ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT MITRA SEJATI
JL,
2008 MUKADIMAH
MEDAN
Dengan rahmat dan berkat Tuhan Yang Maha Esa, maka kami yang menyelenggarakan fasilitas kesehatan yang bernama Rumah Sakit Umum Permata Madina yang berkedudukan di kota Panyabungan bertekad untuk mewujudkan sebuah rumah sakit yang bermutu, profesional dan modern dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berilmu, mempunyai akhlak dan jiwa yang baik sehingga mampu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan serta mendukung program Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan berpedoman kepada nilai-nilai dasar kebersamaan, keadilan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, rajin, melayani dan berfokus pada mutu, semua yang terlibat dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan bersatu padu untuk menjadikan sebuah rumah sakit yang terbaik di Indonesia. Demi kesatuan pemikiran, sikap dan langkah serta kejelasan setiap kegiatan, maka disusunlah sebuah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan sebagai berikut :
ANGGARAN DASAR
RUMAH SAKIT UMUM PERMATA MADINA PANYABUNGAN BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Rumah Sakit Umum Permata Madina. 2. Rumah Sakit Umum Permata Madina didirikan pada tanggal ………………., di bawah naungan Yayasan Rumah Sakit Umum Permata Madina. 3. Tempat kedudukan Rumah Sakit Umum Permata Madina adalah di Jalan Merdeka No. 155 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara.
BAB II SIFAT, AZAS DAN TUJUAN RUMAH SAKIT UMUM PERMATA MADINA PANYABUNGAN Pasal 2 Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan merupakan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan derajat ekonomi, serta bukan semata-mata mencari keuntungan. Pasal 3 Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemennya. Pasal 4 Tujuan didirikannya Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan adalah sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada segala lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, bangsa, ras dan golongan. 2. Ikut serta berperan membantu Pemerintah di dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sektor swasta.
3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai perusahaan dan instansi dalam meningkatkan derajat kesehatan pekerja dan pegawainya. 4. Secara terus-menerus dan konsekuen meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai standar kesehatan sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pelanggan maupun rumah sakit. 5. Meningkatkan serta mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia di rumah sakit sehingga mampu melayani setiap pelanggan dengan penuh komitmen dan manusiawi. BAB III USAHA Pasal 5 Dalam mewujudkan tujuan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan melaksanakan usahausaha sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pelayanan medis, umum dan spesialistik 2. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis 3. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan 4. Menyelenggarakan pelayanan rujukan terutama penyakit kebidanan dan kandungan 5. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BAB IV LOGO DAN NILAI-NILAI DASAR RUMAH SAKIT UMUM PERMATA MADINA PANYABUNGAN Pasal 6 Logo Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan adalah sebagai berikut :
Pasal 7
Nilai-nilai dasar yang dianut oleh seluruh staf dan karyawan Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan adalah : 1. Pasien adalah anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan / pelayanan medis yang harus diberikan secara benar dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, suku dan kemampuan sesuai dengan azas keadilan. 2. Memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi dan norma-norma religius. 3. Seluruh keputusan dan tindakan akan diambil sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada melalui musyawarah serta harus dipertanggung jawabkan. 4. Pelayanan yang diberikan harus utuh, terpadu dan paripurna 5. Seluruh petugas Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan dalam melayani berfokus pada mutu sesuai standar-standar yang telah ditetapkan. 6. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seluruh petugas Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan mempunyai integritas, rajin, jujur dan mau melayani. 7. Dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, seluruh petugas Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan mengembangkan kebersamaan sehinggga tercipta suasana kerja yang produktif dan sehat. BAB V SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PERMATA MADINA PANYABUNGAN Pasal 8 Struktur organisasi terdiri dari : 1. Dewan Komisaris Yayasan Rumah Sakit Umum Permata Madina 2. Direksi Rumah Sakit Umum Permata Madina dan Komite Medik 3. Kepala-Kepala Bagian 4. Kepala-Kepala Seksi dan Asisten 5. Karyawan/ti Pelaksana Pasal 9 Dewan Komisaris Yayasan Rumah Sakit Umum Permata Madina, selanjutnya disebut Dewan Komisaris, adalah organ yang berfungsi, berwewenang dan bertanggung jawab menentukan kebijakan umum Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan , menyiapkan dan menentukan Direksi Rumah Sakit, menjaga mutu layanan profesional kepada publik dan melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap manajemen rumah sakit secara keseluruhan.
