1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TANGERANG SELATAN
ESSAY
PENGELOLAAN ASET EKS PERTAMINA, SUDAH OPTIMALKAH?
Oleh: DESMITA NPM 154060006551 154060006551
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) merupakan hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dengan Permina pada tahun 1968. Pada awalnya Pertamina berstatus perusahaan negara yang seluruh asetnya adalah milik pemerintah. Namun berdasarkan !ndang"undang N#m#r $$ tahun $%%1 tentang Minyak dan Gas Bumi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) yang dibentuk berdasarkan !ndang"undang N#m#r 8 &ahun 19'1 tersebut perlu dialihkan menadi Perusahaan Perser#an (Perser#). !ndang"undang N#m#r $$ tahun $%%1 Pasal $ ayat 1 menyebutkan bahwa maksud dari Perser# adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi baik di dalam dan di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut. &uuan dari Perser# adalah untuk mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengel#laan perusahaan seara e*ekti* dan e*isien dan memberikan k#ntribusi dalam meningkatkan kegiatan ek#n#mi untuk keseahteraan dan kemakmuran rakyat. +danya perubahan bentuk menyebabkan P& Pertamina (Perser#) harus memilah"milah aset yang dikuasainya. +set yang menadi milik P& Pertamina (Perser#) kemudian masuk ke dalam neraa pembukaan P& Pertamina mulai 1' ,eptember $%%- sesuai eputusan Menteri euangan N#m#r $-/M.%6/$%%8 tentang Penetapan Neraa Pembukaan Perusahaan (Perser#) P& Pertamina. ,edangkan aset yang tidak termasuk dalam neraa awal P& Pertamina (Perser#) dikembalikan kepada negara dan dikel#la #leh 0irekt#rat enderal ekayaan Negara (0N) sesuai eputusan Menteri euangan N#m#r 9$/M.%6/$%%8 tentang Penetapan ,tatus +set 2ks Pertamina ,ebagai Barang Milik Negara. &ugas dan *ungsi 0N berdasarkan Peraturan Menteri euangan N#m#r $-3/PM.%1/$%14 &entang 5rganisasi dan &ata era ementerian euangan adalah melakukan perumusan dan pelaksana kebiakan di bidang Barang Milik Negara ekayaan Negara 0ipisahkan ekayaan Negara lain"lain penilaian piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"
undangan. 0N diharapkan mampu mengel#la aset negara tidak hanya menadi adminstrat#r tapi uga manaer aset yang mampu untuk menghasilkan penerimaan negara dengan tidak mengesampingkan kebutuhan negara. adi 0N harus mampu
mengel#la
kekayaan
negara
dengan
prinsip
e*isiensi
terhadap
pengeluaran #ptimalisasi terhadap penerimaan dan e*ekti* dalam pengel#laan. Pengel#laan aset 2ks Pertamina yang tidak masuk ke dalam neraa pembukaan P& Pertamina (Perser#) dan ditetapkan sebagai BMN berdasarkan M N#m#r 9$/M.%6/$%%8 tersebut didelegasikan kepada 0N selaku Pengel#la Barang. ,alah satu upaya 0irekt#rat enderal ekayaan Negara (0N) sebagai pihak yang diserahkan tanggung awab untuk mengel#la aset eks pertamina tersebut adalah Penetapan ,tatus Penggunaan salah satu aset eks Pertamina senilai p 199 miliar kepada ementerian Pekeraan !mum dan Perumahan akyat (P!P) pada maret $%16 berupa tanah dan bangunan. Barang Milik Negara 2ks Pertamina ini dibagi menadi tiga kel#mp#k sebagai berikut7 a. 1% (sepuluh) aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai t#tal p 188.%49.4$9.1''. b. aktia kilang NG yang dikel#la P& +run dan P& Badak senilai t#tal p $'.636.$'3.6%-.%%%. . aset eks k#ntrak kerasama yang digunakan #leh P& Pertamina 2P senilai t#tal p 16$ &riliun &ugas untuk mengel#la aset eks Pertamina didelegasikan kepada 0irekt#rat ekayaan Negara 0ipisahkan .:. ,ubdirekt#rat 0irekt#rat ekayaan Negara 0ipisahkan ;;; .:. ,eksi 0irekt#rat ekayaan Negara 0ipisahkan ;;;<. 0irekt#rat ekayaan Negara 0ipisahkan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebiakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara dipisahkan sesuai PM N#m#r $-3/PM.%1/$%14 &entang 5rganisasi dan &ata era ementerian euangan. ekayaan negara dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari +nggaran Pendapatan dan Belana Negara (+PBN) untuk diadikan penyertaan m#dal negara pada Perser# dan/atau Perum serta perser#an terbatas lainnya sesuai
!ndang"!ndang n#m#r 19 &ahhun $%%- tentang
Badan !saha Milik Negara.
