TINGGI
Disusun oleh
TIM KERJA Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
2005
Kata Pengantar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Dalam rangka menindaklanjuti SK Mendiknas 045/U/2002 tentang Kurikulum
Inti Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen
Dikti) menerbitkan buku tentang Tanya Jawab Seputar Kurikulum Berbasis
Kompetensi. Buku tersebut dikehendaki sebagai acuan ringkas yang dapat
memfasilitasi dan memberdayakan sejumlah besar perguruan tinggi dalam upaya
penyusunan kurikulum berbasis kompetensi.
Buku tersebut tidak dirancang sebagai manual namun bersifat ringkas dan
dimaksudkan sebagai pemberi inspirasi, motivasi, dan kepercayaan diri bahwa
setiap perguruan tinggi mampu menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang
berkualitas dalam tingkatan dan kapasitas masing-masing.
Kesalahan masa lalu dalam menggunakan buku semacam ini untuk digunakan
dengan sikap mental copying harus tidak diulangi. Oleh karena itu, pengguna
buku ini diharapkan dapat melakukan refleksi dan re-invent pada program
studi masing-masing melalui co- creation bersama sivitas akademika dan
stakeholders bersangkutan. Dengan pendekatan refleksi dan re-invent
diyakini bahwa para pembaca yang sukses melakukan implementasi akan dikenal
sebagai agen perubahan kurikulum yang memenuhi kompetensi sesuai scientific
vision dan kebutuhan pasar.
Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih disampaikan kepada Tim
Penyusun atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan
masukan yang berharga dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, dan khususnya
mengenai perbaikan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia.
Walaupun masih banyak kekurangan dalam buku ini, namun diharapkan dapat
digunakan sebagai landasan perubahan yang sangat bermanfaat. Kritik dan
saran diharapkan dalam rangka perbaikan pada penerbitan yang akan datang.
Semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan dari seluruh
stakeholders.
Jakarta, November 2005
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Satryo Soemantri Brojonegoro
Kata Pengantar Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
Pada Rapat Kerja Nasional Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan serta Koordinator Kopertis tahun 2004, telah disebarkan buku
kecil berupa draft Tanya Jawab Seputar Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
Pada tahun 2005, beberapa orang Tim Penyusun telah berupaya
mensosialisasikannya melalui forum seminar, pelatihan dan lokakarya di
beberapa perguruan tinggi dan program studi. Masukan-masukan dari para
pendidik ditampung, didiskusikan dan akhirnya memberikan pengkayaan pada
buku kecil ini, sehingga terbitlah buku Tanya Jawab Seputar KBK ini.
Beberapa penjelasan lebih rinci telah dilakukan dalam rangka meningkatkan
pemahaman yang lebih baik terhadap pentingnya perbaikan kurikulum. Untuk
ini, pokok-pokok informasi penting tentang kedua hal tersebut muncul di
dalam beberapa bab termasuk pengkayaan ilustrasi praktek baik.
Buku ini berisi enam bab yang dimulai dengan hal yang melatar belakangi
perubahan kurikulum dan proses menuju perubahan ke KBK. Kemudian
dilanjutkan dengan pemaparan hasil penelitian terhadap pemahaman dan
implementasi KBK di Perguruan Tinggi. Bab selanjutnya memberikan
penjelasan tentang pengertian, penyusunan dan implementasi KBK serta kajian
kasus.
Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang realistik tentang
KBK. Kami menyadari bahwa buku ini perlu dilengkapi dengan berbagai contoh
KBK di bidang ilmu. Namun, di buku lain kami juga telah menyusun KBK 5
bidang ilmu yang diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi para perencana
dan pembangun kurikulum di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.
Semoga buku kecil ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.
Jakarta, November 2005
Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
Supeno Djanali
Tim Penyusun
Supeno Djanali (Ditjen Dikti)
Sujarwadi (UGM)
Soeprodjo Pusposutardjo (UGM)
GM Arief Djauhari (Ditjen Dikti)
Illah Sailah (IPB)
Hendrawan Soetanto (UNIBRAW)
Tresna Dermawan K (Kopertis Wilayah IV)
Sylvi Dewayani (UGM)
Sarjadi (UNDIP)
SP Mursid (P4D)
Hanafi (Ditjen Dikti)
Firdaus (Ditjen Dikti)
Nurmansyah (Ditjen Dikti)
Sunarto (Ditjen Dikti)
Rivera Soedjito (Ditjen Dikti)
Titi Gunarti (Ditjen Dikti)
Meliana (Ditjen Dikti)
Hasmi Musa (Ditjen Dikti)
Zairil (Ditjen Dikti)
Rancang Halaman Muka:
Heru Widartono
Daftar Isi
Kata Pengantar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi i
Kata Pengantar Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan iii
Tim Penyusun v
Daftar Isi vi
I. PENDAHULUAN 1
II. KONDISI PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI KBK DI PERGURUAN TINGGI 14
III. PENGERTIAN 16
IV. PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI 24
V. IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI 38
VI. KAJIAN KASUS 48
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Era globalisasi memberikan tantangan bagi dunia pendidikan, dalam hal ini
pendidikan tinggi, untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu
berperan secara global. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Departemen Pendidikan Nasional (Dep
Diknas) sebagai penanggungjawab nasional penyelenggaraan pendidikan tinggi
di Indonesia, mengambil kebijakan yang dituangkan dalam Kerangka
Pengembangan Pendidikan Tinggi–Jangka Panjang (KPPT-JP) III (1994-2005),
dengan empat sasaran utama berupa: (i) otonomi penyelenggaraan, (ii) mutu
pendidikan, (iii) akuntabilitas penyelenggaraan, dan (iv) akreditisasi.
Apabila empat sasaran utama KPPT-JP III tercapai, maka terjadi peningkatan
kesempatan atau peluang menuju pendidikan tinggi yang berkualitas dan mampu
bersaing dengan perguruan tinggi lain minimal di Asia Tenggara.
Untuk mewujudkan sasaran utama KPPT-JP III tersebut, maka PP No. 30/1990
diganti dengan PP No. 60/2000 dengan dua perubahan yang mendasar. Pertama,
struktur kelembagaan yang menyatu dengan struktur program pendidikan di PP
No. 30/1990, yang pada PP No. 60/1999 dipisahkan. Pemisahan antara struktur
kelembagaan dengan struktur program pendidikan menjadikan: (i) otonomi
penyelenggaraan program pendidikan menjadi lebih terbuka, (ii) mendorong
proses resource sharing dan networking secara internal dan eksternal
menjadi lebih efektif dan efisien, dan (iii) mendorong terselenggaranya
program-program yang gayut dengan kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan
kemampuan penyelenggaraan yang unggul dari masing-masing lembaga PT,
melalui proses on-off. Perubahan struktur kelembagaan penyelenggaraan PT
ini merupakan kelengkapan (complement) untuk melaksanakan perubahan ke-
dua, yaitu perubahan kurikulum yang semula content-based (penguasaan isi
ilmu pengetahuan dan ketrampilan - PIPK) (SK Mendikbud No. 056/U/1994) ke
kurikulum competent-based (berbasis kompetensi – KBK) (SK Mendiknas No.
232/U/2000 dan No. 045/U/2002).
Sedangkan Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (SPT-UP/HELTS) 2003-
2010, kebijakan kurikulum lebih didasarkan pada adanya masalah eksternal
tatanan global yang mendorong era persaingan dan perubahan orientasi
lembaga pendidikan tinggi serta perubahan persyaratan kerja. Hal ini
menghasilkan perubahan terhadap konteks pendidikan dari konteks ilmu
pengetahuan menjadi konteks kebudayaan.
Sampai saat ini KBK belum dapat diimplementasikan, sehingga kurikulum PT
masih berbentuk PIPK (Penguasaan Isi Pengetahuan dan Keterampilan) yang
berpedoman pada SK Mendiknas No. 056/U/1994. Kendala utama yang menghambat
implementasi KBK adalah: (i) makna KBK dan perubahan struktur kelembagaan
sebagai kesatuan kelengkapan implementasi KBK masih belum dipahami oleh
manajemen PT, dosen, dan sivitas akademika, (ii) keterbatasan sumberdaya di
beberapa PT untuk implementasi KBK, dan (iii) lingkungan kondusif untuk
implementasi KBK di beberapa PT masih memerlukan waktu yang lama serta
upaya yang berat untuk mewujudkannya. Akibatnya, nilai personalitas
(21,70%), pendidikan (19,81%), dan penguasaan bahasa Inggris (17,92%),
merupakan faktor-faktor kritis penerimaan lulusan pendidikan tinggi untuk
dapat diterima bekerja di kalangan industri[1]). Oleh karenanya terjadi
kecenderungan peningkatan angka penganggur terdidik dari tahun ke tahun,
sehingga secara kuantitatif nilai HDI Indonesia (2004) berada pada posisi
ke 111 dari 177 negara yang elite di survey oleh UNDP.