Pasal 10 Direksi Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan adalah pimpinan eksekutif puncak yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab menjalankan “Corporate Govermance” di Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan terdiri dari Direktur Utama, yang dibantu oleh Deputi Direktur Utama dan tiga Direktur Bidang. Direktur Bidang terdiri dari Direktur Medis, Direktur Penunjang Medik dan Direktur Administrasi dan Keuangan.
Pasal 11 Komite Medik adalah wadah dari staf medik yang merupakan para profesional yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan “Clinical Govermance” dan asuhan klinis (Clinical Care ) di Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan .
BAB VI RAPAT-RAPAT ORGANISASI Pasal 12 Rapat-rapat organisasi Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan terdiri dari : 1. Rapat Umum Pemilik Yayasan Rumah Sakit Umum Permata Madina khusus untuk Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan. 2. Rapat Dewan Komisaris 3. Rapat Direksi 4. Rapat Komite Medik 5. Rapat Koordinasi Kepala Bagian 6. Rapat-Rapat Panitia / Tim 7. Rapat-Rapat lain
BAB VII KEUANGAN
Pasal 13 Keuangan Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan diperoleh dari : 1. Modal saham dari pemilik Rumah Sakit Yayasan Rumah Sakit Umum Permata Madina. 2. Laba operasional Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan 3. Sumbangan dan usaha lain yang sah dan tidak mengikat BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 14 Perubahan Anggaran Dasar Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan hanya dapat dilakukan apabila disetujui dalam Rapat Umum Pemilik Yayasan Rumah Sakit Umum Permata Madina, yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) pemilik yayasan yang memenuhi hak suara, serta disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang sah dalam rapat tersebut. BAB IX PEMBUBARAN Pasal 15 Pembubaran atau penutupan Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemilik Yayasan yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dengan ketentuan memenuhi kuorum sebagaimana pada pasal 14
X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
1. Segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. 3. Hak-hak lain yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diatur dan diputuskan dalam Rapat Komisaris. Atau oleh Rapat Direksi yang kemudian disahkan oleh Dewan Komisaris. 4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal disahkannya serta berlaku dan mengikat untuk seluruh seluruh staf dan karyawan/ti Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan.
Ditetapkan di : Panyabungan Pada Tanggal : 2008 Yayasan Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan
Dr. H. Syafii Siregar, SpOG Ketua Yayasan
ANGGARAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT UMUM PERMATA MADINA PANYABUNGAN
BAB I ORGANISASI Pasal 1 Dewan Komisaris 1. Syarat-syarat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah : Warga Negara Indonesia dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari empat orang Komisaris dan salah satunya diangkat menjadi Komisaris Utama. Pasal 2 Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Rumah Sakit serta memberikan nasehat kepada Direksi. 2. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti, uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan direksi. 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan Komisaris. 4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.Selanjutnya untuk proses pemberhentian secara menetap atau pembatalan penghentian sementara tersebut maka dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini. Pasal 3 Direksi Rumah Sakit Umum Permata Madina 1. Syarat-syarat menjadi Direksi Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan adalah : Warga Negara Indonesia dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Komposisi Direksi Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan terdiri dari :
Direktur Utama, Deputi Direktur Utama, Direktur Medis, Direktur Penunjang Medis dan Direktur Adm dan Keuangan. Pasal 4 Tugas dan Wewenang Direksi 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Rumah Sakit dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi berhak mewakili Rumah Sakit di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Rumah Sakit dengan pihak lain dan pihak lain dengan Rumah Sakit, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Rumah Sakit. 4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pasal 5 Komite Medik 1. Komite Medik adalah organ non-struktural Rumah Sakit yang mewadahi semua staf medik yang bertugas di Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan serta wakil dari anggota Profesional lain yang bersifat ex-officio. 2. Susunan Komite Medik terdiri dari : - Ketua (merangkap anggota) - Wakil Ketua (merangkap anggota) - Sekretaris (merangkap anggota) - dan Anggota lainnya sebanyak 6 (enam) orang 3. Dalam mejalankan tugasnya, Komite Medik dibantu oleh panitiapanitia yang ditetapkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit atas usulan Komite Medik. Panitia-panitia yang dibentuk adalah berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit. 4. Komite Medik membawahi kelompok profesional medik yang tergabung dalam beberapa Staf Medik Profesional ( SMF ).
