Budaya Politik Demokrasi Dan Mas Madani

Politeknik Negeri Malang

Makalah Kewarganegaraan

Bab II Pembahasan

2.1 Budaya Politik 2.1.1 Pengertian Budaya Politik menurut beberapa pakar, sebagai berikut: 1. Menurut Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaiman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. 2. Menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. 3. Menurut Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan plitik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. 4. Menurut Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya. 5. Menurut Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu. 6. Menurut Almond dan Powell ada 2 orientasi Politik yaitu tingkat Masyarakat dan tingkat Individu:

1. Orientasi individu dalam system politik

dapat dilihat dari 3

komponen: a. Orientasi Kognitif berbagai keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang: - sistem politik. - tokoh pemerintahan - kebijakan pemerintahan Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

3



- Simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik seperti: ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dll.

b. Orientasi Afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional individu pada sistem politik. Seperti – perasaan khusus terhadap aspek sistem politik yang membuatnya menerima dan menolak sistem politik. Orientasi afektif ini dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan.

c. Orientasi Evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, kinerja sistem politik, komitmen terhadap nilai dan pertimbangan politik.

2. Orientasi Tingkat Masyarakat adalah pandangan dan sikap sesama warga negara yang meliputi rasa percaya dan permusuhan antar individu, kelompok maupun golongan. Sikap saling percaya menumbuhkan saling kerja sama sedangkan sikap permusuhan menimbulkan konflik.

2.1.2 TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK (ciri-ciri) 1. Budaya Politik Parokial (parochial Political Culture): Cirinya: 

Lingkupnya sempit dan kecil



Masyarakatnya sederhana dan tradisional bahkan buta huruf.



Spesialisasi kecil belum berkembang.



Pemimpin politik biasanya berperan ganda bidang ekonomi, agama dan budaya.



Masyarakatnya cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas.



Masyarakatnya tinggal di desa terpencil di mana kontak dengan sistem politik kecil.

Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

4



2. Budaya Politik Subjek (subject Political Culture): Cirinya: 

Orang secara pasif patuh pada pejabat pemerintahan dan undang- undang.



Tidak melibatkan diri pada politik atau golput.



Masyarakat mempunyai minat, perhatian, kesadaran terhadap sistem politik.



Sangat memperhatikan dan tanggap terhadap keputusan politik, atau output.



Rendah dalam input kesadaran sebagai actor politik belum tumbuh.

3. Budaya Politik Partisipan (participant Political culture): Sebagai insan politik, kegiatan-kegiatan politik yang dapat dilakukan sebagai wujud partisipasi politik, antara lain: a) Membentuk organisasi politik atau menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol maupun memberi input terhadap setiap kebijakan pemerintah. b) Aktif dalam proses pemilu, seperti berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan menjadi anggota perwakilan rakyat. c) Bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan kontemporer, seperti unjuk rasa secara damai tidak anarkis atau merusak, petisi, protes, dan demonstrasi. Cirinya: 

Kesadaran masyarakat bahwa dirinya dan orang lain anggota aktif dalam kehidupan politik.



Melibatkan diri dalam sistem politik sangat berarti walaupun hanya sekedar memberikan suara dalam pemilu.



Tidak menerima begitu saja terhadap keputusan, kebijakan sistem politik



Dapat menilai dengan penuh kesadaran baik input maupun output bahkan posisi dirinya sendiri.


5



Menurut Muhtar Masoed dan Colin MacAndrews ada 3 model budaya politik: a. Model masyarakat demokratis industrial Yang terdiri dari aktivis politik,

kritikus

politik

(Identik

dengan

budaya

politik

partisipan). b. Model Sistem politik otoriter rakyat sebagai subyek yang pasif, tunduk pada hukumnya tapi tidak melibatkan diri dalam urusan politik dan pemerintahan (Identik dengan budaya politik subjek). c. Model masyarakat sistem demokratis pra –industrial masyarakat pedesaan, petani, buta huruf, kontak politik sangat kecil, (budaya politik Parokial).

2.1.3 BUDAYA POLITIK DI INDONESIA Menurut Herbert Feith, Indonesia memiliki 2 budaya politik yang dominan: 1. Aristokrasi Jawa 2. Wiraswasta Islam

Menurut Clifford Geertz, Indonesia memiliki 3 sub-budaya yaitu: 1. Santri: pemeluk agama islam yang taat yang terdiri dari pedagang di kota dan petani

yang berkecukupan.

2. Abangan: yang terdiri dari petani kecil. 3. Priyayi: golongan yang masih memiliki pandangan hindu buddha, yang kebanyakan dari golongan terpelajar, golongan atas penduduk kota terutama golongan pegawai.

Menurut Afan Gaffar, budaya politik Indonesia memiliki 3 ciri dominan: 1. Hirarki yang tegar/ketat: adanya pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe) dengan Rakyat kebanyakan (wong cilik). 2. Kecendrungan Patronage (hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti majikan dengan buruh. Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

6



3. Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

Menurut Max Weber, dalam negara yang patrimonialistik penyelenggaraan pemerintahan berada dibawah kontrol langsung pimpinan negara.

Menurutnya karakteristik negara patrimonialistik

adalah: a. Cenderung mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seseorang penguasa kepada teman-temannya. b. Kebijakan sering kali lebih bersifat partikularistik dari pada bersifat universalistik. c. Rule of Law lebih bersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa (rule of man) d. Penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik.

Di

masa

Orde

Baru

kekuasaan

patrimonialistik

telah

menyebabkan kekuasaan tak terkontrol sehingga negara menjadi sangat kuat sehingga peluang tumbuhnya civil society terhambat. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik adalah: a. Proyek di pegang pejabat. b. Promosi jabatan tidak melalui prosedur yang berlaku (surat sakti). c. Anak

pejabat

kekuasaan

menjadi

orang

pengusaha

tuanya

dan

besar,

memanfaatkan

mendapatkan

perlakuan

istimewa. d. Anak pejabat memegang posisi strategis baik di pemerintahan maupun politik

Menurut Nazarudin Samsudin, menyatakan dalam sebuah budaya ciri utama yang menjadi identitas adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

7



keseluruhan. Jadi simbol yang selama ini telah diakui dan dikenal masyarakat adalah Bhineka Tunggal Ika, maka budaya politik kita di Indonesia adakah Bhineka Tunggal Ika.

2.1.4 SOSIALISASI POLITIK 1. Pengertian sosialisasi politik: a. Menurut Kenneth P. Langton, Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya. b. Menurut Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik dan pola – pola tingkah laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik. c. Menurut Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah pewarisan pengetahuan, nilai dan pandangan politik dari orang tua, guru dan sarana sosialisasi lainnya bagi warga baru dan yang beranjak dewasa. d. Menurut Dennis Kavanagh, sosialisasi politik adalah istilah untuk mengganbarkan proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik. e. Menurut Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakatnya. f. Menurut Alfian, sosialisasi Politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Sosialisasi

politik dapat dilakukan

dalam

kehidupan

sehari-hari,

misalnya: 1) Dalam lingkungan keluarga, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak beberapa cara tingkah laku politik tertentu. Melalui obrolan politik ringan sehingga tak disadarai telah menanamkan nilai-nilai politik kepada anak-anaknya.


