Buku Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer Di Indonesia

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESI IND ONESIA A

DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHA KESEHAT TAN RI 2013

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA

DIREKTORAT BINA BI NA UPA UPAY YA KESEHAT KE SEHATAN AN DASAR DIREKTORAT JENDERAL JEN DERAL BINA UPA UPAY YA KESEHAT KES EHATAN AN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2013

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, dokumen “Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia” ini dapat tersusun. Konsep ini diharapkan dapat menjadi dasar acuan perbaikan pembangunan kesehatan di Indonesia di masa yang akan datang. Pelayanan Kesehatan Primer merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan dengan titik berat pada pelayanan kesehatan masyarakat (kegiatan promotif dan preventif). Keberhasilan pelaya nan kesehatan primer akan berdampak pada pengurangan biaya pengobatan (kuratif) yang saat ini semakin hari semakin besar serta mengurangi risiko terjadinya kasus-kasus yang harus dirujuk kepada pelayanan kesehatan sekunder. Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer memiliki keterkaitan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah kabupaten/kota dengan otoritas daerahnya, serta lembaga/kementerian di tingkat nasional. Untuk itu, suatu perencanaan strategis yang baik diperlukan yang memuat resume tantangan strategis yang dihadapi. Berbagai sasaran strategis yang terjalin dalam bentuk suatu peta strategi, dan indikator kinerja terpilih sebagai dasar monitoring dan evaluasi. Kami yakin bahwa kerja yang harmoni diantara sesama pemangku kepentingan Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia menjadi kunci penting terimplementasinya konsep ini guna mewujudkan visi Kementerian Kesehatan RI “Menciptakan masyarakat Indonesia sehat yang mandiri dan berkeadilan”

BUKU SAKU PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA

iii

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Semoga Tuhan meridhoi niat baik kita semu a.

Jakarta, Oktober 2013 Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K)

iv


MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ?

1. 2.

3.

4. 5.

Tulang punggung pelayanan kesehatan Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi yang mendorong meningkatnya peran serta dan k emandi ri an mas yar ak at dal am mengat as i ber bagai f ak tor r es ik o kesehatan Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang dirujuk. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif Pel ak sanaan pel ayanan k es ehat an pr imer d i daer ah yang bai k ak an mendukung Pembangunan kesehatan Nasional Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akan berbeda antar wilayah karena : 1. K on dis i geog rafis dan demograf is 2. Kemampuan fiskal daerah dan individu 3. St at us k es eh at an m as yar ak at 4. Per hat ian p emd a p ad a p em ban gu nan k es eh at an d i w ilayah nya BUKU SAKU PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA

1

SKN 2012 Perpres 72/2012

PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

UKM

UKP

Peningkatan dan Pencegahan 1. 2. 3. 4.

Pelayanan peningkatan Pelayanan pencegahan Pengobatan Pemulihan

Kelompok & Masyarakat

Pengobatan dan pemulihan 1. 2. 3. 4.

Pelayanan pengobatan Pelayanan Pemulihan Pelayanan peningkatan & pencegahan Gaya hidup sehat (healthy life style)

Perorangan & Keluarga

TITIK BERAT PELAYANAN PRIMER UKM (Promosi dan Prevensi) dan tidak ada pelayanan spesialistik 2


KEGIATAN UKM DAN UKP DI PUSKESMAS FUNGSI PUSKESMAS

UKM

UKP

UPAYA PROMOSI DAN PREVENSI

PENYELENGGARA MANAJEMEN PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA BERBASIS BUKTI

TUGAS KABUPATEN/KOTA

DAK, TP, JAMKESMAS, BOK, JAMPERSAL DUKUNGAN PUSAT

KEGIATAN PELAYANAN

KM

KP

BPJS

KM – Kesehatan Masyarakat KP – Kesehatan Perorangan BUKU SAKU PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA

3

VISI Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan

Bagaimana mengukur keberhasilan

SKN TARGET MDG’S

RENSTRA

JKN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

SASARAN NASIONAL LAIN

Salah satu upaya percepatan KEBIJAKAN NASIONAL SISTIM RUJUKAN YANG BELUM TERSTRUKTUR

KEBIJAKAN JKN 1 JANUARI 2014 OTONOMI DAERAH

4

Ada Indikator Kinerja Terpilih, yang terukur

KONDISI PELAYANAN PRIMER DI INDONESIA SAAT INI


TANTANGAN YANG AKAN DATANG

KONDISI SAAT INI

PERLU ALAT MANAJEMEN UNTUK MENYUSUN PETA STRATEGIS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Syarat alat manajemen: 1. Merupakan alat manajemen yang dapat menterjemahkan visi dan str ategi organis asi dalam tindakan nyata di lapangan 2.

Membantu melihat peta besar dari masalah yang ada

3.

Menterjemahkan sasaran strategis yang harus dilakukan dalam kegiatan secara si sti matis dan fokus pada tujuan utama Menghasilkan rencana strategis dengan karakteristik komprehensif, koheren, seimbang dan terukur.

4. 5. 6.

Membantu melihat keterkaitan kegiatan satu unit dengan unit lainnya Memastikan semua kegiatan yang terkait dilaksanakan dengan benar untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

7.

Kegiatan yang direncanakan bukan kegiatan rutin, tetapi kegiatan inovatif yang memil iki daya ungkit yang besar

8.

