BUKU PANDUAN PPA 2009

0

DAFTAR ISI

PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi

1

Program Pendidikan Profesi Akuntansi

7

Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi

12

Kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi

13

Silabus Mata Ajar Pendidikan Profesi Akuntansi: Etika Bisnis & Profesi

15

Perpajakan

19

Praktik Audit

27

Lingkungan Bisnis & Hukum Komersial

35

Pasar Modal & Manajemen Keuangan

40

Pelaporan & Akuntansi Keuangan

46

Akuntansi Manajemen & Biaya

53

Persyaratan Peserta Pendidikan Profesi Akuntansi

57

Persyaratan Pengajuan Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi

57

Ujian Akhir dan Sertifikat

60

PANDUAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI Standar Penilaian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi

62

Parameter Skor Penilaian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi

64

PANDUAN PENYUSUNAN BORANG PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI Penyusunan Borang Pengajuan Rekomendasi dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi

71

Penyusunan Borang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi

72

Borang Aplikasi Pendidikan Profesi Akuntansi

74

Borang Perpanjangan Pendidikan Profesi Akuntansi

86 0

LANDASAN HUKUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI 1.

UU Nomor 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan. Pasal 1 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan gaji resmi mengenai berbagai jabatan pada Jawatan Akuntan Negeri dan Jawatan Akuntan Pajak, hak memakai gelar “Akuntan” (“accountant”) dengan penjelasan atau tambahan maupun tidak, hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai ijazah akuntan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan undang-undang ini. Pasal 2 Dengan ijazah tersebut dalam pasal 1 dimaksud: a. ijazah yang diberikan oleh sesuatu universitas negeri atau badan perguruan tinggi lain yang dibentuk menurut undang-undang atau diakui pemerintah, sebagai tanda bahwa pendidikan untuk akuntan pada badan perguruan tinggi tersebut telah selesai dengan hasil baik; b. ijazah yang diterima sesudah lulus dalam sesuatu ujian lain yang menurut pendapat Panitia Ahli termaksud dalam pasal 3 guna menjalankan pekerjaan akuntan dapat disamakan dengan ijazah tersebut pada huruf a pasal ini. Pasal 3 (1) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengangkat Panitia Ahli yang bertugas mempertimbangkan apakah sesuatu ijazah bagi menjalankan pekerjaan akuntan dapat disamakan dengan ijazah tersebut pada pasal 2 huruf a. (2) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama Menteri Keuangan mengatur susunan dan cara kerja panitia itu.

1

(3) Menteri Keuangan berhak memberi tugas lain kepada panitia tersebut dalam ayat 1 untuk menjamin kesempurnaan urusan akuntansi c.q. untuk mengatur lebih lanjut urusan akuntansi. (4) Tiap-tiap akuntan berijazah mendaftarkan nama untuk dimuat dalam suatu register negara yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. 2.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 179/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi. Pasal 1 Pendidikan profesi akuntansi adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi. Pasal 2 (1) Pendidikan profesi akuntansi diselenggarakan di perguruan tinggi sesuai dengan persyaratan, tata cara dan kurikulum yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2) Penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi di perguruan tinggi dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Perguruan Tinggi. (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar rekomendasi dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan.

3.

Perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia Nomor 565/D/T2002 dan 2460/MOU/III/02 tentang pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi. Pasal 1 1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk menjabarkan pengelolaan

sistem

dan

penyelenggaraan

pendidikan

profesi

akuntansi. 2

2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan profesi akuntansi. Pasal 2 Lingkup perjanjian kerja sama meliputi: 1. Penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi. 2. Pembukaan dan penutupan pendidikan profesi akuntansi. 3. Penetapan kurikulum pendidikan profesi akuntansi. 4. Evaluasi dan ujian. 5. Sertifikasi. Pasal 3 Departemen Pendidikan Nasional mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas: 1. Pembinaan akademik penyelenggaraan pendidikan profesi. 2. Pembukaan dan penutupan pendidikan profesi akuntansi atas rekomendasi Panitia Ahli Pertimbangan Ijazah Akuntan atas usul Ikatan Akuntan Indonesia. 3. Penyusunan dan penetapan serta pemutakhiran secara periodik kurikulum pendidikan profesi akuntansi bersama-sama Ikatan Akuntan Indonesia. Pasal 4 Ikatan Akuntan Indonesia mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas: 1. Pengajuan usul pembukaan dan penutupan pendidikan profesi akuntansi. 2. Pelaksanaan evaluasi dan usul penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi.

3

3. Penyusunan dan usul penetapan kurikulum pendidikan profesi akuntansi. 4. Pemutakhiran kurikulum program pendidikan profesi akuntansi secara periodik selambat-lambatnya 5 tahun dengan memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan. 5. Pelaksanaan

evaluasi

penyelenggara

kelayakan

pendidikan

administratif

dan

akuntansi

secara

profesi

akademik periodik

selambat-lambatnya 5 tahun dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan. 6. Penetapan format sertifikat. 7. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi yang meliputi persyaratan, tata cara dan kurikulum pendidikan profesi akuntansi. Pasal 5 Kewenangan

dan

tanggung

dilaksanakan

Pengurus

jawab

Pusat

Ikatan

Ikatan

Akuntan

Akuntan

Indonesia

Indonesia

yang

dijalankan oleh Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntansi. 4.

International Education Standards yang ditetapkan oleh International Federation of Accountants (IFAC). Statement Membership Obligation 2 mengatur tentang kewajiban anggota IFAC terkait dengan Standar Pendidikan Internasional bagi profesi akuntan. Dalam hal tanggung jawab pengembangan pendidikan dan pelatihan berada pada pihak ketiga, anggota IFAC berkewajiban mendorong pihak tersebut untuk memasukkan/menyelaraskannya dengan elemen yang tercantum dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh IFAC. Pernyataan dan standar pendidikan internasional yang dikeluarkan IFAC diterbitkan untuk membangun benchmark global pendidikan dan pengembangan akuntan profesional. Standar ini didesain untuk menjadi

4

panduan utama bagi anggota IFAC yang secara umum bertanggung jawab atas dibangunnya atau diimplementasikannya standar dan persyaratan pendidikan yang berlaku di negaranya. Standar ini memberikan kerangka dasar yang sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan atas tersedianya kinerja yang berkualitas tinggi dari seorang akuntan profesional. Kompetensi dan integritas, merupakan dua komponen utama bagi profesi akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Pendidikan akuntansi memberikan pondasi bagi seorang akuntan profesional untuk mengembangkan kompetensi dan memperkuat integritasnya. Pernyataan yang dikeluarkan oleh komite pendidikan IFAC meliputi: International Education Standards (IESs); Discussion Papers and Studies; International Education Guidelines (IEGs); dan International Education Papers (IEPs). IESs ditujukan untuk memajukan profesi akuntansi dengan menetapkan tolok ukur (benchmark) sebagai persyaratan minimal untuk memperoleh kualifikasi sebagai akuntan profesional yang mencakup pendidikan, pengalaman

praktik

dan

pengembangan

profesional

secara

berkelanjutan. Perlu dipahami bahwa IESs membangun elemen utama (misalnya materi,

metode

dan

teknik)

dimana

program

pendidikan

dan

pengembangan diharapkan memiliki potensi untuk diakui, diterima dan diaplikasikan

secara

internasional.

IEGs

mengintepretasikan,

mengilustrasikan dan memperluas materi yang terkait dengan IESs dan memberi masukan dan panduan bagaimana mencapai persyaratan yang diatur dalam IESs. IEPs mengembangkan diskusi atau debat mengenai isu-isu, temuan-temuan terkini, atau menjelaskan situasi yang berhubungan dengan isu pendidikan dan pengembangan yang mempengaruhi profesi akuntansi.

5

Tujuh IESs yang dikeluarkan oleh IFAC adalah: IES 1, Entry Requirement to a Program of Professional Accounting Education,

menguraikan

persyaratan

untuk

masuk

pendidikan

profesional akuntansi dan pengalaman praktik. IES 2, Content of Professional Accounting Education Programs, merumuskan

materi

pengetahuan

dalam

program

pendidikan

profesional akuntansi yang dibutuhkan oleh para kandidat supaya mempunyai kualifikasi sebagai akuntan profesional. Standar ini merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan ke dalam 3 area utama, yaitu: akuntansi, keuangan dan pengetahuan terkait; pengetahuan bisnis dan organisasional, serta pengetahuan teknologi informasi. IES 3, Professional Skills Contents, merumuskan gabungan keahlian yang diperlukan oleh setiap kandidat untuk memenuhi kualifikasi sebagai akuntan profesional. Keahlian tersebut meliputi: intelektual, teknis dan fungsional, personal, interpersonal dan komunikasi, serta organisasional dan manajemen bisnis. IES 4, Professional Values, Ethics and Attitudes, merumuskan nilai profesional, etika dan sikap akuntan profesional yang seharusnya diperoleh selama program pendidikan supaya memenuhi kualifikasi sebagai akuntan profesional. IES 5, Practical Experience Requirements, merumuskan pengalaman praktik yang dimintakan oleh organisasi profesi anggota IFAC kepada anggotanya

supaya

memperoleh

kualifikasi

sebagai

akuntan

profesional. IES 6, Assessment of Professional Capabilities and Competence, merumuskan persyaratan sebagai penilaian akhir atas kapabilitas dan kompentensi profesional para kandidat sebelum dinyatakan sesuai dengan kualifikasi sebagai akuntan profesional. IES 7, Continuing Professional Development, merumuskan materi pengetahuan dan berbagai program pendidikan profesional yang

6

dibutuhkan

setelah

mendapatkan

kualifikasi

sebagai

akuntan

profesional. Implementasi IES 1 diwujudkan dengan diharuskannya seseorang untuk menempuh pendidikan profesional akuntansi (PPA) di perguruan tinggi yang direkomendasikan oleh IAI untuk menyelenggarakan PPA. Pemberian rekomendasi kepada perguruan tinggi ini pun harus melalui proses tertentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) tidak terlepas dari adanya ketentuan mengenai penggunaan gelar akuntan sebagaimana diatur pada UU No. 34 Tahun 1954 sebagai landasan hukumnya. Menurut ketentuan tersebut gelar akuntan dapat diperoleh seseorang yang: 1. Memiliki ijazah dari Universitas Negeri atau Badan Perguruan Tinggi Lain yang dibentuk menurut Undang-undang atau diakui pemerintah; atau 2. Lulus dalam suatu ujian yang ijazahnya dapat disamakan dengan ijazah butir 1 di atas. Sebelum berlakunya PPA, gelar akuntan secara langsung hanya diberikan kepada lulusan perguruan tinggi negeri tertentu atau melalui jalur Ujian Nasional Akuntansi (UNA) Dasar dan Profesi untuk perguruan tinggi swasta. Sedangkan lulusan perguruan tinggi negeri yang tidak secara otomatis dapat memberikan gelar akuntan, diharuskan untuk mengikuti UNA Profesi. Artinya, saat itu ada 3 (tiga) model untuk menghasilkan akuntan yaitu: No.

Keterangan

1.

Perguruan tinggi negeri tertentu

Gelar Akuntan Otomatis

langsung

memperoleh

gelar akuntan 2.

Perguruan tinggi swasta

Mengikuti UNA Dasar dan Profesi

3.

Perguruan tinggi negeri baru

Mengikuti UNA Profesi

7

Pelaksanaan ketentuan tersebut ternyata menimbulkan diskriminasi antara perguruan tinggi yang ijazahnya memenuhi butir 1 dan perguruan tinggi yang ijazahnya

dianggap

belum

memenuhi.

Pada

kenyataannya

banyak

perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana akuntansi yang kualitas keilmuannya sangat baik, tetapi tidak dapat langsung mendapat gelar akuntan. Perkembangan selanjutnya, lahir UU No.: 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini kemudian dirinci dalam PP No.: 30/1990 mengenai Pendidikan Tinggi dan Kepmendikbud No.: 36/U/1993 tentang Gelar Akademik dan Sebutan Profesi. Dengan adanya peraturan-peraturan ini pendidikan akuntansi berubah secara mendasar. Pertama, UU No.2/1989 mengelompokkan pendidikan akuntan dalam kelompok pendidikan profesi dan memperoleh “sebutan” di belakang nama lulusannya. Sedangkan UU No.34/1954 memberikan “gelar” akuntan. Kedua, untuk dapat mengikuti pendidikan profesi yang baru, calon peserta didik harus lulus terlebih dahulu dari pendidikan akademik dengan gelar “Sarjana Ekonomi”. Hal ini serupa dengan pendidikan profesi untuk dokter, dokter gigi, dokter hewan, psikolog, apoteker, notaris, pengacara, dan arsitek. DIKTI dan IAI selanjutnya mulai merumuskan format pendidikan profesi akuntansi.

DIKTI

menyerahkan

kewenangan

kepada

profesi

untuk

melaksanakan pendidikan profesi. Untuk itu, perlu dibuat sebuah standar yang sama bagi seluruh perguruan tinggi dalam menghasilkan akuntan yang berkualitas. Dengan adanya standar tersebut maka diharapkan akuntan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa akuntan. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi bukanlah merupakan substitusi

Program

Studi

Jurusan

Akuntansi.

Keduanya

merupakan

komplementer, saling melengkapi satu dengan yang lain. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) merupakan pendidikan tambahan pada jalur pendidikan sekolah setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi. Pembukaan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) ini dilakukan

setelah

mempertimbangkan

beberapa

hal.

Pertama, 8

perkembangan kegiatan akuntansi menuntut ketersediaan tenaga ahli yang berkualitas di bidang akuntansi. Kedua, perkembangan pendidikan akuntansi tingkat nasional bagi program sarjana (S1) telah sampai pada tahap yang memungkinkan bagi dibukanya PPA. Tujuan PPA dinyatakan dalam SK tersebut untuk menghasilkan lulusan yang menguasai keahlian bidang profesi akuntansi dan memberikan kompensasi keprofesian akuntansi. Lulusan PPA berhak menyandang sebutan profesi “Akuntan”. Selain itu, ia juga akan berhak untuk mendapatkan nomor register akuntan dari Departemen Keuangan. Sebelum tahun 2002, kurikulum pendidikan strata satu akuntansi minimal terdiri atas 160 sks. Dengan munculnya Keputusan Mendiknas No. 56 tahun 2000 tentang jumlah sks di strata satu minimum 144 sks, maka selisih sks tersebut disepakati oleh para pakar akuntansi di Indonesia untuk diselenggarakan oleh profesi akuntansi, dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia menindaklanjuti inisiatif pemerintah yang menyerahkan pengaturan pendidikan profesi kepada organisasi profesi. Sejak tahun 2002, IAI telah membentuk Tim Evaluasi dan Rekomendasi yang bertugas menyusun rancangan Pendidikan Profesi Akuntansi. Namun IAI bukan merupakan lembaga yang menjalankan pendidikan, sehingga IAI menitipkan pendidikan profesi kepada perguruan tinggi yang dipandang kapabel untuk menjalankan tugas tersebut. IAI melalui KERPPA menyeleksi perguruan tinggi yang berminat untuk menyelenggarakan PPA dengan menetapkan kriteria bagi calon penyelenggara. KERPPA yang merupakan komite yang dibentuk oleh IAI berfungsi untuk memberi evaluasi dan rekomendasi tentang penyelenggaraan PPA kepada Panitia

Ahli

Persamaan

Ijasah

Akuntan

(PAPIA). Atas

dasar dari

rekomendasi KERPPA, maka PAPIA meminta DIKTI untuk memberi izin penyelenggaraan PPA sesuai dengan kondisi perguruan tinggi pada saat divisitasi oleh KERPPA.

9

Perguruan tinggi yang hendak menyelenggarakan PPA harus mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk itu perguruan tinggi harus

mengajukan

usulan

penyelenggaraan

ke

Direktorat

Jenderal

Pendidikan Tinggi. Berdasarkan usulan tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan meminta rekomendasi IAI mengenai kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan PPA. Selanjutnya IAI akan melaksanakan

proses

evaluasi

berdasarkan

kriteria

tertentu

secara

transparan. Dengan demikian, PPA sebenarnya bukan merupakan tambahan yang diciptakan untuk mempersulit seseorang untuk menjadi akuntan. Justru, PPA diarahkan agar calon akuntan yang sebelumnya hanya menerima pendidikan formal strata satu lebih dihadapkan pada dunia profesi/praktik. Diharapkan akuntan lulusan dari PPA akan mempunyai konsep yang kuat dari pendidikan strata satu dan mempunyai keterampilan profesional yang memadai dari PPA. Metode dan proses PPA dirancang untuk mengembangkan kemampuan agar dapat belajar secara berkelanjutan. Pada PPA penekanan diberikan pada aplikasi atas konsep teori yang diperoleh pada jenjang strata satu. Pendidikan ini dapat diselenggarakan di universitas, institut, dan sekolah tinggi setelah mendapat rekomendasi dari KERPPA IAI. Pembukaan Pendidikan Profesi Akuntansi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

10

Kualifikasi untuk menjadi Akuntan dapat digambarkan pada gambar berikut:

Indonesian Accountancy Qualifications

Organizations

Process and Requirements

Qualifications and Rights

University Degree Degree with Accounting Major

Universities Ministry of Education IAI

Professional Education Program Comprises 21-40 units delivered by accredited colleges

Eligible for MOF Registration

MOF Registration Register on State Register of Accountants (Register Negara)

Ministry of Finance

IAI

IAI PA Certificate (CPA) • Be eligible for MOF registration • Be IAI Member • Pass USAP Exam

• • • • •

Ministry of Finance

MOF PA Certificate Be registered with MOF Be IAI Member Indonesian domiciled Hold IAI BAP Have relevant practical experience

MOF PA Practice License • Hold MOF PA Practice • Employ at least three auditors

“Accountant Title” (may be called an Accountant)

CPA Holder (no rights)

PA Certificate Holder (may work as a PA)

PA License Holder (may offer PA services)

11

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) harus memenuhi tata cara yang meliputi: (1) Pengajuan usulan penyelenggaraan (2) Pemberian rekomendasi dari IAI (3) Pemberian izin penyelenggaraan Perguruan tinggi yang hendak menyelenggarakan PPA harus mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk itu perguruan tinggi harus

mengajukan

usulan

penyelenggaraan

ke

Direktorat

Jenderal

Pendidikan Tinggi. Berdasarkan usulan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan meminta rekomendasi IAI mengenai kelayakan perguran tinggi untuk menyelenggarakan PPA. Untuk kebutuhan evaluasi, IAI

meminta

perguruan

tinggi

melengkapi

Borang

Aplikasi

dan

kelengkapannya. IAI akan menerjunkan tim ke lapangan untuk menguji data yang disampaikan di dalam Borang Aplikasi tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi atas Borang Aplikasi dan data di lapangan, IAI akan memberikan atau tidak memberikan rekomendasi dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak saat permintaan rekomendasi diterima IAI. Surat rekomendasi dari IAI ditujukan kepada Panitia Ahli Pertimbangan Ijazah Akuntan (PAPIA) untuk selanjutnya diproses oleh PAPIA kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Berdasarkan rekomendasi ini, Direktorat

Jenderal

Pendidikan

Tinggi

dapat

memberikan

izin

penyelenggaraan PPA. IAI melakukan evaluasi secara periodik atas perguruan tinggi yang meneyelenggarakan PPA agar terdapat perbaikan yang berkesinambungan. Bentuk evaluasi periodik yang dilakukan IAI adalah: (1) Kunjungan mendadak atas proses penyelenggaraan PPA; (2) Rekomendasi harus diperbaharui secara berkala; dan (3) Kriteria penilaian akan selalu disesuaikan dengan perubahan lingkungan.

