BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa lima tahun kedepan. 2.1.1. Karakteristik Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1.
Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Sebagai salah satu dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 kecamatan, 8 kelurahan, 157 desa dan 576 dusun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat
: Laut Flores : Kabupaten Dompu, : Samudera Indonesia, : Kabupaten Sumbawa Barat dan Selat alas.
Luas wilayah keseluruhan mencapai 11.556,44 km² (45,52% NTB), yang terdiri dari daratan 6.643,98 km², dan lautan 4.912,46 km². Dengan luasan tersebut menjadikan Kabupaten Sumbawa memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar dengan posisi geostrategis Kabupaten Sumbawa pada jalur lalu lintas perdagangan Surabaya-Waingapu dan berada pada koridor lima Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang berorientasi pada pembangunan pariwisata, perikanan dan peternakan. peternakan. 2.1.1.2.
Letak dan Kondisi Geografis
kondisi geografis geografis Kabupaten Kabupaten Sumbawa Sumbawa sebagian besar besar merupakan dataran tinggi tinggi dan berbukit-bukit tandus dengan curah hujan rendah, dan secara astronomis yang ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur, Kabupaten Sumbawa terletak diantara 116042’– 118 118022’ BT, 808’– 907’ LS, yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil berpenduduk; seperti Pulau Moyo, Pulau Medang, Pulau Tapan, Pulau Bungin, Pulau Kaung dan Pulau Panjang. 2.1.1.3.
Topografi
Menurut karakteristik topografinya, permukaan tanah Kabupaten Sumbawa cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0-1.730 meter diatas permukaan laut (mdpal). Ketinggian 0-100 mdpalmencapai luas 26,51%; 100-500 m dpal 42,31%; 500-1.000 m dpal 27,69% dan > 1.000 m dpal 3,49%. Adapun berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan, kemiringan 0-2% seluas 33,79%; kemiringan 2-15% seluas 27,96%; kemiringan 15-40% seluas 49,49% dan kemiringan >40% seluas 54,03% (Data Pokok NTB, 2008). Dalam konteks pembangunan daerah, kondisi topografi berpengaruh penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik. Wilayah yang didominasi kemiringan lahan >40% seperti Kecamatan Batulanteh, Ropang, Lenangguar, dan Orong Telu anggaran untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik lebih mahal dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain, sehingga pada umumnya aksesibilitas masyarakat di wilayah tersebut amat rendah. Disamping itu, topografi berkaitan erat pula dengan kerentanan erosi. Menurut Data Pokok NTB, sekitar 64%, lahan di Kabupaten Sumbawa tergolong peka hingga sangat peka terhadap erosi, sehingga upaya rehabilitasi lahan amat penting dan mendesak dilakukan.
2.1.1.4.
Geologi
Kabupaten Sumbawa sebagaimana sebagian wilayah Indonesia terletak dalam sabuk gunung api (ring (ring of fire). fire). Dalam Peta Tatanan Geologi dan Gunung Berapi Indonesia, Kabupaten Sumbawa tempat pertemuan 2 lempeng aktif dunia yaitu Lempeng Indo-Australia (bagian selatan) dan Lempeng Eurasia (bagian utara) (Katili, 1994). Kondisi geologis tersebut menyebabkan Kabupaten Sumbawa kaya akan deposit sumberdaya mineral sekaligus rawan terhadap bencana ala m. Prakiraan potensi sumberdaya mineral potensial yang dimiliki, berupa emas (180 ribu m3), tembaga (1,575 juta m3), lempung/tanah liat (5,9 juta m 3), batu gamping (274,29 juta m 3) dan marmer (43,06 juta m3), pasir besi (304,5 m3), sirtu (793 ribu m 3) dan batu bangunan (269,22 juta m 3). Potensi lain seperti energi panas bumi juga terdapat di Kecamatan Maronge dengan potensi 6 Mwe untuk pemanfaatan langsung. Potensi angin juga cukup memadai untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada 6 kecamatan yakni Alas Barat (376,177 watt), Labuhan Badas (612,541 watt), Labangka (525,177 watt), Empang (376,177 watt), Plampang (313,621 watt) dan Lape (258,415 watt).Demikian pula potensi sumberdaya air, disamping digunakan sebagai air irigasi juga dapat digunakan untuk pembakit Listrik Mikro Hidro yang terdapat di 16 lokasi potensial dengan potensi energi 3.082 Kwatt. 2.1.1.5.
Hidrologi
Kabupaten Sumbawa memiliki 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan 153 titik mata air. Tingginya sedimentasi, berkurangnya jumlah dan debit mata air, serta semakin meluasnya wilayah bukaan di bagian hulu DAS menunjukkan kondisi DAS sebagian besar mengalami degradasi sehingga upaya rehabilitasi mendesak dilakukan. Dalam mendukung pengembangan pertanian, terdapat 35 Daerah Irigasi (DI) teknis yang terdiri dari 2 DI kewenangan Pusat, 8 DI Kewenangan Provinsi dan 25 DI kewenangan kabupaten. Disamping itu terdapat pula 534 DI yang dikelola oleh desa. Dalam mendukung supply air irigasi terdapat 12 unit bendung teknis, 28 unit embung dan 4 unit bendungan. Permasalahan sedimentasi, biaya operasional dan pemeliharaan DI menjadi aspek utama dalam pengelolaan DI di Kabupaten Sumbawa. DAS di Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.1. Potensi Sumber Daya Air Di Kabupaten Sumbawa No
Kecamatan
Sub Satuan wilayah Sungai (SSWS)
Luas (km2)
Ketersediaan Air (Juta m3)
1
2
3
4
5
Bako Beh Moyo Hulu Ampang Pulau Moyo Rea Rhee
754 2255 956 1059 454 1049 1335
453 2189 290 399 214 415 437
1 2 3 4 5 6 7
Lape/Lopok Lunyuk Moyo Hulu Pelampang/Empang Labuan badas Alas/Alas Barat Utan/Rhee
Sumber data : Balai Informasi Informasi Sumber Daya Air Dinas P U Prov. NTB Tahun Tahun 2010
2.1.1.6.
Klimatologi
Kabupaten Sumbawa beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Dalam kurun waktu 2005-2009, jumlah hari hujan setahun rata-rata 106 hari dengan hari hujan tertinggi 117 hari (2006) dan terendah 94 hari (2009). Curah hujan hujan tahunan rerata 1.238 mm per tahun dengan tertinggi 1.601,66 1.601,66 mm (2006) dan terendah 970 mm (2009). (2009). Curah hujan hujan tertinggi sebulan berkisar 387,6 mm (antara Januari-Maret), tertinggi 630,4 mm (Februari 2006) dan terendah 271,1 mm (Februari 2005). Adapun bulan kering setahun rata-rata 2,6 bulan dengan bulan kering tertinggi 5 bulan (2006) dan terendah ter endah 1 bulan (2008).
2.1.1.4.
Geologi
Kabupaten Sumbawa sebagaimana sebagian wilayah Indonesia terletak dalam sabuk gunung api (ring (ring of fire). fire). Dalam Peta Tatanan Geologi dan Gunung Berapi Indonesia, Kabupaten Sumbawa tempat pertemuan 2 lempeng aktif dunia yaitu Lempeng Indo-Australia (bagian selatan) dan Lempeng Eurasia (bagian utara) (Katili, 1994). Kondisi geologis tersebut menyebabkan Kabupaten Sumbawa kaya akan deposit sumberdaya mineral sekaligus rawan terhadap bencana ala m. Prakiraan potensi sumberdaya mineral potensial yang dimiliki, berupa emas (180 ribu m3), tembaga (1,575 juta m3), lempung/tanah liat (5,9 juta m 3), batu gamping (274,29 juta m 3) dan marmer (43,06 juta m3), pasir besi (304,5 m3), sirtu (793 ribu m 3) dan batu bangunan (269,22 juta m 3). Potensi lain seperti energi panas bumi juga terdapat di Kecamatan Maronge dengan potensi 6 Mwe untuk pemanfaatan langsung. Potensi angin juga cukup memadai untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada 6 kecamatan yakni Alas Barat (376,177 watt), Labuhan Badas (612,541 watt), Labangka (525,177 watt), Empang (376,177 watt), Plampang (313,621 watt) dan Lape (258,415 watt).Demikian pula potensi sumberdaya air, disamping digunakan sebagai air irigasi juga dapat digunakan untuk pembakit Listrik Mikro Hidro yang terdapat di 16 lokasi potensial dengan potensi energi 3.082 Kwatt. 2.1.1.5.
Hidrologi
Kabupaten Sumbawa memiliki 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan 153 titik mata air. Tingginya sedimentasi, berkurangnya jumlah dan debit mata air, serta semakin meluasnya wilayah bukaan di bagian hulu DAS menunjukkan kondisi DAS sebagian besar mengalami degradasi sehingga upaya rehabilitasi mendesak dilakukan. Dalam mendukung pengembangan pertanian, terdapat 35 Daerah Irigasi (DI) teknis yang terdiri dari 2 DI kewenangan Pusat, 8 DI Kewenangan Provinsi dan 25 DI kewenangan kabupaten. Disamping itu terdapat pula 534 DI yang dikelola oleh desa. Dalam mendukung supply air irigasi terdapat 12 unit bendung teknis, 28 unit embung dan 4 unit bendungan. Permasalahan sedimentasi, biaya operasional dan pemeliharaan DI menjadi aspek utama dalam pengelolaan DI di Kabupaten Sumbawa. DAS di Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.1. Potensi Sumber Daya Air Di Kabupaten Sumbawa No
Kecamatan
Sub Satuan wilayah Sungai (SSWS)
Luas (km2)
Ketersediaan Air (Juta m3)
1
2
3
4
5
Bako Beh Moyo Hulu Ampang Pulau Moyo Rea Rhee
754 2255 956 1059 454 1049 1335
453 2189 290 399 214 415 437
1 2 3 4 5 6 7
Lape/Lopok Lunyuk Moyo Hulu Pelampang/Empang Labuan badas Alas/Alas Barat Utan/Rhee
Sumber data : Balai Informasi Informasi Sumber Daya Air Dinas P U Prov. NTB Tahun Tahun 2010
2.1.1.6.
Klimatologi
Kabupaten Sumbawa beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Dalam kurun waktu 2005-2009, jumlah hari hujan setahun rata-rata 106 hari dengan hari hujan tertinggi 117 hari (2006) dan terendah 94 hari (2009). Curah hujan hujan tahunan rerata 1.238 mm per tahun dengan tertinggi 1.601,66 1.601,66 mm (2006) dan terendah 970 mm (2009). (2009). Curah hujan hujan tertinggi sebulan berkisar 387,6 mm (antara Januari-Maret), tertinggi 630,4 mm (Februari 2006) dan terendah 271,1 mm (Februari 2005). Adapun bulan kering setahun rata-rata 2,6 bulan dengan bulan kering tertinggi 5 bulan (2006) dan terendah ter endah 1 bulan (2008).
Suhu udara dalam kurun waktu 2005-2009, suhu rata-rata tahunan sekitar 27,2 0C, sedangkan suhu maksimum rata-rata 34,80C (tertinggi 34,4 0C tahun 2009) dan suhu minimum 20,9 0C (terendah 18,3 tahun 2009). Adapun tekanan udara rata-rata 1.008 mb dengan kelembaban udara 76,2% dan penyinaran 79,2%. Kondisi klimatologis demikian amat cocok dalam pengembangan berbagai komoditi pertanian, peternakan, perikanan perikanan dan beberapa jenis komoditi perkebunan. perkebunan. Dalam 5 tahun terakhir ini di Kabupaten Sumbawa belum menunjukkan terjadinya kondisi ekstrim pada musim hujan dan musim kemarau. Namun fenomena terjadi La Nina dan El Nino dalam 3 tahun terakhir yang disertai dengan curah hujan yang lebih tinggi dan musim kemarau yang lebih pajang perlu diwaspadai. 2.1.1.7.
Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Sumbawa sampai tahun 2009 terbagi dalam beberapa kategori penggunaan meliputi: 1) lahan sawah (terdiri dari: irigasi teknis, irigasi ½ teknis, irigasi PU dan tadah hujan); 2) lahan kering (terdiri dari: kolam/tebat/empang, tegal/kebun, ladang/huma, pengembalaan/padang rumput, sementara tidak ti dak diusahakan, hutan rakyat, rak yat, tambak, perkebunan dll); 3) lahan lainnya (terdiri dari: rawa-rawa/tidak ditanami, rumah/ bangunan/halaman sekitarnya, hutan negara dan lainnya). Tabel 2.2. Penggunaan Lahan Di Kabupaten Sumbawa No.
Penggunaan
1
2
1. 2. 3.
2007
Luas Lahan Sawah Luas Lahan Kering Luas Lahan Lainnya
Luas Lahan (Ha) 2008
2009
3
4
5
43.179 338.100 283.119
46.873 241.160 296.945
48.254 240.245 375.959
Sumber data : Sumbawa Dalam Angka (BPS)
Rendahnya luasan lahan sawah dan masih tingginya luasan lahan kering sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2, menunjukkan bahwa peluang pengembangan pembangunan ekonomi daerah dari sector pertanian dalam arti luas masih sangat terbuka, diantaranya melalui peningkatan kemampuan teknologi dan industri ramah lingkungan yang mampu untuk menghasilkan nilai tambah bagi usaha ekonomi masyarakat di masa depan. 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan kondisi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dikembangkan sebagai kawasan budidaya sebagai seperti terlihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3. Arahan Pengembangan Pengembangan Kawasan Budidaya Dalam RTRW Kabupaten Sumbawa No.
Jenis Kawasan
1
2
1
Kawasan Hutan Produksi Tetap
2
Kawasan Peruntukan Perikanan, Kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil
Lokasi 3
Kawasan Hutan Produksi Tetap yaitu Ngali RTK 12 (1.135,10 Ha), Serading RTK 36 (826 Ha), Pusuk Pao RTK 38 (2.072,30 Ha), Buin Soway RTK 57 (3.813,90 Ha), Selalu Legini RTK 59 (5.415 Ha), Klongkang P. Ngengas RTK 60 (976,06 Ha), Batu Lanteh RTK 61 (1.891,40 Ha), Dodo Jaran Pusang RTK 64 (12.571,10 Ha), Ampang Kampaja RTK 70 (11.113 Ha), Olat Lake/Olat Cabe RTK 78 (3.451,78 Ha), Gili Ngara/Olat Puna RTK 79 (2.617,80 Ha), P. Rai Rakit Kwangko RTK 80 (4.745,31 Ha), Samoko Lito RTK 89 (251,50 Ha). Kawasan Alas dan Pantai Utara Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya sebagai kawasan penangkapan ikan, budidaya laut, budidaya tambak, pertambangan, cagar wisata, konservasi terumbu karang dan lamun, perlindungan cagar alam dan dan pelabuhan;
No.
Jenis Kawasan
3
Kawasan Peruntukan Pertanian
4
Kawasan Peruntukan Perkebunan
5
Kawasan Peruntukan Pertambangan
6
Kawasan Peruntukan Peternakan
Lokasi Kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya sebagai kawasan penangkapan ikan, budidaya laut, budidaya tambak, pertambangan, wisata bahari, pelestarian ekosistem dan pelabuhan;
Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi terdiri dari beririgasi teknis seluas 17.714 Ha; Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi setengah teknis seluas 8.839 Ha; Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi sederhana seluas4.602 Ha; Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi non PU seluas 4.397Ha; Kawasan pertanian lahan sawah tadah hujan seluas 7.627 Ha; Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering tersebar di seluruh kecamatan seluas 23.795 Ha. Kawasan pertanian tanaman hortikultura semusim tersebar di seluruh wilayah kecamatan seluas 91.905 Ha. Perkebunan dikembangkan di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun): Rhee dengan tanaman unggulan kelapa, jambu mete; Batulanteh dengan dengan tanaman unggulan kopi, Komoditi unggulan jambu mete di KIM-Bun : Utan Rhee, Komoditi kelapa di KIM-Bun : Sumbawa; Komoditi kopi di KIM-Bun : Batulanteh, Komoditi kemiri di KIM-Bun : Batulanteh, Kawasan perkebunan dikembangkan kegiatan agroindustri Hasil tanaman perkebunan dan tanaman komoditi unggulan; WUP operasi produksi di Pulau Sumbawa seluas 100.536,29 Ha Zona-zona tertentu yang telah dinyatakan layak berdasarkan Hasil kajian teknis, ekonomi dan lingkungan. Kec. Rhee (240 Ha), Lape Lopok (1.426 Ha), Moyo Hilir (13.097 Ha), Moyo Hulu (1.175 Ha), Utan (1.025 Ha), Empang (920 Ha), Tarano (685 Ha), Plampang (1.455 Ha), Labangka (458 Ha), Maronge (1.700 Ha), Ropang (0.539 Ha), Batu Lanteh (269 Ha).
