BAB 7 Kewajiban Buku Teori Akuntansi Suwardjono Pengertian Kewajiban FASB mendifinisikan kewajiban dalam kerangka konseptual sebagai berikut : Kewajiban merupakan pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa kepada entitas lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu.
Karakteristik Utama Kewajiban Kewajiban mempunyai tiga karakteristik utama yaitu: 1. Pengorbanan manfaat ekonomik masa datang Kewajiban menjadi tegas adanya bila didukung oleh keharusan membayar kas, teridentifikasinya terbayar, dan terpaksakan secara hukum. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas (duty) atau tanggung jawab (responsibility) kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa datang. Pengorbanan manfaat ekonomik diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan. Cukup pasti di masa datang mengandung makna bahwa jumlah rupiah pengorbanan dapat ditentukan dengan layak. 2. Menjadi keharusan sekarang (obligations) Transaksi atau kejadian masa lalu menimbulkan keharusan sekarang pada tanggal pelaporan yang berarti bahwa seandainya pada saat sekarang perusahaan harus mengorbankan manfaat ekonomik maka hal tersebut harus dilakukan. Kewajiban sekarang yang menimbulkan kewajiban bersifat kontraktual, konstruktif, demi keadilan, dan bergantung.
Keharusan kontraktual adalah keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban usaha bagi suatu kesatuan usaha di nyatakan secara eksplisit atau implisit yang meningkat.
Keharusan konstruktif adalah keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya untuk memenuhi praktik usaha yang baik.
Keharusan demi keadilan adalah keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral
Keharusan bergantung adalah keharusan pada suatu kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian.
3.Timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Untuk mengikuti sebagai kewajiban, selain definisi, kriteria lain (keterukuran, keberpautan dan keterandalan) juga harus terpenuhi. Transaksi masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi tapi bukan kriteria pengakuan. Transaksi masa lalu yang dimaksud adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi.
Karakteristik Pendukung Karakteristik pendukung hanya menegaskan adanya kewajiban tapi tidak membatalkan suatu objek untuk disebut sebagai kewajiban.
Melibatkan pembayaran kas
Keharusan membayar kas pada waktu dan jumlah rupiah tertentu dimasa datang merupakan petunjuk yang kuat atau jelas mengenai adanya kewajiban. Tapi untuk menjadi kewajiban, penyerahan aset bukan satu-satunya kriteria tetapi meliputi pula penyerahan jasa
Identitas terbayar jelas
Untuk menjadi kewajiban di akhir tahun, pada saat itu identitas terbayar tidak harus diketahui. Jadi yang penting bahwa keharusan sekarang pengorbanan sumber ekonomik dimasa datang telah ada dan bukan siapa yang harus dilunasi atau dibayar.
Berkekuatan hukum atau dapatdipaksakan secara hukum (legally enforceable)
Adanya daya paksa yuridis hanya menunjukkan bahwa kewajiban tersebut memang ada dan dapat dibuktikan secara yuridis material. Meskipun demikian, daya paksa yang melekat pada
klaim-klaim hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya kewajiban. Keharusan melakukan pengorbanan manfaat ekonomik masa datang tidak harus timbul dari desakan pihak eksternal tapi dari minat dan kebijakan internal manajemen.
http://cesiliaarum.blogspot.co.id/2015/12/bab-7-kewajiban-buku-teori-akuntansi.html
BAB 7 KEWAJIBAN
Pengertian Menurut FASB : Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransferk aset atau menyediakan / menyerahkan jasa kepada kesatuan lain dimasa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Definisi FASB digunakan sebagai basis pembahasan karena definisi tersebut cukup lengkap secara semantic. Artinya definisi tersebut telah mencakupi berbagai gagasan atau kata kunci yang terkandung dalam beberapa definisi kewajiban oleh sumber – sumber lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa kewajiban mempunyai tiga karakteristik utama yaitu : 1.
Pengorbanan Manfaat Ekonomik
Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan atau melaksanakan dengan cara mengorbankan manfaat ekonomik yang cukup pasti dimasa datang. Pengorbanan manfaat ekonomik diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha. Transfer manfaat ekonomik kepada pemilik (pemegang saham) tida termasuk dalam pengertian pengorbanan sumber ekonomik masa datang yang membentuk kewajiban karena untuk menjadi kewajiban pengorbanan tersebut harus bersifat memaksa dan bukan atas dasar kebijakan atau keleluasaan manajemen untuk memutuskan baik dalam hal jumlah rupiah maupun dalam saat transfer. Secara umum, keharusan mengorbankan sumber ekonomik masa datang tidak dapat menjadi kewajiban kalau keharusan tersebut bersifat terbuka atau tidak pasti. Kesatuan usaha tidak mempunyai keharusan untuk mentransfer aset ke pemilik kecuali dalam hal kesatuan usaha dilikuidasi. Walaupun secara konseptual ekuitas juga merupakan kewajiban bagi perusahaan, pengorbanan sumber ekonomiknya tidak cukup pasti baik dalam jumlah maupun saat sehingga kewajiban harus dibedakan dan dilaporkan secara terpisah dengan ekuitas.
2.
Keharusan Sekarang
Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian “sekarang” dalam hal ini mengacu pada dua hal : waktu dan adanya. Waktu yang dimaksud adalah tanggal pelaporan (neraca). Artinya : pada tanggal neraca kalau perlu atau kalau dipaksakan secara yuridis, etis, atau rasional pengorbanan sumber ekonomik harus dipenuhi karena keharusan itu telah ada. Keharusan kewajiban mencakupi keharusan kontraktual, keharusan konstruktif atau bentukan, keharusan demi keadilan dan keharusan bergantung atau bersyarat. ·
Keharusan Kontraktual
Keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum yang di dalam nya kewajiban bagi suatu kesatuan udaha di nyatakan secara eksplit atau implicit dan mengikat. Contoh : utang pajak, utang bunga, utang usaha, utang wesel, dan utang obligasi ·
Keharusan Konstruktif
Keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya untuk memenuhi apa yang disebut praktik usaha yang baik atau etika bisnis dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridis. Contoh : servis gratis sepeda motor yang dijanjikan oleh dealer sepeda motor, pengembalian uang untuk barang yang ternyata cacat atau rusak, dan tunjangan hari raya ·
Keharusan Demi Keadilan
Keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata – mata karena panggilan etis atau moral daripada karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat. Contoh : kewajiban memberikan donasi untuk badan amal tiap akhir tahun dan kewajiban member hadiah kepada penduduk yang tinggal di sekitar pabrik karena ketidaknyamanan yang ditimbulkannya.
·
Keharusan Bergantung atau bersyarat
Keharusan yang pemenuhannya tidak pasti karena bergantung pada kejadian masa datang atau terpenuhinya syarat – syarat tertentu dimana datang.
3.
Akibat Transaksi atau Kejadian Masa Lalu
Sama seperti definisi aset, criteria ini sebenarnya menyempurkan criteria keharusan sekarang dan sekaligus sebagai tes pertama pengakuan suatu pos sebagai kewajiban tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam system pembukuan. Untuk mengakui sebagai kewajiban, selain definisi, criteria yang lain seoerti keterukuran, keberpautan, dan keterandalan juga harus dipenuhi. Transaksi atau kejadian masa lalu adalah criteria untuk memenuhi definisi tetapi bukan criteria untuk pengakuan. Jadi, adanya pengorbanan manfaat ekonomik masa datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan via statemen keuangan.