,ehingga 0irekt#rat ekayaan Negara 0ipisahkan memiliki tugas dan *ungsi utama sebagai pengel#la penyertaan m#dal negara atau inestasi pemerintah bukan sebagai pengel#la Barang Milik Negara. Pelaksana Pengel#laan aset eks Pertamina pada ,eksi N0 ;;;< ini uga tidak #ptimal1. =al ini dapat teradi kemungkinan karena kurangnya ,umber 0aya Manusia. ,aat ini ,eksi N0 ;;;< hanya memiliki empat #rang sta* pelaksana padahal aset eks Pertamina ini berumlah ribuan unit yang tersebar dari +eh sampai Papua dengan nilai puluhan triliun. eterbatasan tersebut menyebabkan pengel#laan aset eks Pertamina tidak #ptimal sehingga dapat mengakibatkan menurunnya nilai aset dan timbulnya potential losses yang berasal dari p#tensi pendapatan negara. Pada ,truktur 5rganisasi 0N terdapat beberapa direkt#rat/badan teknis yang
memiliki
tugas
dan
*ungsi
sebagai
#perat#r
Pengel#la
Barang.
0irekt#rat/badan tersebut antara lain7 0irekt#rat Pengel#laan ekayaan Negara dan ,istem ;n*#rmasi (PN,;)> 0irekt#rat Piutang Negara dan ekayaan Negara ain"lain (PNN)> dan Badan ayanan !mum embaga Manaemen +set Negara (B! M+N). Namun demikian ketiga direkt#rat/badan teknis tersebut tidak diberikan tugas sebagai Pengel#la +set 2ks Pertamina. Pengel#laan +set 2ks Pertamina tersebut didelegasikan kepada 0irekt#rat N0. =al ini karena seara hist#ris aset tersebut berasal dari k#nsekuensi atas pembentukan Perusahaan Perser#an. 0irekt#rat Pengel#laan ekayaan Negara dan ,istem ;n*#rmasi berdasarkan Peraturan 0irektur enderal ekayaan Negara N#m#r 1/N/$%16 tentang
1 Berdasarkan pernyataan 0iren ekayaan Negara ementerian euangan =adiyant# (-1/3/$%14) menyatakan ? tak hanya aset pada ementerian/embaga aset yang dikel#la #leh B!N dalam hal ini emenkeu pun belum digunakan dengan #ptimal. +set itu antara lain berasal dari #ntrakt#r erasama (,) Migas Peranian karya pengusahaan pertambangan batubara (PP$B) eks Pertamina dan eks"BPPN.@https7 //www. m.bisnis.#m/*inanial/read/$%14%4%1/
Pembagian &ugas pada ant#r Pusat 0irekt#rat enderal ekayaan Negara memiliki tugas menadi pengel#lan aset pada ementerian Negara/embaga dan Badan ayanan !mum Pengel#laan aset Bank 0alam ikuidasi BMN eks BMN idle aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasi#nal aset eks P& Perusahaan Pengel#la +set dan aset ekayaan Negara ain"lain. 0irekt#rat Piutang Negara dan ekayaan Negara ain"lain memiliki tugas melaksanakan pengel#laan ekayaan Negara ain"ain seperti aset #ntrakt#r era ,ama aset #ntrak Bagi =asil #ntrak Production Sharing, dan lain"lain. +set yang dikel#la #leh 0irekt#rat PNN adalah Barang Milik Negara yang diper#leh dari per#lehan lainnya yang sah yaitu sebagai pelaksanaan peranian/k#ntrak barang yang diper#leh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan dan barang yang diper#leh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. ementerian euangan uga membentuk Badan ayanan !mum embaga Manaemen +set Negara (B! M+N) untuk membantu 0N sebagai #perat#r dalam pengel#laan aset negara. &uuan dari M+N adalah untuk memperepat #ptimalisasi aset negara dengan