Sumber : Draf Akhir Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa 2011-2025.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Kabupaten Sumbawa memiliki ancaman bencana kegempaan yang cukup tinggi dan tsunami terutama di wilayah pesisir bagian Selatan, dikarenakan posisi Pulau Sumbawa diapit oleh dua lempeng tektonik (utara dan selatan) yang yang pergerakannya dapat menimbulkan gempa, gempa, yang pada skala dan kedalaman tertentu dapat menyebabkan tsunami.
Gambar 2.1 Peta Lempeng Tektonik
Berdasarkan Gambar 2.1, kawasan rawan tsunami terletak pada kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian Selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang. Pada musim hujan, ancaman banjir terjadi wilayah dengan catchment area besar dengan kondisi DAS yang mulai terganggu seperti sepanjang Brang Moyo, Brang Beh di Lunyuk, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan, Brang Buer, dan Brang Muir. Ancaman terhadap permukiman penduduk disepanjang tebing sungai juga menjadi permasalahan tersendiri pada saat musim hujan. Kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan rawan banjir di Kabupaten Sumbawa terletak pada sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok. Demikian pula dengan ancaman tanah longsor. Di Kabupaten Sumbawa, kawasan rawan longsor dikelompokkan ke dalam 2 (dua) type, yaitu (1) lokasi rawan tanah longsor type A (Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar, dan Empang), dan (2) lokasi rawan tanah longsor type B (Jalur jalan Orong Telu-Ropang-Lunyuk-Jalur ke Sumbawa Barat dan pada desadesa di Kecamatan Batu Lanteh). Acaman kekeringan juga berpeluang terjadi pada banyak titik di Kabupaten Sumbawa terutama pada wilayah lumbung pangan di Kecamatan Labangka, Lunyuk, Moyo Hilir, Moyo Utara, Utan, Alas dan Alas Barat. Bencana alam lainnya yang perlu diwaspadai adalah tanah longsor terutama di wilayah Kecamatan Batulanteh, Lunyuk, Ropang, Lantung dan Orong Telu termasuk di beberapa bagian permukiman padat penduduk di wilayah perbukitan Kecamatan Sumbawa. Bencana abrasi pantai terutama dirasakan di wilayah permukiman padat penduduk di pesisir pantai labuhan Kecamatan Labuhan Sumbawa. Sedangkan ancaman angin topan terkadang menerjang beberapa wilayah permukiman terbuka seperti wilayah Pulau Kaung, Pulau Bungin, dan wilayah pesisir sepanjang pantai sebelah utara Kabupaten Sumbawa. Kondisi geologis seperti itu memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Sumbawa dalam pembangunan daerah.Pengelolaan potensi sumberdaya geologis yang berwawasan lingkungan sekaligus mitigasi bencana alam dalam konsep pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) menjadi jawaban untuk dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya geologis yang dimiliki Kabupaten Sumbawa.
2.1.4. Demografi 2.1.4.1. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu tahun 2005-2010 sebagaimana tergambar pada tabel berikut, menunjukkan perubahan menurut trend linear y = 5473.x + 38888. Selanjutnya dinamika populasi penduduk menurut kecamatan disajikan sebagai berikut. Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa (2005-2010) No 1
Kecamatan
Luas Wilayah (km2)
2005
2006
2007
2008
2009
2010*)
3
4
5
6
7
8
9
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lunyuk Orong Telu Alas Alas Barat Buer Utan Rhee Batulanteh Sumbawa Labuhan Badas Unter Iwes Moyo Hilir Moyo Utara Moyu Hulu Ropang Lenangguar Lantung Lape Lopok Plampang Labangka Maronge Empang Tarano Kab. Sumbawa
513.74 465.97 123.04 168.88 137.01 155.42 230.82 391.40 44.83 435.89 82.38 186.79 90.80 311.96 444.48 504.32 167.45 204.43 155.59 418.69 243.08 274.75 558.55 333.71 6643.98
Jumlah Penduduk (Jiwa)
21507 27291 18872 14859 27027 6779 10008 50053 25224 16999 20433 8736 19323 13922 31286 24492 8849 9467 20958 14086 390171
16482 5760 28223 19517 15366 27950 7010 10350 50053 26086 16999 21131 9034 19983 14398 15419 16936 25329 9152 9790 21674 14567 401209
16620 5808 28460 19681 15495 28185 7069 10437 52198 26305 17728 21308 9110 20151 5621 6270 2628 15548 17078 25542 9229 9872 21856 14689 406888
16905 5908 28948 20019 15761 28669 7190 10616 53094 26756 18032 21674 9266 20497 5717 6378 2673 15815 17371 25980 9387 10041 22231 14941 413869
17183 6009 29417 20366 16018 29187 7305 10788 53956 27207 18341 22027 9417 20846 5808 6484 2717 16077 17652 26408 9540 10205 22593 15199 420750
18123 4530 27993 18425 13408 28828 6908 10127 56649 28870 18108 22238 9023 19871 5017 6286 2767 16131 17550 27813 10148 9767 21580 15203 415363
Sumber : Sumbawa Dalam Angka, BPS (Beberapa tahun terbitan) *) Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010
Pada sensus penduduk (SP) tahun 2010, penduduk Kabupaten Sumbawa berjumlah 415.363 jiwa terdiri dari 211.451 laki-laki (50,91%) dan perempuan 203.912 jiwa (49,09%). Tabel 2.5. Distribusi, Sex Rasio dan Rata-Rata Anggota Keluarga Penduduk Kab. Sumbawa (2010) No 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan 2
Lunyuk Orong Telu Alas Alas Barat Buer Utan Rhee Batulanteh Sumbawa Labuhan Badas Unter Iwes Moyo Hilir Moyo Utara
Kepadatan (Jiwa/Km2)
Sex Ratio
Rata-rata Anggota Keluarga
3
4
5
35,28 9,72 227,51 109,10 97,86 185,48 29,93 25,87 1.263,64 66,23 219,81 119,05 99,37
106 108 102 105 100 102 108 108 100 101 105 103 102
3,84 4,04 3,97 3,74 3,82 3,83 3,95 3,63 3,69 3,81 3,79 3,85 3,80
No
Kecamatan
1
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kepadatan (Jiwa/Km2)
2
Moyu Hulu Ropang Lenangguar Lantung Lape Lopok Plampang Labangka Maronge Empang Tarano Rata-Rata Kab. Sumbawa
Sex Ratio
Rata-rata Anggota Keluarga
3
4
5
63,70 11,29 12,47 16,52 78,91 112,80 66,43 41,75 35,55 38,64 45,56 125,52
106 112 110 104 105 102 105 107 108 105 103 104,96
3,62 3,69 3,75 3,24 3,93 3,75 4,07 3,52 3,92 3,90 3,97 3,80
Sumber : Diolah dari DDA dan Sensus Penduduk 2010, BPS 2011
2.1.4.2.
Pertumbuhan Penduduk
Tingkat pertumbuhan penduduk dihitung dengan menggunakan data sensus penduduk. Data sensus penduduk (SP) yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali (sejak tahun 1980). Berdasarkan SP 2010, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten serta perbandingannya dengan Provinsi NTB dan Nasional berdasarkan hasil sensus disajikan pada tabel 2.6. Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Sensus Penduduk No
Jenis Kelamin
1
2
1 Laki-Laki 2 Perempuan Jumlah Pertumbuhan Penduduk (%) Pertumbuhan Penduduk NTB Pertumbuhan Penduduk Nasional
1971
1980
Sensus Penduduk 1990
3
4
5
98.014 95.107 193.121 -
123.325 121.058 244.383 2,38 2,36 2,3
152.871 152.660 305.531 2,26 2,14 1,97
2000
2010
6
7
183.511 177.068 360.579 1,67 1,82 1,49
211.451 203.912 415.363 1,42 1,17 1,48
Sumber : Data Sensus Penduduk, Diolah dari BPS Sbw, BPS NTB dan BPS Pusat .
Laju perkembangan penduduk baik Kabupaten Sumbawa (KS), Provinsi NTB (NTB) dan Nasional (Nas) memperlihatkan kecenderungan penurunan. Penurunan yang paling tajam terjadi di tingkat Provinsi NTB antara periode 2000-2010 yakni 1,17% per tahun dibandingkan KS (1,42%) dan Nasional (1,48%). Yang menarik disini adalah terjadinya karakteristik penurunan pertumbuhan penduduk antara periode 1990-2000 dengan periode 2000-2010 seperti terlihat melalui Gambar 2.2.
Sumber : Data Sensus Penduduk, Diolah dari BPS Sbw, BPS NTB dan BPS Pusat .
Gambar 2. 2 Pertumbuhan Penduduk Tahunan Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB da n Nasional
2.1.4.3. Struktur dan Komposisi Penduduk
Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, struktur penduduk Kabupaten Sumbawa berbentuk piramida dari kelompok umur 25-29 tahun ke atas, namun menyempit pada kelompok umur 15-24 tahun, lalu kembali melebar pada kelompok usia 10-14 tahun kebawah. Penyempitan pada kelompok umur 15-24 tahun merupakan hasil dari penurunan jumlah kelahiran karena keberhasilan Program KB di era tahun 1980-1990. Gambaran struktur penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 seperti terlihat pada gambar 2.3.
Sumber :D iol ah dari Sensus penduduk 2010, BPS Kab. Sumbawa 2011
Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2010
Pada gambar 2,3 ditunjukkan bahwa proporsi penduduk usia muda (14 tahun kebawah) berkisar antara 30,13% sampai dengan 33,43% dengan rata-rata 31,79%, proporsi penduduk muda/produktif (15-65 tahun) : berkisar antara 62,69% sampai dengan 64,68% dengan rata-rata 64,34%, dan proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) : berkisar antara 3,10 sampai dengan 3,87% dengan rata-rata 3,86%.
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto ( gross value added ) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor danmenjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan PDRB yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Untuk mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Dalam 10 tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Sumbawa ditunjukkan oleh Angka PDRB ADHB telah tumbuh hampir empat kali lipat yakni Rp.1,17 Trilyun pada tahun 2000 menjadi Rp.3,43 Trilyun pada tahun 2009. Pertumbuhan nilai tambah tersebut belum banyak disebabkan oleh peningkatan volume barang/jasa, namun lebih disebabkan oleh pengaruh kenaikan harga, sehingga bila faktor kenaikan harga (factor inflasi) dikeluarkan dari perhitungan maka perkembangan nilai perekonomian Kabupaten Sumbawa dalam sepuluh tahun terakhir jauh lebih rendah. Kondisi sebagaimana ditunjukkan oleh nilai PDRB ADHK yang tumbuh dari Rp. 1,16 Trilyun pada tahun 2000 menjadi Rp. 1,72 Trilyun pada tahun 2009. Data ini menunjukkan bahwa nilai perekonomian Kabupaten Sumbawa dalam satu dasawarsa terakhir masih dominan disebabkan oleh faktor kenaikan harga dibandingkan peningkatan jumlah atau volume produk barang atau jasa yang dihasilkan. Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sumbawa tahun 2000-2009 ditunjukkan pada gambar 2.4.
Sumber : Diolah dari PDRB Sumbawa, BPS 2005-2010
Gambar 2. 4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sumbawa (2000 – 2009)
Gambar 2.4. memperlihatkan perbedaan laju pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK yang cukup senjang. Oleh karena itu, upaya peningkatan perekonomian daerah kedepan harus diarahkan pada peningkatan nilai dan volume produk barang atau jasa yang dihasilkan di Kabupaten Sumbawa.
Sumber : Diolah dari BPS Sumbawa 2005-2010
Gambar 2. 5 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sumbawa (2000 – 2009)
Adapun perbandingan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Sumbawa (KS), Provinsi NTB dan Nasional ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sumbawa, Provinsi NTB Dan Nasional (2005-2009) Tahun
Kab. Sumbawa
Prov. NTB
Nasional
1
2
3
4
4,1% 5,0% 5,7% 6,7% 8,1% 5,9%
5,7% 5,5% 6,3% 6,1% 6,4% 6,0%
2005 4,0% 2006 4,7% 2007 4,8% 2008 4,5% 2009 5,2% RERATA 4,7% Sumber : Diolah dari BPS Kab.Sbw dan BPS NTB 2010, RPJMN.
