BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Audit Internal
2.1.1
Pengertian Audit
Menurut Sukrisno Agoes (2012) pengertian dari audit adalah sebagai berikut : ”Suatu pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah di susun oleh manjemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk untuk dapat memberikan memberikan pendapat pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. tersebut”. Pengertian auditing menurut Mulyadi (2011) adalah : “Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.
Sedangkan pengertian dari auditing menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S.Beasley (2008:3) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo adalah : “Auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan serta dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.
10
11
Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Selain itu, untuk melakukan audit dengan benar dan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima maka perlu dilakukan pengevaluasian terhadap suatu informasi (auditing) untuk memastikan kebenaran akan informasi tersebut guna menunjang hasil audit yang baik dan benar.
2.1.2
Pengertian Audit Internal
Audit internal timbul sebagai suatu cara atau teknik guna mengatasi risiko yang meningkat akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha. Dimana, pesatnya perkembangan tersebut terjadi karena adanya perubahan secara dinamis dan tidak dapat diprediksi sehubungan dengan era globalisasi, sehingga sumber informasi yang sifatnya tradisional dan informal sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan para manajer yang bertanggungjawab atas hal-hal yang tidak teramati secara langsung. Menurut Hiro Tugiman (2006:11) definisi audit internal adalah sebagai berikut: “ Internal auditing adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organiasasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.
11
Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Selain itu, untuk melakukan audit dengan benar dan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima maka perlu dilakukan pengevaluasian terhadap suatu informasi (auditing) untuk memastikan kebenaran akan informasi tersebut guna menunjang hasil audit yang baik dan benar.
2.1.2
Pengertian Audit Internal
Audit internal timbul sebagai suatu cara atau teknik guna mengatasi risiko yang meningkat akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha. Dimana, pesatnya perkembangan tersebut terjadi karena adanya perubahan secara dinamis dan tidak dapat diprediksi sehubungan dengan era globalisasi, sehingga sumber informasi yang sifatnya tradisional dan informal sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan para manajer yang bertanggungjawab atas hal-hal yang tidak teramati secara langsung. Menurut Hiro Tugiman (2006:11) definisi audit internal adalah sebagai berikut: “ Internal auditing adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organiasasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.
12
Menurut Sukrisno Agoes (2012:204) definisi dari audit internal adalah sebagai berikut : “ Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lainlain”. Sedangkan Sawyer’s (2003:10) dalam Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:25) mendefinisikan audit internal sebagai berikut : “Internal auditing is systematic, objective appraisal by internal auditors of the diverse operation and controls within an organizatitonal to determine whether : 1. financial and operating informations is accurate and r eliable; 2. risks to the enterprise are identified and minized; 3. external regulation and acceptable internal policies and procedures are followed; 4. satisfactory operating criteria are met; 5. resources are used efficiently and economically; and 6. the organization’s objectives are effectivelly achieved - all for the purpose of consulting with management and for assiting members all for the organization in the effective discharge of their governance responsibilities”.
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa audit internal adalah sebuah penilaian sistematis sis tematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah : 1. informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; 2. risiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; 3. peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti;
13
4. kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; 5. sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; 6. tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Dari definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa audit internal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi. Dimana, kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah (value added) dalam rangka meningkatkan kualitas dan aktivitas operasional organisasi tersebut. Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan atas berbagai aktivitas operasional secara independen dan objektif dalam bentuk hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan organisasi. Audit internal dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan yang disebut dengan auditor internal. Keberadaan profesi auditor internal didalam suatu organisasi membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan ketat agar dapat melakukan evaluasi dan peningkatkan efektivitas terhadap manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola (Randal J.Elder dkk, 2011:450). Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan guna memberi saran-saran kepada manajemen. Audit internal memiliki tugas pokok yaitu menentukan sejauh mana kebijakan dan prosedur
14
yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan perusahaan, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan perusahaan, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian perusahaan. Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa tujuan dari pemeriksaan intern adalah membantu semua tingkatan manajemen agar tanggung jawab yang diberikan telah dilaksanakan dengan baik. Audit internal memiliki perbedaan dengan audit eksternal dalam melakukan pekerjaannya. Adapun perbedaan tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.1 Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal No.
