Untuk keperluan kontrol interen SKPD, sebaiknya penetapan pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan SPJ tidak dirangkap oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, wewenang pengesahan spj dapat dilimpahkan kepada Sekretaris atau Kepala Tata Usaha di SKPD. Pejabat yang mengesahkan SPJ ditetapkan oleh kepala daerah, sedangkan fungsi tata usaha keuangan dilaksanakan oleh PPK-SKPD yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD. Fungsi tata usaha keuangan antara lain adalah melakukan verifikasi dan melaksanakan akuntansi SKPD. Pengesahan spj merupakan tahapan proses verifikasi atas bukti-bukti dasar dan dokumen pendukung penerimaan daerah dan belanja daerah yang meliputi dasar hukum penerimaan dan atau pengeluaran, ketersediaan dan ketepatan sasaran dan batas kredit anggaran serta pengecekan penjumlahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi ditandai dengan cek list ( contreng ) pada lembar tembusan kuitansi dan bukti-bukti penerimaan atau bukti-bukti pendukung belanja daerah.
I. Verifikasi Kuitansi
Verifikasi terhadap kuitansi meliputi : 1. Format kuitansi asli dan tembusan 2. Penulisan kuitansi terutama penulisan jumlah rupiah dalam angka dan huruf, tidak diperkenankan bekas tindasan, hapusan/tip-ex . 3. Uraian singkat tentangmaksud pembayaran (pembebanan anggaran) serta dasar pembayaran. 4. Pencocokan jumlah yang tertera dalam kuitansi dengan jumlah pada bukti pendukung. 5. Verifikasi tanggal pelunasan, nama dan tanda tangan yang menerima ( yang berhak menerima ), pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, PPTK (untuk kegiatan) dan bendahara. 6. 7.
Potongan pajak ( bila ada ) Ketentuan bea materai.
II. Verifikasi Dokumen/Bukti Pendukung
Verifikasi terhadap dokumen/bukti pendukung sekurang-kurangnya meliputi: 1. Kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan 2. Pengecekan jumlah yang tertera di kuitansi dengan jumlah pada bukti pendukung. 3. Pengecekan waktu pelaksanaan serta tahapan pembayaran serta ketentuan lain yang tertera pada kontrak/perjanjian kerja dengan Berita Acara Kemajuan pekerjaan serta dukumen lain yang dipersyaratkan.
III. Prosedur Verifikasi
Verifikasi untuk belanja daerah terdiri dari : 1.Verifikasi UP/GU/TU. Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya PPK-SKPD telah menerima pertanggungjawaban administratip dari bendahara berupa SPJ yang dilampiri dengan Buku Kas Umum, Laporan Penutupan Kas dan SPJ Bendahara pembantu. Prosedur verifikasi yang dilaksanakan: 1. Pengecekan Saldo BKU dengan SPJ dan Laporan Penutupan Kas. 2. Pengecekan/verifikasi terhadap kuitansi dan dokumen/bukti pendukung sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu. 3. Pengecekan jumlah yang tertera pada kuitansi dengan jumlah yang dicantumkan pada Buku Rincian Obyek Belanja dan yang dicantumkan di SPJ. 4. Membubuhkan tanda pengesahan serta tanda tangan pejabat yang mengesahkan SPJ pada lampiran Buku Rincian obyek Belanja ( contoh terlampir )
2. Verifikasi LS Barang dan Jasa
Verifikasi terhadap LS- Barang dan Jasa dilakukan sebelum pengajuan SPP oleh bendahara, Jika kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh PPTK, maka tahapan verifikasi dimulai dari PPTK kemudian diverifikasi oleh PPK - SKPD untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara. Pengaturan tentang wewenang dan tanggungjawab yang jelas antara PPTK, PPK dan bendahara diatur pada keputusan kepala daerah atau ketentuan yang berlaku.Prosedur verifikasi terhadap Belanja LS sebagaimana telah dipaparkan terdahulu, dan sebagai kontrol verifikasi LS dapat dipergunakan Kartu Kontrol SPP-LS Verifikasi Diposkan oleh Syafrial Evi Ms di Rabu, Agustus 19, 2009 Label: Bendahara dan Verifikasi, SPJ
12 komentar:
1. TEDDY TAUFANIRabu, 09 September 2009 11.08.00 WIB maaf pak.. boleh tanya? dalam format kuitansi: Sudah terima dari: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungping,.. kenapa tidak dari bendahara pengeluaran.. karena yang membayarkan bukankah bendahara... artinya uang diserahkan oleh bendahara... karena salah satu tugas bendahara adalah membayarkan... Terima Kasih.. pak. Balas
2. Syafrial Evi MsMinggu, 26 Desember 2010 10.28.00 WIB Kenapa bukan diterima dari Bendahara ? . Karena bendahara bukan Pengguna Anggaran. Lihat kembali hak dan wewenang bendahara. Trims Balas 3. choiSelasa, 29 Maret 2011 00.55.00 WIB Dalam 1. Bukti yang spj 2. Menguji kebenaran th tolong dijawab pak..