Secara jujur perlu diakui bahwa dunia pendidikan, termasuk di Indonesia,
khususnya pendidikan tinggi saat ini tengah berada di persimpangan jalan.
Di satu sisi masyarakat ilmu pengetahuan seperti yang dicirikan oleh Hasan
Othman et al. (2002) sedang bangkit dan harus disongsong. Ciri masyarakat
ilmu pengetahuan (knowledge society) yang mendominasi segala aspek
kehidupan (sehingga para pekerja yang berpengetahuan akan menjadi kelompok
dominan di dunia kerja) adalah sebagai berikut:
1. Kemustahilan batas wilayah: karena dengan ilmu pengetahuan seseorang
dapat lebih mudah menjelajah ke pelbagai pelosok dunia dibandingkan
dengan kekuatan uang.
2. Mobilitas vertikal yang bersamaan berlangsung dengan mobilitas
horizontal: akibat kemampuan seseorang yang diperoleh dari proses
pendidikan yang menghasilkan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan
masa depan.
3. Potensi sukses atau gagal yang sama besar, karena dengan ilmu
pengetahuan seseorang dengan mudah dapat mengaplikasikan ilmu
pengetahuannya untuk menghasilkan produk, walaupun tidak ada jaminan
untuk memenangkan persaingan.
Di jalan lain pengaruh globalisasi dalam bentuk : (i) aliran manusia
(etnoscape), (ii) aliran informasi (mediascapes), yang difasilitasi oleh
(iii) aliran teknologi baru (technoscapes), (iv) aliran modal
(financescapes), dan (v) aliran gagasan serta citra (ideoscapes), menarik
pola masyarakat ilmu pengetahuan ke arah perkembangan tertentu sehingga
tidak menjadi bebas kultur sebagai ciri khas kehidupan masyarakat. Bahkan
masyarakat ilmu pengetahuan yang disongsong dalam pengembangan pendidikan
adalah masyarakat berkehidupan kompetitif yang tidak fair, yang kuat
mendominasi kehidupan yang lebih lemah. Oleh karena itu dalam menyongsong
masa depan, perlu segera disiapkan SDM yang handal melalui proses
pendidikan yang mampu menghasilkan produk dengan atribut kompetensi sesuai
dengan tuntutan masyarakat, industri/usaha dan profesi, berikut dengan
ciri khas kebudayaannya masing-masing.
b. Proses menuju Perubahan Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antar negara maupun antar
institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya
interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum, yaitu dapat dipandang sebagai
suatu rencana (plan) yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian
atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa (Johnson, 1974).
Sebagai suatu rencana, dokumen kurikulum merupakan acuan tindakan dan
proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan. Sedangkan jika dipandang
sebagai suatu kejadian aktual maka dokumen kurikulum bersifat deskriptif
serta bertindak sebagai suatu laporan atau catatan. Dalam pandangan
kelompok pertama, apa yang seharusnya dilakukan oleh si mahasiswa adalah
hal-hal yang paling penting dimana masalah instruksional pembelajaran harus
dikontrol langsung tanpa memperhatikan apakah hasil (outcome) proses
pembelajaran memiliki makna (seringkali sulit diduga).
Takrif kurikulum pendidikan tinggi SK Mendikbud No 056/U/1994 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa, Ps. 1 butir 7, sebagai rincian operasional PP No. 30/1990, yang
diganti dengan SK Mendiknas No. 232/U/2000 , Ps. 1 butir 6, sebagai rincian
operasional PP No. 60/1999, adalah sebagai berikut (kutipan):
"Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian
dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
belajar-mengajar di perguruan tinggi."
Secara umum anatomi kurikulum menurut SK Mendikbud No. 056/U/1994
tersusun atas dua komponen, yaitu: (i) kurikulum pendidikan tinggi yang
berlaku secara nasional (Kurnas) untuk setiap program studi, dan (ii)
kurikulum lokal (Kurlok) yang berkenaan dengan keadaan kebutuhan lingkungan
serta ciri khas perguruan tinggi (PT) yang bersangkutan. Penting untuk
dicermati bahwa luaran proses pembelajaran dari Kurnas adalah kemampuan
minimal dalam penyelesaian suatu program studi. Kemampuan minimal tersebut
adalah penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran
kurikulum suatu Program Studi (PS). Untuk mencapai luaran proses
pembelajaran yang sesuai dengan rancangan kurikulum, maka disusun kurikulum
dengan elemen –elemen yang terdiri dari Matakuliah Umum (MKU), Mata Kuliah
Dasar Keahlian (MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK); baik untuk Kurnas
maupun untuk Kurlok, disertai imbangan beban muatan masing-masing.
Jadi, mutu luaran pendidikan tinggi menurut kurikulum berdasarkan SK
Mendikbud No. 056/U/1994 yang menilai adalah PT (PS) bersangkutan, sebagai
pelaksana/penyelenggara pendidikan tinggi. Oleh karenanya nilai hasil
belajar peserta didik bersifat relatif, subyektif, beragam, serta lebih
dipengaruhi oleh "ketenaran nama" PT di masyarakat. Dengan hampiran
(approach) sasaran minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap
sesuai dengan sasaran kurikulum suatu Program Studi (PS), maka materi
pembelajaran, beban muatan, dan urutan penyampaiannya di dalam Kurnas
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan status sebagai
pedoman yang ditetapkan. Proses penyampaian materi pembelajaran diserahkan
kepada PT yang bersangkutan. Proses pembelajaran tidak pernah dicantumkan
dalam kurikulum SK Mendikbud No. 056/U/1996.
Dalam rangka mengembangkan pendidikan tinggi yang hasil didiknya dapat
berkompetisi secara global, Pemerintah c.q. Ditjen Dikti, Depdiknas,
mengembangkan kurikulum yang in line dengan visi dan aksi pendidikan tinggi
di abad XXI menurut UNESCO[2]) , yang dikonfirmasi dalam The World
Conference on Education for All di Thailand Tahun 1990. Ada 17 butir
(articles) yang dideklarasikan oleh UNESCO (1998), agar pendidikan tinggi
dapat menjalankan fungsinya di abad XXI. Visi dan misi pendidikan tinggi
abad XXI dari UNESCO (1998) berintikan isi laporan The International
Commission on Education for the Twenty-first Century (Learning: the
Treasure Within) yang diketuai oleh Jacques Delors (UNESCO, 1998))[3]),
dengan pokok isi antara lain:
1. Harapan ke depan peran pendidikan tinggi:
a) jangkauan dari komunitas lokal ke masyarakat dunia;
b) perubahan kohesi sosial ke partisipasi demokratis, di antaranya
berupa kenyataan: (i) pendidikan dan krisis kohesi sosial, (ii)
pendidikan vs exclusion, (iii) pendidikan dan desakan pekerjaan
di masyarakat, serta (ii) partisipasi demokratis berupa
pendidikan civic dan praktek berkewarganegaraan;
c) dari pertumbuhan ekonomi ke pengembangan kemanusiaan.
2. Asas pengembangan pendidikan, berupa:
a) empat pilar pendidikan: (i) learning to know, (ii) learning to
do (perubahan dari skill ke competent, dematerialisasi dari
pekerjaan dan the rise of service sector, serta bekerja di
bidang ekonomi informal), (iii) learning to live together,
learning to live with others (discovering others and working
toward common objectives), dan (iv) learning to be;
b) belajar sepanjang hayat (learning throughout life) sebagai
wujud: (i) imperative for democracy, (ii) pendidikan
multidimesional, (iii) munculnya new times, fresh fields, (iii)
pendidikan at the heart of society, dan (iii) kebutuhan sinergi
dalam pendidikan.
3. Arah pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi:
a) kesatuan pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi: (i)
pendidikan dasar sebagai "pasport" untuk berkehidupan, (ii)
pendidikan menengah (secondary education) sebagai persimpangan
jalan menentukan kehidupan, dan (iii) pendidikan tinggi dan
pendidikan sepanjang hayat;
b) perguruan tinggi menjadi tempat pembelajaran dan suatu
sumberdaya pengetahuan;
c) peran pendidikan tinggi untuk menanggapi perubahan pasar kerja;
d) perguruan tinggi sebagai pusat kebudayaan dan pembelajaran
terbuka untuk semua;
e) dan pendidikan untuk wahana kerjasama international.