Pasal 6 Tujuan Komite Medik 1. Untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan 2. Membantu Direksi dalam menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya. 3. Agar masalah medico-administratif diselesaikan bersama dengan pihak manajemen. 4. Mengupayakan dan mempertahankan self-government.
Pasal 7 Kepala Bagian dan Seksi 1. Kepala Bagian adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direksi untuk mengepalai bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan . 2. Kepala Seksi adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direksi atas usulan Kepala Bagian untuk mengepalai suatu seksi yang terdapat dalam struktur organisasi Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan 3. Komposisi Kepala Bagian dan Kepala Seksi ditentukan oleh keputusan Direktur Utama.
Pasal 8 Hak dan Kewajiban Karyawan 1. Hak dan Kewajiban karyawan Rumah Sakit Umum Permata Madina diatur dalam Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. 2. Peraturan Perusahaan disusun oleh Direksi Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat.
BAB II RAPAT -RAPAT PEMEGANG SAHAM DAN DEWAN KOMISARIS Pasal 9 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan. 2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, dihadiri oleh para pemegang saham. 3. Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan. b. Direksi mengajukan laporan tahunan dan rencana kegiatan utama di Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan ke depan. c. Diputuskan hal-hal lain. d. Bila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atau biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. 4. Tempat pelaksanaan RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan Pasal 10 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 1. Direksi atau Komisaris berwewenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan halhal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. 3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud di atas setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka
pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atau Biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua -Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. 4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud di atas harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. Pasal 11 Pimpinan RUPS dan Prosedur Rapat 1. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, bila berhalangan digantikan oleh Deputi Direktur Utama, bila juga berhalangan dipimpin oleh Komisaris Utama, dan bilamana Komisaris Utama juga berhalangan hadir maka sidang dipimpin oleh salah satu anggota Komisaris. 2. Apabila semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. 3. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. 4. Bila laporan tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat kedua, yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama. 5. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah. 6. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. 7. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. 8. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 9. Semua keputusan diambil berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat. Bila berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat tidak tercapai keputusan maka, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan memperhitungkan suara yang sah dari pemegang saham yang hadir atau diwakili.
10.Semua hasil rapat dan keputusan yang diambil dalam RUPS dimuat dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh peserta rapat dan merupakan keputusan yang mengikat terhadap seluruh peserta rapat. Pasal 12 Rapat Dewan Komisaris 1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. 2. Panggilan rapat dilakukan oleh Komisaris Utama, dilakukan secara langsung maupun dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat. 3. Rapat dilakukan di tempat kedudukan Perseroan atau di Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan, dipimpin oleh Komisaris Utama. Bila Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris setelah diadakan pemilihan sesuai dengan ketentuan. 4. Setiap anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 5. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan 6. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan yang berlaku. 7. Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.Keputusan tersebut di atas mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.
BAB III RAPAT-RAPAT TINGKAT DIREKSI DAN STAF Pasal 13 Rapat Direksi 1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, bila berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah satu Direksi yang dipilih dari mereka yang hadir. 2. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir. Bila berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota Direksi yang hadir. 3. Rapat-rapat rutin Direksi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Utama dengan sepengetahuan Dewan Komisaris. 4. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
Pasal 14 Rapat-Rapat Lain 1. Rapat-rapat lain adalah Rapat Komite Medik, Rapat panitia-panitia Komite Medik, Rapat Koordinasi antar Bagian. 2. Ketentuan rapat-rapat tersebut di atas diatur dalam keputusan Direktur Utama dan Direktur Bidang
BAB IV KEUANGAN Pasal 15 1. Hasil-hasil kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan dilaporkan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi RS dalam bentuk Laporan Tahunan yang berisikan juga Laporan Keuangan. 2. Terhadap Laporan Keuangan tersebut dilakukan audit oleh pihak yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.
BAB V PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 16 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Rumah Sakit Umum Permata Madina ini hanya dapat diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) pemegang saham yang memenuhi hak suara serta disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang sah dalam rapat tersebut.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan di dalam peraturan-peraturan Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan kemudian. 2. Anggaran Rumah Tangga Rumah Sakit Umum Permata Madina ini berlaku sejak tanggal ……………………2008.
Ditetapkan di : Panyabungan Pada Tanggal : 2008 Yayasan Rumah Sakit Umum Permata Madina Panyabungan
Dr. H. Syafii Siregar, SpOG Ketua Yayasan
