MAKALAH FIQH JINAYAH “Asas-Asas
Hukum Pidana Islam’’
Dosen Pengampu: SULHANI, S.Sy. M.H
Disusunle!: "io Adi Nug#o!o Selly $i%#iani
&elas: IP '( )*'+
U"USAN ILMU PM"INAHAN $A&ULAS S/A"I’AH UNI0"SIAS ISLAM N("I SULHAN HAHA SAI$UDIN AM1I AHUN AA"AN 23*4523*6
i
Kata Pengantar
Puji syukur atas Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga makalah kelompok yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Islam ini dapat terselesaikan dengan baik. Makalah ini membahas mengenai asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana Islam yang mana pada pembahasannya membahas dan menjelaskan ma!am-ma!am asas yang ada pada hukum pidana Islam. "eserta dalil-dalil yang dijadikan sumber hukum dari asas-asas yang telah disebutkan. Semoga berman#aat.
Penyusun Makalah
ii
Daftar Isi $ata Pengantar.....................................................................................................................................i %a#tar Isi...............................................................................................................................................ii
"A" I P&N%AH'('AN
). (atar "elakang ................................................................................................................................ ) *. +umusan Masalah............................................................................................................................) ,. Tujuan...............................................................................................................................................)
"A" II P&M"AHASAN ). %e#inisi Asas Menurut Para Ahli......................................................................................................* *. Asas-Asas %alam Hukum Pidana Islam...........................................................................................* *.) Asas (egalitas.................................................................................................................................* *.* Asas "erlaku Surut......................................................................................................................... *., Asas Praduga Tak "ersalah............................................................................................................ *. Asas Material................................................................................................................................../ *.0. Asas Moralitas...............................................................................................................................1
BAB III PENUTUP ). $esimpulan......................................................................................................................................2 *. %a#tar Pustaka..................................................................................................................................)3
1
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang %idalam suatu Negara untuk men!apai suatu kehidupan yang sejahtera aman dan bahagia perlu adanya peraturan-peraturan atau hukum salah satu hukum yang terdapat dalam Negara Indonesia yaitu hukum pidana yang mengatur kehidupan rakyatnya serta melindungi mereka dan kejahatankejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sedangkan dalam hukum pidana sendiri terkandung beberapa asas-asas diantaranya ialah asas (egalitas asas Nasionalitas dan asas Territoralitas yang akan kami bahas dalam makalah ini.
. !"#"san Masala$ ). Apa %e#inisi Asas Menurut Para Ahli.4 *. Ada "erapa Asas %alam Hukum Pidana Islam.4
%. T"&"an
Agar mahasis5a6i mengetahui dan memahami apa saja asas-asas yang ada dalam hukum pidana Islam dan semoga pembahasan makalah kami bisa berman#aat untuk keperluan yang akan datang.
2
BAB II PEMBAHA'AN
1. Definisi Asas Men"r"t Para A$li Menurut terminologi bahasa yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar alas pondamen. sedangkan menurut asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan ber#ikir atau berpendapat. Menurut &ikima Hommes Asas Hukum itu tidak boleh menganggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Sedangkan menurut +.H. Soebroto "rotodiredjo asas adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu hal yang inherent dalam segala sesuatu yang menentukan hakikatnya. "elle#roid mengatakan bah5a asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positi# dan yang boleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positi#. Pendapat terakhir dari Sajipto +aharjo. Ia mebgatakan bah5a asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum. %ari beberapa pendapat tadi kita dapat menyimpulkan bah5a yang dinamakan asas hukum itu adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis .
. Asas(Asas Dala# H"k"# Pi)ana Isla#
1. Asas Legalitas $ata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar atau prinsip sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu lex 7kata benda8 yang berarti undang-undang atau dari kata
3
jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. %engan demikian legalitas adalah "keabsahan sesuatu menurut undang undang" 1. %engan demukian arti legalitas adalah 9keabsahan sesuatu menurut undang-undang.: Se!ara historis asas legalitas pertama kali digagas oleh Anselm van Voirbacht dan penerapannya di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal ) ayat 7)8 $itab 'ndang-undang Hukum Pidana 7$'HP8 yang berbunyi 9suatu perbuatan tidak dapat dipidana ke!uali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana.: Adapun istilah legalias dalam syari;at Islam tidak ditentukan se!ara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positi#. $endati demikian bukan berarti syari;at Islam tidak mengenal asas legalitas. "agi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas hanyalah mereka yang tidak meneliti se!ara detail berbagai ayat yang se!ara substansional menunjukkan adanya asas legalitas*. Asas legalitas biasanya ter!ermin dari ungkapan dalam bahasa latin< Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali 7tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu8.
Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan indi=idu dengan memberi batas akti=itas apa yang dilarang se!ara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalah gunaan kekuasaan atau kese5eenang-5enangan hakim menjamin keamanan indi=idu dengan in#ormasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumanya. >adi berdasarkan asas ini tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan sejara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.
1. '"#*er H"k"# Asas Legalitas
Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas se!ara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggung ja5aban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari +asul-Nya. %emikian juga ke5ajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah ke5ajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki yaitu takli# yang sanggup di kerjakan. %asar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain< Al-?ur;an surat Al-Isra@< )0
1 2
Subekt dan Tjirosudibyo, kamus Hukum, (Jakara: pradnya Paramia, 1969, !"m, 63# $bd a"%&odir $'da!, $%Tasyri a"%Jinai a"%s"ami,()eiru: *ar a"%+ikr,##,1:11#
-
%
" * (+, ' &'( )
" /0 . !
21 $
" #$ !
Artinya< 9"arangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah 7Allah8 Maka Sesungguhnya %ia berbuat itu untuk 7keselamatan8 dirinya sendiri dan "arangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya %ia tersesat bagi 7kerugian8 dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain dan $ami tidak akan meng;aBab sebelum $ami mengutus seorang +asul.:
Al-?ur;an surat Al-?ashash< 02
34 8 #0
% " * ! " 6 $ 7 , 0 5 &'( ) " 6 $ 5- 9!
7(
-
Artinya< 9%an tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum %ia mengutus di ibukota itu seorang +asul yang memba!akan ayat-ayat $ami kepada mereka dan tidak pernah 7pula8 $ami membinasakan kota-kota ke!uali penduduknya dalam $eadaan melakukan keBaliman.:
. Penera+an Asas Legalitas
Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas
pada kejahatan-kejahatan hudud .
Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan Cishash dan diyat dengan diletakanya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. >adi tidak diragukan bah5a prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua katagori diatas. Menurut Nagaty Sanad pro#essor hukum pidana dari mesir asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan ta@Bir adalah yang paling #leksibel dibandingkan dengan kedua katagori sebelumnya.
.
'ntuk menerapkan asas legalitas ini dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak indi=idu keluarga dan masyarakat melalui katagorisasi kejahatan dan sanksinya. $emudian jika berpegang pada asas legalitas seperti yang dikemukakan pada bab di atas serta kaidah Dtidak ada hukuman bagi perbuatan mukalla# sebelum adanya ketentuan nasD, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggung ja5aban pidana. %engan demikian nas-nas dalam syari;at Islam belum berlaku sebelum di undangkan dan diketahui oleh orang banyak. $etentuan ini memberi pengertian hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya nas yang mengundangkan. Hukum pidana Islam tidak mengenal sistem berlaku surut yang dalam perkembangannya melahirkan kaidah. !idak berlaku surut ada idana #slam$
Penerapan hukum pidana Islam yang menunjukkan tidak berlaku semisal< Hukum riba dalam ?S. Al-"aCarah< */0
: ;;< $ ;;:(/
+;;$ 4 ;;6 ;; - 9
6
( , $
-=
+$
>;; ( $ ;;? ;;*0 . ;;( , $ ;;@ >;; ( $ ;; 9 $ ;;A 4 =;;( 7 + " B , $ C ;; 0 D ;; ;; /
4#
" )
(,
E2 8
$ H *I0 7J " =
CF G
( , $ 4 *
? )9
Artinya< 9Erang-orang yang makan 7mengambil8 riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 7tekanan8 penyakit gila. $eadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata 7berpendapat8 Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti 7dari mengambil riba8 Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu 7sebelum datang larangan8 dan urusannya 7terserah8 kepada Allah. orang yang kembali 7mengambil riba8 Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.: 3
$bd a"%&odir $'da!, $%Tasyri/, 1: 316#
6
Asas legalitas ini mengenal juga asas teritorial dan non teritorial a8
Asas teritorial menyatakan bah5a hukum pidana Islam hanya berlaku di 5ilayah di mana
hukum Islam diberlakukan yakni < Negara-negara Islam Negara yang berperang dengan negara Islam Negara yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. b8 Asas non teritorial menyatakan bah5a hukum pidana Islam berlaku bagi seorang muslim tanpa
terikat di mana ia berada apakah ada di 5ilayah di mana hukum pidana Islam diberlakukan 7tiga negara tersebut di atas8 maupun di negara yang se!ara #ormal tidak diberlakukan hukum pidana Islam.
