BUKU INTEGRASI PIS-PK SPM GERMAS.pdf

INTEGRASI PIS PK, SPM dan GERMAS

INTEGRASI SPM - PIS PIK - GERMAS

1


2

INTEGRASI PIS PK, SPM dan GERMAS


3

DAFTAR ISI

Halaman Pendahuluan

5

SPM

7

PIS PK

15

GERMAS

21

Penyelenggaraan

24

Integrasi PIS PK/Germas / SPM

27

Monitoring dan Evaluasi

32

Penutup

35


4

PENDAHULUAN

•

Keberhasilan dalam pembangunan nasional di bidang kesehatan telah banyak dicapai, namun bangsa Indonesia masih belum berhasil mencapai “Indonesia Sehat” sebagaimana yang dikehendaki dalam RPJPN. Hal yang belum dapat dilakukan secara baik antara lain upaya:

•

Menurunkan Angka Kematian Ibu.

•

Menurunkan Angka Kematian Bayidan prevalensi balita pendek (stunting).

•

Menanggulangi penyakit menular HIV-AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria.

•

Menanggulangi penyakit tidak menular Hipertensi, Diabetes, Obesitas, Kanker dan Gangguan Jiwa..


5

UPAYA dan PENDEKATAN

•

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan dicanangkannya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Inpres No. 1/2017 serta digiatkannya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga (PIS-PK)Permenkes No. 39/ 2016.

•

Buku ini menjelaskan keterkaitan SPM- PIS-PK dan Germas dalam mewujudkan Indonesia Sehat dan implementasinya diberbagai srata Pemerintahan. Peran Kepala Daerah dan jajarannya diuraikan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai indicator dan sasaran SPM –PISPK dan Germas


6

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)


7

DASAR HUKUM Amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: 1. Pendidikan; 2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 3. Kesehatan; 4. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat; 5. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6. Sosial.


8

KLASIFIKASI

URUSAN

P E M E R I N TA H A N

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT ABSOL UT KONKUREN

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Politik Luar Negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Agama Moneter &

WAJIB

NON PELAYANAN DASAR (18)

PELAYANAN DASAR

1. 2. 3. 4.

5.

PILIHAN (8)

Pendidikan Kesehatan PU & Penataan Ruang Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Tramtibum & Linmas

SPM

NSPK


9

PRINSIP ST STANDAR ANDAR PELAYANAN PELAYANAN MINIMAL M INIMAL (SPM)

PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

1

Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal

2

Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah

3

Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota

4

Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya

5

TanggungjawabPemda berlaku secara nasional

KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH PEMERINTAH PUSA PUSATT 1. Menetapkan NSPK, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan; 2. Membatalkan kebijakan daerah yang tidak berpedoman pada NSPK; 3. Menetapkan SPM


10

KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Salah Satu Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : (pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014) Melaksanakan Program

Yang dimaksud dengan“Program Strategis Nasional”adalah program yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan msyarakat

NAW NA WA CIT CITA A PRES PRESIDE IDEN N JOKO WIDO WIDODO DO • Poin Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Walikota


11

SANKSI KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH • Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Walikota • Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-t berturut-turut urut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan • Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagaiKepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

URUSAN KESEHATAN • Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah; • Pelaksanaan pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman padaStandar Pelayanan Minimal (SPM); • Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; • Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji (amanat Pasal 171 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Ttg Kesehatan dan Permendagri No. 37 Tahun 2014 Ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015); • Pendanaan urusan kesehatan dapat bersumber dari APBN dan APBD .


12

SPM BIDANG KESEHATAN • Dasar: Permenkes nomer 43 tahun 2016 tentang SPM bidang Kesehatan • Pemda wajib memenuhi hak dasar rakyatnya – Meliputi seluruh kelompok umur daur hidup (bumil, bulin, bayi, balita, usia sekolah, usia produksi dan usia lanjut) – Meliputi 5 penyakit yang utama: TB, HIV/AIDS, Hipertensi, DM, ODGJ • Sifatnya: promotif, preventif & deteksi dini • Cakupan harus 100%, karena berbasis hak asasi manusia

SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NO JENIS LAY LAYANAN ANAN DASAR

MUTU LAYANAN DASAR

PENERIMA LAYANAN DASAR

PERNYATAAN STANDAR

1

Pelayanan kesehatan ibu hamil

Sesuai standar pelayanan antenatal.