Terdapat batasan waktu untuk pencapaian target atau penetapan tonggak (miles stone)


5

POLA PIKIR PEMBUATAN PETA STRATEGIS VISI CONTOH

TANTANGAN

SASARAN STRATEGIS

PETA STRATEGIS

SWOT IKT

IKT UNIT IKT B ERSAMA

PROGRAM UTAMA Dapat menjadi PROGRAM UTAMA BERSAMA

PENANGGUNG J AWAB DAN UNIT TERKAIT Eselon I PJ

Kegiatan 1 Kegiatan 2

•

PK1 Dapat menjadi POKOK KEGIATAN BERSAMA

Indikator SMART CC

PK2 PK3

•

•

Eselon I Terkait Eselon II terkait di kementerian

Kegiatan 1 Kementerian/Lembaga Terkait

•

Kegiatan 1

Provinsi Kabupaten/Kota

6


SASARAN STRATEGIS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 1. Masyarakat Indonesia Sehat yang Mandiri 2. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Paripurna 3. Terwujudnya Masyarakat yang peduli kesehatan 4. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Primer sebagai Gatekeeper 5. Optimalisasi Sistim Rujukan 6. Revitalisasi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 7. Peningkatan Efektiﬁtas Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) 8. Advokasi Pembangunan Daerah Berwawasan Kesehatan 9. Sistem Perencanaan yang Terintegrasi 10. Terwujudnya Sistim Kolaborasi Pendidikan Tenaga Kesehatan

11. Penguatan Sistem Insentif dan Promosi Paradigma Sehat 12. Terwujudnya kemitraan yang berdaya guna tinggi 13. Terbangunnya Informasi Berbasis Data dan Pengalaman (Knowledge Management) 14. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Berbudaya Kinerja 15. Tersedianya Dukungan Regulasi Pelayanan Kesehatan Primer 16. Tersedianya Sistim Informasi Kesehatan (SIK) Terpadu 17. Tersedianya Sarana, Prasarana dan alat Sesuai Standart, obat dan perbekalan kesehatan sesuai standart dan kebutuhan 18. Tersedianya Dana Bidang kesehatan yang Proporsional untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) BUKU SAKU PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA

7

MAPPING TANTANGAN VS SASARAN STRATEGIS NO

8

TANTANGAN

SASARAN

1

Desentralisasi

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

2

Kebijakan Pusat-Daerah yang tidak sinkron

8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,16,17,18

3

Perencanaan, Manajemen dan koordinasi

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

4

Data dan Si stem Infor mas i

11, 12, 13, 15, 16

5

Per an s er ta d an p em ber dayaan m as yar ak at

3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

6

Per ubahan Demogr afi

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

7

Alokasi anggaran

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

8

K et er bat as an k ual it as d an k uan ti tas SDM

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

9

A ks es , j an gk au an d an d is par it as ,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

10

Sar an a p ras ar an a d an al kes

2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18

11

Fokus pelayanan primer pada kuratif

2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17,18


PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 1. MASYARAKAT INDONESIA SEHAT YANG MANDIRI Penurunan AKI, AKB, Gizi Buruk Meningkatkan UHH

DAMPAK

OUTCOME

2. TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER YANG PARIPURNA % Fasyankes prim er yang terakreditasi Tingkat Kepuasan Masy pd Yankes primer Tingkat kepuasan Nakes di Yankes Primer

4. OPTIMALISASI YANK ES PRIMERSEBAGAI GATEKEEPER

PROSES STRATEGIS YG HARUS DILAKUKAN

KEUANGAN

3. TERWUJUDNYA MASYARAKA T YANG PEDULI KESEHATAN % kab/kota yang memiliki UKBM Aktif lebih dari 50 % Tingkat kepedulian Masyarakat pada Kesehatan

5. OPTIMAL ISASI SISTIM RUJUKAN

6. REVITALISASI UKM

1 8 . T E P R R S O E P D O I A R N S Y I A O N D A A L N U A N B T D U I K A N U G K M K E D S A E N H U A K T P A * N ) Y A N G

7. PENINGKATA N EFEKTIVITAS UKBM

8. ADVOKASI PEMBANGUNAN DAERAH BERWAWASAN KESEHATAN

9. TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN YANG TERINTEGRASI

10. TERWUJUDNYA SISTEM KOLAB ORASI PENDIDIKAN NAKES

11. PENGUATAN SISTEM INSENTIF DA N PROMOSI PARADIGMA SEHAT

12. TERWUJUDNYA KEMITRAAN YANG BERDAYA GUNA TINGGI

13. TERBANGUNNYA INFORMASI BERBASIS DATA DAN PENGALAMAN (Knowledge m anagement) SUMBER DAYA KESEHATAN

14. TERSEDIANYA SDM YANG KOMPETEN DAN BERBUDAYA KINERJA

15. TERSEDIANYA DUKUNGAN REGULASI YANKES PRIMER

16. TERSEDIANYA SIK TERPADU

17. TERSEDIANYA SPA SESUAI STANDART, OBAT DAN DUKUNGAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI STANDART DAN KEBUTUHAN

16


9

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TERPILIH/IKT

1. Mas yar ak at Indo nesia sehat yang Mandiri

1. Tar get UHH 71 Tah un 2. Target IMR 23/1000 kelahiran hidup 3. Target MMR 102/100.000 kelahiran hidup

2.

Ter wu jud nya Pelayanan Kesehatan Prim er yang Pari pu rna

3. Terwujudnya Masyakat yang Peduli Kesehatan

10


4. % Fasyankes Primer yang terakreditasi 5. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pr imer 6. Tingkat kepuasan tenaga kesehatan yang bertug as di pelayanan kesehatan primer

7. % kabupaten/kota yang memiliki UKBM Ak ti f lebih dar i 50 % 8. Tingkat kepedulian masyarakat pada kesehatan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR K INERJA TERPILIH/IKT

4. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Primer sebagai Gatekeeper

9. % Pasien yang dirujuk 10. % Rujukan yang Tepat

5. Optimalisasi Sistim Rujukan

11. % Kab/Kota yang memiliki sistim rujukan terstruktur 12. % Kab/Kota yang memili ki ko laborasi PONED - PONEK

6. Revitalisasi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

13. % Puskesmas terpenuhi asupan sumber daya secara memadai (SDM, pelatihan, bimbin gan, pedoman) 14. Program MDGs, % K4 , % D/S, Reprodu ksi 15. Program PTM (obesitas, Rokok pada anak, PHBS) 16. Program Penyakit Menular (Detection Rate TB)