verifikasi yang dinyatakan sah itu seperti per rincian objek pembayaran itu sperti
: apa kriterianya apa prosedurnya..?
Balas
4. Syafrial Evi MsKamis, 07 April 2011 22.51.00 WIB Choi... 1. Bukti SPJ terdiri dari Kuitansi dan Lampiran atau dokumen pendukung. Dinyatakan syah apabila : a. Tersedia anggarannya dan tidak melampaui batas anggaran dan tujuan penggunaan anggaran. b. Bukti-bukti pendukung telah lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan, baik UP/GU maupun LS. c. Kelengkapan nama dan tanda tangan yang tercantum didalam dokumen bukti. d. Kebenaran penjumlahan yang terdapat pada dokumen pendukung. e. Kelengkapan persyaratan kuitansi seperti, jumlah uang , uraian singkat pengeluaran, persetujuan pembayaran dari PA, nama, alamat dan tanda tangan yang berhak menerima, dan tanggal pelunasan pembayaran dsb. 2. Rincian Obyek lampirannya adalah kuitansi dan bukti-bukti pengeluaran. Jadi menguji kebenaran dimaksud adalah mengecek jumlah yang tertera didalam rincian obyek harus sama dengan jumlah dokumen yang terlampir. Trims. Selamat Bekerja Balas 5. DarsoSenin, 19 Desember 2011 10.32.00 WIB Numpang tanya Pak...dalam Permendagri 13/2006 dan perubahannya disebutkan dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan SPP itu diantaranya adalah bukti-bukti yang lengkap dan sah...apa yg dimaksud "bukti yang sah dan lengkap" itu pak...terima Kasih Balas
6. Syafrial Evi MsSenin, 19 Desember 2011 18.33.00 WIB Kelengkapan pengajuan SPP tergantung dari jenis SPPnya bila SPP-LS dilampirkan Kwitansi yang dilampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti SP/Kontrak, Berita Acara Penyelesaian pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, Faktur termasuk pajak (jumlah dokumen tergantung dari cara pengadaannya spt lelang, PML, PL dsb) Syarat sahnya suatu pembayaran dapat dibaca diblog ini. Sementara itu untuk SPP UP/GU/TU lampirannya tidak begitu banyak.(lihat bahasan di blog ini. Balas 7. darso (lagi)Selasa, 20 Desember 2011 04.14.00 WIB Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawabannya pak Syafrial. maaf kalo pertanyaan saya sebelumnya kurang spesifik, sebenarnya yang saya maksud.."bukti belanja/transaksi yang lengkap dan sah" untuk pendukung SPP-GU itu seperti apa pak, dalam prakteknya kami serng kesulitan (kalo LS sudah jelas/rinci)terima kasih sebelumnya pak. Balas Balasan
1. Syafrial Evi MsKamis, 04 April 2013 11.02.00 WIB Lengkap bila kwitansi dan bukti pendukungnya ada. Contoh Perjalanan Dinas : Bukti Dasar : Kwitansi Bukti Pendukung : a. Perhitungan Rampung dan Bukti Tiket dan bill hotel. b. SPT c. SPPD yang sudah ditandatangani dan cap tempat tujuan. d. Laporan Perjalanan Dinas. Disebut Sah Bila : a. Ada anggaran dan tepat tujuannya. b. Benar perhitungannya. c. Tepat yang menerima. d. Telah diverifiklasi. Trims. Selamat Bekerja. Balas
8. jodhyKamis, 01 Maret 2012 10.13.00 WIB Salah satu tugas PPK adalah verifikasi, lembar verifikasi itu ada format standarnya gak pak, kalo ada seperti apa..mksh Balas Balasan
1. Syafrial Evi MsKamis, 04 April 2013 10.54.00 WIB
Format standarnya tidak diatur dalam Permen, Praktek yg diulakukan diera Makuda bisa dipakai yaitu dengan menggunakan cap yang dibubuhi di pengeluaran objek.(Lihat contoh di blog. Balas
9. Iwan LakoroJumat, 22 Maret 2013 12.02.00 WIB Ass.wr.wbr, Numpang tanya pak, apakah seorang verifikator (verifikasi ditingkat PPKD) dalam memeriksa semua tagihan SKPD harus dapat memastikan/meyakini bahwa setiap tanda tangan/paraf yang terdapat dalam kutiansi/SPJ lainnya, merupakan tandatangan/paraf ybs? dalam kasus saya yang terjadi sekarang, PPKD (dalam hal ini verifikasi dan kuasa BUD-nya) dipersalahkan karena tidak mengetahui tandatangan/Paraf masing-masing PPTK dan bendahara disetiap SKPD... Mohon petunjuk bapak.. trmksh. Balas
