10. Perusahaan menandatangani kontrak dengan pemasok supplier (supplier ) yang didalamnya disebutkan bahwa perusahaan akan membeli barang di masa datang dengan harga dan kuantitas yang pasti. Apakah pada saat penandatanganan kontrak barang tersebut dapat dimasukkan sebagai aset perusahaan? Jawab Peristiwa di atas belum dapat didefinisikan sebagai aset apabila dikaji
menurut kriteria-kriteria aset berikut: Manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti - terpenuhi Penandatanganan kontrak barang tersebut menunjukkan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti, bahwa nantinya barang akan dapat mendatangkan pendapatan untuk perusahaan. Dikuasasi atau dikendalikan oleh entitas – tidak tidak terpenuhi Saat penandatanganan kontrak ini, barang sama sekali belum dikuasai atau dikendalikan entitas sehingga tidak tepat apabila mencatat peristiwa ini sebagai aset. Timbul akibat transaksi masa lalu - terpenuhi Kontrak barang tersebut menimbulkan aset tetapi tidak dengan sendirinya nilai kontrak gedung tersebut dapat diakui. Transaksi atau kejadian masa lalu merupakan syarat perlu (necessary (necessary condition) condition) tetapi tidak merupakan syarat cukup ( sufficient sufficient condition) condition) untuk pengakuan aset.
13. Suatu entitas dapat menggunakan jalan raya atau air tanah yang memberi manfaat ekonomik bagi entitas tersebut. Apakah jalan raya atau air tanah memenuhi definisi sebagai aset entitas tersebut? Jawab: Jalan raya atau air tanah dimiliki dan dikuasai oleh negara, maka dari itu
tidak layak jika entitas mengakui sebagai asetnya, walaupun entitas merasakan manfaat ekonomik dari fasilitas publik tersebut. Dan apabila entitas mengakuinya, hal ini akan menimbulkan overstatemen pada aset perusahaan dan menjadikannya tidak masuk akal. Jalan raya atau air tanah tidak dapat dikapitalisasi, dalam menggunakan keduanya entitas seharusnya membayar pajak kepada negara dan justru mengakuinya sebagai beban pajak, bukan aset.
29. Dapatkah sewaguna dikapitalisasi? Apa saja kriteria FASB untuk mengkapitalisasi sewaguna? Mengapa bila salah satu kriteria dipenuhi, FASB mewajibkan perusahaan untuk mengkapitalisasi sewaguna? Jawab Menurut FASB sewaguna dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu saja kriteria yang disebutkan dalam SFAS 13 berikut: a. Kontrak sewaguna menyebutkan adanya transfer hak milik barang atau properitas ( property) kepada tersewaguna (lessee) pada akhir jangka sewaguna. b. Kontrak sewaguna memuat pasal bahwa tersewaguna boleh memilih untuk membeli pada tanggal yang ditetapkan dalam jangka sewaguna dengan harga yang ditetapkan dan harga tersebut cukup murah sehingga dapatdipastikan di muka bahwa tersewaguna akan memilih membeli properitas bersangkutan. (bargain purchase option) c. Jangka sewaguna adalah 75% atau lebih dari sisa umur ekonomik taksiran properitas sewagunaan sejak penandatanganan kontrak. Bila sisa umur ekonomik mulai dari penandatanganan kontrak kurang dari 25% umur ekonomik total, kriteria ini tidak berlaku. d. Pada saat penandatanganan kontrak sewaguna, nilai sekarang semua pembayaran sewaguna minimum selama jangka sewaguna adalah sama atau lebih besar dari 90% nilai wajar bersih bagi pesewaguna (lessor ). Nilai wajar bersih bagi pesewaguna adalah nilai wajar dipandang dari sudut pesewaguna setelah dikurangi dengan kredit pajak investasi (investment tax credit ), kalau ada, yang menjadi hak pesewaguna Karena masing-masing butir dari kriteria yang diajukan oleh FASB memenuhi definisi aset (suatu sewaguna untuk dicatat sebagai aset) atau lebih tepatnya dalam hal ini menjadikan sewaguna secara substantif merupakan pembelian angsuran.