12

IAI merasa perlu mengadakan evaluasi periodik dengan maksud agar terdapat perbaikan penyelenggaraan PPA yang berkesinambungan. Selain itu, kriteria penilaian yang menjadi tolok ukur juga senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Dari adanya kunjungan mendadak atas proses, penyelenggara PPA diharapkan senantiasa menjaga standar kualitas penyelenggaraan yang memenuhi kriteria penilaian. Pembaharuan rekomendasi diharapkan akan menghasilkan peningkatan kualitas penyelenggaraan PPA.

KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI Kurikulum dan silabus PPA sebagian besar berisikan materi yang tidak atau belum diberikan pada jenjang strata satu atau berupa aplikasi suatu konsep atau teori. Penyusunan kurikulum dan silabus PPA juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pengguna jasa akuntan. Kurikulum dan silabus PPA diharapkan tidak statis, namun dapat terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Penyelenggaraan PPA meliputi paling sedikit 21 sks dan paling banyak 40 sks yang ditempuh selama 2 sampai dengan 6 semester. Penyelenggara PPA dapat menambah mata kuliah di luar kurikulum inti PPA sehingga mencapai paling banyak 40 sks. Penambahan tersebut dapat dilakukan selama tidak melampaui batas waktu penyelenggaraan PPA, yaitu paling lama 6 (enam) semester. Kurikulum PPA paling sedikit terdiri dari: Tabel 1. Kurikulum PPA No.

Mata Kuliah

SKS

1

Etika Bisnis dan Profesi

3

2

Perpajakan

3

3

Praktik Audit

3

4

Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial

3

5

Pasar Modal dan Manajemen Keuangan

3

6

Pelaporan dan Akuntansi Keuangan

3

7

Akuntansi Manajemen dan Biaya

3

Jumlah

21 13

SILABUS MATA AJAR PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

14

SILABUS MATA AJAR ETIKA BISNIS dan PROFESI 3 SKS

Deskripsi dan Tujuan Keberadaan mata ajar ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan etika, kesadaran etis dan perilaku etis akuntan. Peningkatan ini diharapkan akan berimplikasi pada meningkatnya kemampuan akuntan dalam pengambilan keputusan etis. Suatu pengambilan keputusan etis tidak hanya melibatkan rasionalitas saja, tetapi juga emosi dan intuisi. Untuk meningkatkan pengetahuan etika, materi meliputi berbagai spektrum pemikiran dalam etika, deskripsi etika bisnis dan profesi, isu-isu etis dalam profesi, serta implementasi dan perkembangannya dalam realitas praktik profesi akuntansi dan bisnis. Sementara untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku etis, dianjurkan materi diperkaya dengan mendeskripsikan secara refleksif yaitu sebagai pengungkapan suatu fenomena kehidupan yang melibatkan nilai-nilai diri, pengalaman hidup dan norma suatu fenomena kehidupan di alam semesta. Dengan ini diharapkan peserta didik menemukan hikmah suatu proses kehidupan yang berlangsung dalam suatu sistem yang luas sehingga berkembang suatu pribadi yang toleran, bertenggang rasa, mencintai sesamanya, pribadi yang tawadhu’, hatinya tercerahkan, tidak gampang tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, berintuisi kuat dan terdorong untuk melakukan tindakan yang bermakna. Dengan demikian maka secara spesifik, setelah mengikuti mata ajar ini diharapkan peserta didik dapat: (1) memiliki pengetahuan yang memadai tentang etika bisnis dan profesi, (2) memiliki kesadaran etis dalam suatu pengambilan keputusan ekonomi, (3) melakukan tindakan yang bermakna dan inspiratif bagi perkembangan profesi dan masyarakat. Metode Pembelajaran Pembelajaran etika harus berlangsung secara integratif dan refleksif. Proses pembelajaran dilakukan baik dalam bentuk transfer pengetahuan maupun pendalaman nilai-nilai, sehingga menambah pengetahuan tentang etika serta memperkuat kecerdasan emosi dan spiritual peserta didik. Dalam praktiknya ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, dan sangat tergantung kreativitas dosen. Untuk ini maka metode perkuliahannya meliputi: 1. Ceramah: Dosen menyampaikan ide-ide pokok dari suatu topik perkuliahan. 2. Diskusi: Peserta didik bersumberkan literatur yang disiapkan dan atau pengalaman yang didapatkan berdiskusi dengan peer-nya. Proses diskusi diawali atau diakhiri dengan presentasi hasil ringkasan materi dan atau hasil kajian dari kasus empiris dalam praktik akuntansi dan bisnis.

15

3. Eksplorasi kasus: Peserta didik harus mengekplorasi suatu kasus dalam praktik akuntansi dan bisnis yang menimbulkan dilema etika. Diharapkan eksplorasi dilakukan secara riil di lapangan, yang untuk itu peserta didik harus melakukan diskusi intensif dengan praktisi akuntansi (atau jika mungkin menggali pengalaman sendiri jika sedang atau pernah menjadi praktisi akuntansi dan bisnis). 4. Diskusi kasus yang sintesis-refleksif: Peserta didik mendiskusikan kasus empiris dari suatu kejadian etika yang dieksplorasinya dengan mendasarkan pada rujukan teoritis-konsepsional, kode etik, aturan hukum dan pertimbangan hati nurani serta juga sepenuhnya memperhatikan konteks kejadian tersebut sehingga dapat memberikan solusi yang cerdas dan bermakna. Referensi Wajib • • • • •

Leonard J. Brooks (2004). Business & Professional Ethics for Accountants. South-Western College Publishing. Ronald F. Duska, & B.S. Duska (2005). Accounting Ethics. Blackwell Publishing. IAI, Kode Etik Akuntan Indonesia (1998). Prosiding Kongres VIII IAI beserta aturan etika pada masing-masing kompartemen. IFAC Ethics Committee (2005). IFAC Code of Ethics for Professional Accountants. International Federation of Accountants. Kode Etik Asosiasi-asosiasi Akuntan (IAPI, IAMI dll.).

Referensi Pendukung • • • • •

K. Bertens (2000). Pengantar Etika Bisnis. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. Theodorus M. Tuanakotta (2007). Setengah Abad Profesi Akuntansi. Penerbit Salemba Empat. Unti Ludigdo (2007). Paradoks Etika Akuntan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur profesi akuntansi (mis. PMK 17/2008) dan Peraturan-peraturan Pemerintah lainnya (mis. Bapepam) yang relevan. Sarbanes Oxley Act.

Artikel yang dianjurkan (dapat diganti/ditambah dengan yang lebih relevan) • • •

Goslings, J.H.W. (1997). Ethical Behaviour and Securities Trading. Business Ethics: A European Review, Vol. 6 No. 3; 65-71. Jose, A. dan M.S. Thibodeaux (1999). Institutionalization of Ethics: The Perspective of Managers. Journal of Business Ethics 22: 133-143. Kaptein, M. dan J.V. Dalen (2000). The Empirical Assesment of Corporate Ethics: A Case Study. Journal of Business Ethics 24: 95-114.

16

• • •

Poulfet, F. (1997). The Ethics of Tax Planning. Business Ethics: A European Review, Vol. 6 No. 4; 213-219. Stainer dkk. (1997). Ethics for Management Consulting. Business Ethics: A European Review, Vol. 6 No. 2; 65-71. White, L.P. dan L.W. Lam (2000). A Proposed Infrastructural Model for the Establishment of Organizational Ethical Systems. Journal of Business Ethics 28; 35-42.

Evaluasi Hasil Pembelajaran Pada dasarnya penilaian dalam suatu perkuliahan tergantung model pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing dosen dan yang sudah disetujui oleh masing-masing penyelenggara program. Komponen penilaian dapat meliputi pemenuhan penugasan rutin, partisipasi dalam diskusi dan ujian (UTS/UAS). Untuk lulus, kehadiran harus > 75 % dari total pertemuan. Presentasi kasus Partisipasi dalam diskusi Penugasan harian Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

20% 20% 10% 25% 25%

Topik-topik Bahasan Total pertemuan untuk 1 (satu) semester perkuliahan adalah 16 kali pertemuan (termasuk ujian). Setiap sesi berbobot 3 (tiga) sks dengan lama perkuliahan ± 150 menit. SESI 1.

2.

3.

TOPIK BAHASAN Pengantar Perkuliahan: • Kontrak Belajar • Akuntansi sebagai Profesi dan Kebutuhan atas Etika Teori Etika dan Prinsip Etis dalam Bisnis: • Pengertian Etika • Relativitas Moral • Teori Etika Modern (Kognitivisme) • Teori Etika Relijius (Nonkognitivisme) • Prinsip-prinsip Etika dalam Bisnis Lingkungan Etika dan Akuntansi: • Ekspektasi masyarakat terhadap bisnis dan akuntansi • Belajar dari masa lalu profesi akuntansi: Kasus Enron-AA dan Worldcom

REFERENSI Silabus dan Duska & Duska, Ch. 4

Duska & Duska, Ch. 2 & 3; Bertens, Bab 2; Ludigdo, Bab 2

Brooks, Ch. 1 & 2; Duska & Duska, p. xiii-li.; Tuanakotta pada beberapa bab yang relevan

17

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Tata Kelola Etis & Akuntabilitas: Brooks, Ch. 3 & 4 dan artikel dari Murphy yang menyertainya • Good governance • Pengembangan program etika Brooks, Ch. 5 dan artikel dari Brooks dan Pendekatan dalam Pengambilan Tucker yang menyertai bab ini. Keputusan Etis: • Analisis biaya-manfaat • Analisis etis untuk pemecahan masalah Berbagai kode etik profesi yang Etika Profesi Akuntansi: dikeluarkan oleh asosiasi-asosiasi profesi • IFAC Code of Ethics akuntansi • Kode Etik IAI • Kode Etik IAPI • Kode Etik IAMI • Kode Etik IAI KASP • Kode Etik Profesi dalam asosiasi akuntansi lainnya • Sarbox • PMK No. 17/2008 dan peraturan pemerintahan Indonesia lainnya yang relevan. Mengelola Resiko Etika dan Brooks, Ch. 6 dan artikel dari Mitroff, et Manajemen Krisis al. yang menyertai bab ini. Ujian Tengah Semester Etika dalam Praktik Auditing dan Etika Tugas peserta didik dari hasil studi dalam Praktik Konsultan Manajemen lapangan atau sumber dokumentasi lainnya yang relevan. Etika dalam Praktik Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Etika dalam Praktik Investasi dan Pasar Modal Etika dalam Praktik Akuntansi Sektor Publik Etika dalam Praktik Perpajakan Etika dalam Praktik Bisnis Materi Lokal Materi dan metode perkuliahan diserahkan kepada masing-masing dosen dan penyelenggara program. Ujian Akhir Semester

18

SILABUS MATA AJAR PERPAJAKAN 3 SKS

Deskripsi dan Tujuan Mata ajar ini bertujuan untuk membahas berbagai peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Pembahasan tidak hanya menekankan pada penguasaan peraturan perpajakan namun juga menekankan bagaimana aplikasi peraturan tersebut dalam perusahaan. Peserta diharapkan dapat melakukan analisis terhadap transaksi perusahaan yang terkait dengan perpajakan dan menyajikannya dalam laporan keuangan. Peraturan perpajakan secara langsung akan mempengaruhi kondisi perusahaan, sehingga akan mempengaruhi keputusan bisnis yang diambil perusahaan. Pemahaman tersebut dapat membantu dalam melakukan audit atas transaksi dan akun yang terkait dengan perpajakan. Dalam beberapa pertemuan akan dibahas mengenai aspek etika perpajakan. Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif adalah agar peserta didik: 1. Memahami aplikasi pajak, baik dari sisi pelaporan pajak dan penyajian pajak dalam laporan keuangan. 2. Memahami pengaruh pajak dalam penyajian laporan keuangan. 3. Memahami dampak peraturan pajak terhadap keputusan bisnis. 4. Memahami pentingnya etika dalam perpajakan. Metode Pembelajaran Fokus pengajaran adalah pada kemampuan dan kemauan peserta didik untuk belajar secara mandiri dalam memahami konsep-konsep yang ada dalam silabus dan buku referensi yang diberikan dan pengetahuan lainnya. Pengajaran dilakukan dengan pendekatan cases based learning yaitu dengan menjelaskan konsep melalui kasus. Peserta dimotivasi untuk aktif dalam mencari dan menggali Peraturan Perpajakan yang terkait agar terbiasa dalam mendapatkan sumber hukum yang terbaru dalam menyelesaikan kasus pajak. Pengajaran dimulai dengan penyampaian materi pokok seperti yang tercantum dalam sub pokok bahasan. Waktu yang diperlukan untuk penyampaian materi antara 30 – 60 menit. Sedangkan untuk waktu sisanya digunakan untuk melakukan pembahasan kasus dan kuis. Staf pengajar dapat mencari kasus yang relevan dengan topik yang dibahas. Peserta didik membuat makalah yang berisikan bahasan atas kasus tersebut kemudian mempresentasikan hasil pembahasannya di depan kelas. Kelompok lain harus membahas kasus tersebut dan mengumpulkannya. Dengan demikian seluruh peserta dapat berpartisipasi dalam diskusi.

19

Agar peserta termotivasi untuk membaca materi yang diberikan di setiap pertemuan, akan diselenggarakan kuis di beberapa pertemuan. Terutama untuk materi yang telah diajarkan di S1. Waktu kuis antara 10 – 15 menit. Referensi Wajib • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (UU KUP) Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. (UU PPh) Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). UndangUndang RI Nomor 18 tahun 2000. (UU PPN & PPnBM) Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1985. (UU PBB) Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Bea Materai. Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1985. (UU Bea Materai) Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2000. (UU BPHTB) Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) atas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2000. (UU Penagihan dengan Surat Paksa) Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1997. (UU Sengketa Pajak) Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1997. (UU Dokumen) Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (UU Pajak & Retribusi Daerah) Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 (Kep. Dir. Jen. Pajak No. KEP-545/PJ/2000, PER15/PJ.2006). (Peraturan Pelaksana PPh 21) Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia. (SAK) Peraturan pelaksana perpajakan dalam bentuk Undang-Undang yang terkait, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran DJP, dll. CD Tax Guide. Gunadi, Pajak Internasional. Lembaga Penerbit UI. (G1) John Hutagaol, Pemahaman Praktis: Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. (JH) Waluyo, Perpajakan Indonesia Buku 1 dan 2, Penerbit Salemba Empat, 2007. (W) Zain, Muhammad, Manajemen Perpajakan, Salemba Empat. (Z)

20

Referensi Pendukung • Harnanto, Akuntansi Perpajakan. • John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, Kapita Selekta Perpajakan, Salemba Empat, 2006. (JDD) • Mardiasmo, Perpajakan. (M) • OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, 2005. (OECD) • Rachmanto Surahmat, Bunga Rampai Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, 2007. • Siti Resmi, Perpajakan buku 1 dan 2, Salemba Empat. (SR) • Sukardji, Untung, Pajak Pertambahan Nilai. • Jurnal Perpajakan Indonesia. • Majalah Berita Pajak. Evaluasi Hasil Pembelajaran Evaluasi hasil pembelajaran lebih menekankan pada aspek proses tidak hanya hasil akhir sehingga proses pemantauan setiap pertemuan, interaksi peserta didik selama di kelas dan pembuatan tugas kelompok merupakan aspek yang penting dalam evaluasi selain penilaian hasil akhir melalui evaluasi. Berikut ini ádalah beberapa alat evaluasi yang dapat digunakan yaitu : Diskusi dan Partisipasi Kelas Penyajian dan Penyelesaian Kasus Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

10% 20% 20% 25% 25%

Topik-topik Bahasan Materi berikut ini diajarkan dalam 14 kali pertemuan dengan durasi tiap kali pertemuan selama ± 150 menit.EMUAN TOPIK BAHASABAHAN BACAAN SESI 1.

REFERENSI

TOPIK BAHASAN Sistem Perpajakan di Indonesia dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (I) 1. Kebijakan ¾ Definisi Pajak ¾ Fungsi Pajak ¾ Azas perpajakan 2. Administrasi ¾ Stelsel pajak ¾ Sistem pemungutan ¾ Jenis-jenis pajak

W

21

3. Hukum formal dan material 4. Teori Pajak

2.

3.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 1. Sistem Self Assesment: ¾ Pendaftaran ¾ Pelaporan ¾ Pembayaran 2. Pembetulan SPT 3. Pembayaran Pajak 4. Pelaporan 5. Pencatatan dan pembukuan 6. Pembetulan SPT Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (II) 1. Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak 2. Ketetapan Pajak 3. Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Pajak 4. Sanksi-sanksi Pajak 5. Restitusi 6. Tata Cara Keberatan 7. Tata Cara Banding 8. Pengadilan Pajak 9. Peninjauan Kembali Pajak Pajak Penghasilan 1. Subyek dan obyek pajak dan pengecualiannya 2. Bentuk Usaha Tetap ¾ Pengertian BUT ¾ Obyek Pajak Bentuk Usaha Tetap ¾ Penghitungan Pajak Terhutang BUT 3. Biaya yang boleh dikurangkan dan pengecualiannya 4. Kompensasi kerugian 5. Penyusutan, amortisasi dan revaluasi aktiva 6. Penentuan harga perolehan 7. Pajak final

UU KUP

UU KUP UU Penagihan dengan Surat Paksa Kasus: Sengketa pajak: Keberatan dan banding Kuis

UU Pajak Penghasilan Peraturan Pelaksana UU PPh Kasus: Identifikasi Obyek dan Subyek Pajak

Kuis

22

4.

