Antropologi Hukum

ANTROPOLOGI HUKUM DENGAN ILMU LAIN DAN MANFAATNYA

RESUME Disusun sebagai Salah Satu Tugas Mata kuliah Ant!"l!gi Huku# Se#este Se#este  Gan$il Tahun Aka%e#ik &'(')&'((

Oleh* Ah#a% Fau+i ,&'-.''/0.1 D!sen* D+ul2i3ah4 S5Ag5 M5Si M5Si

Mahasis6a P!ga# Stu%i Pea%ilan Isla#4 7uusan Ah6al S3akhsi3ah Fakultas S3ai8ah %an Huku# UIN Sunan Gunung D$ati 9an%ung

9ANDUNG (/.( H5)&'(' M 1

9A9 III ANTROPOLOGI HUKUM DENGAN ILMU LAIN DAN MANFAATNYA A.

ANTROPOLOGI HUKUM DAN ILMU LAINNYA

Antropologi hukum timbul sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dimulai sejak adanya kerja sama sarjana antropologi E. Adamson Hoebel dan sarjana hukum Karl Llewellyn di Amerika Serikat antara tahun 1933 sampai 19!" terutama dalam kerja sama mereka berdua mempelajari suku #ndian $heyenne %perhatikan &illiam 'wining" 19(3)" sehingga menghasilkan teori dasar dan inspirasi untuk menggunakan metode kasus. &alaupun ia telah menjadi ilmu yang berdiri sendiri" tidak berarti bahwa antropologi hukum tidak ada hubungannya dengan ilmu lain. Lebih lanjut dibawah ini dikemukakan hubungan dan perbedaannya dengan hukum adat" etnogra*i %etnologi)" sosiologi hukum" ilmu jiwa sosial dan ajaran hukum keagamaan. 1.

Ant!"!l!gi Huku# %an Huku# A%at

Hukum adat itu tidak sama pengertiannya dengan Antropologi Hukum" walaupun ada  persamaan dalam pangkal tolak mempelajarinya ialah mulai dari masyarakat sederhana" namun metode pendekatan dan latar belakang sejarahnya berbeda. Ke+enderungan orang menyamakan pengertian antropologi hukum dan ilmu  pengetahuan adat. adalah dikarenakan pokok perhatian kedua ilmu ini bukan pada masyarakat yang sudah maju seperti masyarakat barat" tetapi pada masyarakat yang sederhana di mana kehidupan hukum dan budayanya belum kompleks %aneka ragam). ,elasnya antara kedua ilmu ini tidak sama pengertiannya. -ama ilmunya saja sudah  berbeda" tetapi boleh saja dikatakanserupa tidak sama" serupa sasaran objeknya tetapi tidak sama metode pendekatannya. Antropologi hukum adalah spesialisasi dari Antropologi/budaya" Sedangkan ilmu hukum adat adalah bagian dari ilmu hukum. 0ambaran perbedaan antara kedua ilmu tersebut adalah sebagai berikut

2

 -o Antropogi Hukum a 2bjeknya" perilaku manusia

#lmu hukum adat 2bjeknya" norma/norma

 b

menyangkut hukum etode pendekatan

hukum diluar hukum perundangan holistik etode pendekatan normati* yuridis

+

%menyeluruh). 4enelitian

%mengkhusus) banyak 4enelitian lebih

lebih

dilapangan" dengan tidak perhatian kepustakaan d

dan

banyak

bersi*at

dokumentasi"

dengan

 pada kasus perselisihan memperhatikan norma/norma yang ideal. -orma/norma hukum yang nyata"  -orma/norma hukum yang dikehendaki  pada titik akhir 

%seharusnya) berlaku" pada titik titik awal.