8


2) Di

lingkungan


sekolah,

kewarganegaraan. Siswa

dengan dan

memasukkan

guru

bertukar

pendidikan

informasi

dan

berinteraksi dalam membahas topik tentang politik. 3) Di lIngkungan negara, secara hati-hati bisa menyebarkan dan menanamkan ideologi-ideologi resminya. 4) Di Lingkungan Partai politik, salah satu fungsi partai politik adalah dapat memainkan perannya sebagai sosioalisasi politik. Artinya parpol itu telah merekrut anggota atau kader dan partisipannya secara periodik. Partai politik harus mampu menciptakan kesan atau image memperjuangkan kepentingan umum.

Menurut Ramlan Surbakti ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode penyampaian pesan: a. Pendidikan Politik, yaitu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan.

Dari sini anggota masyarakat mempelajari

simbol politik negaranya, norma maupun nilai politik.

b. Indoktrinasi Politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi

dan

memanipulasi

warga

masyarakat

untuk

menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak berkuasa sebagai ideal dan baik.

Dalam upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik sangat

penting

karena

dapat

membentuk

dan

mentransmisikan

kebudayaan politik suatu bangsa, serta dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, penyampaian dari generasi tua ke generasi muda, dapat pula sosialisasi politik dapat mengubah kebudayaan politik.

Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa dan memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dengan bentuk penyampaian dari generasi tua kepada generasi muda. Terdapat 6 sarana atau agen


9



sosialisasi politik menurut Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews, adalah sebagai berikut: a. Keluarga, yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu saat lahir. Dalam keluarga anak ditanamkan sikap patuh dan hormat yang mungkin dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam sistem politik setelah dewasa.

b. Sekolah, yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberi pengetahuan bagi kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Di sekolah memberi kesadaran pada anak tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta tanah air.

c. Kelompok bermain, yaitu kelompok bermain masa anak-anak yang dapat membentuk sikap politik seseorang, kelompok bermain saling memiliki ikatan erat antar anggota bermain. Seseorang dapat melakukan tindakan tertentu karena temannya melakukan hal itu.

d. Tempat kerja, yaitu organisasi formal maupun nonformal yang dibentuk atas dasar pekerjaan seperti serikat kerja, sderikat buruh. Organisasi seperti ini dapat berfungsi sebagai penyuluh di bidang politik.

e. Media massa, yaitu informasi tentang peristiwa yang terjadi dimana saja dengan cepat diketahui masyarakat sehingga dapat memberi pengetahuan dan informasi tentang politik.

f. Kontak-kontak politik langsung yaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap dan keputusan politik seseorang. Seperti diabaikan partainya, ditipu, rasa tidak aman, dll.


10



2.1.5 BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

1. Menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya politik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya untukterlibat dalam proses politik dan pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah.

2. Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri-cirinya adalah : a.

Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi).

b.

Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan)

c.

Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik.

d.

Kegiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara :  Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara dalam memepengaruhi pemerintah.  Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah.

e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar (konvensional) tidak berupa kekerasan (nonviolence) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dll, dan ada yang melalui cara –cara diluar prosedur yang wajar (tidak Konvensional) dan berupa kekerasan

(violence),

seperti

demonstrasi

(unjuk

rasa),

pembangkangan halus (golput), hura-hura, mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan politik, revolusi, kudeta, makar, dll. Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

11



3. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik yang mencakup semua kegiatan sukarela dimana seseorang turut dalam proses pemilihan pemimpin politik dan turut langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

2.1.6 PARTAI POLITIK

1. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partai plitik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan. 2. Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah

serta

merebut

dukungan

rakyat

atas

dasar

persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham. 3. Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir

secara

mempertahankan

stabil

dengan

penguasaan

tujuan

terhadap

merebut

atau

pemerintah

bagi

pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan mamfaat kepada anggota partainya baik bersifat ideal maupun material.

2.1.7 FUNGSI PARTAI POLITIK

1. Sarana komunikasi politik, yaitu penyalur aspirasi pendapat rakyat, menggabungkan berbagai macam kepentingan dan merumuskan kepentingan yang menjadi dasar kebijaksanaannya. Upaya Partai politik dalah mencapai fungsi ini adalah: 

Memperjuangkan aspirasi rakyat agar menjadi kebijaksanaan umum oleh pemerintah


12

Politeknik Negeri Malang 

Menyebarluaskan


rencana-rencana

dan

kebijaksanaan

pemerintah 

Perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide



Bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

2. Sarana Sosialisasi Politik, yaitusarana untuk memmberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya yang dilakukan untuk mencapai fungsi ini adalah : 

Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu



Menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum



Menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain

3. Sarana Rekrutmen Politik, yaitu mencari dan mengajakorang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan plitik. Dengan demikian memperluas partisipasi politik. Upaya yang dilakukan parpol adalah : 

Melalui kontak pribadi maupun persuasi



Menarik golongan muda untuk didddik menjadi kader di masa depan

4. Sarana Pengatur Konflik, yaitu mengatasi berbagai macam konflik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat ersaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan popularitasnya. Upaya yang dilakukan partai politik adalah : 

Bila anggota partai politik yang memberikan informasi justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan masyarakat, pimpinan partai politik harus segera klarifikasi atau diselesaikan dengan baik.


13



Adanya kemungkinan anggota partai plitik lebih mengejar kepentingan pribadi/golongannya, sehingga berakibat terjadi pengkotakan politik atau konplik yang harus segera diselesaikan dengan tuntas.

2.1.8 Wahana Politik Praktis

1. Sistem Pemilihan Umum (dari segi tujuan penyelenggaraannya) : 

Sistem Pemilihan Langsung: pemilihan yang para pemilihnya langsung memilih anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat yang akan mewakilinya.



Sistem Pemilihan Bertingkat: Pemilihan yang dalam pemilihan tahap pertama memilih wali pemilih, kemudian wakil pemilih itu memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Sistem Pemilihan Umum (dari segi tujuan pandangan rakyat): 

Sistem Pemilihan Mekanis: pemilihan yang melihat rakyat sebagai masa/kelompok individu yang mempunyai hubungan yang sama, masing-masing

individu

dianggap

sebagai

satu-satunya

pengendalian hak pilih aktif, sama-sama mempunyai satu suara dalam pemilihan. 

Sistem Pemilihan Organis: pemilihan yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu, seperti halnya kelompok keluarga, kelompok daerah/wilayah, kelompok cendekiawan, buruh, tani, (lapisan sosial), lembaga-lembaga lainnya. Persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih.