Adapun laju pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.8. Laju pertumbuhan sektoral memperlihatkan bahwa 7 (tujuh) perekonomian tumbuh diatas rata-rata, yakni: (1) Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (7,74%); (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran (6,38%); (3) Pengangkutan dan Komunikasi (5,68%); (4) Bangunan (5,82%); (5) Industri Pengolahan (5,26%); (6) Pertambangan dan Penggalian (5,02%) dan (7) Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha (4,98%). Sedangkan 2 (dua) sektor lainnya masih berada dibawah rata-rata, yakni sektor pertanian (3,33%) dan sektor jasa-jasa lainnya (2,98%). Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK Kab. Sumbawa (2001-2009) NO
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sektoral
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2
3
4
5
6
7
2,4 4,91 5,35 9,76 6,34 5,83 2,12
2,72 4,35 4,96 8,6 4,9 5,81 6,85
4,64 4,53 5,04 2,6 4,76 6,19 4,47
3,53 5,02 5,76 7,89 5,6 6,63 4,22
1,85 5,25 5,25 7,86 6,78 6,07 7,8
3,2
5,16
5,24
4,99
0,74 3,36
3,03 3,94
1,96 4,6
3,45 4,49
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdag, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha Jasa-Jasa Lainnya Kab. Sumbawa
Sumber : Diolah dari BPS Sumbawa, 2005-2009
2007
2008
2009
Rerata
8
9
10
11
12
3,6 5,01 5,27 7,38 5,68 6,19 8,42
4,07 4,65 5,27 7,65 4,54 6,31 8,34
3,62 3,82 4,27 8,8 6,51 6,47 4,8
3,53 7,6 6,14 9,08 7,31 7,92 4,14
3,33 5,02 5,26 7,74 5,82 6,38 5,68
4,99
5,02
5,33
4,13
6,76
4,98
3,98 4,03
3,24 4,68
3,14 4,79
3,08 4,55
4,22 5,21
2,98 4,41
Data ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sumbawa didorong oleh laju pertumbuhan sektor non primer yakni terutama sektor tersier dan sekunder, sedangkan sektor pertanian sebagai sektor primer dan merupakan sektor yang menjadi lapangan usaha sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumbawa justru tumbuh dengan laju dibawah rata-rata kabupaten. Meskipun demikian pangsa ( share) sektor pertanian masih menjadi yang terbesar diantara 9 sektor perekonomian daerah, sebagaimana ditunjukkan melalui tabel 2.9. Tabel 2.9. Pangsa (Share ) Sektoral PDRB ADHK Kabupaten Sumbawa (2001-2009) No
Sektoral
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
RataRata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Pertanian
2
46,28
45,85
45,31
45,33
44,91
43,97
43,51
43,21
42,84
42,14
44,34
Pertambangan dan Penggalian
2,10
2,13
2,14
2,14
2,15
2,18
2,18
2,18
2,17
2,21
2,16
3
Industri Pengolahan
4,07
4,14
4,18
4,20
4,25
4,30
4,33
4,35
4,34
4,37
4,25
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
0,42
0,44
0,46
0,45
0,47
0,49
0,50
0,51
0,52
0,55
0,48
5
Bangunan
10,44
10,74
10,84
10,86
10,97
11,26
11,37
11,34
11,56
11,79
11,12
15,97
16,35
16,64
16,90
17,24
17,58
17,83
18,08
18,42
18,90
17,39
5,48
5,42
5,57
5,56
5,55
5,75
5,96
6,16
6,17
6,11
5,77
2,73
2,72
2,76
2,77
2,79
2,81
2,82
2,84
2,82
2,87
2,79
Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi
6 7 8
Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha
9
Jasa-Jasa Lainnya
12,52
12,20
12,09
11,79
11,67
11,67
11,50
11,32
11,14
11,06
11,70
Kabupaten Sumbawa
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Sumber : Diolah dari BPS Sumbawa, 2005-2009
Kontribusi atau pangsa sektor pertanian adalah yang terbesar (rata-rata 44,34%) namun dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan rata-rata 0,46% per tahun. Sedangkan 5 (lima) sektor lainnya yakni Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Jasa-jasa dan Sektor Bangunan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi mencapai 50,23% dengan rata-rata kenaikan 0,42% per tahun. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan struktur ekonomi Kabupaten Sumbawa dari sektor pertanian (sektor primer) ke sektor sekunder dan tersier, yang wajar terjadi sebagai dampak dari keberhasilan pembangunan di sector-sektor lainnya yang lebih cepat berkembang. Meskipun demikian, kinerja sektorpertanian masih perlu ditingkatkan dengan mengoptimalkan potensi dan nilai tambahnya bagi perekonomian daerah. Untuk memperoleh gambaran kinerja perekonomian secara regional di luar subsektor pertambangan non migas, maka disajikan nilai PDRB ADHB dan laju pertumbuhan PDRB ADHK 10 kabupaten/kota dalam Provinsi NTB sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.10. PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB (2004-2009) (diluar Subsektor Pertambangan Non Migas) PDRB ADH Berlaku (Milyar Rp)
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kabupaten / Kota 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2004
2005
2006
2007
2008
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 1. Lombok Barat
1.791,96
2.095,72
2.392,12
2.720,19
3.113,21
3.550,55
5,8
4,61
5,82
5,26
4,58
2009
13 5,91
2. Lombok Tengah
2.131,04
2.415,63
2.703,06
3.038,47
3.528,36
4.102,55
4,55
4,3
5,09
4,71
6,96
7,26
3. Lombok Timur
3.007,91
3.418,93
3.825,77
4.285,70
4.863,86
5.511,51
4,85
4,57
4,69
5,09
5,47
5,71
4. Sumbawa
1.795,53
2.078,96
2.339,42
2.637,99
3.015,47
3.432,02
4,49
5. Dompu
0,98
1.111,86
1.235,21
1.931,72
1.552,67
1.762,22
1,88
2,38
4,11
4,97
4,05
5,1
6. Bima
1.525,62
1.670,15
1.856,38
2.064,07
2.385,75
2.721,15
4,92
1,37
4,26
4,56
5,96
6,43
7. Sumbawa Barat
0,41
0,47
0,54
0,61
0,70
0,82
4,08
4,32
6,99
6,74
6,84
8,04
8. Lombok Utara
0,69
0,79
0,89
1.010,96
1.143,21
1.259,12
5,04
2,74
4,91
4,94
3,52
4,97
4,03
4,68
4,79
4,52
5,21
PDRB ADH Berlaku (Milyar Rp)
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kabupaten / Kota 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2004
2005
2006
2007
2008
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 9. Mataram
1.894,37
2.312,22
2.651,94
3.078,20
3.624,34
4.140,35
10. Kota Bima
0,46
0,53
0,59
0,68
0,77
NTB
14.563,96
16.828,63
18.980,59
21.405,07
25.042,50
7,86
7,92
7,76
2009
13
9,53
7,77
8,47
0,88
4,21
3,41
4,74
5,97
4,46
6,38
29.641,83
4,97
4,05
4,95
5,70
6,69
8,07
Sumber :PDRB NTB, BPS NTB, 2010
Berdasarkan tabel 2.10, bahwa nilai PDRB ADHB Kabupaten Sumbawa pada tahun 2004, berada pada posisi terbesar ke-4 dengan nilai Rp.1,79 Trilyun setelah Lombok Timur (Rp.3 Trilyun), Lombok Tengah (Rp.2,13 Trilyun), dan Kota Mataram (Rp.1,8 Trilyun). Sedangkan pada tahun 2009, mengalami penurunan menjadi posisi ke-5 dengan nilai Rp.3,42 Trilyun setelah Lombok Timur (5,51 trilyun), Lombok Tengah (4,10 Trilyun), Kota Mataram (4,14 Trilyun) dan Lombok Barat (Rp.2,55 Trilyun). Dari laju pertumbuhan PDRB ADHK, pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa 4,49% berada pada urutan ke-7 tertinggi setelah Mataram (9,53%), Lombok Barat (5,80%), Bima (4,92%), KLU (5,04%), Lombok Timur (4,85%) dan Bima (4,92%), namun pada tahun 2009, posisi tersebut mengalami penurunan menjadi urutan ke-8 dengan tingkat pertumbuhan 5,21% dibawahKota Mataram (8,47%), Sumbawa Barat (8,04%), Lombok Tengah (7,26%), Bima (6,43%), Kota Bima (6,38%), Lombok Barat (5,91%) dan Lombok Timur (5,71%). Berdasarkan data tersebut berarti terjadi penurunan kinerja perekonomian Kabupaten Sumbawa dibandingkan dengan 9 kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melihat perkembangan tersebut, maka perlu dilakukan identifikasi sektor ekonomi mana yang akan menjadi daya ungkit perekonomian daerah. Sebagai gambaran digunakan hasil analisis studi komparatif ekonomi antar kabupaten/kota se-Provinsi NTB Tahun 2007 yang dilakukan oleh BPS NTB kerjasama dengan Bappeda Provinsi NTB (BPS NTB, 2008).Studi komparatif ekonomi tersebut menggunakan metode analisis Location Quotient (LQ) dan Shift-Share (SS). Berdasarkan hasil perhitungan nilai LQ, terdapat 5 (lima) sektor ekonomi Kabupaten Sumbawa dengan LQ>1, yaitu : (1) sektor pertanian (1,72); (2) sektor listrik, gas dan air bersih (1,61); sekor bangunan (1,62); sektor perdagangan (1,24) dan sektor jasa-jasa (1,14), sedangkan keempat sektor lainnya memiliki nilai LQ<1. Khusus untuk nilai LQ sektor pertanian merupakan nilai tertinggi kedua dibandingkan kabupaten/kota lainnya se-NTB.Secara lengkap nilai LQ sektoral kabupaten/kota se-NTB dapat dilihat melalui tabel berikut. Tabel 2.11. Nilai Location Quotient (LQ) Sektoral Kabupaten/Kota Se-NTB (2007) No
Sektor
LOBAR
LOTENG
LOTIM
SBW
DMP
BIMA
KSB
MTR
KBM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1,24
1,29
0,14
0,12
0,89
1,62
1,41
1 2 3 4 5 6
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran
1,72
1,68
2,05
0,11
0,19
0,86
0,09
0,09
0,12
3,59
0,00
0,01
1,61
0,92
0,88
0,59
0,06
2,51
0,72
0,77
0,78
1,61
1,14
0,63
0,07
2,42
2,73
1,60
1,47
1,22
1,62
0,94
0,89
0,18
1,16
1,00
1,54
1,35
1,28
1,24
1,25
1,06
0,12
1,26
1,27
0,80
0,79
0,82
0,93
0,12
3,59
2,25
0,97
0,57
1,38
0,54
0,05
3,23
1,07
1,22
1,14
1,32
1,09
0,07
1,21
2,59
Pengangkutan dan 1,25 0,78 Komunikasi Keuangan, 8 Persewaan dan 0,96 1,08 Jasa Usaha 9 Jasa-Jasa Lainnya 1,27 1,53 Sumber :Analisis Komparatif Ekonomi, BPS NTB 2008 7
1,49 0,18
Adapun hasil analisis Shift-Share dengan melakukan ploting nilai Different Shift (DS) dan Proportionality Shift (PS) pada empat kuadran kategori pertumbuhan, diperoleh hasil seperti ditunjukkan tabel berikut. Tabel 2.12. Kategori Pertumbuhan Sektoral Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Berdasarkan Plot Nilai DS dan PS Metode Shift-Share (2000-2007) Sektor 1
Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima
Pesat (I) 2
3,4,5 3,6,7 7 4 5,7,8 4,5 3,5,6,7,8 5,6,7
Pertumbuhan Tertekan Yang Tertekan Yang Berkembang (II) Potensi (III) 3 4
1,2,9 2 2,9 1,2,3,9 2,9 1,2,9 9 1,9 1,2
6,7,8 4,5,8 3,4,5,6,8 5,6,7,8 3,4,6 3,4,5,6,7,8 3,6,7,8 4 3,4,5,8
Terbelakang (IV) 5
1,9 1 1 1,2 2 9
Sumber : Analisis Komparatif Ekonomi, BPS NTB 2008
Berdasarkan analisis LQ dan Shift-Share tersebut dapat disimpulkan sektor yang dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa terhadap sektor perekonomian Kabupaten/Kota lainnya se-NTB sebagai berikut. a. Sektor Pertanian, merupakan sektor yang memiliki keunggulan komparatif dengan peranan paling besar terhadap sektor sejenis namun dalam kondisi tertekan yang berkembang. b. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, merupakan sektor dalam kondisi berkembang pesat namun baru memiliki peranan terbesar ketiga dari sektor sejenis. c. Sektor Jasa-Jasa, merupakan sektor tertekan yang berkembang namun memiliki peranan positif secara regional. d. Sektor-sektor lainnya, merupakan sektor potensial namun dalam kondisi tertekan dan belum memperlihatkan peranan signifikan. 2.2.1.2. PDRB per kapita
Pendapatan per kapita dihitung dengan pendekatan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk, meskipun pendekatan tersebut memiliki kelemahan namun telah dianggap dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dari waktu kewaktu atau perbandingannya dengan daerah lain. Angka PDRB yang digunakan disini adalah PDRB ADHB. Gambaran pendapatan per kapita Kabupaten Sumbawa dengan memasukkan Subsektor Pertambangan Non Migas dan tanpa Subsektor Pertambangan Non Migas dalam kurun waktu 2004-2009 dan perbandingannya dengan pendapatan per kapitan NTB terlihat pasa gambar berikut.
Sumber : Diolah dari PDRB NTB, BPS NTB 2010
Gambar 2. 6 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sumbawa
Gambar 2.6. memberikan informasi yang menarik sebagai berikut : 1) pendapatan per kapita Kabupaten Sumbawa dengan dan tanpa Subsektor Pertambangan Non Migas sama besar, hal ini karena kontribusi subsektor tersebut amat kecil dalam struktur PDRB Kabupaten Sumbawa. 2) adapun pendapatan per kapita NTB dengan dan tanpa memasukan Subsektor Pertambangan Non Migas amat berbeda, terlihat bila subsektor tersebut dimasukkan maka pendapatan per kapita NTB diatas Kabupaten Sumbawa, bila subsektor tersebut dikeluarkan dari perhitungan maka pendapatan per kapita NTB dibawah Kab. Sumbawa. 3) Pendapatan per kapita Kabupaten Sumbawa bergerak dari Rp. 4,75 juta per orang per tahun (2004) menjadi Rp.8,16 juta per orang per tahun (2009) atau meningkat rata-rata 11,45% per tahun. 4) Pendapatan per kapita NTB dengan tambang meningkat dari Rp.5,43 juta per orang per tahun (2004) menjadi Rp.9,42 juta per orang per tahun (2009) dengan rata-rata peningkatan 11,76% per tahun. Sedangkan pendapatan per kapita NTB tanpa tambang tumbuh mulai Rp.3,57 per orang per tahun (2004) menjadi Rp.6,69 juta per orang per tahun (2009) dengan rata-rata pertumbuhan 13,37% per tahun.Tabel berikut memberikan gambaran laju perubahan pendapatan per kapita khususnya berdasarkan PDRB ADHB tanpa tambang untuk Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB. Tabel 2.13. Laju Peningkatan PDRB ADHB, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB (2005-2009) (Tanpa Subsektor Pertambangan Non Migas) Tahun 1
2005 2006 2007 2008 2009 Rerata
PDRB ADHB KS NTB
Penduduk KS NTB
2
3
4
15,79% 12,53% 12,76% 14,31% 13,81% 13,84%
15,55% 12,79% 12,77% 16,99% 18,37% 15,29%
3,12% 3,42% 0,84% 1,72% 1,66% 2,15%
5
1,65% 2,75% 0,83% 1,66% 1,61% 1,70%
PDRB Per Kapita KS NTB 6
7
12,28% 8,81% 11,82% 12,38% 11,95% 11,45%
13,67% 9,77% 11,85% 15,08% 16,49% 13,37%
Sumber : Diolah dari PDRB NTB, BPS NTB 2010
Tabel tersebut memperlihatkan fakta meskipun pendapatan per kapita Kabupaten Sumbawa berada diatas NTB, namun laju pertumbuhannya di bawah NTB. Hal ini disebabkan oleh 2 hal : 1) Laju peningkatan PDRB Kabupaten Sumbawa dibawah NTB (13,84% terhadap 15,29%); 2) Laju peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa lebih tinggi dari NTB (2,15% terhadap 1,70%). Bila kondisi ini terus berlanjut, maka sangat mungkin pendapatan per kapita tanpa tambang NTB diatas Kabupaten Sumbawa.
2.2.1.3.
Laju Inflasi
Laju inflasi sebagai gambaran kenaikan harga umum barang-barang di Kabupaten Sumbawa menurut lapangan usaha disajikan sebagai berikut. Tabel 2.14. Laju Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumbawa (2005-2009) NO.
LAPANGAN USAHA
2005
2006
2007
2008
1
2
3
4
5
6
7
10,34
9,00
9,21
8,96
7,60
1.
2.
3.
4.
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan Rakyat c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Dengan Migas b. Industri Tanpa Migas LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik b. Gas Kota c. Air Bersih
2009
12,45 8,99 13,57 9,93 1,98
12,02 5,32 6,08 6,10 2,86
10,42 7,40 11,16 1,96 5,40
8,58 6,54 12,88 3,61 8,44
9,47 5,11 6,33 5,38 3,33
8,34
6,51
7,85
8,84
7,54
8,34
6,51
7,85
8,84
7,54
6,33
3,28
5,32
5,05
4,25
6,33
3,28
5,32
5,05
4,25
9,94 11,44
3,98 3,92
7,44 8,83
3,63 4,00
3,70 4,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,87
4,21
5,92
14,04
8,99
5.
BANGUNAN
6.
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran
13,45 13,81 5,23 6,14
8,00 8,14 2,26 5,22
8,11 8,11 2,42 9,48
7,96 7,95 6,40 8,37
6,94 6,89 7,56 7,97
7.
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI a. Pengangkutan 1. Angkutan Rel Kereta Api 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angk. Sungai, Danau & Penyeberangan 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Penunjang Komunikasi
29,42 39,75
2,96 3,44
3,06 3,54
6,42 7,94
2,95 3,46
42,13 15,87
3,10 5,54
3,38 2,18
7,91 10,53
3,31 6,80
15,12 0,12 0,12
8,67 1,26 1,26
4,55 8,64 1,12 1,12
8,67 6,57 0,84 0,84
3,20 5,19 1,22 1,22
7,38 5,21 2,98
5,25 3,12 3,72
3,99 3,38 2,19
7,88 11,90 5,50
6,87 5,20 5,12
9,12 5,81
-92,64 10273,59
7,22 4,79
6,33 9,97
7,47 7,91
10,72 10,98 10,98
9,01 9,31 9,31
6,81 6,91 6,91
12,34 12,81 12,81
14,71 15,30 15,30
7,17 10,23 5,89 3,98 11,30
5,02 6,43 4,62 3,49 7,49
5,60 7,10 3,79 4,12 7,61
5,95 6,99 5,13 4,89 9,35
6,36 6,51 6,13 6,38 8,03
8.
9.
KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUS. a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan
JASA – JASA a. Pemerintahan Umum 1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan 2. Jasa Pemerintahan Lainnya b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumahtangga PDRB Sumber :PDRB, BPSKabupaten Sumbawa,(Beberapa Tahun Terbitan)
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan. Selama periode tahun 2006-2010 berbagai program telah dilaksanakan untuk dapat meningkatkan sumberdaya manusia Kabupaten Sumbawa, yang gambaran kinerja dalam penyelenggaran pemerintahan daerah atas fokus tersebut terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut. 2.2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH)
Angka melek huruf Kabupaten Sumbawa pada masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan dengan angka melek huruf terendah adalah Kecamatan Rhee yang baru mencapai 76,71 (jumlah penduduk buta aksara mencapai 1131 warga belajar) sedangkan kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Sumbawa dengan angka melek huruf mencapai 98,08 (jumlah penduduk buta aksara 701 warga belajar). Tabel 2.15. Angka Melek Huruf Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sumbawa (2010) No
Kecamatan
Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang bisa membaca dan menulis
1
2
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Lunyuk Alas Utan Batu lanteh Sumbawa Moyo hilir Moyo hulu Ropang Lape Plampang Empang Labuhan badas Alas barat Labangka Rhee Buer Moyo utara Maronge Tarano Lopok Lenangguar Orong telu Unter iwis
24
Lantung Jumlah
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
Angka melek huruf
4
5
9.974 17.688 16.211 6.395 35.813 14.450 13.537 4.122 10.229 16.285 15.089 16.396 13.420 4.939 3.726 10.208 6.065 6.372 9.387 11.393 4.315 3.300 12.199
11.651 19.994 19.789 7.306 36.514 15.794 14.720 4.338 11.235 17.958 15.932 18.661 14.346 6.344 4.857 10.983 6.756 6.874 10.336 12.459 4.743 3.975 13.229
85.61 88.47 81.92 87.53 98.08 91.49 91.96 95.02 91.05 90.68 94.71 87.86 93.55 77.85 76.71 92.94 89.77 92.70 90.82 91.44 90.98 83.02 92.21
1.800 263.313
1.999 290.793
90.05 90.55
Sumber : Diknas Kab. Sumbawa Tahun 2010, diolah
Angka melek huruf Kabupaten Sumbawa hingga tahun 2010 adalah 90,55 (jumlah buta aksara 27.480). Kondisi seperti pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hingga pada tahun 2010 di Kabupaten Sumbawa masih terdapat sebanyak 9,5% penduduk usia 15 tahun ke atas dalam keadaan belum dapat membaca dan menulis. Angka tersebut masih separuh dari target nasional yang menetapkan angka buta aksara dibawah 5%. Dengan demikian, maka penuntasan buta aksara menjadi upaya penting dan ditarget penuntasannya harus ditangani sejak tahun 2011, dengan tetap memperhitungkan peluang pertumbuhan penduduk pada tahun-tahun berikutnya.
2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah menunjukkan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. Berikut data rata-rata lama sekolah Kabupaten Sumbawa pada masing-masing jenjang pendidikan selama rentang waktu 2006 – 2010. Tabel 2.16. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumbawa (2006 – 2010) No
Jenjang Pendidikan
2006
2007
2008
2009
2010
2
3
4
5
6
7
1
1
SD / MI
6.21
6.21
6.21
6.21
6.23
2
SMP / MTs
3.01
3.00
3.00
3.00
3.01
3
SMA / MA / SMK
3.15
3.01
3.00
3.00
3.01
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Dari data tersebut, SD/MI adalah jenjang pendidikan yang relatif lebih lama rata-rata waktu yang dibutuhkan. Tahun 2005 sisa waktu untuk pendidikan SD/MI adalah 0,21 kemudian tahun 2010 meningkat menjadi 0,23. Jenjang pendidikan SMP / MTS rata-rata dapat ditempuh tepat waktu 3 tahun (Tahun 2007, 2008 dan 2009), Tahun 2006 selisih waktu hanya 0,1 begitu pula Tahun 2010 hanya selisih 0,1 tahun. 2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka partisipasi kasar (APK) menunjukkan persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah. Kelompok usia sekolah untuk tingkat PAUD (< 6 tahun), SD/MI (7-12 tahun), SMP/MTs (13-15 tahun) dan SMA/MA/SMK (16-18 tahun). Indikator APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena adanya sisiwa di luar usia sekolah, daerah kota, atau daerah perbatasan. APK Kabupaten Sumbawa, rata-rata selama kurun waktu 2006 – 2010 untuk tingkat PAUD disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.17. Angka Partisipasi Kasar PAUD Kab. Sumbawa (2006-2010) No
Tahun
APK
1
2
3
1 2 3 4 5
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
42,82 36,63 44,17 45,97 41,91
Sumber : Profil Pendidikan. Dinas Diknas Kab. Sumbawa (Beberapa Tahun Terbitan)
Selanjutnya rata-rata sepanjang tahun 2006-2010, APK SD 105,78, APK SMP/MTS 89,67 dan SMA/MA/SMK adalah 55,54, yang selengkapnya disajikan sebagai beri kut.
Tabel 2.18. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sumbawa (2006 – 2010) No
Jenjang Pendidikan
2006
2007
2008
2009
2010
3
4
5
6
7
1 1 1.1
2 SD / MI Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD / MI
54199
53537
53136
53381
53143
1.2
Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun
51432
51479
51594
50468
47982
1.3 2 2.1 2.2
APK SD / MI SMP / MTs Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP / MTs Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun
105.38
104.00
102.99
105.77
110.76
21161 25318
21522 25604
22259 25863
22444 24889
21911 20969
2.3 3
APK SMP / MTs SMA / MA / SMK
83.58
84.06
86.07
90.18
104.49
3.1
Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA / MA / SMK
13198
5541
14482
14365
15746
23320 56.60
24028 23.06
24274 59.66
22839 62.90
20857 75.50
3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun 3.3 APK SMA / MA / SMK Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
2.2.2.4. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah. APM digunakan Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM Kabupaten Sumbawa tahun 2006-2010 menurut jenjang pendidikan disajikan sebagai berikut. Tabel 2.19. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Sumbawa (2006-2010) No 1
Jenjang Pendidikan
2006
2007
2008
2009
2010
2
3
4
5
6
7
1
SD / MI
1.1
Jumlah siswa kelompok usia 7 - 12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD / MI Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun
1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2
APM SD / MI SMP / MTs Jumlah siswa kelompok usia 13 - 15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP / MTs Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun APM SMP / MTs SMA / MA / SMK Jumlah siswa kelompok usia 16 - 18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA / MA / SMK Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun
3.3 APM SMA / MA / SMK Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa, diolah berbagai tahun
54199
53537
53136
53381
53143
51432
51479
51594
50468
47982
90,04
91,10
90.81
91,75
96,80
21161
21522
22259
22444
21911
25318
25604
25863
24889
20969
66,34
63,19
66.45
68,65
80,61
13198
5541
14482
14365
15746
23320
24028
24274
22839
20857
44,01
44,61
43.51
45,94
48,86
Pada tabel 2.19, diperoleh gambaran bahwa dari beberapa jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa, baru APM SD/MI yang saat ini telah memenuhi Standard Pelayanan Minimum bidang pendidikan, yakni sebesar 96,80 dimana standard pelayanan minimum pendidikan jenjang SD/MI adalah 95% penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun bersekolah di SD/MI. Sedangkan APM SMP/MTS dan SMA sederajat masih berada dibawah standard pelayanan minimum. SPM SMP/MTS sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 129a/U/2004 adalah 90%, dan untuk SMA sederajat adalah 60%. Capaian APM Kab. Sumbawa untuk SMP/MTS baru mencapai 80,61, dan SMA sederajat adalah 48,86.
2.2.2.5. Angka Kematian Bayi (AKB)
AKB menunjukkan jumlah bayi meninggal dalam usia kurang satu tahun tiap 1.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. Kematian bayi di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2005 tercatat sebanyak 31 kasus bayi lahir mati atau 0.42% dari jumlah kelahiran, dengan perincian penyebab kematian sebagai berikut; aspexya: 13 Orang, BBLR : 11 Orang, Infeksi : 2 Orang, dan mati dalam kandungan ada 5 Orang. Penyebab kematian bayi tertinggi adalah disebabkan oleh aspexya. Bila dibandingkan dengan angka kematian bayi pada tahun 2004 sebanyak 59 Orang maka ada perubahan positif yaitu penurunan angka kematian bayi dan peningkatan derajat kesehatan dalam penanganan ibu melahirkan serta Bayi lahir. Tahun 2007 angka kematian bayi adalah 9,26 per 1.000 kelahiran hidup (87 kasus), kemudian Tahun 2008 kembali terjadi penurunan derajat kesehatan dalam penangan bayi lahir yang ditunjukkan oleh meningkatnya AKB menjadi 12,37. Tahun 2009 tercatat angka kematian bayi adalah 6,36 (49 kasus) dengan jumlah kasus kematian balita 21 kasus, sedangkan rata-rata NTB 54,5 dan 39,2. Perbandingan jumlah kematian bayi Kabupaten/kota se-NTB terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.20. Angka Kematian Bayi dan Balita Kabupaten/Kota se-NTB (2009) No 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kabupaten/ Kota 2
Kota Mataram Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Utara Sumbawa Barat Sumbawa Bima Dompu Kota Bima Jumlah
Kelahiran Bayi Usia: 0-1 Tahun Lahir
Mati
Hidup
Kelahiran Balita Usia: 1-5 Tahun Lahir
Mati
Hidup
Bedah/Cesar
3
4
5
6
7
8
9
7.921 11.841 17593 23.913 4.233 2.266 7.705 9.33 5.166 2.917 93.281
26 77 116 177 34 4 49 7 44 11 545
7.895 11.764 17.477 23.736 4.199 2.658 7.656 5.159 9.286 2.906 92.736
34.000 65.909 92.217 111.634 26.685 13.036 40.506 29.014 54.354 16.000 483.355
5 82 38 201 0 4 21 2 30 9 392
33.995 65.827 92.179 111.433 26.685 13.032 40.485 29.012 54.324 15.991 392
-
Sumber : Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2009 )
2.2.2.6. Angka Kematian Ibu (AKI)
AKI merupakan jumlah kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. AKI Kabupaten Sumbawa tahun 2005 mencapai 136 dan pada Tahun 2010 menurun menjadi 19. Jumlah kematian ibu terbesar di kecamatan Plampang ada 4 Orang dari jumlah Kabupaten ada 19 Orang penyebab kematian dengan perincian sebagai berikut : Perdarahan 7 Orang, Lain-lain 6 Orang, Infeksi 3 Orang Partus Lama 1 Orang dan Eklampsia / Pre Eklampsia 2 Orang. Dengan demikian penyebab kematian ibu karena perdarahan paling tinggi yaitu ada 7 orang. Terjadi angka penurunan bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2007 dimana kematian ibu berjumlah 17 Orang. Sementara pada tahun 2009 angka kematian ibu terlaporkan 12 orang yang keseluruhannya merupakan kematian ibu bersalin, dengan kelahiran hidup sebanyak 7705, sehingga Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2009 sebesar 1,56. adapun jumlah kematian ibu terlaporkan rata-rata NTB 10,3 orang. Secara rinci dis ajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.21. Jumlah Kematian Ibu Maternal Kabupaten/Kota se-NTB (2009) Kabupaten/Kota
Ibu Hamil
1
1. Lombok Barat 2. Lombok Tengah 3. Lombok Timur 4. Sumbawa 5. Dompu 6. Bima 7. Sumbawa Barat 8. Lombok Utara 9. Kota Mataram 10. Kota Bima Jumlah
Kematian Ibu Marternal Ibu bersalin Ibu nifas
Jumlah
2
3
4
5
4 2 2 4 12
5 13 15 12 6 4 6 8 69
9 4 1 4 4 22
18 13 15 12 4 9 4 10 14 4 103
Sumber : Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2009)
2.2.2.7. Persentase Balita Gizi Buruk
Status gizi balita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga dapat menunjukkan kualitas fisik penduduk. Status gizi buruk tidak mengalami perubahan dari tahun 2004 sebanyak 255 orang sama dengan tahun 2005 sebanyak 255 orang dan yang mendapat perawatan sebanyak 194 orang atau 76.08 % dari jumlah balita yang berstatus gizi buruk. Status gizi buruk pada tahun 2007 sebanyak 223 orang dan tahun 2008 sebanyak 204 orang. Sedangkan tahun 2009 tercatatat jumlah balita gizi buruk 115 merupakan angka diatas rata-rata NTB yang berjumlah 92,6. Secara lengkap penderita gizi buruk disajikan melalui tabel berikut. Tabel 2.22. Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota Se-NTB (2009) No 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kelahiran Balita Usia: 1-5 Tahun
Kabupaten/ Kota
Lahir
2
Kota Mataram Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Utara Sumbawa Barat Sumbawa Bima Dompu Kota Bima
Jumlah Sumber : Statistik Provinsi NTB (Beberapa tahun terbitan)
Mati
Hidup
Gizi Buruk
3
4
5
6
34.000 65.909 92.217 111.634 26.685 13.036 40.506 29.014 54.354 16.000 483.355
5 82 38 201 0 4 21 2 30 9 392
33.995 65.827 92.179 111.433 26.685 13.032 40.485 29.012 54.324 15.991 392
48 156 75 307 58 7 115 43 86 31 926
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Pembangunan seni budaya di Kabupaten Sumbawa dilakukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah semakin derasnya arus informasi dan kebudayaan global, Pemerintah dan masyarakat telah berkomitmen untuk menghidupkan kembali aktivitas yang berakar dari tradisi lokal masyarakat Samawa. Salah satunya diwujudkan melalui dihidupkannya kembali Dewan Kesenian Daerah Sumbawa (DKS) dan fasilitasi pembentukan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) serta penobatan Sultan Muhammad Kaharuddin IV sebagai Sultan Sumbawa. Sultan dan LATS diharapkan mampu menjadi pilar penting untuk menjaga dan menghidupkan tradisi adat dan budaya tana Samawa yang tercermin dari semboyan “adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah”, dan saat ini hal tersebut mulai tergerus perkembangan dan perubahan jaman.
2.2.3.1.