Audit Internal
No.
Audit Eksternal
1.
Dilakukan oleh auditor internal yang merupakan orang dalam dari perusahaan (pegawai perusahaan). Pihak luar perusahaan menganggap auditor internal tidak independen (inappearance). Tujuan dari pemeriksaannya adalah untuk membantu pihak manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Laporan auditor internal tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan audit mengenai bentuk penyimpangan, kecurangan, kelemahan struktur pengendalian intern, beserta saran perbaikan
1.
Dilakukan oleh auditor eksternal (akuntan publik) yang merupakan orang luar dari perusahaan. Auditor eksternal adalah pihak yang independen.
2.
3.
4.
2.
3.
Tujuan pemeriksaannya adalah untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan (klien).
4.
Laporan auditor eksternal berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa management letter yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan
15
(rekomendasi).
5.
Pemeriksaan berpedoman pada Internal Auditing Standards Auditors, atau pada Norma Pemeriksaan Internal yang ditentukan BPKP untuk pengawasan internal di lingkungan BUMN/BUMD. Pemeriksaan internal dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun karena audit internal mempunyai waktu yang lebih banyak diperusahaan. Penanggung jawab pemeriksaan intern tidak harus seorang registered accountant.
5.
8.
Tidak memerlukan representation letter.
client
8.
9.
Audit internal tertarik kesalahan-kesalahan material maupun yang material.
pada yang tidak
9.
6.
7.
dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya. Pemeriksaan berpedoman kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
6.
Pemeriksaan eksternal dilakukan secara acak (sampling), mengingat terbatasnya waktu dan audit fee.
7.
Pemeriksaan eksternal dipimpin oleh (penanggung jawabnya) adalah seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register. Sebelum menyerahkan laporannya, audit eksternal terlebih dahulu harus meminta client representation letter. Audit eksternal hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material, yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.
Sumber : Hery (2010:41)
Walaupun audit internal dan eksternal sama-sama independen dalam menjalankan aktivitas jasanya, namun audit internal tetap merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan yang dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Audit internal dikatakan independen apabila audit internal dapat menjalankan pekerjaannya secara bebas dan objektif.
16
2.1.3
Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal
Tujuan dari audit internal menurut Hiro Tugiman (2003:99) sebagai berikut : “Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan audit internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar”.
Sedangkan menurut Hery (2010:39) tujuan dari audit internal adalah sebagai berikut : “Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa”.
Pada dasarnya tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen di dalam suatu organisasi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara sistematis dan efektif dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksanya. Ruang lingkup audit internal mencakup bidang yang sangat luas dan kompleks meliputi seluruh
tingkatan
manajemen
baik
yang
sifatnya
administratif
maupun
operasional. Hal tersebut sesuai dengan komitmen bahwa fungsi audit internal adalah membantu manajemen dalam mengawasi berjalannya roda organisasi. Namun demikian audit internal bertindak sebagai mata-mata tetapi merupakan mitra yang siap membantu dalam memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi.
17
Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2003:99-100) sebagai berikut : “Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan internal harus : a) Me-review keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut; b) Me-review berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut; c) Me-review berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut; d) Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya; e) Me-review berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan”.
Penjelasan diatas menerangkan bahwa ruang lingkup fungsi audit internal luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen. Dapat diketahui
bahwa
sebagian
besar
auditor
bertugas
untuk
menentukan,
memverifikasi atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, menaksir atau mengevaluasi pengendalian dan operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen. Semua hal tersebut dilakukan dengan independen dalam organisasi.
18
2.1.4
Fungsi Audit Internal
Fungsi audit internal yang dikemukakan Ardeno Kurniawan (2012:53) adalah: “Fungsi audit internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil di dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi”. Sedangkan fungsi audit internal menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) adalah sebagai berikut: “Fungsi audit internal dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang melaksanakan aktivitas audit internal dalam suatu entitas. Mereka secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian intern”. Secara umun fungsi audit internal adalah untuk memberikan penilaian terhadap keefektifan suatu pengendalian di dalam organisasi. Fungsi audit internal bukan hanya terpaku kepada pencarian ketepatan dan kebenaran atas catatancatatan akuntansi saja, melainkan harus juga melakukan suatu penelitian dari berbagai operasional yang terjadi di perusahaan.