Sistem pemilihan mekanis di tinjau dari rakyat pemilih pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu distrik dimana satu daerah pemilihan memilih satu wakil, proporsional berimbang yaitu satu daerah pemilihan beberapa wakil.


14



3. Sistem Distrik: Dimana negara terbagi dalam dalam daerah-daerah bagian (distrik). Dalam sistem distrik hanya diwakili oleh satu orang dengan suara mayoritas.

No

Kelebihan Sistem Distrik

No

Kekurangan Sistem Distrik

1

Rakyat mengenal dengan baik

1

Suara dari eserta pemilu yang

orang

yang

mewakili

daerah

kalah akan hilang, tidak dapat

(distriknya)

2

Wakil

digabungkan

setiap

mengenal

distrik

sangat

daerah

dan

2

Meskipun partai besar berkuasa, jika satu distrik kalah dalam

kepentingan rakyat

pemilu,

maka

suaranya

tidak

terwakili di distrik itu

3

Adanya antara

hubungan wakil

yang

distrik

erat

3

dengan

Wakil

rakyat

dalamsatu

rakyatnya

yang

menang

distrik

lebih

memperhatikan terkadang

distriknya, mengabaikan

kepentingan nasional

4

Wakil

distrik

sangat

memperhatikan

dan

4

Golongan

minoritas

kurang

terwakili

memperjuangkan distriknya

4. Sistem Proporsional: Setiap organisasi peserta pemilu akan memperoleh sejumlah kursi parlemen sesuai dengan jumlah suara pemilu yang di peroleh di seluruh

wilayah

negara.

Terbuka

kemungkinan

terjadi

penggabungan partai kecil (koalisi) untuk memperoleh kursi di parlemen. Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

15



No

Kelebihan sistem prporsional

No

Kekurangan sistem proporsional

1

Lebih demokratis karena semua

1

Peranan pemimpin partai sangat

partai dapat terwakili di parlemen

menentukan

dalam

penetapan

daftar calon Badan Perwakilan Rakyat

2

3

Tidak ada suara yang hilang

2

Calon-calon yang diikutsertakan

karena semua digabung secara

dalampemilu kurang atau tidak

nasional

dikenal oleh pemilih

Badan Perwakilan Rakyat benarbenar

menjadi

wadah

3

dan

aspirasi seluruh rakyat

Wakil-wakilrakyat yang duduk di pusat

kurang

memahami

memperhatikan

dan

kepentingan

daerah

5. Sistem gabungan: Mengabungkan

antara

sistem

distrik

dengan

sistem

proporsional. Sistem ini membagi wilayah negara dalam beberapa daerah

pemilihan. Sisa

suara

pemilu

tidak

hilang

melainkan

diperhitungkan dengan jumlah kursi yang dibagi.

2.1.9 Perilaku Politik

Perilaku politik adalah tingkah laku politik para aktor politik dan warganegara atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembagalembaga pemerintah, antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.


16



Aktor politik ada dua macam: a. Aktor bertipe pemimpin yang mempunyai tugas, tanggung jawab, kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. b. Warga negara biasa yang memiliki hak sarta kewajiban untuk mengajukan tuntutan dan dukungan terhadap aktor yang bertipe pemimpin.

Macam-macam perilaku politik:

a. Radikal adalah perilaku warga negara tidak puas terhadap keadaan yang ada serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak kenal kompromi dan tidak mengindahkan orang lain cenderung ingin menang sendiri. b. Moderat adalah perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan apalagi perubahan yang serba cepat seperti kelompok radikal. c. Status Quo adalah sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan

keadaan

yang

ada/berlaku

dan

berusaha

tetap

mempertahankan keadaan itu. d. Konservatif adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan. e. Liberal adalah sikap perilaku politik masyarakat yang berpikir bebas dan ingin maju terus. Menginginkan perubahan progresif dan cepat, berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan.

2.1.10 KOMUNIKASI POLITIK

Bentuk-bentuk komunikasi politik ada 2 yaitu: 1. Posisi

horizontal,

Komunikator

dan

masyarakat

terlibat

menerima dan memberi relatif seimbang sehingga terjadi


17


sharing.


Momunikasi

horizontal

ini

merefleksikan nilai

demokrasi. 2. Pola-pola linier, arus komunikasi politik satu arah yang cenderung vertikal. Bentuk komuniukasi ini merefleksikan nilai feodalistik dan pola kepemimpinan otoriter.

2.1.11 Debat Politik

Debat politik merupakan proses pendewasaan politik masyarakat melalui tukar pikiran yang mengandung mnakna sebagai berikut: 1. Makna politis yaitu debat harus dapat menjadi wahana pendidikan politik masyarakat. 2. Makna sosiologis yaitu debat politik harus mampu mewujudkan kehidupan

masyarakat

yang

semakin

sadar

hak

dan

kewajibannya, memiliki perilaku politik santun, tidak anarkis, kooperatif dll.

Dasar hukum debat politik adalah:

1. Pasal

28

UUD

1945,

yaitu

Kemerdekaan

berserikat

dan

berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. 2. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 3. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 19 menyatakan setiaporang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 4. UU Nomor 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, disebutkan setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

18



2.2 Budaya Demokrasi 2.2.1 PENGERTIAN BUDAYA DEMOKRASI

1. International Commision of Jurist (ICJ), demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat

keputusan-

keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakilwakil yg dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yg bebas. 2. Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 3. Giovanni Sartori, memandang demokrasi sebagai suatu sistem di mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak seorangpun dapat menginvestasikan dia dengan kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat. 4. Kranenburg berpendapat bahwa demokrasi terbentuk dari dua pokok kata yang berasal dari bahasa yunani yaitu Demos (rakyat) dan Kratein (memerintah) yang maknanya adalah “cara memerintah oleh rakyat”. 5. Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto, berpendapat demokrasi adalah suatu

Negara

yang

pemerintahannya

dipegang

oleh

rakyat.

Maksudnya, suatu sistem dimana rakyat akan diikutsertakan dalam sistem pemerintahan Negara.

Sehingga dari pendapat para pakar tersebut demokrasi adalah suatu paham yang menegaskan bahwa pemerintahan suatu Negara harus melalui permusyawaratan dengan rakyat, karena pemerintahan tersebut pada hakikatnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dapat juga merupakan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia

yang

berintikan

kerjasama,

saling

percaya,

menghargai

keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi.


19



2.2.2 Unsur-unsur budaya demokrasi adalah :

1. Kebebasan, adalah keleluasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermamfaat untuk kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Bukan kebebasan untuk melakukan hal tanpa batas. Kebebasan harus digunakan untukhal yang bermamfaat bagi masyarakat, dengan cara tidak melanggar aturan yang berlaku. 2. Persamaan, adalah Tuhan menciptakan manusia dengan harkat dan martabat yang sama.