Rasio lembaga seni budaya per 10.000 penduduk
Rasio keberadaan lembaga seni budaya seperti group kesenian/sanggar seni, Pusat Latihan Kesenian, Dewan Kesenian Daerah Sumbawa (DKS) dan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.23. Rasio Lembaga Seni Budaya Per 10.000 Penduduk Kabupaten Sumbawa (2006-2010) No
Lembaga Seni dan Budaya
1
Tahun 2006
2007
2008
2009
2010
2
3
4
5
6
7
1 2
Grup Kesenian/Sanggar Seni Pusat Latihan Kesenian
43 1
46 1
46 1
49 1
52 1
3 4 5 6
Dewan Kesenian Daerah Lembaga Adat Tana Samawa(Kab dan Kec) Jumlah lembaga Jumlah penduduk Rasio lembaga per 10000 penduduk
1 1 46 403.500 1,14
1 1 49 406.888 1,20
1 1 49 413.869 1.18
1 1 52 420.750 1,24
1 25 79 415.363 1,80
Sumber : Dinas Pariwisata, Senibudaya, Pemuda dan Olahraga, Kab. Sumbawa (2010)
Rendahnya jumlah lembaga seni budaya khususnya grup kesenian terdaftar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.23, sehingga rasio lembaga seni budaya per 10000 penduduk menjadi rendah dan ketersediaannya hanya 1-2 lembaga seni budaya dalam 10.000 penduduk diantaranya disebabkan oleh masih minimnya tenaga pelatih seni, sarana dan prasarana pertunjukan kesenian. Selain itu, masih kurangnya event kesenian dan budaya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun atas prakarsa masyarakat yang secara tidak langsung akan dapat menstimulasi munculnya group-group kesenian baru. Meskipun demikian, kegiatan berkesenian yang dilakukan secara perorangan masih tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. 2.2.3.2. Rasio Klub dan Prasarana Olahraga
Dalam pembangunan olah raga ditengah minimnya kemampuan anggaran, pemerintah daerah senantiasa terus berupaya meningkatkan prestasi pemuda dengan melakukan pembenahan pada berbagai aspek, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Selain itu, dilakukan pula fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi induk olah raga beserta organisasi cabang olah raga, penyelenggaraan pertandingan olahraga antarsekolah, serta pertandingan olahraga antar klub serta antar kecamatan. Berikut ini disajikan data fasilitas olahraga di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010, sebagai berikut. Tabel 2.24. Rasio Klub dan Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk Kab. Sumbawa (2006-2010) No
Uraian
1
2
1 3 4 5 7
Klub olahraga Gedung olahraga Jumlah penduduk Rasio klub olahraga Rasio gedung olahraga
Tahun 2006
2007
2008
2009
2010
3
4
5
6
7
637 5 403.500 15,79 0,12
665 5 406.888 16,34 0,12
674 6 413.869 16,29 0,14
674 6 420.750 16,02 0,14
674 7 415.363 16,23 0,17
Sumber : Dinas Pariwisata, Senibudaya, Pemuda dan Olahraga, Kab. Sumbawa (2010) (Diolah)
Rasio klub olah raga pada tahun 2010 sebesar 16,23 menunjukkan bahwa tersedia sebanyak 16-17 klub tiap 10.000 penduduk, hanya tersedia s ebanyak 0-1 gedung olahraga untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk kondisi tersebut, di masa mendatang diperlukan peningkatan peran masyarakat
dan dunia usaha disamping pemerintah daerah. Selanjutnya gambaran rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.25. Rasio Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk Kab. Sumbawa (2006-2010) No
Cabang Olahraga
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lapangan sepak bola Lapangan volley ball Lapangan sepak takraw Lapangan Bulu tangkis Lapangan tenis Lapangan atletik Kolam renang Lapangan basket Jumlah Penduduk Rasio per 10000 penduduk: Lapangan sepak bola Lapangan volley ball Lapangan sepak takraw Lapangan Bulu tangkis Lapangan tenis Lapangan atletik Kolam renang Lapangan basket
2006
2007
3
4
Tahun 2008 5
2009
2010
6
7
53 102 23 68 19 17 4 27 403500
53 102 34 84 19 29 5 31 406888
53 102 56 113 23 49 6 34 413869
53 102 66 136 23 49 6 34 420750
53 102 66 138 23 49 6 34 415363
1.31 2.53 0.57 1.69 0.47 0.42 0.10 0.67
1.30 2.51 0.84 2.06 0.47 0.71 0.12 0.76
1.28 2.46 1.35 2.73 0.56 1.18 0.14 0.82
1.26 2.42 1.57 3.23 0.55 1.16 0.14 0.81
1.28 2.46 1.59 3.32 0.55 1.18 0.14 0.82
Sumber : Dinas Pariwisata, Senibudaya, Pemuda dan Olahraga, Kab. Sumbawa (2010) (Diolah)
Data tersebut pada table di atas menunjukkan bahwa adanya kecenderungan peningkatan rasio lapangan olah raga per 10.000 penduduk di Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya, meskipun secara umum rasio tersebut sangat rendah. Ini berarti bahwa masih diperlukan peningkatan ketersediaan lapangan olahraga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Demikian pula dengan ketersediaan gedung olahraga, yang secara rinci disajikan menurut kecamatan pada tahun 2010. Tabel 2.26. Rasio Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk Menurut Kecamatan di Kab. Sumbawa (2010) No
Kecamatan
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2
Lunyuk Orong Telu Alas Alas Barat Buer Utan Rhee Batulanteh Sumbawa Labuhan Badas Unter Iwes Moyo Hilir Moyo Utara Moyu Hulu Ropang Lenangguar Lantung Lape Lopok Plampang Labangka
Jumlah Penduduk (jiwa)
Jumlah Gedung Olag Raga (Unit)
3
4
18123 4530 27993 18425 13408 28828 6908 10127 56649 28870 18108 22238 9023 19871 5017 6286 2767 16131 17550 27813 10148
Rasio per 10000 Penduduk 5
0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,36 0 0 0 0 0 0,35 0,35 0 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 23 24
Maronge Empang Tarano Jumlah
9767 21580 15203 415363
0 1 1
0 0,46 0,66 0,17
7
Sumber : Dinas Pariwisata, Senibudaya, Pemuda dan Olahraga, Kab. Sumbawa (2010) (Diolah)
Fakta yang disajikan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hanya tersedia 0-1 unit gedung olah raga di Kabupaten Sumbawa setiap 10.000 penduduk. 2.3.
Aspek Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah
2.3.1. Urusan Wajib
Urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan wajib pemerintah kabupaten sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 26 urusan. 2.3.1.1. Pendidikan
Urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah dari pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah. Gambaran kinerja layanan urusan wajib pendidikan yang selama ini telah diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa secara lebih rinci sebagai berikut. a. Pendidikan Dasar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka partisipasi sekolah pada berbagai jenjang pendidikan menunjukkan proporsi penduduk usia tertentu dan sesuai dengan usia sekolah yang bersekolah pada jenjang tersebut. APS digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, yang dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu. Untuk melihat angka pasrtisipasi sekolah di Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan wajib belajar 9 tahun, maka disajikan angka pasrtisipasi sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada table berikut. Tabel 2.27. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kab. Sumbawa (2006 – 2010) No 1
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3
Jenjang Pendidikan
2006
2007
Tahun 2008
2009
2010
3
4
5
6
7
2
SD / MI Jumlah murid usia 7 - 12 th Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun APS SMP / MTs Jumlah murid usia 13 - 15 th Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 thn APS
46311 51432 90,04
46895 51479 91,09
46852 51594 90,81
46302 50468 91,75
46382 47982 96,67
16797 25318 66,34
16180 25604 63,19
17187 25863 66,45
17087 24889 68,65
16893 20969 80,56
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Tabel 2.27 menunjukkan bahwa kinerja pembangunan pendidikan khususnya dalam program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 2006-2010 dari tahun ke tahun semakin meningkat untuk setiap jenjang. Hal ini berarti bahwa proporsi masyarakat usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas layanan pendidikan serta sebagai gambaran partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program tersebut semakin meningkat. Lebih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs dibandingkan dengan jenjang SD/MI antara lain disebabkan oleh masih adanya kasus putus sekolah, atau dapat juga sebagai akibat terjadinya perpindahan anak didik untuk melanjutkan pendidikannya ke daerah lain.
2. Rasio Ketersediaan Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Sumbawa tahun 2006-2010 untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs disajikan sebagai berikut. Tabel 2.28. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kab. Sumbawa (2006 – 2010) No
Jenjang Pendidikan
1
2
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3
SD / MI Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun Rasio SMP / MTs Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun Rasio
2006
2007
Tahun 2008
2009
2010
3
4
5
6
7
357 51432 69.41
361 51479 70.13
362 51594 70.16
362 50468 71.73
379 47982 78.99
80 25318 31.60
91 25604 35.54
96 25863 37.12
104 24889 41.79
107 20969 51.03
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Tabel 2.28 menggambarkan bahwa ketersediaan sekolah baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun menunjukkan rasio yang semakin tinggi. Selanjutnya untuk ketersediaan sekolah di setiap kecamatan disaji kan pada table berikut. Tabel 2.29. Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa (2010) SD / MI No 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kecamatan 2
Lunyuk Alas Utan Batu lanteh Sumbawa Moyo hilir Moyo hulu Ropang Lape Plampang Empang Lab. Badas Alas barat Labangka Rhee Buer Moyo utara Maronge Tarano Lopok Lenangguar Orong telu
Jumlah Gedung Sekolah
Jml Pddk usia 7-12 thn
Rasio
Jumlah Gedung Sekolah
SMP / MTs Jml Pddk usia 13-15 thn
Rasio
3
4
5
6
7
8
20 20 23 18 27 26 22 7 15 25 19 22 16 7 6 11 12 6 19 17 10 11
2018 3715 3481 1501 5420 2357 2169 565 1836 3140 2468 3127 2459 1137 889 1952 1011 1227 1765 1982 631 819
99.11 53.84 66.07 119.92 49.82 110.31 101.43 123.89 81.70 79.62 76.99 70.35 65.07 61.57 67.49 56.35 118.69 48.90 107.65 85.77 158.48 134.31
5 5 6 6 7 6 7 1 5 8 5 9 3 4 2 4 3 2 4 4 3 2
758 1668 1501 575 2882 1101 908 254 725 1309 1110 1373 1130 495 334 825 463 462 735 702 283 284
65.96 29.98 39.97 104.35 24.29 54.50 77.09 39.37 68.97 61.12 45.05 65.55 26.55 80.81 59.88 48.48 64.79 43.29 54.42 56.98 106.01 70.42
SD / MI No
Jumlah Gedung Sekolah
Kecamatan
1
2
23 24
Unter iwis Lantung Jumlah
Jml Pddk usia 7-12 thn
Jumlah Gedung Sekolah
Rasio
SMP / MTs Jml Pddk usia 13-15 thn
Rasio
3
4
5
6
7
8
17 3 379
2042 271 47.982
83.25
6 0 107
980 112 20.969
61.22 0.00 51.03
78.99
Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
3. Rasio guru/murid
Rasio guru/murid disebut juga sebagai rasio siswa per guru (R-S/G) merupakan perbandingan antar jumlah siswa dengan guru pada jenjang pendidikan tertentu. Angka tersebut diperlukan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani siswa disuatu sekolah. Untuk Kabupaten Sumbawa, disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.30. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Sumbawa (2006 – 2010) No
Jenjang Pendidikan
1
2
1 1.1 1.2 1.3
Tahun
SD / MI Jumlah Guru Jumlah murid Rasio
2
2006
2007
2008
2009
2010
3
4
5
6
7
4412 53292 827.89
4404 54092 814.17
5078 53391 951.10
4839 53381 906.50
4999 53143 940.67
1629 21161 769.81
1727 21587 800.02
1881 22259 845.05
1894 22444 843.88
2016 21911 920.09
SMP / MTs
2.1 2.2 2.3
Jumlah guru Jumlah murid Rasio
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Tabel 2.30 menggambarkan bahwa terjadi peningkatan rasio guru/murid di setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Kondisi ini berarti bahwa beban guru untuk melayani siswa di suatu sekolah semakin besar. Selanjutnya untuk setiap kecamatan disajikan pada tabel b erikut. Tabel 2.31. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa (2010) SD / MI Jumlah Murid
SMP / MTs Jumlah Jumlah Guru Murid
No
Kecamatan
Jumlah Guru
1
2
3
4
5
6
7
8
Rasio
Rasio
1
Lunyuk
235
2,611
90.00
89
1,260
706.35
2
Alas
262
3,754
69.79
98
1,557
629.42
3
Utan
298
3,895
76.51
131
1,421
921.89
4
Batu lanteh
190
1,590
119.50
53
368
1440.22
5 6 7 8 9 10 11
Sumbawa Moyo hilir Moyo hulu Ropang Lape Plampang Empang
484 345 260 70 187 301 325
6,474 2,577 2,242 567 2,067 3,846 2,859
74.76 133.88 115.97 123.46 90.47 78.26 113.68
236 134 106 11 95 152 130
3,083 1,080 1,021 121 1,162 1,425 1,589
765.49 1240.74 1038.20 909.09 817.56 1066.67 818.12
12
Labuhan badas
351
3,742
93.80
139
1,742
797.93
13 14
Alas barat Labangka
277 73
2,433 1,515
113.85 48.18
136 67
896 475
1517.86 1410.53
15 16 17 18
Rhee Buer Moyo utara Maronge
56 122 157 76
1,082 1,749 1,160 1,263
51.76 69.75 135.34 60.17
19 70 53 36
259 770 532 502
733.59 909.09 996.24 717.13
19 20 21 22
Tarano Lopok Lenangguar Orong telu
225 225 92 82
2,108 2,035 650 668
106.74 110.57 141.54 122.75
63 56 38 5
662 683 294 57
951.66 819.91 1292.52 877.19
23
Unter iwis
274
1,941
141.16
99
952
1039.92
24
Lantung Jumlah
32 4,999
315 53,143
101.59 94.07
0 2,016
0 21,911
0 920.09
Sumber : Diknas Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
4. Kualifikasi Guru
Kondisi SDM guru di Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenjang pendidikan formalnya dalam periode tahun 2006-2010 sebagaimana ditunjukkan pada berikut. Tabel 2.32. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Berdasarkan Jenjang Pendididkan Di Kabupaten Sumbawa (2006 – 2010) No
Jenjang Pendidikan
1
2
1 1.1 1.2 2 2.1 2.2
SD/MI S1 Keguruan S1 Non Keguruan SMP/MTs S1 Keguruan S1 Non Keguruan
2006
2007
Tahun 2008
2009
2010
3
4
5
6
7
366 0
357 0
366 0
1117 0
1140 0
863 116
961 131
863 116
1409 96
1555 90
Sumber : Diknas Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Kondisi SDM guru di Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenjang pendidikan formalnya dalam periode tahun 2006-2010 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.29, menunjukkan bahwa dari 4999 orang guru di tingkat SD/MI pada tahun 2010, hanya 1140 orang berkualifikasi pendidikan S1 keguruan. Pada jenjang SMP/MTs terdapat sebanyak 1645 orang guru berjenjang pendidikan S1, diantaranya 1555 orang S1 keguruan dan 90 orang S1 non keguruan, sementara jumlah guru SMP/MTs pada tahun 2010 mencapai 2016 orang. Demikian pula guru di jenjang SMA/MA/SMK. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah ketersediaan guru berpendidikan S1 pada masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan namun masih ditemukan guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi S1. 5. Angka Putus Sekolah (Drop Out)
Angka drop out menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu untuk setiap 1000 siswa di suatu daerah. Makin kecil nilainya makin baik berarti putus sekolah makin kecil. Nilai ideal = 0, berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2006-2010 disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.33. Angka Putus Sekolah (Drop Out) Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) No
Jenjang Pendidikan
1
2
1 1.1 1.2 2 2.1 2.2
SD/MI Angka Persen (%) SMP/MTs Angka Persen (%)
Tahun 2006
2007
2008
2009
2010
3
4
5
6
7
98 0,18
37 0.07
39 0.07
74 0.14
63 0.12
201 1.00
208 0.98
113 0.52
283 1.32
123 0.55
Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Beberapa Tahun Terbitan)
Dari tabel 2.33 menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SD/MI masih lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs. 6. Tingkat Kerusakan Kelas
Pada tahun 2009, dari ruang kelas yang ada di Kabupaten Sumbawa, diantaranya 68,01% adalah ruang kelas SD/MI, 22,11% ruang kelas SMP/MTs. Kondisi ruang kelas yang dikategorikan sebagai ruang kelas rusak berat untuk tingkat SD/MI sebesar 9,48%, SMP/MTs sebesar 5,8% dari total ruang kelas di Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2010, dari 2031 unit ruang kelas SD sederajat,, 1.511 (74,39%) kondisi baik, 371 (18,26%) rusak ringan dan 149 (7,33%) dalam keadaan rusak berat. Adapun ruang kelas SMP sederajat, dari 716 ruang kelas, dalam kondisi baik 568 (79,33%), rusak ringan 123 (17,18%), dan rusak berat 25 (3,49%). b. Pendidikan Menengah 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah menunjukkan proporsi penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah. APS digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia 16-18 tahun yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, yang dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada usia tersebut. Untuk melihat angka pasrtisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.34. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Kab. Sumbawa (2006 – 2010) No
Jenjang Pendidikan
1
2
1.1 1.2 1.3
Jumlah murid usia 16 - 18 th Jumlah penduduk kelompok usia 6 - 18 tahun APS
2006
2007
Tahun 2008
3
4
5
12846 23320 55,09
14219 24028 59,18
14482 24275 59,66
2009
2010
6
7
14351 22840 62,83
15114 20857 72,46
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Selanjutnya untuk melihat angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) pada setiap kecamatan pada tahun 2010 disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.35. APS SMA/MA/SMK Menurut Kecamatan di Kab. Sumbawa (2010) No
Kecamatan
1
Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun
Murid usia 16 - 18 tahun
2
APS
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Lunyuk Alas Utan Batu lanteh Sumbawa Moyo hilir Moyo hulu Ropang Lape Plampang Empang Labuhan badas Alas barat Labangka Rhee Buer Moyo utara Maronge Tarano Lopok Lenangguar Orong telu Unter iwis
550 1693 606 61 4857 312 416 0 760 930 995 390 567 222 0 211 300 0 270 351 148 105 1370
736 1588 1312 453 3606 1011 864 261 731 1241 1126 1495 1084 452 315 707 430 448 742 598 291 266 996
74.73 106.61 46.19 13.47 134.69 30.86 48.15 0.00 103.97 74.94 88.37 26.09 52.31 49.12 0.00 29.84 69.77 0.00 36.39 58.70 50.86 39.47 137.55
24
Lantung Jumlah
0 15114
104 20857
0.00 72.46
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional (Beberapa tahun terbitan)
Berdasarkan data pada Tabel 2.35, maka penduduk usia 16-18 tahun yang banyak dapat memanfaatkan fasilitas layanan pendidikan SMA/MA/SMK di Kabupaten Sumbawa secara berturut-turut adalah di Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa, Alas, dan Lape. Sedangkan angka terendah adalah di Kecamatan Lantung, Rhee, dan Ropang. 2. Rasio Ketersediaan Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK adalah jumlah sekolah jenjang SMA/MA/SMK per 10000 jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ketersediaan sekolah jenjang SMA/MA/SMK di Kabupaten Sumbawa tahun 2006-2010 disajikan sebagai berikut. Tabel 2.36. Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/MA/SMK di Kab. Sumbawa (2006 – 2010) No
Jenjang Pendidikan
1
2
1 2
Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun Rasio
2006
2007
Tahun 2008
2009
2010
3
4
5
6
7
36 23,320
40 24,028
44 24,275
43 22,839
47 20,857
15.44
16.65
18.13
18.83
22.53
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Pada Tabel 2.36 terlihat bahwa rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Sumbawa menunjukkan peningkatan. Hal ini berarti bahwa kemampuan sekolah menampung siswa semakin meningkat dari tahun ketahun. Selanjutnya gambaran ketersediaan
gedung sekolah jenjang pendidikan menengah di masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.37. Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Sumbawa (2010) No
Kecamatan
Jumlah Gedung Sekolah
SMA / MA / SMK Jml penduduk usia 16-18 tahun
1
2
3
4
5
3 4 3 1 11 2 2 0 1 3 3 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 3 0 47
736 1588 1312 453 3606 1011 864 261 731 1241 1126 1495 1084 452 315 707 430 448 742 598 291 266 996 104 20,857
40.76 25.19 22.87 22.08 30.50 19.78 23.15 0.00 13.68 24.17 26.64 13.38 18.45 22.12 0.00 14.14 23.26 0.00 13.48 16.72 34.36 37.59 30.12 0.00 22.53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lunyuk Alas Utan Batu lanteh Sumbawa Moyo hilir Moyo hulu Ropang Lape Plampang Empang Lab. Badas Alas barat Labangka Rhee Buer Moyo utara Maronge Tarano Lopok Lenangguar Orong telu Unter iwis Lantung Jumlah
Rasio
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
3. Rasio guru terhadap murid
Rasio guru/murid atau rasio siswa per guru (R-S/G) merupakan perbandingan antar jumlah siswa dengan guru pada jenjang pendidikan tertentu. Angka tersebut diperlukan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani siswa disuatu sekolah. Gambaran pada pendidikan menengah di Kab. Sumbawa, disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.38. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pend. Menengah Di Kab Sumbawa (2006 – 2010) No
Jenjang Pendidikan
1 1 2 3
2
Jumlah guru Jumlah murid Rasio
2006 3 1038 13198 786.48
2007 4 1129 14183 796.02
Tahun 2008 5 1288 14482 889.38
2009 6 1304 14365 907.76
2010 7 1446 15114 956.73
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Tabel 2.38 mennunjukkan bahwa terjadi peningkatan rasio guru/murid pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Sumbawa. Kondisi ini berarti bahwa beban guru untuk melayani siswa di suatu sekolah semakin besar.