7. Peningkatan Efektifitas UKBM

17. % Kab/Kota yang memiliki lebih d ari 2 bentuk UKBM yang melibatkan peran serta anak sekolah 18. % Kab/Kota yg memiliki Posyandu Mandiri lebih dari 50 % BUKU SAKU PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA

11

12

SASARAN STRATEGIS


8. Ad vo kasi Pembangunan Daerah B erw awasan Kesehatan

19. % Kab/kota yang memiliki masterplan kesehatan 20. % Kabupaten/kota yang memiliki perda yang mendukung pembangunan kesehatan 21. % provinsi yang memiliki koordinator pelayanan kesehatan pri mer

9. Terwujudnya Sistem Perencanaan yang Terintegrasi

22. % kab./kota yang memiliki pr ogr am tahun an yang m eruju k pada masterplan 23. Jumlah K ebijakan bersama yang dih asilkan lin tas unit/ pro gram utama (minimal 1)

10. Sistem Kol aborasi Pendi dik an Tenaga Kesehatan

24. Jumlah kerja sama dengan Pergu ruan Ting gi dan/ atau ko legium dalam ko laborasi penin gkatan komp etensi nakes

11. Pengu atan Sistem Insentif dan Promosi Paradig ma Sehat

25. Adanya kebijakan mengenai sistem insentif 26. % Kab/kota yang mendapat insentif sesuai dengan kriteria


SASARAN STRATEGIS


12. Terwujud nya Kemitraan yang berdayagunatinggi

27. Jumlah “ Best Practice” yang berkesinambungan dalam pelaksanaan dan dapat di repli kasi

13. Terbangunnya Informasi Berbasis data dan pengalaman (Knowledge Management)

28. Jumlah Kebijakan yang dibuat berdasarkan kaji an dari data yang tersedia (Pusdatin, Li tbang, Prog ram, Daerah)

14. Tersedianya SDM yang Kompeten dan Berbudaya Kin erja

29. % Puskesmas yang memili ki dokter layanan primer 30. % Puskesmas yang memil iki tenaga terl atih manajemen Puskesmas

15. Tersedi anya Dukungan dan Regul asi Pelayanan Kesehatan Primer

31. Tersus unnya PP Pelayanan Kesehatan Pri mer 32. % kabup aten/kota yang memil iki kebij akan Puskesmas d apat mengelola dana kapitasi secara langsun g BUKU SAKU PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA

13

SASARAN STRATEGIS

14


16. Tersedianya Sist im Infor masi Kesehatan Terpadu

33. % Kab/kota yang memiliki SIKDA terintegrasi dengan SIKNAS 34. % Puskesmas di kab/kota yang melaksanakan SIMPUS secara opti mal

17. Tersedi anya Sarana & Prasarana sesuai Standar

35. % Kab/kota yang memil iki Yankes Primer mampu mengelola kasus DM sesuai standart (alat) 36. % Kabupaten/kota yang mempunyai sarana pr asarana yang mampu PONED 37. % Kab/kota yang memenuh i kebutu han obat pr ogr am (TBC)

18. Tersedianya Dana Bid ang Kesehatan yang Prop osi onal untuk UKM dan UKP

38. % Kenaik an Pembi ayaan untu k Pelayanan UKM


KUNCI SUKSES 1.

Pemahaman Tentang a.

Manajemen perubahan untuk membangun budaya kinerja bersama antar unit utama dalam Pelayanan Kesehatan Primer

b.

Adanya Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Terpilih bersama sesuai tupoksi yang menuntut penyusunan program kerja bersama dalam Pelayanan Kesehatan Primer

c.

Diperlukan Tim/Unit Pemantau Pelaksanaan Indikator Kinerja Terpilih Pelayanan kesehatan Primer

2.

Kemauan Berubah Dan Komitmen Bersama

3.

Dukungan Lintas Sektor Dan Stake Holder Terkait

4.

Payung Hukum Pelayanan Kesehatan Primer

5.

Adanya Komitmen Dan Keterlibatan Lintas Sektor Dan Daerah Melalui Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer


15

STRATEGI IMPLEMENTASI

16

1.

Membangun komitmen LS, LP dan Legislatif

2.

Menetapkan sasaran (provinsi, kabupaten dan Puskesmas) secara bertahap

3.

Menyusun Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Bersama

4.

Menyusun kebijakan yang mendukung implementasi insentif

5.

Menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan Kemenkes dalam membina daerah sasaran

6.

Kegiatan yang diharapkan dari daerah untuk mencapai tujuan bersama

7.

Menyusun jadwal kegiatan 2013 - 2014

8.

Sosialisasi dan advokasi pada sasaran sesuai pentahapan

9.

Pendampingan


MENETAPKAN SASARAN (SECARA BERTAHAP) 1.

2.

Target Yang diusulkan Provinsi

:

20 %

Kabupaten

:

5%

Puskesmas

:

3%

Dasar pemikiran : a. Intervensi yang perlu dilakukan tidak hanya kegiatan fisik, karena melibatkan kebutuhan tenaga, pelatihan, pembinaan evaluasi dll b. Butuh komitmen daerah dalam ketersediaan data c. Perlu pendampingan yang intensif d. Keterbatasan jumlah dan kemampuan tim pendamping


17

MEMBANGUN KOMITMEN LS/LP

18

1.

Mela Melakukan kukan sosialisasi sosialisasi dan advoka advokasi si pada pada eselon eselon I terkai terkaitt di lingkup lingkup Kementerian Kementerian kesehatan kesehatan

2.

Mela Melakukan kukan sosialisasi sosialisasi dan advoka advokasi si pada pada lintas lintas sektor sektor /stake /stake holder terkait

3.

Mene Menetap tapkan kan % IKT bersa bersama ma

4.

Meny Menyusun usun Program Program Utama Utama dan dan Pokok Pokok Kegiatan Kegiatan Bersama Bersama

5.

Dukunga Dukungan n dari dari LS/LP/Stake LS/LP/Stake Holder Holder pada pada upaya upaya perce percepatan patan yang yang direncanakan


MENYUSUN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT) (IKT ) 1.

