ANGGARAN DASAR BAB 1 PEMBUKAAN
Bahwa tujuan kepolisian Negara Republik Indanesia adalah mewujudkan keamanan dalam negri yang kondusif diseluruh Indonesia dan salah satunya dapat di capai melalui kebijakan dan strategi penerapan Model perpolisian Masyarakat dalam da lam penyelenggaraan tugas tu gas POLRI. Kebijakan dan strategi ini ditetapkan KAPOLRI berdasarkan surat keputusan KAPOLRI No. Pol : Skep/737/x/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang memerintahkan agar diberbagai tingkat organisasi POLRI dibentuk forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM). Kemudian, organisasi FKPM ini dalam pembentukanya, sesuai dengan peraturan kepala kepolisian negara Repoblik Indonesia :no 7 Tahun 2008, Tanggal 26 september 2008, yang telah di undang kan pada tanggal 13 Oktober 2008 oleh Menteri Hukum dan HAM RI dan masuk dalam berita negara RI tahun 2008 no 60.
Pembentukan Forum ini di tinggkat kenagarian/korong haruslah ditata dan dikelola dengan baik oleh warga masyarakat dan Polisi secara bersama sama dan dapat membantu memberikan kebijakan/pendapat serta saran dalam ranggka memperbaiki kinerja POLRI untuk penyelenggaraan Pam Kamtibnas Ka mtibnas dan peninggkatan peninggkata n kualitas pelayanan POLRI pada umumnya. umum nya. Menyadari PERAN SERTA MASYARAKAT yang begitu besar tersebut, maka dengan RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA serta disemangati oleh kebersamaan dan kemitraan yang setara dan sejajar (polri dan masyarakat ) membentuk satu wadah organisasi Forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai berikut:
BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 NAMA ORGANISASI INDEPENDEN ini dinamakan forum forum kemitraan polisi dan masyarakat masyarakat di singkat FKPM. Pasal 2 TEMPAT DAN KEDUDUKAN
forum ini, berkedudukan di wilayah pemukiman dan kawasan perindustrian di wilayah nagari Kepala Hilalang,kecamatan 2x 11 Kayu Tanam. Pasal 3 WAKTU
forum ini dibentuk berdasarkan musyawarah bersama segenap masyarakat di kenagarian kepala hilalang, dan di usahakan tetap langgeng di kemudian hari ,untuk kebaikan dan mamfaat generasi generasi masyarakat berikutnya,di kenagarian KEP-HILL. Pasal 4 ASAS DAN LANDASAN
Forum ini . berazaskan Pancasila Manusia (HAM).
serta
berlandaskan undang _2 dasar 1945 dan Hak Asasi
BAB lll MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 MAKSUD
1.
forum ini adalah sebagai Wadah komonikasi antara POLRI dan masyarakat dari berbagai bidang pekerjaan,minat dan organisasi_2 komonitas lainnya dalam arti yang seluas_2 n ya 2. Forum ini adalah sebagai SARANA UNTUK MENJALIN KEMITRAAN antara POLRI dan masyarakat, serta organisasi lainnya dalam arti yang seluas luasnya. 3. Forum ini adalah sebagai FASILATOR antara POLRI dan masyarakat dengan berbagai instansi serta ORGANISASI lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan polmas dalam arti yang seluas luasnya. Pasal 6 TUJUAN
1.
Menciptakan Kamtibmas yang kondusif di wilayah nagari kepala hilalang , kecamatan 2x11 kayutanam , Padang Pariaman , dengan cara memberi pendapat dan saran kepada POLRI secara timbal balik. 2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum serta aktif membantu mencegah dan mengatasi terjadinnya kejahatan pelangaran di wilayah nagari kepala hilalang,kecamatan 2x11 kayu tanam. 3. Mengidentisifasi masalah dan memperioritaskan pemecahan masalah yang menyangkut tindak kejahatan,pelanggaran,rasa takut terhadap tindak kejahatan itu senderi,dan mencari solusi pemecahannya.