10. Syafrial Evi MsSabtu, 11 Mei 2013 09.05.00 WIB Sebaiknya pada permulaan tahun anggaran, agar diminta contoh tandatangan dan faraf masing-masing pengelolaa keuangan khususnya PA/KPA/PPTK dan Bendahara. Balas
XXVIII.LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ( SPJ ) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ( SPJ ) akan selalu tepat waktu, jika setiap bendahara mematuhi semua ketentuan, menjalankan sistem dan prosedur dengan tertib , sehingga dapat dengan mudah melakukan penutupan buku tepat pada setiap akhir bulan. Sebagaimana disampaikan terdahulu, bahwa untuk memudahkan pertanggungjawaban hal-hal selalu menjadi perhatian setiap bendahara adalah :
1. Siapkan bukti-bukti pendukung sebelum pembuatan kuitansi.
3. Catat dulu ke BKU sebelum melakukan pembayaran.
2. Kuitansi harus diotorisasi/ditanda tangani dulu oleh pengguna anggaran, sebelum ditandatangani oleh penerima dan bendahara.
4. Lakukan posting atau pemindahan catatan dari BKU ke buku-buku pembantu setiap saat terjadi transaksi.
5. Hindari pemberian pinjaman atau kas bon, Pemberian panjar dapat dilakukan atas perintah dari pengguna anggaran. Panjar merupakan tanggungjawab penerima sampai bukti-bukti sah disampaikan kepada bendahara. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) terdiri dari SPJ Administratif yaitu pertanggungjawaban bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran, dan SPJ Fungsional yang disampaikan kepada PPKD/BUD. yang disampaikan selambatlambatnya tanggal 10 setiap bulannya. Selain itu terdapat laporan pertanggungjawaban yang dibuat bendahara pengeluaran guna sebagai persyaratan pengajuan SPP Ganti Uang ( GU ). Laporan dimaksud adalah Laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan , dan Laporan pertanggungjawaban Tambahan Uang. Kedua laporan ini disusun sebesar SPJ yang telah disahkan dari penggunaan dana Uang persediaan dan Tambahan Uang yang tercantum dalam SPJ. Lampiran SPJ : Laporan Penutupan Kas Bulanan
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN Bulan : Januari 2009 Kepada Yth : PPKD Kota Tanjungpinang di - Tempat ----Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 123 Tahun 2009 Mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sejumlah Rp.192.766.791 dengan perincian sbb: <>A. Kas di Bendahara Pengeluaran ---A.1. Saldo awal bulan tgl.1 Januari 2009 ..........................Rp. ---A.2. Jumlah Penerimaan....................................................Rp.351.398.596,---A.3. Jumlah Pengeluaran....................................................Rp.158.642.805,---A.4. Saldo akhir bulan tgl 31 Januari 2009........... Rp.192.766.791,---Saldo akhir bulan tgl 31 januari 2009 terdiri dari saldo kas tunai Rp.14.743.291,- dan Saldo ---Bank sebesar Rp.178.012.500,<>B. Kas di Bendahara Pembantu. <>C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran ---C.1. Saldo Kas Tunai.............................................................Rp...14.743.291,---C.2. Saldo Bank......................................................................Rp.178.012.500,---C.3. Saldo Total.................................................................Rp.192.766.791,Tanjungpinang, 31 Januari 2009 Bendahara Pengeluaran : Ucok bin Ugal :