Mengacu pada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO (1998) tersebut,
maka dilakukan pembaharuan terhadap kurikulum yang telah berjalan
(Kurikulum SK Mendikbud No. 056/U/1996), yang dituangkan dalam SK Mendiknas
No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002. Perubahan mendasar yang dilakukan
adalah:
1. Luaran hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal
penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan
sasaran kurikulum suatu Program Studi (PS) diganti dengan
kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan
cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu
oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan
tertentu. Luaran hasil pendidikan tinggi, semula ditentukan oleh
penilaian penyelenggara pendidikan tinggi, diganti oleh penilaian
yang dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan.
2. Kurikulum yang semula disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi
(PS) yang bersangkutan diganti dengan kurikulum yang disusun oleh
perguruan tinggi bersama-sama dengan pemangku kepentingan, dan
ditetapkan oleh perguruan tinggi (PS) yang bersangkutan.
3. Berdasarkan SK Mendikbud No. 056/U/1996 komponen kurikulum tersusun
atas Kurikulum Nasional (Kurnas) dan Kurikulum Lokal (Kurlok) yang
terdiri atas: Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian
(MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK) yang disusun dengan tujuan
untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (content
based), sedangkan dalam SK Mendiknas No. 232/U/2000 disebutkan
bahwa kurikulum terdiri atas Kurikulum Inti dan kurikulum
Institusional yang terdiri atas kelompok-kelompok Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan
Ketrampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah
Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah Berkehidupan Bersama
(MBB). Namun, pada SK Mendiknas No. 045/U/2002, pengelompokkan mata
kuliah tersebut diluruskan pemahamannya agar lebih luas dan positif
melalui pengelompokkan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu (a)
landasan kepribadian, (b) penguasaan ilmu dan keterampilan, (c)
kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut
tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai,
(e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan
pilihan keahlian dalam berkarya. Dengan demikian, satu mata kuliah
dapat membangun satu atau lebih dari satu kompetensi, demikian
sebaliknya satu kompetensi dapat dibangun oleh satu atau lebih dari
satu mata kuliah. Kurikulum Institusional dipilih komplementer
dengan Kurikulum Inti disesuaikan dengan kompetensi utama,
kompetensi pendukung, dan kompetensi lain dari luaran (hasil didik)
yang diharapkan. Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi
utama, ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat
profesi dan pengguna lulusan. (SK Mendiknas No. 045/U/2002).
4. Untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang menjadikan
perguruan tinggi menjadi tempat pembelajaran dan suatu sumberdaya
pengetahuan, pusat kebudayaan, serta tempat pembelajaran terbuka
untuk semua, maka dimasukkan strategi kebudayaan dalam pengembangan
pendidikan tinggi. Strategi kebudayaan tersebut berujud:
i) fenomena anthrophos dicakup dalam Pengembangan manusia yang beriman
dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,
berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan;
ii) fenomena tekne dicakup dalam penguasaan ilmu dan ketrampilan untuk
mencapai derajat keahlian berkarya;
iii) fenomena oikos dicakup dalam kemampuan untuk memahami kaidah kehidupan
bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya;
iv) fenomena etnos, dicakup dalam pembentukan sikap dan perilaku yang
diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian
berdasarkan ilmu dan keahlian yang dikuasai.
Dalam proses pembelajaran seperti ini maka pendidikan tinggi tidak hanya
sekedar suatu proses transfer of knowledge, namun benar-benar merupakan
suatu proses pembekalan yang berupa method of inquiry seseorang yang
berkompeten dalam berkarya di masyarakat. Dengan demikian secara jelas
akan tampak bahwa perubahan kurikulum berbasis PIPK (SK Mendikbud No.
056/U/1996) ke KBK (SK Mendiknas No. 232/U/2000) mempunyai beberapa
harapan keunggulan, yaitu:
"luaran hasil pendidikan (outcomes) yang sesuai dengan societal needs,
industrial/business needs, dan professional needs; dengan pengertian
bahwa outcomes merupakan kemampuan mengintegrasikan intelectual skill,
knowledge dan afektif dalam sebuah perilaku secara utuh."
KONDISI PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI KBK DI PERGURUAN TINGGI
Salah satu implementasi Paradigma Baru di Perguruan Tinggi adalah
perubahan kurikulum dari content-based ke competent-based seiring dengan
tuntutan perubahan zaman serta sinyal pasar kerja (labor-market signals).
Sebagai pedoman penyusunan kurikulum berbasis kompetensi telah diterbitkan
SK. Mendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002. Selain itu juga telah
dilakukan sosialisasi dalam berbagai kesempatan terhadap para pimpinan PT,
dosen serta mahasiswa tentang apa dan mengapa KBK menjadi pilihan kurikulum
di PT untuk menggantikan kurikulum tahun 1994 yang dituangkan dalam SK.
Mendikbud No. 056/U/1996. Sosialisasi dalam bentuk rancangan telah dibahas
dalam Rapat Kerja Nasional Pimpinan Perguruan Tinggi (Rakernas-PPT)
1998/1999, dan implementasinya telah dibahas dalam Rakernas-PPT 1999/2000.
Meskipun demikian, hingga akhir batas waktu yang ditentukan untuk
implementasi KBK di PT Indonesia yaitu tanggal 20 Desember 2002, ternyata
belum satupun PT yang terpilih sebagai sampel dalam kajian yang dilakukan
oleh Tim Kelompok Kerja Inventarisasi dan Evaluasi Implementasi KBK di PT
tahun 2003 yang telah merekonstruksi dan mengimplementasikan KBK sesuai
dengan harapan.
Masalah utama yang ditemui di lapangan dengan belum dilaksanakannya SK
Mendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 adalah berkaitan dengan masih
beragamnya tingkat pemahaman dan penilaian arti penting oleh pimpinan PT,
dosen dan mahasiswa, terhadap makna dan bagaimana menyusun KBK dengan
benar. Oleh karena itu sangatlah wajar jika implementasi KBK di PT juga
masih belum dapat dilaksanakan. Berdasarkan studi yang telah dilaksanakan
di Tahun 2003, diperoleh data bahwa pemahaman terhadap KBK masih berbeda-
beda dan kesiapan untuk melakukan perubahan kurikulum di PT juga berbeda.
Menyikapi hasil kajian tersebut maka penulisan buku penjelasan sebagai
bahan acuan dalam sosialisasi dan implementasi KBK ini dipandang sangat
perlu untuk memandu para pelaku rekonstruksi kurikulum agar pelaksanaan SK
Mendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 dapat segera dilakukan. Buku
Tanya Jawab Seputar KBK ini berisi tentang pertanyaan yang acapkali muncul
di kalangan pendidik dan pengajar dalam rangka memperbaiki dan
mengembangkan kurikulum.