5.

6.

8. Norma penghitungan 9. Hubungan istimewa Pajak Penghasilan untuk Transaksi Khusus 1. PPh pasal 4 ayat 2 2. Kredit pajak luar negeri (PPh 24) 3. Ketentuan khusus PPh atas transaksi / industri tertentu misal: ¾ Penghasilan modal ventura ¾ Transaksi pasar modal ¾ Penghasilan yang dibebankan pada keuangan negara/daerah ¾ Konstruksi ¾ Pajak penghasilan atas dana pensiun ¾ Restrukturisasi utang ¾ Holding Company, Merger dan Akuisisi ¾ Pelayaran, penerbangan, pengeboran dan ¾ Dana pensiun ¾ Derivatif Rekonsiliasi Fiskal 1. Rekonsiliasi Laba Komersial dengan Laba Fiskal 2. Beda Permanen dan Temporer 3. Perhitungan Pajak Terhutang 4. Kredit Pajak Pajak akhir tahun (PPh 28 dan PPh 29) Penyelesaian Pajak Akhir Tahun, Angsuran Pajak dan Pajak dalam Laporan Keuangan 1. Cicilan pajak (PPh 25) 2. Pencatatan akuntansi: ¾ angsuran pajak ¾ kredit pajak ¾ pajak akhir tahun ¾ beban pajak ¾ pajak tangguhan 3. Etika dalam pelaporan pajak

UU Pajak Penghasilan Peraturan Pelaksana UU PPh Kasus: Penerapan pajak atas penghasilan, transaksi atau industri khusus

Kuis

UU Pajak Penghasilan Peraturan Pelaksana UU PPh Kasus: Rekonsiliasi Fiskal dan perhitungan pajak akhir tahun Kuis UU Pajak Penghasilan Peraturan Pelaksana UU PPh PSAK 46 Kasus: Perhitungan pajak dan pengisian SPT tahunan PPh badan dan penyajian pajak dalam laporan tahunan

23

7.

8.

UU Pajak Penghasilan Pajak dipotong/dipungut pihak lain (withholding tax) – 21, 22, 23, 26 Peraturan pelaksana PPh 1. Pemotong pajak Kasus Perhitungan PPh 21 dan 2. Penerima penghasilan yang dipotong 26 3. Obyek pajak 4. Pengurangan yang diperbolehkan Kuis 5. Penghasilan tidak kena pajak 6. Penghitungan PPh 21, 22, 23 dan 26 7. Penghasilan yang dikenakan PPh Final 8. Pencatatan akuntansi atas pajak dipotong/dipungut Ujian Tengah Semester UU PPN dan PPnBM Konsep Dasar PPN dan PPnBM 1. Karakteristik dan Mekanisme Peraturan Pelaksana UU PPN Pengadaan PPN dan PPnBM dan PPnBM 2. Obyek Pajak dan yang Dikecualikan Kasus: Perhitungan PPN dan penentuan utang PPN akhir 3. Pengusaha Kena Pajak masa 4. Penyerahan dan Bukan Penyerahan 5. 6. 7. 8. 9. 10.

9.

Barang dan Jasa Kena Pajak Daerah Pabean dan Kawasan Berikat Saat dan tempat terutang Faktur Pajak, Nota Retur Dasar Pengenaan Pajak Hubungan istimewa dan kaitannya dengan DPP 11. Penghitungan dan pelaporan 12. Kredit Pajak Masukan 13. Pencatatan transaksi PPN dan PPnBM Ketentuan Khusus PPN dan PPnBM 1. Fasilitas khusus di bidang PPN/PPnBM: tidak dipungut, dibebaskan 2. PPN dan PPnBM atas penyerahan kepada pemungut pajak 3. Ketentuan atas Transaksi/ Industri Khusus : ¾ Apartemen, real estate dan konstruksi ¾ Emas ¾ Transaksi syariah

Kuis

UU PPN dan PPnBM Peraturan Pelaksana UU PPN dan PPnBM Kasus: Perhitungan dan pelaporan PPN pada industri khusus Kuis

24

10.

11.

12.

13.

¾ Pedagang Eceran (Retail) ¾ Leasing ¾ Kegiatan membangun sendiri Pajak Daerah dan Pajak lainnya (Materai, PBB dan BPHTB) 1. Pajak dan Retribusí daerah 2. Peranan Pajak Daerah dalam Pembangungan Daerah ¾ Beberapa contoh pajak daerah ¾ Mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak daerah 3. Subyek, obyek dan perhitungan PBB, BPHTB dan Bea / Materai Konsep Dasar Pajak Internasional 1. Konsep dasar Perpajakan Internasional 2. Pemajakan transaksi lintas negara 3. Konsep juridical versus economic double taxation 4. Sumber hukum perpajakan internasional 5. Prinsip non diskriminasi 6. Konsep Anti-tax avoidance 7. Pengertian dan Tujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Penghindaran pajak berganda 1. Tax Treaty : ¾ Pemajakan atas Passive Income ¾ Pemajakan atas Dependent dan Independent Personal Services 2. Konsep BUT (Permanent Establishment) 3. Transfer Pricing 4. Treaty Shopping Aplikasi pajak internasional dalam Perusahaan multinasional Strategi Perencanaan dan Manajemen Pajak Perusahaan 1. Konsep dasar strategi dan perencanaan pajak 2. Penghindaran pajak dan penyelundupan pajak

UU PBB UU Bea Material UU BPHTB UU Dokumen Negara UU Pajak dan Retribusi Daerah Kasus: Pajak Daerah

Kuis OECD JH Z Kasus : Manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

OECD JH Z Kasus : Transfer Pricing

Z Kasus : Perencanaan dan Manajemen Pajak

25

14.

3. Teknik dasar manajemen pajak dan perencanaan pajak misal optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan, efisiensi administrasi 4. Berapa contoh keputusan manajemen : ¾ Pemberian dalam bentuk natura ¾ Biaya setelah pajak ¾ Pendanaan investasi 5. Pengaruh pencatatan dan sistem akuntansi dalam manajemen dan perencanaan pajak 6. Etika dalam manajemen pajak Muatan Lokal Ujian Akhir Semester

26

SILABUS MATA AJAR PRAKTIK AUDIT 3 SKS

Deskripsi dan Tujuan Mata ajar ini diberikan untuk membekali peserta didik dengan pendalaman pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar pengendalian mutu dan kode etik profesi. Setelah mengikuti mata ajar ini, peserta didik diharapkan mampu membuat perencanaan audit, melaksanakan audit di lapangan dan membuat laporan audit, serta melakukan jasa-jasa atestasi dan assurance lainnya, berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Dengan demikian mereka diharapkan siap menerapkan pengetahuan dan keahliannya sebagai auditor dan mampu mengembangkan keahlian untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan proses audit, termasuk kemampuan mengambil keputusan serta keahlian dalam menyiapkan dan menyampaikan komunikasi profesional dan bekerja dengan orang lain. Metode Pembelajaran Pengajaran diberikan dengan penekanan pada pembahasan kasus audit terpadu dan studi kasus audit lainnya sesuai dengan pokok bahasan. Pembahasan kasus dilakukan dalam bentuk presentasi dan diskusi. Di setiap sesi, peserta didik diminta mendalami isu yang akan dibahas. Kasus yang disajikan mencerminkan isu utama yang akan dibahas dalam sesi yang bersangkutan. Hasil pembahasan kasus oleh peserta didik disajikan secara tertulis untuk dipresentasikan dan didiskusikan di kelas. Peserta didik diharapkan untuk berpastisipasi secara aktif dalam diskusi. Referensi •

• • • • •

Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), khususnya: o Standar Auditing dan Intepretasinya. o Standar Jasa Akuntansi dan Review. o Standar Pengendalian Mutu. o Kode Etik Profesi. International Standards on Auditing. IFAC Code of Professional Ethics. Standar Audit Pemerintah yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/2008 tentang Akuntan Publik. Peraturan Pasar Modal (Bapepam LK dan Bursa Efek Indonesia) berkaitan dengan Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Audit. 27

•

Satu atau lebih buku teks Auditing dari daftar di bawah ini atau buku teks lain yang sesuai: o Auditing and Assurance Services, An Integrated Approach, by Arens, Elder, and Beasley, Prentice Hall – Pearson Education, 12th Edition, 2008 atau edisi terbaru. o Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach, by Messier, Glover, and Prawitt, McGraw-Hill, 4th Edition 2006 atau edisi terbaru. o Auditing Concepts and Applications, A Risk-Analysis Approach, by Konrath, Larry F., 5th Edition, South Western, 2001 atau edisi terbaru. o Assurance & Auditing, Concepts for Changing Environment, by Schelluch, Topple, Jubb, Rittenberg and Schwieger, Thomson (sekarang: Cengage). Satu atau lebih kasus auditing terpadu dari beberapa di bawah ini: o Lakeside Company, The Case Studies in Auditing, by Trussel and Hoyle, Prentice Hall – Pearson Education, 10th Edition, 2005 atau edisi terbaru. o Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Mediumsized Entities, International Federation of Accountants, December 2007. Dan bahan lainnya yang sesuai dengan pokok-pokok bahasan.

•

•

Evaluasi Hasil Pembelajaran Evaluasi hasil pembelajaran bersifat komprehensif dan mencakup komponen berikut: Diskusi dan Partisipasi Kelas 20 % Tugas Individu atau Kelompok 10 % Penyajian dan Pemecahan Kasus 20 % Ujian Tengah Semester 25 % Ujian Akhir Semester 25 % Topik-topik Bahasan Mata ajar ini membahas semua hal penting yang perlu dikuasai oleh seorang auditor. Pokok bahasan mencakup mulai dari perencanaan penugasan, pelaksanaan sampai pelaporannya. Pembahasan dilakukan dalam 14 kali pertemuan ± 150 menit selama satu semester. Dalam setiap pertemuan atau lebih, akan didiskusikan bagian dari kasus audit terpadu dan atau kasus audit lain yang berdiri sendiri. Pertemuan di kelas dilakukan berdasarkan jadwal berikut: SESI 1.

TOPIK BAHASAN Pengantar 1. Overview tentang Fungsi Atestasi, Assurance dan Audit

REFERENSI SA 110 Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen SA 150 Standar Auditing 28

2. Proses Audit 3. Standar Profesional Akuntan Publik 4. International Standards on Auditing Konsep Dasar 1. Asersi Laporan Keuangan 2. Resiko Audit 3. Materialitas 4. Kesalahan dan Fraud 5. Tindakan Melawan Hukum

SA 161 Hubungan antara Standar Auditing dengan Standar Pengendalian Mutu SA 201 Sifat Standar Umum SA 210 Pelatihan dan Keahlian Auditor Independen SA 220 Independensi SA 230 Penggunaan Kemahiran Profesional dengan Cermat dan Seksama International Standards on Auditing

2.

Tanggung Jawab Akuntan Publik 1. Atestasi 2. Audit 3. Kompilasi dan Review 4. Laporan Keuangan Prospektif 5. Pengendalian Mutu 6. Peraturan Menteri Keuangan, UU Pasar Modal dan Peraturan Bapepam, Peraturan Bank Indonesia

SA 110 Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen SA 150 Standar Auditing SA 161 Hubungan antara Standar Auditing dengan Standar Pengendalian Mutu SAT 100 Standar Atestasi SAT 500 Atestasi Kepatuhan Standar Audit Pemerintah IFAC Code of Professional Ethics UU Pasar Modal Peraturan Bapepam PMK No. 17 Tahun 2008, tentang Akuntan Publik

3.

Perencanaan Audit 1. Komunikasi dengan Auditor Pendahulu (Sebelum Penunjukan) 2. Pembuatan Surat Perikatan (Engagement Letter) 3. Persiapan Pelaksanaan Audit 4. Penetapan Strategi Menyeluruh 5. Pembuatan Rencana Audit 6. Pembuatan Program Audit 7. Penentuan Waktu Pelaksanaan Prosedur Audit

SA 310 Penunjukan Auditor Independen SA 311 Perencanaan dan Supervisi SA 312 Resiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit SA 313 Pengujian Substantif Sebelum Tanggal Neraca SA 314 Penentuan Resiko dan Pengendalian Intern – Pertimbangan dan Karakteristik Sistem Informasi Komputer

29

4.

5.

Pemahaman Mengenai Entitas dan Lingkungannya 1. Komunikasi dengan Auditor Pendahulu (Setelah Penunjukan) 2. Pelaksanaan Prosedur Analitik 3. Pertimbangan akan Pengendalian Internal 4. Kebutuhan akan Supervisi

SA 315 Komunikasi antara Auditor Pendahulu dan Auditor Pengganti

Penetapan Resiko Salah Saji Material dan Desain Prosedur Audit

SA 320 Surat Perikatan Audit

Hakekat Pengendalian Internal 1. Definisi Pengendalian Internal 2. Komponen Utama Pengendalian Internal 3. Limitasi Pengendalian Internal Pertimbangan Auditor atas Pengendalian Internal 1. Pemahaman Mengenai Kilien dan Pengendalian Internalnya 2. Penetapan Resiko Salah Saji Material dan Desain Prosedur Audit 3. Pelaksanaan Prosedur Audit – Pengujian Pengendalian

6 dan 7

Proses Bisnis 1. Penjualan, Piutang dan Penerimaan Kas 2. Pembelian, Utang, dan Pembayaran Kas 3. Sediaan dan Produksi 4. Personel dan Penggajian 5. Pendanaan 6. Investasi Pertimbangan Lainnya 1. Komunikasi dengan Komite Audit 2. Pelaporan Pengendalian Internal 3. Dampak Keberadaan Fungsi Audit Internal Laporan atas Pemrosesan Transaksi oleh Organisasi Jasa

SA 316 Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan SA 317 Unsur Tindakan Melawan Hukum oleh Klien SA 318 Pemahaman atas Bisnis Klien SA 329 Prosedur Analitik SA 314 .Penentuan Resiko dan Pengendalian Intern – Pertimbangan dan Karakteristik Sistem Informasi Komputer SA 322 Pertimbangan Auditor atas Fungsi Audit Intern dalam Audit laporan Keuangan SA 325 Komunikasi Masalah yang Berhubungan dengan Pengendalian Intern yang Ditemukan dalam Suatu Audit SA 318 Pemahaman atas Bisnis Klien SA 314 Penentuan Resiko dan Pengendalian Intern – Pertimbangan dan Karakteristik Sistem Informasi Komputer SA 322 Pertimbangan Auditor atas Fungsi Audit Intern dalam Audit Laporan Keuangan SA 324 Pelaporan atas Pengolahan Transaksi oleh Organisasi Jasa SA 325 Komunikasi Masalah yang Berhubungan dengan Pengendalian Intern yang Ditemukan dalam Suatu Audit SA 318 Pemahaman atas Bisnis Klien SA 380 Komunikasi dengan Komite Audit

30

Ujian Tengah Semester 8.

Bukti Audit 1. Kesesuaian dan Kecukupan Bukti 2. Jenis Bukti Audit

SA 326 Bukti Audit SA 329 Prosedur Analitik

Prosedur dan Dokumentasi Audit 1. Jenis Prosedur Substantif 2. Program Audit Substantif 3. Dokumentasi Audit (Kertas Kerja Audit) 9 dan 10

Penerapan Prosedur Audit 1. Kas 2. Piutang 3. Sediaan 4. Investasi Surat Berharga 5. Aset Tetap 6. Biaya Dibayar di Muka 7. Kewajiban Lancar 8. Kewajiban Jangka Panjang 9. Ekuitas Pemilik 10. Pendapatan 11. Beban 12. Surat Representasi Manajemen 13. Penggunaan Pekerjaan Spesialis 14. Permintaan Keterangan dari Penasehat Hukum Klien 15. Nilai Wajar 16. Transaksi Hubungan Istimewa 17. Pertimbangan atas Kemampuan Mempertahankan Kelangsungan Hidup (Going Concern) 18. Kejadian Setelah Tanggal Neraca 19. Pertimbangan Prosedur yang Dihilangkan Setelah Tanggal Neraca

SA 330 Proses Konfirmasi SA 331 Sediaan SA 332 Auditing Investasi SA 333 Representasi Manajemen SA 334 Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa SA 336 Penggunaan Pekerjaan Spesialis SA 337 Permintaan Keterangan dari Penasehat Hukum SA 341 Pertimbangan Auditor atas Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya SA 342 Audit atas Estimasi Akuntansi SA 390 Pertimbangan Prosedur yang Dihilangkan Setelah Tanggal Laporan Auditor SA 558 Informasi Tambahan yang Diharuskan SA 560 Peristiwa Kemudian SA 561 Penemuan Kembali Fakta yang Ada pada Tanggal Laporan Auditor SA 722 Informasi Keuangan Interim

Penyelesaian Audit 1. Prosedur yang Dilakukan Menjelang Akhir Audit 2. Evaluasi Temuan Audit

31

11.

Prosedur Kompilasi dan Review 1. Prosedur Kompilasi 2. Prosedur Review 3. Review Laporan Keuangan Interim Perusahaan Publik Atestasi Kepatuhan 1. Berdasarkan Standar Auditing 2. Berdasarkan Standar Atestasi 3. Berdasarkan Standar Audit Pemerintahan

SAR 100 Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan SAR 200 Pelaporan atas Laporan Keuangan Komparatif SAR 300 Laporan Kompilasi atas Laporan Keuangan yang Dimasukkan dalam Formulir Tertentu SAR 400 Komunikasi antara Akuntan Pendahulu dengan Akuntan Pengganti SAT 500 Atestasi Kepatuhan SA 801

Audit Kepatuhan yang Diterapkan atas Entitas Pemerintahan dan Penerima Lain Bantuan Keuangan Pemerintah

Standar Audit Pemerintah 12.

Laporan Audit Bentuk Baku 1. Pengaitan Nama Auditor dengan Laporan Keuangan 2. Bentuk Baku Laporan Auditor atas Laporan Keuangan 3. Bahasa Penjelasan yang Ditambahkan dalam Laporan Auditor Bentuk Baku Laporan Audit Tidak Baku

SA 341

Pertimbangan Auditor atas Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya

SA 410

Kepatuhan terhadap Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum di Indonesia

SA 411

Makna Frase Menyajikan Secara Wajar Sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum di indonesia

SA 420

Konsistensi Penerapan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum di Indonesia

SA 431

Pengungkapan Memadai dalam Laporan Keuangan

SA 435

Pelaporan Auditor atas Informasi Segmen

SA 504

Pengaitan Nama Auditor dengan Laporan Keuangan

SA 508

Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan

SA 530

Pemberian Tanggal atas 32

Laporan Auditor Independen

13.