Ibu hamil.

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.

2

Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Sesuai standar pelayanan persalinan.

Ibu bersalin.

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuaistandar.

3

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Bayi baru lahir lahir..

Setiap bayi baru lahirmendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

4

Pelayanan kesehatan balita

Balita.

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

5

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Sesuai standar pelayanan kesehatanbayi baru lahir lahir.. Sesuai standar pelayanan kesehatanbalita. Sesuai standar skriningkesehatan usia pendidikan dasar.

6

Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Anak pada usia Setiap anak pada usia penpendidikan dasar dasar.. didikan dasar mendapatkan-

Sesuai standar skrining- Warga Negara kesehatan usia produktif. Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.


13

skrining kesehatan sesuai standar.

Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar standar..

NO JENIS LAY LAYANAN ANAN DASAR

MUTU LAYANAN DASAR

PENERIMA LAYANAN DASAR

PERNYATAAN STANDAR

7

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

WNI usia 60 tahun keatas.

Setiap WNI usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kes. sesuai standar.

8

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Sesuai standar skriningkes. usia lanjut. . Sesuai standar kes. penderita hipertensi.

Penderita hipertensi.

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kes. sesuai standar standar..

9

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan TB

Sesuai standar pelayanan kes. penderita Diabetes Melitus. Sesuai standar pelayanan kesehatanjiwa Sesuai standar kesehatan TB.

Penderita Diabetes Melitus. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat. Orang dengan TB.

Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kes. sesuai standar standar..

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Sesuai standar menda- Orang berisiko patkan pemeriksaan p emeriksaan HIV. terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).

10

11

12


14

Setiap orang dgn gangguan jiwa (ODGJ) berat mdptkan pelyn kes. sesuai s esuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaanlembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS - PK)


15

PROGRAM INDONESIA SEHAT RENSTRA 2015-2019

Program •

•

•

Program

Program •

Peningkatan Aksesterutamapd FKTP Optimalisasi Sistem

•

Rujukan Peningkatan Mutu

•

Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan Pemberdayaan masyarakat

• •

•

Penerapanpendekatancon tinuum tinuum o care care

Keterlibatan lintas sektor

•

Benefit Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong Kendali Mutu &Kendali Biaya Sasaran: PBI &Non

PBI

Intervensiberbasisresikokese hatan (health risk )

PENDEKATAN KELUARGA

KELUARGA SEHA SEHAT T

Tanda anda ke ke eser eserta taan an KIS

D T P K

Program Indonesia Sehatter diri dari tiga (3) pilar sebagai berikut: Pilar 1. Paradigma Sehat : Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan GerakanMasyarakat Su Hidup Sehat. Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauanketerjangkauandan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting sebagai berikut:


16

a. Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan b. Penerapan pendekatan continuum of care. c. Intervensi berbasisresikokesehatan (health risk). Pilar 3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun NonPBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benet package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan

PENGERTIAN PENDEKATAN KELUARGA Pendekatan Keluarga adalah salah satu Puskesmas untuk cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan sasaran dan mendekatkan mendekatk an atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga. Pendekatan pelayanan yang menginteUKM secara berkesgrasikan UKP & UKM secara inambungan, dengan target keluarga, didasari data & informasi dari profil kesehatan keluarga. Tujuan Pendekatan Keluarga: 1. Mengintegrasikanseluruh program di Puskesmas 2. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanankesehatan yang komprehensif komprehensif 3. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota dan Provinsi 4. Mendukung pelaksanaan JKN 5. Mendukung tercapainya program indonesia sehat INTEGRASI SPM - PIS PIK - GERMAS

17

12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT

Keluarga mengikuti program KB

Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

Ibu melakukan persalinan di faskes

Penderita gangguan jiwa berat mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan

Bayi mendapat imunisasi dasar le len ka

Anggota keluarga tidak ada yang merokok

Bayi mendapatkan ASI eksklusif

Keluarga akses air bersih

Balita mendapatkan mendapatkan pemantauan pertumbuhan

Keluarga akses serta menggunakan jamban sehat

Keluarga sudah menjadi anggota JKN/askes

Penderita TB Paru

Catatan: dapat ditambahkan indikator lokal sesuai kebutuhan setempat

Indikator Keluarga Sehat ditetapkan sebanyak 12 indikator yang diprioritaskan untuk percepatan penanggulangan permasalahan kesehatan terkait program Gizi, Kesehatan Ibu & Anak; Pengendalian Penyakit Menulardan Tidak Menular; dan Perilakudan Kesehatan Lingkungan


18

2 “SAYAP” PUSKESMAS

Kebijakan Kementerian Kesehatan untuk mempercepat pencapaian Program IndoIndonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, adalah dengan memperluas cakupan pentahapan menjadi 30% dari seluruh Puskesmas (tahun 2017), 60% dari seluruh Puskesmas (tahun 2018), dan 100% dari seluruh Puskesmas (tahun 2019). PemberPemberdayaan masyarakat adalah bagian dari fungsi upaya kesehatan masyarakat (UKM) dari Puskesmas. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dari masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari pemberdayaan keluarga. Kegiatan Puskesmas dalam melaksanakan upaya kesehatan perorangan tingkatpertama (UKP) memang dapat menghasilkan individu sehat, yang diukur dengan Indikator Individu Sehat (IIS). Tetapi dengan cara ini saja, Kecamatan Sehat akanakansulit dicapai. Melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kerjanya, Puskesmas akan lebih cepat mencapai Kecamatan Sehat. Oleh karena itu Puskesmas harus mengembangkan kedua sayapnya untuk membentuk Keluarga Sehat.


19

KONSEP PENDEKATAN KELUARGA

Puskesmas UKBM: RumahDesaSehat (RDS), Posyandu, PAUD, UKS, Poskestren, Upaya Kes Kerja, Posbindu PTM, dll

Keluarga

Keluarga

Keluarga

Dalam menjangkau keluarga, Puskesmas tidak hanya mengandalkan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang ada sebagaimana selama ini dilaksanakan, melainkan juga langsung berkunjung ke kelu arga. Perlu diperhatikan, bahwa pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah ini tidak berarti mematikan UKBM-UKBM yang ada, tetapi justru memperkuat UKBM-UKBM yang selama ini dirasakan masih kurang efektif. Bahkan bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi, dikembangkan Rumah Desa Sehat yang merupakan wahana untuk koordinasi dan integrasi berbagai UKBM yang ada di masyarakat desa seperti Posyandu, Posbindu PTM, PAUD, Poskestren, Posmaldes, dan lain-lain.


20

GERAKAN MASY MA SYARA ARAKA KAT T HI HIDU DUP P SEHAT SEHA T (GE (GERMA RMAS) S)


21

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat : • Suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup • Salah satu bentuk operasional di lapangan adalah UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)


22

UKBM BERDASARKAN SIKLUS KEHIDUPAN Usia

Jenis UKBM

Bumil

Kelas ibu hamil, RTK (Rumah Tunggu Kelahiran), PMT Bumi grasi ke Rumah Desa Sehat

Balita

Posyandu (Penimbangan balita, PMT, PMT, Imunisasi, Pendidikan gizi, dll), PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dll. integrasi ke Rumah Desa Sehat

Usia sekolah

UKS/M (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah) Transformasi UKS/M: merupakan wujud Germas di institusi sekolah/madrasah

Usia produktif

UKK (Usaha KesehatanKerja): Deteksi dini penyakit dan norma sehat dalam bekerja: wujud Germas di tempat kerja

Usia lanjut

Posbindu usila: penanggulangan PTM, senam bersama, dll) grasi ke Rumah Desa Sehat

inte-

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT Penduduk kurang aktivitas fisik (26,1%)  Tingkatkan aktivitas fisik Penyakit tidak menular: Hipertensi (25,8% dewasa >15 tahun) Diabetes (6,9% dewasa >15 tahun) Kanker (1,4%o semua umur ) dini penyakit tidak menular  Kendalikan faktor risiko  Deteksi

Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan sayur (93,5%)  Tingkatkan makan sayur & buah


23

inte-

PENYELENGGARAAN


24

SUMBER DA D AYA KETENAGAAN KETE NAGAAN

INPUT

Pembina Keluarga Pengelola Program Teknis Teknis (Penanggung Jawab Program)