pengel#laan yang lebih *leksibel sehingga dapat meningkatkan return on assets dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Paak. Aungsi lain dari B! M+N ini adalah sebagai perenana pendanaan dan pendayagunaan lahan landbank . +danya B! M+N ini mungkin dapat menadi alternati* dalam pengel#laan aset eks Pertamina yang belum #ptimal. Beberapa aset eks Pertamina berupa tanah dan bangunan dengan letak yang strategis dapat menadi p#tensi yang baik untuk menghasilkan penerimaan negara. Penyerahan tanggung awab pengamanan dan pemeliharaan terhadap aset eks Pertamina kepada P& Pertamina tidak disertai pemberian anggaran dana pemeliharaan. +set eks Pertamina yang tidak dipelihara dengan baik berp#tensi menyebabkan turunnya nilai aset. Berdasarkan eputusan Menteri euangan N#m#r 9$/M.%6/$%%8 tentang Penetapan ,tatus +set eks Pertamina ,ebagai Barang Milik Negara Pertamina
diberikan tugas sebagai penanggung awab
sementara dalam rangka pengawasan atas kegiatan #perasi#nal. =al ini sangatlah
tidak waar dimana P& Pertamina (Perser#) yang memiliki tuuan utama menghasilkan keuntungan tapi diserahkan tugas yang seharusnya menadi salah satu tanggung awab dari 0N selaku Pengel#la Barang. P& Pertamina (Perser#) uga tidak menerima imbal"hasil dari kegiatannya dalam menaga aset eks Pertamina. ika hal ini dibiarkan begitu saa dapat menimbulkan p#tensi penurunan nilai aset dan hilangnya p#tensi pendapatan terhadap negara. ,ehubungan dengan berbagai hal tersebut perlu dilakukan analisis atas pengel#laan +set eks Pertamina. +nalisis dimaksud meliputi badan/unit pengel#la yang paling tepat untuk mengel#la +set eks Pertamina berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan kewenangan dan karakteristik masing"masing badan/unit alternati*. ,elanutnya dilakukan analisis atas renana strategis (road map) yang dapat dilakukan dalam mengel#la +set eks Pertamina #leh badan/unit yang paling layak berdasarkan studi kelayakan tersebut. Menurut Peraturan Menteri euangan N#m#r $-3/PM.%1/$%14 tentang 5rganisasi dan &ata era ementerian euangan 0irekt#rat enderal ekayaan Negara (0N) mempunyai tugas menyelenggarakn perumusasn dan pelaksanaan kebiakan di bidang barang milik negara kekayaan negara dipisahkan kekayaan negara lain"lain penilaian piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan. 0N dipimpin #leh 0irektur enderal ekayaan Negara dan bertanggung awab kepada Menteri euangan. 0alam menalankan tugasnya 0N menyelenggarakan *ungsi7 1) Perumus kebiakan di bidang barang milik negara kekayaan negara dipisahkan kekayaan negara lain"lain penilaian piutang negara dan lelang $) pelaksanaan kebiakan di bidang barang milik negara kekayaan negara dipisahkan kekayaan negara lain"lain penilaian piutang negara dan lelang -) Penyusunan n#rma standar pr#sedur dan kriteria di bidang barang milik negara dipisahkan kekayaan negara lain"lain penilaian piutang negara dan lelang> 3) pemberian bimbingan teknis dan superisi di idang barang milik negara kekayaan negara dipisahkan kekayaan negara lain"lain penilaian putang negara dan lelang.