Catatan : ->Jumlah Penerimaan (SP2D) --Gaji Januari 2009...........................................Rp...47.368.596,--Uang Persediaan............................................Rp.258.030.000,--LS Belanja Modal............................................Rp...46.000.000,----------------------Jumlah Penerimaan..............................................Rp.351.398.596,->Jumlah Pengeluaran --Gaji Januari 2009...........................................Rp...47.368.596,--Pengeluaran Uang Persediaan......................Rp...63.244.459,--LS Belanja Modal.............................................Rp..46.000.000,--Panjar yang belum dipertanggungjwbkan...Rp.....2.029.750,----------------------Jumlah Pengeluaran..............................................Rp.158.642.805,SPJ
PERTANGGUNGJAWABAN PPTK Pertimbangan penunjukan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ( PPTK ) oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran adalah kompetensi jabatan, anggaran kegiatan,beban kerja,lokasi , rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya. Dengan demikian PPTK bertanggungjawab atas pelaksaan tugasnya kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, Tugas PPTK meliputi mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Tugas-tugas tersebut tidak termasuk kewenangan untuk melakukan pembayaran atau mengelola keuangan kegiatan selain dari penggunaan dana Nota Pencairan Dana ( NPD ) dan kelengkapan dan keabsahan bukti atau dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung ( SPP-LS). Langkah-langkah pengelolaan pertanggungjawaban oleh PPTK 1. Nota Pencairan Dana ( NPD ). PPTK dapat mengajukan permintaan pencairan dana kepada penguna angaran/kuasa pengguna anggaran sepanjang anggarannya tersedia dan pembayaran tersebut dapat dilaksanakan diluar ketentuan pembayaran secara langsung. Perlakuan terhadap dana tersebut sama dengan pemberian panjar atau uang muka kerja yang harus dipertanggungjawakan oleh PPTK kepada pengguna anggaran/kuasa penguna anggaran melalui bendahara pengeluaran dengan cara menyiapkan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengeluaran dana dimaksud maka pada kwitansi pengeluaran dibubuhi tanda tangan PPTK disamping tanda tangan penguna anggaran/kuasa penguna anggaran, bendahara pengeluaran dan pihak yang berhak menerima pembayaran. Bendahara pengeluaran hanya mempertanggungjawabkan sebesar kuitansi dan bukti-bukti pembayaran yang sah, dan pengajuan NPD selanjutnya hanya dapat diberikan sebesar pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan dan sepanjang sisa anggarannya masih tersedia.
2. Pembayaran langsung ( SPP - LS )
Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa disiapkan oleh PPTK sebelum disampaikan kepada bendahara pengeluaran. Jika dokumen yang diajukan tidak lengkap , bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada PPTK untuk dilengkapi. Karena pengeluaran beban langsung ditujukan kepada pihak ketiga dan merupakan pegeluaran beban anggaran yang sudah pasti maka verifikasi dilakukan sebelum pengajuan SPP-LS. Verifikasi SPP-LS yang pertama dilaksanakan oleh PPTK yang meliputi kelengkapan dokumen dan persyaratan pembayaran lainnya, verifikasi kedua dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran dan terakhir verifikasi dilaksanakan oleh pejabat verifikasi pada PPK SKPD. Dokumen SPP-LS oleh PPK SKPD disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mendapatkan persetujuan. Format formulir yang digunakan oleh PPTK sebagai sarana kontrol dan pengendalian pengelolaan keuangan kegiatan yaitu
NPD, Kartu Kendali Kegiatan dan dianjurkan agar setiap PPTK menyiapkan Kartu Kontrol Pengajuan SPP-LS . Berikut dilampirkan pengisian formulir dengan menggunakan data contoh terdahulu.