Di dalam masyarakat manusia memiliki

kedudukan yang sama di depan hukum,politik, mengembangkan kepribadiannya masing-masing, sama haknya untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Solidaritas, adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerjasama dengan orang lain. Solidaritas sebagai perekat bagi pendukung demokrasi agar tidak jatuh kedalam perpecahan. 4. Toleransi, adalah sikap atau sifat toleran. Toleran artinya bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dll) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. 5. Menghormati Kejujuran, adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran, agar hubungan antar pihak berjalan baik dan tidak menimbulkan benih-benih konplik di masa depan. 6. Menghormati penalaran, adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki

pandangan

tertentu,

membela

tindakan

tertentu,dan

menuntut hal serupa dari orang lain. Kebiasaan member penalaran akan menumbuhkan kesadaran bahwa ada banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak cara untuk mencapai tujuan. 7. Keadaban, adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir-batin atau kebaikan budi pekerti. Perilaku yang beradab adalah perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain yang tercermin dalam sopan santun, dan beradab. Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

20



2.2.3 Prinsip-prinsip demokrasi secara umum meliputi :

a. Kekuasaan suatu negara sebenarnya berada di tangan rakyat atau kedaulatan ada di tangan rakyat. b. Masing-masing

orang

bebas

berbicara,

mengeluarkan

pendapat, beda pendapat, dan tidak ada paksaan.

2.2.4 Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah :

a. Kedaulatan di tangan rakyat b. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia c. Pemerintahan berdasar hukuk (konstitusi) d. Peradilan yang bebas dan tidak memihak e. Pengambilan keputusan atas musyawarah f. Adanya partai plitik dan organisasi sosial politik g. Pemilu yang demkratis.

Ciri pemilu yang demokratis menurut Austin Ranney, adalah :

1. Hak pilih umum, pemilu disebut demokratis manakala semua warga negara dewasa menikmati hak pilih pasif dan aktif. Hak pilih pasif, yaitu hak warga negara untuk dapat dipilih menjadi wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Hak pilih aktif, yaitu hak setiap warga negara untuk dapat memilih atau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk memilih wakilnya yang akan mewakilinya di lembaga perwakilan rakyat. 2. Kesetaraan bobot suara, suara tiap-tiapemilih diberi bobot yang sama, artinya tidak boleh ada sekelompok warga negara, apapun kedudukan,

sejarah

kehidupan,

dan

jasa-jasanya,

yang

memperoleh lebih banyak wakil dari warga lainnya. Contoh bila harga sebuah kursi parlemen adalah 420.000 suara, maka harus ada jaminan bahwa tak ada sekelompok warga negarapun yang Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

21



kurang dari kuota tersebut mendapatkan satu atau bahkan lebih di parlemen. 3. Tersedianya pilihan yang signifikan, para pemilih harus dihadapkan pada pilihan-pilihan atau calon-calon wakil rakyat atau partai politik yang berkualitas. 4. Kebebasan nominasi, Pilihan-pilihan itu harus datang dari rakyat sendiri melalui organisasi atau partai politik yang telah diseleksi untuk

memdapatkan

calon

yang

mereka

pandang

mampu

menerjemahkan kebijakan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 5. Persamaan

hak

kampanye,

melalui

kampanye

mereka

memperkenalkan program kerja kepada rakyat pemilih, pemecahan masalah yang ditawarkan, serta program kesejahteraan, dll. 6. Kebebasan

dalam

memberikan

suara,

para

pemilih

dapat

menentukan pilihannya secara bebas, mandiri, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hati nuraninya. 7. Kejujuran

dalam

penghitungan

suara,

kecurangan

dalam

penghitungan suara akan menggagalkan upaya menjelmakan rakyat ke dalam badan perwakilan rakyat. Pemantau independen dapat menopang perwujudan kejujuran dalam penghitungan suara. 8. Penyelenggaraan secara periodik, pemilu tidak boleh dimajukan atau diundurkan sekehendak hati penguasa. Pemilu tidak boleh digunakan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Tapi pemilu digunakan untuk sarana penggantian kekuasaan secara damai dan terlembaga.

2.2.5 MACAM-MACAM DEMOKRASI

Dari segi ideologi, demokrasi ada 2 macam :

a. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal), yaitu kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak banyak campur tangan serta tidak bertindak

sewenang-wenang

terhadap


warga

negaranya. 22



Kekuasaan dibatasi oleh konstitusi. Penganut demokrasi ini adalah Negara-negara eropa barat, Amerika serikat, India, Pakistan, Indonesia, Filipina, Singapura. b. Demokrasi Rakyat (Proletar) adalah demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan marxisme. Demokrasi ini tidak mengakui hak asasi warga negaranya. Demokrasi ini bertentangan dengan demokrasi

konstitusional.

Demokrasi

ini

mencita-citakan

kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Negara adalah alat untuk mencapai komunisme yaitu untuk kepentingan kolektifisme.

Berdasarkan titik perhatiannya demokrasi ada 3 macam:

1. Demokrasi Formal (negara-negara liberal), demokrasi menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. 2. Demokrasi material (negara-negara komunis), menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan pada bidang ekonomi, kurang persamaan dalam bidang politik bahkan kadang dihilangkan. 3. Demokrasi gabungan (negara-negara nonblok), demokrasi yang menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial, persamaan dibidang politi maupun hukum. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas  

Demokrasi Langsung Demokrasi Tidak Langsung


23



PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI Banyak negara mengaku sebagai negara demokrasi, tapi belum tentu menerapkan prinsip demokrasi dengan baik dan benar. Prinsipprinsip demokrasi antar lain :

1. Adanya jaminan hak asasi manusianya, merupakan hak dasar yang melekat sejak lahir merupakan anugerah Tuhan YME yang tidak boleh dirampas oleh siapapu termasuk oleh negara. 2. Persamaan kedudukan di depan hukum, agar tidak tewrjadi diskriminasi dan ketidakadilan, siapapun melanggar hukum harus mendapat sanksi menurut hukum yang berlaku, dan sebaliknya. 3. Pengakuan terhadap hak-hak politik, seperti berkumpul, beroposisi, berserikat dan mengeluarkan pendapat. 4. Pengawasan atau kontrol rakyat terhadap pemerintah, melalui demokrasi itu sendiri. 5. Pemerintahan berdasar konstitusi, agar pemerintgah tidak menyalah gunakan kekuasaan seweang-wenang terhadap rakyat. 6. Adanya saran atau kritik rakyat terhadap kinerja pemerintah melalui media massa sebagai alat penyalur aspirasi rakyat. 7. Pemilihan umum yang bebas dan jujur serta adil. 8. Adanya kedaulatan rakyat.