5engan demikian objek permasalahan dalam antropologi hukum lebih luas" oleh karena perilaku manusia itu berma+am/ma+am" si*at watak dan tingkah lakunya berbeda dan berubah/ubah" dipengaruhi keadaan waktu dan tempatnya. 4endekatan antropologi hukum bersi*at holistik. empelajari semua budaya yang terkait dan melatarbekangi peristiwa hukum yang terjadi. 4enelitian antropologi hukum lebih banyak dan sebagian besar di lapangan" di tempat/tempat yang menjadi objek penelitian" para peneliti harus sebanyak mungkin mendapatkan data/data kasus perselisihan dan mengetahui dengan mata kepala sendiri *akta/*akta yang terjadi dan bagaimana perilaku manusianya dalam menyelesaikan  perselisihan itu. #lmu hukum adat tidak sejauh itu" namun sebagai ilmu pengetahuan hukum ia juga melukiskan gejala/gejala yang diketahuinya" ia ingin mengetahui hubungan sebab akibat dari gejala/gejala lain. 6ntuk tujuan tersebut ilmu hukum adat  juga menggunakan metode sejarah" sosiologi" antropologi" perbandingan hukum" bahkan *ilsa*at. 'etapi ilmu hukum adat lebih banyak dalam studinya dapat berusaha dari  belakang meja dan seperlunya saja terjun ke lapangan. Selanjutnya dalam kita mengaitkan hubungan antropologi hukum dan ilmu hukum adat dan hukum adat itu sendiri di #ndonesia kita harus berpijak bukan saja pada kebutuhan ilmiah" tetapi juga kebutuhan pembangunan dan pembinaan bangsa. 7ahwa

3

sejarah hukum di #ndonesia telah menunjukan bahwa bangsa ini hanya sebagian ke+il yang hidupnya primiti* dan sekarang bertambah sedikit" oleh karenanya kita tidak boleh terlalu berpedoman pada pendapat dan hasil penelitian orang asing yang di sana sini tentu masih ada +a+at kekurangannya. Kemudian suatu hal yang kurang mendapat perhatian para peneliti barat" yaitu  pengaruh ajaran/ajaran kesaktian" keper+ayaan keagamaan %aliran keper+ayaan)" adanya  pengaruh hukum agama hindu dan hukum agama islam ke dalam perilaku hukum manusia #ndonesia. 2.

Ant!"!l!gi Huku# %an Etn!l!gi

Etnologi %bahasa yunani" etnos 8 bangsa) adalah ilmu bangsa/bangsa" yang mempelajari unsur/unsur atau masalah/masalah kebudayaan suku bangsa dan masyarakat  penduduk suatu daerah di seluruh dunia se+ara komparatif, dengan tujuan mendapatkan  pengertian tentang sejarah dan proses eolusi serta persebaran kebudayaan umat manusia di muka bumi. 5engan demikian etnologi yang kita maksudkan disini adalah etnologi dalam  pengertiannya yang lama. Sebagai ilmu bangsa/bangsa yang berkaitan dengan hukum %etnologi hukum) dan lukisan tentang etnologi hukum yang disebut Etnogra*i Hukum" yang si*atnya diakhronis. 5i #ndonesia dan 7elanda sesungguhnya bahan/bahan etnologi hukum yang sekarang disebut antropologi hukum itu sudah banyak mengisi perpustakaan. Sejak pertengahan abad 1: sudah banyak dokumentasi kepustakaan tentang antropologi hukum yang tentunya belum ilmiah" yang ditulis oleh para musa*ir pengelana" para pegawai Kompeni 7elanda/#nggris" para penyebar injil" para pegawai pemerintahan dan lainnya. 5engan demikian di #ndonesia etnologi hukum atau yang disebut antropologi hukum itu merupakan sumber bahan bagi ilmu pengetahuan Hukum Adat" sebagai ilmu yang mempelajari hukum rakyat atau hukum di luar hukum perundangan yang dibuat oleh  penguasa pemerintahan 7elanda. 7ahan/bahan etnologi hukum tersebut dan bahan/bahan hukum adat yang terdapat dalam kepustakaan lama itu" bagi #ndonesia sekarang adalah 4

sumber/bahan bagi Antropologi Hukum #ndonesia yang modern dan ilmu pengetahuan hukum adat yang modern" dalam rangka menunjang pembaguna dan pembinaan hukum nasional. 3.