PENGERTIAN
"1. Apa yang dimaksud "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan"
"dengan kurikulum "mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran "
"pendidikan tinggi? "serta cara penyampaiannya dan penilaiannya yang "
" "digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan"
" "belajar-mengajar di perguruan tinggi (SK Mendiknas"
" "No. 232/U/2000 Ps. 1 butir 6). "
" "Kurikulum dipahami sebagai dokumen dan sebagai "
" "pembelajaran yang nyata. pendidikan tinggi yang "
" "menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri"
" "atas: "
" "Kurikulum Inti yang mencirikan kompetensi utama "
" "Kurikulum Institusional yang merupakan bagian dari "
" "kurikulum pendidikan tinggi, komplementer dengan "
" "Kurikulum Inti, disusun dengan memperhatikan "
" "keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas "
" "perguruan tinggi yang bersangkutan. "
" "(SK Mendiknas No. 232/U/2000 Ps. 7) "
"2. Apa yang dimaksud "Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, "
"dengan kompetensi ? "penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai"
" "syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam "
" "melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan "
" "tertentu[4]). (SK Mendiknas No. 045/U/2002, Ps. "
" "21). "
"3. Apakah yang dimaksud "Adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas "
"dengan kurikulum berbasis "elemen-elemen kompentensi yang dapat menghantarkan "
"kompetensi? "peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, "
" "kompetensi pendukung, dan kompetensi lain sebagai a"
" "method of inquiry yang diharapkan. Yang dimaksud "
" "dengan method of inquiry diantaranya adalah suatu "
" "metode pembelajaran yang menumbuhkan hasrat besar "
" "untuk ingin tahu, meningkatkan kemampuan untuk "
" "mengunakan atribut kompetensi guna menentukan "
" "pilihan jalan berkehidupan di masyarakat, "
" "meningkatkan cara belajar sepanjang hayat (learning"
" "to learn dan learning throughout of life) "
"4. Apa ciri-ciri rancangan"Ciri KBK adalah : "
"kurikulum berbasis "Menyatakan secara jelas rincian kompetensi peserta "
"kompetensi? "didik sebagai luaran proses pembelajaran. "
" "Materi ajar dan proses pembelajaran didesain dengan"
" "orientasi pada pencapaian kompetensi dan berfokus "
" "pada minat peserta didik. "
" "Lebih mensinergikan dan mengintegrasikan penguasaan"
" "ranah kognitif, psikomotorik dan afektif. "
" "Proses penilaian hasil belajar lebih ditekankan "
" "pada kemampuan untuk berkreasi secara prosedural "
" "atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, dan "
" "evaluasi yang benar pula[5]) ; "
" "5. Disusun oleh penyelenggara pendidikan tinggi "
" "dan pemangku kepentingan lulusan pendidikan tinggi "
" "(masyarakat profesi dan pengguna lulusan). "
"6. Apa yang dimaksud "Kompetensi Utama ialah kemampuan peserta didik "
"dengan kompetensi utama, "untuk menampilkan kinerja yang memadai pada suatu "
"kompetensi pendukung dan "kondisi pekerjaan utama sesuai dengan hasil proses "
"kompetensi lainnya ? "pendidikan di suatu program studi. "
" "Kompetensi Pendukung ialah kemampuan seseorang "
" "peserta didik untuk mendukung penampilan kinerja "
" "yang memadai dalam suatu kondisi pekerjaan "
" "tertentu. "
" "Kompetensi Lain ialah kemampuan peserta didik yang "
" "bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. "
" "(Lihat catatan kaki (foot note) 6). "
"7. Apa wujud pengakuan "Pengakuan kompetensi seseorang dinyatakan dalam "
"kompetensi seseorang? "bentuk sertifikat kompetensi yang dapat diberikan "
" "oleh penyelenggara pendidikan atau lembaga "
" "pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat"
" "untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus "
" "uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan "
" "pendidikan yang terakreditisasi atau lembaga "
" "sertifikasi (UU No. 20/2003 tentang SISDIKNAS Ps. "
" "61 ayat (3). "
" "Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan "
" "dinyatakan berhak menyelenggarakan pendidikan "
" "profesi dan vokasi, melalui kerjasama dengan ikatan"
" "profesi dapat memberikan sertifikat kompetensi bagi"
" "peserta didik setelah lulus uji kompetensi. "
" "Contoh : "
" "1. Pendidikan Profesi bidang Kedokteran (SKB "
" "Mendiknas dan Menkes-Menkesos No. 3/U/SKB/2001, No."
" "232/Menkes-Kesos/SKB/III/2001 serta SKB Dirjen "
" "Dikti dan Dirjen Pelayanan Medik dan Ketua Majelis "
" "Kolegium Kedokteran Indonesia No. "
" "17/DIKTI/Kep/2002, No. D.L.02.03.1.5.1499. dan "
" "08/MKKI/SK/ "
" " 04/2002 sebagai pelaksanaan operasionalnya.) "
" " "
" "2. Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan "
" "Pendidikan Profesi Akutansi sebagai keputusan "
" "bersama antara Dirjen Dikti dengan Ikatan Akuntan "
" "Indonesia (IAI) (SK Dirjen Dikti No. 565/D/T/2002, "
" "Ketua Umum IAI No. 2460/MOU/IAI/III/02). "
" "Kedua program pendidikan profesi yang memberikan "
" "sertifikat kompetensi tersebut di selenggarakan "
" "oleh perguruan tinggi. "
"8. Mengapa diperlukan "Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya "
"kompetensi utama, "pembagian kompetensi tersebut, yaitu : "
"pendukung dan lain dalam "memberikan kemampuan adaptasi terhadap "
"kurikulum perguruan tinggi"ketidakpastian lapangan kerja, sifat pekerjaan, dan"
"di Indonesia ? "perkembangan masyarakat yang semakin tidak menentu "
" "(dari terra forma ke terra incognita); "
" "untuk mengantisipasi pekerjaan dengan persyaratan "
" "kompetensi yang sifatnya kompetitif dan tidak "
" "mengenal batas-batas fisik wilayah, negara, dan "
" "pemerintahan; "
" "untuk memfasilitasi proses pendidikan sepanjang "
" "hayat, dalam bentuk proses belajar menemukan a "
" "method of inquiry seseorang. "
"10. Apakah elemen "Elemen-elemen kompetensi pendidikan tinggi terdiri "
"kompetensi yang dimaksud "atas : "
"dalam Kepmendiknas No. "landasan kepribadian; "
"045/U/2002 itu ? "penguasaan ilmu dan keterampilan; "
" "kemampuan berkarya; "
" "sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat "
" "keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang "
" "dikuasai; "
" "f. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat "
" "sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. "
PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
"1. Apa hubungan antara tujuan "Dalam setiap Program Studi tentu telah "
"pendidikan dengan kompetensi? "terumuskan MISI dan TUJUAN pendidikan yang "
" "salah satu jabarannya selalu merupakan "
" "kualifikasi lulusan (kompetensi) yang akan "
" "dihasilkan. Rumusan kompetensi lulusan "
" "tersebut merupakan rumusan "OUTCOMES" yaitu "
" "suatu bentuk kemampuan yang nantinya akan "
" "ditunjukkan atau dibuktikan di lapangan "
" "pekerjaan yang dipilihnya. Oleh sebab itu, "
" "dalam rumusan kompetensi ini sebaiknya mengacu "
" "pada harapan bidang kerja (profesi) yang mana "
" "saja yang mungkin dapat diraih oleh lulusannya "
" "nanti. "
"2. Siapa yang berwenang "a. Pada prinsipnya kompetensi disusun oleh "
"menyusun kompetensi lulusan dan"masyarakat pemangku kepentingan lulusan (hasil "
"bagaimana prinsip penyusunan "didik) yang terinstitusi berdasarkan kebutuhan "
"kompetensi? "atau tuntutan, kemampuan di masyarakat. "
" "Masyarakat terinstitusi tersebut adalah "
" "masyarakat profesi (professional needs), "
" "masyarakat industri/bisnis (industrial/business"
" "needs) maupun masyarakat luas (societal needs)."