. Asas ti)ak Berlak" '"r"t Hukum pidana Islam pada prinsip tidak berlaku surut hal ini sesuai dengan kaidah tidak berlaku surut ada idana #slam artinya sebelum adanya nas yang melarang perbuatan maka
tindakan mukalla# tidak bisa dianggap sebagai suatu jarimah. Namun dalam praktiknya ada beberapa jarimah yang diterapkan berlaku surut artinya perbuatan itu dianggap jarimah 5alaupun belum ada nas yang melarangnya. Alasan diterapakan penge!ualiaan berlaku surut karena pada jarimah-jarimah yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan keka!auan dan kehebohan dikalangan umat muslim. Selain itu asas ini melarang berlakunya hukum ke belakang kepada perbuatan yang belum ada aturan atau nasnya. Hukum pidana harus berjalan kedepan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Fontoh dari pelaksanaan asas ini adalah pelanggaran praktik yang berlaku di antara bangsa Arab Pra-Islam. Sebagai !ontoh di Baman pra-Islam seorang anak diiBinkan menikahi istri dari ayahnya. Islam melarang praktek ini tetapi ayat Al-?ur@an se!ara khusus menge!ualikan setiap perka5inan seperti itu yang dilakukan sebelum pernyataan dilarang< Dan %anganlah kamu ka&ini &anita'&anita yang telah dika&ini ayahmu( terkecuali ada masa yang telah lamau.$ ,an(Nisa- . Sebagai akibatnya ikatan
perka5inan seperti itu menjadi putus namun dari sisi hukum pidana pelakunya tidak dipidana.
%. Asas Pra)"ga tak Bersala$ Suatu konsekuen yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah 7prin!iple o# la5#ulness6presumption o# inno!en!e8. Menurut asas ini semua perbuatan
0
dianggap boleh ke!uali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat ke!uali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. >ika di suatu keraguan yang beralasan mun!ul seorang tertuduh harus dibebaskan. $onsep tersebut telah dilembagakan dalam hukum Islam jauh mengenalnya sebelum hukum-hukum pidana positi#. "erkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan 7doubt8. Hadits nabi menyatakan se!ara jelas menyatakan< 9 )indarkan hudud dalam keadaan ragu lebih baik salah dalam membebaskan dariada salah menghukum.$ Menurut ketentuan
ini putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan tanpa adanya keraguan0. %alam kejahatan kejahatan hudud keraguan memba5a pembebasan terdak5a dan pembatalan hukuman hadd. Akan tetapi ketika pembatalan hukuman had ini hakim 7jika diperlukan8 masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman ta;Bir kepada terdak5a/. Para sarjana muslim sepakat pada prinsip diatas untuk kejahatan kejahatan hudud dan Cisas namun mereka berbeda pada penerapannya untuk kejahatan kejahatan ta;Bir. Pandangan mayoritas adalah bah5a aplikasi prinsip ini tidak meliputi kejahatan kejahatan ta;Bir. Akan tetapi sebagian sarjana memegang pendapat jenis kejahatan yang terakhir mesti tidak dike!ualikan atas dasar bah5a tidak ada sesuatupun dalam ji5a syari;at menghalagi keberlakuannya. Menurut mereka ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi kepentingan terdak5a baik dak5aan itu untuk kejahatan had Cisas dan ta;Bir 1.
/. Asas Material Asas material hukum pidana Islam menyatakan bah5a tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan yang dian!am hukum 7had atau ta@Bir8. "erdasarkan atas asas material ini sanksi hukum pidana Islam mengenal dua ma!am< hudud dan ta*+ir . Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan se!ara jelas berdasarkan teks atau nash baik al-?ur@an maupun hadits. Sementara ta@Bir adalah sanksi hukum yang ketetapannya -
Seba"iknya da"am kaian ibada! k!usus, sepert s!a"a aau puasa, semua perbuaan di"aran, keua"i yan diperina!kan# Sub!a ia"a! ma yusbi!u sabi 'a "aisa bisabi, berart berenanan anara unsur ormi" dan maerii"nya aau sea"a !a" yan eap dianap tdak eap# $bd a"%&odir $'da!, $%Tasyri a"%Jinai/,: 2.-# 6 4a5!ab Sy7 menk"asikasikan sub!a da"am 3 kaeori: (1 sub!a yan berkaian denan obyek8 (2 Sub!a yan disebabkan o"e! pe"akunya8 (3 erauan orma" (munu" karena tdak sepakanya para ua!a unuk suau masa"a!# Semenara ma5!ab Hanamenk"assikasikan kerauan ini keda"am: (1 erauan yan me"eka da"am perbuaan iu8 (2 erauan yan me"eka pada empanya8 dan (3 erauan yan me"eka pada perjanjiannya $bd a"%&odir $'da!, $% Tasyri7 a"%Jinai a"%s"ami/, !"m# 2.%261# 0 $bdu""a! $!mad an%;aim, *ekonsruksi Syari7a!, a"i! ba!asa, $!mad Syuedi, (>1, !"m# 2>># bid# .