SA 534

Pelaporan atas Laporan Keuangan yang Disusun untuk Digunakan di Negara Lain

Sa 543

Bagian Audit Dilakukan oleh Auditor Indepen Lain

SA 550

Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan

SA 551

Pelaporan tentang Informasi yang Melampiri Laporan Keuangan Pokok dalam Dokumen yang Diserahkan oleh Auditor

SA 552

Pelaporan atas Laporan Keuangan Ringkasan dan Data Keuangan Pilihan

SA 558

Informasi Tambahan yang Diharuskan

SA 560

Peristiwa Kemudian

SA 561

Penemuan Kembali Fakta yang Ada pada Tanggal Laporan Auditor

Laporan Selain Audit 1. Bentuk Lain Pengaitan Akuntan dengan Laporan Keuangan Historis 2. Laporan Khusus Berdasarkan Standar Auditing 3. Laporan Khusus Berdasarkan Standar Atestasi

SA 623

Laporan Khusus

SA 625

Laporan tentang Penerapan Prinsip Akuntansi

SA 634

Surat untuk Penjamin Emisi dan Pihak Tertentu Lain yang Meminta

SA 722

Informasi Keuangan Interim

Pelaporan Kepatuhan 1. Perikatan Atestasi Kepatuhan 2. Pelaporan Kepatuhan Entitas Pemerintah

SA 801

Audit Kepatuhan yang Diterapkan atas Entitas Pemerintahan dan Penerima Lain Bantuan Keuangan Pemerintah

SAT 100 Standar Atestasi SAT 200 Proyeksi dan Prakiraan Keuangan SAT 300 Pelaporan Informasi Keuangan Proforma

33

SAT 400 Pelaporan Pengendalian Intern Suatu Entitas atas Pelaporan Keuangan SAT 600 Perikatan Prosedur yang Disepakati SAT 700 Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen Peraturan Bapepam 14.

Sampling Audit 1. Sampling dan Bukan Sampling dalam Audit 2. Statistical dan Nonstatistical Sampling 3. Sampling dan Resiko Audit 4. Jenis Pengujian Audit yang Mungkin Memerlukan Sampling 5. Jenis Statistical Sampling

SA 350

Sampling Audit

SA 312

Resiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit

Sampling dalam Pengujian Pengendalian 1. Resiko Sampling 2. Statistical Sampling 3. Nonstatistical Sampling Sampling dalam Pengujian Substantif 1. Resiko Sampling 2. Probability-Proportional-toSize (PPS) Sampling 3. Variable Sampling 4. Perbandingan PPS Sampling dan Variable Sampling Ujian Akhir Semester

34

SILABUS MATA AJAR LINGKUNGAN BISNIS dan HUKUM KOMERSIAL 3 SKS

Deskripsi dan Tujuan Mata ajar ini memberikan pemahaman kepada para peserta didik dalam mengenali, mengidentifikasi, mengamati dan menganalisis lingkungan bisnis yang selalu dinamis. Untuk menunjang itu maka setiap peserta didik juga dibekali dengan pemahaman pokok-pokok hukum komersial yang juga mempunyai dampak pada lingkungan bisnis. Dalam setiap tatap muka setiap peserta didik dibekali dengan konsep dan aplikasinya dalam melakukan analisis lingkungan bisinis yang diharapkan pada akhir dari mata ajar ini mereka dapat memahami lingkungan bisnis tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum bisnis untuk menunjang analisis yang dilakukan. Metode Pembelajaran Kuliah tatap muka, studi kasus, seminar, self study dan presentasi bisnis. Dalam setiap tata muka, partisipasi kelas yang akan mendominasi. Kehadiran Peserta didik diharapkan selalu menghadiri kuliah dan diwajibkan hadir kuliah minimal 10-11 dari 14 kali pertemuan. Mereka yang hadir kurang dari 10 tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir. Referensi Wajib • • • • • • • • •

Baron, D.P. (2003). Business and its Environment, 4th Ed. New Jersey Simon & SBabuster Co. atau edisi terbaru. Lawrence, A.T dan Weber, J. (2008). Business and Society: Stakeholders, Ethics and Public Policy, 12th ed. USA: McGraw Hill. Majalah dan Koran Bisnis (Indonesia dan English version). ProQuest Data Base Journal. User Name dan Password akan diberikan oleh setiap penyelenggara PPA. KUH Dagang. KUH Perdata. KUH Perdata, UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan, UU No. 42/1999 tentang Fidusia. KUH Perdata, KUH Dagang, UU No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. KUH Perdata, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan konsumen.

35

• • • • •

KUH Perdata, UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 2/1986 jo UU No. 4/2004, tentang Peradilan Umum. KUH Pidana, UU No. 5/1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Pokok-pokok Hukum Perjanjian, karangan Prof. Soebekti, SH. UU.No. 1/ 1998 jo UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan UU tersebut di atas.

Evaluasi Hasil Pembelajaran Evaluasi meliputi beberapa komponen sebagai berikut: Diskusi dan Partisipasi 20% Penulisan Makalah 10% Presentasi dan Analisis Studi Kasus 20% Ujian Tengah Semester 25% Ujian Akhir Semester 25% Topik – topik Bahasan SESI 1.

2.

3.

4.

5.

TOPIK BAHASAN

REFERENSI

HUKUM KOMERSIAL KUH Perdata Hukum perikatan Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Dasar Hukum karangan Prof. Soebekti, SH ƒ Asas perjanjian ƒ Sah suatu perjanjian ƒ MOU KUH Perdata, UU No. 4/1996 Perjanjian kredit dan jaminannya tentang Hak Tanggungan, UU No. ƒ Dasar hukum 42/1999 tentang Fidusia ƒ Macam macam jaminan KUH Perdata, KUH Dagang, UU Hukum Asuransi No. 2 Tahun 1992 tentang ƒ Pengertian Perasuransian ƒ Jenis-jenis asuransi ƒ Prinsip asuransi KUH Pidana, UU No. 5/1999 Antimonopoli dan Persaingan Tidak tentang Antimonopoli dan Sehat Persaingan Tidak Sehat ƒ Pengertian ƒ Kegiatan-kegiatan dan perjanjianperjanjian yang dilarang KUH Perdata, UU No. 8/1999 Perlindungan konsumen tentang Perlindungan Konsumen ƒ Pengertian ƒ Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

36

6.

7.

8.

9.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ƒ Pengertian ƒ Syarat pengajuan kepailitan ƒ Akibat hukum pailit ƒ Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan penundaan kewajiban pembayaran utang Penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis serta pembuktian ƒ Pengertian ƒ Macam-macam cara penyelesaian sengketa ƒ Pembuktian secara perdata

UU.No. 1/1998 jo UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

KUH Perdata, UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 2/1986 jo UU No. 4/2004, tentang Peradilan Umum

Ujian Tengah Semester LINGKUNGAN BISNIS L&W Organisasi bisnis dan lingkungan bisnis ƒ Organisasi bisnis dan lingkngan Bab. 1 & 2 ƒ Teori lingkungan bisnis ƒ Dinamika lingkungan bisnis Setiap peserta didik harus ƒ Memberikan nilai bagi organisasi membuat ringkasan untuk pokok bisnis sesuai dinamika lingkungan bahasan berikutnya dan dipresentasikan Isu dalam mengelola kebijakan publik ƒ Isu dalam masyarakat terkait dengan organisasi bisnis ƒ Bidang-bidang pekerjaan dalam organisasi bisnis ƒ Mengelola isu dalam masyarakat international L& W Tanggung jawab sosial organisasi bisnis (CSR) Bab. 3, 11 & 13 ƒ Konsep dan histori dari CSR ƒ Isu dalam pelaksanaan CSR Setiap peserta didik harus ƒ Proses dari aktivitas CSR membuat ringkasan untuk pokok bahasan berikutnya dan Dampak lingkungan dan pembangungan dipresentasikan berkelanjutan dalam bisnis global ƒ Isu ekologi dan lingkungan global ƒ Isu dari masyarakat global terhadap dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Mengelola isu lingkungan ƒ Peranan pemerintah dan regulasi ƒ Biaya dan manfaat dalam mengelola

37

lingkungan ƒ Manajemen berbasis lingkungan sebagai keunggulan kompetitif 10.

11.

12.

Tantangan dalam globalisasi ƒ Proses globalisasi ƒ Menjadi masyarakat global ƒ Manfaat dan kerugian dari organisasi bisnis yang meng-global ƒ Melakukan bisnis dalam lingkungan global ƒ Peraturan dalam organisasi bisnis dalam lingkungan global ƒ Kerjasama dalam organisasi bisnis Hubungan antara organisasi bisnis pemerintah ƒ Aplikasi dan peranan pemerintah ƒ Peraturan pemerintah dalam organisasi bisnis lokal dan global Lingkungan politik dalam organisasi bisnis ƒ Peran serta pelaku organisasi bisnis dalam lingkungan politik ƒ Perang politik bisnis dalam hubungannya dengan pemerintah ƒ Taktik dan tingkatan dalam lingkungan politik untuk organisasi bisnis Antitrust, merger dan kebijakan organisasi bisnis ƒ Peranan pemerintah dalam membuat peraturan dalam organisasi bisnis Teknologi dalam ekonomi global dan pengelolaan dalam tantangan teknologi ƒ Hubungan teknologi dengan organisasi bisnis ƒ Mengelola sistem informasi dalam organisasi bisnis ƒ Melindungi kekayaan intelektual dalam organisasi bisnis

L& W Bab. 4, 7 & 8 Setiap peserta didik harus membuat ringkasan untuk pokok bahasan berikutnya dan dipresentasikan

L& W Bab. 9 & 10 Setiap peserta didik harus membuat ringkasan untuk pokok bahasan berikutnya dan dipresentasikan

L& W Bab. 13, 14 & 15 Setiap peserta didik harus membuat ringkasan untuk pokok bahasan berikutnya dan dipresentasikan

Hak para stakeholder dan mengelola keanekaragaman tenaga kerja dalam organisasi bisnis ƒ Peranan pemerintah ƒ Isu dalam memberikan kompensasi untuk para eksekutif 38

13.

14.

ƒ Peranan pemerintah dalam melindungi kepentingan organisasi bisnis ƒ Aplikasi mengelola keanekaragaman karyawan SEMINAR LINGKUNGAN BISNIS DAN HUKUM KOMERSIAL SERI I

SEMINAR LINGKUNGAN BISNIS DAN HUKUM KOMERSIAL SERI II

Setiap peserta didik mempresentasikan makalah yang berkaitan dengan isu yang berhubungan dengan lingkungan bisnis. Kerja kelompok Setiap peserta didik mempresentasikan makalah yang berkaitan dengan isu yang berhubungan dengan lingkungan bisnis.

Kerja kelompok Ujian Akhir Semester

39

SILABUS MATA AJAR PASAR MODAL dan MANAJEMEN KEUANGAN 3 SKS

Deskripsi dan Tujuan Pemahaman atas pengetahuan pasar modal dan praktik keuangan perusahaan sangat diperlukan akuntan dalam menjalankan perannya. Kerangka konsep/pemikiran dari manajemen keuangan dan pasar modal akan memperluas pandangan akuntan, berimplikasi terhadap profesi akuntan maupun keluaran yang dihasilkan akuntan, dan pada akhirnya mendukung akuntan dalam menghasilkan informasi yang berguna, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Setelah mengikuti mata ajar ini peserta didik diharapkan mampu: 1. Memahami pasar modal dan peran akuntan di dalamnya, yang meliputi perkembangan pasar modal di Indonesia, peraturan di pasar modal, serta praktik akuntansi untuk mengakomodasikan peraturan di pasar modal termasuk yang berkaitan dengan corporate governance dan menghindari kecurangan di pasar modal. 2. Menentukan tingkat resiko, biaya modal, serta menilai suatu investasi. 3. Memahami teknik analisis sekuritas yang mencakup analisis fundamental dan teknikal. 4. Menganalisis bagaimana mengelola investasi di perusahaan. 5. Menganalisis bagaimana kebijakan pendanaan di perusahaan. 6. Memahami dan mengevaluasi berbagai alternatif pendanaan jangka panjang, yaitu obligasi, saham biasa, dan saham preferen. 7. Memahami instrumen keuangan seperti opsi, warrant, right, futures, forward, SWAP, dan efek beragun aset. 8. Memahami dan menganalisis manajemen portofolio guna pengambilan keputusan. Metode Pembelajaran Mata ajar diberikan melalui kuliah, diskusi dan presentasi di kelas, analisis kasus, dan makalah/artikel populer yang relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini. Presentasi di kelas dilakukan secara berkelompok. Tugas Kelompok – Event Analysis 1. Berdasarkan telaah pustaka, masing-masing kelompok diwajibkan mencari 1 (satu) kasus di Indonesia yang terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir yang relevan dengan topik pembahasan dalam perkuliahan, membuat suatu laporan tertulis yang menganalisis kasus tersebut luar dalam dengan menggunakan teknik analisis yang dipelajari selama perkuliahan. 2. Dikumpulkan pada saat Ujian Akhir Semester.

40

Tugas Individual 1. Setiap peserta didik diwajibkan menulis makalah yang membahas peranan profesi akuntan di pasar modal di Indonesia (dikumpulkan pada saat Ujian Akhir Semester). 2. Pengerjaan soal-soal Pengerjaan soal dapat diberikan dalam bentuk pekerjaan rumah, pengerjaan di kelas, dan kuis. Kehadiran Peserta didik diharapkan selalu menghadiri kuliah dan diwajibkan hadir kuliah minimal 10 dari 14 kali pertemuan. Mereka yang hadir kurang dari 10 tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir. Referensi Wajib ƒ ƒ

Jones, C. P. 2007. Investments: Analysis and Management, 10th edition. John Wiley & Sons. (J) Ross, Westerfield, Jaffe, and Jordan. 2008. Modern Financial Management, 8th edition. McGraw-Hill. (RWJJ)

Referensi Pendukung ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Bodie, Zvi, Alex Kane, and Alan J. Marcus. 2005. Investments, 6th edition. McGraw-Hill. DeMello, Jim. 2006. Cases in Finance, 2nd edition. McGraw-Hill. Frensidy, Budi. 2008. Financial Mathematics. Salemba Empat. Jogiyanto, HM. 2003. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, edisi 3. BPFE. Reilly, Frank K. and Keith C. Brown. 2006. Investment Analysis and Portfolio Management, 8th edition. South-Western. Ross, Westerfield, and Jaffe. 2005. Corporate Finance, 7th edition. McGraw-Hill. PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995. PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal. PP No. 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. www.bapepam.go.id www.idx.co.id

Evaluasi Hasil Pembelajaran Diskusi dan Partisipasi Penyelesaian dan Presentasi Kasus Makalah Individual/Kelompok Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

10% 20% 20% 25% 25%

41

Topik-topik Bahasan Terdapat 14 kali pertemuan dengan durasi pertemuan masing-masing ± 150 menit. SESI 1

2

3

4

TOPIK BAHASAN

REFERENSI

RWJJ Ch. 1, 4 Tujuan & Fungsi Keuangan ƒ Fungsi Pasar Keuangan J Ch. 1, 2 ƒ Pasar Modal & Pasar Uang ƒ Pasar Primer dan Pasar Sekunder ƒ Keputusan Investasi, Pendanaan, dan Modal Kerja ƒ Sistem Keuangan Bank-Based vs Market-Based ƒ Aset Finansial dan Aset Riil ƒ Present Value, Future Value, Anuitas, dan Perpetuitas RWJJ Ch. 7, 8 Penganggaran Modal ƒ Prinsip Penilaian Aset Secara Umum (Aliran Kas, Waktu, dan Resiko) ƒ Masalah dalam Menghitung Aliran Kas (Incremental Cash Flow, Sunk Cost, Opportunity Cost, Side Effects) ƒ Net Present Value ƒ Internal Rate of Return ƒ Payback Period ƒ Profitability Index ƒ Mutually Exclusive Projects ƒ Projects with Unequal Lives (Equivalent Annual Value atau Equivalent Annual Cost) ƒ Real Options (Option to Expand, Option to Abandon, dan Timing Option) Kasus 1: Penganggaran Modal Penilaian Obligasi ƒ Zero-Coupon Bond ƒ Coupon Bond: Fixed Rate and Floating Rate ƒ Callable Bond ƒ Bond Rating ƒ ORI, SUN, Obligasi Korporasi Berbagai Alternatif Penilaian Saham ƒ Cash Flow Approach ƒ Price Multiples (PER, PEG, dan P/BV) ƒ Residual Income (Abnormal Earnings Model) Analisis Fundamental ƒ Analisis Ekonomi dan Analisis Industri ƒ Analisis Rasio Keuangan

RWJJ Ch. 5 J Ch. 10, 17 + Bacaan tambahan

RWJJ Ch. 5 J Ch. 13-16

Kasus 2: Analisis Fundamental Perusahaan Tbk di Indonesia 42

5

6

7

Analisis Teknikal ƒ Follow the Smart Money View ƒ Contrarian View ƒ Support dan Resistance Level Teori Pasar Modal & Pembentukan Portofolio (portfolio selection) ƒ Expected Return ƒ Standar Deviasi dan Varians ƒ Kovarians dan Korelasi ƒ Efficient Frontiers ƒ Diversifikasi ƒ Portofolio Optimal CAPM dan APT ƒ Capital Market Line ƒ Fisher Separation Theorem ƒ Security Market Line ƒ Beta Saham dan Beta Portofolio ƒ Resiko Sistematis dan Nonsistematis ƒ Faktor Tunggal dan Banyak Faktor Manajemen Portofolio ƒ Investor Individu vs Investor Institusional ƒ Sikap Investor terhadap Resiko ƒ Formulasi Kebijakan Investasi (Tujuan, Kendala, dan Preferensi) ƒ Implementasi Strategi Investasi (Alokasi Aset dan Optimisasi Portofolio) ƒ Monitoring dan Penyesuaian Portofolio

RWJJ Ch. 9 J Ch. 6, 7

RWJJ Ch. 10, 11 J Ch. 8, 9

J Ch. 21, 22

Evaluasi Portofolio ƒ Return Nominal vs Return Riil ƒ Return Aritmetik dan Return Geometrik ƒ Return Tertimbang Berdasarkan Uang ƒ Risk-Adjusted Return ƒ Rasio Treynor ƒ Rasio Sharpe ƒ Alpha Jensen ƒ Beta2 ƒ Rasio Appraisal