Mene Menetapkan tapkan % Indika Indikator Kinerja Kinerja Terpilih Terpilih Bersama Bersama

2.

Meny Menyusun usun Program Program Utama Utama dan dan Pokok Pokok Kegia Kegiatan tan Bersama Bersama

3.

Meny Menyusun usun kegiatan kegiatan,, output, output, jadwal jadwal wak waktu tu dan dan indika indikator tor output, output, keterkaitan unit untuk mencapai tujuan.


19

KEGIAT KEGIA TAN KEMENK KEMENKES ES 1.

Meny Menyusun usun Kebija Kebijakan kan untuk untuk menduk mendukung ung pela pelaksanaan ksanaan Pelaya Pelayanan nan kesehatan primer a. Kebijakan Kebijakan Pelayanan Pelayanan Primer Primer b. Kebijakan Kebijakan pemberian pemberian dukungan dukungan pada pada daerah, daerah, c. Penyu Penyusunan sunan pola pola pentahapan pentahapan d. Penyu Penyusunan sunan rencana rencana kerja kerja e. Meny Menyiapkan iapkan bahan bahan dan pedoman pedoman sosia s osialisasi lisasi , dll

2.

Mene Menetapkan tapkan Tim PKP Pusat, Pusat, Tim Kajia Kajian n a. Pembe Pembentukan ntukan tim Kajian Kajian PKP b. Pembe Pembentukan ntukan tim PKP Pusat Pusat c. Pengua Penguatan tan kemampuan kemampuan Tim

20

3.

Sosia Sosialisa lisasi si dan advokasi dvokasi pada pada pro prov vinsi secara secara bertaha bertahap p

4.

Peny Penyusuna usunan n Jadw Jadwal al kegia kegiatan tan

5.

Pend Penda amping mpingan an


KEGIATAN YANG DIHARAPKAN DARI DAERAH 1.

Komitmen daerah (provinsi/kabupaten/kota)

2.

Menyiapkan kabupaten/kota yang akan menjadi daerah sasaran

3.

Menyiapkan Puskesmas yang akan menjadi sasaran

4.

Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan primer

5.

Memantau dan menjamin keberlangsungan program secara berkesinambungan


21

CONTOH 1. PENYUSUNAN IKT 2. PENYUSUNAN PROGRAM UTAMA DAN POKOK KEGIATAN BERSAMA 3. ILUSTRASI PENTAHAPAN

22


DEKLARASI ALMA ATA - PRIMARY HEALTH CARE (PHC)

UKW

UKM

Tersier •

•

•

Pembangunan nasional berwawasan kesehatan (pertanian, transportasi, industri, makanan, dll) Tata ruang alam – manusia & kegiatannya Pencegahan primer

(Sub-Sp) •

Sekunder

•

(Yankes Spesialistis)

• •

Primer

(Yankes Primer mampu mengatasi sebagian besar kebutuhan kesehatan individu & keluarga)

•

Air bersih & Sanitasi Gizi masyarakat Pendidikan Kesehatan Surveilans penyakit Pencegahan primer & sekunder

Kontak pertama ke SISTEM pelayanan kedokteran Individu & Keluarga UKP UKW = Upaya Kesehatan Wilayah UKM = Upaya Kesehatan Masyarakat UKP = Upaya Kesehatan Perseorangan

UKM UKW BUKU SAKU PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA

23

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KONDISI SAAT INI

PUBLIC PRIVATE HEALTH HOSPITAL CARE Dominated by: 755 Curative care Bias loyality Episodic care Conflict interest Hospital Fee for service Private Type A 768 Hospital Self-referral Hospital Multi income Type B Private Clinic Multi jobs Private Clinic

PUBLIC PRIMARY CARE District Health Officer

Health Center 8.737

PHC implementatio n Sub Health Center

Mobil Health Center

Hospital Type C

Village Health Pos

Hospital Type D

51.996

22.651

Multi Specialist Doctor Practice

Posyandu 266.827

COMMUNITY

241 juta warga (2011)

24


55% Uninsured, 45% Insured

Mono Specialist Nurse Practice

Midwive Practice

PEMBENAHAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MELALUI RUJUKAN TERSTRUKTUR Terstruktur UKM

Tertiary

UKP

Secondary Rujukan Kewenangan

Primary Care Dokter Pelayanan Kesehatan Primer

Tertiary Care Self Care


25

KOMPETENSI DOKTER PELAYANAN PRIMER Kompetensi

III Spesialis

II

I n t e r n a l M e d i c i n e

O b s G y n e c o l o g y

Mahal S u r g e r y

P e d i a t r i c s

O p h t h a l m o l o g y

D e r m a E t o t c l o g y

Family Medicine I

SAAT INI Marjinalisasi Dokter Pelayanan Primer

Dokter

Kedokteran Dasar

Spesialis

DK / DU / Dokter Pelayanan Primer

III II Ib Ia Murah

Bidang ilmu kedokteran

GOAL

Revitalisasi Dokter Pelayanan Primer melalui program pendidikan dokter

Dokter yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan kesehatan individu dan keluarga

Kondisi ini tidak mendukung JKN 26

Sub-Spesialis


PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS

UKM

STRATA 1

STRATA 2

STRATA 3

Program Nasional/Generik



Program Lokal Spesifik

Program Lokal Spesifik

NSPK

Program Pengembangan

UKP

UKP

UKP

UKP

Keterangan Keterangan : Program Lokal Spesifik – masalah spesifik setempat Prog Lokal Spesifik – masalah spesifik setempat ProgramPengembangan Pengembangan :: dapat Program dapat berupa berupaintensifikasi intensifikasi program generik generik maupun program maupun extensifikasi extensifikasi

Pelayanan belum mandiri Pelayanan sudah mandiri


27

PROGRAM KESEHATAN DI PUSKESMAS PROGRAM KESEHATAN YANG BERSIFAT GENERIK

Meru pakan pelayanan kesehatan yang si fatnya essensial dasar

1. 2. 3. 4.

