Petunjuk Teknis Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2013
1
DAFTAR ISI Daftar Isi BAB I
Pendahuluan ....................................................................
4
A. Latar Belakang ....................................................................
4
B. Tujuan ..................................................................................
5
C. Ruang Lingkup ...................................................................
5
BAB II Mekanisme Pelaksanaan Proper Dekonsentrasi 2013
6
BAB III Tahap Persiapan .............................................................
10
A. Penyusunan Tim Pelaksana PROPER .............................
10
B. Penguatan Kapasitas .........................................................
10
C. Sosialisasi ............................................................................
11
BAB IV Inspeksi Lapangan dan Supervisi ...............................
13
A. Pengumpulan Data Awal .................................................
13
B. Pelaksanaan Inspeksi ........................................................
13
C. Penyusunan Laporan Inspeksi .........................................
16
D. Supervisi ..............................................................................
17
BAB V Pemeringkatan ................................................................
18
A. Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara .............................................................
18
B. Pemberitahuan Hasil Peringkat Sementara ...................
19
C. Sanggahan/Klarifikasi ......................................................
20
D. Review hasil sanggahan oleh Dewan PROPER ..............
20
BAB VI Peningkatan Kapasitas Kabupaten/Kota ..................
21
BAB VII Jadual Kegiatan Proper 2013 .......................................
22
BAB VIII Evaluasi dan Pelaporan ...............................................
23
2
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER, Tahun 2013 dapat kami susun tepat pada waktunya. Dalam rangka menjawab pengelolaan lingkungan yang lebih baik, Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mengupayakan perencanaan program dan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER, dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur oleh Pemerintah Provinsi sesuai sasaran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan dekonsentrasi di daerah dalam upaya meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pencemaran lingkungan hidup dapat dicegah sejak dini. Akhir kata kami berharap Petunjuk Teknis ini bermanfaat bagi para pihak dalam mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Saran dan masukan terhadap Petunjuk Teknis ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PROPER.
Jakarta, Januari 2013 Deputi MENLH Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
M.R. Karliansyah
3
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dimaknai sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap Daerah melalui pendelegasian kewenangan yang dimiliki dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah menetapkan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi. Dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup, Menteri memandang perlu untuk menyelenggarakan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian sasaran prioritas nasional yang termuat dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama meningkatnya pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi; menurunnya pencemaran lingkungan pada air, udara, sampah, dan limbah B3; memastikan penghentian kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS); tersedianya kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim; dan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pengawasan pengendalian pencemaran air dan udara serta limbah B3 melalui mekanisme PROPER merupakan satu dari Program Nasional yang dilaksanakan secara dekonsentrasi. Untuk menstandarkan pelaksanaan dekonsentrasi tersebut perlu disusun petunjuk teknis yang akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah 4
(SKPD) Provinsi dalam melaksanakan lingkup penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup. B. Tujuan Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi institusi pengelola lingkungan hidup tingkat Provinsi dalam melaksanakan tugas dekonsentrasi PROPER. C. Ruang Lingkup Petunjuk teknis dekonsentrasi ini memuat langkah-langkah dan standar teknis pelaksanaan PROPER di Provinsi. Petunjuk teknis terdiri dari BAB I Pendahuluan yang menjelaskan mekanisme umum Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER. BAB II Mekanisme Pelaksanaan Dekonsentrasi Proper 2013, BAB III menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk persiapan pelaksanaan PROPER. BAB IV menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan inspeksi lapangan dan supervisi. Langkah setelah inspeksi lapangan dan supervisi dijelaskan dalam BAB V tentang Pemeringkatan. Salah satu tugas dekonsentrasi adalah peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota. Langkah-langkah peningkatan kapasitas di jelaskan pada Bab VI. Sedangkan Bab VII menjelaskan tentang Jadual Pelaksanaan dan selanjutnya pada Bab VIII dijelaskan tentang Evaluasi & Pelaporan. Untuk kepraktisan buku ini, maka Lampiran-lampiran dipisahkan dari Buku Petunjuk Teknis.
5
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN DEKONSENTRASI PROPER 2013 Pada periode penilaian PROPER tahun 2012-2013, Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan akan melakukan evaluasi kinerja lingkungan terhadap 2168 perusahaan dengan ketentuan: a. 1238 perusahaan pengawasan penaatan dilakukan oleh 32 provinsi; b. 476 perusahaan pengawasan penaatan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup; c. 454 perusahaan yang memperoleh peringkat taat dalam 3 periode PROPER terakhir, pengawasan penaatan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui mekanisme self assesment; d. Pengawasan dan usulan peringkat Biru, Merah dan Hitam dilakukan oleh 32 Provinsi dan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup; e. Penilaian Hijau dan Emas dilakukan oleh Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup; f. Penetapan peringkat dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Penetapan provinsi yang berperan serta pada pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER 2013 telah ditentukan melalui Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Pencemaran yang dilakukan di Jakarta pada tahun 2012. Pada Rakernis tersebut telah disetujui jumlah dan nama perusahaan yang akan dilakukan pengawasan penaatan oleh 32 Provinsi. Untuk memperbaharui data perusahaan yang mutakhir, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan telah mengirimkan surat No. B-296 /Dep.II/LH/PDAL/01/2013 Perihal Permohonan Rapor PROPER 2012-2013 dan Kandidat Industri PROPER 2012-2013 untuk meminta masing-masing Provinsi mengajukan daftar nama perusahaan yang akan di PROPER pada periode 2012-2013. Seluruh provinsi telah memberikan respon dengan rekapitulasi jumlah industri yang diusulkan sebagai berikut: Tabel 1. Distribusi perusahaan peserta PROPER melalui mekanisme dekonsentrasi. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROVINSI Aceh Bali Banten Bengkulu D.I. Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah
KESEPAKATAN RAKERNIS 2012 20 37 100 15 25 10 49 120 62
USULAN PROVINSI 2013
10 36 78 20 21 85 10 49 115 76 6
No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PROVINSI Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau Lampung Maluku NTB Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara TOTAL
KESEPAKATAN RAKERNIS 2012 95 30 55 19 25 21 75 22 40 75 6 35 16 10 31 30 51 80 1178
USULAN PROVINSI 2013
75 32 55 19 25 26 20 75 26 31 10 100 7 35 12 10 31 35 50 40 1238
Keterangan : MPJ = Sektor Manufaktur Prasarana Jasa; PEM = Sektor Pertambangan Energi Migas; AGRO = Sektor Agroindustri
Adapun daftar lengkap perusahaan peserta PROPER yang didekonsentrasikan kepada Provinsi terdapat pada Lampiran 1. Dekonsentrasi PROPER dilaksanakan dengan melaksanakan 4 tahapan pelaksanaan PROPER sebagai berikut : 1. Persiapan; 2. Inspeksi Lapangan dan Supervisi; 3. Pemeringkatan Penaatan; 4. Peningkatan Kapasitas.
7
PERSIAPAN PENETAPAN TIM TEKNIS & TIM PELAKSANA
PENGUATAN KAPASITAS
PENGUMPULAN DATA
SOSIALISASI
INSPEKSI LAPANGAN & SUPERVISI INSPEKSI TAHAP I
SUPERVISI TAHAP I
INSPEKSI TAHAP II
SUPERVISI TAHAP II
INSPEKSI TAHAP III
SUPERVISI TAHAP III
PEMERINGKATAN PENAATAN PENYUSUNAN RAPORT SEMENTARA
MASA SANGGAHAN
REVIEW PERINGKAT TAHAP I
REVIEW SANGGAHAN
PENENTUAN PERINGKAT SEMENTARA
PEMBERITAHUAN PERINGKAT SEMENTARA
REVIEW PERINGKAT TAHAP II
USULAN PERINGKAT
PENINGKATAN KAPASITAS PENINGKATAN KAPASITAS KABUPATEN / KOTA
Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER 2013 Dalam melaksanakan dekonsentrasi PROPER terdapat beberapa prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Salah satu prinsip dasar adalah pelaksanaan PROPER yang didekonsentrasikan kepada 30 Provinsi tersebut di atas, Kriteria Penilaian PROPER dan Mekanisme Pelaksanaan PROPER wajib mengikuti ketentuan PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas pelaksanaan PROPER, semua aparat yang terlibat dalam pelaksanaan PROPER wajib melaksanakan etika Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, yakni: 1. Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri; 2. Menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan; 3. Berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan petugas dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 8
4. Menguasai dan menerapkan konsep K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) selama melaksanakan pengawasan; 5. Melaporkan fakta-fakta hasil pengawasan secara lengkap, akurat, dan obyektif; 6. Selalu berupaya meningkatkan pengetahuan profesional dan keterampilan teknis; 7. Berpenampilan pantas termasuk mengenakan pakaian dan peralatan pelindung untuk keselamatan kerja; 8. Melengkapi diri dengan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan yang mudah dibawa untuk menghindari hutang budi terhadap usaha dan atau kegiatan.
9
BAB III TAHAP PERSIAPAN Tahap persiapan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan PROPER selanjutnya. Perangkat lunak seperti Kriteria Penilaian, perusahaan yang akan di PROPER, Sumberdaya manusia yang akan melaksanakan PROPER perlu disiapkan agar pelaksanaan PROPER sesuai dengan target dan jadual yang ditetapkan. Adapun langkah-langkah tahap persiapan antara lain adalah: A. Penyusunan Tim Pelaksana PROPER Tahap pertama dalam persiapan pelaksanaan dekonsentrasi PROPER 2013 adalah melakukan penyusunan Tim Pelaksana PROPER Provinsi. Langkah-langkah penyusunan tim adalah sebagai berikut : 1. Kepala Institusi Lingkungan Hidup Provinsi menetapkan susunan Tim Pelaksana PROPER Provinsi dalam suatu surat keputusan dengan susunan sebagai berikut: a. Ketua Tim Pelaksana PROPER, adalah Kepala Bidang yang menangani pengawasan. b. Sekretariat Tim Pelaksana PROPER Provinsi: 1) Staf administrasi yang bertugas menyelesaikan urusan administrasi dan keuangan. 2) Tim Pengolah Data yang bertugas mengelola data hasil pengawasan lapangan dan menyiapkan Rapor, Tim Pengolah Data harus menguasai komputer terutama aplikasi Ms Word dan Ms Excel. c. Tim Inspeksi PROPER Provinsi, adalah pejabat pengawas lingkungan hidup daerah atau staf teknis yang memperoleh pelatihan pengawasan PROPER. d. Khusus untuk penilaian aspek kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan dapat dilakukan bekerjasama dengan inspektur tambang pada instansi pertambangan Provinsi. 2.
Kepala Intitusi Lingkungan Hidup Provinsi menyampaikan Surat Keputusan Tim Pelaksana PROPER Provinsi kepada Ketua Tim Teknis PROPER melalui Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup.
B. Penguatan Kapasitas Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan PROPER, maka sumberdaya manusia pelaksana harus memenuhi persyaratan kompetensi yang standar. Pelaksanaan penguatan kapasitas PROPER dilakukan kepada 8 provinsi baru (Sulawesi Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau dan Papua Barat), sedangkan provinsi (Bali, Banten, Bengkulu, D.I. 10
Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Maluku, NTB, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara) yang telah melaksanakan PROPER tahun 2011-2012 akan dilakukan penyegaran (refreshment) di Jakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penyegaran dengan ketentuan:
dilakukan penguatan kapasitas dan
I. Penguatan Kapasitas Petugas Inspeksi PROPER Provinsi (10 Provinsi Baru) 1. Tim teknis PROPER KLH melakukan penguatan kapasitas sumberdaya manusia kepada Petugas Inspeksi PROPER Provinsi. 2. Sekretariat PROPER KLH mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kapasitas dan sertifikasi Petugas Inspeksi PROPER Provinsi. 3. Sertifikasi Petugas Inspeksi PROPER didasarkan atas uji kompetensi dan tingkat kehadiran peserta dalam kegiatan peningkatan kapasitas. 4. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang telah memperoleh sertifikasi dapat melakukan peningkatan kapasitas kepada Petugas Inspeksi PROPER Kabupaten/Kota dengan menggunakan muatan materi yang ditetapkan oleh Tim Teknis PROPER KLH. II. Penyegaran Petugas Inspeksi PROPER Provinsi (22 Provinsi Lama) 1. Sekretariat PROPER KLH mengkoordinasikan pelaksanaan penyegaran (refreshment) PROPER kepada Petugas Inspeksi PROPER Provinsi. 2. Kepala Badan Lingkungan Hidup menugaskan maksimal 5 orang Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang telah bersertifikat penguatan kapasitas tahun 2012, untuk mengikuti penyegaran (refreshment) PROPER di Jakarta. 3. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang telah mengikuti penyegaran (refreshment) PROPER melakukan sosialisasi PROPER kepada Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang tidak mengikuti penyegaran yang dilakukan oleh Sekretariat PROPER KLH. Output kegiatan: 1. Jumlah orang yang mengikuti penyegaran PROPER dan penguatan kapasitas; 2. Jumlah orang yang mendapat sertifikat penguatan kapasitas PROPER; 3. Laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas dan penyegaran PROPER. C. Sosialisasi Petugas Inspeksi PROPER Provinsi mengadakan sosialisasi PROPER kepada perusahaan dalam rangka menginformasikan keikutsertaan dan kriteria serta mekanisme PROPER dengan ketentuan: 11
1. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi mengundang perusahaan peserta PROPER tahun 2012-2013 di wilayahnya. 2. Pelaksanaan Sosialisasi menggunakan narasumber dari Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang telah memiliki sertifikat penguatan kapasitas/PPLHD. 3. Tidak diperkenankan memungut anggaran dari perusahaan atau peserta untuk pelaksanaan sosialisasi. 4. Sekretariat PROPER Provinsi mendokumentasikan jumlah dan kehadiran/absensi perusahaan yang memperoleh sosialisasi, peserta sosialisasi dan menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi dapat melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan PROPER melalui berbagai metode seperti pencetakan dan penyebaran leaflet dan booklet, seminar dan workshop, dan kegiatan dengan media massa. Output: 1. Jumlah perusahaan yang memperoleh sosialisasi; 2. Jumlah peserta sosialisasi; 3. Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
12
BAB IV INSPEKSI LAPANGAN DAN SUPERVISI
A. Pengumpulan Data Awal Pengumpulan data awal bertujuan mengumpulkan informasi awal, yang digunakan untuk menyusun strategi inspeksi lapangan. Persiapan yang baik dengan informasi awal yang lengkap merupakan faktor penentu utama pelaksanaan inspeksi yang efektif dan efisien. Pengumpulan data awal dilaksanakan dengan ketentuan : 1. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi mengumpulkan data awal berupa : a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER bagi perusahaan yang telah diperingkat periode penilaian sebelumnya. b. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL. c. Laporan Pelaksanaan Izin. d. Profil Perusahaan yang memuat informasi dasar seperti nama dan alamat perusahaan, kapasitas produksi atau jasa, proses produksi atau jasa, upaya pengendalian penemaran yang dilakukan dan upaya penanganan limbah B3. 2. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi dapat mengumpulkan data dengan kuisioner untuk perusahaan baru dan menyampaikan hasil kuesioner kepada Sekretariat PROPER. Output: Data kuesioner yang telah diisi oleh perusahaan.
B. Pelaksanaan inspeksi Dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer Petugas Inspeksi PROPER Provinsi melakukan inspeksi lapangan dengan ketentuan: 1. Setiap Tim Inspeksi terdiri atas: a. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi: 2 (dua) orang yang sertifikat pelatihan PROPER dan/atau PPLHD; b. Petugas Inspeksi PROPER Kabupaten/Kota : 1 (satu) memperoleh sertifikat pelatihan PROPER dan/atau PPLHD. Untuk melakukan pengawasan Aspek Pengendalian Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Limbah B3 kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan);
telah memperoleh orang yang telah Pencemaran Air, serta pengendalian
13
2. Ketua tim inspeksi Provinsi harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi atau petugas inspeksi PROPER provinsi yang telah lulus penguatan kapasitas. 3. Tim Inspeksi lapangan harus dilengkapi dengan surat tugas dengan ketentuan: a. Nama petugas tim inspeksi lapangan harus sesuai dengan yang tercantum dalam SK Tim Inspeksi PROPER Provinsi. b. Nama petugas yang menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat tugas. 4. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus PROPER.
mengacu pada panduan inspeksi
5. Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: a. Tahap I : 15 April s/d 15 Mei 2013; b. Tahap II : 1 Juni s/d 1 Juli 2013; c. Tahap III : 17 Juli s/d 24 Agustus 2013. 6. Pada setiap akhir tahap inspeksi, Petugas Inspeksi PROPER Provinsi sudah harus menyelesaikan inspeksi dengan target sebagai berikut : Tabel 2. Tahapan Inspeksi TAHAP INSPEKSI I II III
TARGET INSPEKSI 25 % 70 % 100 %
KETERANGAN
7. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan inspeksi kepada Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup setiap bulan. 8. Pengujian sampel air limbah wajib dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur. 9. Lokasi pengambilan sampel air limbah wajib dilakukan pada titik penaatan. 10. Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya APBN Kementerian Lingkungan Hidup melalui dana dekonsentrasi. C. Penyusunan Berita Acara 1. Pada akhir pengawasan harus disusun Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER, yang didalamnya paling tidak memuat informasi : a. Halaman Berita Acara Pengawasan; b. Informasi umum usaha dan atau kegiatan yang dinilai; c. Bagian 1 memuat: 1) Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air dan data perhitungan beban pencemaran air; 14
2) Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran udara dan data perhitungan beban pencemaran udara; 3) Kinerja penaatan pengendalian pencemaran air dan udara dihitung berdasarkan matriks penaatan; 4) Kinerja penaatan pengelolaan limbah B3; 5) Dokumen/Izin Lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan; 6) Kinerja penaatan dalam pengendalian kerusakan lingkungan (khusus untuk kegiatan pertambangan); d. Bagian 2 memuat: 1) Foto-foto hasil pengawasan lapangan; 2) Lampiran data Swa Pantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai; 3) Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3; 4) Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan). 2. Format Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER sesuai lampiran I dan II. 3. Kinerja penaatan pengendalian pencemaran air dan udara dihitung berdasarkan matriks penaatan sesuai lampiran III; 4. Jika perusahaan menolak untuk dilakukan pengawasan, Tim Inspeksi Lapangan wajib membuat Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER sesuai lampiran IV. 5. Sekretariat PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan secara sistematis Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER. Sekretariat PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER dalam bentuk data elektronik (discan) selain tetap mendokumentasikan berkas dalam bentuk manual (hard copy). 6. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER wajib disampaikan kepada Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dapat berupa data elektronik (soft copy) maupun manual (hard copy). 7. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai hak penuh untuk mengakses dokumentasi Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER. Output kegiatan: 1. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER atau Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER; 2. Foto-foto hasil pengawasan lapangan; 3. Data Swa Pantau (dalam form berita acara) yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai; 15
4. 5. 6. 7.