" "b. Prinsip penyusunan kompetensi: (i) "
" "mengantisipasi bidang kerja/kehidupan yang "
" "kemungkinan berubah pada 4-5 tahun ke depan, "
" "(ii) mengacu pada standard kompetensi dari "
" "pemangku kepentingan, (iii) memungkinkan "
" "lulusan untuk mengembangkan diri dengan "
" "kemampuan generiknya (memiliki generic skills),"
" "selain kemampuan di bidang studinya. "
"3. Mengapa perumusan kompetensi"Perumusan kompetensi menjadi isu penting dalam "
"menjadi isu penting dalam dunia"dunia pendidikan dalam rangka memberikan "
"pendidikan? "keleluasaan untuk memilih dan mengembangkan "
" "dirinya yaitu dengan kompetensi utama yang "
" "dilengkapi dengan kompetensi pendukung dan "
" "kompetensi lainnya. "
"4. Apakah saat ini Dep Diknas "Dep Diknas khususnya Ditjen Dikti tidak "
"atau Ditjen Dikti mengeluarkan "mengeluarkan Kurnas atau Kurikulum Nasional, "
"Kurnas yang dapat dipergunakan "namun mengeluarkan pedoman umum dalam "
"sebagai standar kurikulum "penyusunan kurikulum bagi setiap program studi"
"program studi PT di Indonesia ?"yang ada di PT di seluruh Indonesia dalam "
" "bentuk SK Mendiknas No. 232/U/2000. Semangat "
" "dari Kepmen tersebut adalah untuk memberikan "
" "keleluasaan dan kebebasan berkreasi bagi "
" "setiap PT dalam mengembangkan kurikulumnya "
" "sesuai dengan minat dan kemampuan "
" "penyelenggaraannya. Setiap program studi dapat"
" "mengeksplorasi dan mengeksploitasi seluruh "
" "potensi dirinya agar menjadi yang terbaik. "
" "Rambu-rambu kurikulum inti PT dikeluarkan "
" "dalam bentuk SK Mendiknas 045/U/2002. Dengan "
" "rambu-rambu tersebut setiap perguruan tinggi "
" "(PT) memiliki pola dan patokan yang terukur "
" "serta dapat didiskusikan antar peer groups, "
" "sehingga masing-masing PT dapat menonjolkan "
" "keunggulannya, namun tetap disertai tanggung "
" "jawab khususnya pada stakeholder-nya. "
"5. Apakah tolok ukur yang "Tolok ukur dari pengembangan kurikulum saat "
"digunakan dalam proses "ini adalah kualitas. Merujuk pada visi "
"pengembangan kurikulum saat "pendidikan tinggi seperti yang ditulis pada "
"ini? "HELTS (Higher Education Long Term Strategy) "
" "maka kurikulum yang dikembangkan harus "
" "mendukung : "education that effectively "
" "links to student needs, develops student "
" "intellectual capability to become responsible "
" "citizens, and contributes to the nation's "
" "competitiveness". Secara teknis, pengembangan"
" "kurikulum saat ini memberikan paradigma baru "
" "dalam penyusunan kurikulum berbasis kompetensi"
" "pada pendidikan tinggi. Jadi kata kuncinya "
" "adalah kompetensi. Secara khusus, diskusi "
" "mengenai kompetensi ini dapat dilihat pada "
" "halaman sebelumnya yang memberikan penjelasan "
" "mengenai kompetensi secara khusus. Beberapa "
" "hal yang nampaknya dapat dikatakan sebagai "
" "kekhasan pada perancangan kurikulum ke depan "
" "mungkin mengenai pergeseran dari istilah "
" "kurikulum berdasar pada isi (content based "
" "curriculum) menuju pada kurikulum berdasar "
" "pada kompetensi (competency based curriculum)"
" "atau dikenal sebagai KBK. "
"6. Nampaknya memang ada "Hal lain yang khas pada pengembangan KBK "
"perbedaan istilah pada sistem "(Kurikulum Berbasis Kompetensi) adalah "
"kurikulum baru yang berdasar "pengistilahan pada kelompok matakuliah. "
"pada Kepmendiknas No. "Sebelumnya, kita mengenal MKDU atau MKU "
"232/U/2000 dan No 045/U/2002 "(matakuliah umum), MKDK (matakuliah Dasar "
"tersebut, perbedaan itu apakah "Keahlian), dan MKK (Matakuliah Keahlian) pada "
"sekedar istilah saja atau ada "sistem kurikulum lama. Pada saat ini, "
"alasan yang menjadi dasar "pengelompokan mata kuliah mengikuti SK "
"perubahan nama kelompok mata "Mendiknas 232/U/2000 menjadi MPK (Matakuliah "
"kuliah? "Pengembagan Kepribadian), MKK (Matakuliah "
" "Keilmuan dan Ketrampilan), MKB (Matakuliah "
" "Keahlian Berkarya), MPB (Matakuliah Perilaku "
" "Berkarya, dan yang terakhir MBB (Matakuliah "
" "Berkehidupan Bersama). Pada SK Mendiknas No "
" "045/U/2002 pengelompokan seperti ini "
" "dipertegas bukan sebagai kelompok matakuliah "
" "akan tetapi sebagai elemen elemen kompetensi "
" "(Pasal 2 ayat 1 dan 2) yang isi dan metode "
" "pembelajaran dapat dikreasi secara bebas oleh "
" "setiap PT disesuaikan dengan rambu-rambu yang "
" "ditetapkan. "
" "Terdapat alasan yang dapat dijadikan landasan "
" "perubahan penamaan kelompok matakuliah "
" "tersebut. Kurikulum baru melihat konteks "
" "pendidikan tinggi secara lebih luas, jika pada"
" "kurikulum sebelumnya (sesuai SK Mendiknas "
" "056/U/1994) domain variabel masukan dari "
" "proses pendidikan adalah permasalahan internal"
" "perguruan tinggi dan kondisi di seputarnya "
" "dengan target keluaran pada pengusaan ilmu "
" "pengetahuan dan teknologi, maka pada model "
" "kurikulum yang baru konteks yang dituju lebih "
" "kepada kebudayaan dan pengembangan manusia "
" "secara komprehensif. Komponen yang menjadi "
" "pertimbangan juga lebih menyeluruh dan "
" "bersifat mendunia dan lebih universal. Jadi, "
" "dengan kurikulum yang baru tersebut diharapkan"
" "perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan "
" "yang berkebudayaan dan mampu berperan baik "
" "secara lokal, regional, dan juga tidak "
" "canggung untuk berperan secara internasional. "
" "Rujukan yang menjadi inspirasi dikembangkannya"
" "sistem kurikulum yang baru adalah The Four "
" "Pillars of Education in the 21st century yang "
" "akan mengilhami kurikulum dengan learn to "
" "know, learn to do, learn to be, dan learn to "
" "live together. Oleh karenanya, penamaan "
" "kelompok mata kuliah pada kurikulum baru bukan"
" "tanpa alasan dan berhenti sebagai istilah "
" "saja. Gagasan dan cita-cita yang melandasi the"
" "four pillars sangat mulia, sehingga diperlukan"
" "pemahaman terlebih dahulu mengenai gagasan "
" "tersebut, sebelum melakukan rekonstruksi "
" "kurikulum. Hal ini terbukti bahwa dari hasil "
" "temuan kajian KBK, pengembangan kurikulum ke "
" "arah sistem yang baru hanya memindahkan nama "
" "mata kuliah pada kelompok matakuliah kurikulum"
" "lama ke kelompok matakuliah sistem yang baru. "
" "Apabila hal tersebut yang dilakukan, maka "
" "kegiatan pengembangan kurikulum itu menjadi "
" "kehilangan makna. Perubahan yang diharapkan "
" "seharusnya ditekankan kepada prinsip-prinsip "
" "yang lebih mendasar, yaitu pada pemahaman ide "
" "secara holistik. Dalam mengembangkan kurikulum"
" "yang baru ini, sebaiknya memiliki pemahaman "
" "bahwa kurikulum merupakan bagian integral dari"
" "keseluruhan sistem pendidikan yang "
" "dikembangkan pada PT dan sekaligus menjadi "
" "interface dengan masyarakat atau "
" "stakeholder-nya. Bukan sekedar susunan nama "
" "matakuliah yang dikelompokkan mengikuti "
" "nama-nama baru. "
"7. Bagaimanakah penjelasan "Pengelompokan mata kuliah dalam Kepmendiknas "
"tentang pengelompokkan mata "tersebut sesungguhnya sudah jelas. Hal penting"
"kuliah berdasarkan Kepmendiknas"yang perlu dipahami adalah pengelompokan "
"232/U/2000 Pasal 1 Ayat 7 - "matakuliah ini bukan tujuan utama dari "
"11 tersebut ? "pergeseran konsep kurikulum. Pada SK Mendiknas"
" "No. 045/U/2002 apa yang menjadi interpretasi "
" "dari pengelompokan matakuliah MPK, MKK, MKB, "
" "MPB, dan MBB telah disempurnakan sebagai "
" "elemen kompetensi dengan rincian : "
" "Landasan Kepribadian "
" "Penguasaan ilmu dan ketrampilan "
" "Kemampuan berkarya "
" "sikap dan perilaku dalam berkarya menurut "
" "tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan "
" "ketrampilan yang dikuasai "