2.1.5
Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal
Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal, Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) menyebutkan bahwa : “Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”.
19
Pernyataan tersebut dimaksudkan agar tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal. Secara garis besar tanggung jawab seorang auditor internal di dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atau kelemahan-kelemahan yang ditemukannya. 2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan.
2.1.6
Independensi Audit Internal
Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) tahun 2004 Standar Atribut 1100 tentang Independensi dan Objektivitas, adalah sebagai berikut : “Fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya”.
1110 Independensi Organisasi Fungsi
audit
internal
harus
ditempatkan
pada
posisi
yang
memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
20
1120 Objektivitas Auditor Internal Auditor Internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest). 1130 Kendala terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung kepada alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut.
2.1.7
Kode Etik Audit Internal
Definisi dari etika itu sendiri menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2008:98) adalah : “Etika (ethics) secara garis besar dapat diartikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral”.
Bagi profesi audit internal, kode etik merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas profesional terutama yang menyangkut manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Menurut Institute
of
Internal
Auditors
(IIA)
dan
dikutip
oleh
Moh.Wahyudin Zarkasyi (2008:25) bahwa ada dua komponen penting dalam kode etik audit internal, diantaranya yaitu : “1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi maupun praktik audit internal.
21
2. Rule of conduct yang mengatur norma perilaku yang diharapkan dari auditor internal”. Adapun prinsip-prinsip kode etik yang harus dijaga oleh audit internal, yaitu : a. Integritas Integritas dari auditor internal menimbulkan kepercayaan dan memberikan basis untuk mempercayai keputusannya. b. Objektif Auditor internal membuat penilaian yang berimbang atas hal-hal yang relevan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam pengambilan keputusan. c. Confidential Auditor internal harus menghargai nilai-nilai dan pemikiran atas informasi yang mereka terima dan tidak menyebarkan tanpa izin kecuali ada kewajiban profesional. d. Kompetensi Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit internal.
2.1.8
Kompetensi Audit Internal
Menurut Hiro Tugiman (2003:27) : “Pemeriksaan internal audit dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap audit internal. Pemimpin audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan
22
berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004:9), yang menyatakan bahwa : “Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan”. Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya dilakukan oleh seseorang auditor internal yang kompeten. Dalam menerapkan kecermatan profesional auditor internal perlu mempertimbangkan : a. Ruang lingkup penugasan. b. Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan. c. Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance. d. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penggunaan. e. Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik-teknik analisis lainnya. Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan.
2.1.9
Standar Profesi Audit Internal
Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004), Standar Profesi Audit Internal (SPAI) terdiri dari :
23
1.
Independensi Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang
diperiksa. Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, dimana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para auditor internal. Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan, hal tersebut dikarenakan: a. Pemimpin audit internal harus bertanggung jawab terhadap individu di dalam organisasi yang memiliki kewenangan cukup untuk mewujudkan kemandirian tersebut dan menjamin luas cakupan pemeriksaan, dan tindakan yang tepat berdasarkan rekomendasi pemeriksaan. b. Pimpinan audit internal harus memiliki hubungan langsung dengan dewan. c. Kemandirian tersebut harus ditingkatkan bila pengangkatan atau penggantian pimpinan audit internal dilakukan atas persetujuan dewan. d. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal harus didefinisikan dalam dokumen tertulis, sebaiknya di dalam anggaran dasar yang disetujui oleh manajemen dan dewan. e. Pimpinan audit internal setiap tahun harus mengajukan persetujuan mengenai rangkuman jadwal pemeriksaan, susunan kepegawaian dan anggaran yang kemudian diinformasikan kepada dewan.