Data hasil pengambilan sampel oleh instansi lingkungan hidup daerah; Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3 (dalam form berita acara); Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan; Data Perhitungan Beban Pencemaran.
D. Penyusunan Laporan Inspeksi Laporan inspeksi adalah laporan Tim Inspeksi lapangan kepada atasan masing-masing untuk melaporkan hasil pengawasannya sehingga atasan dapat segera mengambil tindakan jika ditemukan hasil pengawasan yang berpotensi atau telah melanggar peraturan lingkungan hidup dan berpotensi atau telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pada setiap akhir kunjungan inspeksi lapangan, petugas inspeksi wajib menyelesaikan laporan inspeksi berupa ringkasan ketaatan perusahaan dalam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, dan pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan) serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada atasan masing-masing dengan dilampiri oleh: a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER. b. Foto-foto hasil pengawasan lapangan. c. Data Swapantau (dalam form berita acara) yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai. d. Data hasil pengambilan sampel oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi1. e. Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3 (dalam form berita acara). f. Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan. g. Data Perhitungan Beban Pencemaran. Laporan inspeksi wajib didokumentasikan oleh Sekretariat Tim Pelaksana PROPER Provinsi secara sistematis sehingga mudah ditelusuri. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup memiliki hak penuh untuk mengakses laporan inspeksi ini. Output Kegiatan: Dokumentasi laporan inspeksi lapangan
1
Karena proses analisis laboratorium biasanya memerlukan waktu 1 bulan, maka hasil analisis ini dapat disusulkan.
16
E. Supervisi Kegiatan Supervisi dilakukan untuk merekapitulasi hasil inspeksi dan menyusun Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. Supervisi dilaksanakan secara bertahap pada setiap akhir tahapan inspeksi lapangan dengan jadual pelaksanaan sebagai berikut: Tabel 3. Tahapan Supervisi SUPERVISI Tahap I Tahap II Tahap III
TANGGAL 16 Mei ------- 31 Mei 2013 2 Juli ------- 16 Juli 2013 26 Agustus ---- 9 September 2013
Pelaksanaan Supervisi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menyiapkan materi supervisi sebagai berikut : a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER beserta lampirannya. b. Laporan hasil inspeksi. c. Data-data kualitas air limbah, emisi dan pengelolaan limbah B3. d. Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. Format dan ketentuan tentang Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara mengacu kepada Sub Bab Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara pada bagian selanjutnya petunjuk teknis ini. 2. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi terhadap proses penyusunan Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. 3. Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup menyusun Rekapitulasi Status Penaatan Awal Perusahaan (Lampiran V) dan Berita Acara Supervisi. 4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melaporkan hasil supervisi kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, sedangkan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan hasil supervisi kepada Ketua Tim Teknis PROPER melalui Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. 5. Sekretariat PROPER Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup wajib mendokumentasikan Laporan Hasil Supervisi. Output kegiatan: 1. Kumpulan Hasil Inspeksi. 2. Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. 3. Rekapitulasi Status Penaatan Awal Perusahaan 4. Berita Acara Supervisi. 17
BAB V PEMERINGKATAN A.
Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara
Langkah pertama untuk pemeringkatan adalah penyusunan Rapor sementara. Pada tahapan ini sebenarnya adalah tahapan untuk memutakhirkan Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara yang telah disusun pada saat supervisi dengan memasukkan data-data pemantauan dan neraca limbah B3 yang terbaru. Adapun pelaksanaan penyusunan Rapor Sementara dilakukan dengan ketentuan : 1. Petugas inspeksi PROPER wajib menyelesaikan Rapor Sementara berdasarkan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER, foto-foto hasil pengawasan lapangan, Data Swa Pantau yang dilaporkan perusahaan, Data hasil pengambilan sampel oleh instansi lingkungan hidup, Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3, Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan dan perbaikan yang telah dilakukan perusahaan dalam bentuk form Isian umum, Pengendalian Pencemaran Air, udara, dokumen/izin lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3. 2. Rapor Sementara adalah penilaian sementara kinerja pengelolaan lingkungan aspek Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Dokumen/izin lingkungan, Pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kerusakan lahan (khusus kegiatan pertambangan) sesuai dengan kriteria penilaian PROPER. 3. Format Rapor Sementara yang memuat kinerja perusahaan dalam pengendalian pencemaran air, udara dan limbah B3 serta pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan) mengacu pada : a. Format Rapor Sementara yang ditetapkan oleh Tim Teknis; b. Dihitung dengan menggunakan matrik pengendalian pencemaran air dan udara sesuai lampiran III. 4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi kemudian menyusun status penaatan/peringkat awal perusahaan sesuai lampiran V, yang merupakan hasil rekapitulasi dari Rapor Sementara. 5. Tim Pelaksana PROPER Provinsi selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penaatan / peringkat awal perusahaan kepada Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi, untuk kemudian disampaikan kepada Sekretariat PROPER. 6. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melakukan penyusunan Rapor Sementara sesuai Lampiran VI .
18
7. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi kepada Tim Pelaksana PROPER Provinsi untuk memastikan kesesuaian Rapor Sementera dengan kriteria penilaian PROPER, validitas data dan menjamin kredibilitas pelaksanaan PROPER serta kesesuaian dengan jadual pelaksanaan PROPER yang telah ditetapkan. 8. Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup menyusun status penaatan/peringkat awal perusahaan, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapor sementara dan Berita Acara Penyusunan Peringkat Sementara. Output kegiatan: 1. Rapor Sementara hasil evaluasi pengawasan kinerja penaatan PROPER; 2. Rekapitulasi status penaatan; 3. Berita Acara Penyusunan Peringkat Sementara; 4. Surat penyampaian status penaatan usaha dan atau kegiatan yang dinilai dan peringkat awal usaha dan atau kegiatan.
B. Pemberitahuan hasil peringkat sementara Setelah Rapor Sementara diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menyampaikan Rapor tersebut kepada perusahaan untuk memperoleh tanggapan. Langkah langkah untuk memberitahukan hasil peringkat sementara adalah sebagai berikut : 1.
2. 3. 4.
Kepala institusi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan secara tertulis hasil status sementara penaatan Perusahaan beserta Rapor Sementara kepada Ketua Tim Teknis melalui Sekretariat PROPER tanggal 16 September 2013. Rapor Sementara disampaikan kepada Perusahaan pada tanggal 20 Agustus - 22 Agustus 2013. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke Perusahaan dilakukan melalui surat Ketua Tim Teknis PROPER. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib memiliki sistem untuk memastikan Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara dapat diterima oleh Perusahaan yang dinilai.
Output kegiatan: 1. Berita acara penerimaan Rapor Sementara; 2. Tanda terima pengiriman dokumen.
19
C. Sanggahan/Klarifikasi Untuk menciptakan keadilan dalam pelaksanaan PROPER, Perusahaan yang dinilai diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil penilaian peringkat kinerja sementara. Langkah-langkah untuk menampung dan menanggapi sanggahan perusahaan adalah sebagai berikut : 1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menerima sanggahan tertulis dari Perusahaan pada tanggal 23 Agustus - 29 Agustus 2013. 2. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar langsung ataupun dikirim melalui fax dan pos untuk selanjutnya mendapat bukti tanda terima dokumen sanggah. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu 23 Agustus - 29 Agustus 2013, maka Perusahaan dianggap menerima hasil Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara. 3. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melakukan evaluasi terhadap dokumen sanggahan pada tanggal 23 Agustus - 29 Agustus 2013. Hasil evaluasi dokumen sanggahan didiskusikan dengan Tim Teknis PROPER untuk menyepakati usulan peringkat akhir pada tanggal 30 Agustus - 5 September 2013. 4. Sanggahan tertulis dapat dilakukan setelah dilakukan kesepakatan dengan Tim Teknis PROPER KLH. 5. Perbaikan peringkat perusahaan hanya dapat dilakukan jika : a. Terdapat kesalahan data yang dimasukkan kedalam Rapor sementara oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi, b. Melengkapi data yang masih belum dimasukkan oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi. 6. Jika terdapat sanggahan yang tidak berkaitan dengan ketentuan angka 5, maka wajib didiskusikan dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan perlu atau tidaknya perubahan peringkat perusahaan. Output kegiatan: 1. Tanda terima dokumen sanggahan; 2. Jawaban atas sanggahan. D. Review hasil sanggahan oleh Dewan PROPER Berdasarkan hasil verifikasi sanggahan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER. Adapun langkah-langkah review hasil sanggahan adalah sebagai berikut : 1. Dewan pertimbangan akan melakukan review terhadap usulan peringkat akhir Perusahaan. 2. Dalam melakukan review terhadap usulan peringkat akhir Perusahaan, Dewan Pertimbangan dapat melakukan verifikasi langsung ke Perusahaan yang bersangkutan. 3. Ketua Tim Teknis menetapkan daftar usulan peringkat akhir PROPER dan daftar kandidat Hijau dan Emas PROPER dari hasil review Dewan Pertimbangan PROPER. 20
BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS KABUPATEN/KOTA Tim Pelaksana PROPER Provinsi melakukan peningkatan kapasitas kepada Tim Pelaksana PROPER Kabupaten/Kota dengan menggunakan muatan materi yang ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis PROPER. Lingkup peningkatan kapasitas mencakup : a. Kriteria dan mekanisme pelaksanaan PROPER; b. Tata cara pengawasan penaatan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, serta pengendalian kerusakan lingkungan, khusus kegiatan pertambangan); c. Cara penyusunan Berita Acara Hasil Pengawasan; d. Cara pengolahan data hasil pengawasan; e. Cara penyusunan Rapor Sementara dan, f. Cara penyusunan Rapor final. Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi memberikan sertifikat kepada para peserta penguatan kapasitas yang lulus. Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penguatan kapasitas kepada Ketua Tim Teknis PROPER. Output kegiatan: 1. Jumlah orang yang dilatih; 2. Jumlah orang yang mendapat sertifikat; 3. Laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas.
21
BAB VII JADUAL KEGIATAN PROPER 2013 Pelaksanaan kegiatan PROPER periode 2012 – 2013 dilaksanakan dengan jadual sebagai berikut : Kegiatan
Waktu
Provinsi Baru* Peningkatan Kapasitas dan Sosialisasi Mekanisme dan Kriteria PROPER kepada Perusahaan 1 April - 12 April 2013 Kunjungan Lapangan I Provinsi Baru 15 April - 15 Mei 2013 Supervisi I Provinsi Baru 16 Mei - 31 Mei 2013 Kunjungan Lapangan II Provinsi Baru 3 Juni - 1 Juli 2013 Supervisi II Provinsi Baru 2 Juli - 16 Juli 2013 Sanggahan Provinsi Lama** Refreshment 20 Maret - 22 Maret 2013 Kunjungan Lapangan I Provinsi Lama 8 April - 22 April 2013 Supervisi I Provinsi Lama 29 April - 3 Mei 2013 Kunjungan Lapangan II Provinsi Lama 6 Mei - 5 Juni 2013 Supervisi II Provinsi Lama 11 Juni - 14 Juni 2013 Kunjungan Lapangan III Provinsi Lama 17 Juni - 26 Juli 2013 Supervisi III Provinsi Lama 13 Agustus - 16 Agustus 2013 Provinsi Baru dan Lama Pengiriman Raport Sementara Provinsi dan KLH 20 Agustus - 22 Agustus 2013 Masa Sanggah 23 Agustus - 29 Agustus 2013 Evaluasi Sanggahan 30 Agustus - 5 September Keterangan: *Sulawesi Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau dan Papua Barat **Bali, Banten, Bengkulu, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Maluku, NTB, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara
22
BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN Laporan dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan secara sistematis semua output tahapan kegiatan dan Tim PROPER Kementerian Lingkungan Hidup berhak secara penuh untuk mengakses dokumentasi pelaksanaan PROPER.
23
Sekretariat PROPER KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER, dapat menghubungi:
Sekretariat PROPER Telp./Fax. : (021) 8520-886 Email:
[email protected] Alamat: Jl. DI. Panjaitan Kav. 24, Gd. B Lt. 4 Kebon Nanas – Jakarta 13410.
24
LAMPIRAN
26
LAMPIRAN I FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN PROPER
BERITA ACARA PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
Pada hari ini, .......... tanggal .... Bulan ..... tahun ......., pukul ......, di Kab/Kota..... Provinsi ......., kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Instansi NIP./No. PPLH Pangkat/Gol. Jabatan
: : : : :
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ .................................. /........................................................................................................ .........................../................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Beserta anggota pengawas: Nama ............................
NIP/PPLH ..................................
Jabatan ..........................................
secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap: Perusahaan
: ............................................................................................................................................
Alamat : ............................................................................................................................................ Telp./Fax./HP : ............................................................................................................................................ e-mail : ............................................................................................................................................ Pihak Perusahaan Nama : ............................................................................................................................................ Jabatan : ............................................................................................................................................ No. Hp : ............................................................................................................................................ Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), yang terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Padat/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Catatan temuantemuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup – Provinsi Nama : ...........
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup – Kab/Kota Nama : ...........
Pihak Perusahaan Nama : ...........
Ttd: ………………. Nama : ................
Ttd: ………………. Nama : ...........
Ttd: ………………. Nama : ...........
Ttd: ……………….
Ttd: ……………….
Ttd: ……………….
27
Lampiran1. Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup PROFIL PERUSAHAAN Nama Perusahaan Alamat lokasi kegiatan Telp./Fax. Alamat Kantor Pusat/Perwakilan Telp./Fax. Nama Holding Company Alamat Kantor Holding Company Telp./Fax. Tahun Berdiri Perusahaan/ Beroperasi Perusahaan Jenis Industri Status Permodalan Luas Area Pabrik/Lokasi Kegatan Jumlah Karyawan Kapasitas Produksi · Terpasang · Senyatanya Bahan Baku Utama Bahan Penolong Prosentase Pemasaran Eksport Prosentase Pemasaran Domestik/Lokal Dokumen Lingkungan yang dimiliki Nama Personal Kontak Nomor HP dan e-mail Personal Kontak
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
28
HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 2012 – 30 Juni 2013 Nama Perusahaan Jenis Industri Lokasi Kegiatan
: : :
PT . ABC123 Minyak Goreng KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. 1.
2.
3.
Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
Penaatan
Temuan
Taat
Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: A. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) B. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)
Tidak Taat
Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKLUPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL
Tidak Taat
Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL
II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. 1.
Pengelolaan Limbah Cair Ketaatan terhadap Izin
Penaatan Tidak Taat
2.
Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Ketaatan terhadap pelaporan
100%
3. 4. 5.
6.
100% 83%
a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER
80%
Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis
Tidak Taat
------
Temuan Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang Perusahaan mempunyai 10 (sepulu) titik outlet IPAL dan seluruhnya sudah dilakukan pemantauan Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Permen LH No 04 Tahun 2010 Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan - Dilakukan/Tidak dilakukan pengambilan sampel air limbah. - Parameter yang diuji ... - Menunggu hasil laboratorium. Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
29
B. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten Lombok Timur 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri LH No 04 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri minyak goreng 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah Industri minyak goerng CPO ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten Lombok Timur, BLH Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup. C. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/periode) No Parameter Beban Inlet Beban Outlet
III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan 100%
No. 1.
Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan
2.
Ketaatan terhadap pelaporan
100%
3.
Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan
100%
4. 5.
100% Taat
Temuan • Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset • Seluruh sumber emisi sudah dipantau Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
B. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku.
30
3. Perusahaan wajib menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten Lombok Timur, BLH Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup. C.
Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Outlet
IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Status Masa No. SK/ No. Surat Limbah B3 Perizinan Berlaku Penyimpanan Sementara
√
-----
Surat Keputusan Kepala BLH 2 (dua) Kabupaten XXX nomor: tahun XXX//SK/TPS-LB3/2011 pada tanggal 27 Desember 2011 -------
---
Keterangan Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk sludge hasil kegiatan sendiri Belum memiliki TPS Limbah B3 untuk penyimpanan abu batubara Belum memiliki izin penyimpanan sementara untuk limbah B3 lainnya (oli bekas, bekas kemasan bahan kimia, aki bekas, majun terkontaminasi limbah B3, drum bekas oli bekas, limbah elektronik
B. Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No.
Sumber
1. 2. 3.
Boiler IPAL Proses produksi
4. 5. 6.
Genset, forklift Workshop Workshop
7. 8.
Genset, forklift Kantor
Jenis Limbah
Estimasi Timbulan
Abu batubara 0.20 ton/ hari Sludge IPAL 0.02 ton/ hari Bekas kemasan bahan kimia 0.09 ton/ 8 bulan (30 pieces) Oli bekas 0.45 ton/ 10 bulan Drum bekas oli bekas --Kain majun terkontaminasi Belum dihasilkan limbah B3 Aki bekas Belum dihasilkan Limbah elektronik Belum dihasilkan
Kemasan
Konversi ke ton
Karung plastik Karung plastik --Drum ---------
Catatan: - Sejak bulan September 2012 perusahaan menggunakan batubara sebagai bahan bakar boiler dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan cangkang. - Perusahaan tidak menggunakan lampu yang mengandung merkuri. 31
C. Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2012 – 30 Juni 2013 Jenis Limbah
Satuan
Limbah Dihasilkan
A. Sumber Dari Proses Produksi ------B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Abu batubara Ton 30.00
Limbah Dikelola
Limbah Belum Dikelola
---
---
0
30.00
Perlakuan
--Ditempatkan dalam karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Disimpan di TPS - Diserahkan ke CV. Gema Putra Buana (pengangkut/ AAT), PT. Bata Kuo Shin Disimpan di gudang workshop Disimpan di gudang workshop Disimpan di gudang workshop
Sludge IPAL
Ton
7.54
2.00 5.54
0
Oli bekas Drum bekas oli bekas Bekas kemasan bahan kimia Majun terkontaminasi limbah B3 Aki bekas Limbah elektronik TOTAL Persentase
Ton Ton Ton
0.45 0.03 0.09
0 0 0
0.45 0.03 0.09
Ton
0
0
0
Belum dihasilkan
Ton Ton Ton %
0 0 38.11
0 0 7.54 19.79
0 0 30.57 80.21
Belum dihasilkan Belum dihasilkan
Ket : 14.54% limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 5.25% limbah B3 masih tersimpan di TPS dan 80,21% limbah B3 belum dikelola sesuai ketentuan. Secara umum 80.21% limbah B3 belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. D. Temuan dan Rekomendasi No 1 a.
b.