5. 6.

28

PROGRAM KESEHATAN YANG BERSIFAT SPESIFIK LOKAL

Merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah kesehatan yang sifatnya khas di wilayah kerja Puskesmas

PELAYANAN KIA PELAYANAN GIZI KELUARGA PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (MENULAR DAN TIDAK MENULAR) TERMASUK IMMUNISASI PELAYANAN KIE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGOBATAN DASAR SEDERHANA DAN EMERGENSI


PROGRAM KESEHATAN YANG BERSIFAT PENGEMBANGAN

Merupakan intensifikasi dari program generik yang bersifat nasional atau ekstensifikasi program lain diluar upaya spesifik lokal

Contoh upaya lokal : kesehatan pariwisata, kesehatan matra, penyakit tertentu seperti filariasis, fasciola hepatica, schistosomiasis dll

UNSUR-UNSUR PEMBANGUNAN KESEHATAN, SUBSISTEM SKN, TATA HUBUNGAN DAN LINGKUNGAN STRATEGIS YANG MEMPENGARUHI SKN LINGKUNGAN ILMU DAN TEKNOLOGI

LINGKUNGAN SOSIAL, AGAMA DAN BUDAYA

FUNDAMEN MORAL:

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

LINGKUNGAN EKONOMI

2). SUMBER DAYA KESEHATAN

LINGKUNGAN SEHAT

LINGKUNGAN FISIK DAN BIOLOGI

KEMANUSIAAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1). UPAYA KESEHATAN

DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

3). MANAJEMEN KESEHATAN

PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA

LINGKUNGAN POLITIK DAN HUKUM

Catatan: 1) Meliputi pula: Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2) Meliputi: Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan serta Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan 3) Meliputi : Manajemen dan Informasi Kesehatan BUKU SAKU PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA

29

PELAYANAN KESEHATAN 1.

Pengelolaan Upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

2.

Upaya Kesehatan merupakan salah satu subsistem Sistem Kesehatan Nasional

3.

Unsur Subsistem Upaya Kesehatan : a.

Upaya Kesehatan

b.

Fasilitas pelayanan kesehatan

c.

Sumber daya Upaya Kesehatan

d.

Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan

SKN 2012 Perpres 72/2012

30


NO

SASARAN STRATEGIS

DEFINISI OPERASIONAL

1.

Masyarakat Indonesia Sehat yang Mandiri

Masyarakat Indonesia Sehat yang Mandiri adalah masyarakat Indonesia yang tahu, mau dan mampu memelihara kesehatannya secara mandiri

2

Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang paripurna

Pelayanan Primer yang Paripurna adalah pelayanan primer yang memperhatikan keterjangkauan akses, mutu pelayanan, kepuasan pasien dan tenaga kesehatan, program strategis dengan mendahulukan kegiatan promotif dan preventif .

3 Terwujudnya

Masyarakat yang peduli kesehatan

Adanya Kelompok masyarakat atau institusi yang memiliki kepedulian pada upaya kesehatan masyarakat khususnya pada kegiatan promotif dan preventif seperti BPP, Posyandu, Desa Siaga, Posdaya dll

4

Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Primer sebagai Gatekeeper

Peningkatan peran Pelayanan Kesehatan Primer sebagai kontak pertama dan penapis pelayanan rujukan yang sesuai ketentuan yang ditetapkan.

5

Optimalisasi Sistim Rujukan

Peningkatan fungsi Sistim Rujukan yang menjamin pelayanan berjenjang sesuai kebutuhan sejak pelayanan di masyarakat sampai ke jenjang pelayanan sekunder

6 Revitalisasi Upaya

Peningkatan kegiatan upaya promotif dan preventif pada masyarakat yang tidak hanya memperhatikan program KIA tetapi juga program lain yang memerlukan perhatian khusus seperti PTM (Diabetes, Jantung & kanker), HIV Aids, Kesling dll

Kesehatan Masyarakat (UKM)


31

SASARAN STRATEGIS

NO 7

Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat yang memiliki dasar hukum yang jelas, berdaya ungkit tinggi dan diterima masyarakat dengan baik

8 Advokasi Pembangunan Daerah Berwawasan Kesehatan

Upaya mengkomunikasikan dan mengyakinkan lintas sektor, pemangku kebijakan, stake holder terkait pembangunan yang peduli/memperhatikan pembangunan kesehatan. Contoh : Perda Kebijakan Publik, Perda Rokok dll

9

Terwujudnya Sistem Perencanaan yang Terintegrasi

Terlaksananya perencanaan yang terpadu antar unit utama di lingkup Kemenkes, Lintas Sektor dan adanya keterpaduan perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Terwujudnya Sistem Kolaborasi Pendidikan Tenaga Kesehatan

Terlaksananya koordinasi/kerjasama dalam peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang akan mendukung pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Primer.

10

32

PeningkatanEfektifitas UKBM


11 Penguatan Sistem Insentif dan Promosi Paradigma Sehat

Meningkatnya keterpaduan kegiatan perencanaan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan primer, dikaitkan dengan kebijakan insentif dan penerapan kebijakan Paradigma Sehat .

12

Diperolehnya informasi berbagai “Lesson Learn” yang berhasil diimplementasikan dan berdaya guna tinggi. Kegiatan dapat diadakan melalui ujicoba program nasional atau PHLN.

Terwujudnya Kemitraan yang Berdaya Guna Tinggi


NO

SASARAN STRATEGIS


13

Terbangunnya Informasi Berbasis data dan pengalaman

Upaya membangun sistem informasi yang berbasis data dan pengalaman, sebagai dasar menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan primer

14

Tersedianya SDM yang Berkompeten dan Berbudaya kinerja

Penyediaan sumber daya manusia bidang kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memiliki budaya kerja yang baik (tercermin dalam perilaku dan sikap)

Tersedianya Regulasi Pelayanan Kesehatan Primer

Adanya berbagai kebijakan/peraturan (Peraturan Pemerintah/PP, Perpres, Permen, Kepmen dll) yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan kesehatan primer, baik terkait sarana prasarana, sumber daya manusia, dan dukungan lainya.