XXIII. UANG PERSEDIAAN (UP) & LANGSUNG (LS) Jika dalam ketentuan lama Sistem pembayaran dibedakan antara Beban Tetap ( BT) dan Beban Sementara (BS) .Dengan ketentuan baru sebut saja UP untuk pengganti istilah Beban Sementara, dan LS untuk pengganti istilah Beban Tetap . Jika ini disepakati atau setidak-tidaknya mirip maka antara UP dan LS terdapat beberapa hal yang menjadi ciri atau perbedaan antara keduanya. Perbedaannya adalah antara lain : 1. UP diperuntukkan untuk belanja keperluan operasional sehari-hari yang nilainya dibawah ketentuan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pembayaran LS adalah pembayaran kepada pihak atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja. 2. Dana UP disalurkan melalui rekening bendahara pengeluaran, sedang Dana LS (kecuali gaji) disalurkan ke rekening pihak ketiga tanpa melalui bendahara pengeluaran. 3. Verifikasi UP dilakukan setelah pengeluaran/belanja dilaksanakan, sedangkan verifikasi LS dilaksanakan sebelum pengajuan SPP pencairan dana. Dengan demikian prosedur verifikasi dan pertanggungjawaban LS dilakukan berdasarkan tingkat kemajuan kegiatan yang dimulai dari verifikasi oleh PPTK, verifikasi oleh PPK sebelum pengajuan SPP-LS oleh bendahara pengeluaran.
XV. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAERAH Bila biaya perjalanan dinas dibayarkan sekaligus (lumpsum) , berarti sama saja dengan pemberian uang muka, besarnya dihitung berdasarkan tarip yang telah ditentukan. Dengan demikian lumpsum memerlukan perhitungan rampung sebesar kebutuhan rill (at cost) sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagai mana ketentuan yang berlaku. Pembayaran lumpsum mengharuskan adanya pengembalian biaya sebesar sisa bukti-bukti pengeluaran, demikian juga sebaliknya dimungkinkan untuk ditambah terutama lama perjalanan bila ada hal-hal diluar perkiraan dan bukti-bukti yang kuat. Namun persoalan yang sering muncul adalah sulitnya pembuktian perhitungan rampung ( lebih banyak kurang dari yang melapor lebih ) sehingga dibeberapa daerah pembayaran dilakukan perhitungan final. (cukup tak cukup lah). Komponen Biaya perjalanan dinas terdiri dari uang harian ( uang saku dan uang makan dan biaya penginapan) dan biaya transportasi. Biaya perjalanan dinas didaerah diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan paraturan yang berlaku (?) . Diantaranya ketentuan yang berlaku umum diantaranya adalah :
a. Uang harian dan biaya penginapan dihitung menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas. sekurang-kurangnya 6 (enam) jam. Jika kurang dari 6 (enam) jam diberikan setinggi-tingginya 60 % (enampuluh persen) dari uang harian yang ditetapkan.
b. Uang harian dan biaya penginapan dapat dibayarkan maksimum 2 (dua) hari untuk transit dalam perjalanan yang dilakukan.
c. Jika dalam perjalanan sakit/berobat uang harian dan biaya penginapan dibayarkan maksimum 10 (sepuluh) hari.
d. Perjalanan dinas mengunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam , maka selama waktu diperjalanan hanya diberikan uang harian ( tanpa uang makan dan penginapan). ditambah dengan biaya tiket/transport.
Perjalanan dinas menjemput/mengantar jenazah dapat diberikan sebanyak-banyak untuk 4 (empat) orang pegawai/keluarga maksimum 3 hari disamping diberikan biaya pemetian dan angkutan jenazah . Untuk perjalanan dinas luar negeri dan perjalanan pemulangan pegawai diatur tersendiri. Permendagri 20 Th.2005
PEMBUKUAN PENGELUARAN DAERAH (LANJUTAN) Setelah selama ramadhan tidak aktif, blog ini akan diteruskan dengan pembukuan lanjutan terhadap transaksi-transaksi bulan berikutnya sehingga diharapkan dengan contoh pembukuan dua bulan berturut-turut akan mempermudah pemahaman kita terhadap tata pembukuan bendahara daerah, khususnya bagi bendahara pengeluaran. Rangkuman pembukuan bendahara pengeluaran (contoh terdahulu) bulan Januari 2009: -I.. Posisi Kas : --Saldo Buku Kas Umum bulan akhir Januari 2009 sebesar ..................Rp. 192.755.791,--Terdiri dari : --- Kas Tunai pada bendahara pengeluaran