Ant!"!l!gi Huku# %an S!si!l!gi

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses dalam masyarakat" ia men+oba menemukan hukum/hukum yang menguasai proses tersebut. #a mempelajari gejala/gejala sosial" hubungan antara pribadi dan pribadi" pribadi dan masyarakat" antara golongan masyarakat yang satu dan yang lain" lembaga/lembaga masyarakat" idea/idea sosial" dan lainnya. Apabila yang dipelajari memusatkan perhatian pada hukum sebagai gejala dalam kehidupan masyarakat %ekonomi" sosial dan lain/lain) dengan kaidah/kaidah hukum dan asas/asas hukum yang berlaku dalam masyarakat" bagaimana *ungsi hukum dalam kenyataannya di masyarakat" apakah kaidah/kaidah hukum itu nyata berlaku" maka dengan ruang lingkup batas tersebut ia disebut sosiologi hukum. 5engan demikian hampir tidak ada perbedan objek antara sosiologi hukum dan antropologi hukum" dan kedua ilmu tersebut sama/sama tidak melakukan pendekatan normati* semata/mata" tetapi menekankan pada kenyataan yang empiris" baik yang nampak dalam keputusan petugas hukum maupun yang nampak dalam prilaku. -amun di lihat dari latar belakang sejarahnya kedua ilmu itu berbeda" hal mana perhatikan bagan dibawah ini. 4erbedaan antropologi hukum dan sosiologi hukum.  -o a

A-';242L20# H6K6 S2S#2L20# H6K6 Sejarah timbulnya dari kehidupan Sejarah timbulnya dari kehidupan masyarakat pedesaan %agraris) di masyarakat

akibat

kemajuan

 b

dunia timur %daerah jajahan). industri %di dunia barat) asyarakat manusia di dunia timur asyarakat barat" bersi*at

heterogen

+

 berbeda budaya dari budaya barat dengan hukumnya yang kompleks. $ara berpikir dan berperilaku $ara berpikir dan berperilaku manusianya

d

bersi*at

sebagai

serba

tradisonal" konseptual" indiidualisme" liberalisme"

magis religious dan komunial 7aranggapan bahwa hukum

 berdasar kepentingan semata itu 7eranggapan bahwa sistem hukum itu 5

 bersi*at uniersal" terdapat bukan  bersi*at modern seperti halnya di dunia saja di dunia maju %modern) tetapi  barat %Eropa)  juga pada masyarakat sederhana e

%primiti*) Hukum yang dipelajari kebanyakan Hukum tidak tertulis dan bersi*at lokal

itu

kebanyakan

tertulis

%kodi*ikasi uni*ikasi) perundangan yang sistematis dan bersi*at nasional.

5imasa sekarang kedua ilmu ini sudah bertemu dilapangan yang sama baik didesa atau dikota dikarenakan neagara/negara terbelakang sudah mulai maju" kemajuan ilmu  pengetahuan dan teknologi dan globalisasi mendekatkan hubungan antara bangsa yang satu dan bangsa yang lain. 4atut diperhatikan apa yang dikatakan bahkan adakalanya konsep/konsep serta bagan/bagan lama mulai terasa using> demikian juga terasa mendesaknya keperluan untuk melakukan rede*inisi sebagai konsep dalam ilmu/ilmu sosial. Semakin terbukanya kehidupan bersama dan semakin mudahnya komunikasi antar masyarakat serta makin gen+arnya arus pertukaran in*ormasi jelas berdanpak terhadap masyarakat yang bersangkutan. Hamper tak mungkin lagi kita bisa menemukan masyarakat yang tertutup dan kedap terhadap pengaruh eksternal. 4.

Ant!"!l!gi Huku# %an Psik!l!gi S!sial

#lmu jiwa sosial atau ilmu jiwa masyarakat mempelajari perilaku manusia sebagai mahluk masyarakat" bagaimana prilaku seseorang dalam masyarakat" hilangnya ikatan/ ikatan tradisi karena pengaruh masyarakat" pengaruh indiidu atas masyarakat" peranan seorang pemimpin atau suatu organisasi" kegairahan bekerja" masalah waktu senggang dan lain sebagainya" ,adi titik perhatiannya ditujukan terhadap bagaimana pergaulan antara orang yang satu dan orang yang lain" antara indiidu dan masyarakat" bagaimana sikap perilaku dan watak pembawaannya dalam melakukan kegiatan sosial" budaya" ekonomi" politik dan hukum. 6