BAB 4 TUGAS FUNGSI DAN PERAN Pasal 7 TUGAS
1.
2. 3. 4. 5.
Menjalain hubungan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat ,POLRI ,pemerintah nagari kepala hilalang,kecamatan 2x 11 kayutanam,pelaku bisnis dan pihak lain yang terkait untuk mencapai tujuan Forum. Melakukan upaya konsultasi kepada berbagai pihak yang terkait dalam rangka upaya pemecahan masalah dan tindak lanjut penyelesaiannya. Memberikan rekomendasi berupa saran dan pendapat kepada POLRI dan pihak lainya yang terkait dalam pemecahan masalah sosial,kejahatan dan pelanggaran. Melakukan kajian kegiatan perpolisian Masyarakat (POLMAS) di wilayah kenagarian kepala Hilalang kecamatan 2 x 11 kayutanam ,padang pariaman. Melaporkan kepada KAPOLSEK sampai tingkat KAPOLRES berbagai masalah yang tidak dapat di selesaikan oleh forum kenagarian KEPALA HILALANG,kecamatan 2 x 11 kayutanam. Pasal 8 FUNGSI
1.
Membantu merumuskan kebijakan , kebutuhan
dan prioritas pelaksaan POLMAS.
2. 3. 4. 5.
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan masalah sosial,kejahatan dan pelanggaran. Memastikan adanya akuntabilitas dan trasparansi POLRI dalam pemecahan masalah. Memajukan akuntabilitas polisi lokal kepada masyarakat dan kerjasama Masyarakat dengan POLRI. Memastikan adanya konsultasi dan komunikasi yang memadai antara Polri dan masyarakat. Pasal 9 PERAN
1.
2.
Mendorong masyarakat dan polri untuk berpartisipasi dalam kegiatan POLMAS / Mendorong POLRI untuk melakukan perubahan sikap prilaku yang positif sesuai dengan paradigma Polisi sipil dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) Menginformasikan berbagai kebijakan POLRI untuk diketahui oleh masyarakat,melalui POLMAS. BAB V ORGANISASI Pasal 10
1. 2. 3.
4. 5.
FKPM adalah organisasi independen yang dibentuk antara POLRI dan Masyarakat di tingkat nagari dan korong. Badan pelaksana organisasi yang melaksanakan keputusan forum disebut pengurus forum. Struktur organisasi Forum dibentuk sesuai dengan kebutuhan mayarakat setempat dan dapat terdiri dari ketua ,sekretaris,bendahara dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan. Pengurus Forum dibentuk dan dipilih melalui musyawarah forum,melalui suara terbanyak. Pengurus Forum bila diperlukan terdiri dari: A. Ketua B. Wakil Ketua C. Sekretaris / Wakil sekretaris D. Bendahara/ Wakil bendahara E. Kordinator F. Anggota
Masa bakti kepengurusan Forum adalah selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali,atau disesuaikan dengan keputusan musyawarah forum. BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 11 MUSYAWARAH
1. 2.
Musyawarah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari pada FORUM yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan organisasi FKPM. Musyawarah anggota diselenggarakan minimal 1 (satu) tahun sekali oleh pengurus dan dimaksudkan untuk: A.Menetapkan kembali dan mengubah AD/ART Forum B.Menetapkan dan mengefaluasi program program kerja C.Menilai dan mengesahkan atau menolak pertanggung jawaban pengurus forum. D.Memilih dan Menetapkan pengurus forum. E.Menetapkan kebijakan dan keputusan yang diperlukan.
3.
Peserta musyawarah adalah A.Unsur pengurus. B.Anggota biasa,luar biasa dan anggota kehormatan. C.Undangan lain. Pasal 12 RAPAT
1.
2. 3.
Rapat forum adalah suatu yang diselenggarakan oleh pengurus forum yang bersangkutan untuk: A. Membicarakan suatu masalah tertentu dan mengambil keputusan yang bersifat teknis. B. Mengadakan koordinasi pelaksanaan tugas antar pengurus dan anggota beserta pejabat polri,pemerintah dan instansi C. Mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan ,bulanan, mingguan yang sudah berjalan guna menentukan kebijakan yang strategis. Rapat forum diselengarakan minimal sebulan sekali. Peserta rapat adalah: A. Unsur pengurus B. Aggota luar biasa,biasa dan anggota kehormatan C. Undangan lainnya.