2.2.6 PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

I. Masa Orde Lama :

a. Demokrasi parlementer / liberal (RIS dan UUDS 1950), pada masa ini Indonesia memakai sistemdemokrasi parlementer. Cara kerja: 

Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, partai politik yang menguasai suara mayoritas di DPR membentuk kabinet.


24

Politeknik Negeri Malang 


Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/Dewan menteri dibawah pimpinan Perdana menteri dan bertanggung jawab pada parlemen.



Presiden hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri.



Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.



Jika DPR atau parlemen menilai kinerja menteri kurang bauik maka parlemen mengajukan mosi tak percaya, maka menteri harus meletakkan jabatannya.



Jika kabinet bubar maka presiden menunjuk formatur kabinet untuk menyususn kabinet baru.



Jika DPR atau parlemen mengajukan mosi tak percaya pada kabinet yang baru, maka DPR atau parlemen dibubarkan dan diadakan pemilihan umum.

Hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer: 1. Usia atau masa kerja kabinet rata-rata pendek, selama kurun waktu 1950 -1959 telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. 2. Ketidakserasian hubungan antara dalam tubuh angkatan bersenjata. Sebagian condong ke kabinet Wilopo sebagian condong ke Presiden Soekarno. 3. Perdebatan terbuka antara Soekarno dengan tokoh Masyumi yaitu Isa Anshary tentang penggantian dasar negara yang lebih Islami apakah akan merugikan umat agama lain atau tidak. 4. Masa

kampanye

jadi

panjang

(1953-1955),

sehingga

meningkatnya ketegangan di masyarakat. 5. Kebijakan

beberapa

perdana

menteri

cenderung

menguntungkan partainya. 6. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah seperti pemberontakan Permesta dan PRRI.


25



Hal-hal positif yang terjadi dimasa demokrasi parlementer: 1. Badan peradilan menikmati kebebasannya dalam menjalankan fungsinya. 2. Pers bebas dan banyak kritik di surat kabar. 3. Jumlah sekolah bertambah 4. Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberntakan RMS, DI/TII 5. Sedikit ketegangan diantara umat beragama. 6. Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah. 7. Nama

baik

indonesia

di

Internasional

dan

berhasil

melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung April 1955.

II. Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966:

Mulai dijalankan sejak dekrit presiden 5 Juli 1959, dengan mamakai UUD 1945 oleh sebab itu demokrasi ini didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945. Pada waktu itu sesuai dengan UUD 1945 maka bentuk negara adalah Kesatuan,pemerintahannya adalah Republik, sistem pemerintahannya adalah Demokrasi. Dalam UUD 1945 indonesia juga adalah negara hukum. MPR harus berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih dan mengangkat presiden, oleh karena itu presiden wajib tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden bersama DPR

membuat

menjalankan

UU.

Presiden

kekuasaan

dibantu

Eksekutif

dan

para

menteri dalam

Kekuasaan

Yudikatif

dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya secara independen bebas dari pengaruh lembaga lainnya. Dari kenyataannya demokrasi terpimpin ini menyimpang dari prinsip negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan itu antara lain :

1. Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman : dimana UU No. 19 tahun 1964 menyatakan demi kepentingan revolusi, Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

26



Presiden berhak mencampuri proses peradilan. Dan hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Sehingga peradilan sering

dijadikan

untuk

menghukum

lawan

politik

dari

pemerintah. 2. Pengekangan hak di bidang politik yaitu berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yaitu ulasan surat kabar dibatasi atau tidak boleh menentang kebijakan pemerintah. 3. Pelampauan batas wewenang presiden.

Banyak hal yang

seharusnya diatur dalam UU namun hanya ditetapkan lewat Penetapan Presiden. 4. Pembentukan lembaga negara Ekstrakonstitusional (diluar UUD 1945) seperti pembentukan Front Nasional yang dimamfaatkan oleh

partai

komunis

sebagai

ajang

mempersiapkan

pembentukan negara komunis Indonesia. 5. Pengutamaan fungsi Presiden seperti : 

Pimpinan MPR, DPR dan lembaga lainnya di setarakan dengan menteri dan berada di bawah Presiden.



Pembubaran DPR tahun 1960 oleh presiden setelah menolak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan pemerintah. Padahal dalam UUD 45 menyatakan Presiden tidak dapat membubarkan DR, bila

DPR

tidak

menyetujui

angaran

yang

diajukan

pemerintah maka pemerintah menggunakan anggaran tahun lalu. 

Demokrasi tidak dipimpinhikmat kebijaksanaan, tetapi dipimpin oleh presiden selaku panglima tertinggi ABRI.

Keberhasilan yang capai di masa Demokrasi terpimpin; 1. Berhasil

menumpas

pemberontakan

DI/TII

yang

telah

berlangsung 14 tahun. 2. Berhasil menyatukan Irian Barat kepangkuan Indonesia dari pihak Belanda.


27



3. Demokrasi Pancasila di Masa Orde Baru 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998

Peristiwa yang terjadi di masa orde baru Pelaksanaan demokrasi di indonesia baik di masa Orde baru maupun reformasi sermua menamakannya demokrasi Pancasila, sebab demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh pancasila terutama sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, ber Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adail dan beradab, persatuan indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Kehidupan politik di masa orde baru terjadi penyimpanganpenyimpangan dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945 antara lain :

1. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden, secara formal kekuasaan negara dibagi ke beberapa lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dll), taoi dalam praktiknya presiden dapat mengendalikan lembaga tersebut.

Anggota MPR yang

diangkat dari ABRI adalah dibawah presiden sebab presiden sebagai panglima tertinggi ABRI. Anggota MPR dari Utusan daerah dapat dikendalikan oleh presiden karena dipilih oleh DPRD Tk. I yang merupakan bagian dari pemerintah daerah sebagai bawahan presiden. 2. Pembatasan hak-hak politik rakyat, Sejak tahun 1973 jumlah parpol di indonesia hanya 3 (PPP, Golkar, PDI), pers bebas tetapi pemerintah dapat membreidel penerbitan Pers (Tempo, Editor, Sinar Harapan, dll). terhadap

anak

keturunan

Ada perlakuan diskriminatif PKI.

Pengkritik

pemerintah

dikucilkan secara politik. Pegawai negeri dan ABRI harus mendukung Golkar (partai penguasa). Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

28



3. Pemilu yang tidak demokratis, aparat borokrasi dan militer melakukan cara-cara untuk memenangkan Golkar.

Hak

parpol dan rakyat pemilih dimanipulasi untuk kemenangan Golkar. 4. Pembentukan

lembaga

melanggengkan KOPKAMTIB

ektra

kekuasaannya

(Komando

konstitusional, pemerintah

Pengendalian

untuk

membentuk

Keamanan

dan

Ketertiban), untuk mengamankan pihak-pinak yang pootensial menjadi oposisi penguasa. 5. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Akibat penggunaan kekuasaan yang terpusat dan tak terkontrol, maka KKN meraja lela, rakyat sengsara, menjerumuskan rakyat kepada krisis

multidimensi

berkepanjangan,

krisis

moral,

kepercayaan. Di masa orde baru ada upaya penanaman nilai Pancasila kepada seluruh rakyat dengan cara indoktrinisasi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

III. Demokrasi Pancasila di masa transisi/reformasi 22 Mei- sekarang

Mundurnya Soeharto yang digantikan BJ. Habibie yang memerintah sekitar 18 bulan.