Hak – Kewajiban Tak Bersyarat
Konsep hak – kewajiban tak bersyarat menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Jadi, konsep hak – kewajiban tak bersyarat menyatakan “tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewjiban tanpa hak. Kontrak – kontrak semacam ini dikenal dengan nama kontrak saling – mengimbangi tak bersyarat atau kontrak eksekuatori. Contoh : bila seseorang pembeli menandatangani order pembelian, pada saat itu pembeli tidak mempunyai kewajiban apapun sampai barang yang dipesan datang dan dikuasai pembeli walaupun jenis, kuantitas, harga, waktu pengiriman barang sudah jelas. Masalah timbul dalam kontrak pembelian yang tidak dapat dibatalkan. Ada dua pendapatan mengenai hal ini, pendapat pertama tetap memperlakukan kontrak tersebut sebagai eksekutori.sehingga kewajiban tidak perlu diakui. Alasannya, aset atau manfaat ekonomik masa datang belum dikuasai secara nyata. Pendapatan kedua, menganjurkan bahwa
kewajiban diakui pada saat penandatanganan kontrak bersamaan dengan aset yang terlibat. Alasannya pada saat itu, pada dasarnya ketiga criteria kewajiban telah di penuhi. Transaksi atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menandai saat, titik, atau tanggal pengakuan hak dan kewajiban dalam suatu kontrak. Hukum perikatan atau kontrak juga cukup kompleks untuk menentukan timbulnya hak dan kewajiban yuridis. Dalam Most menunjukkan bahwa titik atau saat tersebut dapat berupa : 1.
Tanggal kontraj ditandatangani
2.
Tanggal objek kontrak telah diperoleh salah satu pihak
3.
Tanggal objek kontrak telah siap digunakan oleh salah satu pihak
4.
Tanggal objek kontrak telah dipisahkan untuk digunakan oleh pihak lain
5.
Tanggal objek kontak telah diserahkan
6.
Tanggal telah diterima / dibayarnya uang muka, bila ada
7.
Dalam kasus kontrak konstruksi jangka panjang :
a.
Suatu titik selama konstruksi berjalan
b.
Pada saat konstruksi dimulai
Saat
penentuan
transaksi
masa
lampau
perlu
dipertimbangkan
dengan
seksama
memperhatikan kondisi yang melingkupi suatu kontraj. Most mengemukakan hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih saat yang tepat : a.
Pemenuhan definisi aset dan kewajiban
b.
Kekuatan mengikat yaitu seberapa kuat bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat
dibatalkan c.
Kebermanfaatan bagi keputusan
Karakteristik Pendukung FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung yaitu :
1.
Keharusan membayar kas
Pelunasan kewajiban pada umumnya dilakukan dengan pembayaran kas. Esensi kewajiban lebih terletak pada pengorbanan manfaat ekonomik masa datang daripada terjadinya pengeluaran kas. Adanya pengeluaran kas merupakan hal penting untuk mengaplikasikan definisi kewajiban karena dua hal : a.
Sebagai bukti adanya suatu kewajiban
b.
Sebagai pengukur atribut atau besarnya kewajiban yang cukup objektif
2.
Identitas terbayar jelas
Bila identitas terbayar sudah jelas, hal tersebut hanya menguatkan bahwa kewajiban memang ada tetapi untuk menjadi kewajiban identitas terbayar tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi. Jadi, yang penting adalah bahwa keharusan sekarang pengorbanan sumber ekonomik dimasa datang telah ada dan bukan siapa yang harus dilunasi atau dibayar. Akan tetapi, pada saat pelunasan kewajiban, terbayar dengan sendirinya harus teridentifikasi. 3.
Berkekuatan hukum
Keharusan melakukan pengorbanan manfaat ekonomik masa deatang tidak harus timbul dari desakan pihak eksternal tetapi dari minat atau kebijakan internal manajemen. Itulah sebabnya kewajiban mencakupi pengorbanan sumber ekonomik masa depan yang timbul akibat keharusan konstruktif dan demi keadilan. Main pihak lain seperti utang usaha tidak harus di dukung oleh dokumen yang berkekuatan hukum atau mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi kewajiban. Akan tetapi, demi keadilam dan kewajaran, perusahaan harus membayar utang usaha tersebut. Pendapatan sewa tak terhak, laba kotor tangguhan, dan beberapa pos lain yang timbuk dalam penyesuaian akhir tahun memenuhi criteria sebagai kewajiban meskipun tidak dilandasi oleh daya paksa secara hukum dan bahkan bukan merupakan keharusan pengorbanan sumber ekonomik. Itulah sebabnya, definisi kewajiban APB memasukkan beberapa pos kredit tangguhan yang non keharusan sebagai kewajiban. Laba kotor tangguhan adalah contoh kredit tangguhan yang bukan keharusan. Pos kredit tangguhan yang merupakan keharusan misalnya adalah kredit pajak tangguhan.
Pengakuan, Pengukuran, dan Penilaian Sebagai bayangan cermin aset, kewajiban juga harus diukur dan diakui pada saat terjadinya. Kalau aset diukur atas dasar penghargaan sepakatan (kos), demikian juga kewajiban. Jadi, kos sebagai pengukur tidak hanya diterapkan untuk aset pada saat pemerolehan tetapi juga untuk kewajiban pada saat terjadinya. Sebagai ketentuan umum, pengukuran kewajiban harus sejalan dengan pengukuran aset yang berkaitan. Kalau aset yang direprentasi oleh kos mengalami tiga tahap perlakuan (pemerolehan, pengolahan, dan penyerahan), kewajiban sebenarnya juga mengalami tiga tahap perlakuan yaitu: penanggungan (pengakuan terjadinya), penelusuran, dan pelunasan (penyelesaian). Dalam hal kewajiban, penelusuran berarti penentuan status dan jumlah rupiah (kos) kewajiban pada setiap saat. Penentuan kos setiap saat (termasuk pada tanggal neraca) dapat disebut dengan penilaian kewajiban.
Pengakuan Pada prinsipnya, kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan (recognition rules). kriteria pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi sehingga elemen statemen keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukuran dipenuhi. Kriteria umum ini tidak operasional sehingga diperlukan kaidah pengakuan sebagai penjabaran teknis kriteria pengakuan umum. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan berkaitan dengan saat atau apa yang menandai bahwa kewajiban dapan diakui (dibukukan). Empat kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban yaitu: 1.
Ketersediaan dasar hukum
Kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan keberpautan informasi. Faktur pembelian (invoice) dan tanda penerimaan barang (receiving report) merupakan dasar hukum yang cukup meyakinkan untuk mengakui kewajiban. Telah disebutkan bahwa ketersediaan dasar
hukum yang menimbulkan daya paksa hanya merupakan karateristik pendukung definisi kewajiban. Jadi, kaidah ini tidak mutlak sehingga kewajiban juga dapat diakui bila terdapat bukti substantif adanya keharusan konstruktif atau demi keadilan.
2.