15

Tersedianya SIK Terpadu

16

17

18

Terbangunnya Sistim Informasi Kesehatan yang terkoneksi antara nasional, regional dan daerah

Tersedianya Sarana, Adanya upaya pemenuhan sarana, prasarana, peralatan, obat dan prasarana dan alat sesuai perbekalan kesehatan untuk fasyankes primer yang memenuhi standart, obat dan persyaratan umum, khusus dan teknis yang telah ditetapkan. perbekalan kesehatan sesuai standart dan kebutuhan Tersedianya Dana Bidang Kesehatan yang Proposional untuk UKM dan UKP

Alokasi dana yang proporsional untuk mendukung pelayanan UKM maupun UKP pada Pelayanan Kesehatan Primer


33

MAPPING TANTANGAN VS SASARAN STRATEGIS NO

34

TANTANGAN

SASARAN

1

Desentralisasi

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

2

Kebijakan Pusat-Daerah yang tidak sinkron

8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,16,17,18

3

Perencanaan, Manajemen dan koordinasi

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

4

Data dan Si stem Infor mas i

11, 12, 13, 15, 16

5

Per an s er ta d an p em ber dayaan m as yar ak at

3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

6

Per ubahan Demogr afi

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

7

Alokasi anggaran

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

8

K et er bat as an k ual it as d an k uan ti tas SDM

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

9

A ks es , j an gk au an d an d is par it as ,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

10

Sar an a p ras ar an a d an al kes

2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18

11

Fokus pelayanan primer pada kuratif

2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17,18


TANTANGAN STRATEGIS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 

Desentralisasi Kebijakan desentralisasi menyebabkan perubahan yang mendasar pada sistim pemerintahan di kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan perubahan sistim perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di kabupaten/kota



Kebijakan Pusat-Daerah yang tidak sinkron Sejalan dengan kebijakan desentralisasi, maka terdapat berbagai peraturan perundangan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga maupun daerah. Kurangnya sinkronisasi pada saat penyusunan dan terbatasnya pemahaman terhadap materi kementerian/lembaga lain, mengakibatkan tidak sinkronnya kebijakan yang diterbitkan sehingga terdapat permasalahan dalam implementasi di lapangan



Perencanaan, Manajemen dan koordinasi Desentralisasi mengakibatkan perubahan pola perencanaan dan penganggaran yang berdampak pada perubahan manajemen administrasi, keuangan serta pola koordinasi. Hal ini seringkali kurang diantisipasi, yang berakibat kurang terdapat kesinambungan antara perencanaan pusat dan daerah maupun antar kementerian/lembaga. BUKU SAKU PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA

35


Data dan Sistem Informasi Perkembangan zaman dan IPTEK menuntut adanya data dan informasi yang akurat dan terkini, untuk pengambilan keputusan yang tepat. Data dan informasi sering kali kurang diperhatikan, diantisipasi dan dimanfaatkan oleh daerah.



Peran serta dan pemberdayaan masyarakat Terbatasnya promosi kesehatan, mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan memahami dasar pembangunan kesehatan dan terbatasnya peran serta masyarakat untuk membangun kemandirian



Perubahan Demografi



Perubahan demografi mengakibatkan perubahan pola penyakit dan pola penanggulangan penyakit. Disparitas pola demografi dan penyakit antar kabupaten/kota, berakibat Indonesia menghadapi beban masalah kesehatan klasik, karena gaya hidup, reemerging disease, maupun penyakit menular baru seperti flu burung, ebola dll. Alokasi anggaran Terbatasnya alokasi pembiayaan pemerintah dalam bidang kesehatan, memerlukan upaya efisiensi dan kecermatan untuk menetapkan kegiatan atau upaya yang efektif dan berdaya ungkit besar

36



Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Terbatasnya jumlah, jenis dan kompetensi SDM kesehatan yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan Primer, baik program UKM maupun UKP. Terlebih daerah di luar Jawa dan Bali.



Akses, jangkauan dan disparitas, Luasnya wilayah Indonesia dengan disparitas yang sangat beragam, memerlukan pola pendekatan khusus sesuai kondisi wilayah. Tetapi kebijakan pusat harus ketentuan nasional, yang diterjemahkan provinsi dalam strategi regional dan kabupaten/kota dalam kebijakan lokal yang sesuai kondisi lapangan .



Sarana prasarana dan alkes Keterbatasan pemenuhan sarana prasarana dan alkes untuk mendukung pelaksanaan pelayanan, terjadi karena kurangnya pemahanan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan kesehatan di daerah .



Fokus pelayanan primer pada pelayanan kuratif Terbatasnya pemahaman pelaksana maupun stake holder tentang konsep dasar pelayanan kesehatan primer, mengakibatkan titik berat pelayanan primer adalah Upaya Kesehatan Perorangan. Sehingga upaya meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat menjadi terhambat. BUKU SAKU PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA

37

TANTANGAN STRATEGIS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 1. Desentralisasi 2. Kebijakan Pusat-Daerah yang tidak sinkron 60 Hal yang dianggap menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan primer (pada saat penyusunan dokumen)

3. Perencanaan, Manajemen dan koordinasi 4. Data dan Sistem Informasi 5. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat 6. Perubahan Demograﬁ 7. Alokasi anggaran 8. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM 9. Akses, jangkauan dan disparitas, 10. Sarana prasarana dan alkes 11. Fokus pelayanan primer pada pelayanan kuratif