24
f. Pimpinan audit internal harus memberi laporan tahunan tentang berbagai kegiatan kepada manajemen senior dan dewan, atau setiap periode yang lebih singkat bila dipandang perlu. 2. Kemampuan Profesional Pemeriksaan internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Unit audit internal harus memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan, memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan, serta audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya. 3. Lingkup Pekerjaan Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab. Lingkup pekerjaan audit internal, sebagaimana ditetapkan dalam standar profesional audit internal meliputi pemeriksaan apa saja yang harus dilaksanakan. Meninjau terhadap kecukupan suatu sistem audit internal, apakah sistem yang
25
ditetapkan telah memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan dicapai secara ekonomis dan efisien. 4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti. Auditor internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan, yang harus disetujui dan ditinjau oleh pengawas. Kegiatan audit dimulai dengan perencanaan pemeriksaan. Perencanaan audit internal harus didokumentasikan dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, memuat informasi dasar tentang kegiatan yang diperiksa dan program pemeriksaan, menentukan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan, memberitahukan kepada pihak yang dipandang perlu, melaksanakan survei secara tepat, menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan. Kemudian dilakukan pengujian dan pengevaluasian informasi, hal tersebut diperlukan untuk membuktikan kebenaran informasi dan mendukung hasil audit. Setelah
pengujian
dan
pengevaluasian
dilakukan
auditor
internal
harus
melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terakhir. 5. Manajemen Bagian Audit Internal Pimpinan audit internal harus mengelola badan audit internal secara tepat, sehingga: a. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui dewan direksi dan diterima oleh dewan.
26
b. Sumber daya bagian audit internal dipergunakan secara efisien dan efektif. c. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi. Untuk mencapai tujuan tersebut pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi bagian audit internal, harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal, harus membuat kebijakan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa, harus menerapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal dengan
auditor
eksternal
dan
harus
menerapkan
dan
mengembangkan
pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal.
2.1.10 Program Audit
Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat audit dimulai, audit internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau program audit yang akan dilakukan. Program audit ini dapat dipergunakan sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit secara keseluruhan. Konsorsium Organisasi Auditor Internal (2004) mendefinisikan program audit sebagai berikut: “Dalam
merencanakan
penugasan
auditor
internal
harus
mempertimbangkan sasaran penugasan, alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan”.
27
Dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dan paraf pelaksana program audit tersebut, serta penunjukkan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Dengan demikian, program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Program audit yang baik mencakup : 1.
Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang direncanakan.
2.
Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan.
3.
Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus dilaksanakan dan bersifat fleksibel, tetapi setiap perusahaan yang ada harus diketahui oleh atasan auditor.
Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain : 1. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. 2. Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan. 3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan prosedur yang digunakan perusahaan. Menurut Wuryan Andayani (2008:94), program audit yang disusun dengan baik bisa memberikan manfaat sebagai berikut :
28
1. Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, yang merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor audit maupun kepada staf audit. 2. Menjadi dasar penugasan auditor. 3. Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena memuat waktu audit yang dianggarkan.
2.1.11 Pelaksanaan Audit Internal
Empat langkah kerja pelaksanaan audit internal menurut Hiro Tugiman (2006), yaitu : 1. Perencanaan periksaan, perencanaan pemeriksaan dapat meliputi : a) Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. b) Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan diperiksa. c) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan. d) Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. e) Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa. 2. Pengujian haruslah
dan
pengevaluasian
mengumpulkan,
informasi,
menganalisis,
pemeriksaan
internal
menginterpretasi,
dan
29
membuktikan
kebenaran
informasi
untuk
mendukung
hasil
pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut : a) Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. b) Informasi haruslah mencakupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. c) Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan
dan
diperluas
atau
diubah
bila
keadaan
menghendaki demikian. d) Proses
pengumpulan,
analisis,
penafsiran,
dan
pembuktian
kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif
pemeriksa
terus dijaga dan sasaran
pemeriksaan dapat dicapai. e) Adanya kertas kerja pemeriksaan. 3. Penyampaian hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksaan internal harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya. 4. Pemeriksaan
internal
harus
menyampaikan
laporan
hasil
pemeriksaannya. Pemeriksaan internal dalam tindak lanjut (follow up)
30
harus meninjau untuk memastikan apakah telah dilakukan tindakan yang tepat.