Keterterapan konsep dasar
Kaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan. Keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan konsep konservatisma terterapkan dapat memicu pengakuan kewajiban. Implikasi dianutnya konsep konservatisma adalah rugi dapat segera diakui tetapi tidak demikian dengan untung. Ini berarti kewajiban dapat diakui segera sedangkan aset tidak.
3.
Ketertentuan substansi ekonomik transaksi
Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. Utang sewaguna (lease obligations) dapat diakui pada saat transaksi meskipun tidak ada transfer hak milik dalam transaksi sewaguna tersebut. Dalam hal ini, kewajiban dapat atau bahkan harus diakui kalau secara substantif sewaguna tersebut sebenarnya adalah pembelian angsuran (yaitu memenuhi salah satu kriteria kapitalisasi).
4.
Keterukuran nilai kewajiban
Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti (probable) yang mengacu tidak hanya pada terjadinya pengorbanan sumber ekonomik masa datang tetapi juga pada jumlah rupiahnya.
Yang menjadi masalah teknis adalah kapan keempat kaidah diatas dipenuhi. hal ini berkaitan dengan penentuan saat (timing) pengakuan kewajiban. Pada umumnya saaat pengakuan terjadi sangat jelas karena kebanyakan kewajiban timbul dari kontrak yang menyebutkan secara tegas saat mengikatnya kontrak, jumlah rupiah pembayaran kewajiban, dan saat pembayaran. Akan tetapi, untuk beberapa kasus, jumlah rupiah (kos) kewajiban bergantung
pada kejadian dimasa datang meskipun cukup pasti bahwa keharusan membayar dimasa datang tidak dapat dihindari. Saat-saat mengakui kewajiban yaitu: a.
Pada saat penandatanganan kontrak bila pada saat itu hak dan kewajiban telah
mengikat. Dalam hal kontrak eksekutori, pengakuan menunggu sampai salah satu pihak memanfaatkan/ menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi kewajibannya (to perform). b.
Bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum
dicatat sebagai aset sebelumnya. c.
Bersamaan dengan pengakuan aset. Kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan
barang dan jasa diperoleh. d.
Pada akhirnya periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian.
Pengakuan ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akrual (accrued liabilities).
Pengakuan Kewajiban Bergantung Untuk keharusan bergantung (khususnya rugi bergantung yang menimbulkan kewajiban), kaidah pengakuan keempat (keterukuran nilai kewajiban) dan pasti tidaknya pengorbanan sumber ekonimik masa datang akan terjadi menimbulkan masalah pengakuan. Kewajiban kontraktual, konstuktif , dan demi keadilan dalam beberapa kasus juga bersifat bergantung terutama bila kewajiban tersebut melibatkan penaksiran jumlah masa datang yang merugikan. FSAB memberikan contoh keadaan-keadaan kebergantungan rugi (loss contingencies) yang berpontensi memicu pengakuan kewajiban sebagai berikut: a.
Ketertagihan piutang usaha.
b.
Keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk.
c.
Resiko rugi atau kerusakan properitas (fasilitas) kesatuan usahan akibat kebakaran,
ledakan, dan bahaya lainnya. d.
Ancaman pengambilalihan aset oleh pemerintah.
e.
Persengketaan yang memberatkan atau menunggu keputusan.
f.
Klaim atau pungutan yang telah diajukan/dikenakan atau yang mungkin (possible)
terjadi. g.
Resiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kerugian dan
kecelakaan dan perusahaan reasuransi. h.
Jaminan terhadap utang pihak lain.
i.
Keharusan bank komersial dalam ikatan standby letters of credit.
j.
Perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang telah dijual.
FSAB menetapkan bahwa rugi taksiran yang dapat terjadi kebergantungan rugi harus diakru (to be accrued) dengan membebankannya ke pendapatan (sebagai biaya atau rugi) bila kedua kondisi berikut dipenuhi: a.
Informasi yang tersedia sebelum penerbitan statemen keuangan menunjukkan bahwa
suatu aset cukup pasti telah turun nilainnya (impaired) atau suatu kewajiban cukup pasti telah terjadi pada tanggal statemen keuangan. Pada tanggal statemen keuangan harus sudah dapat disimpulkan bahwa kewajiban atau beberapa kejadian, yang menegaskan adanya rugi, cukup pasti (probable) akan terjadi. b.
Jumlah rupiah rugi dapat diestimasi dengan cukup tepat (reasonably estimated).
Bila kondisi diatas tidak dipenuhi, jumlah rupiah rugi potensial harus tetap diungkapkan dengan menjelaskan sfat dan implikasi kebergantungan tersebut. Ketentuan tentang dpat diakrunya rugi potensial sebelum kejadian yang menegaskan terjadi dilandasi oleh interpretasi tentang makna kewajiban dan asset serta konsep dasar penandingan (matching) dan konservatisma.
Pengukuran Pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Penentuan kos kewajiban pada saat terjadi paralel dengan pengukuran asset. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan pemerolehan asset atau timbulmnya biaya. Pemerolehan asset dapat berupa penguasaan barang dagangannya atau asset nonmoneter lainnya yang terjadi dari transaksi pembelian. Pemerolehan asset dapat juga berupa kas yang terjadi dari transaksi
peminjaman (penerbitan obligasi) atau penerimaan uang muka untuk barang atau jasa. Oleh karena itu pengukur yang paling objektif untuk menentuka kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan (meansured considerations) dalam transaksitransaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa datang. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek, kos penundaan dianggap tidak cukup material sehingga jumlah rupiah kewajiban yang diakui akan sama denga jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonimik (kas) masa datang. Dengan kata lain, untuk kewajiban jangka pendek, kos pendanaan (financing cost) atau kos penundaan (bunga sebagai nilai waktu uang) dianggap material. Penghargaan sepakatan suatu kewajiban merefleksi nilai setara tunai atau nilai sekarang (current value) kewajiban yaitu jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomik seandainya kewajiban dilunasi pada saat terjadinya. Dengan demikian, bisnis pencatatan kewajiban adalah nilai setara tunai bukan nilai nominal utang.
Kewajiban Dalam Pembelian Kredit Dasar pengukuran asset yang paling objektif adalah kos tunai (cash cost) atau kos tunai implicit (implied cash cost). Karena kewajiba merupakan bayanga cermin asset, pengukurannya juga mengikuti pengukuran asset. Misalnya suatu perusahaan menandatangani kontrak pembelian mesin. Perusahaan menyepakati harga kontrak mesin Rp 1.600.000 dan dibayar dalam delapan kali angsuran tiap akhir triwulan sebesar Rp 200.000 tanpa menyebutkan adanya bunga secara eksplisit. Dalam kasus ini sebenarnya harga nominal (kontrak) tersebut melebihi kos tunai implicit yaitu jumlah rupiah yang diperlukan seandainya pembelian dilakukan secara tunai. Kalau mesin tersebut dapat diperoleh juga dari toko yang sama dengan harga tunai Rp 1.465.000 maka jumlah rupiah ini kos tunai implicit sedangkan selesih sebesar Rp 135.000 adlah setara dengan bunga dan harus dibebankan terhadap pendapatan selama jangka waktu kontrak. Bunga ini akhirnya akan menjadi biaya yang sesungguhnya terjadi atau nyata dan buka bunga hipotetis. Dengan demikian, secara konseptual kewajiban harus diakui pada saat transaksi sebagai berikut:
Mesin…………………… 1.465.000 Utang usaha…………….. 1.465.000 Secara teknisi pembukuan, dapat saja jumlah rupiah bunga dicatat untuk kepentingan internal dan jumlah utang dicatat sebesar nominalnya sebagai berikut: Mesin……………………….1.465.000 Bunga Tangguhan…………..135.000 Utang usaha…………………1.600.000 Bila cara diatas dilakukan, pelaporan kewajiban harus tetap menunjukkan nilai tunai implisitnya dengan cara mengurangkan bunga tangguhan terhadap utang usaha. Bunga tangguhan tidak dilaporkan sebagai asset. Kalau asset dan kewajiban dicatat dan dilaporkan sebesar Rp 1.600.000 jelas kos asset dan kewajiban tercatat terlalu tinggi. Walaupun demikian, kalau jangka waktu kontrak adalah pendek maka jumlah kelebihan kos adalah kecil dan dapat diabaikan atas dasar konsep materialistas.