Kebanyakan para ahli jiwa sosial tertarik mempelajari apakah yang menjadi motiasi %alasan yang mendorong) seseorang ikut +ampur menyelesaikan perkara orang lain" yang  bukan anggota kerabatnya" bagaimana persepsinya %pandangannya) terhadap adat istiadat setempat. Apakah seorang hakim yang mengadili suatu perkara tidak dipengaruhi oleh keluarga dan kerabat si tertuduh. 7agaimana dan bentuk masyarakat atau susunan masyarakat yang meliputi pribadi tersangka itu tidak saling pengaruh mempengaruhi. Apakah masyarakat adat bersangkutan masih sering mengadakan upa+ara adat? 7agaimana jika hakim desa %dorps/re+hter) menghadapi dan menyelesaikan perkara  perselisihan yang datang dari lingkungan masyarakat %kerabat@tetangga)" dan bagaimana  pula jika salah satu terperkara itu berasal dari luar kelompok masyarakat mereka> samakah sistem pelayanan hakim atas perkara tersebut. 2leh karena antropologi hukum juga mempelajari perilaku manusia dengan mengutamakan penelitian kasus perselisihan yang terjadi" dengan norma/norma hukum dan perilaku hukum berdasarkan kenyataan yang sungguh berlaku. aka dengan memiliki ilmu jiwa masyarakat karya studi antropologi hukum akan menjadi lebih mudah studinya. 5engan demikian psikologi sosial merupakan ilmu pembantu bagi antropologi hukum. 5engan demikian ilmu jiwa sosial dalam proses melakukan studi antropologi hukum" di samping

ilmu pengetahuan

lainnya

merupakan

ilmu/ilmu

pembantu untuk

memudahkan dan melan+arkan jalannya studi kasus. 5.

Ant!"!l!gi Huku# %an Religi

;eligi atau keagamaan mengandung arti adanya hubungan manusia dengan kekuasaan yang berada diluar kekuasaannya manusia. Adanya hubungan manusia dengan kekuasaan yang ghaib dikarenakan manusia mempunyai keper+ayaan atau keyakinan terhadap kekuasaan yang luar biasa di alam sekelilingnya. H. amin menyatakan sampai tahun 1931 an ollenhoen hanya menyangka" bahwa beberapa tatanan hukum adat" seperti hak lingkungan desa dan negara adalah penjelmaan pikiran atau keper+ayaan luhur" sedangkan hukum adat itu berasal dari Baman jahiliyah purbakala alaio/

7

4olinesia. 7aru dalam tahun 1931 beliau berkata" bahwa hukum adat itu berdasarkan keper+ayaan istimewa kepada kesaktian %Hm. amin" 19C ). Adanya agama dan keper+ayaan yang berma+am itu mempengaruhi perilaku/perilaku hukum dan peristiwa/peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. emang sedikit yang menjalankan agamanya dengan penuh taDwa" dengan demikian pentingnya  pengetahuan agama dalam studi Antropologi hukum pada masyarkat pedesaan" ialah sebagai sumber bahan untuk memahami perilaku hukum anggota masyarakat. B.

MANFAAT ANTROPOLOGI HUKUM

Keman*aatan antropologi hukum tidak hanya saja dapat dilihat dari segi kebutuhan teoritis tetapi juga dari segi kebutuhan praktis. 7agi kebutuhan teoritis ialah dalam rangka  pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan mutu berpikir ilmiah" khususnya di lingkungan perguruan tinggi ilmu/ilmu sosial terutama yang mempelajari masyarakat manusia dan budaya hukumnya. 7agi kebutuhan praktis ialah dalam rangka  pembangunan hukum" pembentukan peraturan hukum" penegakan dan penerapan hukum dan keadilan bagi kehidupan masyarakat. 1.

Man:aat 9agi Te!itisi

4ara teoritasi yang dimaksud ialah para ilmuan dan mahasiswa ilmu/ilmu sosial" terutama para sarjana dan +alon sarjana ilmu hukum dan ilmu antropologi hukum" yang tugas dan peranannya lebih banyak mengabdikan diri bagi kepentingan memajukan ilmu  pengetahuan hukum. 'ermasuk dalam golongan ini ialah para tenaga peneliti ilmiah hukum" para dosen" asisten" sta* pengajar dan mahasiswa yang lebih banyak berpikir dan  berprilaku sebagai pengamat (toeschouwer)terhadap kehidupan hukum sebagai gejala masyarakat. ,adi titik tolak perhatian bagi para teoritisi bukan pada masalah perbuatan  pelanggaran hukum" kaidah/kaidah hukum" mana yang dilanggar" kaidah/kaidah hukum mana yang menjadi dasar penetapan hukum" tetapi arah perhatiannya pada latar belakang  pandangan hidup masyarakat bersangkutan" dan bagaimana +ara para anggota masyarakat