8

Kasus 3: Evaluasi Kinerja Reksadana di Indonesia Ujian Tengah Semester RWJJ Ch. 15, 16 Struktur Modal ƒ Pengaruh Utang terhadap Return dan Resiko ƒ Static Trade-Off (No Corporate Taxes, with Corporate Taxes, with Personal Taxes, Financial Distress) o Agency Benefits of Debt o Agency Cost of Equity o Agency Cost of Debt 43

9

10

11

12

ƒ Teori Pecking Order ƒ Teori Signaling ƒ Model Market Timing Penerbitan Sekuritas Ekuitas (Saham, Warrants) ƒ Initial Public Offering (IPO) ƒ Secondary Public Offering (SPO) ƒ Rights ƒ Warrants Kewajiban Jangka Panjang ƒ Positive Covenants ƒ Sinking Fund ƒ Call Provision ƒ Bond Refunding

Rights, RWJJ Ch.19, 20, 21

Kasus 4: Kasus Bond Rating atau Kasus Analisis dan Tahapan Proses Go Public Perusahaan Terbuka di Indonesia Opsi ƒ Definisi dan Macam-macam Sekuritas Derivatif ƒ Istilah-istilah dan Mekanisme Perdagangan Opsi ƒ Opsi Call, Put, dan Diagram Payoff-nya ƒ Hedging, Covered Call, Protective Put, dan Portfolio Insurance ƒ Saham dan Obligasi Dilihat sebagai Opsi ƒ Paritas Put-Call ƒ Valuasi Opsi ƒ Kontrak Opsi Saham di BEI Derivatif dan Hedging ƒ Kontrak Forward, Futures, dan SWAP untuk Manajemen Resiko Tingkat Bunga, Resiko Mata Uang, dan Resiko Pasar ƒ Kontrak Futures LQ-45 di BEI ƒ Kontrak Futures untuk Komoditas di BBJ Struktur dan Pelaku Pasar Modal di Indonesia ƒ Struktur Pasar Modal (Dasar-Dasar Hukum Pasar Modal) ƒ Otoritas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) ƒ Fasilitator o Bursa Efek o Lembaga Kliring dan Penyelesaian “KPEI” o Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian “KSEI” ƒ Pelaku Pasar Modal (Emiten dan Perusahaan Publik, Pemodal, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi) ƒ Lembaga Penunjang Pasar Modal (Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek)

Kep-135/BL/2005 PP No. 17 Tahun 2004 PP No. 35 Tahun 2005

RWJJ Ch. 22

RWJJ Ch. 25 + Bacaan tambahan UU No. 8 PP No. 12 Tahun 2004 / No. 45 dan 46 Tahun 1995 Keputusan Ketua Bapepam : 1. Kep-41/BL/2008 2. Kep16/PM/2004 3. Kep29/PM/2004 4. Kep36/PM/2003 44

13

ƒ Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) ƒ Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris, Konsultan Hukum, Penilai, Akuntan, Wali Amanat) ƒ Asosiasi-Asosiasi Pasar Modal ƒ Good Corporate Governance ƒ Kewajiban Pelaporan Peranan Profesi Akuntan di Pasar Modal (Tugas Individual)

5. Kep40/PM/2003 6. Kep20/PM/2002 7. Kep06/PM/2000 Bacaan Tambahan Kepmenkeu Nomor 455/KMK.01/1997

14

Produk dan Mekanisme Pasar Modal di Indonesia ƒ Aturan dan Mekanisme Perdagangan Efek Kepmenkeu Nomor ƒ Pasar Reguler, Negotiated, dan Tunai 646/KMK.01/1995 ƒ Margin Financing ƒ Short Sale ƒ Scriptless Trading ƒ Floor, Remote, dan On-Line Trading ƒ Kapitalisasi Pasar Saham dan Obligasi ƒ Metode Penghitungan Indeks dan Macam-Macam Indeks di BEI ƒ Free-Float Shares ƒ Aturan Suspensi, Auto-Reject, dan Delisting ƒ Macam-macam Reksadana ƒ Exchange-Traded Fund (ETF) Muatan Lokal* Ujian Akhir Semester

* Topik pembahasan dan materi untuk muatan lokal diserahkan ke masingmasing penyelenggara. Sebagai alternatif, para penyelenggara dapat memilih topik berikut: pengenalan keuangan internasional, personal finance (perencanaan keuangan), behavioral finance, market microstructure, financial intermediation or disintermediation, strategi para manajer investasi (reksadana saham), manajemen resiko, valuasi aset, matematika keuangan atau lainnya. Pemilihan sebaiknya didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi pengajar.

45

SILABUS MATA AJAR PELAPORAN dan AKUNTANSI KEUANGAN 3 SKS

Deskripsi dan Tujuan Mata ajar ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia, terutama Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dan standar acuan lain yang diterbitkan badan otoritas yang berwenang serta peraturan perundangan yang relevan sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan dalam rangka akuntansi keuangan. Selain itu juga akan diberikan pemahaman International Financial Reporting Standards (IFRS)/International Accounting Standards (IAS) dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di negara lain yang relevan dalam era globalisasi. Peserta didik diharapkan mampu menyusun dan mengaudit laporan keuangan yang dapat diandalkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam rangka pelaporan kepada pihak eksternal. Metode Pembelajaran Metode pembelajaran terutama ditekankan pada pembahasan kasus sesuai topik bahasan yang telah ditetapkan untuk setiap pertemuan. Pembahasan lebih ditujukan pada bagaimana mengaplikasikan berbagai standar akuntansi keuangan, khususnya PSAK, dalam praktik serta membahas berbagai isu yang timbul dalam aplikasinya. Mata ajar ini memerlukan partisipasi aktif peserta didik. Pertemuan dimulai dengan dosen memfasilitasi diskusi kelas membahas topik pada pertemuan tersebut. Selanjutnya untuk hampir setiap pertemuan sedikitnya ada satu kelompok yang akan menyajikan kasus untuk kemudian didiskusikan bersama di kelas. Jumlah anggota per kelompok berkisar 2-4 orang. Kelompok yang menyajikan kasus diwajibkan menulis makalah yang menganalisis suatu studi kasus aplikasi standar akuntansi yang berlaku atau isu yang timbul dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Pengajar memberikan pengarahan kasus yang akan dibahas. Sebaiknya kasus nyata, bila sulit diperoleh dapat dirancang kasus simulasi. Pada studi kasus aplikasi PSAK, kelompok mengevaluasi aplikasi PSAK tertentu pada laporan keuangan suatu perusahaan, mengidentifikasi isu yang mungkin timbul dalam aplikasi, serta memberi rekomendasi perbaikan yang mungkin diperlukan. Kelompok penyaji dapat menambah rujukan dari berbagai sumber terkait topik bahasan. Peserta didik di luar kelompok penyaji diwajibkan mempelajari PSAK dan sumber rujukan lain sehubungan topik tersebut sehingga siap berdiskusi di kelas.

46

Kehadiran Peserta didik diharapkan selalu menghadiri kuliah dan diwajibkan hadir kuliah minimal 10-11 dari 14 kali pertemuan. Mereka yang hadir kurang dari 10 tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir. Referensi Bahan bacaan diperoleh dari berbagai publikasi, mulai dari standar akuntansi dari organisasi profesi, peraturan perundangan yang berlaku, makalah dari berbagai seminar, buku teks, hingga jurnal profesi akuntan publik, dan digolongkan atas dua kelompok sebagai berikut: A. Standar Akuntansi dan Peraturan Perundangan Terkait • ACCA, The official text for the professional qualification, Financial Reporting, Study Text 2005/2006 atau edisi terakhir. • Alfredson, K., K. Leo, R. Picker, P. Pacter, J. Radford, dan V. Wise. “Applying International Financial Reporting Standards.” John Wiley & Sons Australia, Ltd., 2007. • Epstein, B.J., dan Eva K. Jermakowicz IAS 2007: Interpretation and Application of IAS, John Wiley, 2007. (EJ). • IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (revisi terakhir). • IAI, Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). • International Accounting Standards Board (IASB), International Acounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) (revisi terakhir). • P3LKE, Bapepam. • Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. • Peraturan Perundangan terkait lainnya. B. Pilihan referensi sesuai topik Dipilih chapter/bab/bagian yang relevan dengan topik bahasan dari buku, jurnal, bahan seminar dan publikasi lain sesuai perkembangan mutakhir: Untuk 2008/2009 • Baker, Advanced Accounting, 6th ed., Mc Graw Hill, 2005. • Charles W. Mulford and Eugene E. Comiskey, The Financial Numbers Game : Detecting Creative Accounting Practices, John Wiley & Sons Inc. • Choi, Frederick D.S., Carol A. Frost, and Gary K. Meek, International Accounting, Prentice Hall, New Jersey, 1999 atau edisi terbaru. (CFM) • D.R. Carmichael, Paul H Rosenfeld, Accountants' Handbook, Volume one: Financial Accounting and General Topics, 10th ed., John Wiley and Sons, Inc. • Financial Accounting Standard Board, Statement of Financial Accounting Standards. • Financial Accounting Standard Board, Statement of Financial Accounting Concepts.

47

• • • • • • • •

IAI, Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi ke-3 Profesi Akuntan Indonesia menuju Milenium Baru, 1996 atau prosiding terbaru. Kieso,D.E., J.J. Weygandt, and T.D. Waterfield, Intermediate Accounting, International Ed., John Wiley & Sons, 11th Ed. Larsen, John, Modern Advanced Accounting, Ed. 9th, Mc Graw Hill, 2004. Radenbaugh, L.H., and S.J. Gray, International Accounting and Multinational Enterprises, 6th Ed., John Wiley & Sons, Inc., 2006. (RG) Scott, W.R. Financial Accounting Theory. Edisi Keempat. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2006. Theodorus M. Tuanakotta: ”Setengah Abad Profesi Akuntansi”, Salemba Empat, 2007. “Buletin Teknis Nomor 2: Akuntansi untuk Pembiayaan Bersama atas Fasilitas Kredit (joint financing on credit facility), Media Akuntansi Edisi 57, Oktober 2006”. Berbagai jurnal dan artikel profesi akuntan publik.

Evaluasi Hasil Pembelajaran Partisipasi Penulisan dan Penyajian Makalah Kelompok Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester Kuis

20% 20% 25% 25% 10%

Topik-topik Bahasan Terdapat 14 kali pertemuan dengan durasi pertemuan masing-masing ± 150 menit. SESI 1.

TOPIK BAHASAN Overview Mata Ajar, Standar Akuntansi Keuangan, Pengembangan Standar Akuntansi – Struktur dan Proses, Kualitas Standar Akuntansi Convergence of International Financial Reporting Standards and Practices

REFERENSI SMH Wallman, 1995, The Future of Accounting and Disclosure in An Evolving World: The Need for Dramatic Change, Accounting Horizon, Sept, 81-91 Six Commentaries on Characteristics of High Quality Accounting Standards, Accounting Horizons, June 1998 SAK Epstein Ch. 1 Scott, Ch. 1, 5, 7 Kieso Ch. 1 Choi Ch. 8 48

SESI 2.

TOPIK BAHASAN Kerangka Konseptual dan Pelaporan Keuangan, Manajemen Laba, Konsekuensi Ekonomis Laporan Keuangan

REFERENSI IAI, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan IASB, Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements SFAC PSAK 1, 2, 3 & 6 Epstein Ch. 2, 3, 4 ACCA Ch.1, 2, 3 Scott, Ch. 8, 11 Kieso Ch. 2 SMH Wallman, 1996, The Future of Accounting and Financial Reporting Part II: The Colorized Approach, Accounting Horizon, June, 138-148 Kasus 1: Manajemen Laba – Indofarma

3.

4.

Aset/Aktiva Pembahasan terfokus pada pengaplikasian PSAK sehubungan berbagai jenis aset (termasuk leased asset) terutama tapi tak terbatas pada: - Pengertian - Penggolongan - Pengakuan - Pengukuran/penilaian (termasuk impairment) - Penyajian - Pengungkapan sambil dikaitkan dalam kasus yang dibahas. Kewajiban dan Ekuitas Pembahasan terfokus pada pengaplikasian PSAK dan Peraturan Perundangan yang berlaku sehubungan dengan kewajiban dan ekuitas, terutama tapi tak terbatas pada : - Pengertian

PSAK 1, 13, 14,16, 19, 30,43, 47, 48, 58 & IAS/IFRS terkait Epstein Ch. 5, 6, 8, 9 Kieso Ch. 8, 9, 10, 11, 12 / SFAS, SFAC No. 6 Kasus 2: Penurunan nilai aktiva

PSAK 1, 21, 25, 41, 51, 53, 57 & IAS/IFRS terkait Undang Undang No. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas Epstein Ch. 12, 13, 17 Kieso Ch. 13, 14, 15 49

SESI

5.

TOPIK BAHASAN - Penggolongan - Pengakuan - Pengukuran - Penyajian - Pengungkapan Pembahasan kewajiban khususnya perlu diperhatikan jangka waktu pelunasan, kewajiban valas (kaitannya dengan topik pertemuan ke 8 dan 9), kewajiban diestimasi dan kewajiban kontingensi Pembahasan ekuitas perlu dikaitkan dengan bentuk hukum entitas usaha Pembahasan akan terfokus pada badan hukum Perseroan Terbatas: pemisahan secara jelas sumber ekuitas (penyetoran pesero, hasil usaha, selisih penilaian kembali aset, donasi) serta berbagai ragam dan masalah sehubungan dengan jenis, hak, transaksi saham. Penulisan dan pembahasan kasus haruslah mampu mengangkat isu penting yang tersurat maupun tersirat dalam standar akuntansi yang berlaku. Imbalan Kerja - Imbalan kerja meliputi pasca kerja - Akuntansi Dana Pensiun

REFERENSI

PSAK 18, 24 Epstein 16 Kasus 3: Imbalan Kerja dan kaitannya dengan UU No. 13 2003

6.

Pendapatan dan Beban: Pengakuan pendapatan, pajak penghasilan, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan

PSAK 16, 20, 23, 25, 26, 46, 56 & IFRS terkait Epstein Ch. 7, 15, 21 ACCA Ch. 12 SFAC No. 2 Kieso Ch. 18, 19, 22 Kasus 4: Akuntansi Joint-Financing Perusahaan Multi-Finance

50

SESI 7.

TOPIK BAHASAN Penggabungan Usaha, Laporan Keuangan Konsolidasi, Investasi Perusahaan Asosiasi, Special Purpose Entities (SPE)

REFERENSI PSAK 4, 15, 22, 38, 39, 40 & ISAK 7 IAS/IFRS terkait Epstein Ch. 10, 11 Larsen Ch. 7 Tuanakotta Bagian II dan III Kasus 5: Enron

Ujian Tengah Semester 8.

Financial Instrument, Transaksi dalam Mata Uang Asing

PSAK 10, 11, 52, dan ISAK 4 IAS/IFRS terkait SFAS 52 Epstein Ch. 13, 22

9.

Derivatif dan Lindung Nilai

PSAK 50, 55 dan ISAK 6 IAS 32, 39 dan IAS/IFRS terkait Epstein Ch. 22 Kasus 6: Derivatif – Indosat

10.

Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Off Balance Sheet

PSAK 7, 38, 39, 40 & ISAK 7 IAS/IFRS terkait Epstein Ch. 23 ACCA 11 Peraturan Bapepam IX.E.1 dan Peraturan Lain terkait Kasus 9: Selisih Retrukturisasi Entitas Sepengendali – Telkom & Indosat

51

SESI 11.

TOPIK BAHASAN Pengungkapan: Laporan Keuangan Interim, Pelaporan Emiten BEproses IPO, laporan yang harus disiapkan untuk IPO, right issues. Peraturan Bapepam untuk IPO adalah seri peraturan Bapepam IX.A.1-14 dan IX.C.1-11, untuk right issues, IX.D.1-5.

REFERENSI SE BAPEPAM VIII.G7 dan Peraturan Lain terkait, seperti: X.K.2, X.K.6, IX.E.2. P3LKE utk Manufaktur PSAK 51, 56 ISAK 1, 2 IAS / IFRS terkait Epstein Ch. 19, 20 Kasus 10: Pengungkapan informasi material – Perusahaan Gas Negara

12.

Pembahasan kasus suatu perusahaan yang menyangkut kepentingan publik: Perbankan, Asuransi, dan atau Dana Pensiun (dapat ditentukan oleh pengajar)

PSAK, Akuntansi Syariah dan bahan referensi terkait lainnya sesuai topik dan kasus yang dipilih

13.

Isu Kontemporer: Dampak globalisasi atas laporan keuangan, pengaruh regulasi atas profesi akuntansi, peran dan tanggung jawab manajemen, akuntan publik dan regulator atas keandalan sistem pelaporan keuangan di pasar modal dan pasar uang, dan lain-lain.

Literatur dan bahan referensi yang terkait sesuai topik pembahasan.

14.

