Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
BAB 10 HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 10.1.
Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang Dalam tata kelola pemerintahan yang baik menerapkan kaidah \u201c Good Governance\u201d . Dalam penerapannya mengikutsertakan beberapa stakeholders yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, masing-masing stakeholder mempunyai peranan sendiri dalam sistem pembangunan berkelanjutan suatu wilayah atau dapat dikatakan bahwa good governance merupakan upaya kerja sama dalam proses pembangunan berkelanjutan, dilakukan dalam skala pemerintahan daerah, kelompok masyarakat sosial, dan sektor bisnis swasta. Berdasarkan kepada ADB didalamnya yaitu:
good governance memiliki empat elemen penting
1. Akuntabilitas Pejabat publik harus bertanggung jawab untuk perilaku pemerintah, dan responsif terhadap entitas dari mana otoritas mereka berasal. ADB mengupayakan pemerintah meningkatkan akuntabilitas dalam membangun kapasitas untuk melakukan reformasi ekonomi, melaksanakannya dengan sukses, dan menyediakan warga negara dengan tingkat yang dapat diterima pelayanan publik. Kriteria yang ditetapkan untuk mengukur kinerja pejabat publik, dan menyiapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan standar terpenuhi. 2. Partisipasi Partisipasi mengacu pada keterlibatan warga dalam proses pembangunan. Penerima manfaat dan kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek perlu berpartisipasi sehingga pemerintah dapat membuat pilihan informasi sehubungan dengan kebutuhan mereka, dan kelompok-kelompok sosial dapat melindungi hak-hak mereka. ADB mendorong partisipasi dalam pemerintahan dengan cara: Mendorong partisipasi penerima manfaat proyek dan kelompok-kelompok yang terkena dampak
\u2022
Meningkatkan hubungan antara masyarakat dan swasta
\u2022
Memberdayakan pemerintah daerah dengan melibatkan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah setempat
\u2022
Menggunakan LSM sebagai media untuk memobilisasi dan mencapai hasil proyek
\u2022
3. Prediktabilitas Prediktabilitas adalah tentang adil dan konsisten penerapan hukum-hukum dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Penerapan hukum negara harus kondusif bagi pembangunan. Sebuah pemerintah harus mampu mengatur pemerintahannya melalui undang-undang, peraturan dan kebijakan, yang
10-1
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
mencakup baik hak dan kewajiban didefinisikan, mekanisme untuk penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa tidak memihak. 4. Transparasi Transparansi ialah ketersediaan informasi kepada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan pemerintah, peraturan, dan keputusan. Hal ini dapat diperkuat melalui hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan publik mengurangi ketidakpastian dan dapat membantu mencegah korupsi di kalangan pejabat publik. Berdasarkan empat elemen penting tersebut masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan memiliki hak, kewajiban serta peran dalam kegiatan penataan ruang wilayah. Adapun hak masyarakat dalam kegiatan penataan ruang ialah: 1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Peraturan Zonasi, yang diperoleh melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah daerah. 3. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai sebagai akibat dari penataan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya 4. sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan semua rencana tata ruang dengan hirarki yang lebih rendah, diselanggarakan dengan cara musyawarah untuk mufakat namun bila tidak menemukan penyelesaian dalam dilakukan upaya melalui pengadilan dan di luar pengadilan seperti arbitase atau lainnya. 5. Mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan peraturan zonasi. 6. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang. 7. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Selain hak yang diperoleh masyarakat, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam kegiatan penataan ruang wilayah. Bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat dilakukan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara terus menerus dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, struktur ruang, dan pola ruang. Untuk lebih jelasnya berikut merupaka kewajiban masyrakat dalam kegiatan penataan ruang:
10-2
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
1.
Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang
2.
Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
3. Melanggar ketentuan pemanfaatan ruang
yang
ditetapkan
dalam
persyaratam
izin
4. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari jabatan berwenang 5. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Memberi akses terhadap sumber air, pesisir pantai, penanggulangan 6. bencana, penataan kawasan permukiman, Daerah Aliran Sungai, dalam rangka kepentingan umum yang diatur berdasarkan peraturan perundangundangan.
10.2.
Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Adanya hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sedikit banyak menjelaskan perlunya peran masyarakat dalam penataan ruang yang berkelanjutan. Definisi dari penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Mengaju pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlunya peran serta masyarakat dalam penantaan ruang yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Hal tersebut menjelaskan dalam penataan ruang terbagi menjadi tiga bagian proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, peran masyarakat harus ada di ketiga proses tersebut.
1. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah melalui pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, dan masukan. Peran tersebut dapat berupa berikut: a. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan c. bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah provinsi, rencana rinci tata ruang kecamatan, rencana detail kota, rencana teknis kota dan peraturan zonasi d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi e. pengajuan usulan keberatan dan perubahan rencanaterhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi f. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli g. terjaminnya usulan masyarakat dalam rencana tata ruang
2. Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya 10-3
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
dikoordinasikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Peran tersebut dapat berupa berikut: a. pemantauan terhadap pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara serta ruang bawah tanah berdasarkan peraturan perundangundangan,agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kota administrasi c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kota administrasi d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/kab Administrasi yang telah ditetapkan e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan dan/atau f. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta dan pejabat yang berwenang. Peran tersebut dapat berupa berikut: a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala Provinsi, wilayah Kota Admisitrasi, Kecamatan, dan Kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang
10-4
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
BAB 10 HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT..............................................1 10.1. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang........................... 1 10.2. Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang ...................................... 3
10-5