2.1.12 Laporan Hasil Audit
Laporan hasil audit menurut Hiro Tugiman (2006:191) bahwa laporan hasil penugasan akan dianggap baik apabila memenuhi empat kriteria mendasar, yaitu : 1. Objektivitas Suatu laporan hasil pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedural atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Objektivitas juga harus dapat memberikan uraian mengenai dunia auditee dengan tidak menunjuk pada pribadi tertentu dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 2. Kewibawaan Laporan pemeriksaan tersebut harus dapat dipercaya dan mendorong para pembacanya menyetujui substansi yang terdapat didalam laporan tersebut. Para pembaca belum tentu akan menerima temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pengawas internal dengan senang hati, namun mereka cenderung tidak menolaknya. Mereka percaya kepada pengawas internal dan percaya kepada laporan pemeriksaan. Dipandang dari hal tersebut, kewibawaan
merupakan
pemeriksaan yang efektif.
inti
pemeriksaan
dan
penulisan
laporan
31
3. Keseimbangan Laporan pemeriksaan yang seimbang adalah laporan yang memberikan tentang organisasi atau aktivitas yang ditinjau secara wajar dan realistis. Keseimbangan adalah keadilan. 4. Penulisan yang profesional Laporan yang ditulis secara profesional memperhatikan beberapa unsur, yaitu: a. Struktur b. Kejelasan c. Keringkasan d. Nada Laporan e. Pengeditan Oleh karena itu auditor internal harus melaporkan hasil pemeriksaan kepada manajemen dan dapat mengkomunikasikan hasil pemeriksaan tersebut, apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti, auditor internal mengusulkan cara-cara perbaikannya, apabila disetujui oleh manajemen, auditor internal akan mengawasi perbaikan tersebut.
2.2
Good Corpor ate Gover nan ce (GCG)
2.2.1
Pengertian Good Corpor ate Gover nan ce
Good Corporate Governance (GCG) merupakan paradigma tentang pengelolaan perusahaan yang menekankan pada kesejahteraan hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, auditor internal, dan auditor
32
eksternal agar pengelolaan perusahaan lebih profesional, transparan, dan efisien. Konsep Good Corporate Governance (GCG) yang kini muncul adalah sebagai jawaban atas pengelolaan perusahaan atau organisasi, baik organisasi sektor publik maupun organisasi sektor swasta yang tidak sehat. Menurut Moh.Wahyudin Zarkasyi (2008:36) definisi dari Good Corporate Governance adalah sebagai berikut : “Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem (input , proses, output ) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan ( stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan”.
Ardeno
Kurniawan
(2012:27)
mendefinisikan
Good
Corporate
Governance sebagai berikut : “Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan stakeholder-stakeholder lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat”. Sedangkan pengertian Good Corporate Governance menurut Forum Corporate Governance in Indonesian dalam Hery (2010:11) adalah : “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka”. Penerapan Good Corporate Governance merupakan alternatif penting yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah akibat benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait baik itu untuk BUMN ataupun perusahaan swasta. Good Corporate Governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi
33
perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance, perusahaan memerlukan peran audit internal yang bertugas meneliti, mengevaluasi suatu sistem akuntansi, serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. Audit internal merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya Good Corporate Governance yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan perusahaan secara efektif dan efisien.
2.2.2
Sejarah Good Corpor ate Gover nan ce
Sejarah lahirnya GCG menurut I Nyoman Tjager dkk (2003:23-24), berawal dari pengelolaan perusahaan yang menuntut pertanggungjawaban kepada pemilik, yang dahulu dikenal dalam agency theory, kemudian dikembangkan dalam teori birokrasi weber. Dalam sejarah peradaban dunia bisnis, GCG sudah dipraktikkan di lingkungan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, Inggris dan Eropa sekitar 200 tahun lalu (1840-an). Pada masa itu, agar perusahaan perusahaan mempunyai kinerja yang baik serta memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang sahamnya maka perusahaan dikelola seperti halnya mengelola sebuah negara. Konsep pemisahan antara kepemilikan (ownership) para pemegang saham dan pengendalian (control) para manajer dalam korporasi telah menjadi kajian sejak tahun 1930-an. Permasalahan yang kemudian timbul dari pemisahan ini adalah para dewan benar-benar bertindak bagi kepentingan para pemegang saham.