Literatur dan bahan referensi yang Local Content terkait sesuai topik pembahasan. (bebas ditentukan oleh masing-masing penyelenggara sepanjang topik masih dalam bidang Pelaporan dan Akuntansi Keuangan (Financial Accounting and Reporting) Ujian Akhir Semester

52

SILABUS MATA AJAR AKUNTANSI MANAJEMEN dan BIAYA 3 SKS

Deskripsi dan Tujuan Akuntansi manajemen telah berkembang dengan cukup pesat selama lima belas tahun terakhir. Perkembangan ini adalah merupakan respons profesi terhadap berbagai kritik yang ditujukan ke akuntansi manajemen. Para pemikir akuntansi manajemen telah mengembangkan berbagai teknik dan konsep yang diharapkan akan bisa menempatkan kembali akuntansi manajemen dalam proses pengelolaan bisnis modern. Matakuliah ini merupakan kelanjutan dari mata ajar yang sama pada program S1, di mana penekanan pada kuliah ini adalah mengenai penerapan konsep-konsep tersebut dalam dunia praktik. Selain itu, dalam mata ajar ini juga akan dibahas perkembangan mutakhir dalam bidang akuntansi manajemen yang tejadi sampai saat ini, seperti activity-based costing, quality costing, dan target costing. Mata ajar ini merupakan mata ajar tingkat lanjutan. Pemahaman mengenai basic management accounting harus sudah dimiliki oleh peserta didik untuk bisa mengikuti mata ajar ini dengan baik. Diharapkan setelah selesai mengikuti kuliah ini peserta didik akan mempunyai perspektif yang lebih luas mengenai akuntansi manajemen. Perspektif yang luas ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan akuntan dalam menganalisis dan menyajikan informasi akuntansi yang diperlukan oleh manajemen untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas manajerialnya, seperti perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Metode Pembelajaran Kuliah akan diselenggarakan dengan model diskusi dengan menggunakan kasus-kasus yang diberikan. Untuk memperlancar proses diskusi para peserta pendidikan profesi diwajibkan untuk membaca materi yang ada dan membahas kasus-kasus yang diberikan. Partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi sangat dibutuhkan dan akan menentukan nilai akhir. Referensi Wajib •

Ronald Hilton, Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment, 7th Edition: McGraw-Hill (2008). (RH)

Referensi Pendukung • •

Don Hansen and Maryanne Mowen, Cost Management; Accounting and Control, 5th edition, Thomson-Southwestern, 2006 atau edisi terbaru. (HM) John K. Shank, Cases in Cost Management; A Strategic Emphasis, 3rd edition, Thompson-Southwestern, 2006. 53

Evaluasi Hasil Pembelajaran Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester Partisipasi dan Kuis Analisis Kasus dan Presentasi Penulisan dan Penyajian Makalah

25%, 25%, 20% 20%. 10%

Topik- topik Bahasan No. 1

2

3

4

5

Pokok Bahasan Perkembangan Konsep Akuntansi Manajemen • Perbedaan Akuntansi Keuangan, Akuntansi Biaya, Manajemen Biaya dan Akuntansi Manajemen • Sejarah Perkembangan Akuntansi Manajemen Konsep dan Perilaku Biaya • Different cost for different purposes • Perilaku biaya • Konsep relevant range • Teknik pemisahan biaya tetap dan variabel Kasus Penentuan Biaya per Unit • Sistem biaya pesanan • Sistem biaya proses • Pembebanan Overhead Pabrik Kasus Penentuan Biaya per Unit • Alokasi Biaya Departemen Penunjang • Alokasi Joint Costs Kasus Activity-Based Costing • Distorsi biaya • Pengertian ABC • Pembebanan dua tahap dalam ABC • ABC di perusahaan jasa Kasus Activity-Based Management • Konsep Dasar ABM • Dimensi ABC: costs allocation and performance • Operating ABM • Strategic ABM Kasus

Referensi RH Ch. 7

RH Ch. 1, 2

RH Ch. 3, 4

RH Ch. 18 HM Ch. 7

RH Ch. 5

RH Ch. 6 HM Ch. 12

54

6

7

8

9 10

11

12

13

JIT (Lean Accounting), Cost of Quality, dan RH Ch. 15 HM Ch. 11 Target Costing • Pengelolaan biaya dalam tahap perencanaan • Pengelolaan biaya dengan mempergunakan biaya kualitas • Pengelolaan biaya dalam JIT Kasus RH Ch. 9, 10, 11 Penyusunan Anggaran dan Pengendalian • Penganggaran • Biaya Standar • Analisis penyimpangan Kasus Ujian Tengah Semester RH Ch. 12, 13 Pertanggungjawaban dan Evaluasi Kinerja • Pusat pertanggungjawaban • Transfer pricing • ROI, RI, EVA Kasus RH Ch. 10 Pengukuran dan Implementasi Strategi HM Ch. 13 • BSC Kasus RH Ch. 8 Analisis CVP • Pembedaan biaya variabel dan tetap • Laporan keuangan dengan format direct costing • Analisis BEP • CVP under uncertainty Kasus RH Ch. 14 Pengambilan Keputusan Jangka Pendek • Konsep Biaya Relevan • Penentuan Harga • Make or Buy • Sell or Process further • Keep or Drop • Product Mix Kasus HM Ch. 21 Theory of Constraint • Konsep TOC • Asumsi TOC • Lima langkah dalam TOC • Penggunaan TOC dalam Pengambilan Keputusan Kasus RH Ch. 12 Analisis Biaya Lingkungan HM Ch. 16 • Analisis biaya pengelolaan lingkungan

55

•

14

Pelaporan biaya pengelolaan lingkungan Pembahasan Kasus

• Kasus Topik Bebas

Ujian Akhir Semester Kurikulum dan silabus PPA telah dimutakhirkan pada tahun 2006 dan selanjutnya pada tahun 2008 sesuai dengan surat keputusan KERPPA Nomor: KEP-42/SK/KERPPA/IAI/IX/2008 tanggal 4 September 2008.

56

PERSYARATAN PESERTA PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI Pendidikan Profesi Akuntansi adalah pendidikan tambahan pada akhir pendidikan sekolah setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi. Dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraannya maka penyelenggaraan PPA akan dapat tercapai apabila diikuti oleh peserta yang telah menyelesaikan program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

PERSYARATAN PENGAJUAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI Sesuai dengan keputusan Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (KERPPA IAI), No: KEP54/SK/KERPPA/IAI/I/2009 tentang Pedoman Pengajuan dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi Tahun 2009, berikut adalah ketentuan yang harus dipenuhi perguruan tinggi yang akan mengajukan rekomendasi penyelenggaraan PPA: 1. Program studi jurusan akuntansi mendapat Akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2. Program studi jurusan akuntansi telah berdiri selama lebih dari 8 (delapan) tahun. 3. Jumlah mahasiswa akuntansi yang terdaftar minimal sebanyak 600 (enam ratus) orang. 4. Jumlah dosen tetap yang dimiliki minimal sebanyak 15 (lima belas) orang. 5. Semua dosen yang memiliki register akuntan telah menjadi anggota IAI. 6. Memiliki fasilitas internet untuk dosen dan mahasiswa.

57

Kriteria penilaian untuk mendapat rekomendasi adalah sebagai berikut: NO 1.

2.

KRITERIA

NILAI

Lamanya program studi jurusan akuntansi >15 tahun

= 75

telah berdiri adalah lebih dari 2 kali masa 8 -15 tahun studi rata-rata

= 50

Rasio Dosen Tetap Akuntansi vs Σ 1 : ≤25

= 250

mahasiswa, dengan ketentuan:

1 : 26
= 225

a. Nilai dosen tetap yang S1 = 1

1 : 31
= 200

1 : 36
= 175

1 : 41
= 150

1 : 46
= 125

1 : >50

=0

Nilai dosen tetap yang S2 = 1 Nilai dosen tetap yang S3 = 1 Nilai dosen tetap yang Guru besar = 1 b. Akuntan ber-register yang menjadi Dosen Tetap Akuntansi sebanyak 20% dari seluruh Dosen Tetap Akuntansi atau minimal 7 orang 3.

Σ Judul buku yang

relevan dengan

Kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi

4.

- Buku yang ada pada silabus atau ekuivalen)

= 50

*judul lain hrs terbitan setelah thn 2000

- sda + 20 judul lain

= 70

kecuali UU dan peraturan yg masih

- sda + 20 judul lain

= 80

berlaku

- sda + 20 judul lain

= 90

- sda + 20 judul lain

= 100

Σ Judul jurnal atau majalah akuntansi

- 7 jurnal DN + 3 LN

= 60

yang dilanggan

- sda + 3 DN/LN

= 70

Dari 7 Jurnal DN tersebut harus ada 2

- sda + 3 DN/LN

= 80

diantaranya JRAI & Akuntan Indonesia,

- sda + 3 DN/LN

= 90

- sda + 3 DN/LN

= 100

minimal berlangganan 3 tahun ke depan dari saat pengajuan

- 7 jurnal DN + database jurnal LN seperti Proquest, EPSCO, JSTOR, Science Direct

= 100

58

5.

6.

7.

Rasio Σ komputer yang bisa digunakan 1 : ≤10 mahasiswa: 1 : 11
Aktivitas dosen sebagai praktisi

= 80

1 : 31
= 60

1 : >40

= 0

tidak ada

=0

min. paling lambat 3 bulan sebelum >10 orang Borang diajukan

= 50

Keanggotaan

=0

dosen

dalam

asosiasi tidak ada

Keanggotaan

dosen

dalam

1 – 2 orang

= 20

3 – 4 orang

= 35

>4 orang

= 50

asosiasi 15 orang

=0

16 – 30 orang

= 25

>30 orang

= 50

Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana Tidak ada

=0

Akuntansi/Keuangan

memiliki S2 Akuntansi/Keuangan

= 25

S3 Akuntansi/Keuangan

= 25

yang

akreditasi dari BAN PT

10.

1 : 21
= 25

profesi sebagai anggota IAI

9.

= 100

*Keterangan keaktifan sebagai praktisi 5 – 9 orang

profesi sebagai pengurus IAI

8.

= 125

S2 + S3

= 50

Jaringan internet harus memiliki minimal

10

=0

10 akses

11 - 25

= 25

>25

= 50

Jaringan Hot Spot (Wifi) = 75 11.

Jaringan e-library

= 25

(perpustakaan elektronik) 12.

Akreditasi internasional

= 25

13.

Kerja sama internasional

= 25

59

IAI akan memberikan rekomendasi bagi penyelenggara PPA yang memperoleh total nilai minimal sebesar 700. Peninjauan kembali atas rekomendasi penyelenggaraan PPA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Nilai PPA

Jangka waktu peninjauan

700 – 799

3 tahun

800 – 899

4 tahun

> 900

5 tahun

UJIAN AKHIR DAN SERTIFIKAT Pada akhir setiap mata ajar PPA diselenggarakan ujian akhir yang bentuknya diserahkan kepada masing-masing penyelenggara PPA. Tanda kelulusan PPA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara PPA. Dengan sertifikat PPA tersebut maka seseorang dapat mendaftarkan diri ke Departemen Keuangan dan mendapatkan nomor register sesuai dengan ketentuan pada SK Menteri Keuangan Nomor 331/KMK.017/1999 tanggal 18 Juni 1999.

60

PANDUAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) merupakan proses evaluasi ulang atas kelayakan penyelenggaraan PPA. Perguruan tinggi mendapat izin sesuai dengan skor evaluasi yang diperolehnya. Perguruan tinggi pemegang izin PPA diharapkan dapat meningkatkan skor evaluasi pada proses evaluasi ulang tersebut. Ketentuan tambahan untuk perpanjangan izin adalah jumlah skor yang diperoleh diharapkan untuk meningkat dibanding saat pertama izin diberikan. Dalam

rentang

waktu

tersebut,

KERPPA

berhak

memprogramkan

pelaksanaan evaluasi secara mendadak yang tidak terjadwal untuk memantau pelaksanaan PPA. Evaluasi ini bertujuan untuk memantau apakah penyelenggara konsisten mentaati ketentuan KERPPA dan menjaga kualitas penyelenggaraan sesuai evaluasi kelayakan yang dilakukan saat pertama kali izin pembukaan atau perpanjangan diberikan. Perpanjangan izin penyelenggaraan PPA dilalui setelah adanya evaluasi yang dilakukan oleh KERPPA yang terdiri dari dua tahap, yaitu tahap evaluasi administratif (desk evaluation) untuk kelengkapan dokumen pendukung yang dikirimkan oleh perguruan tinggi pemohon akreditasi PPA serta tahap evaluasi fisik (visitasi) untuk evaluasi atas dokumen pendukung yang dikirimkan oleh perguruan tinggi pemohon akreditasi PPA dibandingkan dengan fakta fisik yang ada di perguruan tinggi tersebut. Tahap visitasi ini akan dilakukan apabila dokumen pendukung yang dikirimkan oleh perguruan tinggi penyelenggara PPA telah dinyatakan lengkap. Sesuai dengan keputusan Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (KERPPA IAI), No: KEP54/SK/KERPPA/IAI/I/2009 tentang Pedoman Pengajuan dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi Tahun 2009, berikut adalah ketentuan yang harus dipenuhi perguruan tinggi yang akan mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan PPA:

61

1. Program studi jurusan akuntansi mendapat Akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2. Program studi jurusan akuntansi telah berdiri selama lebih dari 8 (delapan) tahun. 3. Jumlah mahasiswa akuntansi yang terdaftar minimal sebanyak 600 (enam ratus) orang. 4. Jumlah dosen tetap yang dimiliki minimal sebanyak 15 (lima belas) orang. 5. Semua dosen yang memiliki register akuntan telah menjadi anggota IAI. 6. Memiliki fasilitas internet untuk dosen dan mahasiswa. STANDAR PENILAIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI Standar penilaian merupakan tolok ukur yang harus dipenuhi oleh penyelenggara PPA. Standar penilaian terdiri atas beberapa indikator kunci yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja dan keadaan penyelenggara PPA (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan penyelenggara PPA, (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan PPA dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu penyelenggara PPA. Standar penilaian mencakup komitmen inti penyelenggara PPA terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness). Keseluruhan standar penilaian adalah sebagai berikut: Standar 1: Kemahasiswaan Standar ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam evaluasi dan penilaian mengenai kebijakan, prosedur, dan profil mahasiswa PPA yang akan diterima. Berisikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan penyelenggara PPA yang terkait dengan penerimaan mahasiswa PPA yang menguraikan kebijakan rekrutmen dan seleksi mahasiswa, karakteristik mahasiswa, serta peningkatan jumlah mahasiswa sebagai bukti kualitas yang baik dan going concern program PPA. 62

Standar 2: Tenaga Pengajar Standar ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam evaluasi dan penilaian mengenai kualifikasi, kualitas, keaktifan dan keanggotaan di profesi,

dan

banyaknya

tenaga

pengajar

yang

terlibat

dalam

penyelenggaraan PPA. Standar ini juga mengukur keterlibatan praktisi untuk memperkaya materi PPA serta keikutsertaan tenaga pengajar dalam kegiatan profesional berkelanjutan seperti training, seminar, workshop, simposium atau konferensi. Berisikan gambaran yang jelas mengenai tenaga pengajar yang menguraikan kecukupan dosen, dosen yang berpraktik, anggota

asosiasi

profesi,

aktivitas

PPL,

serta

dosen

tamu

dari

profesi/praktisi. Standar 3: Kurikulum KERPPA telah menetapkan kurikulum minimal yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara PPA. Kurikulum dan silabus ini berlaku secara nasional dan tidak ada yang boleh dikurangi dalam pelaksanaannya. Untuk itu, penyelenggara

PPA

harus

memberikan

arahan

yang

lengkap

dan

komprehensif tentang pelaksanaan kurikulum bagi semua mata ajar dalam bentuk pedoman yang harus dipahami oleh seluruh sivitas akademika. Arahan tersebut dilengkapi dengan perangkat monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Selain ketaatan terhadap kurikulum dan silabus sesuai ketetapan KERPPA, standar ini juga menilai dilaksanakannya tambahan mata ajar pilihan untuk memperkaya mahasiswa atas skill dan knowledge khusus. Standar 4: Sarana & Prasarana Standar ini berkenaan dengan kemampuan penyelenggara PPA dalam menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Sarana dan prasarana yang dinilai adalah laboratorium dan komputer serta perpustakaan yang meliputi fasilitas dan bahan pustaka berupa buku wajib dan tambahan, buku pendukung yang relevan, jurnal dalam dan luar negeri serta layanan e-library.

63

Standar 5: Sistem Pembelajaran Standar ini berkenaan dengan tolok ukur untuk terwujudnya proses dan metode pembelajaran yang efisien dan efektif, serta sistem evaluasi yang valid sesuai dengan ketentuan KERPPA. Aspek yang dinilai meliputi: kesesuaian metode pengajaran dan evaluasi hasil pembelajaran dengan panduan KERPPA. Standar 6: Lulusan Standar ini berkenaan dengan karakteristik, profil, dan pemetaan lulusan sebagai produk. Standar ini mencakup mutu kompetensi lulusan serta pelacakan dan komunikasi di antara lulusan dengan penyelenggara PPA. Aspek yang dinilai adalah: 1.

IPK Lulusan

2.

Jumlah lulusan yang mengikuti ujian profesi seperti CPA Indonesia, Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah, Certified Professional Management Accountants, serta CFA.

PARAMETER DAN SKOR PENILAIAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

IZIN

Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi dinilai berdasarkan 6 (enam) standar yang menjadi parameter penilaian dengan menggunakan panduan penilaian skor sebagai berikut: Resume Skor Masing-masing Kriteria Standar: Kriteria Standar

Skor maks

I.

KEMAHASISWAAN

105

II.

TENAGA PENGAJAR

315

III.

KURIKULUM

130

IV.

PRASARANA & SARANA

310

V.

SISTEM PEMBELAJARAN

100

VI.

LULUSAN

40

64

Penjabaran Detail Skor Masing-masing Kriteria Standar: Skor maks

Kriteria Standar I. 1.

Kebijakan rekrutmen dan seleksi mahasiswa

50

I. 2.

Karakteristik mahasiswa

15

I. 3.

Peningkatan jumlah mahasiswa

40

II. 1.

Kecukupan dosen

150

II. 2.

Dosen yang berpraktik

25

II. 3.

Anggota asosiasi profesi

50

II. 4.

Aktivitas PPL

50

II. 5.

Dosen tamu dari profesi/praktisi

40

III. 1.

Ketaatan KERPPA

III. 2.

Tambahan mata ajar pilihan

30

IV. 1.

Rasio jumlah komputer yang dapat digunakan mahasiswa

80

IV. 2.

Akses internet

30

IV. 3. 1.

Buku wajib dan tambahan

70

IV. 3. 2.

Buku pendukung yang relevan

30

IV. 3. 3.

Jurnal dalam dan luar negeri

70

IV. 3. 4.

Layanan e-library

30

V. 1.

Kesesuaian metode pengajaran dan evaluasi hasil pembelajaran dengan panduan KERPPA

100

VI. 1

Jumlah lulusan yang mengikuti ujian profesi: USAP, CPMA

20

VI. 2.

IPK Lulusan

20

kurikulum

dan

silabus

sesuai

ketetapan

100

65

Detail panduan perhitungan nilai: Kriteria Standar

Skor maks

I.

KEMAHASISWAAN

105

I. 1.

Kebijakan rekrutmen dan seleksi mahasiswa

50

Nilai

1. Semua kriteria terpenuhi: 50 2. Kriteria 1, 2, & 3 terpenuhi: 35

1. Mahasiswa yang diterima berasal dari program S1 jurusan akuntansi yang terakreditasi

3. Jika 1, 2, atau 3 tidak terpenuhi: 0

2. Mekanisme seleksi yang dilaksanakan berupa ujian tertulis. 3. Ada program matrikulasi. 4. Ujian TPA & TOEFL I. 2.

Karakteristik Mahasiswa

15

IPK calon mahasiswa

1. Rata-rata IPK calon mahasiswa yang diterima > 2,75: nilai 15 2. Rata-rata IPK calon mahasiswa yang diterima < 2,75: nilai 10

I. 3.

Peningkatan jumlah mahasiswa

40

1. Mahasiswa yang diterima mengalami peningkatan >25% : nilai 40 2. Mahasiswa yang diterima mengalami peningkatan <25% : nilai 20 3. Mahasiswa yang diterima menurun: nilai 0

II.