Diskon dan Premium Utang Obligasi Nilai nominal atau jatuh tempo utang obligasi sering dianggap sebagai jumlah rupiah kesepakatan pada saat penerbitan obligasi baik bagi penerbit maupun kreditor. Dasar pengukuran demikian sebenarnya tidak tepat. Untuk suatu kontrak utang dengan ketentuan pembayaran bunga periodik dan pokok pinajaman pada akhir jangka kontrak, pengukuran jumlah rupiah (kos) utang dan asset untuk dasar pencatatan pertama kali yang tepat adalah kos tunai implicit. Dalam hal obligasi jangka panjang, jumlah rupiah uang yang diterima oleh penerbit dan yang dibayarkan oleh kreditor pada saat penerbitan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah rupiah pembayaran masa datang (bunga periodik dan nominal obligasi). Pembayaran masa datang ini sebenarnya terdiri atas dua unsure yaitu 1. Nilai sekarang pembayaran bunga periodik dan nilai sekarang nominal obligasi dan 2. Bunga efektif yang terlibat dalam penentuan harga obligasi tersebut.
Makna Harga Efektif Obligasi Segera setelah transaksi terjadi maka “kesepakatan” dalam hubungannya dengan obligasi tersebut mulai menunjukkan makna yang sebenarnya. Dengan telah mulai berjalannya kesepakatan dalam transaksi obligasi diatas, bunga Rp. 100.000 tiap tahun mulai terhimpun dan dibayar secara periodik sampai jauh tempo. Bersamaan dengan itu, jumlah rupiah utang obligasi yang mula-mula tercatat akan berangsur-angsur berubah (bertambah) menuju jumlah rupiah nilai jatuh tempo atau nominal.
Diskon Obligasi Diskon obligasi yang belum diamortisasi bukan merupakan suatu rugi karena asset yang diperoleh sebelumnya tidak ada yang berkurang atau menguap (dissipation). Diskon obligasi sebenarnya merupakan bunga yang “belum dibayar”, yaitu bagian bunga efektif total yang baru akan dibayar pada saat utang obligasi jatuh tempo.
Premium Obligasi Sejalan dengan penalaran makna diskon obligasi yang dilandasi konsep dasar penghargaan sepakatan, dapat disimpulkan bahwa premium yang dibayarkan investor untuk obligasi merupakan unsure dari jumlah rupiah utang perusahaan. Bersamaan denga berjalannya waktu mendekati jatuh tempo, jumlah rupiah bagian utang yang merupakan premium harus diamortisasi secara sistematik dengan cara memisahkan dari penghargaan sepakatan bagian yang diperhitungkan sebagai pembayaran “bunga” periodik. Mengartikan premium obligasi sebagai “pendapatan tangguhan” (defferend income) jelas tidak tepat karena secara konseptual pendapatan atau laba tidak timbul dari proses pemerolehan utang. Pendapatan hanya timbul dari kegiatan pembentukan pendapatan (earning process). Atas dasar konsep kontinuitas usaha, premium obligasi yang belum diamortisasi adalah benar-benar merupakan utang dan jumlah amortisasi periodik adalah merupakan penyesuaian (pengurang) terhadap biaya bunga dan bukannya merupakan elemen pendapatan. Tanpa peneysuaian ini biaya bunga periodik akan menjadi tersaji lebih (overstated). Dari segi yudiris, utang memang harus diukur sebesar nilai nomnalnya karena kalau terjadi likuidasi hak menerima pelunasan yang melekat pada investor adalah sebesar nominal.
Pandangan yudiris yang tidak memperhatikan diskon dilandasi konsep pengukuran dengan asumsi perusahaan likuidasi. Dalam keadaan likuidasi atau reorganisasi memang dapat dijustifikasi pengukuran dengan menggunakan konsep yang berbeda dengan akuntasi. Akan tetapi, secara umum akuntansi tidak harus mendasarkan diri pada konsep tersebut.
Kewajiban Moneter dan Nonmoneter Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sember ekonomik masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah ada saat yang pasti baik jumlah tunggal maupun beberapa pembayaran secara berkala. Untuk kewajiban moneter jangka pendek, kewajiban dapat diukur atas dasar nilai nominal (face value) berdasarkan konsep dasar materialitas. Termasuk dalam pengertian kewajiban moneter adalah penerimaan dimuka (advances) yang akan dikompensasi dengan pembelian barang dan jasa dimasa datang. Disebut kewajiban moneter karena kalau pembelian barang dan jasa batal, uang muka tersebut harus dikembalikan. Kewajiban nonmoneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah saat yang cukup pasti yang bisanya timbul karena penerimaan pembayaran dimuka untuk barang dan jasa tersebut. Bila pembayaran dimuka penuh, kewajiban nonmoneter harus diukur atas dasar pembayaran tersebut yang menunjukkan harga yang disepakati untuk barang dan jasa. Pembayaran penuh dimuka tersebut sebenarnya mereprentasikan jumlah untuk menutup kos barang dan jasa yang akan diserahkan dan laba. Jumlah yang digunakan untuk menutup kos itulah yang murni merupaka kewajiban sedangkan jumlah untuk menutup laba merupakan laba tangguhan (deferred income) yang tidak dapat disebut kewajiban karena tidak memenuhi definisi kewajiban. Bila kos barang dan jasa merupakan unsure yang dominan, pembayaran dimuka dapat dianggap seluruhnya menimbulkan kewajiban (sebagai kewajiban lancar). Aka tetapi, kalau kos merupakan unsure yang kecil dari seluruh harga jual barang dan jasa, pembayaran dimuka dapat dianggap seluruhnya menumbulkan kredit atau pendapatan tagguhan atau pendapatan tak terhak (unearned revenues) yang merupakan kewajiban non keharusan. Perlakuan ini secara konseptual lebih didukung daripada pemisahan uang muka menjadi komponen kos (merepresentasi kewajiban) dan laba. Arugumen yang didukung yaitu: a.
Keharusan menyerahkan barang dan jasa merupakan bagian dari operasi perusahaan
secara keseluruhan sehingga barang dan jasa dinyatakan dalam harga jual dari kaca mata
kedua pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, pembayaran dimuka merupakan pendapatan tangguhan yang menunggu penyerahan barang bukan jumlah untuk menutup kos barang dan jasa. b.