" "pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat "
" "sesui dengan pilihan keahlian dalam berkarya "
" "Sehingga dengan mempertimbangkan elemen "
" "kompetensi dalam menyusun kurikulum secara "
" "tepat, pengelompokan matakulaih menjadi tidak "
" "penting dan tidak efisien. Pada kurikulum "
" "berbasis kompetensi, pertimbangan utamanya "
" "adalah mendapatkan dan mendiskripsikan "
" "kompetensi dari program studi secara tepat dan"
" "benar. "
"8. Bagaimana langkah-langkah "Ada dua cara menyusun kurikulum. Pertama "
"dalam mengembangkan kurikulum "kurikulum disusun oleh satuan penyelenggara "
"berbasis kompetensi? "pendidikan (dalam hal ini PS) dengan status "
" "dosen sebagai implementor kurikulum. Ke dua, "
" "kurikulum disusun oleh dosen PS. "
" "Langkah-langkah penyusunan kurikulum berikut "
" "merupakan jalan tengah, yaitu dosen sebagai "
" "bagian dari PS dikoordinasi oleh PS "
" "bersangkutan, menyusun kurikulum. "
" "Lima (5) langkah pengembangan kurikulum "
" "adalah : (i) perumusan kompetensi (sebagaimana"
" "telah dipaparkan di dalam BAB sebelumnya) ; "
" "(ii) penyusunan kelompok kajian, yaitu "
" "melakukan proses sebagaimana yang telah "
" "disampaikan pada bagian Pendahuluan buku ini ;"
" "(iii) penyusunan struktur pembelajaran, yang "
" "didasarkan pada kelompok kompetensi yang akan "
" "dicapai pada satu periode ; (iv) penyusunan "
" "mata ajaran, yaitu penyusunan mata ajaran "
" "dengan mempertimbangkan beban, materi ajar dan"
" "keterkaitan antar mata ajaran untuk mencapai "
" "kompetensi yang telah direncanakan ; (v) "
" "penyusunan cara atau metode pembelajaran dan "
" "evaluasi hasil (secara rinci akan dibahas pada"
" "Buku Pengembangan Materi dan Proses "
" "Pembelajaran). "
"9. Bagaimana cara merumuskan "Merumuskan scientific vision dapat dilakukan "
"scientific vision? "melalui diskusi pakar/pengajar dalam sebuah "
" "forum komunikasi baik formal maupun informal "
" "yang berulang-ulang sampai disepakati prediksi"
" "kompetensi lulusan di masa yang akan datang. "
" "Pertimbangan kemajuan ilmu dan teknologi 10-20"
" "tahun ke depan mendominasi pemikiran ini. "
" "Acapkali melalui pemikiran pakar yang "
" "dituangkan dalam penyusunan scientific vision "
" "sekaligus membangun keberanian pakar untuk "
" "menjadi trend setter perkembangan ipteks, "
" "sehingga boleh jadi dapat mendikte pasar. "
"10. Bagaimana cara mendapatkan"Market signal diperoleh dengan cara jajak "
"informasi untuk merumuskan "pendapat (tracer study) menggunakan alat bantu"
"market signal? "kuesioner yang teruji dari para pengguna "
" "lulusan (users) dan alumni serta asosiasi "
" "profesi. Biasanya tracer study ini dapat juga "
" "digunakan untuk melihat tingkat relevansi "
" "antara kurikulum dengan dunia kerja (job "
" "description dan job analysis) "
"11. Bagaimana mempertemukan "Hasil pemikiran faktual dari para pakar "
"antara scientific vision dengan"terhadap market signal diformulasikan untuk "
"market signal dalam merumuskan "dapat mengetahui forward outlook dari "
"kompetensi? "kompetensi kebutuhan pengembangan bidang "
" "kehidupan. Forward outlook kompetensi "
" "pekerjaan ini kemudian dikonfirmasi dengan "
" "informasi terdokumentasi, untuk selanjutnya "
" "dicarikan arah pengembangan IPTEK (juga "
" "kesenian) kedepan dalam bentuk tataran state "
" "of the art IPTEK yang bersangkutan, dan "
" "outlook kompetensi. Setelah dikonfirmasikan "
" "dengan para pengguna dan alumni serta "
" "asosiasi profesi, maka tersusunlah formulasi "
" "kompetensi untuk suatu pekerjaan tertentu. "
" "Status kompetensi yang akan dituju dengan "
" "rancangan KBK (kompetensi utama, kompetensi "
" "pendukung, atau kompetensi lainnya) ditentukan"
" "oleh penyelenggara PS yang bersangkutan. "
" "Contoh : pendidikan profesi dokter (sertifikat"
" "dokter umum atau spesialis) dilaksanakan oleh "
" "satuan pendidikan Kedokteran di bawah PT yang "
" "diberi mandat oleh Majelis Kolegium Kedokteran"
" "Indonesia dan Dep.Kes-Kesos. Pendidikan "
" "kedinasan merupakan pendidikan profesi dengan "
" "sertifikat pengakuan kompetensi untuk berkarya"
" "di bidang atau lingkungan kedinasan yang "
" "bersangkutan (UU No. 20/2003 tentang SISDIKNAS"
" "Ps. 29). "
"12. Apa kelemahannya kalau "Jika perumusan kompetensi hanya "
"perumusan kompetensi dalam KBK "mempertimbangkan market signal yang bersifat "
"hanya mempertimbang-kan market "antisipatif, maka lulusannya selalu akan out "
"signal saja? "of date . Disamping itu, ketergantungan kepada"
" "pasar menjadi tinggi, padahal pasar selalu "
" "berubah sesuai dengan kemajuan isu-isu (ilmu "
" "dan teknologi) global. "
"13. Apa kelemahannya kalau "Masih ada kelemahannya yaitu perumusan "
"perumusan kompetensi hanya "kompetensi tersebut kurang sempurna karena "
"mempertimbang-kan scientific "kurang "compatible" dengan kebutuhan "
"vision saja? "pengembangan bidang kehidupan.. "
IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
"Bagaimana proses "Proses perencanaan pembelajaran dilakukan dengan "
"perencanaan pembelajaran "menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang "
"pada KBK? "berorientasi pada mahasiswa untuk mencapai "
" "kompetensi yang diharapkan (lihat buku Tanya Jawab"
" "Seputar Unit Pengembangan Materi dan Proses "
" "Pembelajaran di Perguruan Tinggi) "
"2. Apa syarat lulusan "Persyaratan lulusan yang kompeten adalah: "
"dikatakan kompeten ? "mempunyai kemampuan berlandaskan pada pengembangan"
" "kepribadian; "
" "berkemampuan menguasai IPTEKS dan/atau kesenian "
" "dan keterampilan (know how & know why); "
" "berkemampuan berkarya (know to do); "
" "berkemampuan menyikapi dan berperilaku dalam "
" "berkarya sehingga dapat mandiri, menilai dan "
" "mengambil keputusan secara bertanggung jawab (to "
" "be); "
" "berkemampuan untuk hidup bermasyarakat dengan "
" "bekerjasama, saling harga menghargai nilai-nilai "
" "pluralisme dan kedamaian (to live together). "
"3. Kemampuan apa yang "Kemampuan yang harus dimiliki oleh PT dalam "
"diharapkan dimiliki oleh PT"menerapkan KBK adalah mampu membentuk dan "
"untuk dapat menerapkan KBK "memberdayakan unit pengembangan pembelajaran "
"agar lulusannya kompeten? "berupa kelompok kerja yang kompeten atau "
" "sekumpulan orang yang memiliki ide, motivator dan "
" "motor penggerak yang didukung oleh : (i) kemampuan"
" "berkomunikasi secara oral dan/atau tertulis, (ii) "
" "kemampuan menggunakan logikanya, (iii) kemampuan "
" "menganilisis suatu problema, (iv) kemampuan "
" "bekerjasama dalam tim, (vi) kemampuan bekerja "
" "secara mandiri, dan (vii) kemampuan dalam "
" "penyusunan kurikulum serta pengembangan "
" "pembelajaran. "
"4. Untuk melaksanakan KBK,"Dosen harus memiliki 4 kemampuan, yaitu : "
"kemampuan apa yang harus "kemampuan untuk memotivasi diri dan mahasiswa; "
"dimiliki oleh dosennya? "kemampuan menguasai subyek kajian untuk berperan "
" "sebagai dinamisator dan fasilitator pembelajaran "
" "dalam subyek kajian mata kuliah yang diampu; "
" "memiliki minat dan kemampuan dalam merekonstruksi "
" "basis pengetahuan dan metoda pembelajaran dan mata"
" "kuliah yang menjadi tanggungjawabnya, merujuk pada"
" "kompetensi yang menjadi tujuan mata kuliah "
" "tersebut. "
" "kemampuan menguasai kurikulum dimana dosen harus "
" "mengerti dan dapat mengartikulasikan kedudukan dan"
" "keterkaitan mata kuliahnya dengan kurikulum "
" "program studi dan profesi yang dituju. "
" "mempunyai kemampuan pedagogi dimana dosen harus "
" "mampu melaksanakan proses pembelajaran yang "