TENAGA PENGAJAR

315

II. 1.

Kecukupan dosen

150

a. Rasio dosen tetap akuntansi dibandingkan mahasiswa, dengan ketentuan: Nilai dosen tetap yang S1 = 1 Nilai dosen tetap yang S2 = 1 Nilai dosen tetap yang S3 = 1 Nilai dosen tetap yang Guru Besar =1

1. Rasio 1 : ≤ 25, nilai 150 2. Rasio 1 : 26 < mhs ≤ 30, nilai 125 3. Rasio 1 : 31 < mhs ≤ 35, nilai 100 4. Rasio 1 : 36 < mhs ≤ 40, nilai 75 5. Rasio 1 : 41 < mhs ≤ 45, nilai 50

66

6. Rasio 1 : 46 < mhs ≤ 50, nilai 25

b. Akuntan ber-register yang menjadi Dosen Tetap Akuntansi sebanyak 20% dari seluruh Dosen Tetap Akuntansi atau minimal 7 orang II. 2.

Dosen yang berpraktik

7. Rasio 1 : > 50 tidak diperpanjang 25

1. Jumlah dosen tetap yang merupakan praktisi > 10 orang, nilai 25 2. Jumlah dosen tetap yang merupakan praktisi 5 - 9 orang, nilai 15

II. 3.

Anggota asosiasi profesi

50

1. Jumlah dosen tetap yang merupakan anggota asosiasi profesi > 30 orang, nilai 50 2. Jumlah dosen yang merupakan anggota asosiasi profesi 15-30 orang, nilai 25

II. 4.

Aktivitas PPL yang diikuti dosen baik sebagai pembicara maupun peserta

50

1. Jumlah kegiatan PPL yang diikuti minimal 10 orang dosen dalam 3 tahun, ≥ 40 kegiatan, nilai 50 2. Jumlah kegiatan PPL yang diikuti minimal 10 orang dosen dalam 3 tahun: 30 39 kegiatan, nilai 25 3. Jumlah kegiatan PPL yang diikuti minimal 10 orang dosen dalam 3 tahun: < 30 kegiatan, nilai 15

II. 5.

Dosen tamu dari profesi/praktisi

40

1. Jumlah kegiatan dosen tamu yang merupakan praktisi dalam 3 tahun terakhir ≥ 30 kegiatan, nilai 40 2. Jumlah kegiatan dosen tamu yang merupakan praktisi dalam 3 tahun terakhir < 30 kegiatan, nilai 0

67

III.

KURIKULUM

130

III. 1.

Ketaatan kurikulum dan silabus sesuai ketetapan KERPPA

100

1. Seluruh mata ajar mentaati kurikulum dan silabus yang ditetapkan KERPPA, nilai 100 2. Ada mata ajar yang tidak sesuai dengan kurikulum dan silabus yang ditetapkan KERPPA, nilai 50

III. 2.

Tambahan mata ajar pilihan

30

1. Tambahan mata ajar pilihan yang diikuti mahasiswa berjumlah > 9 sks, nilai 30 2. Tambahan mata ajar pilihan yang diikuti mahasiswa berjumlah < 9 sks, nilai 20 3. Tidak ada tambahan mata ajar pilihan, nilai 0

IV.

SARANA & PRASARANA

310

IV. 1.

Rasio jumlah komputer yang dapat digunakan mahasiswa

80

1. 1 : ≤ 10, nilai 80 2. 1 : 11 < mhs ≤ 20, nilai 60 3. 1 : 21 < mhs ≤ 30, nilai 40 4. 1 : 31 < mhs ≤ 40, nilai 20

IV. 2.

Akses Internet

30

1. Adanya fasilitas internet untuk mahasiswa ≥ 10 stasiun, nilai 30 2. Adanya fasilitas internet untuk mahasiswa < 10 stasiun, nilai 10 3. Tidak ada fasilitas internet, nilai 0

IV. 3.

Perpustakaan

200

IV. 3. 1.

Buku wajib

70

1. Buku wajib (atau ekuivalen) lengkap sesuai silabus, nilai: 70 2. Buku wajib (atau 68

ekuivalen) tidak lengkap sesuai silabus, nilai: 35 IV. 3. 2.

Buku pendukung yang relevan

30

1. Buku pendukung yang relevan > 100 judul lain, nilai: 30 2. Buku pendukung yang relevan < 100 judul lain, nilai: 10

IV. 3. 3.

Jurnal dalam dan luar negeri

70

Di antaranya JRAI & Akuntan

1. Jurnal DN > 12 jurnal, LN > 5, nilai: 70 2. 7 < Jurnal DN < 12 dan jurnal LN 3-5 jurnal, nilai: 50

Indonesia, minimal berlangganan 3 tahun ke depan dari saat pengajuan

3. Jurnal DN < 7, jurnal LN < 3, nilai: 0 4. 7 jurnal DN + database jurnal LN seperti Proquest, EPSCO, JSTOR, Science Direct 70 IV. 3. 4.

Layanan e-library (perpustakaan elektronik)

30

1. Ada layanan e-library, nilai 30 2. Tidak ada layanan elibrary, nilai 0

V.

SISTEM PEMBELAJARAN

100

V. 1.

Kesesuaian metode pembelajaran & evaluasi hasil pembelajaran dengan panduan KERPPA

100

1. Metode pembelajaran & evaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan panduan KERPPA, nilai 100 2. Metode pembelajaran & evaluasi hasil pembelajaran tidak sesuai dengan panduan KERPPA, nilai 50

VI.

LULUSAN

40

69

VI. 1.

Jumlah lulusan yang mengikuti ujian profesi seperti: USAP, CPMA, USAS, CFA

20

1. Jumlah lulusan yang mengikuti ujian profesi dalam tiga tahun > 50 % dari seluruh lulusan, nilai 20 2. Jumlah lulusan yang mengikuti ujian profesi dalam tiga tahun 25 - 50% dari seluruh lulusan, nilai 15 3. Jumlah lulusan yang mengikuti ujian profesi dalam tiga tahun < 25 % dari seluruh lulusan, nilai 10 4. Tidak ada lulusan yang mengikuti ujian profesi: dalam tiga tahun, nilai 0

IV. 2.

IPK Lulusan

20

1. Rata-rata IPK lulusan > 3: nilai 20 2. Rata-rata IPK lulusan < 3: nilai 10

Peninjauan kembali atas rekomendasi penyelenggaraan PPA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Nilai PPA

Jangka waktu peninjauan

700 – 799

3 tahun

800 – 899

4 tahun

> 900

5 tahun

70

PENYUSUNAN BORANG APLIKASI PENGAJUAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI Borang Aplikasi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) adalah alat untuk memperoleh

informasi

mengenai

kesiapan

perguruan

tinggi

untuk

menyelenggarakan PPA. Izin untuk menyelenggarakan PPA akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pertanyaan dalam Borang Aplikasi Pendidikan Profesi Akuntansi dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu prasyarat, kriteria utama dan faktor pendukung. Prasyarat adalah kondisi yang harus dipenuhi suatu perguruan tinggi sebelum dapat menyelenggarakan PPA. Kriteria Utama adalah syarat utama

yang

harus

menyelenggarakan

dipenuhi

Pendidikan

oleh Profesi

perguruan Akuntansi.

tinggi

untuk

dapat

Sedangkan

Faktor

Pendukung adalah nilai tambah yang dapat diperoleh perguruan tinggi apabila memenuhi kondisi tertentu. Beberapa pertanyaan dapat dijawab dengan menuliskan informasi yang diperlukan ke dalam Borang Aplikasi dan beberapa memerlukan lembaran tersendiri. Pada pertanyaan tertentu diperlukan dokumen pendukung untuk melengkapi informasi yang diperlukan. Setiap lampiran dan dokumen pendukung agar mencantumkan tanggal, nama, dan paraf penyusunnya. Keputusan pemberian rekomendasi sangat tergantung dari kelengkapan, kecermatan dan kewajaran informasi yang disajikan pada Borang Aplikasi. Agar Borang Aplikasi dapat memuat informasi yang lengkap, cermat dan wajar, maka dianjurkan agar Borang Aplikasi diisi oleh pejabat yang benarbenar menguasai informasi yang diminta. Pejabat yang dimaksud adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas atau Ketua Sekolah Tinggi dan Ketua atau Sekretaris Jurusan atau Program Studi Akuntansi. Borang Aplikasi yang telah diisi dengan lengkap agar dicetak dan disampaikan tepisah dengan lampiran dan dokumen pendukung lainnya. Borang Aplikasi dan kelengkapan lainnya agar dikirimkan kepada:

71

Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 62 21 31904232 Fax. 62 21 7245078 Home page: http//www.iaiglobal.or.id E-mail: [email protected]

PENYUSUNAN BORANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI Penyusunan Borang oleh penyelenggara PPA dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Pengumpulan data dan informasi 2. Analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan 3. Mendeskripsikan respons terhadap parameter dalam 6 standar kriteria yang ditetapkan 4. Menyiapkan dokumen pendukung sebagai lampiran borang, dilengkapi dengan tabel yang tersedia dalam contoh, dan menyiapkan bukti pendukung lainnya yang akan disajikan pada saat visitasi 5. Borang dan lampirannya dikemas dengan baik dan rapi, kemudian disampaikan kepada DIKTI & KERPPA IAI Borang perpanjangan izin PPA disusun merujuk kepada program dan kerja hasil evaluasi diri penyelenggara PPA dan berbagai pedoman yang digunakan dalam menyelenggarakan PPA, disertai analisis mengenai semua standar akreditasi. Borang disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1. Tim Penyusun Borang. Borang disusun oleh suatu tim kerja yang terdiri atas personil yang memahami keseluruhan proses dan manajemen pelaksanaan PPA. Tim kerja dibentuk oleh pimpinan fakultas, yang terdiri atas unsur dekan,

72

Pimpinan Jurusan dan Program PPA, para dosen serta staf administrasi. 2. Berbagai Aspek yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Borang. a. Tim penyusun Borang perlu mengkaji dan memahami setiap standar dan kriteria akreditasi sebelum mulai menyusun Borang. b. Setiap kriteria dijelaskan dalam bentuk deskripsi dan analisis yang cermat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. c. Data bukti pendukung dilampirkan dalam bentuk tabel dan rekapitulasi. Bukti pendukung lain yang tidak dapat dilampirkan bersama Borang disiapkan untuk disajikan pada saat visitasi. d. Print out Borang dan lampiran pendukungnya serta soft copy yang berisi dokumen terkait disampaikan kepada KERPPA IAI. 3. Isi Borang Borang berisi penjelasan dan analisis tentang keenam standar beserta parameternya, yaitu: a. Jati diri penyelenggara PPA. b. Deskripsi dan analisis mengenai standar dan butir-butir kriteria. c. Lampiran.

73

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

BORANG APLIKASI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

LAMBANG PERGURUAN TINGGI

FAKULTAS EKONOMI (NAMA PERGURUAN TINGGI)

ALAMAT PERGURUAN TINGGI TAHUN ....

74

BORANG APLIKASI PPA

PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

1. PEJABAT YANG MENGISI BORANG INI 1. Nama Dekan / Ketua 2. Nama Ketua / Sekretaris Jurusan / Program Pejabat yang mengisi borang ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi atau Ketua STIE dan Ketua atau Sekretaris Jurusan atau Program Studi Akuntansi.

2. JATI DIRI LEMBAGA YANG AKAN MENYELENGGARAKAN PPA 1. Nama Lembaga 2. Alamat 3. Telepon 4. Faximili 5. Email 6. Website Identitas lembaga yang akan menyelenggarakan PPA berupa nama, alamat, dan lain sebagainya. Apabila lembaga tersebut memiliki lebih dari satu kampus (alamat), maka alamat diisi dengan alamat yang paling mudah untuk dihubungi.

BAGIAN INI SANGAT PENTING. Sebagai bagian dari evaluasi aplikasi, Saudara diminta untuk mengisi borang ini dengan informasi yang benar. Informasi yang tidak benar dapat berakibat tidak diberikan rekomendasi atau dicabutnya rekomendasi yang telah diberikan.

75

PRASYARAT

3. Pembukaan Program Studi Jurusan Akuntansi (S1) (Lampiran 1) Nomor Surat Keputusan : Tanggal

:

Pembukaan Program Studi Jurusan Akuntansi (S1) telah berdiri selama lebih dari 8 (delapan) tahun, diisi dengan nomor dan tanggal SK Pembukaan Program Studi tersebut. Lampirkan fotokopi SK Pembukaan Program Studi Jurusan Akuntansi (S1) sebagai Lampiran 1.

4. Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) (Lampiran 2) Nomor Surat Keputusan : Tanggal

:

Nilai (score)

:

Huruf

:

Program studi jurusan Akuntansi mendapat Akreditasi A dari BAN, diisi dengan Nomor, Tanggal, Nilai dan Huruf SK Akreditasi BAN. Lampirkan fotokopi SK Akreditasi tersebut (Lampiran 2).

76

KRITERIA UTAMA 5. Jumlah Mahasiswa jurusan Akuntansi (Lampiran 3) D3

:

Ekstensi S1 :

Ekstensi D3

:

S2

:

S1

:

S3

:

Rencana Mahasiswa PPA : Jumlah mahasiswa akuntansi yang terdaftar minimal sebanyak 600 (enam ratus) orang. Diisi dengan seluruh jumlah mahasiswa jurusan Akuntansi yang mendaftar pada semester berjalan atau terakhir (pada saat pengisian Borang ini). Rencana mahasiswa yang akan diterima pada PPA juga turut dihitung. Lampirkan seluruh daftar nama dari mahasiswa jurusan akuntansi yang masih aktif. Lampirkan rekapitulasinya sesuai dengan format berikut (Lampiran 3): Angkatan

D3

Ekstensi D3

Mahasiswa Jurusan Akuntansi Ekstensi S2 S3 S1 S1

PPA*

2003 2002 2001 2000 Total * Estimasi mahasiswa PPA 6. Jumlah Dosen Tetap Akuntansi (Lampiran 4 & 5) S1

:

S3

:

S2

:

Profesor

:

Jumlah dosen tetap yang dimiliki minimal sebanyak 15 (lima belas) orang. Diisi dengan jumlah dosen tetap akuntansi pada saat pengisian Borang

77

Jumlah

ini. Dosen yang dicantumkan atau diakui adalah dosen yang telah lulus program pendidikan yang berakreditasi atau disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagai berikut: •

S1 Akuntansi atau Akuntan

•

S2 Akuntansi dan MM (yang terkait dengan Akuntansi)

•

S3 Akuntansi dan yang terkait dengan Akuntansi

•

Guru Besar Akuntansi

Konsentrasi bidang yang terkait dengan akuntansi adalah: •

Auditing

•

Akuntansi Manajemen

•

Perpajakan

•

Sistem Informasi Akuntansi

•

Pasar Modal

•

Keuangan

Apabila ijazah S2 MM tidak mencantumkan secara jelas konsentrasi bidangnya terkait dengan akuntansi, maka harus dilengkapi dengan fotokopi transkrip nilai. Lampirkan rekapitulasi dosen untuk masing-masing dosen S1, S2, S3 dan guru besar dengan contoh format di bawah ini: Daftar Dosen Tetap Akuntansi No. Nama

Jurusan / Konsentrasi

Asal Perguruan Tinggi

Untuk masing-masing nama dosen, lampirkan dokumen sebagai berikut: (Lampiran 5) 1. Fotokopi SK pengangkatan sebagai dosen tetap Bagi perguruan tinggi swasta, dosen tetap harus dilampiri dengan SK pengangkatan sebagi dosen tetap dari Mendiknas 78

2. Salinan ijazah yang telah disahkan 3. Fotokopi register negara Jumlah dosen tetap yang memiliki register akuntan telah menjadi anggota IAI minimal berjumlah 7 (tujuh) orang.

7. Rencana Kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi (Lampiran 6) Diisi dengan rencana kurikulum PPA. Lampirkan rencana kurikulum PPA sesuai dengan format berikut (Lampiran 6): No.

Mata Kuliah Kuliah

Bobot sks Praktikum

Pengampu Mata Kuliah

Jumlah

8. Silabus untuk Kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi (Lampiran 7) Diisi dengan rencana silabus kurikulum PPA. Format rencana silabus kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi tidak ditentukan (Lampiran 7).

9. Jumlah judul buku yang relevan dengan kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi (Lampiran 8 & 9) Jumlah judul buku yang relevan dengan silabus Jumlah judul buku pendukung lainnya

: :

Diisi dengan jumlah judul buku yang relevan dengan kurikulum untuk masing-masing mata ajar. Buku wajib (atau ekuivalen) dan buku pendukung merupakan edisi terbaru. Lampirkan daftar buku untuk masing-masing mata ajar sesuai format berikut; masing-masing untuk buku yang relevan (buku wajib dan tambahan) (lampiran 8) dan buku pendukung lainnya (lampiran 9).

79

No.

Judul Buku

Pengarang

Penerbit

Edisi

Tahun

Eksem plar

10. Jumlah Jurnal / Majalah Akuntansi (Lampiran 10) Dalam Negeri

:

Luar Negeri

:

Diisi dengan jumlah judul jurnal akuntansi atau yang relevan yang dimiliki, (Lampiran 10). Masa berlangganan jurnal akuntansi atau yang relevan minimal 3 (tiga) tahun ke depan. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia (JRAI) dan majalah Akuntan Indonesia wajib berlangganan. Apabila PPA memiliki database jurnal luar negeri seperti Proquest, Ebsco, J-Stor, Science Direct, dan lain-lain agar dilampirkan SPK berlangganannya. Lampirkan daftarnya dengan format berikut ini. No.