Sebagai bagian dari operasi perusahaan secara keseluruhan, penerimaan uang muka
lebih tepat bila diperlakukan seluruhnya sebagai kewajiban. Ini merupakan konsekuensi argument a diatas. c.
Laba secara automatis tercipta pada saat pendapatan telah diakui sehingga pemisahan
antara kewajiban dan laba tangguhan tidak ada manfaatnya karena keduanya sama-sama akan dilaporkan disisi kredit dan bersifat kewajiban yang keduanya terselesaikan pada saat barang atau jasa telah diserahkan. d.
Kas yang diterima tidak dapat dikaitkan dengan kos penyediaan barang/produk dan jasa
yang diberi uang muka karena beberapa komponen produk atau jasa pada umumnya sudah diperoleh perusahaan bahkan beberapa komponen mungkin belum diperoleh perusahaan pada saat penerimaan uang muka. e.
Penyerahan barang merupakan saat yang kritis untuk mengakui pendapatan daripada
saat penerimaan kas sehingga laba tidak dapat diakui pada saat penerimaan kas. Jadi, percuma saja untuk memisahkan uang muka untuk mereprentasi kos dan laba.
Penilaian Kalau pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang (the value of current obligation) pada saat terjadinya, penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal (face value) kewajiban. Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Untuk kewajiban moneter, nilai sekarangnya biasanya ditentukan atas dasar aliran kas keluar dimasa dtang didiskonan dengan tingkat bunga pasar sebagai tarif diskon.
Pelunasan Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang segaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi (to satisfy) kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha (in due course of business) sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan menjadikan kewajiban tersebut hapus, tiada, atau lenyap (extinguished) secara langsung (kewajiban langsung didebit). Perlunasan secara langsung disebut juga perlunasan secara yudiris karena kewajiban kepada pihak yang berpiutang secara yudiris hapus melalui transaksi langsung yang benar-benar terjadi. Perlunasan secara tidak langsung terjadi apabila kesatuan usaha melakukan tindakan yang mengarah ke perlunasan misalnya dengan pembentukan dan khusus untuk perlunasan (sinking fund) baik dikelola sendiri atau melalui wali amanat (trust agency). Pembentukan atau penyisihan dana semacam ini menjadikan kesatuan usaha secara substantif menempati keadaan yang disebut pembatalan atau pembebasan secara substansif (in substance defeasance). Masalah akuntansi ysng berkaitan dengan perlunasan langsung maupun tidak langsung adalah penentuan kapan kewajiban telah dapat dikatakan hapus atau lenyap sehingga jumlah rupiahnya dapat diakui dari sistem pembukuan. FSAB memberikan pedoman tentang saat pelenyapan (extiguishment) kewajiban. Pada mulanya FSAB menentukan criteria lenyapan suatu kewajiban sebagai berikut: a.
Debitor membayar/melunasi kreditor dan bebas dari semua keharusan yang berkaitan
dengan utang. b.
Debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang utama
baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditor dan dapat dipastikan bahwa debitor tidak akan diharuskan untuk melakukan pembayaran dimasa datang yang berkaitan dengan utang dengan penjaminan dalam bentuk apapun. c.
Debitor menaruh kas atau asset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu
perwalian yang semata-mata digunakan untuk perlunasan pembayaran bunga serta pokok
suatu pinjaman tertentu dan sangat kecil kemungkinan bagi debitor untuk diharuskan lagi melakukan pembayaran dimasa dtang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. FSAB berargumen pendekatan ini tidak tepat sebagai basis untuk pengembangan standar yang berkaitan dengan peleyapan dan pengakuan kewajiban. Dengan pendekatan ini, transaksi-transaksi yang tidak cukup mempunyai substansi ekonomik dapat membenarkan pengakuan kewajiban dan pengakuan untung yang dipandang FSAB tidak menyimbolkan secara tepat realitas kegiatan yang ada. FSAB menerapkan pendekatan komponen-keuangan. Dengan pendekatan ini, berbagai transaksi yang berkaitan dengan suatu kewajiban tertentu dapat dianggap terpisah dan independen sehingga berbagai asset atau kewajiban yang terlibat harus diperlakukan sebagai komponen-komponen terpisah. FSAB menetapkan bahwa suatu kewajiban dapat dikatakan lenyap kalau salah satu dari kondisi berikut dipenuhi: a.
Debobitor membayar kreditor dan terbebaskan dari keharusan yang melekat pada
kewajiban. Membayar kreditor mencakupi penyerahan kas, asset financial lain, barang, atau jasa atau penebusan sekuritas utang oleh debitor untuk menghapus utang atau untuk menahannya sebagai utang obligasi treasuri. b.
Debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang utama
baik oleh keputusan pengadilan maupun kreditor.
Transfer Aset Finansial Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer asset financial termasuk kas, barang, atau jasa. Bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang, atau jasa ke debitor maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. Debitor tidak lagi terlibat dengan asset atau kreditor secara financial. Perlunasan kewajiban dengan asset financial juga dapat bersifat tuntas bila penyerahan asset financial bersifat tak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Artinya, asset finasial dianggap dijual secara tunai dan kas yang diterima seketika itu pula dianggap untuk melunasi kewajiban. Kalau pelunasan kewajiban dilakukan dengan transferan asset financial yang menimbulkan keterlibatan berlanjut (continuing involvement) pentransferan (transferor) dengan asset transferan (transferred assets) atau tertransfer (transferee). Dalam hal ini kewajiban tidak lenyap secara tuntas atau ada kewajiban baru yang berkaitan dengan asset transferan.
Perlunasan Sebelum Jatuh Tempo Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo (nominal) dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang (saat pelunasan) kewajiban sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Nilai jatuh tempo juga akan sama dengan nilai buku atau nilai bawaan (carrying value) kewajiban karena proses amortisasi selisih antara nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan utang (misalnya obligasi). Selama beredar, nilai pasar atau nilai sekarang kewajiban berfluktuasi mengikuti tingkat bunga yang berlaku tetapi pada umumnya fluktuasi tersebut tidak diakui dalam pembukuan debitor. Penarikan kembali obligasi yang beredar adalah suatu transaksi yang mempengaruhi kontrak debitor atau kreditor tetapi transaksi ini sangat berbeda dengan transaksi aliran kegiatan operasi dan transaksi penggunaan asset (investasi). Dengan demikian, terdapat pandangan bahwa untung atau rugi yang berasal dari transaksi tersebut harus dilaporkan sebagai suatu penyesusian modal. Bergantung pada sifatnya untung atau rugi dapat dilaporkan sebagai pos diner atau pos ekstraordiner. Kriteria untuk menentukan hal ini adalah apakah pos tersebut merupakan akibat dari transaksi atau kejadian yang mempunyai sifat sebagai berikut: a.
Sangat berbeda dengan kegiatan operasi rutin kesatuan usaha
b.
Tidak diharapkan akan sering terjadi
c.
Berpengaruh material terhadap operasi perusahaan secara keseluruhan
APB berargumen bahwa sifat semula pelunasan utang sebelum jatuh tempo pada dasarnya sama. Untuk perlunasan dengan pendanaan sebenarnya terdapat tiga perlakuan alternative untuk selisih yaitu: a.