Pemuilu yang tertib dan bersih

berhasil dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999 diikuti 48 partai politik dan Gus Dur terpilih sebagai presiden dan dicopot tahun 2001 dari presiden dan digantikan oleh Megawati.

PEMILU WUJUD BUDAYA DEMOKRASI DI INDONESIA

Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 diatur dalam UU no 12 tahun 2003 tentang pemilu sebagai wujud pelaksanaan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang dilaksanakan dengan Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilna Daeara, DPRD. Jumlah anggota DPR ditetapkan 550 kursi, DPRD TK I sekurangBudaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

29



kurangnya 35 orang dan paling banyak 100 kursi, DPRD TK. II/ Kota sekurang-kurangnya 20 kursi dan paling banyak 45 kursi.

Landasan Pemilu Di Indonesia :

1. Idiil : Panacasila 2. Konstitusinil : UUD 1945 3. Operasional : Tap MPR no III/MPR/1998, UU no. 31 tahun 2002 tentang Partai politik, UU No. 12 tahun 2003 tantang Pemilihan Umum.

Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan pelaksanaan UUD pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang. Dalam pemilu, rakyat memiliki hak pilih aktif dan pasif. Aktif adalah hak rakyat untuk dapat memilih wakilnya dalam pemilu, sedang hak pasif adalah hak warga negara dalam pemilu untuk dapat dipilih menjadi anggota DPR/MPR. Sehubungan denga hak pilih dan memilih, maka hendaknya masyarakat dapat : a. Menggunakan hak memilih dan dipilih sebaik-baiknya. b. Menghormati badan permusyawaratan/perwakilan. c. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang telah dilakukan secara demokratis, dengan itikad baik dan tanggung jawab.

Menurut UU RI No. 22 Tahun 2003, tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan sebagai berikut:

1. DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilu : a. Anggota DPR berjumlah 550 kursi b. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden c. Anggota DPR berdomisili di ibukota negara RI


30



2. DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu : a. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi b. Jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh melebihi sepertiga anggota DPR. c. Keanggotaan DPD diresmikan oleh keputusan Presiden d. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat di ibukota RI

3. DPRD Provinsi terdiri dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu: a. Anggota DPRD Provinsi berjumlah minimal 35 kursi dan sebanyak-banyaknya 100 rang. b. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri dalam Negeri atas nama presiden c. Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibukota provinsi.

4. DPRDD kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang di[ilih melalui pemilu : a. Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah minimal 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 45 kursi. b. Keanggotaanya diresmikan dengan keputusan Gubernur atas nama presiden. c. Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di kota/kabupaten yang bersangkutan.


31



Perbedaan Pemilu Sebelum dengan sesudah tahun 2004

No

Pembeda

Sebelum 2004

Setelah 2004

1

Tujuan Pemilu

Memilih DPR,DPRD Provinsi

Memilih DPR, DPRD

dan Kab./Kota

Provinsi

dan

kota

ditambah DPD (Dewan Perwakilan Daerah) 2

Sistem

Proporsional dengan seleksi

Proporsional

dengan

Pemilihan

daftar gambar (pilih/coblos

daftar

calon

terbuka

gambar partai politik)

(pilih

coblos

gambar

partai politik dan nama calon di bawah gambar parpol yang dipilih. 3.

Daerah

Didasarkan

pada

Didasarkan

pemilihan

kabupaten/kotamadya

atau

jumlah pendudk yang

provinsi

pada

ada di wilayah tersebut Dimana

daerah

pemilihan untuk DPR adalah provinsi, DPRD Provinsi

adalah

kabupaten/Kotamadya, DPRD

Kabupaten

adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. 4.

Peserta Pemilu

Partai politik

Partai

politik

dan

perorangan /individu


32


5

Syarat politik

partai peserta

pemilu


Memiliki

pengurus

dan

Memiliki pengurus dan

sekretariat tetap di setengah

sekretariat di dua atau

pada

tiga

kabupaten/kotamadya

yang ada di provinsi

pada

kabupaten/kotamadya yang

ada

diprovinsi

tersebut. Serta memiliki anggota 1000

orang

atau

seperseribu penduduk di

masing-masing

kabupaten/kotamadya yang dengan

dibuktikan kartu

tanda

penduduk. 6

Syarat

Tidak ada

Didukung minimal 1000

perseorangan

orang di provinsi yang

sebagai peserta

berpenduduk satu juta

pemilu

orang 5000

dan

minimal

orang

di

provinsiberpenduduk kurang lebih 15 juta orang. 2. Dukungan tersebut tersebar di sekurangkurangnya di 25 % dari jumlah kabupaten/kotamadya provinsi

yang

bersangkutan


33


7


Panitia

Jika

di

pusat

kota

Komisi

pemilihan

penyelenggara

dilaksanakan oleh KPU dan

umum (KPU) dari pusat

panitia pemilihan Indonesia

sampai

sebagai pelaksana pemilu.

bersifat non partisipan,

Jika di daerah dilaksanakan

independen dan tetap

oleh panitia pemilihan daerah

sampai 5 tahun.

daerah

yang

(PPD) 8

Syarat

calon

legislatif

Surat

keterangan

pengurus menyatakan

dari

parpol

yang

calon

punya

Harus memiliki ijazah SMA

dan

yang

sederajat

pengalaman setaraf dengan SMA 9

Pelibatan

Tidak ada

peremuan

Nominasi

caleg

memperhatikan

kuota

30 % perempuan 10

Perhitungan

Adanya stambus accord

perolehan kursi

Menggunakan bilangan

sistem pembagi

pemilihan 11

Penegakan

Tidak ada ketentuan pidana

hukum

Ada ketentuan pidana beserta

hukum

acaranya/prosedurnya

2.2.7 PELAKSANAAN BUDAYA DEMOKRASI

Di Lingkungan keluarga : Masalah – masalah keluarga hendaknya diselesaikan dengan musyawarah. Kepala keluarga selalu menyerap aspirasi dan pendapat dari anggota keluarga untuk mencapai kata mufakat.

Manfaat

musyawarah di lingkungan keluarga adalah : 1. Seluruh anggota keluarga merasa berarti atau berperanan. 2. Anggota keluarga ikut bertanggung jawab terhadap keputusan bersama. Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

34



3. Tidak ada anggota keluarga yang merasa ditinggalkan 4. Menanamkan rasa semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang semakin kokoh.