Manager

Klinis (Dokter/DLP) Institusi (Kapus)


25

INTEGRASI PEMBIAY PEMBIAYAAN AAN

INPUT ALOKASI PEMBIAYAAN RUTIN PROGRAM NASIONAL (TB, Imunisasi, KIA,dll)

DANA KAPITASI DAK Fisik dan Non Fisik APBD LAIN

a. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik b. Permenkes no. 21 Tahun Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi di FKTP milik Pemda c. Permenkes no. 71 tahun 2016 tentang Juknis Penggunaan DAK non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2017 d. Permenkes no. 39 tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga


26

INTEGRASI PIS - PK, SPM dan GERMAS


27

KETERKAITAN SPM BIDANG KESEHATAN, PIS PK DAN GERMAS

Filosofi & tujuan

SPM 1. 2.

Bumil, Bulin, Bayi, Balita, Usisek Usisek,, Usiprod,, Usila + PM & PTM Usiprod

Memenuhi hak dasar Cakupan 100%

Metoda

KS 1. 2.

Keluarga

Proaktif menjangkau 100% keluarga Promotif, preventif, deteksi dini

Germas

Metoda

Dukungan lintas sektor

RDS

UKS/M

UKK

Indikator

IKS Cak. Program

Penguatan Puskesmas dalam Program UKM

Keterkaitan antaran SPM bidang kesehatan, PISPK dan Germas seperti terlihat pada slide di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut: SPM bidang Kesehatan adalah loso untuk mencapai tujuan memenuhi hak-hak rakyat yang paling minimal harus diberikan di bidang kesehatan. Ruang lingkupnya meliputi semua kelompok umur mengikuti siklus kehidupan, dari ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, usia pendidikan dasar, dasar, usia produktif sampai usia lanjut; mencakup pula 5 penyakit utama yaitu hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa, tuberkuloosis dan HIV/AIDS. Cakupannya harus 100%, karena memenuhi hak-hak rakyat sehingga semua rakyat tanpa terkecuali harus mendapatkan pelayanan minimal ini.


28

PISPK merupakan cara untuk melaksanakan SPM melalui pemberdayaan keluarga. Petugas pro-aktif mengunjungi keluarga untuk mengetahui masalah kesehatan yang mereka hadapi, untuk kemudian diberi solusinya sedini mungkin. Ruang lingkupnya lebih ke arah promotif-preventif dan deteksi dini penyakit, karena intervensi dilakukan sebelum keluarga mengeluh sakit. Cakupannya harus “total coverage” sesuai dengan tujuan yang tertulis dalam SPM bidang kesehatan. Germas merupakan cara untuk melaksanakan SPM melalui pemberdayaan masyarakat, dengan cara mengoptimalkan potensi masyarakat setempat dalam bentuk UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) seperti posyandu untuk balita, kelas ibu hamil untuk ibu hamil, posbindu PTM untuk mereka yang menderita penyakit tidak menular,, posyandu lansia untuk lanjut usia, Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) untuk para lar pekerja baik formal maupun informal, UKS/M (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah) untuk anak usia sekolah, Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren) untuk para santri, dsb. Dalam melaksanakan UKBM, partisipasi masyarakat dan keterlibatan lintas sektor amat menentukan, karena UKBM memang merupakan bentuk operasional Germas di tingkat operasional (Puskesmas ke bawah). Dalam perkembangannya beberapa UKBM ini disatukan dalam wadah Rumah Desa Sehat. Dampak dari ke 3 hal ini adalah keluarga yang menjadi lebih sehat, diukur dengan 12 indikator keluarga sehat, yang secara komposit disatukan menjadi IKS (Indeks Keluarga Sehat). Jadi IKS dan 12 indikator keluarga sehat adalah ukuran yang bisa digunakan untuk menilai apakah SPM bidang kesehatan dijalankan dengan baik di wilayah yang bersangkutan. Dengan kata lain, SPM bidang kesehatan, PISPK dan Germas adalah 3 pilar pembangunan kesehatan di tingkat operasional, yang bila dilaksanakan dengan terintegrasi dan terkoordinasi, akan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya dan kesehatan keluarga pada khususnya.