Selisih diamortisasi selama sisa umur semula utang yang ditarik kembali
b.
Selisih diamortisasi selama umur utang baru yang diterbitkan
c.
Selisih diakui pada saat penarikan dan dilaporkan distatemen laba rugi tahun
bersangkutan Perlunasan utang sebelum jatuh tempo sama sifatnya dengan perlunasan pada saat jatuh tempo tanpa memperhatikan cara untuk melaksanakan hal tersebut (dengan pendanaan
kembali atau tidak). Untung atau rugi dapat dilaporkan sebagai pos ordiner atau ektraordiner tergantung pada penilaian terhadap kondisi yang melingkupi transaksi.
Utang Terkonversi Instrument financial pada dasarnya merupakan alat pembayaran atau pinjaman sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi utang. Utang terkontroversi atau convertible (convertible debt) merupakan salah satu instrument financial tersebut. Sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya, pemegang instrument mempunyai hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku (belum habis). Instumen semacam ini merupakan salah satu bentuk dari apa yang disebut sekuritas hibrida (hybrid securities). Contoh yang paling sering dijumpai dalam praktik adalah obligasi terkonversi. Obligasi terkontroversi pada umumnya diterbitkan untuk menarik para investor karena mereka dapat menggeser resiko atau mengubah status sekuritas menjadi lebih menguntungkan. Hak konversi digunakan untuk menarik investor untuk mengimbangi tingkat bunga nominal yang terlalu rendah dibandingka tingkat bunga umum. Harga perdana biasanya jauh lebih tinggi dari obligasi biasa dengan tingkat resiko yang sama. Jadi, investor bersedia membeli hak konversi dalam bentuk bunga yang lebih rendah dari bunga obligasi setara yang dijual secara terpisah. Obligasi terkonversi biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1.
Tingkat bunga nominal jauh dibawah tingkat bunga pasar untuk obligasi biasanya yg
setara 2.
Harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa
3.
Harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi kecuali karena
penyesuaian yang diperlukan akibat pengambilan hak yang melekat pada saham biasa seperti dalam hal terjadi poemecahan saham atau dividen saham Hal diatas menjadi karakteristik obligasi terkontroversi karena pada umumnya perusahaan penerbit merupakan perusahaan yang agresif dan sedang berkembang sehingga memerlukan dana yang cukup murah. Bila prospek perusahaan sangat baik, obligasi terkontroversi masih tetap menarik bagi investor. Walaupun harga konversi cukup tinggi pada saat ditawarkan,
pada saatnya harga saham dapat menjadi lebih tinggi dari harga konversi dan prediksi kenaikan harga saham dapat menjadi cukup pasti memicu investor untuk mengkonversi obligasinya. Karakteristik obligasi terkontroversi menimbulkan masalah akuntansi pada saat pengakuan, pengkonversian, dan perlunasan. Pendukung alokasi berargumen bahwa karena utang terkonversi mengandung sifat utang dan ekuitas, kedua komponen harus diakui secara terpisah. Pandangan ini didasarkan atas pemikiran sebagai berikut: a.
Hak konversi mempunyai nilai ekonomik sehingga tidak berbeda dengan sifat hak opsi
atau waran. Oleh karena itu, nilai tersebut harus dilaporkan secara terpisah dengan nilai utang sejalan dengan perlakua hak opsi atau waran. Analogi dengan goodwill, nilai hak konversi secara logis juga harus dipisahkan. Bila tidak dipisahkan, akan terjadi inkonsistensi perlakuan akuntansi. b.
Pada saat penerbitan hak konversi atau nilai utang obligasi biasa (tanpa hak konversi)
dapat diukur secara cukup andal sehingga tidak ada kesulitan teknis untuk mengimplementasi pemisahan tersebut. Nilai ionformasional pemisahan jauh lebih penting dari masalah kepraktisan sehingga kepraktisan tidak relevan sebagai basis penolakan pemisahan. c.
Tujuan penerbitan utang terkonversi yang sebenarnya adalah pendanaan dengan
ekuitas. Sifat utang semata-mata untuk melindungi investor dari keadaan jelek yang dapat menimpa perusahaan (dalam likuidasi, utang diprioritaskan). Oleh karena itu, pelunasan utang bukan merupakan hal yang diharapkan oleh penerbit. Sementara itu, pendukung semata-mata utang mengajukan argument sebaliknya. Dasar pikiran yang melandasi perlakuan sebagai utang semata-mata dapat dikemukakan sebagai berikut: a.
Utang obligasi terkonversi merupakan sekuritas hibrida sehingga harus dipandang
sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hak kontroversi tidak independen terhadap utang obligasi. b.
Penilaian hak konversi akan bersifat subjektif karena ketidakterpisahan kedua
komponen (utang dan hak konversi). Alasannya adalah adanya ketidakpastian dalam hal saat pengambilan hak konversi dan nilai saham pada saat konversi. Kesulitan praktis akan lebih terasa bila tidak ada sekuritas sejenis yang dijual secara bebas tanpa hak konversi.
Jadi, ketidakterpisahkan dan kepraktisan menjadi ladasan pikiran untuk memperlukan utang terkonversi semata-mata sebagai utang. Hal ini menjadi bisnis opini APB yang memandang nilai obligasi dan hak konversi sebagai satu kesatuan. Walaupun demikian, APB lebih menekankan alasannya pada ketidakterpisahan daripada kepraktisan. Perdebatan mengenai perlakuan sekuritas hibrida timbul karena pembedaan elemen kewajiban dan ekuitas secara definisional sehingga selalu timbul masalah klasifikasi terhadap sekuritas hibrida atau instumen keuangan. Salah satu pemecahan masalah ini adalah mendefinisi ekuitas dalam arti luas yang mencangkupi utang/kewajiban kemudian mengklasifikasi ekuitas menjadi beberapa kelas atas dasar hak-hak yang melekat pada tiap kelas. Masih ada masalah apabila instrument financial harus diakui dan dilaporkan via statemen keuangan utama karena selain memenuhi definisi, suatu pos atau objek juga harus memenuhi kriteria pengakuan yang lain yaitu terukur (meansureable), terandalkan (reliable), dan berpaut (relevant). Oleh karena itu cara lain untuk mengatasi masalah instrument keuangan adalah bukan dengan pengakuan melainkan dengan pengungkapan (disclosures).
Pembebasan Substantif Pada mulanya, FASB menetapkan bahwa kewajiban dapat dianggap lenyap bila kreditor menaruh kas atau lainnya misalnya obligasi pemerintah yang tidak dapat ditarik kembali dalam satu perwalian dan aliran kas dari aset tersebut akan cukup untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjaman. Bila telah dicapai saat sehingga debitor sehingga tidak perlu lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut, maka pada saat tersebut secara substansif debitor sudah bebas dari kewajiban sehingga dapat mengakui kewajiban dan aset dalam perwalian meskipun utang belum jatuh waktu. Bila debitor membentuk dana pelunasan utang obligasi, pada saat debitor sudah tidak perlu lagi membayar atau menyetor kas ke dana tersebut karena kas yang telah disetor dan pendapatan dari dana tersebut sudah pasti akan cukup untuk menutup utang pada saat jatuh tempo, maka pada saat itu kewajiban debitor
secara substantive dianggap lenyao meskipun kewajiban belum jatuh tempo. Jadi, pada saat tidak ada lagi keharusan membayar, telah terjadi pembebasan substantif. Dalam standar ini FASB menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau criteria kritis sebagai berikut : a.