" "efektif dalam subyek kajiannya. "
"5. Apa yang harus dimiliki"Seorang dosen harus memiliki empat sikap : "
"dosen agar berhasil "naluri untuk memotivasi mahasiswa ke arah "
"menjalankan KBK? "kemajuan melalui perilaku dan sikap ketauladanan "
" "dosen; "
" "minat, yaitu sikap yang mengarahkan kecenderungan "
" "dan perhatian pada suatu keadaan; "
" "niat, yaitu sikap untuk mengerahkan potensi dan "
" "kehendak untuk bertindak dan berupaya; "
" "kiat, yaitu kemampuan untuk menggunakan perilaku "
" "(pengetahuan, keterampilan dan sikap) dalam "
" "tindakan untuk mencapai tujuan. "
"6. Kemampuan apa yang "Kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik "
"harus digali dari peserta "yaitu: "
"didik agar menjadi lulusan "Minat ternalar terhadap profesi yang dituju. "
"yang berkualitas ? "Kemampuan untuk belajar mandiri. "
" "Kemampuan pengembangan kreatifitas dan kritis "
" "Kemampuan yang terbuka untuk penanganan masalah. "
"7. Subyek kajian apa yang "Subyek kajian harus diberikan: "
"harus diberikan agar para "kemampuan subyek kajian yang dilandasi oleh "
"lulusan berkualitas? "taksonomi pengetahuan dan proses penguasaannya "
" "serta keterkaitan subyek kajian; "
" "kemampuan metodologi yang dilandasi oleh kemampuan"
" "menganalisis perilaku kerja; "
" "kemampuan berkehidupan bermasyarakat yang "
" "dilandasi oleh harapan/ekspektasi masyarakat "
" "mengenai pengaruh dan pekembangan IPTEKS terhadap "
" "hari depan. "
" "Kemampuan berkomunikasi "
" "Kemampuan menguasai teknologi informasi "
"8. Agar lulusan "Proses pembelajaran harus merupakan upaya bersama "
"berkualitas, bagaimana "antara dosen dan mahasiswa untuk berbagi dan "
"proses pembelajaran "mengolah informasi dengan tujuan agar pengetahuan "
"dilakukan? "yang terbentuk ter-'internalisasi'- dalam diri "
" "peserta didik dan menjadi landasan untuk "
" "menciptakan belajar secara mandiri dan "
" "berkelanjutan. "
"9. Keterlibatan apa dari "Keterlibatan yang perlu dilaksanakan agar dalam "
"peserta didik yang "proses pembelajaran terjadi: "
"diharapkan agar proses "keterlibatan aspek Psikomotorik dan "hands on" "
"pembelajaran menjadi "yang dapat terdiri dari kegiatan praktikum, kerja "
"efektif? "praktek, magang dan kegiatan 'experimental'; "
" "keterlibatan aspek Kognitif yang terdiri dari "
" "kegiatan penalaran dan penguasaan intelektualitas "
" "secara komprehensif; "
" "keterlibatan aspek Afektif yang terdiri dari "
" "tergalinya kepekaan terhadap lingkungan, "
" "kematangan emosional. "
" "Sehingga akan menjadi lulusan yang kreatif dan "
" "kritis, mempunyai kemampuan sebagai pengkreasi. "
"10. Bagaimana proses "Proses pembelajaran seharusnya dilakukan melalui "
"pembelajaran seharusnya "proses: "
"dilakukan "proses berbagi dan mengolah informasi yang dapat "
" "dilakukan melalui kuliah, diskusi, seminar, studi "
" "kasus, tugas praktikum, tugas penelitian; "
" "proses internalisasi yang dilakukan melalui "
" "latihan, responsi, tugas pekerjaan rumah, "
" "tutorial, diskusi sejawat dan kerja kelompok; "
" "proses mekanisme balikan (feedback mechanism) yang"
" "dapat dilakukan melalui pembahasan hasil "
" "internalisasi, catatan evaluasi pada lembar hasil "
" "tugas, pengumuman dan komentar; "
" "proses evaluasi yang dapat dilakukan melalui: (i) "
" "evaluasi hasil yang dapat terdiri dari "
" "'assessment' berdasar test dan tanpa test, (ii) "
" "evaluasi proses yang dapat terdiri 'assessment "
" "sejawat dan survai pendapat mahasiswa. "
"11. Bagaimana melakukan "Evaluasi pembelajaran diantaranya terdiri dari dua"
"evaluasi proses "macam yaitu Evaluasi Hasil dan Evaluasi Proses. "
"pembelajaran secara "Evaluasi hasil terdiri dari assessment berdasarkan"
"keseluruhan dilakukan? "test, tanpa test dan evaluasi diri sedangkan "
" "Evaluasi Proses dapat terdiri dari Assessment "
" "Sejawat dan survai pendapat mahasiswa. "
"12. Apa yang dimaksud "Infrastruktur yang diperlukan dalam proses "
"dengan infrastrutur dan "pembelajaran diantaranya adalah : Organisasi "
"sumberdaya manusia yang "pengelolaan PT yang sehat dengan memperhatikan "
"diperlukan dapam proses "proses yang efisien dan produktif tanpa "
"pembelajaran? "meninggalkan mutu yang harus dicapai, Pendanaan "
" "yang memadai, fasilitas pendukung (lab, "
" "perpustakaan, kampus) yang memenuhi persyaratan "
" "bagi sebuah lembaga pendidikan tinggi yaitu "
" "diantaranya dapat memberikan atmosfir akademis "
" "yang kondusif terhadap pengembangan karakter "
" "peserta didik, kurikulum yang dapat memenuhi "
" "harapan masyarakat –'relevance'- diikuti dengan "
" "perubahan yang dinamis, manajemen internal yang "
" "memperhatikan penjaminan kualitas dari mulai "
" "tingkat individu sampai tingkat lembaga yang "
" "berkesinambungan –'sustainable'-. "
" "Sumberdaya manusia baik akademis maupun non "
" "akademis dengan memperhatikan peran, tugas dan "
" "fungsinya yaitu selain pengajar juga pendidik. "
" "Harus menjadi ahli pada bidang yang diampu dan "
" "selalu berusaha meningkatkan dan memperbaharui "
" "kemampuan diri dalam penguasaan bidang ilmu yang "
" "harus dikuasainya, menguasai kemampuan "
" "meningkatkan daya nalar peserta didik dan "
" "merangsang proses internalisasi dari ilmu yang "
" "diberikan kepada peserta didik, menjadi contoh dan"
" "teladan yang patut ditiru oleh peserta didiknya. "
"13. Apa yang seharusnya "Dalam Paradigma Baru pengelolaan PT, yang menjadi "
"dilakukan dalam "sasaran utama adalah kualitas pengelolaan PT yang "
"mengevaluasi hasil "secara langsung diantaranya dapat dilihat dari "
"pembelajaran? "hasil proses pembelajarannya yaitu kualitas "
" "lulusan, apakah dapat memenuhi ekspektasi "
" "msyarakat, relevan dengan perkembangan, bukan "
" "hanya kemampuan akademis tetapi juga karakter yang"
" "terbentuk sebagai manusia yang unggul seperti "
" "tercantum dalam UU Sisdiknas Bab II Pasal 4 yaitu "
" "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan "
" "kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia "
" "Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman "
" "dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan "
" "berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan "
" "keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, "
" "kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa "
" "tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. "
" "Hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan selalu"
" "meningkatkan dan memperbaharui kemampuan sumber "
" "daya manusia dan kurikulumnya, untuk mengevaluasi "
" "hasil proses pembelajaran diantaranya dengan "
" "dilakukan 'tracer study' bagi para lulusan "
" "(product) untuk memantau relevansi dan ekspektasi "
" "yang diinginkan. "
"14. Bagaimana agar KBK "KBK dapat tetap diterapkan dengan syarat dosen "
"dapat tetap diterapkan? "secara kreatif dapat memanfaatkan seluruh sumber "
" "daya yang tersedia, walaupun terbatas,. "
KAJIAN KASUS
Kajian kasus ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ada keterkaitan
antara Lembaga Pendidikan Tinggi dengan Lembaga Sertifikasi
Profesi/Asosiasi Profesi. Usaha-usaha terhadap penataan sudah dilakukan
sebelumnya, meskipun masih bersifat parsial. Di masa yang akan datang
aturan main tentang segala hal yang berkaitan dengan kurikulum, kompetensi
dan sertifikasi ditata agar lebih komprehensif dan terintitusi. Tabel di
bawah ini menunjukkan contoh di program pendidikan bidang
maritim/kepelautan, kedokteran, akuntansi. Contoh berikutnya yaitu kasus
bidang biologi yang masih pada tahap identifikasi masalah.