Aspek Penilaian Pendataan Jenis dan Volume Limbah yang dihasilkan Identifikasi jenis limbah B3
Temuan Lapangan
- Telah melakukan identifikasi terhadap limbah B3 sludge, oli bekas, kemasan bekas bahan kimia, drum bekas oli bekas, aki bekas, abu batubara - Belum melakukan identifikasi terhadap limbah elektronik dan majun terkontaminasi limbah B3 Pencatatan Jenis dan Volume Belum melakukan pencatatan limbah B3 yang dihasilkan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan. Pendataan pengelolaan lanjutan Belum melakukan pengelolaan limbah B3 lanjutan terhadap seluruh limbah B3 selain limbah B3 sludge. Pelaporan Belum melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya, termasuk untuk sludge IPAL yang sudah memiliki izin TPS LB3.
Rencana Tindak Lanjut Wajib melakukan identifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan
Wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan. Wajib melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan. Wajib melaporkan realisasi pengelolaan semua limbah B3 yang dihasilkan dengan menyampaikan neraca limbah B3, logbook, dan manifest salinan #2 per triwulan kepada BLH XXX tembusan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan BLH
32
XXX. 2.
Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Kepemilikan izin PLB3 yang dipersyaratkan
Masa berlaku izin
3.
Pelaksanaan ketentuan izin :
a.
Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu Emisi, Effluent dan Standard Mutu (check list)
b.
Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3:
- Sudah memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk sludge IPAL sesuai Surat Keputusan Kepala BLH Kabupaten XXX nomor: XXX//SK/TPS-LB3/2011 pada tanggal 27 Desember 2011 - Belum memiliki Izin Penyimpanan Sementara untuk limbah abu batubara - Belum memiliki Izin Penyimpanan Sementara untuk limbah B3 oli bekas, aki bekas, majun terkontaminasi, bekas kemasan bahan kimia, drum bekas oli bekas dan limbah elektronik 2 (dua) tahun untuk Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk sludge IPAL
- Wajib membangun TPS Limbah B3 untuk limbah B3 abu batubara, oli bekas, aki bekas, majun terkontaminasi, bekas kemasan bahan kimia, drum bekas oli bekas dan limbah elektronik sesuai KEP01/BAPEDAL/09/1995 dan mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada BLH Kabupaten XXX. - Tidak menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu 90 hari kecuali jika limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari maka dapat disimpan selama 180 hari
- TPS Sludge memenuhi 57.70% ketentuan teknis - Belum memiliki TPS Limbah B3 untuk penyimpanan abu batubara, oli bekas, aki bekas, majun terkontaminasi, bekas kemasan bahan kimia, drum bekas oli bekas dan limbah elektronik ---
Wajib membangun TPS Limbah B3 yang memenuhi ketentuan teknis di TPS Limbah B3 sesuai KEP01/BAPEDAL/09/1995.
- Pemenuhan terhadap BME - Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa - Frekuensi pengukuran
-----
Apabila perusahaan ingin melakukan kegiatan pengolahan dan/ atau pemanfaatan limbah B3, maka wajib mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Lingkungan Hidup -----
---
---
c.
Effluent dari kegiatan pengolahan dan/atau penimbunan dan/atau pengelolaan limbah B3 lainnya :
---
---
d.
Standar Mutu Produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan
---
---
33
4.
Open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3 : Jenis limbah dan jumlah limbah yang di open dumping Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaa pengelolaan lahan terkontaminasi Jumlah total limbah dan tanah terkontaminasi yang dilakukan pengelolaan Perlakuan pengelolaan limbah dan tanah terkontaminasi yang diangkat sesuai perencanaan SSPLT (surat status pemulihan lahan terkontaminasi) Ketentuan dalam SSPLT 5.
Jumlah limbah B3 yang dikelola (Neraca Limbah B3)
6.
Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3 Masa berlaku izin Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikumpul dengan izin yang berlaku Kontrak kerjasama penghasil limbah dan pengumpul limbah Kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan
a.
b.
Pihak ke-3 pengelola lanjut limbah B3 (pemanfaat/ pengolah/ penimbun)
Menyimpan limbah B3 abu batubara - Menghentikan kegiatan menyimpan dalam kemasan karung plastik di limbah abu batubara di tempat lokasi terbuka di lingkungan pabrik terbuka - Segera memindahkan limbah abu batubara yang disimpan di lokasi Limbah abu batubara sebanyak 30 terbuka ke dalam TPS yang berizin ton - Menyampaikan progress pemindahan --limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX - Menyampaikan rencana penyelesaian pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX -------
---
---
---
---
---
---
---
19.79% limbah B3 dikelola sesuai Perusahaan wajib melakukan dengan ketentuan yang berlaku. pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan.
---
---
-----
-----
---
---
---
---
---
---
PT. Bata Kuo Shin
---
34
Masa berlaku izin
Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikelola Kontrak kerjasama penghasil dan pengolah/ pemanfaat/ penimbun Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pengelola limbah B3 Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan Ada/tidak izin dari Kementerian Perhubungan Ada/tidak rekomendasi dari KLH Kesesuaian jenis limbah yang diangkut dengan izin Kesesuaian alat angkut dengan yang tercantum dalam izin (No polisi, no rangka, no mesin) Rute pengangkutan sesuai dengan izin Penggunaan dokumen/manifest yang sah
7.
8.
Perusahaan tidak memiliki salinan Wajib memiliki salinan izin pihak ketiga izin pihak ketiga pengelola lanjut pengelola lanjut dan menyampaikan salinan izin tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup -------
---
---
---
CV. Gema Putra Buana
---
Memiliki izin pengangkutan Kementerian Perhubungan Memiliki rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup Sesuai dengan izin rekomendasi Sesuai dengan izin rekomendasi
dari --dari --dan --dan ---
Sesuai dengan izin dan rekomendasi Penggunaan dokumen manifest tidak sesuai dengan Kep02/BAPEDAL/09/1995 dimana dokumen manifest #2 dan #3 sudah terisi penuh dan dicap oleh perusahaan pengelola akhir limbah B3
---
Dumping, injeksi dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu: Izin dumping/izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu Jumlah/volume limbah B3 yang di dumping
---
---
---
---
---
---
Pengelolaan Limbah B3 lainnya
---
---
Wajib memenuhi ketentuan sesuai Kep02/BAPEDAL/09/1995 dalam penggunaan dokumen manifest.
E. Penaatan No. 1.
Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3
Taat
Belum Taat
Keterangan
√
- Belum melakukan identifikasi limbah elektronik dan majun terkontaminasi limbah B3 - Belum melakukan pencatatan seluruh limbah B3 yang dihasilkan
a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan ---
35
b. Pelaporan 2.
Status perizinan pengelolaan limbah B3
3.
Pelaksanaan ketentuan dalam Izin a. Pemenuhan Ketentuan Teknis
4.
5. 6. 7.
b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah d. Pemenuhan Pemanfaatan Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 a. Rencana pengelolaan b. Pelaksanaan pengelolaan c. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3 Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll)
---
√
√
---
---
√
-------
-------
---
√
---------
---------
---
√
√
---
---
---
Belum melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 sludge IPAL sesuai dengan izin Untuk TPS Limbah B3 Sludge IPAL - TPS Sludge memenuhi 57.70% ketentuan teknis - Belum memiliki TPS Limbah B3 untuk penyimpanan abu batubara dan limbah B3 lainnya
Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik
19.79% limbah B3 dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
F. Kesimpulan Segera melakukan perbaikan sesuai dengan rencana tindak lanjut pada tabel D. dan menyampaikan hasil perbaikan Tindak lanjut dari berita acara beserta data-data pendukung dan foto perbaikan tersebut kepada Deputi IV MENLH c.q. Asdep Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 (alamat : Gd.C, Lt. 2, JL. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur – 13410; Telp./Fax. 02185904932) dengan tembusan kepada BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX. LAMPIRAN 1. Check list pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3) yang telah ditandatangani oleh pengawas dan perusahaan. 2. Foto temuan lapangan. FOTO TEMUAN LAPANGAN Kondisi TPS Limbah B3
Keterangan
Tindak Lanjut
36
- Membuang air limbah hasil - Tidak melakukan pengolahan IPAL (drying pembuangan air limbah dari bed) ke lingkungan tanpa proses IPAL secara langsung ada izin pembuangan ke lingkungan tanpa ada izin limbah cair pembuangan limbah cair - Dilakukan analisa pH pada - Menutup saluran air limbah air limbah yang dibuang ke dari proses drying bed ke lingkungan menggunakan lingkungan selama izin kertas lakmus dengan hasil pembuangan limbah cair pH 7 belum ada dan mengalirkan kembali ke IPAL. TPS Sludge tidak sesuai Wajib memenuhi ketentuan dengan ketentuan teknis dalam teknis di TPS sesuai KepKep-01/BAPEDAL/09/1995 01/BAPEDAL/09/1995
Terdapat tumpahan/ ceceran Melakukan pembersihan sludge sludge IPAL di sekitar TPS IPAL yang tercecer di lokasi Sludge. TPS Sludge.
House keeping di sekitar TPS Menjaga kebersihan di TPS Sludge tidak terawat. Sludge dan sekitarnya.
Menyimpan limbah oli bekas, drum bekas oli bekas, kemasan bekas bahan kimia di gudang workshop dan bercampur dengan limbah non B3.
Wajib membangun TPS Limbah B3 untuk menyimpan oli bekas, drum bekas oli bekas, kemasan bekas bahan kimia, majun terkontaminasi limbah B3, aki bekas, dan limbah elektronik.
37
- House keeping di lokasi boiler kurang terawat - Banyak batubara yang disimpan di luar lokasi boiler - Menyimpan limbah abu batubara di lokasi boiler - Banyak limbah abu batubara yang tercecer di sekitar lokasi boiler
- Menjaga house keeping di lokasi boiler agar terawat, rapi dan bersih sehingga tidak ada ceceran batubara dan limbah abu batubara ke lingkungan - Membangun TPS limbah B3 khusus untuk abu batubara sesuai ketentuan Kep01/BAPEDAL/09.1995
38
- Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik, di antaranya dekat lokasi boiler dan di samping bangunan pabrik - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik
- Menghentikan kegiatan menyinpan limbah abu batubara di lokasi terbuka. - Segera memindahkan limbah abu batubara ke dalam TPS yang berizin. - Menyampaikan progress pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX - Menyampaikan rencana penyelesaian pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN (KHUSUS KEGIATAN PERTAMBANGAN) A. Rekapitulasi Penilaian No.
Lokasi 1 Lokasi 1
81
1
Taat
3.
Pembersihan Lahan Penggalian Tanah Penutup Penambangan
Nilai Total 98
Lokasi 1
88
1
Taat
4.
Penimbunan
Lokasi 1
78
5.
Pengupasan Tanah Pucuk Reklamasi
Lokasi 1
98
1
Taat
Lokasi 1
88
1
Taat
1. 2.
6.
Tahapan
Lokasi
X ≥ 80
55 < x < 80
1
Taat
1
X ≤ 55
Keterangan
Tidak Taat
39
7.
Lokasi 2
100
1
Taat
Lokasi 2
100
1
Taat
Lokasi 2
81
1
Taat
10.
Pembersihan Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Penggalian Tanah Penutup Penambangan
Lokasi 2
90
1
Taat
11.
Penimbunan
Lokasi 2
53
12.
Reklamasi
Lokasi 2
86
1
Taat
13.
Lokasi 3
100
1
Taat
Lokasi 3
100
1
Taat
Lokasi 3
81
1
Taat
16.
Pembersihan Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Penggalian Tanah Penutup Penambangan
Lokasi 3
73
17.
Penimbunan
Lokasi 3
83
1
Taat
18.
Reklamasi
Lokasi 3
86
1
Taat
19.
Lokasi 4
98
1
Taat
20.
Pembersihan Lahan Penimbunan
Lokasi 4
91
1
Taat
21.
Reklamasi
Lokasi 4
100
1
Taat
22.
Pengupasan Tanah Pucuk Penggalian Tanah Penutup Penambangan
Lokasi 5
98
1
Taat
Lokasi 5
91
1
Taat
Lokasi 5
98
1
Taat
Pembersihan Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Penggalian Tanah Penutup Penambangan Penimbunan Reklamasi JUMLAH DATA Persentase
Lokasi 6
100
1
Taat
Lokasi 6
100
1
Taat
Lokasi 6
83
1
Taat
Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 6
88 83 88 30
1 1 1 27 90%
Taat Taat Taat Tidak Taat Tidak Taat
8. 9.
14. 15.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
1
1
2 6,67%
Taat
Taat
1 3,3%
40
B. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan 1. Pada aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan 2. Untuk aspek Teknis: a) Kriteria K3 (Potensi Longsor) terlihat longsoran batuan pada dinding yang ditinggal b) Kriteria K4 (Potensi Pencemaran AAT) tidak mendapatkan nilai karena belum dilakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang. c) Kriteria K5 (Erosi): terdapat indikasi adanya erosi didinding lereng penggalian tanah penutup d) Kriteria K6 (Kebencanan); jauh dari pemukiman penduduk dan sarana vital lain/memiliki sistem tanggap darurat (sarana, personil, SOP, dll) c. Tindaklanjut yang harus dilakukan 1. Mempertahankan kinerja terkait aspek manajemen 2. Melakukan pembenahan pada lereng-lereng yang tinggi atau sudutnya melebihi rekomendasi FS dan terlihat adanya longsoran batuan didaerah tersebut. 3. Melakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar dengan mengikuti langkah langkah sebagai berikut ; Identifikasi semua batuan limbah yang dihasilkan dari penambangan Melakukan karakteristik batuan penutup tersebut, batuan potensi pembentuk AAT dan batuan tidak berpotensi membentuk AAT Memilih teknologi penanganan batuan potensi pembentuk AAT tersebut, untuk menghindari terbentuknya AAT 4. Upaya Pengolahan AAT : Melakukan pengumpulan AAT yang ada Melakukan pengolahan air leachet (AAT) yang sudah terbentuk hingga memenuhi BMAL sebelum dibuang ke lingkungan.
41
LAMPIRAN II BERITA ACARA PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP A. AIR 1. Titik Penaatan dan Izin No
Sumber Air Limbah
Nama Titik Penatan
Koordinat
Status Izin Nomor Izin
Instansi Penerbit Izin
Nomor Sertifikat Hasil Uji
Tanggal Izin Terbit
Tanggal Berakhir Jul-12
Agust12
Sep12
Okt12
Nop12
Des12
Jan13
Feb13
Mar13
Apr13
Mei13
Jun13
Baku Mutu
Satuan Baku Mutu
2. Parameter No
Titik Penaatan (outlet)
Parameter yang diwajibka n dalam izin
Parameter yang dipantau
Konsentrasi Karakteristik Air Limbah/INLET (sebelum diolah di IPAL)
Jul12
Agust12
Sep12
Okt12
Nop12
Des -12
Jan13
Feb -13
Konsentrasi Titik Penaatan/OUTLET
Mar -13
Apr -13
Mei13
Jun13
Jul12
Agust12
Sep -12
Okt -12
Nop12
Des12
Jan13
Feb13
Mar13
Apr13
Mei -13
Jun13
COD
Debit (m3/bulan) Produksi (Ton/bulan) / (MW/bulan) / (m3/bulan)
111
Peraturan Baku Mutu yang diacu
Lanjutan tabel Parameter No
Titik Penaatan (outlet)
Parameter yang diwajibkan dalam izin
Parameter yang dipantau
Hasil Perhitungan Beban Pencemaran (Debit x Konsentrasi) Jul-12
Agust-12
Sep-12
Okt-12
Nop-12
Des-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
Mei-13
COD
3
Debit (m /bulan Produksi (Ton/bulan) / 3 (MW/bulan) / (m /bulan)
3. Bukti Pelaporan Bukti Pelaporan Hasil Pemantauan Triwulan III2012
Triwulan IV2012
Instansi Kabupaten Provinsi Kementerian Lingkungan Hidup Keterangan: *Triwulanan : berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan
Triwulan I2013
Triwulan II2013
Keterangan
112
Jun-13
4. Ketentuan Teknis Tabel 1. NO 1
KETENTUAN TEKNIS
Laboratorium 1
Laboratorium 2
Laboratorium 3
Laboratorium penguji Nama Laboratorium penguji Nomor akreditasi laboratorium penguji/laboratorium rujukan Gubernur Tanggal Berakhir Akreditasi laboratorium Bulan pengujian
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
Tabel 2. NO
KETENTUAN TEKNIS
STATUS (Ya/Tidak)
Dokumen Pendukung
2 Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan
Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto
3 Membuat saluran air limbah yang kedap air
Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto
4 Memasang alat pengukur debit (flowmeter)
Foto flowmeterpada seluruh saluran outlet
5 Memantau pH dan debit harian 6 Tidak melakukan pengenceran 7 Tidak melakukan by pass air limbah
113
4
5
6
Tabel 3. Khusus untuk Industri Sawit melakukan Land Aplikasi ditambahkan NO
KETENTUAN TEKNIS
STATUS (Ya/Tidak)
Dokumen Pendukung
STATUS (Ya/Tidak)
Dokumen Pendukung
8 Dilakukan pada lahan selain lahan gambut 9 Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam 10 Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam 11 Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter 12 13 14 15
Pembuatan sumur pantau di 3 lokasi yang diwajibkan Tidak ada air larian (run off) yang masuk ke sungai Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan
16 Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku 17 Tidak melakukan pengaplikasian air limbah pada lahan diluar lahan dalam izin Tabel 4. Khusus untuk Industri Petrokimia ditambahkan NO