4) pelaksanaan pemantauan ealuasi dan pelap#ran di bidang barang milik negara kekayaan negara dipisahkan kekayaan negara lain"lain penialian piutang negara dan lelang 6) pelaksanaan administrasi 0irekt#rat enderal ekayaan Negara ') pelaksanaan *ungsi lain yang diberikan #leh menteri euangan 0irekt#rat N0 sebagai pelaksana dalam pengel#laan kekayaan negara dipisahkan memiliki umlah ,umber 0aya Manusia sebanyak 68 #rang. ,ubdirekt#rat ekayaan Negara 0ipisahkan ;;;< yang memiliki dua #rang pelaksana memiliki beban tugas melayani pengel#laan antara lain7 1) P& Ge# 0ipa 2nergi (Perser#) $) Pengel#laan aset eks Pertamina -) ##rdinat#r priatisasi B!MN 3) *ungsi perenanaan dan pelaksanaan anggaran lingkupN0 ;;;< 4) *ungsi penatausahaan N0 lingkup ;;;< 6) *ungsi pelaksanaan 2, lingkup N0 ;;;< ') *ungsi pendukung perumus kebiakan/peraturan lingkup N0 ;;;< 8) B! ainnya 9) B!MN/Perusahaan Min#ritas/Perser#an &erbatas ainnya seperti kel#mp#k pertambangan kel#mp#k asa penilaian kel#mp#k asa lainnya. Ti!"#" Te$%i
a. Pengertian aset Menurut ,anning (199$> $$) aktia atau aset merupakan asa yang akan datang dalam bentuk asa atau uang di masa mendatang yang bisa ditukarkan menadi uang (keuali asa yang timbul dari k#ntrak yang belum dialankan kedua pihak seara sebanding) yang didalamnya terkandung kepentingan yang berman*aat yang diamin menurut hukum atau keadilan. ,edangkan menurut ,A+< N#.6 paragraph $4 aset adalah man*aat ek#n#mi masa depan kemungkinan diper#leh atau dikendalikan #leh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau keadian pada masa lalu. Menurut P,+P %' tentang ,tandar +kuntansi Pemerintah aset adalah sumber daya ek#n#mi yang dikuasai dan/atau dimiliki #leh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana man*aat ek#n#mi dan/atau s#sial di masa depan diarapkan dapat diper#leh baik #leh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya n#n keuangan yang diperlukan untuk penyediaan asa bagi
masyarakat umum dan sumber"sumber daya yang dipelihara karena alasan searah dan budaya. Pada umumnya aset terbagi dari beberapa kateg#ri yaitu aset lanar inestasi angka panang aset tetap aset tidak berwuud aset paak tangguhan dan aset lain. Menurut ,iregar ($%%37 1'9) aset negara adalah bagian dari kekayaan negara atau harta kekayaan negara (=N) yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki dikuasai #leh instansi pemerintah yang sebagain atau seluruhnya dibeli atas beban +nggaran Pendapatan dan Belana Negara (+PBN) serta dari per#lehan yang sah tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikel#la B!MN) dan ekayaan Pemerintah 0aerah. ,eara singkat dapat disebut sebagai ?barang milik negara/kekayaan negara@. b. Gambaran umum manaemen aset ,urminah ($%%8) menyatakan bahwa manaemen aset adalah suatu sistem penatalaksanaan atau suatu unit *ungsi#nal yang ber*ungsi/bertugas untuk meng#perasikan seperangkat sumber daya (sumber daya manusia uang mesin barang waktu) dan seperangkat instrument (met#da standar/kriteria) untuk menapai satu tuuan. Menurut ,iregar ($%%37 418"419) tahapan manaemen aset adalah sebagai berikut 7 1) inentarisasi aset &erdiri atas dua aspek yaitu inentarisasi *isik dan yuridis. +spek *isik terdiri atas bentuk luas l#kasi #lume/umlah enis alamat dan lain"lain. +spek yuridis adalah status penguasaan masalah legal yang dimiliki batas akhir penguasaan dan lain"lain. Pr#ses kera yang dilakukan adalah pendataan k#di*ikasi/labeling pengel#mp#kan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tuuan manaemen aset. $) legal audit Merupakan satu lingkup kera manaemen aset yang berupa inentarisasi status penguasaan aset sistem dan pr#sedur penguasaan atau pengalihan aset identi*ikasi dan menari s#lusi atas permasalahan legal dan strategi untuk
memeahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah aset dikuasai pihak lain pemindahtanganan aset yang tidak term#nit#r dan lain"lain. -) penilaian aset Merupakan satu pr#ses kera untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerakan #leh k#nsultan penilaian yang independen. =asil dari nilai tersebut akan dapat diman*aatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun in*#rmasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin diual. 3) #ptimalisasi pengel#laan aset Menurut ,iregar ($%%37419) #ptimalisasi pengel#laan aset itu harus memaksimalkan ketersediaan aset (maximize asset availability) memaksimalkan penggunaan aset (maximize aset utlization) dan meminimalkan biaya kepemilikan (minimize cost of ownership). 4) pengawasan dan pengendalian aset Pengawasan dan pengendalian telah menadi perhatian utama dalam tahun" tahun terakhir. ,atu sarana yang e*ekti* untuk meningkatkan kinera aspek ini adalah pengembangan ,istem ;n*#rmasi Manaemen +set. Melalui ,istem ;n*#rmasi transparasi kera dalam pengel#laan aset sangat teramin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. . Pengel#laan aset Pengel#laan BMN/0 menurut peraturan pemerintah N#m#r $' &ahun $%13 tentang
Pengel#laan
Barang
Milik
Negara/0aerah
meliputi
perenanaan
kebutuhan dan penganggaran pengadaan penggunaan peman*aatan pengamanan dan pemeliharaan penilaian pemindahtanganan pemusnahan penghapusan panatausahaan dan pembinaan pengawasan serta pengendalian.
lanut menyatakan bahwa aset negara manaemen mengau pada serangkaian pr#ses atau kegiatan menangani manaemen pr#akti* dari aset m#dal dan / atau in*rastruktur. ;ni termasuk7 1) Mempertahankan atatan sistematis aset indiidu sebagai persediaan berkaitan dengan biaya akuisisi asli dan sisa masa man*aat k#ndisi *isik dan searah biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan. $) ,ebuah pr#gram yang ditetapkan untuk mempertahankan tubuh agregat aset melalui direnanakan perawatan perbaikan dan / atau penggantian. -) Melaksanakan dan mengel#la sistem in*#rmasi dalam mendukung praktik manaemen aset. &ugas se#rang manaer aset negara dapat disamakan dengan sebuah perusahaan h#lding p#rt# d. ,trategi Pengertian strategi menurut angkuti ($%%37-)@strategi adalah alat untuk menapai tuuan@. ,edangkan =amel dan Prahalad (199473) strategi adalah tindakan yang bersi*at incremantal (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan #leh para pelanggan dimasa depan. ihard . 0a*t ($%1%7$39) mene*inisikan strategi seara eksplisit yaitu renana tindakan yang menerangkan tentang al#kasi sumber daya serta berbagai aktiitas untuk menghadapi lingkungan memper#leh keunggulan bersaing dan menapai
tuuan perusahaan.