Rp.12.713.341,--- Kas pada PPTK (sisa panjar).....................Rp..2.029.750,------------------Jumlah Kas Tunai....................................Rp..14.743.291,----Saldo bank bulan Januari 2009.....................................Rp.178.012.500,------------------Jumlah Saldo Kas Januari 2009..........................Rp. 192.755.791,-II.Uang Persediaan --Jumlah SP2D UP yang diterima.......................Rp. 258.030.000,--JUmlah yang di SPJkan Januari 2009.............Rp. 63.244.459,--Sisa Uang Persediaan.........................................................................Rp.194.785.541,-III.Transaksi bulan Februari 2009. 02 Februari 09 Diterima SP2D-Ls Gaji dan Tunjangan Pegawai bulan Februari 09 dg rincian: --1.20.05.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok........................Rp.30.574.400,--1.20.05.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga........Rp...3,184.608,--1.20.05.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan..........Rp...7.980.000,--1.20.05.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Umum............Rp...2.180.000,--1.20.05.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras..............Rp...2.962.960,--1.20.05.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan Pajak...............Rp......552.730,--1.20.05.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji...............Rp...........1.224,------------------Jumlah Kotor................................................................Rp.47.435.922,------------------ Potongan Iuran Wajib/PPh/Taperum.....................Rp...4;096.622,------------------------------------Jumlah Gaji Bersih.......................Rp.43.339.300,02 Februari 09 Ditarik cek tunai Nomor.CQ.00019561232 untuk Gaji dan tunjangan sebesar ---------------Rp.43.339.300,dibayar pada hari ini. 04 Februari 09 Ditarik cek tunai Nomor CQ.00019561233 untuk pengisi kas tunai sebesar ---------------Rp.42.000.000,-
04 Februari 09.Dibayar tunai : -------------- Belanja Listrik Kantor..........................Rp. 2.350.100,-------------- Belanja Telepon Kantor.......................Rp.1.081.294,-------------- Belanja Bahan/Alat pembersih..........Rp. ...675.500,-------------- Belanja Langgan Koran/Majalah........Rp.1.360.000,--------------------------- Jumlah pembayaran...........................Rp.5.466.894,04 Februari 09.DibayarTunai Tunjangan Beban Kerja bulan Februari 09 sebesar --------------Rp.27.000.000 Pajak Rp.4.050.000,-disetor hari ini. 07 Februari 09.Dibayar tunai pd Percetakan Anu biaya cetak blangko Rp.3.010.500, PPN --------------Rp.270.000 ,PPh Rp.45.750,- disetor hari ini. 13 Februari 09.Diterima pertanggungjawaban PPTK NPD No.107 tgl 17 Januari 09 kwitansi --------------makan minum rapat sebesar Rp.1.950.000,- sisanya dikembalikan pada --------------bendahara. 14 Februari 09.Diterima NPD untuk kegiatan X sebesar Rp.17.000.000,-terdiri dari --------------dokumen/bukti lengkap untuk pembelian ATK sebesar Rp.4.499.584,- Potongan --------------PPN Rp.409.053,- PPh Rp.61.357,--------------sisanya untuk panjar perjalanan dinas yang dibayar dengan cek Nomor --------------CQ.00019561234 Rp.12.500.416,20 Februari 09 Diterima SP2D-GU Nomor 020/SP2D-GU/0209 sebesar Rp.63.244.459,23 Februari 09.Diterima SP2D-LS Nomor 030/SP2D-LS/0209 sebesar Rp. 49.897.000,- --------------pembayaran Belanja Cetak APBD kegiatan X (Kegiatan penyusunan Raperda --------------APBD 2010) 28 Februari 09 Disetor kas ke bank sebesar Rp. 7.500.000,Dari transaksi diatas catatan pembukuan bendahara pengeluaran, PPTK dan SPJ Februari 2009: Pembukuan Lanjutan
PEMERIKSAAN KAS Pemeriksaan kas oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Begitu juga pemeriksaan kas oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran terhadap pengelolaan kas oleh pembantu bendahara. Pemeriksaan kas dapat saja dilakukan kapan dianggap perlu. hal ini menjaga kemungkinan terjadinya selisih kas dan atau selisih perhitungan baik karena unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.