38


Sasaran strategis IKT

MASYARAKAT INDONESIA SEHAT YANG MANDIRI

1. Peningkatan UHH 2. Penurunan AKI 3. Penurunan AKB

Program Utama

CONTOH

Pokok Kegiatan • •

Penyusunan Kebijakan Ketenagaan

• •

Penyusunan Kebijakan Program

•

• •

Penyusunan Kebijakan Rujukan

•

•

Penyusunan Kebijakan Pembiayaan

•

•

Penguatan Kab/Kota

Kesehatan Ibu Kesehatan Anak Gizi

Unit Penanggung Jawab Eselon I PJ

• •

Penyusunan Kebijakan Sarana/Prasarana

Dukungan Ketenagaan Pelatihan

•

Pedoman Sarana/Prasarana Dukungan Sarana /Prasarana Penyusunan pola rujukan Dukungan sarana/prasarana Rujukan Perencanaan yang merujuk pada peta strategis Dukungan pembiayaan pelayanan kesehatan Pola insentif Penguatan Manajemen Perencanaan & Leadership Pola Insentif sebagai pembina Pelayanan Primer

Eselon I terkait Eselon II terkait di Kementerian Kesehatan Kementerian/ Lembaga terkait Provinsi Kabupaten/Kota


39

Sasaran strategis

Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Primer sebagai Gatekeeper

IKT

1. % Rujukan yang tepat 2. % Pasien yang dirujuk

CONTOH

Pokok Kegiatan Progr am Utama Penyusunan Kebijakan Akr edit asi

Penyusunan Kebijakan Akr edi tasi Penyusunan NSPK Program (KIA, P2PL, Promkes, dll)

Unit Penanggung Jawab Eselon I PJ

Penyusunan NSPK Faskes Penyusunan Kebijakan Manajemen Yankes Primer Penyusunan Standar Pelayanan Medik yankes Primer Penyusunan Kebijakan terkait Gatekeeper (Pemberi Pelayanan Kesehatan Primer) Penguatan Manajemen Perencanaan & Leadership

Penguatan Kab./Kota

Dukungan Sarana & Prasarana Dukungan Ketenagaan

40


Eselon I terkait Eselon II terkait di Kementerian Kesehatan Kementerian/ Lembaga terkait Provinsi

Kabupaten/Kota

PENETAPAN SASARAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER


41

DASAR PEMIKIRAN 1. Pelaksanaan Konsep Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, tidak dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan kondisi wilayah, komitmen dan kemampuan daerah yang berbeda . 2. Pelayanan kesehatan primer merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pada masyarakat yang harus tetap melaksanakan pelayanan dengan baik walaupun adanya perubahan sistim atau pendekatan yang dilakukan. 3. Untuk melakukan perubahan diperlukan contoh yang dapat menjadi acuan bagi unit kerja lainnya 4. Kementerian Kesehatan telah mencanangkan berbagai program utama dengan sasarannya, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan primer akan mendukung pencapaian semua target sasaran yang ditetapkan, sehingga perlu ditetapkan target sasaran yang sama agar daya ungkit lebih nyata. 42


DASAR PEMIKIRAN 5. Sasaran Kemenkes : 1. Target MDGs 2. Fokus 12 Provinsi 3. Tindak Lanjut Rakerkesnas 6. Keterbatasan Sumber daya Kesehatan yang ada 7. Adanya batasan waktu (5 Tahun) untuk pencapaian target atau penetapan tonggak (miles stone) 8. Perlunya dukungan dan komitmen pemangku kepentingan terkait dan pemda 9. Intervensi yang perlu dilakukan tidak hanya kegiatan fisik, karena melibatkan kebutuhan tenaga, pelatihan, pembinaan evaluasi dll 10. Perlu pendampingan yang intensif


43

PERKIRAAN TARGET SASARAN

NO

TK ADMINISTRASI

1

Provinsi

20%

2

Kabupaten/kota

5%

3

Puskesmas

3%

*) Target dari total provinsi, kabupaten dan Puskesmas

44

TARGET *)


POLA TAHAPAN PROVINSI 1.

2.

Pola Pentahapan a.

Tahun I : 9 provinsi MDGS

b.

Tahun II : 7 provinsi

c.

Tahun III – V : 6 provinsi

Dasar pemilihan Provinsi a.

Target MDGS

b.

Jumlah penduduk lebih dari 7,5 Juta

c.

Ada dukungan untuk implementasi/ujicoba

d.

Dukungan Pemda

e.

Sasaran Nasional Lain

f.

Ketersediaan Data

g.

Adanya penanggung jawab pelayanan kesehatan primer

h.

Peraturan perundangan daerah yang mendukung/mendorong pelayanan kesehatan Primer BUKU SAKU PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA

45

ILUSTRASI PENTAHAPAN PROVINSI No

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

1

Sumut

Kepri

Aceh

Sumbar

Jambi

2

Sumsel

Jogja

Babel

Riau

GTO

3

Lampung

NTB

Kalsel

Bengkulu

Malut

4

DKI

Bali

Sulut

Kalteng

Papua

5

Banten

Kalbar

Sulbar

Sulteng

Papua Barat

6

Jabar

Sultra

Kaltim

Maluku

Kaltara

7

Jateng

NTT

8

Jatim

9

Sulsel MDG s ’

46

UP4B


POLA PENTAHAPAN KABUPATEN TK ADMINISTRASI

Tahap

Kabupaten

Tahap 1

TAHUN 1

2

3

4

5

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

20 %

30 %

40 %

50 %

20 %

30 %

40 %

20 %

30 %

Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Target Nasional Kenaikan per tahun dari total

20 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

5%

5%

5%

5%


47

ILUSTRASI JUMLAH KABUPATEN PER PROVINSI TAHAP 1

35

29 9 4 7 3 10 12

PERSENTASI 40 50 60 13 17 20 6 8 10 9 11 13 4 5 6 12 14 17 14 18 21

25

7 Jawa Timur 8 Banten

38

9

15

19

23

26

8

4

5

6

7

8

9 Sulawesi Selatan

24

6

9

12

15

17

64

87

120

132

145

No

PROVINSI

JML KAB/KOTA

1 Sumatera Utara 2 Sumatera Selatan

33 16

3 Lampung 4 DKI

15

5 Jawa Barat 6 Jawa Tengah

27

6

202 48


70 23 12 15 19

ILUSTRASI PENTAHAPAN KABUPATEN TK ADMINISTRASI

Tahap

Kab/kota

Tahap 1

202

Jml 508

Tahap 2

80

Tahap 3

79

Tahap 4

78

Tahap 5

69 508


TAHUN 1

2

3

4

5

64

86

108

130

152

16

24

32

40

16

24

32

16

23 14

64

102

148

202

261

12,6 % 20,1 % 29,1 % 39,8 % 51,4 % 7,5

9

10,7

11,6


49

POLA PENTAHAPAN KABUPATEN Dasar pemilihan Kabupaten

50

1.