4. Kualifikasi Guru
Kondisi SDM guru di Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenjang pendidikan formalnya dalam periode tahun 2006-2010 sebagaimana ditunjukkan pada berikut. Tabel 2.39. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jenjang Pendididkan SMA/MA/SMK Di Kabupaten Sumbawa (2006 – 2010) No
Uraian
1
2
1 2
S1 Keguruan S1 Non Keguruan
2006
2007
Tahun 2008
3
4
5
6
7
756 123
750 162
756 123
1,003 124
1,200 112
2009
2010
Sumber : Diknas Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Kondisi SDM guru di Kabupaten Sumbawa pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dalam periode tahun 2006-2010 sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat guru dari latar belakang non pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada table tersebut. 5. Angka Putus Sekolah (Drop Out)
Angka drop out (angka putus sekolah) pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Sumbawa tahun 2006-2010 disajikan sebagai berikut. Tabel 2.40. Angka Putus Sekolah (Drop Out) Pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) No
Jenjang Pendidikan
1
2
1 2
Jumlah Persen (%)
Tahun 2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
2010 7
25 0.21
220 1.89
22 0.15
261 1.80
235 1.64
Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Beberapa Tahun Terbitan)
Dari tabel 2.40 menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah masih cukup tinggi. 6. Tingkat Kerusakan Kelas
Pada tahun 2009 jumlah sekolah di Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan pada semua jenjang pendidikan sebanyak 671 sekolah dengan jumlah ruang kelas milik (RKM) sebanyak 3.127 ruang kelas, dengan rincian 2.333 (74,61%) dalam kondisi baik, 537 (17,17%) dalam kondisi rusak ringan, 257 (8,22%) dalam kondisi rusak berat. Dari ruang kelas yang ada di Kabupaten Sumbawa, diantaranya 9,89% adalah ruang kelas SMA/MS/SMK. Pada tahun 2010, tingkat kerusakan ruang kelas SMA sederajat tidak terlalu tinggi. Dari 355 unit ruang kelas, dalam kondisi baik 325 (91,54%), rusak ringan 27 (7,61%) dan rusak berat 3 (0,84%). 2.3.1.2. Kesehatan
Pembangunan urusan kesehatan di Kabupaten Sumbawa hingga saat ini sudah menunjukkan perkembangan dari tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, dapat dilihat kondisi sarana kesehatan pada Tahun 2005, Posyandu berjumlah 513 buah, Puskesmas 15 Unit, Puskesmas Pembantu 83 Unit, Puskesmas Keliling ada 16 Unit, jumlah Polindes ada 56, Rumah Bersalin Swasta 2 Buah, balai Pengobatan / Klinik ada 2 Buah, Apotek 12 Buah, dan Toko Obat 17 Buah. Sejak Tahun 2009 hingga saat ini, di Kabupaten Sumbawa sudah dibangun Rumah Sakit Propinsi NTB Rujukan Pulau Sumbawa. Perkembangan akses ini mutlak diperlukan, mengingat jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang terus bertambah.
a. Rasio Sarana Kesehatan
Aksesibilitas terhadap sarana kesehatan dapat dilihat rasionya terhadap jumlah penduduk. Untuk melihat perbandingan rasio sarana kesehatan Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB, berikut disajikan data tahun 2009 pada melalui tabel berikut. Tabel 2.41. Jumlah dan Rasio Sarana Kesehatan Kab. Sumbawa dan Prov. NTB (2009) Jumlah (unit)
Sarana Kesehatan
Rasio (1:x)
KS
NTB
KS
NTB
2
3
4
5
Puskesmas Pustu
24 95
147 534
17.531 4.429
30.163 8.303
Polindes
37
565
12.021
7.848
Posyandu
606
5.881
694
754
1
Sumber: data Dinas Kesehatan kab. Sumbawa, 2010
Selanjutnya mengenai distribusi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2010 disajikan sebagai berikut. Tabel 2.42. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan (2010) No
Kecamatan
Jumlah Penduduk
1
2
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lunyuk Orong Telu Alas Alas Barat Buer Utan Rhee Batulanteh Sumbawa Labuhan Badas Unter Iwis Moyo Hilir Moyo Utara Moyo Hulu Ropang Lenangguar Lantung Lape Lopok Plampang Labangka Maronge Empang Tarano Kabupaten
18,123 4,530 27,993 18,425 13,408 28,828 6,908 10,127 56,649 28,870 18,108 22,238 9,023 19,871 5,017 6,286 2,767 16,131 17,550 27,813 10,148 9,767 21,580 15,203 415,363
Puskesmas Jumlah Rasio 4
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
5
Poliklinik Jumlah Rasio 6
0.06 0.22 0.04 0.05 0.07 0.03 0.14 0.10 0.04 0.03 0.06 0.04 0.11 0.05 0.20 0.16 0.36 0.06 0.06 0.04 0.10 0.10 0.05 0.07 0.06
7
1
0.018
1
0.0024
-
Pustu Jumlah
Rasio
8
9
5 2 2 4 1 4 1 5 0 7 6 6 4 9 2 3 2 4 3 7 5 4 6 6 97
0.28 0.44 0.07 0.22 0.07 0.14 0.14 0.49 0.24 0.28 0.27 0.33 0.45 0.40 0.48 0.72 0.19 0.11 0.25 0.49 0.31 0.23 0.39 0.22
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (2010)
b. Rasio pos pelayanan terpadu (Posyandu) per satuan balita
Posyandu sebagai tempat pelayanan kesehatan untuk balita di Kabupaten Sumbawa sejak beberapa tahun yang lalu sudah menunjukkan kiprahnya. Di Kabupaten Sumbawa, Posyandu tetap aktif dan berusaha memberikan layanan terbaik serta terdekat dengan masyarakat. Kondisi terakhir
jumlah Posyandu di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumbawa menurut stratanya disajikan sebagai berikut. Tabel 2.43. Jumlah Dan Persentase Posyandu Menurut Strata dan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa (2010) Kriteria Posyandu NO
Kecamatan
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
% Posyandu Aktif
Pratama
Madya
Purnama
Mandiri
4
5
6
7
8
15 9 3 10 1 0 2 4 1 4 0 8 5 6 13 0 0 22 2 0 15 0 9 1 130
10 12 33 6 5 16 20 6 2 14 0 5 0 15 0 8 17 31 35 7 35 7 21 11 316
1 12 2 0 7 9 4 26 13 13 8 0 0 3 0 8 10 3 2 4 0 9 2 13 149
0 2 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 1 4 2 0 5 0 4 0 4 29
3.85 53.85 7.69 26.92 34.62 15.38 103.85 53.85 69.23 30.77 11.54 34.62 53.85 19.23 7.69 34.62 -
Tarano Empang Plampang Labangka Maronge Lape Lopok Moyo Hilir Moyo Utara Moyo Hulu Ropang Lenangguar Lantung Lunyuk Orong Telu Batu Lanteh Unter Iwes Sumbawa Lab. Badas Rhee Utan Buer Alas Alas Barat Jumlah
6.25 58.62 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (2010)
Selanjutnya mengenai rasio jumlah Posyandu dan balita terlayani di Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2007-2010 adalah sebagai berikut. Tabel 2.44. Jumlah Posyandu dan Balita di Kab. Sumbawa (2007-2010) No
Uraian
1
2
1. 2. 3.
Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio
Tahun 2007
2008
2009
2010
3
4
5
6
580 46.831 12,38
610 42.780 14,27
624 49.319 12,65
624 55.388 11,27
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
Adapun sebaran Posyandu dan jumlah balita menurut kecamatan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.45. Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di Kab. Sumbawa (2010) No
Kecamatan
Jumlah Posyandu
Jumlah Balita
Rasio
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lunyuk Orong Telu Alas Alas Barat Buer Utan Rhee Batulanteh Sumbawa Labuhan Badas Unter Iwis Moyo Hilir Moyo Utara Moyo Hulu Ropang Lenangguar Lantung Lape Lopok Plampang Labangka Maronge Empang Tarano Kabupaten
24 13 32 29 20 50 16 17 58 39 31 37 17 36 8 13 4 25 26 38 17 13 35 26 624
2,148 537 3,317 2,183 1,589 3,416 819 1,200 6,713 3,421 2,146 2,635 1,069 2,355 595 745 328 1,912 2,080 3,296 1,203 1,157 2,557 1,802 49,221
11.18 24.22 9.65 13.28 12.59 14.64 19.55 14.17 8.64 11.40 14.45 14.04 15.90 15.29 13.46 17.45 12.20 13.08 12.50 11.53 14.14 11.23 13.69 14.43 12.68
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
c. Ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu di tengah-tengah masyarakat terutama Kabupaten Sumbawa yang secara topografis memiliki wilayah berbukit dan luas dengan kepadatan penduduk masih tergolong jarang dengan akses prasarana transportasi belum memadai memang sangat dibutuhkan masyarakat. Hingga saat ini perkembangan ketersediaan sarana layanan kesehatan tersebut memang belum dapat mengalahkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga rasionya selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini digambarkan pada table berikut. Tabel 2.46. Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) No 1
1 2 3 4 5 6 7 8
Uraian 2
Jumlah Puskesmas Jumlah Poliklinik Jumlah Pustu Jumlah Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas per satuan Pendduk Rasio Poliklinik per satuan Penduduk Rasio Pustu per satuan penduduk Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu per satuan penduduk
2006
2007
3
4
Tahun 2008 5
2009
2010
6
7
20 92 112 403,500 0.05 0.23
22 92 114 406,888 0.05 0.23
23 92 115 413,869 0.06 1.00 0.22
24 37 95 156 420,750 0.06 1.00 0.22
25 37 97 159 415,363 0.06 1.00 0.22
2.78
2.80
2.78
3.71
3.83
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
Memperhatikan data yang tersaji pada Tabel 2.46 menunjukkan bahwa Poskesdes maupun Pustu meskipun sudah berperan berkontibusi dalam membuka akses layanan kesehatan, namun ketersediaannya belum dapat merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk atau 4 orang dokter melayani 10.000 penduduk. Sebagai gambaran ketersedian dokter di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.47. Jumlah Dokter dan Penduduk di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) No 1 1 2
Tahun
Uraian 2
2006
2007
2008
2009
2010
3
4
5
6
7
47 403,500 1.16
Jumlah Dokter Jumlah Penduduk Rasio
53 406,888 1.30
69 413,869 1.67
86 420,750 2.04
95 415,363 2,29
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (Diolah)
Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah dokter dari tahun ke tahun di Kabupaten Sumbawa, namun bila memperhatikan rasio jumlah dokter terhadap penduduk, hanya tertinggi di tahun 2010 yaitu mencapai 2,29. Hal ini bera rti bahwa untuk melayani setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Sumbawa tersedia dokter sebanyak 2-3 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga dokter masih sangat kurang. Secara lebih rinci mengenai ketersediaan dokter pada masing-masing kecamatan disajikan sebagai berikut. Tabel 2.48. Rasio Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kabupaten SumbawaTahun 2010 No
Kecamatan
Jumlah Penduduk
1
2
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Lunyuk Orong Telu Alas Alas Barat Buer Utan Rhee Batulanteh Sumbawa Labuhan Badas Unter Iwes Moyo Hilir Moyo Utara Moyu Hulu Ropang Lenangguar Lantung Lape Lopok Plampang Labangka Maronge
18123 4530 27993 18425 13408 28828 6908 10127 56649 28870 18108 22238 9023 19871 5017 6286 2767 16131 17550 27813 10148 9767
Dokter (termasuk PTT dan tenaga sukarela) Dikes RSUD 4
5
3 2 3 4 2 2 1 4 7 3 3 2 1 1 1 1 3 3 1 4 5 3
28
Jumlah
Rasio
6
(7=6/3*10000)
3 2 3 4 2 2 1 4 35 3 3 2 1 1 1 1 3 3 1 4 5 3
1.66 4.42 1.07 2.17 1.49 0.69 1.45 3.95 6.18 1.04 1.66 0.90 1.11 0.50 1.99 1.59 10.84 1.86 0.57 1.44 4.93 3.07
No
Kecamatan
Jumlah Penduduk
1
2
3
23 24
Empang Tarano Kabupaten Sumbawa
Dokter (termasuk PTT dan tenaga sukarela) Dikes RSUD 4
21580 15203 415363
Jumlah
Rasio
6
(7=6/3*10000)
5
5 3 67
5 3 95
28
2.32 1.97 2.29
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (2010) dan RSUD Kab. Sumbawa (2010)
Memperhatikan data pada tabel tersebut, terlihat bahwa ketersediaan jumlah dokter di kecamatan-kecamatan belum dapat dikatakan merata, meskipun setiap kecamatan sudah tersedia tenaga dokter, namun rasio ideal sebesar 4,0 belum terwujud. e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Pelayanan kesehatan selain ditentukan oleh ketersediaan tenaga dokter juga dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga medis. Perkembangan rasio ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Sumbawa terhadap penduduk pada beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut. Tabel 2.49. Rasio Tenaga Medis dan Paramedia per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) No
Uraian
1
2
1
Jumlah Tenaga Medis
2
Jumlah Penduduk
Tahun 2006
2007
2008
2009
2010
3
4
5
6
7
789 403,500
406,888
413,869
420,750
Rasio per seribu penduduk
415,363 19,00
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (2010) dan RSUD Kab. Sumbawa (2010)
Memperhatikan perkembangan rasio ketersediaan tenaga medis dan paramedic di Kabupaten Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, selalu terjadi peningkatan meskipun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pula ketersediaan SDM dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya mengenai ketersediaan tenaga medis dan paramedic menurut kecamatan di Kabupaten Sumbawa untuk keadaan tahun 2010, disajikan sebagai berikut. Tabel 2.50. Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sumbawa (2010) Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis Dinas Kesehatan RSUD Jumlah
No
Kecamatan
Jumlah Penduduk
(1)
(2)
(3)
(4)
18123
21
21
11.59
4530
12
12
26.49
(5)
(6)
Rasio (7=6/3*10000)
1
Lunyuk
2
Orong Telu
3
Alas
27993
36
36
12.86
4
Alas Barat
18425
23
23
12.48
5
Buer
13408
21
21
15.66
6
Utan
28828
31
31
10.75
7
Rhee
6908
16
16
23.16
8
Batulanteh
10127
18
18
17.77
9
Sumbawa
56649
47
250
44,13
10
Labuhan Badas
28870
43
43
14.89
11
Unter Iwes
18108
36
36
19.88
12
Moyo Hilir
22238
30
30
13.49
13
Moyo Utara
9023
19
19
21.06
203
14
Moyu Hulu
19871
27
27
13.59
15
Ropang
5017
15
15
29.90
16
Lenangguar
6286
15
15
23.86
17
Lantung
2767
15
15
54.21
18
Lape
16131
24
24
14.88
19
Lopok
17550
20
20
11.40
20
Plampang
27813
29
29
10.43
21
Labangka
10148
21
21
20.69
22
Maronge
9767
20
20
20.48
23
Empang
21580
29
29
13.44
24
Tarano
15203
18
18
11.84
Jumlah
415363
586
789
19,00
203
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (2010) dan RSUD Kab. Sumbawa (2010)
Pada tahun 2010, secara umum rasio ketersediaan te naga medis dan paramedic di Kabupaten Sumbawa mencapai 19,00. Ini berarti bahwa tersedia 19 tenaga untuk melayani setiap 10.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan rasio rata-rata per kecamatan pada tahun 2010 yang mencapai 19,54, menunjukkan bahwa secara statistic rasio ketersediaan tenaga medis dan paramedic pada masing-masing kecamatan sudah cukup merata. Adanya perbedaan antarkecamatan dipandang tidak terlalu signifikan dan untuk kecamatan-kecamatan yang karena kondisi geografis cukup sulit serta aksesibilitas yang yang rendah perlu mendapat perhatian di masa mendatang. Langkah terpenting yang tetap perlu dikembangkan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, selain upaya fasilitasi yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. 2.3.1.3. Lingkungan Hidup a. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih
Perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat juga sangat tergantung kepada kemampuan layanan penyediaan air bersih ataupun tinggi rendahnya akses masyarakat untuk memperoleh air bersih, disamping usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat atas inisiatif sendiri. Secara umum kondisi terkini mengenai keluarga yang memperoleh akases air bersih di Kabupaten Sumbawa menurut kecamatan disajikan sebagai berikut. Tabel 2.51. Jumlah Keluarga Yang Memperoleh Akses Air Bersih Perkecamatan Kabupaten Sumbawa (2010) Akses Air Bersih NO
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan
2
Tarano Empang Plampang Labangka Maronge Lape Lopok Moyo Hilir Moyo Utara Moyo Hulu Ropang Lenangguar Lantung Lunyuk Orong Telu Batu Lanteh
Jumlah Keluarga 3
3.543 5.415 7.408 2.834 2.641 4.364 4.735 5.941 2.4 5.414 872 1.456 1.803 4.348 1.166 2.77
g n e d e l
t p S
l g s
% Akses Air Bersih
h a P
n a s a m e k 8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
-
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 73
1.383 1.885 2.274 639 1.1 2.463 2.575 1.386 1.276 2.204 393 850 574 1.46 203 543
57,12 71,72 50,84 79,66 43,91 40,84 39,26 16,16 42,16 50,68 87,28 61,06 49,65 11,99 6,40 43,09
1,01 1,49 0,22 0,00 0,00 0,41 0,82 3,68 5,17 6,99 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 18,60
41,87 26,79 47,36 12,99 56,09 58,75 59,84 80,16 52,66 42,33 12,72 38,12 50,35 88,01 93,60 24,86
0,00 0,00 1,58 7,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 13,44
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4
5
6
7
790 1352 1156 509 483 1006 1011 224 538 1117 343 519 285 175 13 234
14 28 5 10 21 51 66 154 1 101
579 505 1.077 83 617 1.447 1.541 1.111 672 933 50 324 289 1.285 190 135
36 47 -
a y n n i a L
h a l m u j
g n e d e l
t p s
l g S
h a p
n a s a m e k
a y n n i a l
h a l m u J
17 Unter Iwes 4.766 2171 18 Sumbawa 13.052 6511 19 Lab. Badas 6.669 1477 20 Rhee 1.779 291 21 Utan 7.471 2142 22 Buer 3.818 994 23 Alas 7.279 2426 24 Alas Barat 5.267 2210 Jumlah (KAB/KOTA) 107.211 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa
15 562 800 1182 147 1.239 91 272 54 1.12 144 423 240 923 112 463 2.054 17.022
3 0 29 16 131
1 1 2
5 0 0 0 0 0 1 0 87
2.756 78,77 8.494 76.65 2.893 51,05 670 43,43 3.316 64,60 1.561 63,68 3.59 67,58 2.785 79,35 47.273 59,18
0,54 9.42 5,08 13,58 1,63 9,22 6,69 4,02 4,34
20,39 0,11 0,00 0.08 0 0.01 42,83 1,00 0,03 40,60 2,39 0,00 33,78 0,00 0,00 27,10 0,00 0,00 25,71 0,00 0,00 16,62 0,00 0,00 36,01 0,277 0,004
0,18 100 0 100 0,00 100 0,00 100 0,00 100 0,00 100 0,03 100 0,00 100 0,18 100
b. Sarana Dan Prasarana Persampahan
Masalah persampahan sebagai bagian dari permasalahan lingkungan hidup juga menjadi fokus pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dalam beberapa tahun terakhir diupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Pada 2006 TPS berjumlah 25 unit dengan kapasitas tampung rata-rata 10 ton, pada tahun 2007 jumlah TPS bertambah menjadi 46 unit dengan kapasitas tampung rata-rata 18,40 ton, tahun 2008 menjadi 116 unit dengan kapasitas tampung TPS rata-rata 46,40 ton, dan tahun 2009 dengan 116 unit TPS dengan daya tampung menjadi 73,44 ton. Selanjutnya jumlah daya tamping TPS di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.52. Jumlah Daya Daya Tampung TPS di Kabupaten Sumbawa No 1
1. 2. 3.
Uraian 2
Jumlah TPS (unit) Rata-rata Daya Tampung TPS (m3) Jumlah daya tampung TPS (m3)
2006
2007
Tahun 2008
2009
2010
3
4
5
6
7
25 10 250
46 18,40 846,4
116 46,40 5.382.4
116 73.44 8,519,04
116
Sumber : BPMLH Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
c. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
Pertumbuhan penduduk dan dinamika populasi penduduk di era global, diyakini akan meningkatkan kebutuhan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya cenderung menimbulkan ekses lain diantaranya berupa hasil sisa/sampah (west product). Masalah persampahan tersebut semakin menjadi luas dan memberikan pengaruh bagi sebagian besar aspek kehidupan manusia. Selain pentingnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan seluruh komponen yang ada, peran pemerintah daerah tetap diperlukan dalam rangka menyediakan fasilitas penanganan dan pengolahan persampahan dimaksud. Hingga saat ini, penanganan persampahan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.53. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Sumbawa No
Uraian
1
2
2006
2007
3
4
Tahun 2008
2009
2010
5
6
7
1
Jumlah TPS (unit)
25
46
116
125
134
2
Rata-rata Daya Tampung TPS (m3)
10
18.4
46.4
73.44
73.44
3 4 5
Jumlah Daya Tampung TPS (m3) Jumlah penduduk Rasio TPS Penduduk
250 401209 0.62
846.4 406888 1.13
5382.4 413869 2.80
9180 420750 2.97
9840.96 415363 3.23
6
Rasio Daya tampung-penduduk
0.62
2.08
13.01
21.82
23.69
Sumber : BPMLH Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
2.3.1.4. Pekerjaan Umum a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan prasarana jalan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.54. Status dan Panjang Jalan Kabupaten Sumbawa (2006-2010) (km) Status Jalan
2006
1
Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten TOTAL Proporsi panjang jalan kab. terhadap panjang jalan
Tahun 2008
2007
2009
2010
Peningkatan
2
3
4
5
6
182,81 279,96 914,37 1377,14
223,32 379,05 936,81 1539,18
223,32 379,05 936,81 1539,18
223,32 379,05 939,87 1542,24
223,32 406,88 906,08 1535,28
40,51 126,92 37,14 204,57
7
22% 45% 4% 15%
66.40
60.86
60.86
60.94
60.16
309.22
61.84
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
Dari 906,08 km panjang jalan kabupaten pasa tahun 2010, maka kondisi permukaan jalan saat ini adalah sepanjang 368,78 km (38,76%) berupa jalan aspal, 206,90 km (21,74%) merupakan jalan kerikil dan 375,83 km (39,50%) merupakan jalan tanah. Kondisi kematapan jalan kabupaten sebagaimana terlihat melalui tabel berikut. Tabel 2.55. Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten (2010) Kondisi 1
Jalan Mantap Jalan Tidak Mantap Jalan Kritis Total
Aspal
Kerikil
Tanah
Total
Km
%
Km
%
Km
%
Km
%
2
3
4
5
6
7
8
9
250.52 29.61 82.54 362.67
69.08 8.16 22.76 40.03
116.74 86.27 5.84 208.85
55.90 41.31 2.80 23.05
1.52 69.02 264.02 334.56
0.42 21.95 77.63 36.92
368.78 184.9 352.4 906.08
40.70 20.41 38.89 100
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa (2010)
Berdasarkan data kondisi kemantapan jalan tersebut, terlihat bahwa sebagian besar jalan kabupaten masih dalam kondisi tidak mantap dan kritis. Penanganan jalan dari tahun ke tahun menjadi tugas berat pemerintah yang dihadapkan pada keterbatasan anggaran, juga kualitas pengerjaan jalan dan kondisi geografis turut memperburuk kemampuan daerah dalam meningkatkan kondisi kemantapan jalan. Berdasarkan kondisi tersebut, penanganan jalan penting menjadi perhatian, dan antara lain untuk menghasilkan kepastian anggaran dan kualitas jalan maka pembiayaan secara tahun jamak (multiyears) perlu ditempuh dalam lima tahun mendatang. b. Rasio Jaringan Irigasi
Kabupaten Sumbawa memiliki 34 Daerah irigasi (DI) dengan luas total 29.843 Hektar. 2 DI dengan luas >3.000 Ha menjadi kewenangan pusat 2 seluas 9.535 Ha (31,95%), 8 DI luasan antara 1.000-3000 Ha dengan luas keseluruhan 13.873 Ha (38,70%) menjadi kewenangan provinsi dan 25 DI luasan <1000 Ha, dengan luas keseluruhan 8.758 Ha (29,35%) menjadi kewenangan kabupaten. Adanya daerah irigasi tersebut telah mendukung peningkatan produksi lahan pertanian karena petani dapat memanfaatkan lahan pertaniannya sepanjang tahun dengan 3 musim tanam. Adapun gambaran DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.56. Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (>3000 Ha) Panjang Saluran No
1
Kab/Daerah Irigasi
2
Nama WS Nama DAS Luas Baku Luas Irigasi
Induk
Bangunan pada sal pembawa
Sekunder bagi bagi sadap
sadap Pengatur
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
1
Bend. Batu bulan
Sumbawa
Br. Pulit
5,576
4,822
60,419
44,122
73
0
60
0
2
Mamak Kakiang
Sumbawa
Br. Pulit
5,416
4.713
11,632
92,403
4
22
93
1
10.992
9,535
72,051
136,525
77
22
153
1
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa , 2011
Selanjutnya Daerah Irigasi (DI) yang masih di bawah kewenangan pemerintah provinsi di wilayah Kabupaten Sumbawa disajikan pada table berikut. Tabel 2.57. Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (>1000-3000 Ha)
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa , 2011
Daerah irigasi yang masih dalam kewenangan provinsi di wilayah Kabupaten Sumbawa selama ini cukup memberikan kontribusi dalam rangka memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian penduduk. Persoalan mendasar yang masih dihadapi selama ini adalah lamanya musim kering dibandingkan musim hujan menyebabkan persediaan air yang belum dapat memadai sepanjang tahun. Sedangkan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Sumbawa yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah sebanyak 25 DI, yang secara rinci disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.58. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (<1000 Ha)
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa , 2011
Dari tabel tersebut, selanjutnya ditunjukkan rasiopanjang jaringan irigasi yang tersedia terhadap luas irigasi, rasio panjang saluran irigasi terhadap luas baku, dan rasio luas irigasi terhadap luas baku, baik jaringan irigasi kewenangan pusat, provinsi maupun pada 25 DI di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut. Tabel 2.59. Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumbawa (2010) No
Uraian
1 1 2 3 4 5 6 7 8
2 Luas Baku Luas Irigasi Sal. Induk (m) Sal. Sekunder (m) Rasio saluran induk thdp luas baku Rasio saluran induk thdp luas irigasi Rasio saluran sekunder thdp luas baku Rasio saluran sekunder thdp luas irigasi
Kewenangan Pusat
3 10,992 9,535 72,051 136,525 6.55 7.56 12.42 14.32
Provinsi
4 12,351 11,550 26,921 104,527 2.18 2.33 8.46 9.05
Kab
5 12,259 8,758 29,005 136,525 2.37 3.31 11.14 15.59
Jumlah
6 35,602 29,843 127,977 377,577 3.59 4.29 10.61 12.65
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa , 2011 (diolah)
2.3.1.5. Penataan Ruang
Gambaran umum kondisi Kabupaten Sumbawa terkait dengan penyelenggaraan urusan penataan ruang dapat terlihat dari beberapa aspek sebagai berikut.
a. Rasio ruang terbuka hijau
Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkannya, seperti keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan kawasan/wilayah. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (ekologis, sosial, ekonomi dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan biotic pada wilayah tersebut, tetapi juga akan dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas wilayah tersebut. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011, seluruhnya seluas 58.046,08 Ha yang tersebaur pada 36 lokasi. Secara rinsi disaji kan sebagai berikut. Tabel 2.60. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumbawa NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Nama RTH 2 Hutan Kota Olat Rarang Hutan Kota Pungka Hutan Kota Simpang Moyo Hutan Kota Wisma Daerah Taman Kota Bantaran Sungai Kampung Mande I Taman Kota Bantaran Sungai Kampung Mande II Taman Kota Bugis Taman Kota Depan Asrama Lama Taman Kota Depan PLN I Taman Kota Depan PLN II Taman Kota Jam Gadang Taman Kota Jembatan Lempeh Taman Kota Labuhan Sumbawa I Taman Kota Labuhan Sumbawa II Taman Kota Labuhan Sumbawa III Taman Kota Lapangan Kerato Taman Kota Lapangan Pahlawan Taman Kota Lawang Desa Taman Kota Median Jl. Depan Kantor Bupati Taman Kota Patung Keraci Taman Kota Patung Kerbau Taman Kota Patung Kuda Taman Kota Patung Menjagan Taman Kota Samping Kantor Bupati Taman Kota Simpang Boak Taman Kota Simpang Dam Aji Taman Kota Simpang Moyo Taman Kota Simpang Nijang Taman Kota Simpang Sering Taman Kota Simpang Sernu Taman Kota Simpang Tano Taman Kota Tugu Adipura Taman Kota Tugu Lilin Taman Kota Ujung Jembatan Brang Biji Taman Simpang Seroja Taman Terusan Kamboja Jumlah
Luas (m2) 2010 3 11,413.00 10,150.00 1,034.00 320.00 2,228.00 660.00 135.00 36.00 28.00 570.00 586.25 1,551.00 6,900.00 665.00 525.00 108.00 40.00 17.70 94.50 322.44 90.57 240.40 719.60 123.50 112.74 40,680.70
2011 4 11,413.00 9,545.00 1,572.86 10,150.00 1,034.00 320.00 2,228.00 660.00 135.00 36.00 28.00 362.20 570.00 586.25 1,551.00 4,370.00 6,900.00 665.00 525.00 359.40 40.00 17.70 94.50 322.44 461.20 238.74 206.87 93.38 448.06 90.57 48.00 112.74 719.60 123.50 7.07 58,046.08
Sumber : Bappeda Kabupaten Sumbawa (2011)
Sesuai dengan standar lingkungan hidup, agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan maka pengembangan ruang terbuka hijau paling sedikit
mencapai 30% dari luas kawasan di perkotaan. Selanjutnya gambaran rasio ketersediaan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.61. Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumbawa (2011) No
Uraian
Luas (Ha)
Rasio (%)
1
2
3
4
58,046.08 6.643,980
8,74
1 2
Ruang terbuka hijau Luas wilayah
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa (2011)
Memperhatikan rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Sumbawa hanya sebesar 8,74% sedangkan standar minimal sebesar 30%. Ini menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau di Kabupaten Sumbawa sangat kecil dan masih jauh dari standar yang ditentukan. b. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
Sesuai dengan ketentuan bahwa setiap orang/badan usaha yang akan mendirikan/ membangun gedung baru, memperluas. Mengubah, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki izin (IMB). Perkembangan penerbitan IMB di Kabupaten Sumbawa serta pertumbuhannya sejak tahun 2003 disajikan pada gambar berikut.
