SK kewajiban PJ UKM dan pelaksana programDeskripsi lengkap
SK kewajiban PJ UKM dan pelaksana program
ukmFull description
Full description
gddtdtrsjytxjytdFull description
penanggungjawab ukm
iuytgfvbnm,./
SKDeskripsi lengkap
UKM UKPFull description
skFull description
pembinaan
PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS KESEHATAN UPT.PUSKESMAS MUARA WAHAU I Jl. Raden Kusuma RT 01 N0.23 Desa Muara Wahau Kutai Timur E ma mail il : pus : pus k.muarawahau@g ma mail.c il.c om
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU I NOMOR : 445/V/......SK-MW 445/V/......SK-MW I/I/2018
TENTANG
KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN PE LAKSANA UNTUK MEMFASILITASI PERAN SERTA MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU I,
Menimbang
:
a. Bahwa untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan di wilayah kerja maka perlu dilakukan fasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Muara Wahau I tentang Kewajiban Penanggung Jawab Program dan Pelaksana Untuk Memfasilitasi Peran Serta Masyarakat; Masyarakat;
Mengingat
:
1. Undang-undang Undang- undang
nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). 2. Peraturan Peratura n Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan masyarakat. 3. Peraturan Peratura n Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN
KEPALA
PUSKESMAS
MUARA
WAHAU
I
TENTANG KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN PELAKSANA
UNTUK
MEMFASILITASI
PERAN
SERTA
MASYARAKAT
Kesatu
:
Keputusan
Kepala
Puskesmas
Ambunten
Tentang
Kewajiban
Penanggung Jawab Program dan Pelaksana Untuk Memfasilitasi Peran
Serta Masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Kedua
:
Yang dimaksud memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan adalah :
1. Melibatkan setiap elemen masyarakat dalam kegiatan berbasis kesehatan
2. Memberikan sedilakukan yang melibatkatiap informasi kesehatan yang melibatkan peran serta masyarakat.
3. Memonitoring
setiap
kegiatan
yang
dapat
melibatkan
masyarakat.
4. Mengevaluasi hasil dari setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat . Ketiga
:
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