AKI, AKB tinggi

2.

Jumlah penduduk yang tinggi

3.

Ketersediaan tenaga yang cukup ( terutama untuk program KIA)

4.

Memiliki Regional Rujukan

5.

Komitmen Pemda

6.

Ketersediaan data

7.

Komitmen Dinkes untuk kesinambungan


POLA PENTAHAPAN PUSKESMAS TK ADMINISTRASI

Tahap

Puskesmas

Tahap 1

TAHUN 1

2

3

4

5

10 %

15 %

20 %

25%

30 %

10 %

15 %

20 %

25%

10 %

15 %

20 %

10 %

15 %

Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4

10 %

Tahap 5


10 %

12,5 %

15 %

17,5 %

20 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %


51

ILUSTRASI JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI TAHAP 1

PROVINSI Sumatera Utara Sumatera Selatan Lampung DKI Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Banten Sulawesi Selatan

52

JML PUSKESMAS 565 317 277 340 1,050 873 960 228 426 5,036


10% 57 32 28 34 105 87 96 23 43 505

PERSENTASI 15% 20% 85 113 48 63 42 55 51 68 158 210 131 175 144 192 34 46

25% 141 79 69 85 263 218 240 57

30% 170 95 83 102 315 262 288 68

64 757

107 1,259

128 1,511

85 1,007

ILUSTRASI PENTAHAPAN PUSKESMAS TK ADMINISTRASI

Tahap

Kab/kota

Tahap 1

5036

Jml 9557

Tahap 2

1310

Tahap 3

1113

Tahap 4

1194

Tahap 5

904 9557


TAHUN 1

2

3

4

5

505

755

1007

1259

1510

131

197

262

328

111

167

222

119

179 90

505

886

1315

1807

5,3 % 9,3 % 13,8 % 18,9 % 4%

4,5 %

5,1 %

2329 24,4 % 5,5 %


53

POLA PENTAHAPAN PUSKESMAS Dasar pemilihan Puskesmas

54

1.

AKI, AKB tinggi

2.

Jumlah penduduk yang tinggi

3.

Ketersediaan tenaga yang cukup (terutama untuk program KIA)

4.

Komitmen petugas Puskesmas

5.

Sarana prasarana cukup baik


ILUSTRASI DUKUNGAN PKP TAHUN I D UK UNG AN

P RA KIRA AN INT ERV ENSI 58%

PROGRAM

Ibu Ana k P2Pl

Jml

UNIT C OST

K EB UT UH AN B IAYA

KEGIATAN

539 539 539

? ? ?

? ? ?

DANA TP DAK Dekon BOK SDM Pengadaan

Pelatihan

X Unit Cost/wilayah

Dokter Bidan Perawat Sanitarian Gizi

(2X) (2 X) (3 X)

58% 58% 58% 58% 58%

PPGD Manaje Pusk Poned Promkes KIA

2 Orng /Pusk 2 Orng /Pusk 2 Orng /Pusk 4 orng/Pusk 2 orng/Pusl 2 - 3 Org /KabPerkab 2 - 3 Org /KabPerkab

58% 58% 58% 58% 58%

Perencanaan Manajemen Pendampingan

Per Kab Perkab

45 45 10

11,000,000,000 11,000,000,000 1,000,000,000

495,000,000,000 495,000,000,000 10,000,000,000

539

150,000,000

80,775,000,000

312 312 312 312 312 312 312 312 312 312

110,000,000 110,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 5,000,000 8,000,000 5,000,000 8,000,000

68,712,600,000 68,712,600,000 18,739,800,000 18,739,800,000 18,739,800,000 9,369,900,000 3,123,300,000 4,997,280,000 6,246,600,000 4,997,280,000

45

24,000,000

2,160,000,000

45

24,000,000

2,160,000,000

10 45

24,000,000

1,075,200,000

Belum termasuk program

1,308,549,160,000 BUKU SAKU

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA

55

KONSEKUENSI

1. Pembinaan/pembimbingan pada provinsi dan kabupaten/kota terpilih pada tiap tahap 2. Kejelasan program strategis dan dukungan Kemenkes dalam Pelayanan Kesehatan Primer 3. Kejelasan dukungan program, sarana prasarana, SDM dan dana pada provinsi, kabupaten/kota, Puskesmas 4. Komitmen dan konsistensi semua program dalam pelaksanaan

56


TIM PENYUSUN Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K); dr. HR. Dedi Kuswenda, M.Kes; drg. Kartini Rustandi, M.Kes; dr. Laode M Hajar Dony; dr. Berta Pasaribu, MARS

KONTRIBUTOR dr. H. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes, dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ, Suhartati, S.Kp, M.Kes, dr. B. Eka Anoegrahi Wahjoeni, M.Kes, drg. Bulan Rachmadi, M.Kes, dr.KM. Taufiq, MMR, drg. Sudono, M.Kes, drg. Anwarul Amin, MARS, Ir. Budi Prihartono, DEA, Yassierli, PHD, drg. Dewi Kartini Sari, M.Kes, dr. Ganda Raja Partogi Sinaga, dr. Monika Saraswati Sitepu, Ns. Riyanto, M.Kes, Sp.Kom


57

Terima kasih 58


Buku Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer Di Indonesia

Recommend Documents