tidak ditentukan atau tidak jelas ketentuannya baik dalam al-?ur@an maupun hadits. Eleh karena itu dalam pelaksanaan asas material ini lahirlah kaidah hukum pidana yang berbunyi <
G JK L O Q RKO UO V VOXKRV Artinya , )indarkanlah elaksanaan hudud %ika ada kesamaran atau syubhat.
Asas material pun mengenal asas pemaa#an dan asas taubat. Asas pemaa#an dan taubat menyatakan bah5a orang yang melakukan tindak pidana baik atas ji5a anggota badan maupun harta dapat dimaa#kan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertobat. "entuk tobat dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut diyat ka#arat atau bentuk lain yakni langsung bertaubat kepada Allah SWT. Eleh karena itu lahirlah kaidah yang menyatakan bah5a< 9-rang yang bertobat dari dosa seerti orang yang tidak berdosa . 9
0. Asas Mralitas Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam < a8 Asas A)a#"l U2ri yang menyatakan bah5a seseorang tidak diterima pernyataannya bah5a ia tidak tahu hukum. b8 Asas !af"l Qala# yang menyatakan bah5a sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu yaitu karena pelakunya di ba5ah umur orang yang tertidur dan orang gila. !8 Asas al(K$at$ 3a Nis(4an yang se!ara har#iah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bah5a seseorang tidak dapat dituntut pertanggungan ja5ab atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan atas surat al-"aCarah< *1. d8 Asas '"5"t$ al(6U5"*a$ yang se!ara har#iah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bah5a sanksi hukum dapat gugur karena dua hal < ertama( karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tuga kedua( karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti < petugas eksekusi Cishash 7algojo8 dokter yang melakukan operasi atau pembedahan dsb. $eadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti < membunuh orang dengan alasan membela diri dsb.
9
BAB III PENUTUP
KE'IMPULAN
%ari pemaparan di atas maka dapat diambil kesimpulan bah5a dalam hukum pidana islam memiliki beberapa asas diantaranya< Asas hukum itu adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum dasardasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis . )8 Asas (egalitas asas legalitas adalah !erminan dari ungkapan dalam bahasa latin< Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali 7tiada delik tiada hukuman sebelum ada
ketentuan terlebih dahulu8. "ah5a asas ini menjelaskan bah5a tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungja5aban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari +asul-Nya. *8 Asas tidak berlaku surut artinya sebelum adanya nas yang melarang perbuatan maka tindakan mukalla# tidak bisa dianggap sebagai suatu jarimah. ,8 Asas praduga tak bersalah 7 prin!iple o# la5#ulness6presumption o# inno!en!e8 Menurut asas ini bah5a semua perbuatan dianggap boleh ke!uali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. >adi setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat ke!uali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. 8 Asas material asas material hukum pidana Islam menyatakan bah5a tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan yang dian!am hukum 7had atau ta@Bir8. 08 Asas moralitas Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam < 7)8 Asas Adamul 'Bri 7*8 Asas +a#ul ?alam 7,8 Asas al-$hath 5a Nis-yan Asas 78 SuCuth al-Y'Cubah
1>
DAFTA! PU'TAKA
). %jaBuli H. A. #/) 0#NAA) . >akarta< PT +aja Zra#indo Persada )22/. *. Hana#iAhmad. Asas'asas )ukum Pidana #slam. >akarta< "ulan "intang )2/. ,. Munajat Makhrus. #2#) 0#NAA)3)ukum Pidana #slam4. Pesantren Na5esea Pres.>akarta.*332. . Santoso Topo SH. M.H 5embumikan )ukum Pidana #slam >akarta< Zema Insani Pres *33,.