30. Evaluasilah kriteria kapitalisasi sewaguna menurut PSAK No. 3 0 Jawab Kriteria yang diajukan adalah sebagai berikut;
(a) Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewagunausaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. (b) Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa gunausaha serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha ( full payout lease). (c) Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun. Evaluasi: Berbeda dengan kapitalisasi menurut FASB yang dengan hanya memenuhi salah satu kriterianya saja sewaguna sudah dapat dikapitalisasi, menurut PSAK sewaguna dapat dikapitalisasi ketika semua kriterianya terpenuhi. Menurut kami, hal ini disebabkan oleh kriteria-kriteria dari FASB yang masing-masing butirnya telah menjadikan sewaguna secara substantif merupakan pembelian angsuran, jadi dengan terpenuhinya satu kriteria saja, sewaguna layak untuk dikapitalisasi. Sedangkan kriteria-kriteria yang diajukan IAI bila dianalisis secara terpisah, tidak satupun kriteria tersebut menjadikan suatu sewaguna secara substantif merupakan pembelian angsuran padahal inilah yang seharusnya merupakan esensi dari tiap kriteria. Kriteria a hanya menyebutkan hak opsi untuk membeli, tersewaguna dapat memilih untuk tidak membeli, sehingga sewaguna hanya menjadi sewaguna operasi. Dengan kata lain, adanya hak opsi membeli tidak menjadikan sewaguna secara substantif merupakan pembelian angsuran. Kriteria b secara konseptual tidak valid dan secara intuitif tidak jelas sebagai penentu kesubstantifan sewaguna sebagai pembelian karena tidak dibandingkan dengan alternatif bagi tersewaguna untuk membeli tunai. Penggunaan nilai nominal bukannya nilai sekarang ( present value) mengabaikan pembelian tunai sebagai alternatif atau pembanding untuk menentukan kesubstantifan transaksi sewaguna sebagai pembelian.
Kriteria c sama sekali tidak mengandung makna kesubstantifan transaksi sewaguna sebagai transaksi pembelian. Tanpa dikaitkan dengan umur ekonomik properitas yang disewaguna, angka 2 (tahun) sama sekali tidak dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu transaksi adalah sewa-menyewa atau pembelian.
31 Uraikan sebanyak yang anda ketahui dengan mencari sumber-sumber acuan yang berpaut tentang masalah kapitalisasi kos yang berkaitan dengan objek berikut ini: a. Riset dan pengembangan (PSAK 20) Alokasi biaya riset dan pengembangan pada periode yang berbeda ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat keekonomian yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan tersebut. Bila besar kemungkinan biaya tersebut akan meningkatkan manfaat keekonomian masa depan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal, maka biaya-biaya tersebut memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva. Sifat riset adalah sedemikian rupa sehingga terdapat ketidakpastian (insufficient certainty) bahwa manfaat keekonomian masa depan akan direalisasi sebagai hasil dari pengeluaran riset tertentu. Oleh karena itu, bia ya riset diakui sebagai beban dalam periode terjadinya. Kegiatan pengembangan merupakan tindak lanjut fase riset dalam kegiatan riset dan pengembangan. Dalam beberapa hal, perusahaan dapat menentukan probabilitas penerimaan manfaat keekonomian di masa mendatang. Oleh karena itu biaya pengembangan diakui sebagai aktiva bila memenuhi kriteria tertentu yang mengindikasikan bahwa besar kemungkinan biaya-biaya tersebut akan meningkatkan manfaat keekonomian masa depan.
b. Eksplorasi minyak dan gas bumi (PSAK 29) Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan topografi, geologi, geofisika, pemboran sumur eksplorasi dan pemboran sumur uji stratigrafi. Perlakuan biaya eksplorasi dapat menggunakan baik metode Full Cost (FC) maupun Succesful Efforts (SE).