34
Untuk menanggapi masalah ini berkembanglah teori agensi (agency theory) pada tahun 1970. Para penganjur teori menyatakan bahwa dewan secara rasional akan bertindak bukan saja bagi kepentingan pemegang saham tetapi bertindak bagi para manajemen puncak. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem check and balance untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dari teori agensi itulah corporate governance muncul diakhir tahun 1980, yang
kemudian
diterapkan
di
Amerika
Serikat
dan
Eropa.
Umumnya
perkembangan GCG terjadi ketika krisis ekonomi melanda suatu negara. Di Asia krisis ekonomi dipandang sebagai akibat lemahnya praktik GCG. Kini konsep GCG dengan cepat diterima oleh kalangan bisnis maupun masyarakat luas, bahkan baik atau tidaknya kinerja suatu perusahaan ditentukan sejauh mana perusahaan tersebut menerapkan Good Corporate Governance.
2.2.3
Prinsip-prinsip Good Corpor ate Gover nance
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:5), setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).
35
a.
Transparansi (Transparency) Prinsip Dasar Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai
36
dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. 4) Kebijakan
perusahaan
harus
tertulis
dan
secara
proporsional
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. b.
Akuntabilitas (Accountability) Prinsip Dasar Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan
perusahaan
dengan
tetap
memperhitungkan
kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingmasing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. 3) Perusahaan harus memastikan adanya Sistem Pengendalian Internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
37
4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. c.
Responsibilitas (Responsibility) Prinsip Dasar Perusahaan
harus
mematuhi
peraturan
perudang-undangan
serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan memadai.
dan pelaksanaan
yang
38
d.
Independensi (Independency) Prinsip Dasar Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
e.
Kewajaran (Fairness) Prinsip Dasar Dalam
melaksanakan
kegiatannya,
perusahaan
harus
senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1) Perusahaan
harus
memberikan
kesempatan
kepada
pemangku
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat
39
bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masingmasing. 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender , dan kondisi fisik.
2.2.4
Unsur-unsur Good Corpor ate Gover nan ce
Menurut
Ardeno
Kurniawan
(2012:43)
unsur-unsur
dalam
Good
Corporate Governance (GCG) , terdiri atas : “1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2. Dewan Komisaris 3. Dewan Direksi”. Adapun penjelasan dari ketiga unsur-unsur Good Corporate Governance tersebut adalah : 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ di dalam organisasi yang memfasilitasi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan investasinya di dalam organisasi. Keputusan yang diambil di dalam RUPS harus memiliki orientasi jangka panjang terhadap organisasi. RUPS tidak dapat mencampuri pelaksanaan tugas dan fungsi dewan direksi dan
40
dewan komisaris. Pelaksanaan RUPS merupakan tanggung jawab dewan direksi. 2. Dewan Komisaris Dewan komisaris adalah organ di dalam organisasi yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada dewan direksi serta memastikan organisasi telah melaksanakan tata kelola organisasi dengan baik, termasuk didalamnya adalah implementasi sistem manajemen risiko serta proses-proses pengendalian yang menjadi komponen dari sistem tata kelola organisasi yang baik. 3. Dewan Direksi Dewan direksi adalah organ di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi. Setiap anggota dewan direksi menjalankan tugasnya dan membuat keputusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, dewan direksi merupakan bagian dari manajemen yang akan bertugas mengurus organisasi. Agar dewan direksi dapat berfungsi sesuai dengan tugasnya, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipatuhi yang meliputi hal-hal berikut ini : a. Komposisi dewan direksi haruslah dibuat sedemikian rupa agar memiliki independensi serta dapat memberikan keputusan yang benar, tepat waktu, dan efektif. b. Anggota dewan direksi haruslah memiliki profesionalitas dalam bentuk integritas, pengalaman, dan kapabilitas sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsinya dengan baik.
41
c. Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengelola organisasi agar dapat memperoleh laba serta memastikan kelangsungan organisasi.