Debitor tidak hanya sendirinya menjadi bebas dari kewajiban secara hukum hanya
lantaran perusahaan menempatkan aset ke dalam suatu perwalian. b.
Untuk pelunasan kewajiban, sumber dana tidak dibatasi hanya dari dana yang
ditempatkan dalam perwalian. c.
Kreditor tidak mempunyai kekuasaan untuk menggunakan secara bebas aset dalam
perwalian dan juga tidak dapat menghentikan atau membatalkan perwalian tersebut. d.
Kreditor ataupun agennya bukan merupakan pihak yang terikat dalam kontrak
pembentukan dana pembebasan utang. Alasan lain yang sering dikemukakan adalah pengawakan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantive sama saja dengan mengkompensasi kewajiban dengan aset. Kritik lain adalah pengawaakuan kewajiban pada saat terjadinya pembebasan substantive dapat dimanfaatkan oleh debitor untuk melakukan manajemen laba dan peningkatan kinerja secara kosmetik. Hal ini dapat dilakukan karena keuntungan bagi debitor sebagai berikut : a.
Kewajiban dihapus dari neraca sehingga rasio kewajiban – ekuitas membaik
b.
Laba tahun berjalan akan meningkat dengan jumlah untung yang terjadi dalam
pengawaakuan kewajiban c.
Untung pengawaakuan kewajiban tidak dikenai pajak karena untung tersebut
sebenarnya belum terealisasi sehingga perusahaan dapat menghemat atau menunda pajak dan meningkatkan profitabilitas secara cukup berarti pada saat pembebasan substantive d.
Bila aset berupa obligasi pemerintah, perusahaan dapat menghemat pajak karena untuk
perhitungan pajak pendapatan bunga obligasi pemerintah dapat dikompensasi oleh biaya bunga utang
e.
Pembebasan substantive memungkinkan perusahaan untuk memperlakukan kewajiban
jangka seperti mengelola surat – surat berharga di sisi aset.
Penyajian Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. PSAK No. 1 (pasal 39) menggariskan bahwa aset lancer disajikan urut menurut urutan likuidiats sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. PSAK No. 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi criteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek bila (paragraph 44) : a.
Diperkirkan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal opersi perusahaan
b.
Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca
Suatu kewajiban tetap dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang bila kewajiban tersebut tidak akan dilunasi tetapi didanai kembali atau diperbarui. Paragraf 47 menyebutkan bahwa kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, apabila : a.
Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan
b.
Perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka
pnjang
Hak Mengkompensasi Ada kalanya hak mengontra diperbolehkan bila kondisi tertentu dipenuhi. kondisi ini biasanya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kontrak bersyarat dan kontrak pertukaran. Kontrak bersyarat adalah kontrak yang hak dan kewajibannya bergantung pada timbulnya kejadian masa datang tertentu yang belum tentu terjadi dan dapat mengubah saat
penerimaan, penyerahan, atau pertukaran jumlah rupiah atau instrument keuangan. Contoh kontrak ini adalah futures contracts dan forward purchase – sale contracts. Kontrak pertukaran adalah kontrak yang mewajibkan adanya pertukaran aset dan kewajiban dimasa datang dan bukan hanya transfer aset dari satu pihak aja. Contoh kontrak ini adalah interest rate swaps dan currency swaps. Dalam FASB Interpretation No. 39,45 FASB mendefinisi hak mengontra sebagai berikut (paragraph 5) : Hak mengintra adalah hak yuridis debitor, lantaran kontrak antara lainnya, untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengn cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor. Hak mengontra dikatakan ada bilamana semua kondisi berikut dipenuhi : a.
Tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah
tertentu b.
Pihak pelapor mempunyai hak mengontra jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang
diutang pihak lain c.
Pihak pelapor memang berniat untuk mengontra
d.
Hak mengontra terpaksakan secara hukum
http://talithacilla.blogspot.co.id/
Kewajiban PENGERTIAN Menurut FASB kewajiban diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk menstransfer aset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Terdapat beberapa pengertian lain selain dari FASB yaitu seperti pengertian menurut IASC, AASB, dan APB No. 4, tetapi pada umumnya dijelaskan bahwa kewajiban memiliki tiga kharakteristik utama yang terdiri atas pengorbanan manfaat ekonomik masa datang, keharusan sekarang untuk menstransfer aset, dan timbul sebagai akibat transaksi masa lalu. Pengorbanan Manfaat Ekonomik Untuk dapat disebut sebagai suatu kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa suatu kewajiban hanya terjadi antar kesatuan usaha atau paling tidak melibatkan kesatuan usaha lain. Keharusan Sekarang Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian sekarang ini mengandung pengertian (1) waktu, yaitu tanggal pelaporan, dan (2) adanya. Beberapa keharusan yang tercakup dalam pengertian kewajiban ini adalah keharusan kontraktual, keharusan konstruktif, keharusan demi keadilan, dan keharusan bergantung atau bersyarat. Walapun secara definisional keharusan-keharusan tersebut menimbulkan kewajiban, tidak semua kewajiban diakui dalam akuntansi. Akibat Transaksi Masa Lalu Transaksi atau kejadian masa lalu merupakan kriteria untuk memenuhi definisi tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Transaksi masa lalu yang dimaksud disini adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Suatu transaksi atau kejadian yang dapat disebut sebagai transaksi atau kejadian masa lalu bukanlah pada penandatanganan order tetapi datangnya dan penerimaan order. Kemudian
terkait dengan kontrak pembelian, terdapat dua pendapat, yang pertama memperlakukan kontrak sebagai eksekutori sehingga kewajiban tidak perlu diakui. Alasannya adalah manfaat masa datang belum diakui secara nyata. Pendapat yang kedua menganjurkan bahwa kewajiban diakui pada saat penandatanganan kontrak bersamaan dengan aset (sediaan) yang terlibat. Alasannya adalah, pada dasarnya ketiga kriteria kewajiban telah terpenuhi. Most (1982, hlm. 352) mengemukakan saat yang tepat dalam penentuan transaksi masa lampau, yaitu: 1. Pemenuhan definis aset 2. Kekuatan mengikat, yaitu seberapa kuat bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat dibatalkan 3. Kebermanfaatan bagi keputusan. Selain dari tiga kriteria kewajiban diatas, FASB juga menyebutkan beberapa karakteristik pendukung yaitu keharusan membayar kas, identitas terbayar jelas, dan terpaksakan secara atau berkekuatan hukum. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENILAIAN Pengertian kewajiban merupakan cerminan dari aset. Transaksi suatu kejadian masa lalu menimbulkan penguasaan sekarang pemerolehan manfaat ekonomik masa datang untuk aset sedangkan untuk kewajiban hal tersebut menimbulkan keharusan sekarang pengorbanan manfaat ekonomik masa datang. Memiliki kesamaan dengan aset yang direpresentasi oleh tiga tahapan (pemerolehan, pengolahan, dan penyerahan), kewajiban juga direpresentasi tiga tahapan, yaitu pengakuan, penelusuran, dan pelunasan. Pengakuan Kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya terjadi. Kewajiban dapat diakui atas dasar kriteria pengakuan yaitu definisi, keterukuran, keterandalan, dan keberpautan. Kam (hlm 119-120) mengajukan empat kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban yaitu ketersediaan dasar hukum, keterterapan konsep dasar konservatisme, ketertentuan substansi ekonomik transaksi, dan keterukuran nilai kewajiban. Keempat kaidah tersebut dapat memberikan petunjuk tentang adanya bukti teknis untuk mengakui kewajiban.