Menurut metode Full Cost (FC) semua biaya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset minyak dan gas bumi di dalam suatu negara sebagai pusat biaya. Sedangkan menurut metode Succesful Efforts (SE), semua biaya-biaya eksplorasi, di luar biaya-biaya yang dialokasikan ke sumur-sumur eksplorasi (termasuk sumur
eksplorasi
tipe
stratigrafi)
yang
mempunyai
cadangan
terbukti,
diperlakukan sebagai beban pada periode akuntansi yang bersangkutan. Selanjutnya, kecuali tanah yang mempunyai nilai ekonomis, biaya-pemboran sumur eksplorasi, baik tak berwujud maupun berwujud, dikapitalisasi kalau ditemukan cadangan terbukti atau diperlakukan sebagai beban kalau cadangan terbukti tersebut tidak ditemukan. c. Selisih kurs valuta asing Ada tiga standar dan satu interpretasi dalam SAK yang mengatur akuntansi untuk selisih kurs yaitu PSAK 10, PSAK 11, PSAK 26, dan ISAK 4. Ketentuan umum akuntansi selisih kurs diatur dalam PSAK No. 10 paragraf 28, mengatur selisih kurs akibat penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, tanggal neraca, dan laba rugi yang timbul dari transaksi valas diakui dalam laporan rugi laba periode berjalan. Namun demikian ada beberapa pengecualian untuk hal-hal tertentu, yang diatur dalam PSAK 26, PSAK 11 par 32, dan PSAK 10 par 32. Pengecualian pertama , dalam PSAK 26 tentang biaya pinjaman, terdapat 2
macam perlakuan: 1) langsung dibebankan pada periode terjadinya bila pinjaman dana untuk memperoleh nonqualifying asset dan tujuan lain, 2) dikapitalisasi ke dalam nilai asset, bila pinjaman diperoleh untuk memperoleh atau merekonstruksi dan memproduksi aktiva yang qualifying asset. Pengecualian kedua dalam PSAK 11 par 32, mengenai investasi neto pada
entitas asing, penjabarannya menimbulkan selisih kurs, selisih kurs langsung masuk ke ekuitas.
Pengecualian yang ketiga adalah PSAK 10 par 32 dengan interprestasi ISAK 4
yang mengatur perlakuan akuntansi selisih kurs dalam keadaan terjadi depresiasi luar biasa dan tidak mungkin dilakukan hedging . d. Sumber daya manusia Sampai saat ini pengukuran secara kuantitatif untuk menilai SDM dengan sifat dasar akuntansi dimana pengukuran yang dipakai dalam unit moneter pada bagiian aset masih menjadi suatu masalah. GAAP juga belum sepakat untuk memasukkan SDM sebagai suatu elemen dalam balanced sheet. Namun terdapat beberapa pengukuran yang ditawarkan salah satunya mengacu pada Buku Teori Akuntansi karya Harahap pada tahun 2007. Dalam pengukuran ASDM terdapat model
penentuan
biaya
SDM
yang
memungkinkan
untuk
selanjutnya
dikapitalisasi. Human Resource Cost Model (HRCM) merupakan model pengukuran ASDM ini didasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pencarian, pengembangan dan penggantian tenaga sebagai sumber daya organisasi. Dalam HRCM terdapat tiga model pengukuran sebagai berikut. a. The Historical Cost Model , model yang diperkenalkan oleh Flamholtz untuk pengukuran dalam ASDM, yang mana mengidentifikasikan biaya awal ASDM kedalam dua kelompok biaya sebagai berikut. 1) Acquisition Cost , yaitu semua pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pejabat baru. Biaya langsung seperti biaya rekruitmen, biaya seleksi, hiring, dan penempatan. Biaya tidak langsung biaya promosi dari dalam perusahaan. 2) Learning Cost , yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melatih pegawai sampai memiliki kualitas yang diharapkan untuk menduduki jabatan tersebut. Biaya langsung seperti biaya training, orientasi, on the job training. Sementara biaya tidak langsung adalah kerugian yang ditimbulkan dari berkurangnya produktivitas.
b. The Replacement Cost Model . Model penilaian SDM diukur dengan menaksir besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan pegawai yang sama kualitasnya dengan yang ada sekarang. c. The Opportunity Cost Model . Model yang dianjurkan oleh Hekimian dan Jones (Belkaoi, 1995), dimana SDM diukur dengan proses penawaran yang bersifat kompetitif yang dilakukan secara intern dengan didasarkan pada konsep opportunity cost . Dalam model ini, investment center manager menawarkan pegawai yang dinilai langka sehingga hanya mereka yang menjadi dasar pengukuran. dan disinilah letak kelemahan model ini, karena pemilihan atau kriteria ini dinilai bersifat subjektif dan diskriminatif.