KETENTUAN TEKNIS
18 Pemantauan harian pH dan COD
114
5. Penurunan Beban Pencemaran No.
KEGIATAN PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN AIR
TAHUN 2009
2010
SATUAN 2011
BUKTI PERHITUNGAN
2012
B. UDARA 1. Titik Penaatan No
Nama Sumber Emisi
Kode Cerobong
Kapasitas Sumber Emisi
Bahan bakar
Waktu Operasi (Jam/Tahun)
Lokasi
Koordinat
Bentuk Cerobong (kotak/silinder/Kerucut)
Tinggi/Panjang Cerobong (m)
Diameter Cerobong (m)
Posisi (ketinggian/kepanjangan) Lubang Sampling (m)
Data Pemantauan (dipantau/tid ak dipantau)
Keterangan
2. a. Parameter dan Baku Mutu No
Nama Sumber Emisi
Kode Cerobong
Parameter yang dipantau
Konsentrasi Hasil Pengujian 3 (mg/Nm )
Jul-12 Genset 201
Agust-12
Sep-12
Okt-12
Nop-12
Des-12
Jan-13
Feb-13
Baku Mutu
Mar-13
Apr-13
Mei-13
Satuan Baku Mutu
Jun-13
SOx
115
Peraturan Baku Mutu yang diacu
Nox
b. Perhitungan Beban Emisi No
Nama Sumber Emisi
Kode Cerobong
Parameter yang dipantau
Hasil Perhitungan Beban Emisi (lampirkan bukti perhitungan) Jul-12
Agust-12
Sep-12
Okt-12
Nop-12
Des-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
Mei-13
Laju Alir
c. Perhitungan Beban Emisi GRK Rangkuman Hasil Perhitungan Beban Emisi No Nama Sumber Emisi Parameter
BEBAN EMISI TAHUN 2011 BEBAN EMISI BEBAN EMISI (Ton) (Ton eq. CO2)
BEBAN EMISI TAHUN 2012 BEBAN EMISI BEBAN EMISI (Ton) (Ton eq. CO2)
Keterangan: Metodologi perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri LH No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri LH No. 21 Tahun 2008. Parameter: CO2, CH4, N2O. Periode: Januari - Desember 2011; Januari - Desember 2012
116
Jun-13
3. a.Pelaporan Hasil Pemantauan dan BM CEMS Tabel 1. Ketaatan Pelaporan
Semester 2-2012 (Ya/Tidak)
Semester 12013 (Ya/Tidak)
Keterangan
Melaporkan (6 bulanan) data pemantauan Emisi (manual/Non CEMS) KLH Provinsi Kabupaten/Kota Keterangan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan Tabel 2. Ketaatan Pelaporan
Triwulan III-2012 (Ya/Tidak)
Triwulan IV2012 (Ya/Tidak)
Triwulan I2013 (Ya/Tidak)
Triwulan II2013 (Ya/Tidak)
Melaporkan secara periodik (3 bulanan) data pemantauan harian CEMS KLH Provinsi Kabupaten/Kota Keterangan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan
117
Lanjutan no.3a Tabel 3. Ketaatan Pemantauan CEMS
Triwulan III-2012 (Ya/Tidak)
Triwulan IV2012 (Ya/Tidak)
Triwulan I2013 (Ya/Tidak)
Triwulan II2013 (Ya/Tidak)
Keterangan
Jumlah data parameter pemantauan harian CEMS selama 3 bulanan SOx NOx Partikulat Jumlah data pemantauan yang memenuhi Baku Mutu CEMS SOx NOx Partikulat b.Pelaporan CEMS Parameter: Partikulat, SOx, NOx, CS2, H2S, CL2 Konsentrasi Hasil Pengukuran : Partikulat / SOx / NOx / CS2 / H2S / CL2 Sumber Emisi 1 Nama Sumber Emisi : Jenis Sumber Emisi : Nama/Kode Cerobong : Dimensi Cerobong (diameter) :
Bahan Bakar : Kapasitas : Kandungan Sulfur dalam bahan bakar : Waktu Operasional (jam) :
Dimensi Cerobong (Panjang x Lebar) : Dimensi Cerobong (Tinggi) :
118
Lanjutan tabel Konsentrasi Hasil Pengukuran : Partikulat / SOx / NOx / CS2 / H2S / CL2 No
Triwulan
Waktu Pengukuran
Konsentrasi Rata-rata Harian 3 (mg/Nm )
1
Triwulan III 2012
01 Juli 2012
2
Triwulan III 2012
02 Juli 2012
3
Triwulan III 2012
03 Juli 2012
4
Triwulan III 2012
04 Juli 2012
5
Triwulan III 2012
05 Juli 2012
6
Triwulan III 2012
06 Juli 2012
7
Triwulan III 2012
07 Juli 2012
8
Triwulan III 2012
08 Juli 2012
9
Triwulan III 2012
09 Juli 2012
10
Triwulan III 2012
10 Juli 2012
11
Triwulan III 2012
11 Juli 2012
12
Triwulan III 2012
12 Juli 2012
13
Triwulan III 2012
13 Juli 2012
14
Triwulan III 2012
14 Juli 2012
15
Triwulan III 2012
15 Juli 2012
16
Triwulan III 2012
16 Juli 2012
17
Triwulan III 2012
17 Juli 2012
18
Triwulan III 2012
18 Juli 2012
19
Triwulan III 2012
19 Juli 2012
20
Triwulan III 2012
20 Juli 2012
21
Triwulan III 2012
21 Juli 2012
22
Triwulan III 2012
22 Juli 2012
......
Laju Alir Rata-rata Harian (m/detik)
Persentase Data Melebihi Baku Mutu dalam Satu Hari
Persentase CEMS Tidak Beroperasi dalam Satu Hari
Waktu Operasi dalam Satu Hari (jam)
Baku Mutu
Satuan Baku Mutu
Peraturan Baku Mutu yang diacu
......
Keterangan: Data Harian meliputi Triwulan III 2012, Triwulan IV 2012, Triwulan I 2013 dan Triwulan II 2013 per sumber emisi.
119
4. Ketentuan Teknis NO KETENTUAN TEKNIS 1 2 3 4
Memasang dan mengoperasikan CEMS* Peralatan CEMS* beroperasi normal Membuang seluruh emisi melalui cerobong Persyaratan teknis cerobong
STATUS (Ya/Tidak)
Keterangan
Melampirkan bukti berupa foto dan spesifikasi teknis
Memiliki lubang sampling Memiliki tangga sampling Memiliki platform Memiliki sumber listrik untuk pengambilan sampel 5 Semua sumber emisi non fugitive emisi harus dibuang melalui cerobong 6 Menggunakan jasa laboratorium terakreditasi/laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur Catatan: *Khusus bagi industri: 1. Unit regenerator katalis (unit perengkahan katalitik air); 2. Unit pentawaran sulfur; 3. Proses pembakaran dengan kapasitas ≥ 25 MW atau kapasitas < 25 MW dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar > 2%; 4. Peleburan baja; 5. Pulp dan kertas; 6. Pupuk; 7. Semen; 8. Carbon black; 9. Rayon.
120
C. LIMBAH B3 I. Umum Jelaskan gambaran secara umum pengelolaan untuk masing-masing jenis limbah B3 yang dilakukan perusahaan Saudara, dan lengkapi dengan diagram proses produksi (maksimal 1 lembar A4):
II. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN No 1
PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 a. Pendataan dan identifikasi jenis dan volume limbah B3
KINERJA
DATA PENDUKUNG / LAMPIRAN
YA/TIDAK
- Telah melakukan identifikasi jenis limbah B3
Logbook Limbah B3 selama periode penilaian (Lampiran Format Neraca) Neraca Limbah B3 selama periode penilaian Neraca Limbah B3 selama periode penilaian
- Telah melakukan pencatatan jenis dan volume limbah B3
- Telah melakukan pendataan pengelolaan lanjut limbah B3
b. Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 - KLH
TW 3 TH 2012
TW 4 TH 2012
TW 1 TH 2013
TW 2 TH 2013 Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman) Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman) Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
- Provinsi
- Kabupaten/Kota
2
Perizinan Pengelolaan Limbah B3 - Memiliki izin pengelolaan limbah B3
Jika "YA" diisi: - Jenis pengelolaan LB3 : - Izin Nomor : - Instansi yang mengeluarkan izin : (jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris)
Jika "TIDAK" diisi: Alasan : Jika "IZIN SEDANG DALAM PROSES" diisi: - Jenis Pengelolaan LB3 : (Penyimpanan/Pemanfaatan/Pengol ahan/ Penimbunan) - Surat Pengajuan izin Nomor : - Surat tanggapan proses perizinan Nomor : - BA Verifikasi Perizinan Nomor : 3
Pemenuhan ketentuan izin
Copy SK Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Jenis Pengelolaan Limbah B3 :(Penyimpanan Sementara/ Pemanfaatan/ Insinerator/ Bioremediasi/Penimbu nan)
- Surat Pengajuan Izin (jika baru mengajukan izin) - Status permohonan izin (BA verifikasi/rapat/ surat balasan dari BLH/KLH)
No
PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
KINERJA
DATA PENDUKUNG / LAMPIRAN Foto-foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin (Penyimpanan sementara/ insinerator/ bioremediasi/ pemanfaatan/ penimbunan)
a. Mengisi cheklist sesuai pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (Form terlampir)
- Persentase pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3sesuai checklist yang telah diisi (jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris)
%
b. Emisi/Effluent Pengelohan Limbah B3
Lampirkan copy hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 (mis : TCLP/uji kuat tekan untuk pemanfaatan sebagai batako/paving block, uji emisi insinerator, uji air lindi Penimbunan/Bioremed iasi, sumur pantau penimbunan, dll)
Jumlah Parameter yang diuji sesuai dengan izin Seluruh parameter memenuhi Baku Mutu Emisi/Effluent
Frekuensi pengukuran sesuai dengan izin/peraturan
4
Open Dumping, Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 - Melakukan open dumping limbah B3
- Apakan akan melakukan pembersihan pada lahan open dumping
jika YA, - apa jenis limbah B3 yang di open dumping : - Perkiraan jumlah/volume limbah B3 yang di open dumping :
Foto-foto limbah yang di open dumping
- Menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola) - Menyampaikan progress pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola) - Menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas open dumping (jika ada) - Bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat - Jika limbah B3 hasil pengangkatan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifest salinan 2, dan menunjukkan copy manifest salinan 3 dan
No
PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
KINERJA
- Apakah pernah melakukan pemulihan lahan terkontaminasi dan diterbitkan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) - Apakah sudah melakukan pelaporan terkait SSPLT yang telah diterbitkan
5
DATA PENDUKUNG / LAMPIRAN 7
jika ya, sebutkan nomor surat dan tanggal SSPLT :
Menyampaikan copy surat penyampaian laporan
Jumlah limbah B3 yang dikelola
- Apakah memiliki pencatatan jumlah limbah B3 yang telah dikelola selama periode penilaian
-Prosentase Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan 6
Menyampaikan copy SSPLT
Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 a. Pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun - Apakah limbah B3 dikelola oleh pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun) yang berizin
- Apakah memiliki kontrak kerja sama antara penghasil dengan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 (pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun)
Menyampaikan neraca pengelolaan limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013 %
Jika "YA" diisi: - Nama pihak ketiga : - Izin/SK Nomor : - Jenis Limbah B3 yang diizinkan dikelola oleh pihak ketiga : - Instansi yang mengeluarkan izin : Jika "TIDAK" diisi: Alasan : Jika "YA" diisi:- Nomor surat kontrak kerja sama :- Tanggal pembuatan kontrak kerja sama :- Masa berlaku kontrak kerja sama :- Jenis Limbah B3 yang dikelola sesuai kontrak kerja sama : Jika "TIDAK" diisi: Alasan :
- Apakah pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/ penimbun) sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan
Menyampaikan copy perizinan pihak ketiga dari KLH/BLH
Copy Surat Kontrak Kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga (pengumpul/ pengolah/ pemanfaat/ penimbun
Surat pernyataan dari pihak ketiga (pengumpul/pengolah/ pemanfaat/penimbun) yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan
b. Pengangkut
- Apakah pihak pengangkut memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH
Jika "YA" diisi: - Nomor Surat Rekomendasi : - Tanggal terbit surat : - Masa berlaku surat : Jika "TIDAK" diisi: Alasan :
Menyampaikan copy surat rekomendasi pengangkutan dari KLH
- Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan limbah B3 dari kementerian perhubungan
Jika "YA" diisi: - Tanggal terbit izin : - Masa berlaku izin :
Menyampaikan izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian
No
PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
KINERJA
DATA PENDUKUNG / LAMPIRAN Perhubungan
Jika "TIDAK" diisi: Alasan :
- Apakah jenis limbah B3 yang diangkut telah sesuai dengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut
Jika "YA" diisi: Sebutkan jenis limbah B3 apa saja yang diizinkan untuk diangkut : Jika "TIDAK" diisi: Alasan :
- Apakah pihak pengangkut memiliki dokumen manifest yang syah sesuai dengan ketentuan kep.Ka. Bapedal Nomor: Kep-02/Bapedal/09/1995
Jika "YA" diisi: Sebutkan kode manifest pengangkut yang dimiliki : Jika "TIDAK" diisi: Alasan :
- Apakah pihak pengangkut sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan
7
Surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan
Dumping, Open burning dan Pengelolaan Limbah B3 cara tertentu
- Apakah melakukan dumping
jika YA, apa jenis limbah B3 yang di dumping :
- Apakah melakukan open burning
jika YA, apa jenis limbah B3 yang di open burning :
- Apakah memiliki rencana menghentikan kegiatan open burning
jika YA, kapan :
- Menyampaikan copy izin pengelolaan limbah B3 cara tertentu/dumping ke laut - Menyampaikan status progress perizinan (jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, BA verifikasi, surat tanggapan dari KLH - Menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan BA Pengawasan atau raport PROPER - Foto-foto kegiatan open burning - Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013 - Foto-foto penyimpanan limbah B3 yang tidak di open burning lagi - Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013 (yang menunjukkan limbah B3 sudah tidak di open burning)
No
PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 - Apakah melakukan pengelolaan limbah B3 cara tertentu
KINERJA jika YA, kegiatan apa yang dilakukan :
DATA PENDUKUNG / LAMPIRAN - Foto-foto kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu - Dokumen perizinan yang dimiliki sesuai dengan kegiatan tersebut - Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012- Juni 2013
Catatan : Data Pendukung/Lampiran disampaikan dalam bentuk softcopy (untuk foto dan dokumen izin berbentuk *pdf, untuk logbook dan neraca limbah B3 berbentuk *xls)
LEMBAR ISIAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 a. Tempat Penyimpanan Sementara CHECKLIST P.01 TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 NAMA PERUSAHAAN PT.
NO.
1 2 3 4 5 6 7
8 9
KETENTUAN PENGEMASAN apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah B3? apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah B3? apakah pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3? apakah penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3? apakah kondisi kemasan limbah B3 bebas karat? apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak bocor? apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak meluber? BANGUNAN DAN PENYIMPANAN apakah bagian luar bangunan diberi papan nama? apakah bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan?
SEKTOR INDUSTRI : LOKASI : Kab./Kota TIM PENILAI : TGL PENILAIAN: YA
TIDAK
√
KETERANGAN
10 11 12
apakah limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari? apakah bangunan mempunyai sistem ventilasi? apakah bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan (jika menyimpan limbah B3 cair)?
13 14 15 16 17
18 19
20
21 22 23 24 25 26
apakah penyimpanan menggunakan sistem blok / sel apakah masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul? apakah kemasan/limbah limbah B3 diberi alas / pallet? apakah tumpukan limbah B3 maksimal 3 lapis? apakah limbah B3 disimpan sesuai dengan masa penyimpanan dalam izin? (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi) PEMANTAUAN adakah logbook/catatan untuk mencatat keluar masuk limbah limbah B3? apakah jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercatat di logbook/catatan? PENGELOLAAN LANJUTAN apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang disimpan? (diserahkan ke pihak ketiga/dimanfaatkan internal) LAIN-LAIN tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau? tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau? apakah memiliki SOP penyimpanan? apakah memiliki SOP tanggap darurat? tersediakah pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat) apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik? TOTAL YA TOTAL TIDAK PROSENTASE PENTAATAN LB3
1 0 100%
b. Kolam Sludge Minyak (Sludge Pond) CHECKLIST P.02 KOLAM SLUDGE MINYAK (SLUDGE POND) SEKTOR INDUSTRI : LOKASI : Kab./Kota TIM PENILAI : TGL PENILAIAN:
NAMA PERUSAHAAN PT.
NO.
KETERANGAN
YA
TIDAK
1 2 3 4 5 6
PENYIMPANAN apakah rancang bangunan pond sesuai dg jumlah limbah? apakah rancang bangun dapat mencegah luapan sludge? apakah lantai bangunan kedap air (10-7 cm/dtk)? apakah dilengkapi dengan sistem penerangan? apakah memiliki sumur pantau di upstream & downstream? adakah logbook/pencatatan keluar masuk sludge ke pond?
√
7 8 9
PEMANTAUAN adakah pencatatan sludge yg disimpan/bulan? adakah pencatatan sludge yg dikelola/bulan? apakah melakukan analisa kualitas air sumur pantau sesuai izin?
10
PENGELOLAAN LANJUTAN apakah dilakukan lanjutan (SOR, kirim ke pihak pengumpul, dll)?
KETERANGAN
11 12 13 14 15 16
LAIN-LAIN tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau? tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau? apakah memiliki SOP penyimpanan sludge di pond? apakah memiliki SOP tanggap darurat? tersediakah pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat) apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik? TOTAL YA TOTAL TIDAK PROSENTASE PENTAATAN LB3
1 0 100%
0%
c. Pengolahan Limbah B3 Secara Thermal (Insinerator)
CHECKLIST P.03 PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA THERMAL (INSINERATOR)
NAMA PERUSAHAAN PT.
NO.
KETENTUAN
PENAATAN UMUM 1 apakah selama pengakutan tidak terjadi ceceran? 2 apakah Jenis limbah yang dibakar sesuai dengan yang tercantum dalam izin? 3 apakah pengoperasian insinerator sesuai izin?
4 5 6 7
PENAATAN KHUSUS apakah dilakukan pengukuran suhu gas bakar di burning chamber? apakah dilakukan pencatatan jumlah dan komposisi limbah yang dibakar? (cek log book) apakah komposisi limbah yang dibakar sesuai izin? apakah suhu ruang bakar I saat insinerator beroperasi 600-800 °C (atau
SEKTOR INDUSTRI : LOKASI : Kab./Kota TIM PENILAI : TGL PENILAIAN: YA
TIDAK
√
KETERANGAN
sesuai izin)? 8 apakah suhu ruang bakar II saat insinerator beroperasi 900-1100 °C (atau sesuai izin)? 9 apakah efisiensi pembakaran terpenuhi? (Cek sertifikat hasil uji) 10 apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap abu sisa pembakaran? (diserahkan ke pihak ke-3/landfill) PEMANTAUAN 11 apakah memiliki logbook/pencatatan keluar masuk limbah yang dibakar dan abu insinerator? 12 13 14 15 16 17
LAIN-LAIN tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau? tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau? apakah memiliki SOP pengoperasian insinerator ? apakah memiliki SOP tanggap darurat? tersediakah pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat) apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik? TOTAL YA TOTAL TIDAK PROSENTASE PENTAATAN LB3
1 0 100%
d. Bioremediasi CHECKLIST P.04 PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA BIOLOGI (BIOREMEDIASI)
NAMA PERUSAHAAN PT.
NO.
KETERANGAN
PERSYARATAN LIMBAH DIOLAH 1 apakah dilakukan pengujian TPH awal dan memenuhi persyaratan (≤15%)? 2 apakah dilakukan pengujian awal total logam berat? 3 apakah dilakukan pengujian awal TCLP logam berat dan hasilnya dibawah bakumutu sesuai Kepdal 04/1995? PERSYARATAN LOKASI 4 apakah lokasi tempat pengolahan sesuai dengan persyaratan izin? 5 apakah dilakukan pengkajian kondisi awal lahan? PERSYARATAN FASILITAS 6 apakah desain untuk lahan pengolahan sesuai persyaratan? 7 apakah permeabilitas lapisan dasar lahan pengolahan sesuai persyaratan?