Di lingkungan sekolah/belajar : 1. Menyusun tata tertib bersama 2. Menyusun kelompok piket kelas 3. Memilih ketua OSIS atau ketua kelas

Di Lingkungan Masyarakat : 1. Pemilihan ketua RT 2. Musyawarah yang menyangkut kepentingan bersama, seperti program pembangunan masyarakat dan lingkungan.

Di Lingkungan Negara : 1. Terlibat dalam pemilihan umum 2. Melalui wakil kita terlibat dalam penyusunan Undang-undang 3. Melakukan pengawasan baik terhadap wakil rakyat maupun pemerintah melalui media massa.


35



2.3 Masyarakat Madani 2.3.1 Pengertian Masyarakat Madani Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal tersebut merupakan pengertian umum dari masyarakat madani, berikut ini ada beberapa pengertian masyarakat madani menurut para ahli : 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu.



Menurut Syamsudin Haris, masyarakat madani adalah suatu lingkup interaksi sosial yang berada di luar pengaaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga, asosiasi sukarela, gerakan kemasyarakatan dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat.



Menurut Nurcholis Madjid, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban dengan ciri antara lain : egaliteran(kesederajatan), menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi dan musyawarah.



Menurut Ernest Gellner, Civil Society atau Masyarakat Madani merujuk pada mayarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi Negara.



Menurut Cohen dan Arato, Civil Society atau Masyarakat Madani adalah suatu wilayah interaksi sosial diantara wilayah ekonomi, politik dan Negara yang didalamnya mencakup semua kelompok-kelompok sosial yang bekerjasama membangun ikatanikatan sosial diluar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama (public good).


36



Menurut Muhammad AS Hikam, Civil Society atau Masyarakat Madani adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), keswadayaan (self-supporing),dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.



Menurut M. Ryaas Rasyid, Civil Society atau Masyarakat Madani adalah suatu gagasan masyarakat yang mandiri yang dikonsepsikan sebagai jaringan-jaringan yang produktif dari kelompok-kelompok sosial yang mandiri, perkumpulan-perkumpulan, serta lembaga-lembaga yang saling berhadapan dengan Negara.

2.3.2 Ciri-Ciri Masyarakat Madani 1. Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan teknologi. 2. Mempunyai peradaban yang tinggi ( beradab ). 3. Mengedepankan kesederajatan dan transparasi ( keterbukaan ). 4. Free public sphere (ruang publik yang bebas) Ruang publik yang diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik. 5. Demokratisasi Menurut Neera Candoke, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana

kritik

rasional

masyarakat

yang

secara

ekspisit

mensyaratkan tumbuhnya demokrasi., dalam kerangka ini hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat madani. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi : 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)


37



2) Pers yang bebas 3) Supremasi hokum 4) Perguruan Tinggi 5) Partai politik 6. Toleransi Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandanganpandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang lain yang berbeda. 7. Pluralisme Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat tuhan. 8. Keadilan Sosial (Social justice) Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. 9. Partisipasi sosial Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memunkinkan otonomi individu terjaga. 10. Supermasi hukum Penghargaan terhadap supermasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan, keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum.


38



2.3.1 Pengertian Masyarakat Madani Gagasan masyarakat madani sesungguhnya baru belakangan popular sekitar awal tahun 90-an di Indonesia, dan karena itu barangkali juga masih berbau “asing’’ bagi sebagian kita. Konsep ini pada awalnya, sebenarnya mulai berkembang di Barat, memiliki akar sejarah awal dalam peradaban masyarakat Barat, dan terakhir setelah sekian lama seolaholah terlupakan dalam perdebatan wacana ilmu sosial modern, kemudian mengalami revitalisasi terutama ketika Eropa Timur dilanda gelombang reformasi di tahun-tahun pertengahan 80-an hingga awal 90-an. Selanjutnya,

wacana

ini

oleh

orang

banyak

bangsa

dan

masyarakat di Negara berkembang, termasuk Indonesia, secara antusias ikut dikaji, dikembangkan, dan dieliminasi, sebagaimana realitas empiris yang dihadapi. Kemudian dalam mendefinisikan terma Masyarakat Madani ini sangat bergantung pada kondisi sosial-kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan terma yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat. Sebagai titik tolak, disini akan dikemukakan beberapa definisi masyarakat madani dari berbagai pakar di berbagai Negara yang menganalisa dan mengkaji fenomena masyarakat madani ini. Pertama, definisi yang dikemukakan oleh Zbigniew Rau dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud masyarakat madani adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan Negara. Tiadanya pengaruh keluarga dan kekuasaan Negara dalam masyarakat madani

ini

diekspresikan

dalam

gambaran

ciri-cirinya,

yakni

individualisme,pasar (market ) dam pluralisme. Kedua, yang digambarkan oleh Han Sung-joo dengan latar belakang kasus Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hakhak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari Negara, suatu ruang

publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik,

gerakan warga Negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

39



yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam civil society ini. Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh Kim Sunhyuk, juga dalam konteks Korea Selatan.Ia mengatakan bahwa yang dimaksud masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara

mandiri menghimpun

dirinya

dan

gerakan-gerakan dalam

masyarakat yang secara relative otonom dari Negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari reproduksi dan masyarakat yang mampu melakukan kegiatan poitik dalam suatu ruang public, guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme danpengelolaan yang mandiri. Secara global dari ketiga definisi di atas dapat ditarik benang emas, bahwa yang dimaksud masyarakat madani adalah suatu kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan Negara, memiliki ruang publik (public sphere) dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Di

Indonesia,

terma

masyarakat

madani

mengalami

penerjemahan yang berbeda-beda dengan sudut pandang yang berbeda pula, seperti masyarkat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat berbudaya dan civil society (tanpa diterjemahkan). Masyarakat Madani, konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festifal Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukan masyarakat yang memiliki peradaban maju. Mayarakat Sipil merupakan penurunan langsung dari terma civil society. istilah ini banyak dikemukakan oleh Mansour Fakih untuk menyebutkan prasyarat masyarakat dan Negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar baru dan lebih baik.


40



Masyarakat Kewargaan, konsep ini digulirkan oleh M. Ryas Rasyid dengan tulisannya “Perkembangan Pemikiriran Masyarakat Kewargaan’’. Konsep ini merupakan respon dari keinginan untuk menciptakan warga Negara sebagai bagian integral Negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan Negara (state). Mayarakat Berbudaya merupakan isilah yang paling popular dan digandrungi di Indonesia untuk menerjemahkan istilah masyarakat madani.Apa makna istilah ini? Tak pelak bahwa kata “madani’’ merujuk pada Madinah sebuah kota yang sebelumnya bernama Yastrib di wilayah Arab, di mana masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dimasa lalu pernah membangun peradaban tinggi. Menurut Nurcholish Madjid, kata “madinah” berasal dari bahasa Arab “madaniyah’’ yang berarti peradaban. Karena itu masyarakat madani berasosiasi, “masyarakat beradab’’.