BAB VII QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 13
1.Setiap musyawarah dan rapat dinyatakan syah ,apa bila diputuskan oleh sekurang kurangnya sepertiga dari jumlah anggota di tambah satu anggota yang hadir. 2.Apabila jumlah anggota yang hadir tidak mencapai quorum musyawarah dan rapat dapat ditunda,sekurang kurangnya 3x24 jam dan setelah itu dapat dilaksanakan tampa memperha tikan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan yang sah. 3.Hasil keputusan musyawarah dan rapat di sosialisakan ke pengurus dan anggota yang tidak hadir. BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 14
1.Angota forum terbuka untuk semua warga masyarakat yang yang telah berdomosili sekurang kurangnya 1 tahun di wilayah kenagarian kepala hilalang kec kayutanam. 2.Petugas POLMAS(POLRI) 3.keangotaan dalam forum bersifat sukarela bagi masyarakat 4.Anggota forum terdiri dari: A.Anggota biasa B.Angota biasa adalah anggota aktif yang berasal dari perwakilan masyarakat. C.Angota Luar Biasa. D.Anggota Kehormatan. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan adalah anggota yang tidak aktif yang dipilih oleh forum berdasarkan kapabilitasnya dalam masyarakat setempat. 5.Tata cara penerimaan dan pemberhentian anggota di tetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 15 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Hak
dan kewajiban anggota di atur dalam
anggaran rumah tangga BAB IX
KEUANGAN Pasal 16
Sumber dana dan keuangan di peroleh dan di usahakan dari: Sumbangan anggota dan donatur yang tidak mengikat, Usaha usaha lain yang shah dan halal. Polri dan pemerintah daerah. Pengaturan perimbangan perolelan pendapatan dan penggunaan keuangan ditentukan pengurus dan dilaporkan serta dipertanggung jawabkan oleh pengurus dan musyawarah forum .
BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 17
Perubahan terhadap anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan dalam suatu musyawarah luar biasa yang khusus diadakan untuk itu. Pembubaran forum ini dapat dilakukan atas usulan pengurus setelah melalui musyawarah luar biasa. BAB XI PENUTUP Pasal 18
segala sesuatu yang belum di atur di dalam ANGGARAN DASAR ini akan di atur di atur dan ditetapkan dalam Aggaran Rumah Tangga yang isinya tidak boleh ber tentangan dengan anggaran dasar. Di tetapkan 31 januari 2015
ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 PERSYARATAN KEANGGOTAAN
1. Persyaratan menjadi anggota yang dimaksud dalam pasal 17 Anggaran Dasar adalah sebagai berikut : a.
b. c.