SEKTOR INDUSTRI : LOKASI : Kab./Kota TIM PENILAI : TGL PENILAIAN: YA
TIDAK
√
KETERANGAN
8 apakah drainase dan pond mampu menampung air luapan/leachete? 9 apakah jumlah sel sesuai dengan timbulan limbah yang akan diolah? 10 apakah terdapat sumur pantau upstream & downstream sesuai izin?
PEMANTAUAN 19 adakah logbook/pencatatan keluar masuk limbah kegiatan bioremediasi?
LAIN-LAIN 20 apakah terdapat tanda peringatan keselamatan dan keamanan? 21 apakah memiliki SOP kegiatan Bioremediasi 22 apakah terdapat sistem tanggap darurat?
PENAATAN KHUSUS 11 apakah jenis microrganism yang digunakan bukan merupakan hasil rekayasa genetic? 12 apakah material pencampur dan penggembur (bulking agent) bukan merupakan material yang terkontaminasi LB3 13 apakah dilakukan analisa sampel limbah yang diolah secara berkala sesuai persyaratan/izin? 14 apakah dilakukan analisa sampel air tanah dan air sumur pantau sesuai izin? 15 apakah dilakukan analisa sample air luapan/lindi (jika terbuang ke lingkungan)? PENANGANAN HASIL OLAHAN (jika ada yang sudah selesai diolah) 16 apakah dilakukan uji analisis kimia, TCLP dan toksikologi material hasil olahan sesuai izin? 17 apakah material hasil olahan dikelola sesuai dengan rencana kelola? 18 apakah lokasi penempatan material hasil olahan sesuai persyaratan dan teridentifikasi dgn baik?
23 apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik? TOTAL YA TOTAL TIDAK PROSENTASE PENTAATAN LB3
1
0
100%
e. Penimbunan Limbah B3 CHECKLIST P.05 PENIMBUNAN LIMBAH B3
NAMA PERUSAHAAN PT.
NO.
KETERANGAN
SEKTOR INDUSTRI : LOKASI : Kab./Kota TIM PENILAI : TGL PENILAIAN: YA
TIDAK
DATA PENAATAN 1 apakah Jenis limbah B3 yang ditimbun sesuai dengan izin ? 2 apakah jenis limbah yang ditimbun memenuhi bakumutu TCLP? 3 terdapat sumur pantau minimal 3 buah (1 upstream dan 2 downstream)?
RANCANG BANGUN FASILITAS PENIMBUNAN 4 apakah lapisan dasar (sub base) adalah tanah lempung yang dipadatkan
KETERANGAN
dengan permeabilitas 1 x 10-9 m/det? 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
apakah permeabilitas dari sistem pendeteksi kebocoran (k) = 1 x 10-4 m/det? apakah ketebalan minimum lapisan geomembran HDPE 1,5 mm apakah permeabilitas lapisan tanah penghalang k = 1 x 10-9 m/det apakah lapisan pelindung adalah tanah setempat dg tebal 20 cm dan dilapisi geotextile? BAK PENGUMPUL LINDI apakah berada di area lokasi landfill dan memiliki 1 unit pompa? apakah konstruksi pondasi, lantai dan dinding dari beton? apakah air lindi diolah di IPAL ? apakah melakukan uji kualitas lindi dalam bak pengumpul lindi sebelum dipindah ke fasilitas IPAL? apakah melakukan uji kualitas air tanah pada sumur pantau rona awal? apakah Baku Mutu air tanah ditetapka sesuai dengan rona awal? apakah pengujian dilakukan oleh laboratorium pihak ketiga yang independen dan terakreditasi? (cek sertifikat hasil uji) apakah melakukan uji kualitas air lindi setiap 3 bulan/sesuai izin? apakah melakukan pencatatan arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk tempat penimbunan? (cek log book)
LAIN-LAIN 18 terdiakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau? 19 apakah memiliki SOP tanggap darurat? 20 apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik? TOTAL YA TOTAL TIDAK PROSENTASE PENTAATAN LB3
1 0 100%
f. Pemanfaatan Minyak Pelumas Bekas Untuk Bahan Bakar Pembantu Peledakan (Anfo) CHECKLIST P.06 PEMANFAATAN MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK BAHAN BAKAR PEMBANTU PELEDAKAN (ANFO)
NAMA PERUSAHAAN PT.
NO.
KETENTUAN
YA
TIDAK
apakah Penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti: a. Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer d. Dilengkapi simbol dan label
PENAATAN UMUM 1 apakah Dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin? (cek sertifikat hasil uji) 2 apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji) 3 apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik?
4 5 6 7
SEKTOR INDUSTRI : LOKASI : Kab./Kota TIM PENILAI : TGL PENILAIAN: KETERANGAN
8 e. Waktu penyimpanan (<90 hari) 9 apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan? 10 apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?
PENAATAN KHUSUS 11 apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin? adakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti: 12 a. Jumlah oli bekas yang dihasilkan(ton/bulan) 13 b. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan) 14 c. Disebutkan sumber oli bekas 15 d. Jumlah yang digunakan sebagai pencampur (ton/bulan) apakah Spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?, seperti : 16 a. penyaringan dengan filter <220 micron 17 b. tidak ada penambahan bahan kimia lain 18 c. dilakukan pengadukan sempurna terhadap bahan sehingga homogen 19 d. melakukan pencatatan setiap formula pencampuran (cek log book) 20 e. formulasi pencampuran sesuai izin LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas) 21 tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau 22 tersedia SOP tanggap darurat 23 Housekeeping dan kebersihan dalam keadaan baik TOTAL YA TOTAL TIDAK PROSENTASE PENTAATAN LB3
1 0 100%
g. Pemanfaatan Fly Ash & Bottom Ash Batubara CHECKLIST P.07 PEMANFAATAN FLY ASH & BOTTOM ASH BATUBARA
NAMA PERUSAHAAN PT.
NO.
KETENTUAN
SEKTOR INDUSTRI : LOKASI : Kab./Kota TIM PENILAI : TGL PENILAIAN: YA
PENAATAN UMUM 1 apakah dilakukan pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom ash √ sekurang-kurangnya 1 bulan sekali atau sesuai izin? 2 apakah hasil pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom ash memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? 3 apakah dilakukan analisa kandungan logam berat total fly ash dan bottom ash? 4 apakah hasil analisa kandungan logam berat total fly ash dan bottom ash memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin (cek sertifikat hasil uji) apakah penyimpanan fly ash dan bottom ash dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti: 5 a. Bentuk dan kualitas tempat penyimpanan 6 b. Kesesuaian tempat penyimpanan dgn limbah yang disimpan 7 c. Dilengkapi simbol dan label
TIDAK
KETERANGAN
8 d. Waktu penyimpanan (<90 hari) 9 apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat? 10 Fasilitas pemanfaatan batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat
PENAATAN KHUSUS 11 apakah persentase kualitatif pemanfaatan sesuai dengan izin? 12 apakah spesifikasi teknis pemanfaatan sesuai dengan izin?
LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas) 13 terdiakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau? 14 apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik?
TOTAL YA TOTAL TIDAK PROSENTASE PENTAATAN LB3
1 0 100%
h. Pemanfaatan Sludge Minyak / Spent Catalyst/Drill Cutting Untuk Bahan Campuran Kontruksi CHECKLIST P.08 PEMANFAATAN SLUDGE MINYAK / SPENT CATALYST/DRILL CUTTING UNTUK BAHAN CAMPURAN KONTRUKSI NAMA PERUSAHAAN PT. ........
NO.
1 2 3 4 6 7 8
KETENTUAN PENAATAN UMUM apakah dilakukan pengujian TPH dan logam berat awal limbah sebelum dilakukan pemanfaatan? apakah Konsentrasi TPH awal sebelum dimanfaatkan sesuai dengan izin? (cek sertifikat hasil uji) apakah konsentrasi logam berat awal sesuai dengan parameter logam berat Kepdal 04 tahun 1995? (cek sertifikat hasil uji) apakah rencana pemanfaatan sesuai dengan izin? apakah terdapat fasilitas pengendali pencemar yang mungkin dihasilkan oleh aktifitas penempatan bahan pencampuran? apakah kapasitas pemanfaatan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang akan diolah, termasuk sesuai dengan prediksi timbulan limbah B3? apakah terdapat sumur pantau dibagian hulu dan hilir di lokasi pemanfaatan?
SEKTOR INDUSTRI : LOKASI : Kab./Kota ................ TIM PENILAI : TGL PENILAIAN: YA
TIDAK
√
KETERANGAN
PENAATAN KHUSUS 9 apakah pencampuran bahan-bahan sesuai dengan izin? 10 apakah hasil analisis campuran sesuai dengan parameter yang tertera dalam izin? (cek sertifikat hasil uji) 12 apakah melakukan analisis sampel air tanah dan hasilnya memenuhi parameter yang tertera dalam izin?
PENANGANAN HASIL PEMANFAATAN (jika ada yang sudah terdapat produk pemanfaatan) 13 apakah produk pemanfaatan dikelola sesuai dengan rencana kelola? 14 apakah lokasi penempatan produk teridentifikasi dengan baik? 15 apakah lokasi penempatan produk merupakan tempat yang aman, bebas banjir dan memenuhi persyaratan keamanan? 16 apakah air buangan dan atau air lindi dianalisis secara rutin sesuai izin? 17 apakah lokasi penempatan produk diberi tanda dengan jelas dan benar sesuai dengan izin? 18 apakah produk dianalisis secara teratur dan periodik sesuai dengan parameter yang ditetapkan dalam izin? LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas) 20 terdiakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau? 21 memiliki SOP tanggap darurat? 22 apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik? TOTAL YA TOTAL TIDAK PROSENTASE PENTAATAN LB3
1 0 100%
i. Pemanfaatan Minyak Minyak Pelumas Bekas Untuk Substitusi Bahan Bakar CHECKLIST P.09 PEMANFAATAN MINYAK MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK SUBSTITUSI BAHAN BAKAR NAMA PERUSAHAAN PT. ........
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KETENTUAN
SEKTOR INDUSTRI : LOKASI : Kab./Kota ................ TIM PENILAI : TGL PENILAIAN: YA TIDAK KETERANGAN
PENAATAN UMUM apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan √ sekali atau sesuai izin? apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji) apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik? apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti: a. Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer d. Dilengkapi simbol dan label e. Waktu penyimpanan (<90 hari) apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan? apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan
dilengkapi dengan pintu darurat? PENAATAN KHUSUS 11 apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin? apakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti: 12 a. Pelaporan kualitas udara emisi (Frekuensi sesuai izin) 13 b. Pelaporan udara ambien (frekuensi setahun sekali) 14 c. Jumlah oli bekas yang dihasilkan (ton/bulan) 15 d. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan) 16 e. Menyebutkan semua sumbernya apakah spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai izin?, seperti: 17 a. Terdapat spray No.zzle 18 b. Flow rate pelumas bekas ke combustion chamber sesuai izin 19 c. Aliran pelumas bekas (temperatur combustion chamber >950°C) 20 d. Flow rate dan volume total pelumas bekas tercatat harian 21 e. Wajib diemisikan tunggal pada cerobong pembakaran 22 f. pelumas bekas tidak digunakan selama start up dan shut down 23 g. tidak memasukkan pelumas bekas diluar ketentuan dalam izin 24 h. tidak mencampur dengan limbah B3 lain selama proses recovery energy LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas) 25 tersediakah alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau? 26 memiliki SOP tanggap darurat? 27 apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik? TOTAL YA TOTAL TIDAK PROSENTASE PENTAATAN LB3
1 0 100%
0%
j. Pengelolaan Limbah B3 Oleh Pihak Ketiga CHECKLIST P.10 PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KETIGA
NAMA PERUSAHAAN PT. ........
NO.
KETERANGAN
SEKTOR INDUSTRI : LOKASI : Kab./Kota ................ TIM PENILAI : TGL PENILAIAN: YA
A PIHAK KETIGA PENERIMA LIMBAH B3 MEMILIKI IZIN YANG SESUAI KETENTUAN 1 Pihak ke-3 memiliki izin sebagai Pengelola limbah B3 (pengangkut/pengumpul/pengolah/pemanfaat) 2 Izin pengelolaan Limbah B3 pihak ke-3 belum habis masa berlaku 3 Pihak ke-3 memenuhi ketentuan izin yang berlaku / sesuai dengan izin yang dimiliki 4 Limbah B3 yang dikelola oleh pihak ke-3 sesuai dengan yang tertera dalam izin yang dimiliki 5 Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun akhir B
PENGANGKUTAN LIMBAH B3 MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU
TIDAK
KETERANGAN
1 Perpindahan / pergerakan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ke-3 dilengkapi dengan dokumen manifest limbah B3 2 Penghasil memperoleh dokumen manifest limbah B3 sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu : 3 Untuk pengangkut limbah B3, kendaraan yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dari KLH 4 Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun akhir C 1 2 3
MANIFEST DAN PENGELOLAAN MANIFEST SESUAI DENGAN KETENTUAN Salinan #2 : (diberikan ke penghasil untuk disampaikan ke KLH) Salinan #3 : (saat limbah B3 diambil oleh pihak ke-3) Salinan #7 : (disampaikan saat LB3 telah sampai di lokasi pihak ke-3)
2. NERACA LIMBAH B3 PT. PERIODE LIMBAH DIKELOLA
NO
JENIS LIMBAH B3
SUMB ER
SATUA N
PERLAKUAN
DIHASILKAN
Periode sebelu m nya (SALDO )
TAHUN 2012
TAHUN 2011
Jan
...
Des
Jan
.....
Des
LIMBA H DIHASI LKAN
DISIMPA N DI TPS
DIMANF AATKAN
DIOLAH
DITIMBUN
DISERAHK AN PIHAK KETIGA
LIMBAH TIDAK DIKELO LA
KETERANG AN
KODE MANIFEST
-
-
DISIMPAN DI TPS
-
DIMANFAATKA N
-
DIOLAH
-
DITIMBUN
-
DISERAHKAN KEPIHAK KETIGA TIDAK DIKELOLA Koreksi per bulan per jenis DIHASILKAN
-
-
-
D. KERUSAKAN LAHAN 1
Peta rencana
2
Persetujuan Peta rencana
3
Rencana dan realisasi kegiatan sesuai RKTTL
Ada/Tidak Ada
Peta berisikan kegiatan Pertriwulan /perlokasi yang dinilai Siapa Nama dan jabatan yang paraf
Skala
Disebutkan jenis kegiatan dan lokasinya Rencana TW III 2012
4
Matrik kemajuan luasan masing-masing kegiatan pada TW saat dikunjungi
Ada/Tidak ada
5
Memiliki peta tata air dari drainase hingga ke IPAL/Settling Pond
Ada/Tidak ada
6
Memiliki lay out tata air dari drainase hingga ke IPAL/Settling Pond
Ada/Tidak ada
7
Data Hasil monitoring pergerakan tanah
Ada/Tidak ada
8
Kajian Geoteknik
Ada/Tidak ada
9
Foto lereng dan drainase di setiap kegiatan
Ada/Tidak ada
10
Menyampaikan Rencana RKTTL 2012 dan 2013
Ada/Tidak ada
11
Menyampaikan Realisasi RKTTL 2012, laporan triwulan I 2013 dan triwulan II 2013
Ada/Tidak ada
12
Mengisi data lereng:
Rekomendasi Geotek a. Kemiringan jenjang tunggal Perbandingan Rekomendasi dengan Realisasi
Realisasi TW III 2012
Realisasi
Realisasi TW IV 2012
Rencana TW I 2013
Realisasi
Penambangan 1 Rekomendasi Geotek
Rencana TW IV 2012
Penimbunan 1 Rekomendasi Geotek
Realisasi
Reklamasi 1 Rekomendasi Geotek
Realisasi
Realisasi TW I 2013
Rencana TW II 2013
Realisasi TW II 2013
Geotek
30 derajat b. Kemiringan jenjang overall
Penambangan Rekomendasi Geotek 25 derajat
c. Tinggi jenjang tunggal
Ada (kajian)/Tidak ada
15
Rekomendasi Geotek
Reklamasi Realisasi
Rekomendasi Geotek
Realisasi
25 derajat Penimbunan Realisasi
Rekomendasi Geotek
Reklamasi Realisasi
Rekomendasi Geotek
Realisasi
8m Penimbunan
Reklamasi
Rekomendasi Geotek
Realisasi
Perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam) Lampiran: penjelasan
Sistem pengumpul leachate/seepage/re mbesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL Lampiran: penjelasan
Ada/Tidak ada Ada (penjelasan)/Tidak ada
Penggalian Tanah
Realisasi
Rekomendasi Geotek
Realisasi
Perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau lainnya); Lampiran: penjelasan
Upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT. Lampiran: penjelasan
Pengukuran pH air pada genangangenangan yang dijumpai dilapangan, nilai pH ≥ 6 Lampiran: penjelasan
Ada/Tidak ada Ada (penjelasan)/Tidak ada
Ada/Tidak ada Ada (penjelasan)/Tidak ada
Ada/Tidak ada Ada (penjelasan)/Tidak ada
Ada/Tidak ada Ada (penjelasan)/Tidak ada
Penambangan
Penimbunan
Reklamasi
8 jenjang
Dokumen Kajian Batuan Asam Analisis geokimia (pengkarakteristik an batuan limbah) untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya). Lampiran : dokumen studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam Ada/Tidak ada
14
Realisasi
Penambangan Rekomendasi Geotek 8 jenjang
13
Penimbunan
Penambangan Rekomendasi Geotek 10 m
c. Jumlah Jenjang over all
28 derajat
SOP penanganan batuan asam Indikasi Erosi
Ada/Tidak ada
Pengupasan tanah pucuk
Penutup Sebutkan sarana pengendali erosi yang dimiliki: berupa drainase, terasering, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover croping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya; 16
Sebutkan sarana pengendali erosi yang dimiliki: berupa drainase, terasering, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover croping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;
Sebutkan sarana pengendali erosi yang dimiliki: berupa drainase, terasering, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover croping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;
Penggalian Tanah Penutup
Penambangan
Sebutkan sarana pengendali erosi yang dimiliki: berupa drainase, terasering, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover croping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;
Kondisi sarana pengendali erosi Pengupasan tanah pucuk
Peta sistem pengelolaan air limbah (drainase, saluran pengendali lainnya) sampai ke settling pond
17
Sebutkan sarana pengendali erosi yang dimiliki: berupa drainase, terasering, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover croping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;
Indikasi Potensi Bencana Sulit dibuktikan
Sedimen trap/sediemen pond efektif menangkap sedimen (melampirkan desain fisik lapangan dan data perawatan sedimen trap/sedimen pond dan jumlah sedimen yang dipindahkan.