Judul Jurnal atau Majalah Akuntansi

Penerbit

11. Jumlah komputer yang dimiliki disediakan untuk mahasiswa (Lampiran 11)

No. ISSN Frekuensi

Fakultas

Berlang Berlang ganan ganan sejak hingga

Ekonomi/STIE

dan

Diisi dengan jumlah komputer yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi atau STIE yang disediakan untuk mahasiswa. Lampirkan daftarnya dengan menggunakan format berikut (Lampiran 11): Jenis Prosesor

Jumlah

Lokasi

Lembaga Pengelola

Jumlah 80

FAKTOR PENDUKUNG 12. Nama Dosen Tetap yang Beraktivitas sebagai Akuntan Publik, Akuntan Manajemen. (Lampiran 12) Diisi dengan nama-nama Dosen Tetap Akuntansi yang berpraktik sebagai Akuntan Publik, Akuntan Manajemen. Buatkan daftarnya sesuai dengan format berikut (Lampiran 12): NO.

NAMA

KANTOR

JABATAN

13. Nama Dosen Tetap yang Aktif dalam Keanggotaan Asosiasi Profesi sebagai Pengurus IAI (Pusat, Cabang Kompartemen, atau Kompartemen Daerah) (Lampiran 13) Diisi dengan nama-nama Dosen Tetap Akuntansi yang aktif dalam kepengurusan IAI (Pusat, Kompartemen, Cabang, atau Kompartemen Daerah). Buatkan daftarnya sesuai dengan format berikut (Lampiran 13): NO.

NAMA

KANTOR

JABATAN

AKTIVITAS DI IAI

14. Nama Dosen Tetap yang Aktif dalam Keanggotaan Asosiasi Profesi sebagai Anggota IAI (Pusat, Cabang Kompartemen, atau Kompartemen Daerah) (Lampiran 14) Diisi dengan nama-nama Dosen Tetap Akuntansi yang aktif dalam keanggotaan IAI (Pusat, Kompartemen, Cabang, atau Kompartemen Daerah). Buatkan daftarnya sesuai dengan format berikut (Lampiran 14): 81

NO.

NAMA

KANTOR

JABATAN

AKTIVITAS DI IAI

15. Apakah Lembaga Saudara menyelenggarakan Program Pendidikan Pascasarjana Akuntansi yang telah diakreditasi BAN (atau telah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi)? (Lampiran 15) Nama Program

:

Tahun Berdiri

:

Nama Program

:

Tahun Berdiri

:

Nama Program

:

Tahun Berdiri

:

Diisi dengan Nama Program Pendidikan Pascasarjana Akuntansi yang diselenggarakan dan tahun pembukaan program tersebut. Program Pendidikan

Pascasarjana

Akuntansi

tersebut

harus

mendapatkan

akreditasi BAN atau memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Lampirkan SK Pembukaan Program Pascasarjana tersebut (Lampiran 15)

16. Jaringan internet yang dimiliki Fakultas Ekonomi/STIE (Lampiran 16) Diisi dengan jumlah jaringan internet minimal 10 akses yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi atau STIE. Lampirkan daftarnya dengan menggunakan format berikut (Lampiran 16):

82

Jenis Prosesor

Jumlah

Lokasi

Lembaga Pengelola

Jumlah

17. Apakah lembaga Saudara terakreditasi secara internasional? (Lampiran 17) YA

TIDAK

Coret salah satu yang tidak perlu Akreditasi Internasional dari : Nomor Surat Keputusan

:

Tanggal

:

Nilai (score)

:

Huruf

:

Memperoleh AkreditasI Internasional dari, diisi dengan Nomor, Tanggal, Nilai dan Huruf SK Akreditasi. Lampirkan fotokopi SK Akreditasi tersebut (Lampiran 17).

18. Apakah lembaga Saudara menjalin kerja sama internasional dengan pihak lain? (Lampiran 18) YA

TIDAK

Coret salah satu yang tidak perlu Lampirkan fotokopi MOU atau surat perjanjian kerja sama internasional dengan pihak lain tersebut (Lampiran 18).

83

Pernyataan Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi yang kami berikan pada Borang ini beserta lampirannya adalah benar dan akurat, dan kami setuju untuk memberitahukan kepada IAI setiap perubahan informasi di atas atau informasi lain yang mungkin mempengaruhi pemberian rekomendasi oleh IAI. Tanda tangan Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Tanda tangan Dekan/Ketua : Tanggal :

Kelengkapan Dokumen dan Borang Aplikasi Borang Aplikasi Saudara tidak akan diproses apabila tidak lengkap ; Borang Aplikasi yang telah diisi dengan lengkap ; Lampiran 1: Fotokopi SK Pembukaan Program Studi Jurusan Akuntansi ; Lampiran 2: Fotokopi SK Akreditasi dari BAN ; Lampiran 3: Rekapitulasi Mahasiswa Jurusan Akuntansi ; Lampiran 4: Rekapitulasi Dosen Tetap Akuntansi ; Lampiran 5: Fotokopi SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap & Salinan Ijazah Dosen Tetap yang Telah Disahkan ; Lampiran 6: Rencana Kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi ; Lampiran 7: Silabus Kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi ; Lampiran 8: Daftar Buku yang Relevan dengan Kurikulum ; Lampiran 9: Daftar Buku–buku Lainnya ; Lampiran 10: Daftar Jurnal Akuntansi ; Lampiran 11: Daftar Komputer ; Lampiran 12: Fotokopi SK bebas UNA atau Daftar Mahasiswa yang Telah Lulus UNA Profesi ; Lampiran 13: Daftar Dosen Tetap yang Beraktivitas sebagai Praktisi. ; Lampiran 14: Daftar Dosen Tetap sebagai Pengurus IAI. ; Lampiran 15: Daftar Dosen Tetap sebagai Anggota IAI. ; Lampiran 16: Fotokopi SK Pembukaan Program Pascasarjana ; Lampiran 17: Fotokopi SK Terakreditasi Internasional ; Lampiran 18: Fotokopi MOU Kerja Sama Internasional

84

Kirimkan Borang Aplikasi yang telah diisi lengkap beserta dokumen lainnya ke: Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia Graha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 62 21 31904232 Fax. 62 21 7245078 Home page: http//www.iaiglobal.or.id E-mail: [email protected]

85

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

BORANG PERPANJANGAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

LAMBANG PERGURUAN TINGGI

FAKULTAS EKONOMI (NAMA PERGURUAN TINGGI)

ALAMAT PERGURUAN TINGGI TAHUN ....

86

BORANG PERPANJANGAN PPA

PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

1. PEJABAT YANG MENGISI BORANG INI 1. Nama Dekan/Ketua 2. Nama Ketua/Sekretaris Jurusan/Program

2. JATI DIRI PENYELENGGARA PPA 1. Nama Program 2. Alamat 3. Telepon 4. Faximili 5. Email 6. Website 7. Izin Penyelenggaraan Diisi dengan nomor SK dan tanggal dikeluarkannya SK Dirjen Dikti. 8. Nilai/Masa Evaluasi Diisi dengan nilai yang diperoleh pada saat evaluasi dan masa evaluasi yang diberikan KERPPA. 9. Kelembagaan Diisi dengan informasi struktur kelembagaan, misalnya berada di bawah jurusan atau di bawah dekan. 10. Susunan Personel Pengelola Diisi dengan nama ketua, sekretaris, dan bidang yang dimiliki bila ada.

87

3. DAFTAR TIM PENYUSUN BORANG

4. KATA PENGANTAR

5. RANGKUMAN EKSEKUTIF

6. DESKRIPSI STANDAR PENILAIAN Standar 1: KEMAHASISWAAN Berikan gambaran yang jelas mengenai kemahasiswaan yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kebijakan rekrutmen dan seleksi mahasiswa, meliputi: •

Pedoman rekrutmen yang berisikan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon mahasiwa untuk dapat diterima pada PPA. Mahasiswa yang diterima sesuai dengan ketentuan KERPPA harus sarjana S1 jurusan akuntansi yang berasal dari program studi yang terakreditasi.

•

Mekanisme seleksi yang dilaksanakan, yaitu adanya ujian tertulis.

•

Adanya

program

matrikulasi

sebagai

proses

refreshment

&

upgrading accounting knowledge calon peserta PPA. •

Adanya ujian TPA & TOEFL.

2. Karakteristik Mahasiswa •

IPK calon mahasiswa yang diterima.

Informasi dilengkapi dengan tabel jumlah pendaftar, diterima dan daftar ulang, score test serta IPK rata-rata sebagai berikut:

88

Angkatan

Jumlah Pendaftar

Jumlah Diterima (jumlah dan persentase)

Jumlah Daftar Ulang (jumlah dan persentase)

Score Test Rata-rata

IPK Rata-rata Mahasiswa diterima

Data tambahan untuk kebutuhan KERPPA (tidak masuk dalam kriteria penilaian) a. Perguruan Tinggi Asal Calon Mahasiswa Perguruan Tinggi Asal

Kota

Jumlah Mahasiswa Setiap Angkatan

Total

b. Status Bekerja atau Tidak Bekerja Mahasiswa Status Bekerja Tidak bekerja

Jumlah Mahasiswa Setiap Angkatan

Total

3. Peningkatan jumlah mahasiswa • Peningkatan jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebagai indikator going concern program PPA. Lengkapi data jumlah seluruh mahasiswa PPA pada semester berjalan atau terakhir (pada saat pengisian Borang ini). Lampirkan rekapitulasinya sesuai dengan format berikut: Angkatan

Jumlah Mahasiswa

Prosentase kenaikan/penurunan

Note: Ditambahkan grafik jumlah mahasiswa per angkatan

89

Tambahkan data jumlah dan IPK mahasiswa PPA yang aktif sampai dengan data terakhir. Angkatan

Mahasiswa Aktif Jumlah %

IPK < 3.00 Jumlah %

IPK > 3.00 Jumlah %

Note: Ditambahkan grafik IPK Standar 2: TENAGA PENGAJAR Berikan gambaran yang jelas mengenai tenaga pengajar yang menguraikan hal-hal berikut: 1. Jumlah pengajar tetap Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi tempat diselenggarakannya program PPA. 2. Kecukupan dosen Kecukupan dosen adalah rasio dosen tetap akuntansi dibandingkan dengan

mahasiswa

akuntansi.

Mahasiswa

akuntansi

meliputi

keseluruhan mahasiswa yang aktif pada program D3, S1, S2 di bidang akuntansi, serta mahasiswa program PPA. 3. Kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik Diisi dengan jumlah dosen tetap akuntansi pada saat pengisian Borang akreditasi ini. Dosen yang dicantumkan atau diakui adalah dosen yang telah lulus program pendidikan yang berakreditasi atau disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagai berikut: • S1 Akuntansi atau Akuntan • S2 Akuntansi dan MM (yang terkait dengan Akuntansi) • S3 Akuntansi dan yang terkait dengan Akuntansi • Guru Besar Akuntansi

90

Konsentrasi bidang yang terkait dengan akuntansi adalah: • Auditing • Akuntansi Manajemen • Perpajakan • Sistem Informasi Akuntansi • Pasar Modal • Akuntansi Keuangan Lampirkan rekapitulasi dosen S1, S2, S3, dan Guru Besar dengan format di bawah ini. No.

Nama

Jenjang Pendidikan

Jurusan/ Konsentrasi

Asal Perguruan Tinggi

Untuk masing-masing nama dosen, lampirkan dokumen sebagai berikut: a. Fotokopi SK pengangkatan sebagai dosen tetap Bagi perguruan tinggi swasta, dosen tetap harus dilampiri dengan SK pengangkatan sebagai dosen tetap dari Mendiknas. b. Salinan ijazah yang telah disahkan 4. Jumlah akuntan beregister Diisi dengan nama-nama dosen tetap akuntansi yang telah didaftarkan di Departemen Keuangan untuk memperoleh nomor register akuntan. Buatkan daftarnya sesuai format berikut: No.

Nama

Nomor Register Akuntan

Untuk masing-masing nama dosen, lampirkan fotokopi register akuntan.

91

5. Pengajar yang berpraktik Diisi dengan nama-nama dosen tetap akuntansi yang merangkap aktif sebagai partner/auditor di kantor akuntan publik, aktif sebagai akuntan manajemen di suatu institusi yang berpraktik. Buatkan daftarnya sesuai format berikut: No.

Untuk

Nama

masing-masing

Kantor

nama

dosen,

lampirkan

Jabatan

surat

keterangan

praktik/SK/surat tugasnya. 6. Anggota asosiasi profesi Diisi dengan nama-nama dosen tetap akuntansi yang didaftarkan dan aktif menjadi anggota di Ikatan Akuntan Indonesia pada kompartemen akuntan pendidik, maupun aktif di asosiasi profesi yang terkait dengan bidang akuntansi lainnya. Buatkan daftarnya sesuai format berikut: No.

Nama

Asosiasi

Jabatan

Untuk masing-masing nama dosen, lampirkan SK pengangkatan sebagai pengurus, surat keterangan keanggotaan asosiasi atau fotokopi kartu anggota. 7. Aktivitas PPL yang diikuti baik sebagai pembicara maupun peserta Diisi dengan nama-nama dosen tetap akuntansi yang mengikuti kegiatan profesional berkelanjutan sebagai peserta atau pembicara dalam

92

kegiatan seperti training, seminar, workshop, simposium atau konferensi di bidang akuntansi dan terkait. Buatkan daftarnya sesuai format berikut: No.

Nama

Untuk

Judul Kegiatan

masing-masing

Tanggal Penyelenggara penyelenggaraan

nama

dosen,

lampirkan

fotokopi

Status

sertifikat

kehadiran kegiatan PPL. 8. Dosen tamu dari profesi/praktisi Diisi

dengan

nama-nama

dosen

tamu

yang

diundang

untuk

melaksanakan kegiatan akademik selama penyelenggaraan program PPA. Buatkan daftarnya sesuai format berikut: No.

Nama

Judul Kegiatan

Tanggal Mata Kuliah penyelenggaraan

Standar 3: KURIKULUM Berisikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan dan perangkat monitoring serta evaluasi pelaksanaan kurikulum yang ditetapkan oleh penyelenggara PPA yang menguraikan hal-hal berikut: 1.

Ketaatan kurikulum dan silabus sesuai ketetapan KERPPA; serta

2.

Tambahan mata ajar pilihan untuk memperkaya mahasiswa atas skill dan knowledge khusus.

Penyelenggara PPA harus melampirkan arahan yang lengkap dan komprehensif tentang pelaksanaan kurikulum bagi semua mata ajar dalam bentuk pedoman yang harus dipahami oleh seluruh sivitas akademika.

93

Standar 4: SARANA & PRASARANA Berisi gambaran yang jelas mengenai kemampuan penyelenggara PPA dalam menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Sarana dan prasarana yang dinilai adalah: 1.

Laboratorium dan Komputer •

Kecukupan Komputer

•

Akses Internet

Lampirkan rekapitulasi jumlah komputer yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi atau STIE yang disediakan untuk mahasiswa dengan menggunakan format berikut: Jenis Prosesor

Jumlah

Lokasi

Lembaga Pengelola

Akses Internet

Jumlah 2.

Perpustakaan •

Buku wajib (atau ekuivalen)

•

Buku pendukung yang relevan

•

Jurnal dalam dan luar negeri

•

Layanan e-library

Buku wajib (atau ekuivalen) dan buku pendukung merupakan edisi terbaru. Lampirkan masing-masing daftar buku wajib (atau ekuivalen) serta buku pendukung yang relevan dengan silabus sesuai format berikut ini: No.

Judul Buku

Pengarang

Penerbit

Edisi

Tahun Eksemplar

94

Masa berlangganan jurnal akuntansi atau yang relevan minimal 3 (tiga) tahun ke depan. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia (JRAI) dan majalah Akuntan Indonesia wajib berlangganan. Apabila PPA memiliki database jurnal luar negeri seperti Proquest, Ebsco, J-Stor, Science Direct, dan lain-lain agar dilampirkan SPK berlangganannya. Lampirkan daftar jurnal akuntansi atau yang relevan dengan format berikut ini. No

Judul Jurnal Dalam Negeri

Penerbit

No. ISSN

Frekuensi

Berlangganan Berlangganan sejak hingga

No

Judul Jurnal Luar Negeri

Penerbit

No. ISSN

Frekuensi

Berlangganan Berlangganan sejak hingga

Standar 5: SISTEM PEMBELAJARAN Berikan gambaran yang jelas mengenai tolok ukur terwujudnya proses dan metode pembelajaran yang efisien dan efektif, serta sistem evaluasi yang valid sesuai dengan ketentuan KERPPA meliputi: kesesuaian metode pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran dengan panduan KERPPA, persyaratan kelulusan dan penyelesaian studi, proses belajar-mengajar, serta bahan ajar sesuai persyaratan untuk penyelenggaraan program PPA. Penyelenggara

PPA

menjelaskan

pedoman

pengembangan

dan

pelaksanaan rancangan pembelajaran, metode pembelajaran, mutu bahan ajar, evaluasi program pembelajaran, kesesuaian kegiatan dengan rencana, pemutakhiran bahan ajar, kelengkapan sarana pembelajaran, kemutakhiran sarana pembelajaran, efektivitas pembelajaran, keterlibatan aktif mahasiswa, dan ketaatan realisasi topik pengajaran sesuai dengan ketentuan KERPPA.

95

Standar 6: LULUSAN Berisikan data mengenai lulusan, yang meliputi: 1. IPK Lulusan 2. Jumlah lulusan yang mengikuti ujian profesi: USAP, CPMA, USAS, CFA Ujian profesi yang diikuti oleh lulusan PPA adalah ujian sertifikasi akuntan yang diselenggarakan oleh IAI. Diisi dengan rata – rata tingkat kegagalan studi mahasiswa PPA, lama studi para lulusan dan IPK lulusan tiap angkatan. a. Tingkat Gagal Studi per Angkatan Angkatan

Awal Mahasiswa Perkuliahan Terdaftar

Lulus

Gagal Studi

% Gagal Studi

b. Lama Studi Para Lulusan per Angkatan Angkatan

Jumlah Lulusan II

Lulus dalam Semester % III % IV

%

Gagal Studi Jumlah %

c. IPK Lulusan Angkatan

IPK < 3.00 Jumlah %

IPK > 3.00 Jumlah %

Total Lulusan

IPK Rata-rata

Note: Ditambahkan Grafik IPK Lulusan Lampirkan daftar nama lulusan yang telah mengikuti ujian profesi dengan format berikut ini. No.

Nama Mahasiswa

Jenis Ujian Penyelenggara

Tahun ujian

96

Pernyataan Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi yang kami berikan pada Borang ini beserta lampirannya adalah benar dan akurat, dan kami setuju untuk memberitahukan kepada IAI setiap perubahan informasi di atas atau informasi lain yang mungkin mempengaruhi pemberian rekomendasi oleh IAI. Tanda tangan Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Tanda tangan Dekan/Ketua : Tanggal :

97

98