2.2.5
Manfaat dan Tujuan Penerapan Good Corpor ate Gover nan ce
Menurut Hery (2010:5) manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance, yaitu sebagai berikut : 1. Good Corporate Governance secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional. 2. Good Corporate Governance dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik maupun internasional. 3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan. 4. Membantu manajemen dan corporate board dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan. 5. Mengurangi korupsi. Menurut Aviliani (2006), tujuan penerapan Good Corporate Governance adalah sebagai berikut : 1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil.
42
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan. 3. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. 4. Meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan sehingga dapat meningkatkan shareholder values. 5. Bagi BUMN dapat meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional dan membantu penerimaan APBN.
2.3
Kaitan Audit Internal dengan Good Corpor ate Gover nan ce
Salah satu maksud implementasi GCG sesuai dengan pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yaitu untuk memaksimalkan
nilai
perusahaan
bagi
pemegang
saham
dengan
cara
meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional serta dengan demikian mendukung kondisi investasi. Menurut Mas Ahmad Daniri (2005) keberhasilan penerapan GCG juga memiliki persyaratan tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor internalnya yaitu terdapatnya sistem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Dan salah satu faktor eksternalnya yaitu terdapatnya contoh
43
pelaksanaan GCG yang tepat yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Salah satu elemen yang cukup signifikan dalam proses implementasi GCG adalah fungsi pengawasan internal yang baik yang dilakukan oleh auditor internal. Dengan demikian eksistensi departemen audit internal itu sendiri merupakan salah satu wujud implementasi dari GCG. Selain itu audit internal berperan sangat strategis dalam membantu manajemen dalam upaya mewujudkan GCG ke dalam praktik-praktik bisnis manajemen. Definisi pemeriksaan internal menurut Sawyer dkk (2005:10) adalah : “Sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah : 1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; 2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; 3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; 4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; 5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; 6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif – semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif”. Sesuai dengan definisi diatas, pengawasan internal menurut pedoman GCG adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kepastian berkenaan dengan : 1. Kebenaran informasi keuangan 2. Efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan perusahaan, dan 3. Kepatuhan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam kaitannya dengan implementasi GCG, audit internal mempunyai peranan yang sangat besar untuk mendorong terwujudnya pengelolaan bisnis
44
perusahaan yang bersih dan transparan. Dari pemahaman tentang fungsi pengawasan intern, dapat diketahui bahwa salah satu tugas audit internal yaitu melakukan review terhadap sistem yang ada untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan eksternal, kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman good corporate governance.
2.4
Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
2.4.1
Kerangka Pemikiran
Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Good Corporate Governance dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Kata “governance” berasal dari bahasa Perancis “gubernance” yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi corporate governance. Dalam bahasa Indonesia corporate governance diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan (Siswanto dan E.John, 2008).
45
Pengertian Good Corporate Governance (GCG) menurut Indra dan Ivan (2006) adalah sebagai berikut : ”Good Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholders”. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa standar profesional audit internal sangat penting diterapkan oleh Auditor Internal dalam perusahaan. Good Corporate Governance (GCG) menurut Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI) yang dikutip dari Hiro Tugiman (2006:8) didefinisikan sebagai: “Perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemilik, pengurus, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi”. Kemudian menurut Mas Ahmad Daniri (2005) juga menyatakan bahwa keberhasilan penerapan GCG juga memiliki persyaratan tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor internalnya yaitu terdapatnya sistem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Dan salah satu faktor eksternalnya yaitu terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan profit untuk kepentingan pemegang saham. Namun begitu, untuk mengelola sebuah perusahaan bukanlah pekerjaan sederhana, apalagi perusahaan publik yang selalu dituntut terbuka atau
46
transparan. Kompleksitas dalam organisasi perusahaan tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Semakin banyak manusia yang bekerja di dalamnya semakin kompleks organisasi perusahaan, dan semakin tinggi tingkat kesulitan dalam melakukan pengawasan atau kontrol untuk memastikan bahwa setiap unit atau divisi sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Semakin kecil jumlah orang yang bekerja semakin mudah dalam melakukan kontrol. Dari sini bisa disimpulkan bahwa setiap organisasi perusahaan menyimpan risiko bahwa setiap bagian, unit atau divisi bisa melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Menyadari hal itu maka, untuk mengurangi risiko penyimpangan yang terjadi dan dilakukan oleh orang dalam perusahaan maka dibutuhkan adanya satu unit kerja khusus yang bertugas melakukan fungsi kontrol atau audit (Tim BEI, 2013). Dengan keberadaan fungsi audit internal yang efektif, dapat tercipta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif. Pengendalian yang ada dalam perusahaan pun dapat memberikan kepastian yang lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Pengertian Audit Internal menurut Wuryan Andayani (2008) adalah sebagai berikut : “Audit internal merupakan audit yang ditujukan untuk memperbaiki kinerja. Kegiatan audit internal adalah menguji, menilai efektivitas dan kecukupan dalam sistem pengendalian internal yang ada dalam organisasi. Audit internal berfungsi sebagai penilai independen yang dibentuk dalam suatu organisasi dan mempunyai aktivitas untuk memberikan jaminan keyakinan dan konsultasi”.