8

 berperilaku dalam memelihara lembaga/lembaga hukum atau pranata/pranata hukum mereka. 5engan

mengetahui

struktur masyarakat

dan pandangan hidup masyarakat

 bersangkutan" mengetahui hal/hal yang melatarbelakangi perilaku/perilaku anggota masyarakat" akan memudahkan pembuatan kesimpulan dan pemberian saran/saran yang  baik untuk memperbaiki" atau untuk mengadakan perubahan terhadap aturan/aturan hukum yang bersangkutan. 5engan demikian betapa pentingnya melakukan penelitian terhadap perilaku manusia dan budaya hukumnya yang dengan nyata dalam masyarakat dengan pendekatan antropologi hukum> agar dalam mempelajari perilaku hukum dan peristiwa hukum tidak semata/mata dari segi kaidah/kaidah hukum yang ideal" tetapi juga dari kenyataan yang  berlaku dan mengadakan analisnya bukan hanya bertolak dengan ukuran sistematika hukum barat. 2.

Man:aat 9agi Paktisi Huku#

4ara praktisi hukum yang dimaksud ialah para +endikiawan hukum praktis yang +ara  berpikir dan berperilaku sebagai pemain medespeler) diatas panggung arena hukum dalam kehidupan masyarakat" yaitu para anggota 5ewan 4erwakilan ;akyat" para  pelaksana hukum yaitu para pejabat instansi pemerintahan" para penegak hukum" yaitu  polisi" jaksa" hakim" termasuk adokat atau penga+ara dan para tersangka" penggugat" tergugat" para saksi dalam suatu perkara" dan lainnya disekitar ruang lingkup hukum  praktis di semua tingkatan. 0olongan praktisi hukum ini membutuhkan bekal pengetahuan antroplogi hukum" dalam mereka menghadapi dan meme+ahkan masalah hukum praktis" apakah ketika duduk dalam persidangan legislatie" atau ketika menghadapi tuntutan rakyat yang merasa dirugikan" atau ketika menyelesaikan perkara perselisihan di luar pengadilan %menurut hukum adat)> atau di muka pengadilan negeri %menurut hukum perundangan). ang kesemuanya itu melibatkan berbagai manusia dan berbagai perilaku budaya hukumnya. 7ukan saja perilaku budaya sesuai dengan tugas dan peranannya sebagai

9

 pejabat

tetapi

juga

perilaku

budaya"

si*at

watak

dan

latar

belakang

yang

mempengaruhinya. 3.

Man:aat 9agi Paktisi P!litik 

4raktisi politik yang dimaksud dalam uraian ini ialah para aktiis politik" yaitu semua orang yang yang dalam pikiran dan perilakunya berperanan dalam arena politik" baik yang duduk dalam pelaksanaan pemerintahan %-egara)" maupun yang berada diluar  pemerintahan" di lembaga/lembaga partai organisasi politik ataupun organisasi/organisasi masyarakat yang menyangkut urusan politik. 'ermasuk golongan ini adalah para pejabat instansi pemerintahan" para anggota dewan 4erwakilan ;akyat disemua tingkatan" para anggota lembaga musyawarah desa" para anggota dan pengurus partai organisasi politik" kader/kader partai organisasi dan sebagainya. Apakah mereka ini memerlukan antropologi hukum? an*aat antropologi hukum bagi para praktisi ialah sebagai tolak ukur sejauh mana  para praktisi itu berperilaku politik dan berperilaku hukum. isalnya dilihat dari  pengertian ilmu politik bagi para  pejabat pemerintahan %-egara)" bagi para pemegang kekuasaan %power)" bagi para  pengambil keputusan. %de+ision making)" bagi para  pembuat kebijaksanaan %poli+y" beleid)" bagi sesuatu  pembagian %distribution ) atau alokasi %allo+ation). 4.

Man:aat 9agi Pegaulan Mas3aakat

4ergaulan di antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain" dikarenakan latar  belakang budaya dan agama" bahasa dan adat sopan santun serta perilaku hukum yang  berbeda" maka +ara pendekatan terhadap orangnya berbeda. 5alam hal ini antropologi hukum akan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang sesuatu golongan masyarakat" misalnya dengan menerangkan tentang susunan masyarakat hukum adat dan adat istiadatnya" si*at watak perilaku orang/orangnya" +ara berkenalan" +ara berbi+ara" +ara berunding atau bermusyawarah" +ara menyelesaikan kasus perselisihan dan sebagainya.

10