Setiap Warga Negara Indonesia yang di maksud dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) dari Anggaran Dasar yang ingin menjadi anggota FKPM, menyampaikan permohonan kepada pimpinan FKPM. Bersedia mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh FKPM. Melakukan pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Sesudah pendaftaran tersebut pada ayat (1) huruf (C) kepada pemohonan diberikan status anggota dan berhak menerima 2 (dua) Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Lodaya dan juga berhak menerima Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktorat Pembina Masyarakat Polda Jawa Barat (DIR BINMAS POLDA JABAR) / KAPOLRES /KASATWIL 3. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaannya sebagaimana dimaksud pasal (17) dari Anggaran Dasar diatur sepenuhnya oleh Pimpinan FKPM LODAYA, sedangkan keputusan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh pimpinan FKPM LODAYA. Pasal 2 TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA
1. Anggota dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Azas, Tujuan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik FKPM Lodaya. 2. Keputusan pemberhentian sementara Anggota diputuskan melalui Rapat Pleno Pengurus Harian FKPM LODAYA. Pasal 3 ANGGARAN RUMAH TANGGA
1. Anggaran Rumah Tangga adalah Penjabaran lebih lanjut serta Aturan Pelaksanaan dan Anggaran Dasar dapat dirubah oleh MUSKORWIL atas persetujuan Pelindung, Penasehat dan Pembina POLDA 2. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. BAB II TUGAS, WEWENANG DAN LARANGAN FKPM Pasal 4 Tugas FKPM
Tugas Pokok
Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Operasionalisasi Polmas dan mendorong berfungsinya Pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari dalam kehidupan Masyarakat setempat. Uaraian tugas 1. Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari instrumen sebagaimana dimaksud. 2. Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian umum dan fungsi Bimbingan/Penyul 3. Membahas (bila perlu memberdayakan Warga yang berkompeten atau konsultasi) permasalahan Sosial Aspek Kamtubmas dalam wilayah a tau yang bersumber dari wilayahnya dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar pemecahannya. 4. Membahas dan menetapkan Program Kerja Tahunan/Tri Wulan dengan memperhatikan skala Prioritas termasuk melakukan Evaluasi dan Revisi bila diperlukan. 5. Menindaklanjuti Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam butir (d) diatas dan bila perlu menjalin Koordinasi dan Kerjasama dengan Aparat Pemerintah terkait dengan perwujudannya. 6. Secara terus-menerus memantau pelaksanaan Kegiatan Warga dari Aspek Ketertiban termasuk Pelaksanaan Gangguankamtibmas pada wilayah-wilayah tetangga atau wilayah yang lebih luas pada umumnya. 7. Menampung Keluhan/Pengaduan Masyarakat yang berkaitan dengan masalah Kejahatan/Pelanggaran dan Permasalahan Kepolisian pada umumnya serta membahasnya bersama Petugas Polmas untuk mencari jalan keluarnya. 8. Menampung dan Membahas Keluhan/Pengaduan Warga tentang Masalah-masalah Sosial terkait lainya dan berusaha menyalurkan dengan mengkoordinasikan kepada Aparat yang berkepentingan. Pasal 5 WEWENANG
Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Lodaya mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. Membuat Kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh Warga sehingga merupakan suatu Peraturan Lokal dalam lingkungannya. 2. Secara Kelompok atau Perorangan mengambil tindakan Kepolisian (Upaya Paksa) dalam hal terjadi Kejahatan/Tindak Pidana dengan Tertangkap T 3. Memberikan Pendapat dan Ssaran kepada Kapolsek baik Tertulis maupun Lisan mengenai Pengelolaan/Peningkatan Kualitas Keamanan/Ketertiban L 4. Ikut serta menyelesaikan Perkara Ringan/Pertikaian Antar Warga Pasal 6 LARANGAN
Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh anggota FKPM adalah sebagai berikut : 1. Membentuk Satuan-Satuan Tugas (Satgas-satgas) 2. Menggunakan Atribut dan Emblim (Lambang/Simbol) Polri dalam Organisasi FKPM 3. Tanpa bersama Petugas Polmas, menangani sendiri penyelesaian Kasus-kasus Kejahatan dan P 4. Melakukan tindakan Kepolisian (Upaya Paksa) terhadap Kasus Kejahatan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. 5. Mengatasnamakan atau mengkait-kaitkan hubungan FKPM dalam melakukan kegiatan Politik P
BAB III PENUTUP Pasal 7 Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Organisai FKPM Korwil Polda Jawa Barat. 2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Bandung Pada tanggal :13 Oktober 2013 Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Lodaya (FKPM Lodaya) Koordinator Wilayah Jawa Barat
SUSUNAN PENGURUS PEMBINA
: KAPOLRI KAPOLDA JAWA BARAT GUB JAWA BARAT KAPOLRES CIAMIS BUPATI CIAMIS DANDIM CIAMIS
PENASEHAT
: .................... ......................
KETUA
:
WAKIL KETUA
:
SEKRETARIS
:
WK SEKRETARIS :
BENDAHARA
WK BENDAHARA :
KORDINATOR
:
ANGGOTA
:
:
-