47
Dan menurut Mulyadi (2011), pengertian audit internal adalah sebagai berikut : “Pemeriksaan yang bekerja dalam perusahaan, yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”. Selain itu pada Standar Kinerja No. 2110 dalam International Standards For The Professional of Internal Auditing (Standards) dan dikutip oleh Ardeno Kurniawan (2012:50) menyatakan bahwa : “Kegiatan audit internal adalah untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi agar proses tersebut mampu untuk mencapai tujuan”. Konsorsium organisasi profesi audit internal menerbitkan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), isi dari standar-standar tersebut adalah independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan manajemen bagian audit internal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER09/MBU/2012 prinsip-prinsip yang harus diperhatikan perusahaan dalam menerapkan
Good
Corporate
Governance,
yaitu fairness,
transparency,
accountability, independency, dan responsibility. Kelima komponen tersebut penting karena secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas kinerja perusahaan.
48
Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh audit internal terhadap penerapan Good Corporate Governance, yaitu terdapat pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Nama Peneliti dan Judul
Hasil Penelitian
Peneliti: Rizki Oktia Putri (2011)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Judul: Pengaruh Audit Internal terhadap
terdapat pengaruh positif antara audit
Penerapan
internal
Good
Corporate
terhadap
Good
Corporate
Governance (Studi kasus pada PT Bank
Governance pada PT Bank Mandiri
Mandiri Tbk., Jalan Jend.Ahmad Yani
Tbk.
No.44 Sukabumi 43131) Peneliti: Angger Hadi Muranom (2011)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Judul: Pengaruh Audit Internal terhadap
Audit Internal berpengaruh terhadap
peningkatan
Good
Corporate peningkatan
Good
Corporate
Governance (Studi kasus pada PT PLN
Governance pada PT PLN Persero
Persero Distribusi Jawa Barat dan
Distribusi Jawa Barat dan Banten.
Banten)
Berdasarkan pustaka serta kesimpulan penelitian terdahulu, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa audit internal berperan bagi seluruh bidang yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi penerapan Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan tidak akan memaksimalkan pencapaian tujuan perusahaan apabila tidak dijalankan bersamaan dengan adanya audit dalam perusahaan tersebut. Penjelasan-penjelasan tersebut dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :
49
GCG merupakan salah satu hal yang penting dalam bidang korporasi. Penerapan GCG di kalangan korporasi adalah sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, memperbaiki kinerja perusahaan dan menghapuskan berbagai bentuk praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme serta pengelolaan perusahaan secara profesional.
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER- 09/MBU/2012
Audit Internal
1. 2. 3. 4.
Independensi Kemampuan Profesional Lingkup Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 5. Manajemen Bagian Audit Internal Sumber: Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004)
Good Corporate Governance
1. Keterbukaan (Transparency) 2. Akuntabilitas ( Accountability) 3. Pertanggungjawaban (Responsibility) 4. Independensi ( Independency) 5. Kewajaran ( Fairness) Sumber: Hiro Tugiman (2006)
Tujuan : Melakukan evaluasi atau pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan. Pemeriksaan diarahkan untuk membantu seluruh tingkatan manajemen agar mereka dapat melaksanakan kewajibannya secara efektif dan efisien.
Dapat diambil hipotesis bahwa audit internal berperan dalam penerapan Good Corporate Governance
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