eunggulan bersaing (competitive
advantage)
merupakan hal yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain dan memberi iri khas bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar k#nsumen. ;nti perumusan strategi adalah menentukan bagaimana perusahaan kita akan berbeda degan perusahaan lain. eadaan lingkunganyang terus berubah membeutuhkan strategi yang mempu menyesuaikan terhadap k#ndisi lingkungan. ihard .. 0a*t membuat strategi perusahaan tetap k#mpetiti* dengan ber*#kus kepada peman*aatan k#mpetensi dasar pengembanganan sinergi dan peniptaan bilai bagi perusahaan. e. ,tudi elayakan Menurut ,utrisn# (198$7'4) ,tudi kelayakan ( feasibility study) adalah suatu studi atau pengkaian apakah suatu usulan/gagasan usaha apabila dilaksanakan dapat
beralan dan berkembang sesuai dengan tuuannya atau tidak. 0alam studi kelayakan yang distudi (diteliti) misalnya aspek pemasaran aspek tehnik aspek pr#ses termasuk input #ut put dan pemasaran aspek k#mersial aspek yuridis aspek s#ial budaya aspek paedag#gis dan aspek ek#n#mi. ,ementara itu Ca#b ;brahim (1998>1) mengemukakan bahwa ,tudi elayakan (*easibility study) adalah kegiatan untuk menilai seauh mana man*aat yang dapat diper#leh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha /pr#yek dan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau men#lak dari suatu gagasan usaha /pr#yek yang direnanakan. *. ,5& +nalisis ,w#t (,5& analysis) adalah upaya untuk mengenali kekuatan kelemahan peluang dan anaman yang menentukan kinera perusahaan. Peluang dan anaman adalah hal yang berada diluar kendali perusahaan sedangkan kekuatan dan kelemahan adahal yang berada dalam kendali perusahaan. ;n*#rmasi eksternal mengenai peluang dan anaman dapat diper#leh dari berbagai sumber yaitu pelanggan d#kumen pemerintah pemas#k kalangan perbankan dan rekan di perusahaan lain. Banyak perusahaan menggunakan asa lembaga pemindaian untuk memper#leh keliping surat d#mestik dan gl#bal yang relean ( ihard .0a*t $%1%7$4-). ,elanutnya analisis ,5& menurut Aredi angkuti ($%%3718 adalah pengidenti*ikasian berbagai *akt#r seara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. +nalisis ini didasarkan pada l#gika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (#pp#rtunity) namun seara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan anaman (threats). Pr#ses pengambilan keputusan strategi harus mempertimbangkan misi tuuan strategi dan kebiakan perusahaan. g. 5rganisasi Publik 5rganisasi adalah sekumpulan #rang"#rang yang melekukan tugas"tugas yang berbeda yang dik##rdinir untuk menapai suatu tuuan tertentu dari #rganisasi tertentu $
. 0ari pengertian tersebut maka setiap #rganisasi akan memiliki berbagai dimensi
yang penting sebagai iri suatu rganisasi antara lain adanya wadah angg#ta interaksi dan uuan bersama yang ingin diapai. $
,etiap #rganisasi memiliki dua maam tugas yaitu tugas p#k#k dan tugas administrati*. &ugas p#k#k atau tugas substansi merupakan tugas yang berkaitan dengan awaban atas pertanyaan mengapa #rganisasi itu diadakan sedangkan tugas administrati* atau pelayanan adalah tugas yang si*atnya memperlanar semua tugas p#k#k agar bisa dialankan dengan baik. 0alam lingkungan pemerintah pembagian tugas tersebut diwadahi dalam satuan"satuan kera seperti sekretariat daerah bir# bagian dan seterusnya. Menurut prinsip di*erensiasi dan integrasi #rganisasi diranang berdasarkan pembagian kera disekitar *ungsi"*ungsi suatu #rganisasi yang saling berbeda dimana peng##rdinasian satuan"satuan tersebut berdasarkan k#ndisi lingkungan yang dihadapi. h. &ugas dan Aungsi 0irekt#rat enderal ekayaan Negara Berdasarkan Peraturan Menteri euangan N#m#r $-3/PM.%1/$%14 &entang 5rganisasi dan &ata era ementerian euangan 0irekt#rat enderal ekayaan Negara mempunyai tugas menelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebiakan di bidang barang milik negara kekayaan negara dipisahkan kekayaan negara lain"lain penilaian piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang" undangan
. ihard ,#tt 5rganiDati#n ati#nal Natural and 5pen , ystem dalam Mi*tah &h#ha Pr#* 0r. Bir#krasi Pemerintah ;nd#nesia di era e*#rmasi (et"$ akarta 7 enana $%%8) h.-4