2.3.2 SEJARAH PERKEMBANGAN MASYARAKAT MADANI Masyarakat madani merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feudal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembangan wacana masyarakat madani dapat dirunut mulai darui Cicero sampai Antonio Gramsci dan de’Tocquiveille. Pada masa Aristoteles( 384-322), masyarakat madani dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike,yakni sebuah komunitas politik tempat warga Negara dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Pada tahun 1767, wacana masyarakat madani ini dikembangkan oleh Adam Ferguson, dengan mengambil konteks sosio-kultural dan politik Skotlandia.Ia menekankan masyarakat madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan

bermasyarakat.

Pemahamannya

ini

digunakan

untuk

mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

41



dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu. Kemudian pada tahun 1792, muncul wacana masyarakat madani yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan sebelumnya. Konsep ini dimunculkan oleh Thomas Paine (1737-1803) yang menggunakan istilah masyarakat madani sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan Negara, bahkan dianggapnya sebagai anti tetis dari Negara. Dengan demikian, maka Negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum. Dengan demikian, maka masyarakat madani menurut Paine ini adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan member peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan. Selanjutnya perkembangan civil society dikembangkan oleh G.W.F Hegel (1770-1831 M),Karl Mark (1818-1883 M) dan Antonio Gramsci (1837-1891 M). Wacana masyarakat madani yang dikembangkan oleh tiga tokoh ini menekankan pada masyarakat madani sebagai elemen ideology kelas dominan. Menurut Hegel struktur sosial terbagi atas tiga entitas, yakni keluarga, masyarakat madani, dan Negara. Keluarga merupakan ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan. Masyarakat madani merupakan lokasi atau tempat berlangsungnya peraturan berbagai kepentingan pribadi dan golongan terutama kepentingan ekonomi. Sementara negara merupakan representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk intervensi terhadap masyarakat madani. Sedangkan Karl Mark memahami masyarakat madani sebagai “masyarakat

borjuis’’

dalam

konteks

hubungan

produksi

kapitalis,

keberadaanya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Karenanya, maka ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Pemahaman Gramsci memberikan tekanan pada kekuatan cendekiawan yang merupakan actor utama dalam proses perubahan sosial dan politik. Gramsci dengan demikian melihat adanya sifat kemandirian dan Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

42



politis pada masyarakat madani, sekalipun pada instasi terakhir ia juga amat dipengaruhi oleh basis material (ekonomi) Periode berikutnya, wacana masyarakat madani dikembangkan oleh Alexix de’tocqueville (1805-1859 M) yang berdasarkan pada pengalaman masyarakat

demokrasi madani

Amerika, sebagai

dengan entitas

mengembangkan penyeimbang

teori

kekuatan

Negara.Baginya kekuatan politik dan, masyarakat madanilah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam masyarakat madani, maka warga Negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan Negara.[ Dari berbagai model pengembangan, masyarakat madani di atas, model Gramsci dan Tocqueville-lah menginspirasi gerakan prodemokrasi di Eropa Timur dan Tengah

pada

sekitar akhir dasawarsa

80-an.

Pengalaman Eropa Timur dan Tengah tersebut membuktikan bahwa justeru

dominasi

Negara

atas

masyarakatlah

yang

melumpuhkan

kehidupan sosial mereka. Hal ini berarti bahwa gerakan membangun masyarakat madani menjadi perjuangan untuk membangun harga diri mereka sebagai warga Negara. Gagasan tentang masyarakat madani kemudian menjadi senacam landasan ideologis untuk membebaskan diri dari cengkraman Negara yang secara sistematis melemahkan daya kreasi dan kemandirian masyarakat.

2.3.3 KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI Penyebutan karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat diperlukan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani. Prasyarat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain atau hanya mengambil salah satunya saja, melainkan merupakan satu kesatuan yang integral yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi masyarakat madani. Karakteristik tersebut antara lain adalah adanya Free Public Sphere, Demokratis, Toleransi, Pluralisme, Keadilan Sosial, dan berkeadaban. Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

43



1. FREE PUBLIC SPHERE Free Public Sphere yakni adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran.Aksentuasi prasyarat ini dikemukakan oleh Arendt dan Habermas. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga Negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan public. Warga Negara

berhak

melakukan

kegiatan

secara

merdeka

dalam

menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik. 2.

DEMOKRATIS Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak

wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan, warga Negara

memiliki

kebebasan

penuh

untuk

menjalankan

aktivitas

kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 3.

TOLERAN Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat

madani untuk menunjukan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleran ini memungkinkan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai

dan

menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. Azyumardi Azra pun menyebutkan bahwa masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan-gerakan pro demokrasi.Masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan yang berkualitas dan tamaddun (civility). Civilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik politik dan sikap sosial yang berbeda 4.

PLURALISME Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka

pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

44


sebuah

tatanan

kehidupan


yang

menghargai

dan

menerima

kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan. Menurut Nurcholis Madjid, pluralisme adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan.

5.

KEADILAN SOSIAL Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan

pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara

yang

mencakup

seluruh

aspek

kehidupan.

Hal

ini

memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat . Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakankebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ( penguasa ).

2.3.4 PILAR PENEGAK MASYARAKAT MADANI Yang dimaksud dengan pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian social control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegakan masyarakat

madani,

pilar-pilar

tersebut

menjadi

prasyarat

mutlakterwujudnya kekuatan masyarakat madani. Pilar-pilar tersebut antara lain LSM, Pers, Supremasi Hukum, Perguruan Tinggi dan Partai Politik.

2.3.5 MASYARAKAT MADANI DAN DEMOKRATISASI Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi,menurut Dawam bagaikan dua sisi mata uang, keduanya bersifat ko-eksistensi. Budaya Politik, budaya demokrasi, masyarakat madani

45



Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah civil society dapat berkembang wajar. Mayarakat madani merupakan “rumah” persemaian demokrasi. Perlambang demokrasinya adalah pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Namun dmokrasi tidak hanya bersemayam dalam pemilu, sebab jika demokrasi harus mempunyai “rumah”, maka rumahnya adalah masyarakat madani. Dalam masyarakat madani terdapat nilai-nilai universal tentang pluralisme yang kemudian menghilangkan segala bentuk kecenderungan partikularisme dan sekterianisme. Hal ini dalam proses demokrasi menjadi elemen yang sangat signifikan, di mana masing-masing individu, etnis dan golongan mampu menhargai kebhuinekaan dan menghormati stiap keputusan yang diambil oleh salah satu golongan atau individu.


46

Budaya Politik Demokrasi Dan Mas Madani

Recommend Documents