Peta sistem pengelolaan air limbah (drainase, saluran pengendali lainnya) sampai ke settling pond
Peta sistem pengelolaan air limbah (drainase, saluran pengendali lainnya) sampai ke settling pond
Jarak kegiatan dari sarana umum vital (SUTT/SUTET, sekolah, Rumah sakit, pasar), permukiman (jelaskan lokasinya) Penggalian Pengupasan tanah Tanah Penambangan Penimbunan pucuk Penutup 2000 m Memiliki sarana tanggap darurat Penggalian Pengupasan tanah Tanah Penambangan Penimbunan pucuk Penutup
Penimbunan
Peta sistem pengelolaan air limbah (drainase, saluran pengendali lainnya) sampai ke settling pond
Reklamasi
Reklamasi
Ada perhitungan volume air larian permukaan berdasarkan daerah tangkapan hujan (catchment area) dan luasan settling pond
Reklamasi Sedimen trap/sediemen pond efektif menangkap sedimen (melampirkan desain fisik lapangan dan data perawatan sedimen trap/sedimen pond dan jumlah sedimen yang dipindahkan.
Peta sistem pengelolaan air limbah (drainase,
Ada peta pengelola an air larian permukaa n (peta water managem ent);
% tutupan area Cover Cropping :
Memiliki Saluran penampung limpasan air limbah apabila tanggul jebol di lokasi Pit A1
E. IZIN LINGKUNGAN 1. Daftar Dokumen Lingkungan NO
Nama Dokumen Lingkungan
Institusi Pengesahan Dokumen Lingkungan
Tanggal Pengesahan Dokumen Lingkungan
2. Kewajiban Dalam Dokumen Lingkungan Aspek Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan PLB3 No Kewajiban
Realisasi
BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO
Pada hari ini, ......... pukul ......... Waktu Indonesia Bagian ..............., tanggal .............. bulan ........... tahun ..............., kami Tim Pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah mengambil gambar/foto/video di lokasi : Perusahaan
: .....................................................
Alamat
: .....................................................
Telp. Fax
: ......................... : .........................
Petugas yang mengambil foto/Video : Nama
: ...................................................
Instansi
: ...................................................
Tanda Tangan : ……………… Pengambilan Foto/Video disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan: Nama
: .................................................
Jabatan
: ................................................
Tanda Tangan : ................................................ Demikian Berita Acara Pengambilan Foto/Video dibuat dengan sebenar-benarnya. Pejabat Pengawas LH - KLH
BLH Provinsi ..........
BLH Kab./Kota .........
Perusahaan
Nama :
Nama :
Nama :
Nama : .......................
Ttd: ………………...
Ttd: ………………...
Ttd: ………………...
Ttd: ………………
BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL _______________________________________________________________________________________________________________________
Pada hari ini, ……………., tanggal …………....…....… bulan……...………… tahun .............................., di Kabupaten/Kota............................Provinsi........................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
1.......................................... 2.......................................... 3..........................................
Pangkat/Gol. ............................... ............................... ...............................
Jabatan ................................ ................................ ................................
NIP/PPLH ......................./........ ......................./........ ......................./........
Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi : Nama perusahaan
: ………………………………………………………………………………….
Alamat perusahaan
: ………………………………………………………………………………….
Jenis Industri
: ………………………………………………………………………………….
Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh Tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Petugas Pengambil Sampel : Nama : …………………………………………………………………………………. Instansi : …………………………………………………………………………………. NIP : …………………………………………………………………………………. Pangkat/Golongan : …………………………………………………………………………………. Jabatan : …………………………………………………………………………………. Tanda tangan
: ......................
Dengan hasil sebagai berikut : No.
Lokasi
Kode Sampel
pH
Debit
Jenis Limbah
Waktu
Keterangan
Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan. Saksi-Saksi : Pejabat Pengawas LH - KLH
BLH Provinsi ..........
BLH Kab./Kota .........
Perusahaan
Nama :
Nama :
Nama :
Nama : .......................
Ttd: ………………...
Ttd: ………………...
Ttd: ………………...
Ttd: ………………
Cap Perusahaan
Denah Lokasi Pengambilan Sampel Air Limbah
LAMPIRAN III FORMAT MATRIKS PENAATAN A. MATRIKS PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Nama Perusahaan
:
Jenis Industri
:
Lokasi kegiatan
:
Periode Evaluasi
:
I.
PT. AAA ………… Kab./Kota ….. ,Provinsi ……. 1 Juli 2010 - 30 Juni 2011
Ketaatan Terhadap Titik Penaatan
a.
Jumlah Outlet Air Limbah
:
….
b.
Jumlah Outlet yang dipantau
:
….
Tingkat Ketaatan
:
….%
Keterangan: 1. Row Jumlah Outlet Air Limbah berisi jumlah seluruh outlet pembuangan air limbah yang dimiliki perusahaan. 2. Row Jumlah Outlet yang dipantau berisi jumlah outlet pembuangan air limbah yang dipantau oleh perusahaan. 3. Row Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah outlet yang dipantau dibagi dengan jumlah outlet air limbah yang dimiliki perusahaan. II.
Ketaatan Terhadap Parameter Pemantauan / Pelaporan / Pemenuhan Baku Mutu
PARAMETER
No.
1 2 3
Nama Outlet (titik penaatan)
PELAPORAN
PEMENUHAN BAKU MUTU Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 %
Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%)
Tingkat Ketaatan
COD
6
0
50%
100%
TDS
0
0
100%
100%
H2S
0
0
100%
Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin
Jumlah Paramater Pemantauan
Tingkat Ketaatan
Jumlah data pemantauan sesuai peraturan / izin
Jumlah data yang dilaporkan
Tingkat Ketaatan
2
2
100%
12
12
100%
2
2
100%
12
12
2
2
100%
12
12
Outlet Oil Catcher A Outlet Oil Catcher B Outlet Oil Catcher C Tingkat Ketaatan
100%
100%
Parameter
50%
Ket.
KETERANGAN: A. KOLOM PARAMETER 1. Kolom Nama Outlet berisi tentang nama atau kode outlet pembuangan air limbah. 2. Kolom Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin berisi jumlah parameter yang sesuai dengan peraturan / izin. 3. Kolom Jumlah Paramater Pemantauan berisi jumlah parameter yang dipantau oleh perusahaan. 4. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah parameter yang dipantau oleh perusahaan dibagi dengan jumlah parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin. 5. Row Tingkat Ketaatan (warna hijau bawah) menampilkan prosentase tingkat ketaatan terendah. B. KOLOM PELAPORAN 1. Kolom Jumlah data pemantauan sesuai peraturan / izin berisi jumlah data pemantauan yang dipersyaratkan dalam peraturan / izin dan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 2. Kolom Jumlah data yang dilaporkan berisi tentang jumlah data yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 3. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian PROPER dibagi dengan jumlah data pemantauan yang dipersyaratkan dalam peraturan / izin dan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 4. Row Tingkat Ketaatan (warna hijau bawah) menampilkan prosentase tingkat ketaatan terendah. C. KOLOM PEMENUHAN BAKU MUTU 1. Kolom Parameter berisi parameter air limbah yang melebihi baku mutu (cantumkan data parameter air limbah yang melebihi baku mutu paling tinggi untuk tiap outlet). 2. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu antara 100 % < x < 500%. 3. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu lebih dari 500%. 4. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu dengan jumlah data yang dilaporkan. 5. Row Tingkat Ketaatan (warna hijau bawah) menampilkan prosentase tingkat ketaatan terendah.
130
TINGKAT KETAATAN Ketaatan Terhadap Pemantauan
100%
Ketaatan Terhadap Pelaporan
100%
Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu
50%
KETERANGAN: 1. Row Ketaatan Terhadap Pemantauan menampilkan prosentase tingkat ketaatan pemantauan terendah. 2. Row Ketaatan Terhadap Pelaporan menampilkan prosentase tingkat ketaatan pelaporan terendah. 3. Row Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu menampilkan prosentase tingkat ketaatan pemenuhan baku mutu terendah. III.
No. 1. 2. 3. 4.
5.
Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis
Pengelolaan Limbah Cair Perusahaan mempunyai ijin pembuangan air limbah Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan Saluran pembuangan limbah cair kedap air Tidak melakukan pengenceran termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair Perusahaan mempunyai alat ukur debit dan berfungsi dengan baik
6.
Mengukur debit harian
7.
Mengukur pH harian
Sudah Taat √
Belum Taat
Keterangan
√ √ √ -
Tidak diwajibkan
-
Tidak diwajibkan Tidak diwajibkan
KETERANGAN: Beri tanda √ sesuai dengan ketaatan hasil verifikasi lapangan dan ketaatan peraturan.
131
IV.
Hasil Pemantauan KLH/BLH PEMANTAUAN I
No.
Nama Outlet (titik penaatan)
Parameter
Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%)
Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%)
PEMANTAUAN II Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%)
Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%)
Jumlah KETERANGAN: Matriks ini digunakan apabila pihak KLH/BLH melakukan pengambilan sampel air limbah: 1. Kolom Nama Outlet berisi tentang nama atau kode outlet pembuangan air limbah (cantumkan data parameter air limbah yang melebihi baku mutu paling tinggi untuk tiap outlet). 2. Kolom Parameter berisi parameter air limbah yang melebihi baku mutu. 3. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu antara 100 % < x < 500% untuk pemantauan I. 4. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu lebih dari 500% untuk pemantauan I. 5. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu antara 100 % < x < 500% untuk pemantauan II. 6. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu lebih dari 500% untuk pemantauan II.
132
B. MATRIKS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA Nama Perusahaan
:
Jenis Industri
:
….
Lokasi kegiatan
:
Kab./Kota …..., Provinsi …..
Periode Evaluasi
:
……
PT. AAA
I.
Ketaatan Terhadap Titik Penaatan
A.
Sumber Emisi Proses Produksi
No.
Sumber Emisi
Tingkat Ketaatan
a.
Jumlah Cerobong
…
b.
Jumlah Cerobong yang dipertimbangkan dalam PROPER
…
c.
Jumlah Cerobong yang dipantau
…
d.
Jumlah tipe sumber emisi
…
B.
Keterangan
…%
Sumber Emisi Pembakaran Dalam (Genset)
No.
Sumber Emisi
Tingkat Ketaatan
a.
Jumlah Genset
…
b.
Jumlah Genset dengan Kapasitas @ >=1 MW
…
c.
Total Kapasitas Genset (MW)
…
Jumlah Genset yang dipertimbangkan dalam PROPER
…
d.
Jumlah Genset yang dipantau
…
e.
Pemantauan mewakili semua tipe emisi
…
Keterangan
…%
133
II.
Tingkat Ketaatan Terhadap Parameter, Pelaporan dan Pemenuhan Baku Mutu PARAMETER
No.
1
2
TIPE EMISI
NAMA CEROBONG
Genset
Proses
PELAPORAN
JUMLAH PARAMETER
PERATURAN
PERATURAN
PELAPORAN
TINGKAT KETAATAN
2
2
2
PEMEHUHAN BAKU MUTU
PELAPORAN NOx
TINGKAT KETAATAN CO
TINGKAT KETAATAN
100%
2
2
2
2
100%
100%
100%
100%
2
100%
2
2
2
2
100%
100%
100%
100%
4
4
100%
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
4
4
100%
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
SOx
TINGKAT KETAATAN
TINGKAT KETAATAN NOx
NOx
SOx
Opa sitas
TINGKAT KETAATAN SOx
Opa sitas
Engine/Genset
8
8
100%
Proses
2
2
100%
…%
KETERANGAN: A. KOLOM PARAMETER 1. Kolom Tipe Emisi berisi tentang Tipe Emisi (mesin pembakaran dalam/proses produksi). 2. Kolom Nama Cerobong yang dipantau berisi nama/kode cerobong yang dipantau. 3. Kolom Jumlah Paramater Pemantauan berisi jumlah parameter yang dipantau oleh perusahaan berdasarkan peraturan dan data yang dilaporkan. 4. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian Jumlah Paramater Pemantauan berisi jumlah parameter yang dipantau oleh perusahaan dibagi dengan Kolom Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin. B. KOLOM PELAPORAN 1. Kolom peraturan berisi jumlah data parameter pemantauan yang dilaporkan berdasarkan peraturan dan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 2. Kolom pelaporan berisi tentang jumlah data parameter yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian PROPER.
134
3. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian PROPER dibagi dengan jumlah data pemantauan yang dipersyaratkan dalam peraturan / izin dan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 4. Row Tingkat Ketaatan menampilkan prosentase tingkat ketaatan. D. KOLOM PEMENUHAN BAKU MUTU 1. Kolom Parameter berisi jumlah parameter emisi yang melebihi baku mutu (cantumkan data parameter emisi udara yang melebihi baku mutu paling tinggi untuk tiap cerobong dalam prosentase). 2. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase data yang tidak memenuhi baku mutu.
III.
Tingkat Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu DATA TIDAK MEMENUHI BAKU MUTU
No.
TIPE EMISI
NAMA CEROBONG
100 % < = X < 500 % SOx
1
Engine
NOx
CO
0
Partikulat
> 500 % Opasitas
NOx
CO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TINGKAT KETAATAN
Partikulat
Opasitas
E-1 (compressor SP PBM Barat) E-1 (genset SP1 Gunung Kemala) E-2 (genset SP1 Gunung Kemala)
2
Proses
Boiler
0
0
0
0
0
0
0
Glycol Dehydrator
0
0
0
0
0
0
0
Engine
0
Proses
0
100%
0 0
0
0
0
0
100%
KETERANGAN: Isi kolom data parameter yang tidak memenuhi baku mutu apakah melebihi 100 % < x < 500% atau lebih dari 500%.
135
IV. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tingkat Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Emisi Udara Mempunyai cerobong emisi Cerobong dilengkapi dengan lubang sampel sesuai Kepdal No. 205/1996 Cerobong dilengkapi dengan pagar pengaman Cerobong dilengkapi dengan lantai kerja Cerobong dilengkapi dengan tangga Cerobong emisi dilengkapi dengan peralatan CEMS Peralatan CEM berfungsi dengan baik
Sudah Taat √
Belum Taat
Keterangan
√ √ √ √ -
Tidak diwajibkan Tidak diwajibkan
KETERANGAN: Beri tanda √ sesuai dengan ketaatan hasil verifikasi lapangan dan ketaatan peraturan.
136
LAMPIRAN IV. BA PENOLAKAN PENGAWASAN PROPER
BERITA ACARA PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
Pada hari ini, .......... tanggal .... Bulan ..... tahun ......., pukul ......, di Kab/kota..... Provinsi ......., kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Alamat
: ........................................................................................................................................... : ........................................................................................................................................... : ...........................................................................................................................................
Bertindak untuk dan atas nama, Nama perusahaan Alamat perusahaan Jenis industri
: ........................................................................................................................................... : ........................................................................................................................................... : ...........................................................................................................................................
Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau menentang pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER), yang terdiri dari : Nama
Pangkat/Gol.
Jabatan
NIP/PPLH
1........................................ .......................................... .......................................... ........................../.......... 2........................................ .......................................... .......................................... .........................../......... 3........................................ .......................................... .......................................... ............................/........ Penolakan dilakukan dengan alasan: 1. .............................................................................................................................................................................. 2. .............................................................................................................................................................................. 3. .............................................................................................................................................................................. Demikian Berita Acara Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup – KLH
Pihak Pemerintah Provinsi
Pejabat Pemerintah Kab/Kota
Pihak Perusahaan
Nama : ....................................
Nama : ...............................
Nama : ...........................
Nama : ..........................
Ttd
Instansi: .............................
Instansi: ...........................
Ttd
Ttd
Ttd
: ...................................
: ..............................
: ...........................
: ..........................
Nama : ....................................
Nama : ...............................
Nama : ...........................
Nama : ..........................
Ttd
Instansi: .............................
Instansi: ...........................
Ttd
Ttd
Ttd
: ...................................
: ..............................
: ...........................
: ..........................
130
Cap perusahaan
Contoh Lampiran Hasil Analisis Laboratorium yang Terakreditasi: 1. Analisis Air Limbah:
131
2. Analisis Kualitas Udara Emisi.
132
LAMPIRAN V FORMAT RINGKASAN KETAATAN PERUSAHAAN
Data Primer No
Perusahaan
Sektor
Sub Sektor
Kab./Kota
Provinsi
Dok
HASIL
PROPER 2012
AMDAL
Ket
PPA
Ket
PPU
Ket
PLB3
Ket
PKL
Ket
Peringkat Sementara
133
Kandidat Hijau
LAMPIRAN VI FORMAT RAPOR SEMENTARA
HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN PROPER 2012 – 2013
Nama Perusahaan
:
PT ABC123
Jenis Industri
:
Minyak Goreng
Lokasi Kegiatan
:
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Peringkat Sementara
:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 2013 134
A. Lampiran V a. Format Raport Industri NON TAMBANG HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 2012 – 30 Juni 2013 Nama Perusahaan Jenis Industri Lokasi Kegiatan
: : :
PT ABC123 Minyak Goreng KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. 1.
2.
3.
Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
Penaatan
Keterangan
Taat
Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: C. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) D. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)
Tidak Taat
Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKLUPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL
II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR D. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat 2. 3. 4. 5.
6.
Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Ketaatan terhadap pelaporan
100%
100% 87%
a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu
87%
b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis
Taat Tidak Taat
Tidak Taat
Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL
Keterangan Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang Perusahaan mempunyai satu titik outlet IPAL sudah dilakukan pemantauan Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Permen LH No 04 Tahun 2010 Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan Hasil swapantau yang dilaporkan memenuhi baku mutu namun hasil pemantauan KLH melebihi baku mutu > 500%BMAL untuk parameter minyak lemak Hasil Pemantauan Tim PROPER (KLH/Provinsi) memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai izin. Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
135
B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/bulan) No Parameter Beban Inlet
Beban Outlet
C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah dan ketentuan teknis, namun perusahaan taat terhadap titik penaatan dan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengajukan izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten Lombok Timur 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri LH No 04 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri minyak goreng 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah Industri minyak goerng CPO ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten Lombok Timur, BLH Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup.
III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA C. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan 100%
No. 1.
Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan
2.
Ketaatan terhadap pelaporan
100%
3.
Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan
100%
4. 5.
100% Taat
Keterangan • Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset • Seluruh sumber emisi sudah dipantau Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
136
B. No
Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode) Parameter Beban Outlet
C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten Lombok Timur, BLH Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup.
IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Penyimpanan Sementara
Pemanfaatan
Penimbunan/ landfill
Status Perizinan √
√
√
No. SK/ No. Surat SK Bupati XXX No. 03 tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 SK Bupati XXX No. 186 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Surat Persetujuan Dep IV Bidang Pengelolaan B3 dan LB3, No or: B6658/Dep.IV/LH/09/2010
Masa Berlaku 5 (lima) tahun
Keterangan Limbah B3 Campuran Sludge IPAL dan Fly Ash
1 (satu) tahun
SK MENLH No. 230 tahun 2010, tanggal 27 September 2010. SK MENLH No. 301 tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011
5 (lima) tahun
SK MENLH No. 88 tahun 2012
5 (lima) tahun
5 (lima) tahun
Uji Coba Pemanfaatan Sludge IPAL Industri Pulp dan Kertas Non Drinking Sebagai Kompos,untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (tidak melakukan pemanfaatan sludge IPAL lagi untuk kompos) Pemanfaatan LB3 sludge IPAL sebagai subtitusi bahan bakar di multifuel boiler Pemanfaatan limbah B3; fly ash, bottom ash (slag batu bara), dreg dan grit sebagai campuran bahan baku pembuatan paving block, coblock dan stabilisasi slab Penimbunan limbah dreg, grit dan slag pada landfill kelas II
137
B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013) Jenis Limbah
Satuan
Limbah Dihasilkan
A. Sumber Dari Proses Produksi Sludge IPAL Ton 7,790.78
Limbah Dikelola
Limbah Belum Dikelola
7,530.34
0
179.00 Grits & dregs
Ton
26,994.76
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas + solar Ton 19.40 bekas
81.44 4,023.41 22,971.35
0
19.00
0
Slag batubara
Ton
1,574.80
Fly ash boiler
Ton
1,497.37
Aki bekas/ baterai bekas
Ton
1.4995
0.40 267.82 1,306.98 1,093.00 404.37 1.4995
Limbah lab (vial COD)
Ton
0.084
0.076
0
Lampu merkuri bekas Filter oli bekas
Ton
0.0124
0.008 0.0124
0
Ton
1.80
1.80
0
Limbak klinis
Ton
0
0
0
Majun terkontaminasi
Ton
0.95
0.90
0
Toner bekas
Ton
0.028
0.05 0.017
0
Selang hidrolik terkontaminasi oli
Ton
0.15
0.011 0.15
0
0 0 0
Perlakuan Dimanfaatkan sebagai bahan bakar Multi Fuel Boiler Dimanfaatkan untuk composting sampai bulan September 2011 Disimpan di TPS LB3 Dimanfaatkan untuk stabilized bed Ditimbun di landfill - Pengangkut : PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat : PT. Andhika Makmur Persada Disimpan di TPS LB3 Dimanfaatkan sesuai izin Ditimbun di landfill Dimanfaatkan untuk stabilized bed Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut : PT. Indostar Cargo Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. Wastec International Disimpan di TPS LB3 Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada Tidak dihasilkan dalam periode penilaian - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut : PT. Indostar Cargo Kode manifest: OL - Pengolah: PT. Wastec International Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut: PT. Indostar Cargo Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada
138
Serbuk gergaji (saw dust) terkontaminasi minyak kotor Grease bekas
Ton
2.80
2.80
0
- Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. Wastec International
Ton
0.20
0.20
0
Bekas kemasan bahan kimia
Ton
0.20
0.20
0
Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. Wastec International
TOTAL Persentase
Ton %
37,898.33
37,898.33 100
0 0
Ket : 34.29% limbah B3 telah dimanfaatkan sesuai izin, 64.06% limbah B3 ditimbun di landfill yang berizin, 0.11% limbah B3 telah diserahkan ke pihak ketiga, dan 1.54% limbah masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan Penanganan Lahan/ Tanah Terkontaminasi Limbah B3 Jenis dan jumlah limbah B3 yang diopen dumping
Keterangan
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Ketentuan dalam SSPLT
- Sebutkan jenis limbah B3 yang diopen dumping - Jelaskan perkiraan jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diopen dumping (panajang x lebar x tinggi) - Jelaskan waktu pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi - Jelaskan pengelolaan lanjut limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diangkat - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi yang sesuai dengan perencanaan - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi (apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan) Sebutkan jumlah limbah B3 yang telah diangkat (dalam ton) Jelaskan perlakuan pengelolaan limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat Cantumkan nomor SSPLT dan tanggal diterbitkan Memeriksa pelaksanaan dipersyaratkan dalam SSPLT
ketentuan
yang
D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 Penyimpanan Sementara
% penaatan 100
Sudah taat √
Belum taat -
Keterangan - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan; - Dilengkapi dengan sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan; - Tata cara penyimpanan sesuai dengan ketentuan; - Semua limbah B3 teridentifikasi dan memiliki tujuan akhir pengelolaan;
139
Pemanfaatan
100
√
-
Penimbunan
100
√
-
Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3
100
- Pelaporan dilakukan rutin 3 bulan sekali. Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3
Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3. E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga Kriteria Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan
Taat √
Tidak taat -
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku
√
-
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan
√
-
Keterangan Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin. Pengumpul memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola akhir limbah B3 Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLH, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun limbah B3 Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLH, menyimpan salinan manife t #3 dan #7
F. Resume Penaatan No. 1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan b. Pelaporan Status perizinan pengelolaan limbah B3 Pelaksanaan ketentuan dalam Izin e. Pemenuhan Ketentuan Teknis f. Pemenuhan Baku Mutu Emisi g. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah h. Pemenuhan Pemanfaatan Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 e. Rencana pengelolaan f. Pelaksanaan pengelolaan g. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3 Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Taat
Belum Taat -
Keterangan
100% taat -
-
-
-
100% taat
-
-
G. Kesimpulan Perusahaan telah melakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. 140
H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 1. Tetap menjaga pemenuhan teknis TPS Limbah B3 sesuai dengan Kep-01/BAPEDAL/09/1995. 2. Tetap memastikan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memprioritaskan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3. 4. Tetap melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan. 5. Tetap melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 dan persyaratan dalam izin. 6. Tetap melaporkan/menembuskan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 atau izin-izin yang dimiliki. Pelaporan atau tembusan laporan meliputi data log book, neraca limbah B3, dan manifest salinan #2 yang disampaikan secara periodik kepada Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah; d/a. : Gd. C Lt. 2, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur- 13410, dengan tembusan ke BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX.
141
B. LAMPIRAN V b. Format Raport Industri TAMBANG
HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 2012 – 30 Juni 2013 Nama Perusahaan Jenis Industri Lokasi Kegiatan
: : :
PT TAMBANG XYZ Pertambangan Batubara Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. 1.
2.
3.
Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
Penaatan
Keterangan
Taat
Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: E. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) F. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)
Tidak Taat
Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKLUPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL
Tidak Taat
Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL
II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR E. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat 2. 3. 4. 5.
6.
Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Ketaatan terhadap pelaporan a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis
100%
100% 83% 80% -----Tidak Taat
Keterangan Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang Perusahaan mempunyai 10 (sepulu) titik outlet IPAL dan seluruhnya sudah dilakukan pemantauan Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Kepmen LH No 113 Tahun 2003 Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan Parameter TSS 2x melebihi Baku Mutu Air Limbah Kepmen LH No 113 Tahun 2003 - Tidak dilakukan pengambilan sampel air limbah. Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
142
D. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/bulan) No Parameter Beban Inlet
Beban Outlet
E.
Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah dan ketentuan teknis, namun perusahaan taat terhadap titik penaatan dan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku.
F.
Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri LH No 113 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Batubara 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah kegiatan pertambangan batubara ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten Kutai Kartanegara, BLH Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup.
III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA D. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan 100%
No. 1.
Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan
2.
Ketaatan terhadap pelaporan
100%
3.
Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan
100%
4. 5.
100% Taat
Keterangan • Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset • Seluruh sumber emisi sudah dipantau Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
143
C. No
Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode) Parameter Beban Outlet
E. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. 2. 3. 4. 5.
Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. Perusahaan wajib tetap menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten Kutai Kartanegara, BLH Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup.
IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) I.
Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pengelolaan Limbah B3 Penyimpanan Sementara
Pemanfaatan
Status Perizinan √
√
No. SK/ No. Surat SK Bupati XXX No. 03 tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 SK Bupati XXX No. 186 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Surat Persetujuan Dep IV Bidang Pengelolaan B3 dan LB3, No or: B6658/Dep.IV/LH/09/2010
SK MENLH No. 230 tahun 2010, tanggal 27 September 2010. SK MENLH No. 301 tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011
Masa Berlaku 5 (lima) tahun
Keterangan Limbah B3 Campuran Sludge IPAL dan Fly Ash
1 (satu) tahun
5 (lima) tahun 5 (lima) tahun
Uji Coba Pemanfaatan Sludge IPAL Industri Pulp dan Kertas Non Drinking Sebagai Kompos,untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (tidak melakukan pemanfaatan sludge IPAL lagi untuk kompos) Pemanfaatan LB3 sludge IPAL sebagai subtitusi bahan bakar di multifuel boiler Pemanfaatan limbah B3; fly ash, bottom ash (slag batu bara), dreg dan grit sebagai campuran bahan baku pembuatan paving block,
144
Penimbunan/ landfill
√
SK MENLH No. 88 tahun 2012
5 (lima) tahun
coblock dan stabilisasi slab Penimbunan limbah dreg, grit dan slag pada landfill kelas II
J. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013) Jenis Limbah
Satuan
Limbah Dihasilkan
A. Sumber Dari Proses Produksi Sludge IPAL Ton 7,790.78
Limbah Dikelola
Limbah Belum Dikelola
7,530.34
0
179.00 Grits & dregs
Ton
26,994.76
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas + solar Ton 19.40 bekas
81.44 4,023.41 22,971.35
0
19.00
0
Slag batubara
Ton
1,574.80
Fly ash boiler
Ton
1,497.37
Aki bekas/ baterai bekas
Ton
1.4995
0.40 267.82 1,306.98 1,093.00 404.37 1.4995
Limbah lab (vial COD)
Ton
0.084
0.076
0
Lampu merkuri bekas Filter oli bekas
Ton
0.0124
0.008 0.0124
0
Ton
1.80
1.80
0
Limbak klinis
Ton
0
0
0
Majun terkontaminasi
Ton
0.95
0.90
0
Toner bekas
Ton
0.028
0.05 0.017
0
0.15
0.011 0.15
0
Selang hidrolik
Ton
0 0 0
Perlakuan Dimanfaatkan sebagai bahan bakar Multi Fuel Boiler Dimanfaatkan untuk composting sampai bulan September 2011 Disimpan di TPS LB3 Dimanfaatkan untuk stabilized bed Ditimbun di landfill - Pengangkut : PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat : PT. Andhika Makmur Persada Disimpan di TPS LB3 Dimanfaatkan sesuai izin Ditimbun di landfill Dimanfaatkan untuk stabilized bed Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut : PT. Indostar Cargo Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. Wastec International Disimpan di TPS LB3 Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada Tidak dihasilkan dalam periode penilaian - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut : PT. Indostar Cargo Kode manifest: OL - Pengolah: PT. Wastec International Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut: PT. Indostar Cargo
145
terkontaminasi oli Serbuk gergaji (saw dust) terkontaminasi minyak kotor Grease bekas
Ton
2.80
2.80
0
Ton
0.20
0.20
0
Bekas kemasan bahan kimia
Ton
0.20
0.20
0
TOTAL Persentase
Ton %
37,898.33
37,898.33 100
0 0
Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. Wastec International Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. Wastec International
Ket : 34.29% limbah B3 telah dimanfaatkan sesuai izin, 64.06% limbah B3 ditimbun di landfill yang berizin, 0.11% limbah B3 telah diserahkan ke pihak ketiga, dan 1.54% limbah masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. K. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan Penanganan Lahan/ Tanah Terkontaminasi Limbah B3 Jenis dan jumlah limbah B3 yang diopen dumping
Keterangan
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Ketentuan dalam SSPLT
- Sebutkan jenis limbah B3 yang diopen dumping - Jelaskan perkiraan jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diopen dumping (panajang x lebar x tinggi) - Jelaskan waktu pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi - Jelaskan pengelolaan lanjut limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diangkat - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi yang sesuai dengan perencanaan - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi (apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan) Sebutkan jumlah limbah B3 yang telah diangkat (dalam ton) Jelaskan perlakuan pengelolaan limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat Cantumkan nomor SSPLT dan tanggal diterbitkan Memeriksa pelaksanaan dipersyaratkan dalam SSPLT
ketentuan
yang
L. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 Penyimpanan Sementara
% penaatan 100
Sudah taat √
Belum taat -
Keterangan - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan; - Dilengkapi dengan sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan; - Tata cara penyimpanan sesuai dengan
146
Pemanfaatan
100
√
-
P nimbunan
100
√
-
Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3
100
ketentuan; - Semua limbah B3 teridentifikasi dan memiliki tujuan akhir pengelolaan; - Pelaporan dilakukan rutin 3 bulan sekali. Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3
Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3. M. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga Kriteria Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan
Taat √
Tidak taat -
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku
√
-
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan
√
-
Keterangan Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, meme uhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin. Pengumpul memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola akhir limbah B3 Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekome dasi pengangkutan dari KLH, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun limbah B3 Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLH, menyimpan salinan manife t #3 dan #7
N. Resume Penaatan N. 1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan b. Pelaporan Status perizinan pengelolaan limbah B3 Pelaksanaan ketentuan dalam Izin i. Pemenuhan Ketentuan Teknis j. Pemenuhan Baku Mutu Emisi k. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah l. Pemenuhan Pemanfaatan Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 h. Rencana pengelolaan i. Pelaksanaan pengelolaan j. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3 Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Taat
Belum Taat -
Keterangan
100% taat -
-
-
-
100% taat
-
-
147
O. Kesimpulan Perusahaan telah melakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. P. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 1. Tetap menjaga pemenuhan teknis TPS Limbah B3 sesuai dengan Kep-01/BAPEDAL/09/1995. 2. Tetap memastikan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memprioritaskan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3. 4. Tetap melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan. 5. Tetap melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 dan persyaratan dalam izin. 6. Tetap melaporkan/menembuskan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 atau izin-izin yang dimiliki. Pelaporan atau tembusan laporan meliputi data log book, neraca limbah B3, dan manifest salinan #2 yang disampaikan secara periodik kepada Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah; d/a. : Gd. C Lt. 2, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur- 13410, dengan tembusan ke BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX.
V. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN C. Rekapitulasi Penilaian No.
Lokasi 1 Lokasi 1
81
1
Taat
3.
Pembersihan Lahan Penggalian Tanah Penutup Penambangan
Nilai Total 98
Lokasi 1
88
1
Taat
4.
Penimbunan
Lokasi 1
78
5.
Pengupasan Tanah Pucuk Reklamasi
Lokasi 1
98
1
Taat
Lokasi 1
88
1
Taat
Lokasi 2
100
1
Taat
Lokasi 2
100
1
Taat
Lokasi 2
81
1
Taat
10.
Pembersihan Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Penggalian Tanah Penutup Penambangan
Lokasi 2
90
1
Taat
11.
Penimbunan
Lokasi 2
53
12.
Reklamasi
Lokasi 2
86
1. 2.
6. 7. 8. 9.
Tahapan
Lokasi
X ≥ 80
55 < x < 80
X ≤ 55
1
Taat
1
Tidak Taat
1 1
Keterangan
Taat Taat 148
13.
Lokasi 3
100
1
Taat
Lokasi 3
100
1
Taat
Lokasi 3
81
1
Taat
16.
Pembersihan Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Penggalian Tanah Penutup Penambangan
Lokasi 3
73
17.
Penimbunan
Lokasi 3
83
1
Taat
18.
Reklamasi
Lokasi 3
86
1
Taat
19.
Lokasi 4
98
1
Taat
20.
Pembersihan Lahan Penimbunan
Lokasi 4
91
1
Taat
21.
Reklamasi
Lokasi 4
100
1
Taat
22.
Pengupasan Tanah Pucuk Penggalian Tanah Penutup Penambangan
Lokasi 5
98
1
Taat
Lokasi 5
91
1
Taat
Lokasi 5
98
1
Taat
Pembersihan Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Penggalian Tanah Penutup Penambangan Penimbunan Reklamasi JUMLAH DATA Persentase
Lokasi 6
100
1
Taat
Lokasi 6
100
1
Taat
Lokasi 6
83
1
Taat
Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 6
88 83 88 30
1 1 1 27 90%
Taat Taat Taat Tidak Taat Tidak Taat
14. 15.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
1
2 6,67%
Taat
1 3,3%
D. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan 1. 2.
Pada aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan Untuk aspek Teknis: a) Kriteria K3 (Potensi Longsor) terlihat longsoran batuan pada dinding yang ditinggal b) Kriteria K4 (Potensi Pencemaran AAT) tidak mendapatkan nilai karena belum dilakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang. c) Kriteria K5 (Erosi): terdapat indikasi adanya erosi didinding lereng penggalian tanah penutup d) Kriteria K6 (Kebencanan); jauh dari pemukiman penduduk dan sarana vital lain/memiliki sistem tanggap darurat (sarana, personil, SOP, dll
149
c. Tindaklanjut yang harus dilakukan 1. 2. 3.
4.
Mempertahankan kinerja terkait aspek manajemen Melakukan pembenahan pada lereng-lereng yang tinggi atau sudutnya melebihi rekomendasi FS dan terlihat adanya longsoran batuan didaerah tersebut. Melakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar dengan mengikuti langkah langkah sebagai berikut ; a) Identifikasi semua batuan limbah yang dihasilkan dari penambangan b) Melakukan karakteristik batuan penutup tersebut, batuan potensi pembentuk AAT dan batuan tidak berpotensi membentuk AAT c) Memilih teknologi penanganan batuan potensi pembentuk AAT tersebut, untuk menghindari terbentuknya AAT Upaya Pengolahan AAT : a) Melakukan pengumpulan AAT yang ada b) Melakukan pengolahan air leachet (AAT) yang sudah terbentuk hingga memenuhi BMAL sebelum dibuang ke lingkungan.
150
LAMPIRAN 7 FORMAT RAPORT FINAL
HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN PROPER 2012 – 2013
Nama Perusahaan
:
PT....................
Jenis Industri
:
.........................
Lokasi Kegiatan
:
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Peringkat
:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 2013 151
A. Lampiran V a. Format Raport Industri NON TAMBANG HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 2012 – 30 Juni 2013 Nama Perusahaan Jenis Industri Lokasi Kegiatan
: : :
PT ABC123 Minyak Goreng KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. 1.
2.
3.
Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
Penaatan
Keterangan
Taat
Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: G. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) H. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)
Tidak Taat
Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKLUPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL
II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat 2. 3. 4. 5.
6.
Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Ketaatan terhadap pelaporan
100%
100% 87%
a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu
87%
b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis
Taat Tidak Taat
Tidak Taat
Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL
Keterangan Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang Perusahaan mempunyai satu titik outlet IPAL sudah dilakukan pemantauan Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Permen LH No 04 Tahun 2010 Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan Hasil swapantau yang dilaporkan memenuhi baku mutu namun hasil pemantauan KLH melebihi baku mutu > 500%BMAL untuk parameter minyak lemak Hasil Pemantauan Tim PROPER (KLH/Provinsi) memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai izin. Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
152
G. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/bulan) No Parameter Beban Inlet
Beban Outlet
H. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah dan ketentuan teknis, namun perusahaan taat terhadap titik penaatan dan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. I.
Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengajukan izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten Lombok Timur 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri LH No 04 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri minyak goreng 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah Industri minyak goerng CPO ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten Lombok Timur, BLH Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup.
III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan 100%
No. 1.
Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan
2.
Ketaatan terhadap pelaporan
100%
3.
Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan
100%
4. 5.
100% Taat
Keterangan • Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset • Seluruh sumber emisi sudah dipantau Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
153
B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Outlet
C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten Lombok Timur, BLH Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup.
IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Penyimpanan Sementara
Pemanfaatan
Penimbunan/ landfill
Status Perizinan √
√
√
No. SK/ No. Surat SK Bupati XXX No. 03 tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 SK Bupati XXX No. 186 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Surat Persetujuan Dep IV Bidang Pengelolaan B3 dan LB3, No or: B6658/Dep.IV/LH/09/2010
Masa Berlaku 5 (lima) tahun
Keterangan Limbah 3 Campuran Sludge IPAL dan Fly Ash
1 (satu) tahun
SK MENLH No. 230 tahun 2010, tanggal 27 September 2010. SK MENLH No. 301 tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011
5 (lima) tahun
SK MENLH No. 88 tahun 2012
5 (lima) tahun
5 (lima) tahun
Uji Coba Pemanfaatan Sludge IPAL Industri Pulp dan Kertas Non Drinking Sebagai Kompos,untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (tidak melakukan pemanfaatan sludge IPAL lagi untuk kompos) Pemanfaatan LB3 sludge IPAL sebagai subtitusi bahan bakar di multifuel boiler Pemanfaatan limbah B3; fly ash, bottom ash (slag batu bara), dreg dan grit sebagai campuran bahan baku pembuatan paving block, coblock dan stabilisasi slab Penimbunan limbah dreg, grit dan slag pada landfill kelas II
154
B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013) Jenis Limbah
Satuan
Limbah Dihasilkan
A. Sumber Dari Proses Produksi Sludge IPAL Ton 7,790.78
Limbah Dikelola
Limbah Belum Dikelola
7,530.34
0
179.00 Grits & dregs
Ton
26,994.76
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas + solar Ton 19.40 bekas
81.44 4,023.41 22,971.35
0
19.00
0
Slag batubara
Ton
1,574.80
Fly ash boiler
Ton
1,497.37
Aki bekas/ baterai bekas
Ton
1.4995
0.40 267.82 1,306.98 1,093.00 404.37 1.4995
Limbah lab (vial COD)
Ton
0.084
0.076
0
Lampu merkuri bekas Filter oli bekas
Ton
0.0124
0.008 0.0124
0
Ton
1.80
1.80
0
Limbak klinis
Ton
0
0
0
Majun terkontaminasi
Ton
0.95
0.90
0
Toner bekas
Ton
0.028
0.05 0.017
0
Selang hidrolik terkontaminasi oli
Ton
0.15
0.011 0.15
0
0 0 0
Perlakuan Dimanfaatkan sebagai bahan bakar Multi Fuel Boiler Dimanfaatkan untuk composting sampai bulan September 2011 Disimpan di TPS LB3 Dimanfaatkan untuk stabilized bed Ditimbun di landfill - Pengangkut : PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat : PT. Andhika Makmur Persada Disimpan di TPS LB3 Dimanfaatkan sesuai izin Ditimbun di landfill Dimanfaatkan untuk stabilized bed Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut : PT. Indostar Cargo Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. Wastec International Disimpan di TPS LB3 Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada Tidak dihasilkan dalam periode penilaian - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut : PT. Indostar Cargo Kode manifest: OL - Pengolah: PT. Wastec International Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut: PT. Indostar Cargo Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada
155
Serbuk gergaji (saw dust) terkontaminasi minyak kotor Grease bekas
Ton
2.80
2.80
0
- Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. Wastec International
Ton
0.20
0.20
0
Bekas kemasan bahan kimia
Ton
0.20
0.20
0
Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. Wastec International
TOTAL Persentase
Ton %
37,898.33
37,898.33 100
0 0
Ket : 34.29% limbah B3 telah dimanfaatkan sesuai izin, 64.06% limbah B3 ditimbun di landfill yang berizin, 0.11% limbah B3 telah diserahkan ke pihak ketiga, dan 1.54% limbah masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan Penanganan Lahan/ Tanah Terkontaminasi Limbah B3 Jenis dan jumlah limbah B3 yang diopen dumping
Keterangan
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Ketentuan dalam SSPLT
- Sebutkan jenis limbah B3 yang diopen dumping - Jelaskan perkiraan jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diopen dumping (panajang x lebar x tinggi) - Jelaskan waktu pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi - Jelaskan pengelolaan lanjut limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diangkat - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi yang sesuai dengan perencanaan - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi (apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan) Sebutkan jumlah limbah B3 yang telah diangkat (dalam ton) Jelaskan perlakuan pengelolaan limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat Cantumkan nomor SSPLT dan tanggal diterbitkan Memeriksa pelaksanaan dipersyaratkan dalam SSPLT
ketentuan
yang
D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 Penyimpanan Sementara
% penaatan 100
Sudah taat √
Belum taat -
Keterangan - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan; - Dilengkapi dengan sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan; - Tata cara penyimpanan sesuai dengan ketentuan; - Semua limbah B3 teridentifikasi dan memiliki tujuan akhir pengelolaan;
156
Pemanfaatan
100
√
-
Penimbunan
100
√
-
Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3
100
- Pelaporan dilakukan rutin 3 bulan sekali. Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3
Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3. E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga Kriteria Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan
Taat √
Tidak taat -
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku
√
-
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan
√
-
Keterangan Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin. Pengumpul memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola akhir limbah B3 Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLH, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun limbah B3 Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLH, menyimpan salinan manife t #3 dan #7
F. Resume Penaatan No. 1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan b. Pelaporan Status perizinan pengelolaan limbah B3 Pelaksanaan ketentuan dalam Izin m. Pemenuhan Ketentuan Teknis n. Pemenuhan Baku Mutu Emisi o. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah p. Pemenuhan Pemanfaatan Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 k. Rencana pengelolaan l. Pelaksanaan pengelolaan m. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3 Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Taat
Belum Taat -
Keterangan
100% taat -
-
-
-
100% taat
-
-
G. Kesimpulan Perusahaan telah melakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. 157
H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 1. Tetap menjaga pemenuhan teknis TPS Limbah B3 sesuai dengan Kep-01/BAPEDAL/09/1995. 2. Tetap memastikan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memprioritaskan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3. 4. Tetap melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan. 5. Tetap melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 dan persyaratan dalam izin. 6. Tetap melaporkan/menembuskan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 atau izin-izin yang dimiliki. Pelaporan atau tembusan laporan meliputi data log book, neraca limbah B3, dan manifest salinan #2 yang disampaikan secara periodik kepada Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah; d/a. : Gd. C Lt. 2, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur- 13410, dengan tembusan ke BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX.
158
B. LAMPIRAN V b. Format Raport Industri TAMBANG
HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 2012 – 30 Juni 2013 Nama Perusahaan Jenis Industri Lokasi Kegiatan
: : :
PT TAMBANG XYZ Pertambangan Batubara Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. 1.
2.
3.
Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
Penaatan
Keterangan
Taat
Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: I. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) J. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)
Tidak Taat
Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKLUPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL
Tidak Taat
Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL
II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat 2. 3. 4. 5.
6.
Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Ketaatan terhadap pelaporan a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis
100%
100% 83% 80% -----Tidak Taat
Keterangan Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang Perusahaan mempunyai 10 (sepulu) titik outlet IPAL dan seluruhnya sudah dilakukan pemantauan Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Kepmen LH No 113 Tahun 2003 Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan Parameter TSS 2x melebihi Baku Mutu Air Limbah Kepmen LH No 113 Tahun 2003 - Tidak dilakukan pengambilan sampel air limbah. Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
159
B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/bulan) No Parameter Beban Inlet
Beban Outlet
C.
Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah dan ketentuan teknis, namun perusahaan taat terhadap titik penaatan dan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku.
D.
Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri LH No 113 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Batubara 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah kegiatan pertambangan batubara ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten Kutai Kartanegara, BLH Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup.
III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA A.
Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan 100%
No. 1.
Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan
2.
Ketaatan terhadap pelaporan
100%
3.
Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan
100%
4. 5.
100% Taat
Keterangan • Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset • Seluruh sumber emisi sudah dipantau Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
160
B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Outlet
C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib tetap menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten Kutai Kartanegara, BLH Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup.
IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Penyimpanan Sementara
Pemanfaatan
Status Perizinan √
√
No. SK/ No. Surat SK Bupati XXX No. 03 tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 SK Bupati XXX No. 186 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Surat Persetujuan Dep IV Bidang Pengelolaan B3 dan LB3, No or: B66 8/Dep.IV/LH/09/2010
SK MENLH No. 230 tahun 2010, tanggal 27 September 2010. SK MENLH No. 301 tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011
Masa Berlaku 5 (lima) tahun
Keterangan Limbah B3 Campuran Sludge IPAL dan Fly Ash
1 (satu) tahun
5 (lima) tahun 5 (lima) tahun
Uji Coba Pemanfaatan Sludge IPAL Industri Pulp dan Kertas Non Drinking Sebagai Kompos,untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (tidak melakukan pemanfaatan sludge IPAL lagi untuk kompos) Pemanfaatan LB3 sludge IPAL sebagai subtitusi bahan bakar di multifuel boiler Pemanfaatan limbah B3; fly ash, bottom ash (slag batu bara), dreg dan grit sebagai campuran bahan baku pembuatan paving block,
161
Penimbunan/ landfill
√
SK MENLH No. 88 tahun 2012
5 (lima) tahun
coblock dan stabilisasi slab Penimbunan limbah dreg, grit dan slag pada landfill kelas II
B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013) Jenis Limbah
Satuan
Limbah Dihasilkan
A. Sumber Dari Proses Produksi Sludge IPAL Ton 7,790.78
Limbah Dikelola
Limbah Belum Dikelola
7,530.34
0
179.00 Grits & dregs
Ton
26,994.76
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas + solar Ton 19.40 bekas
81.44 4,023.41 22,971.35
0
19.00
0
Slag batubara
Ton
1,574.80
Fly ash boiler
Ton
1,497.37
Aki bekas/ baterai bekas
Ton
1.4995
0.40 267.82 1,306.98 1,093.00 404.37 1.4995
Limbah lab (vial COD)
Ton
0.084
0.076
0
Lampu merkuri bekas Filter oli bekas
Ton
0.0124
0.008 0.0124
0
Ton
1.80
1.80
0
Limbak klinis
Ton
0
0
0
Majun terkontaminasi
Ton
0.95
0.90
0
Toner bekas
Ton
0.028
0.05 0.017
0
0.15
0.011 0.15
0
Selang hidrolik
Ton
0 0 0
Perlakuan Dimanfaatkan sebagai bahan bakar Multi Fuel Boiler Dimanfaatkan untuk composting sampai bulan September 2011 Disimpan di TPS LB3 Dimanfaatkan untuk stabilized bed Ditimbun di landfill - Pengangkut : PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat : PT. Andhika Makmur Persada Disimpan di TPS LB3 Dimanfaatkan sesuai izin Ditimbun di landfill Dimanfaatkan untuk stabilized bed Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut : PT. Indostar Cargo Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. Wastec International Disimpan di TPS LB3 Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada Tidak dihasilkan dalam periode penilaian - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut : PT. Indostar Cargo Kode manifest: OL - Pengolah: PT. Wastec International Disimpan di TPS LB3 - Pengangkut: PT. Indostar Cargo
162
terkontaminasi oli Serbuk gergaji (saw dust) terkontaminasi minyak kotor Grease bekas
Ton
2.80
2.80
0
Ton
0.20
0.20
0
Bekas kemasan bahan kimia
Ton
0.20
0.20
0
TOTAL Persentase
Ton %
37,898.33
37,898.33 100
0 0
Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. Wastec International Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. Wastec International
Ket : 34.29% limbah B3 telah dimanfaatkan sesuai izin, 64.06% limbah B3 ditimbun di landfill yang berizin, 0.11% limbah B3 telah diserahkan ke pihak ketiga, dan 1.54% limbah masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan Penanganan Lahan/ Tanah Terkontaminasi Limbah B3 Jenis dan jumlah limbah B3 yang diopen dumping
Keterangan
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Ketentuan dalam SSPLT
- Sebutkan jenis limbah B3 yang diopen dumping - Jelaskan perkiraan jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diopen dumping (panajang x lebar x tinggi) - Jelaskan waktu pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi - Jelaskan pengelolaan lanjut limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diangkat - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi yang sesuai dengan perencanaan - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi (apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan) Sebutkan jumlah limbah B3 yang telah diangkat (dalam ton) Jelaskan perlakuan pengelolaan limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat Cantumkan nomor SSPLT dan tanggal diterbitkan Memeriksa pelaksanaan dipersyaratkan dalam SSPLT
ketentuan
yang
D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 Penyimpanan Sementara
% penaatan 100
Sudah taat √
Belum taat -
Keterangan - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan; - Dilengkapi dengan sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan; - Tata cara penyimpanan sesuai dengan
163
Pemanfaatan
100
√
Penimbunan
100
√
Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3
100
ketentuan; - Semua limbah B3 teridentifikasi dan memiliki tujuan akhir pengelolaan; - Pelaporan dilakukan rutin 3 bulan sekali. Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3
-
Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3. E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga Kriteria Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan
Taat √
Tidak taat -
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku
√
-
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan
√
-
Keterangan Memiliki izin yang sesuai an masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin. Pengumpul memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola akhir limbah B3 Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkut n sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLH, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun limbah B3 Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLH, menyimpan salinan manife t #3 dan #7
F. Resume Penaatan No. 1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan b. Pelaporan Status perizinan pengelolaan limbah B3 Pelaksanaan ketentuan dalam Izin q. Pemenuhan Ketentuan Teknis r. Pemenuhan Baku Mutu Emisi s. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah t. Pemenuhan Pemanfaatan Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 n. Rencana pengelolaan o. Pelaksanaan pengelolaan p. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3 Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Taat
Belum Taat -
Keterangan
100% taat -
-
-
-
100% taat
-
-
164
G. Kesimpulan Perusahaan telah melakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 1. 2.
Tetap menjaga pemenuhan teknis TPS Limbah B3 sesuai dengan Kep-01/BAPEDAL/09/1995. Tetap memastikan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memprioritaskan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3. Tetap melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan. Tetap melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 dan persyaratan dalam izin. Tetap melaporkan/menembuskan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 atau izin-izin yang dimiliki. Pelaporan atau tembusan laporan meliputi data log book, neraca limbah B3, dan manifest salinan #2 yang disampaikan secara periodik kepada Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah; d/a. : Gd. C Lt. 2, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur- 13410, dengan tembusan ke BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX.
3. 4. 5. 6.
V. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN A. Rekapitulasi Penilaian No.
Lokasi 1 Lokasi 1
81
1
Taat
3.
Pembersiha Lahan Penggalian Tanah Penutup Penambangan
Nilai Total 98
Lokasi 1
88
1
Taat
4.
Penimbunan
Lokasi 1
78
5.
Pengupasan Tanah Pucuk Reklamasi
Lokasi 1
98
1
Taat
Lokasi 1
88
1
Taat
Lokasi 2
100
1
Taat
Lokasi 2
100
1
Taat
Lokasi 2
81
1
Taat
10.
Pembersihan Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Penggalian Tanah Penutup Penambangan
Lokasi 2
90
1
Taat
11.
Penimbunan
Lokasi 2
53
12.
Reklamasi
Lokasi 2
86
1. 2.
6. 7. 8. 9.
Tahapan
Lokasi
X ≥ 80
55 < x < 80
X ≤ 55
1
Taat
1
Tidak Taat
1 1
eterangan
Taat Taat 165
13.
Lokasi 3
100
1
Taat
Lokasi 3
100
1
Taat
Lokasi 3
81
1
Taat
16.
Pembersihan Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Penggalian Tanah Penutup Penambangan
Lokasi 3
73
17.
Penimbunan
Lokasi 3
83
1
Taat
18.
Reklamasi
Lokasi 3
86
1
Taat
19.
Lokasi 4
98
1
Taat
20.
Pembersihan Lahan Penimbunan
Lokasi 4
91
1
Taat
21.
Reklamasi
Lokasi 4
100
1
Taat
22.
Pengupasan Tanah Pucuk Penggalian Tanah Penutup Penambangan
Lokasi 5
98
1
Taat
Lokasi 5
91
1
Taat
Lokasi 5
98
1
Taat
Pembersihan Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Penggalian Tanah Penutup Penambangan Penimbunan Reklamasi JUMLAH DATA Persentase
Lokasi 6
100
1
Taat
Lokasi 6
100
1
Taat
Lokasi 6
83
1
Taat
Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 6
88 83 88 30
1 1 1 27 90%
Taat Taat Taat Tidak Taat Tidak Taat
14. 15.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
1
2 6,67%
Taat
1 3,3%
B. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan 1. 2.
Pada aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan Untuk aspek Teknis: a) Kriteria K3 (Potensi Longsor) terlihat longsoran batuan pada dinding yang ditinggal b) Kriteria K4 (Potensi Pencemaran AAT) tidak mendapatkan nilai karena belum dilakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang. c) Kriteria K5 (Erosi): terdapat indikasi adanya erosi didinding lereng penggalian tanah penutup d) Kriteria K6 (Kebencanan); jauh dari pemukiman penduduk dan sarana vital lain/memiliki sistem tanggap darurat (sarana, personil, SOP, dll
166
c. Tindaklanjut yang harus dilakukan 1. 2.
Mempertahankan kinerja terkait aspek manajemen Melakukan pembenahan pada lereng-lereng yang tinggi atau sudutnya melebihi rekomendasi FS dan terlihat adanya longsoran batuan didaerah tersebut. 3. Melakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar dengan mengikuti langkah langkah sebagai berikut ; a) Identifikasi semua batuan limbah yang dihasilkan dari penambangan b) Melakukan karakteristik batuan penutup tersebut, batuan potensi pembentuk AAT dan batuan tidak berpotensi membentuk AAT c) Memilih teknologi penanganan batuan potensi pembentuk AAT tersebut, untuk menghindari terbentuknya AAT
4.
Upaya Pengolahan AAT : a) Melakukan pengumpulan AAT yang ada b) Melakukan pengolahan air leachet (AAT) yang sudah terbentuk hingga memenuhi BMAL sebelum dibuang ke lingkungan.
167