Data-data
Buku
dan
formulir
yang
diperlukan
adalah
sbb:
1. Buku Kas Umum 2. Buku Pembantu Penerimaan dan Penyetoran 3. Buku Pembantu Bank 4. Buku Pembantu Uang Tunai 5. Buku Pembantu Panjar 6. Buku Pembantu Pajak 7. Rekening Koran Bank, Buku Cek Pemeriksaan Kas dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dengan lampiran Register Penutupan Kas
Tata Pembukuan Bendahara Menurut Kepmendagri No,900-099 Tahun 1980 , Lebih baik dari aturan dalam Permendagri No.55 Tahun 2008 Reformasi yang bergulir disemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali pada pengelolaan keuangan daerah. Gaung "perubahan" bergema dari semua arah, dari petinggi negeri sampai ke sudut-sudut kehidupan masyarakat. "perubahan", "paradigma", "reformasi" "akuntabilitas", "trasparansi", "partisipatif", "efektif", "effisien" dan berbagai kata yang jadi menu sehari-hari. Demi menciptakan kehidupan bangsa ke lebih baik, rasanya sah-sah saja, bahkan merupakan suatu keharusan. Tetapi perubahan dengan meniadakan sesuatu yang sudah baik, sesuatu yang telah terbukti efektif mewarnai kehidupan bangsa ini, ditinggalkan, dilupakan begitu saja dengan alasan hanya (harus) "perubahan". Seolah-olah hampir semua "gamang" bahkan mungkin saja "takut" disebut tidak reformis. atau boleh jadi merupakan suatu "kesempatan". Salah satu yang berubah dari sekian banyak perubahan adalah tentang penata usahaan bendahara yang dirubah dengan Permendagri Nom0r 55 Tahun 2008, sebagai pengganti Kepmendagri Nomor 900 - 099 Tahun 1980. Penata-usahaan pembukuan bendahara menurut Kepmendagri 900-099 Tahun 1980 sesungguhnya lebih baik dari segi pengawasan dan pengendalian terhadap bendahara, memepersempit peluang bagi bendahara untuk mengotak-atik dokumen bukti dan pembukuannya. Tidak seperti yang diatur pada Permendagri 55 Tahun 2008, yang pada prakteknya rentan dengan tindakan kecurangan administrasi. Guna memberikan gambaran bagaimana penatausahaan menurut Kepmendagri 900-009 Tahun 1980 lebih menjamin pengendalian dan pengawasan administrasi kebendaharaan berikut dikutip sebagian ketentuan antara lain: Pembuatan Kuitansi Persyaratan kuitansi harus dibuat beberapa lembar, terdiri dari lembar asli dan tembusan, tembusan harus menggunakan karbon atau menggunakan kertas berwarna yang berbeda antara asli dan tembusan. Maksudnya agar kuitansi tidak dapat digunakan berulang-ulang. Bila saat ini kuitansi diprint/dicetak lembar perlembar, sulit membedakan mana yang asli dan tembusan, maka kemungkinan penggunaan kuitansi berulang-ulang bisa saja terjadi. Buku Kas Umum Ketentuan Buku Kas Umum, harus dalam bentuk buku, ditulis tangan , dengan tinta hitam atau tinta biru. Pada halaman pertama buku kas umum dibuat berita acara tentang kapan dimulainya buku dipakai, berapa jumlah halaman, halaman pertama ditanda-tangani , halaman berikutnya difaraf oleh bendahara, dan pada lembar terakhir tersedia lembar berita acara pemeriksaan yang dilakukan. Tulisan tangan karena buku kas tidak boleh dikerjakan orang lain, Bila terjadi kesalahan tulis maka hanya dapat dilakukan dengan contra pos, atau dengan coretan garis lurus, yang salah masih terbaca, perbaikannya ditulis diatas. Tinta hitam atau biru, karena tinta hitam dan biru tahan terhadap lembab sehingga sebagai arsip bisa bertahan lama. Berita acara pemakaian buku kas umum dan halaman yang diparaf, dimaksudkan untuk menghindari halaman yang hilang atau sengaja dikoyak, karena kesalahan kekeliruan pembukuan harus tetap tertera dalam buku kas umum tersebut. Halaman terakhir disediakan lembar pemeriksaan, yang berisi tanggal pemeriksaan, nama dan jabatan yang memeriksa, dan catatan-catatan tentang pemeriksaan. Nah....dengan alasan kemajuan tehnologi, atau dengan alasan "perubahan" silakan pilih yang mana.