"Kurikulum Pendidikan "Izin penyelenggaraan pendidikan kepelautan "
"Kepelautan dan Sertifikasi "diberikan oleh Mendikbud, setelah mendapat "
"di Sekolah Menengah "rekomendasi dari Menhub "
"Kejuruan dan Perguruan "Mendikbud melaksanakan pembinaan administratif dan "
"Tinggi (SKB Mendikbud dan "pendidikan, Menhub melaksanakan pembinaan "
"Menhub. Perhubungan, No. "pendidikan keahlian kepelautan. "
"7/U/SKB/1999, No. "Kurnas MKU ditetapkan oleh Mendikbud, sedangkan "
"KM.83/1999. "MKDK dan MKK ditetapkan oleh Mendikbud setelah "
" "mendapat pertimbangan dari Menhub. "
" "Tenaga pengajar MKU sekurang-kurangnya berijazah "
" "S-1 atau D-IV, sedangkan pengajar MKDK dan MKK "
" "sekurang-kurangnya memiliki sertifikat Ahli Nautika"
" "Tingkat II atau sertifikat Ahli Teknika Tingkat II,"
" "serta memiliki sertifikat Training of the Trainers "
" "sesuai dengan standar International Maritim "
" "Organization (IMO). "
" "Pada tahap akhir pendidikan kepelautan "
" "diselenggarakan ujian dalam rangka memperoleh "
" "diploma, dan sertfikat kepelautan. Ujian dalam "
" "rangka memperoleh diploma diselenggarakan oleh "
" "Depdikbud (c.q. PT yang bersangkutan), sedangkan "
" "ujian negara kepelautan dalam rangka memperoleh "
" "sertifikat keahlian pelaut, diselenggarakan oleh "
" "Dephub (atas nama IMO). "
"Pendidikan Profesi Bidang "Bahwa Sistem Pendidikan Nasional tidak mengatur "
"Kedokteran (kompetensi "pendidikan profesi. Untuk menghasilkan tenaga "
"sebagai dokter, dokter "dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis "
"spesialis, dan spesialis "(spesialis konsultan) yang bermutu maka merupakan "
"konsultan), menurut SKB "tanggungjawab organisasi profesi bidang kedokteran."
"Mendiknas dan "Mendiknas bertanggungjawab dalam pengelolaan dan "
"MenKes-Menkesos (No. "penetapan baku mutu akademik Program Sarjana "
"3/U/SKB/2001, No. "Kedokteran, yang diarahkan terutama dalam "
"232/Menkes-Kesos/SKB/III/20"penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran sebagai "
"01. "landasan untuk mengikuti program pendidikan profesi"
" "bidang kedokteran dan program pasca sarjana bidang "
" "kedokteran. "
" "Menkes-Mekesos bertanggung jawab dalam: "
" "penentuan jumlah dan jenis tenaga dokter, dokter "
" "spesialis dan dokter subspesialis sesuai dengan "
" "kebutuhan pelayanan kesehatan; "
" "penyediaan dan pembinaan sarana kesehatan sebagai "
" "tempat praktek pendidikan profesi kedokteran yang "
" "dipergunakan untuk memperoleh profesioanalisme "
" "dalam setiap jenjang pendidikan profesi bidang "
" "kedokteran; "
" "Ikatan Dokter Indonesia bertanggungjawab dalam "
" "pengelolaan sistem pendidikan profesi kedokteran "
" "meliputi: "
" "penetapan program studi Profesi Dokter, Dokter "
" "Spesialis dan Dokter Subspesialis (Dokter Spesialis"
" "Konsultan); "
" "penetapan kurikulum pendidikan profesi bidang "
" "kedokteran; "
" "penetapan tata cara penyelenggaraan pendidikan "
" "profesi bidang kedokteran, antara lain: (i) "
" "penetapan calon peserta didik, (ii) penetapan "
" "persyaratan dan penetapan lembaga penyelenggara "
" "pendidikan profesi kedokteran, (iii) penetapan "
" "kualifikasi pendidik dan penguji, serta (iv) "
" "penetapan penyelenggaraan ujian nasional; "
" "penetapan sertifikasi bagi lulusan program studi "
" "pendidikan profesi bidang kedokteran dalam negeri "
" "maupun luar negeri; "
" "penetapan sebutan profesi dalam bidang kedokteran, "
" "singkatannya maupun kewenangan penggunaannya; "
" "penyajian data calon peserta didik, peserta dan "
" "lulusan program studi. "
"Penyelenggaraan Pendidikan "Pendidikan profesi akuntansi merupakan pendidikan "
"Tinggi Akuntansi (SK "tambahan setelah pendidikan program sarjana (S-1) "
"Mendiknas No. 179/U/2001, "Ilmu Ekonomi. "
"Perjanjian Kerjasama "Pendidikan profesi akuntansi diselenggarakan di PT "
"Direktur Jenderal "yang sesuai dengan persyaratan, tatacara dan "
"Pendidikan Tinggi dan Ketua"kurikulum yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia"
"Umum Ikatan Akuntan "(IAI). "
"Indonesia) "Penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi di PT "
" "dilakukan setelah mendapat ijin Dirjen Dikti atas "
" "dasar rekomendasi dari Panitia Ahli Pertimbangan "
" "Persamaan Ijazah Akuntan. "
" "Lulusan pendidikan profesi akuntansi berhak "
" "menyandang sebutan profesi akuntansi yang "
" "selanjutnya disingkat Ak. "
" "Ditjen Dikti mempunyai wewenang dan tanggungjawab "
" "atas: "
" "pembinaan akademik penyelenggaraan pendidikan "
" "profesi; "
" "pembukaan dan penutupan pendidikan profesi "
" "akuntansi atas rekomendasi Panitia Ahli "
" "Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntansi atas usul "
" "IAI; "
" "penyusunan dan penetapan serta pemutakhiran "
" "periodik kurikulum pendidikan profesi akuntansi "
" "bersama-sama dengan IAI. "
" "IAI mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas: "
" "pengajuan usul pembukaan dan penutupan pendidikan "
" "profesi akuntansi; "
" "pelaksanaan evaluasi dan usul penyelenggaraan "
" "pendidikan profesi; "
" "penyusunan dan usul penetapan kurikulum pendidikan "
" "profesi akuntansi; "
" "pemutakhiran kurikulum program pendidikan profesi "
" "akuntansi secara periodik selambat-lambatnya 5 "
" "tahun dengan mmemperhatikan masukan dari "
" "pihak-pihak yang berkepentingan; "
" "pelaksanaan evaluasi kelayakan admininstratif dan "
" "akademik penyelenggara pendidikan profesi akuntansi"
" "secara periodik, selambat-lambatnya 5 tahun dengan "
" "memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang "
" "berkepentingan; "
" "penetapan format sertifikat; "
" "penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan "
" "pendidikan profesi akuntansi yang meliputi "
" "persyaratan, tatacara dan kurikulum pendidikan "
" "profesi akuntansi. "
"Kasus pendidikan ilmu "Industri makanan belum melirik sarjana biologi. "
"Biologi "Masalah muncul karena sistem pemenuhan kebutuhan "
"(Kompas, Kamis, 20 Oktober "tenaga kerja di bidangnya belum jelas "
"2005, hal. G,kolom 1 dan "ukuran-ukuran kompetensi yang dipakai. "
"2). "Proses pembelajaran Biologi belum mengacu pada "
" "KBK. Upaya mengadakan kerjasama dengan UKM oleh "
" "kelompok Biologi yang akan dibangun supaya mengarah"
" "pada pencapaian tujuan kompetensi yang dimiliki "
" "lulusan bidang ilmu biologi. "
-----------------------
[1] ) Special survey: Views of 30 Japanese companies on human resources
development. Mitshubishi Research Institute, 2002.
[2] ) Higher Education in the Twenty-first Century: Vision and Action.
World Conference on Higher Education. UNESCO, Paris, 5-9 October 1998.
[3] ) Naskah lengkap dalam Learning: the Treasure Within, 1996. Report to
UNESCO of the International Comission on Education for the Twenty-first
Century. UNESCO Publishing/The Australian National Commission for UNESCO.
266 hal.
[4]) Kompetensi sebagai terjemahan dari competency (Inggris), sebagai kata
benda dalam bentuk jamak. Orang yang memiliki kompetensi disebut sebagai
orang yang kompeten, terjemahan dari competent (Inggris) sebagai kata sifat
(ajektif). (2003 Merriam-Webster, Incorporated). Kompetensi diartikan pula
sebagai diskripsi pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan ketrampilan dan
perilaku agar seseorang dapat berperan secara efektif. Dalam hal ini
dibedakan antara kompetensi utama (core competencies) yang diperlukan
dalam "all role profiles", dan kompetensi khas yang diperlukan dalam "some
role profiles" (www.mcgill.ca/hr/mcompensation/terms/). Persyaratan
pengetahuan, ketrampilan, kemampuan (ability) dan karakteristik yang
berkaitan dengan kinerja tinggi dalam melakukan pekerjaan merupakan
persyaratan kompetensi. Bahkan beberapa kompetensi mencakup motivasi,
beliefs, dan nilai. (www.umich.edu/~hraa/hra/glossary.hatm).
[5] ) A Taxonomy for Learning, teaching, and Assessing ( 2001 ). Orin W.
Anderson dan David R. Krathwohl eds. Pearson Education Publisher. 302 hal.