Pengukuran Penentuan kos kewajiban pada saat terjadinya paralel dengan pengukuran aset, dan pengukur yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah dengan penghargaan sepakatan dalam transaksi-transaksi dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa datang. Penghargaan suau kewajiban merefleksi nilai setara tunai atau nilai sekarang kewajiban yaitu jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomik seandainya kewajiban dilunasi pada saat terjadinya. Dasar pengukuran kewajiban yang paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai implisit. Karena kewajiban merupakan cerminan dari aset, maka pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset. Nilai nominal atau jatuh tempo obligasi sering dianggap sebagai jumlah rupiah kesepakatan pada saat penerbitan obligasi baik bagi penerbit maupun bagi kreditor. Dasar pengukuran demikian tidak tepat. Utang obligasi diukur dan diakui atas dasar jumlah rupiah yang diterima dalam penerbitan obligasi, sedangkan diskun dan premium obligasi merupakan jumlah rupiah penyesuaian bunga nominal untuk mendapatkan bunga efektif. Kewajiban dapat bersifat moneter dan nonmeneter. Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomik masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat saat yang pasti. Kewajiban moneter ini dikukur atas dasar nilai diskunan pembayaran kas masa datang (jangka panjang) dan atas dasar nilai nominal (jangka pendek). Kewajiban nonmeneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran dimuka untuk barang dan jasa tersebut. kewajiban nonmeneter diukur atas dasar pembayaran tersebut yang menunjukkan harga yang disepakati untuk barang dan jasa. Penilaian Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi, dengan kata lain penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Atribut pengukuran menurut FASB adalah nilai pasar sekarang, nilai pelunasan neto, dan Nilai diskunan aliran kas masa datang. Penilaian dalam tahap penelusuran adalah Penilaian kewajiban setiap saat dalam perioda dari saat pengakuan sampai pelunasan.
Pelunasan Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha sehingga tia bebas dari kewajiban tersebut. pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan secara langsung juga disebut dengan pelunasan secara yuridis karena kewajiban kepada pihak yang berpiutang secara yuridis hapus melalui transaksi langsung yang benarbenar terjadi. Pelunasan secara tidak langsung terjadi apabila kesatuan usaha melakukan tindakan yang mengarah ke pelunasan misanya dengan pembentukan dana khusus. Masalah akuntansi yang berkaitan dengan pelunasan langsung atau tidak langsung adalah penentuan kapan kewajiban telah dapat dikatakan hapus atau lenyap sehingga jumlah rupiahnya dapat diakui dari sistem pembukuan. Kewajiban dapat dinyatakan lenyap dan diawaakui dari catatan bila debitor telah (a) membayar kreditor dan terbebaskan dari semua keharusan yang melekat pada kewajiban, dan (b) dibebaskan secara hukum sebagai penanggung utang uama oleh keputusan pengadilan atau kreditor. Keadaan pembebasan substantif tidak memenuhi kriteria kritis untuk mengawaakui kewajiban. Kewajiban tidak lenyap dengan sendirinya meskipun perusahaan telah menyediakan dana yang cukup untuk melunasinya. MASALAH TEORITIS Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo Bila kewajiban dilunasi sebelum jatuh tempo, nilai jatuh tempo (nominal) dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang (saat pelunasan) kewajiban sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Namun pada umumnya selisih yang terjadi adalah selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan atau penarikan. Bila penarikan dilakukan dengan pendanaan kembali, terdapat tiga perlakuan terhadap selisih tersebut yaitu diamortisasi selama sisa umur semua piutang yang dilunasi, diamortisasi selama umur utang baru, dan diakui sebagai laba atau rugi pada saat penarikan. Utang Terkonversi Aset dan kewajiban finansial merupkan pos-pos statemen keuangan sebagai konsekuensi adanya instrumen finansial. Instrumen finansial pada dasarnya merupakan alat pembayaran
atau penjaminan sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi utang. Utang terkonversi (convertible debt) merupakan salah satu instrumen finansial tersebut. Karakteristik obligasi konversi menimbulkan maslah akuntansi pada saat pengakuan, pengkonversian, dan pelunasan. Karena bersifat kewajiban dan ekuitas, masalah pada saat pengakuan adalah apakah harga penerbitan (kos) obligasi harus dipecah menjadi porsi yang merepresentasi utang obligasi (masuk kewajiban) dan porsi yang merepresentasi hak konversi (masuk ekuitas) atau harga penerbitan tidak dipecah dan utang terkonversi dianggap utang semata-mata. Terdapat dua perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Pendukung pemisahan berpendapat bahwa hak konversi dapat dinilai karena hak tersebut tidak berbeda dengan hak beli saham. Sementara itu, pendukung semata-mata utang mengatakan seballiknya. Landasan mereka dalam memperlakukan utang terkonversi semata-mata sebagai utang adalah ketidakterpisahan (inseparability) dan kepraktisan (practicality). Hal ini pula yang menjadi basis APB dalam memandang nilai obligasi dan hak konversi sebagai satu kesatuan. Pembebasan Substantif Pembebasan substantif adalah suatu keadaan yang dicapai pada saat debitor telah menempatkan kas atau aset lainnya ke perwalian yang ditujukan semata-mata untuk pelunasan utang tertentu (dan tidak dapat ditarik kembali) dan pada saat itu dapat dipastikan bahwa debitor tidak lagi harus melakukan pembayaran karena dana yang terkumpul dan aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutup pokok pinjaman dan bunga. Masalah teoritis dalam hal pembebasan substantif adalah apakah pada saat terjadi pembebasan substantif perusahaan dapat mengawaakui kewajiban. Pada awalnya standar yang terdapat dalam FASB memperbolehkan pengawaakuan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantif melalui SFAS No. 76. tetapi kemudian membatalkannya dengan dikeluarkan SFAS No. 125. Dalam standar tersebut FASB menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau kriteria kritis sebagaimana yang tercantum dalam standar. Alasan yang lain yang sering dikemukakan adalah pengawaakuan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantif sama saja dengan mengkompensasi kewajiban dengan aset. Hal ini merupakan praktik tidak layak.
PENYAJIAN Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset. PSAK No. 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. PSAK No. 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kriteria tersebut adalah (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau (b) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca. Kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau mengontranya dengan aset yang dianggap berkaitan, kecuali dalam keadaan khusus yang di dalamnya pihak pelapor mempunyai hak mengontra. Definisi dari hak mengontra sebagai dijelaskan oleh FASB adalah hak yuridis debitor, lantaran kontrak atau lainnya, untuk menghapus semua atau sebagaian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor.
https://dwiermayanti.wordpress.com/pokok-bahasan-teori-akuntansi/kewajiban/