Gambar 2.7 Jumlah IMB per tahun di Kabupaten Sumbawa
Gambar tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan penerbitan IMB pada tahun 2004 dan tahun 2009, namun trendnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya bila dibandingkan dengan jumlah bangunan yang ada dan wajib ber-IMB, maka rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) dihitung secara kumulatif, disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.62. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Di Kabupaten Sumbawa (2006 s.d 2010) Uraian 1
Jumlah Bangunan berIMB Jumlah Bangunan Rasio bangunan berIMB (1:2)
Tahun s/d Th. 2006
s/d Th. 2007
s/d Th. 2008
s/d Th. 2009
s/d Th. 2010
2
3
4
5
6
584
830
1130
1373
100355
101193
105568
107679
108938
0.006
0.008
0.011
0.013
0.015
1687
Sumber : Kantor Peyanan Perizinan Terpadu Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
Data tersebut menggambarkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah bangunan dan jumlah bangunan ber-IMB di Kabupaten Sumbawa, termasuk rasionya telah menunjukkan peningkatan setiap tahun. Peningkatan rasio tersebut berarti bahwa pertambahan IMB yang diterbitkan lebih besar dibandingkan dengan pertambahan bangunannya. Meskipun demikian, data tersebut juga menginformasikan bahwa dengan rasio yang nilainya kurang dari 1 maka masih banyak bangunan yang belum ber-IMB. 2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan
Sebagai gambaran umum perkembangan sistem perencanan di Kabupaten Sumbawa setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai regulasi pertama yang secara khusus mengatur sistem perencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melahirkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010 dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2005, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rancangan RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010. Kedua dokumen tersebut dibentuk setelah melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RPJMD, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD. Terkait dengan dokumen perencanaan, di Kabupaten Sumbawa telah tersedia dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah untuk periode tahun 2005-2010 sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, sedangkan RPJMD Tahun 2011-2015 ini akan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004. Untuk perencanaan tahunan, setiap tahunnya dibentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Berikut ini adalah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu tahun 2005-2010 sebagai berikut. Tabel 2.63. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sumbawa No
1 1 2 3 4 5
Dokumen
2 RPJPD RPJM RKPD LAKIP Laporan Evaluasi Kinerja
2006 Tidak Ada ada 3 4 v v v v v
2007 Tidak Ada ada 5 6 V v v v v
2008 Tidak Ada ada 7 8 V v v v v
2009 Tidak Ada ada 9 10 v v v v v
2010 Tidak Ada ada 11 12 v v v v v
6
Laporan Midterm Review LKPJ LPPD SIMRENAS Statistik Ekonomi Daerah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
7 8 9 10 11 12
v
v
v
v
v
v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Sumber : Bappeda Kab. Sumbawa (2010)
2.3.1.7. Perumahan a. Rumah layak huni
Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah perlu tetap berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan randah dan tidak mampu, dengan tujuan untuk mendorong masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama. Hingga tahun 2010 kondisi rumah penduduk yang dikelompokkan ke dalam rumah layak huni dan rumah tidak layak huni disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.64. Jumlah dan Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sumbawa (2010) No
Kecamatan
Penduduk
Jumlah Rumah (unit)
Rumah Layak Huni (unit)
1
2
3
4
5
1
Sumbawa
56649
15,082
13,961
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lab. Badas Utan Alas Alas Barat Lape Lopok Plampang Labangka Empang Lenangguar Lantung Orong Telu Lunyuk Batulanteh Rhee Buer Unter Iwes Moyo Hilir Moyo Utara Moyo Hulu Ropang Maronge Tarano
28870 28828 27993 18425 16131 17550 27813 10148 21580 6286 2767 4530 18123 10127 6908 13408 18108 22238 9023 19871 5017 9767 15203
6,572 7,771 7,359 5,309 4,289 4,693 7,045 2,834 5,651 1,754 911 1,128 4,721 2,714 1,838 3,593 4,594 5,928 2,833 5,819 1,394 2,459 3,662
5,457 5,830 5,466 4,196 3,673 0 5,034 1,872 4,524 1,453 643 863 3,671 2,416 1,248 2,790 3,903 5,321 2,437 5,039 1,159 2,215 1,910
415363
109953
85,081
Total Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa (2010)
Rasio rumah layak huni merupakan jumlah rumah yang memenuhi kriteria layak huni untuk setiap 1000 penduduk. Dari jumlah 109.953 rumah, sebanyak 85.081 rumah tergolong layak huni
atau mencapai 77,38%, dengan rasio rumah layak huni terhadap 1000 penduduk mencapai 204,84. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap seribu penduduk terdapat rumah layak huni sebanyak 205 unit. b. Rumah tangga pengguna air bersih
Layanan air bersih di Kabupaten Sumbawa dilakukan melalui PDAM Sumbawa, Dinas Pekerjaan Umum, dunia usaha dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air minum di perkotaan dan beberapa kecamatan dengan memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan dan mata air dengan system gravitasi. Hingga saat ini jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Sumbawa baru mencapai 12.663 pelanggan (11,52% dari jumlah rumah yang ada) yang tersebar pada 9 kecamatan. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan layanan air bersih dengan membangun prasarana dan sarana penyediaan air bersih, diantaranya melalui penyediaan sumur bor serta pemasangan pompa air. Pelayanan oleh dunia usaha dilakukan melalui air kemasan, serta swadaya masyarakat melalui pembuatan sumur gali, pemasangan pompa/mesin air. Sebagai gambaran mengenai kondisi terkini terkait dengan rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut. Tabel 2.65. Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Sumbawa (2010) Akses Air Bersih g n e d e L
t p S
l g s
h a P
n a s a m e k
a y n n i a L
h a l m u J
9
10
11
1 1 2
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 73 5 0 0 0 0 0 1 0 87
1.383 1.885 2.274 639 1.100 2.463 2.575 1.386 1.276 2.204 393 850 574 1.460 203 543 2.756 8.494 2.893 670 3.316 1.561 3.59 2.785 47.273
No
Kecamatan
Penduduk
Jumlah rumah
Jumlah Keluarga
1
2
3
4
5
6
7
8
8
3.543 5.415 7.408 2.834 2.641 4.364 4.735 5.941 2.4 5.414 872 1.456 1.803 4.348 1.166 2.77 4.766 13.052 6.669 1.779 7.471 3.818 7.279 5.267 978.339
790 1352 1156 509 483 1006 1011 224 538 1117 343 519 285 175 13 234 2171 6511 1477 291 2142 994 2426 2210 107.211
14 28 5 10 21 51 66 154 1 101 15 800 147 91 54 144 240 112 2.054
579 505 1.077 83 617 1.447 1.541 1.111 672 933 50 324 289 1.285 190 135 562 1182 1.239 272 1.12 423 923 463 17.022
-
1 Tarano 15203 2 Empang 21580 3 Plampang 27813 4 Labangka 10148 5 Maronge 9767 6 Lape 16131 7 Lopok 17550 8 Moyo Hilir 22238 9 Moyo Utara 9023 10 Moyo Hulu 19871 11 Ropang 5017 12 Lenangguar 6286 13 Lantung 2767 14 Lunyuk 18123 15 Orong Telu 4530 16 Batu Lanteh 10127 17 Unter Iwes 18108 18 Sumbawa 56649 19 Lab. Badas 28870 20 Rhee 6908 21 Utan 28828 22 Buer 13408 23 Alas 27993 24 Alas Barat 18425 Jumlah (KAB/KOTA) 415363 Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa (2010)
3,662 5,651 7,045 2,834 2,459 4,289 4,693 5,928 2,833 5,819 1,394 1,754 911 4,721 1,128 2,714 4,594 15,082 6,572 1,838 7,771 3,593 7,359 5,309 109953
36 47 3 0 29 16 131
2.3.1.8. Kepemudaan dan Olah Raga a. Jumlah Organisasi Pemuda
Pembangunan kepemudaan sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda dilaksanakan melalui berbagai kegiatan kepemudaan, seperti Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), penyelenggaraan upacara bendera, pendidikan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor, dan kegiatan lainnya. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hingga tahun 2010 jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Sumbawa sebanyak 21 unit organisasi.
Selain itu juga terdapat grup kesenian sebanyak 52 group dan klub olahraga sebanyak 674 klub yang tersebar di kecamatan dan desa di Kabupaten Sumbawa. b. Jumlah Organisasi Olahraga
Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Di Kabupaten Sumbawa terdapat 25 cabang olahraga yang secara formal organisasinya bernaung di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Sumbawa. Setiap cabang terdapat beberapa organisasi olahraga yang dibentuk oleh masyarakat dan secara formal diakui. Selain 25 pengurus cabang olahraga, tingkat kabupaten, juga sudah terbentuk sebanyak 674 klub olahraga yang tersebar di kecamatan dan desa di Kabupaten Sumbawa. c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum frekwensi kegiatan kepemudaan di Kabupaten Sumbawa khususnya yang merupakan kegiatan bersifat tetap sebagai agenda rutin tahunan organisasi kepemudaan antara lain kegiatan yang dilaksanakan oleh KNPI, OKP-OKP, dan organisasi kepemudaan lainnya seperti kegiatan mahasiswa dapat dikatakan cukup tinggi. d. Jumlah Kegiatan Olahraga
Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Sebagai upaya peningkatan prestasi olahraga masyarakat, sepanjang tahun 2005-2007 melalui Dinas Pendidikan secara rutin dilaksanakan event olahraga dalam bentuk pekan olahraga antar sekolah. Demikian pula dengan upaya pengembangan iklim keolahragaan masyarakat yang diselenggarakan oleh organisasi dari masing-masing cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2008 dan tahun 2009 diadakannya lomba-lomba di tingkat kabupaten dan provinsi. Pada tahun 2009 dilaksanakan kompetisi olahraga tingkat SMA se Kabupaten Sumbawa, pembinaan manajemen organisasi olahraga yang diikuti oleh 25 pengurus cabang olahraga, serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dilakukan dalam bentuk distribusi bantuan kepada masyarakat. Beberapa even yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa meliputi sepak bola antarpelajar, Suratin Cup, Cenderawasih Cup, seleksi Persisum, pertandingan bulu tangkis, pertandingan olahraga antarpelajar, dan lain-lain.
2.3.1.9. Penanaman Modal
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan penanaman modal dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. a. Jumlah investor berskala nasional
Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Pada prinsipnya penanaman modal diyakini akan dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak dan bukan hanya investor, tetapi juga bagi perekonomian local serta bagi Negara asal investor. Kebijakan daerah untuk mengundang investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi import, serta diharapkan akan terjasi alih teknologi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan peluang bagi peningkatan mutu SDM daerah. Dalam kurun waktu 2008-2010 jumlah perusahaan yang berinvestasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk pengusaha lokal, dan Penanaman Modal dari Luar Negeri dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) ratarata di atas 5.700 perusahaan dengan tingkat realisasi 98,24%, seperti terlihat pada gambar dibawah ini.
Sumber : BPM-LH Kab. Sumbawa (2011) ( Diolah)
Gambar 2. 8 Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA yang Berinvestasi di Kabupaten Sumbawa (2008-2010)
Secara umum perkembangan rencana dan realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa baik PMDN maupun PMA disajikan sebagai berikut. Tabel 2.66. Nilai Rencana dan Realisasi Investasi di Kab. Sumbawa (2008-2010) (Milyar Rupiah) Tahun
PMA
Rencana Investasi PMDN
Jumlah
PMA
Realisasi Investasi PMDN
Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
2008 2009 2010 Rerata
46 320 271 212
1.274 692 8.267 3.411
1.319 1.012 8.538 3.623
2 62 46 37
579 692 626 632
581 755 672 669
Sumber : BPM-LH Kab. Sumbawa (2011) ( Diolah)
Investasi tersebut terealisasi pada beberapa sector usaha seperti sector perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan, pariwisata, pertanian, perindustrian dan perdagangan, serta pertambangan. b. Rasio daya serap tenaga kerja
Secara umum bilamana investasi meningkat, maka daya serap tenaga kerja akan meningkat pula, karena peningkatan investasi cenderung akan membuka tambahan lapangan kerja sehingga secara tak langsung akan membutuhkan tenaga kerja baru. Daya serap tenaga kerja secara umum dimaknai sebagai kemampuan penyerapan tenaga kerja dalam setiap satu satuan investasi yang
ditanam pada suatu usaha. Untuk tahun 2010, daya serap tenaga kerja di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.67. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa (2010) No
Uraian
Jumlah
1
2
3
1 2
Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN Rasio daya serap tenaga kerja
791 24 32,96
Sumber : BPM-LH Kab. Sumbawa (2011) ( Diolah)
2.3.1.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)
Upaya mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat dan Perkoperasian. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. a. Persentase Koperasi Aktif
Dalam rangka pemberdayan ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja, peran koperasi serta usaha kecil dan menengah sangat diperlukan. Semakin banyak koperasi aktif, maka diharapkan semakin berdaya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya angka kemiskinan serta angka pengangguran. Sebagai gambaran kondisi perkoperasian di Kabupaten Sumbawa, disajikan sebagai berikut. Tabel 2.68. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sumbawa (2010) No
Uraian
1
2
1 2 3 4
Jumlah koperasi Jumlah koperasi aktif Jumlah koperasi tidak aktif % Koperasi Aktif
Tahun (Unit) 2008
2006
2007
3
4
5
308 155 153 50.32
316 162 154 51.27
333 177 156 53.15
2009
2010
6
7
338 178 160 52.66
344 163 181 47.38
Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
Dengan kondisi menurunnya jumlah koperasi aktif dalam tahun terakhir, maka diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif agar pertumbuhan koperasi dapat menjadi lebih bergairah kembali. b. Jumlah BPR/LKM
BPR sebgai salah satu lembaga keuangan bank yang menrima simpanan masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu menjadikan penyaluran dana sebagai usaha. Sedangkan lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan non bank baik berupa koperasi maupun non koperasi yang bergerak pada usaha simpan pinjam atau di dalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil. BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberi jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan usaha kecil. Semakin banyak ketersediaan BPR dan LKM akan semakin terbuka akses keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Adapun jumlah BPR/LKM di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.