29

No

SPM Bidang Kesehatan

Metode

1

Setiap bumil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar

PISPK

2

Setiap bulin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar

PISPK

3

Setiap bayi baru lahir mendapatkan yankes sesuai standar

PISPK

4

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

PISPK

5

Setiap anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kes. sesuai standar

UKS

6

Setiap warganegara Indonesia usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kes. sesuai standar

UKS + Posbindu PTM

7

Setiap WNI usia > 60 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Posyandu lansia

8

Setiap penderita hipertensi mendapatkan yankes sesuai standar

PISPK

9

Setiap penderita Diabetes Melitus dapat yankes sesuai standar

Posbindu PTM

10

Setiap ODGJ mendapatkan yankes sesuai standar

PISPK

11

Setiap penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

PISPK

12

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

UKS + UKK


30

SPM KESEHATAN - UKBM

RDS: Rumah Desa Sehat – UKS: Usaha Kesehatan Sekolah – UKK: Upaya Kesehatan Kerja

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INDIKATOR KELUARGA SEHA SEHATT Keluarga mengikuti program Keluarga KB Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap Bayi mendapatASI eksklusif Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan Anggota keluarga tidak ada yang merokok Keluarga sudah menjadi anggota JKN Keluarga akses air bersih Keluarga akses serta menggunakan jamban sehat

*) Program nasional yang pasti disukseskan oleh pemerintah daerah **)Masuk sebagai SPM bidang Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman INTEGRASI SPM - PIS PIK - GERMAS

31

SPM 2 4 3 4 11 8 10

* ** **

MONITORING dan EVALUASI


32

OUTCOME

OUTPUT INDEKS KELUARGA SEHAT SEHAT

2019 100% Puskesmas

https://keluargasehat.kemkes.go.id/ Untuk melihat hasil kunjungan Keluarga Sehat, kita dapat mengunjungi website aplikasi Keluarga Sehat di: https://keluargasehat.kemk https://keluargasehat.kemkes.go.id/ es.go.id/ Selain Indeks Keluarga Sehat secara nasional, kita dapat mengetahui Indeks Keluarga Sehat di tingkatProvinsi, Kabupaten/Kota, sampai ketingkat Rumah Tangga.Selain itu juga dapat mengetahui pencapa ian 12 indikator baik secara nasional hingga sampai ketingkat keluarga.


33

PENANGGUNGJAWAB DALAM MONEV PIS PK UNIT ORGANISASI

PENANGGUNGJAWAB PENANGGUN GJAWAB

Tingkat Pusat

Penanggungjawab Bina Wilayah tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Menteri

Tingkat Tin gkat Propinsi

Penanggungjawab Bina Wilayah tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas KesehatanProvinsi

Tingkat Tin gkat Kabupaten/Kota

Penanggungjawab Bina Wilayah tingkat Kabu paten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Tingkat Tin gkat Puskesmas

Kepala Puskesmas


34

PENUTUP Rangkuman dari keterkaitan antara SPM bidang kesehatan, PISPK dan Germas secara singkat adalah sebagai berikut: • SPM adalah loso untuk memenuhi hak-hak rakyat, yang tentu saja meliputi segala umur dan penyakit utama, dengan cakupan 100%. • PISPK adalah salah satu cara untuk melaksanakan SPM bidang kesehatan melalui pemberdayaan keluarga. Polanya dengan kunjungan ke keluarga dan mengatasi masalah kesehatan di keluarga tersebut secara terintegrasi. • Germas adalah salah satu cara untuk melaksanakan SPM bidang kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat. Potensi masyarakat setempat secara terpadu dioptimalkan melalui UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) seperti Posyandu, Posbindu PTM, kelas ibu hamil, UKS/M (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah), Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja), Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), dan lain-lain. • Jadi SPM bidang kesehatan, PISPK dan Germas Germas adalah 3 pilar yang bila dilaksanakan secara seimbang, akan mampu mengangkat derajat kesehatan keluarga pada khususnya dan kesehatan masyarakat pada umumnya. Semoga buku kecil ini bermanfaat dan penuh berkah.

Jakarta, awal Desember 2017 Tim Penyusun Penyu sun


35


36


37


38


39


40

BUKU INTEGRASI PIS-PK SPM GERMAS.pdf

Recommend Documents