2 komentar: 1. suandani_projectMinggu, 20 November 2011 19.51.00 WIB Assalamualaikum wr.wb.. Bapak saya tertarik dengan tulisan Bapak tentang perbandingan Permendagri thn 1980 dengan tahun 2008, tentang penulisan BKU dan kuitansi..kebetulan saya seorang bendahara BOS di sekolah..ada beberapa perdebatan tentang penulisan kuitansi yang sampai saat ini masih belum ada jawaban yg memuaskan..untuk itu dapat kiranya Bapak
berkenan untuk memberikan informasinya. Adapun yg jadi pertanyaan saya selama ini adalah, sebenarnya untuk aturan sekarang, bolehkan kuitansi (kuitansi pembelian barang/jasa) itu dibuat sendiri oleh bendahara dengan cara diprint out/diketik? ataukah kwitansi itu mutlak harus dibuat oleh penjual saja? Kalau boleh peraturan yang mana yg membolehkannya, sebab di permendagri no 55/2008 tidak disebutkan tatacara penulisan kwitansi. Demikian pertanyaan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Balas
2. Syafrial Evi MsSenin, 21 November 2011 10.27.00 WIB Bpk.Yth. Bpk Suandani. Kwitansi yang membuat harus bendahara, yang ditampilkan adalah format baku, sementara itu penjual ikut menandatangani kwitansi sebagai penerima uang. yang perlu dilampirkan dari penjual minimal adalah faktur (tergantung nilai uang).Jika nilainya besar tentunya perlu lampiran lebih lengkap. Pengelolaan dan format kwitansi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Permendagri ataupun lainnya tidak mengatur hal tersebut.\ Trims.
Sabtu, 13 Juni 2009
XVI. BUKTI PENDUKUNG PERJALANAN DINAS DI DAERAH Dokumen atau bukti pendukung belanja perjalanan dinas dengan pembayaran secara lumpsum, maka diperlukan perhitungan rampung setelah perjalanan dinas dilakukan , perhitungan rampung didasarkan pada bukti-bukti pengeluaran komponen-komponen perjalanan dinas yang rill dan relevan. Bila ternyata lumpsum lebih besar dari bukti-bukti rill, selisihnya harus disetor kembali kepada bendahara. Sebaliknya bila terjadi terjadi kekurangan,sepanjang mempunyai dasar yang kuat dapat diberikan tambahan dalam batas-batas anggaran yang tersedia dan ketentuan yang berlaku. Dokumen atau bukti-bukti perjalanan dinas jabatan dalam negeri terdiri dari :
1. Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD )
2. Lampiran SPPD Rincian Biaya Perjalanan Dinas.
Beberapa daerah penerbitan SPPD atas dasar Surat Perintah Tugas (SPT) Fungsi SPT merupakan sarana kontrol kedinasan yang ditandatangani secara hirarki jabatan. SPT berisi informasi tentang maksud perjalanan dinas dilakukan. Secara umum ada tiga macam alasan penerbitan SPT, yaitu perintah langsung dari pimpinan, pelaksanaan program dan kegiatan SKPD serta panggilan/undangan baik dari pemerintah/provinsi atau daerah lain seperti diklat, rakor, lokakarya, workshop, bimtek dan kegiatan sejenis. Khusus pengajuan SPT untuk panggilan/undangan diharuskan melampirkan panggilan/undangan dimaksud. Yang perlu diteliti adalah sumber biaya dalam pelaksanaan panggilan/undangan apakah sumber biaya seluruhnya berasal dari daerah, atau sharing/konstribusi dari daerah. Ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pembayaran ganda. Penulisan SPPD tidak diperkenankan adanya bekas hapusan/tindihan atau coretan.
Rincian biaya perjalanan dinas terdiri dari dua bagian. Bagian pertama rincian biaya lumpsum yang diberikan sesuai dengan komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana standar biaya yang telah ditetapkan.
Pada bagian kedua adalah perhitungan SPPD rampung, yang menunjukkan biaya rill yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran dan sisa kurang/lebih perhitungan SPPD.
Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian , bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilaksanakan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan. Penekanan kebijakan tersebut seyogianya harus dicantumkan dalam pedoman perjalanan dinas yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.
3. Laporan Perjalanan Dinas
Laporan perjalanan dinas bagi beberapa daerah merupakan kewajiban yang dipersyaratkan bagi yang melakukan perjalanan dinas . Laporan ditujukan pada pejabat yang berwewenang memberi perintah . Laporan dimaksud memuat hasil yang dicapai , solusi atau hal yang berkaitan dengan maksud perjalanan dinas dilakukan.
