ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD&ART) DPD MAHASISWA PEMBANGUNAN INDONESIA (MPI)
ANGGARAN DASAR BAB I NAMA,WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1 NAMA. Organisasi ini bernama DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia Pasal 2 PENDIRIAN DPD Mahasiswa Mahasiswa Pembangunan Pembangunan Indonesia Indonesia didirikan didirikan pada tanggal tanggal ……..Bulan… ……..Bulan…..Tahun ..Tahun….. ….. sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 KEDUDUKAN Temp Tempat at kedud keduduk ukan an DPD DPD Maha Mahasi sisw swaa Pemba Pembang nguna unan n Indo Indone nesi siaa di Kuta Kutaii Timu Timurr Propi Propins nsii Kalimantan Timur. BAB II AZAS DAN SIFAT
Pasal 4 ASAS DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia Berasaskan Pancasila. Pasal 5 SIFAT DPD Mahasiswa Mahasiswa Pembangunan Pembangunan Indonesia bersifat bersifat kemitraan kemitraan antar Mahasiswa Mahasiswa di perguruan perguruan tinggi tinggi yang ada di Indonesia, Indonesia, pemerintah, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat masyarakat dan swasta, swasta, serta tidak bernaung di bawah semua kekuatan sosial politik. BAB III VISI, MISI, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 6
VISI Memiliki kemampuan sehingga mampu berkarya, membangun dan memberikan kontribusi baik pemikiran maupun tenaga kepada berbagai pihak, kh ususnya kepada masyarakat.
1. 2. 3.
Pasal 7 MISI Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat umum. Meningkatkan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal organisasi. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai kalangan. Pasal 8 FUNGSI 1. Mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam perencanaan pengembangan yang berkelanjutan melalui penelitian, kebijakan, pendidikan, pelatihan, advokasi, pendampingan, di Kutai Timur secara khusus. 2. Mengembangkan informasi mengenai pembangunan nasional. 3. Mengembangkan kapasitas kewirausahaan serta partisipasi sektor swasta, usaha kecil dan menengah dalam upaya pembangunan. 4. Mensukseskan kebijakan dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bisnis yang beretika dalam konteks otonomi daerah serta pembangunan pembangaunan yang berkelanjutan. Pasal 9 TUJUAN
Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia ini bertujuan, menjalin dan meningkatkan kerjasama antar Mahasiswa Indonesia dengan berbagai pihak baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat umum guna menjadikan bangsa menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat dan maju menuju masyarakat adil dan makmur. BAB IV KEANGGOTAAN
Pasal 10 KEANGGOTAAN Keanggotaan Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia adalah anggota biasa dan anggota kehormatan yang untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Anggota Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia adalah : 1. Anggota biasa adalah Anggota yang mempunyai hak dan kewajiban yang selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga.
Anggota kehormatan adalah setiap orang, lembaga, atau yang dianggap sangat berjasa dalam usaha memajukan Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia dan ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus daerah Organisasi Mahasiswa Pembangunan Indonesia. 2.
BAB V TINGKATAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI Pasal 11
Tingkat Pengurus Daerah Pasal 12 TUGAS POKOK ORGANISASI Tugas pokok Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VI KEKUASAAN TERTINGGI ORGANISASI
Pasal 13 KEKUASAAN TERTINGGI ORGANISASI Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada Musyawarah Besar. Mahasiswa 1. Musyawarah Besar merupakan forum tertinggi Organisasi DPD Pembangunan Indonesia di tingkat Regional Kabupaten Kutai Timur, yang diadakan setiap 1 tahun sekali. 2. Musyawarah Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah anggota Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia. 3. Agenda Musyawarah Besar terdiri atas: a. Laporan Pertanggungjawaban Ketua umum dan Pengurus Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia b. Pemilihan Koordinator Bidang yang ada pada Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia. c. Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia. d. Penyusunan Program Kerja Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia. e. Penetapan keputusan lain yang dianggap perlu ditetapkan dalam Musyawarah Besar Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia
Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Besar DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia dapat dilaksanakan atas usulan dua pertiga dari jumlah, Koordinator Bidang, dan Anggota DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia. BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT 4.
Pasal 14 Forum pengambilan keputusan organisasi meliputi : a. Rapat Dewan Pengurus (RDP) b. Rapat Pengurus Harian (RPH) c. Rapat Pengurus Bidang (RPB) d. Rapat Umum Anggota ( RUA ) BAB VIII PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN MASA JABATAN PENGURUS
Pasal 15 PEMILIHAN DAN PENGESAHAN PENGURUS DPD MAHASISWA PEMBANGUNAN INDONESIA Pengurus Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia dipilih dan disahkan oleh Musyawarah Besar Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia. Pasal 16 MASA JABATAN PENGURUS Masa jabatan untuk Pengurus Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia selama 1 (satu) tahun. BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 17 1.
2.
3.
Pengurus Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia wajib menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi nama baik organisasi. Pengurus Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia berhak membuat keputusan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pengurus Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia berkewajiban mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam forum tertinggi sesuai dengan tingkatan organisasi.
BAB X ATRIBUT Pasal 18
Atribut Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia berupa lambang, bendera, dan atribut lainnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XI LEMBAGA OTONOM Pasal 19
Untuk menunjang program kerja dan mencapai sasaran organisasi maka dibentuk lembaga otonom yang fungsi dan ketentuan pembentukannya diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB XII KEKAYAAN Pasal 20 1.
Aset Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia terdiri atas keuangan, surat berharga, benda bergerak tidak bergerak yang pengelolaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Keuangan Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia diperoleh dari : a. Iuran anggota b. Dana yang diperoleh dari aktivitas usaha Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia. c. Bantuan sumbangan donatur yang tidak mengikat. 3. Cara memperoleh dan pengelolaan administrasi keuangan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 21 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Besar yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari peserta yang hadir. PERUBAHAN ORGANISASI Pasal 22 Pembubaran Organisasi Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Besar yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya
dua pertiga dari jumlah anggota Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia serta disetujui oleh dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir. BAB XIV ATURAN PERALIHAN Pasal 23 Segala keputusan Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. BAB XV PENUTUP Pasal 24
Segala keputusan Organisasi DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi. 3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 1.
Ditetapkan di : Kabupaten Kutai Timur Pada tanggal : ………… PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH DAERAH ORGANISASI DPD MAHASISWA PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN………
RANCANGAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DPD MAHASISWA PEMBANGUNAN INDONESIA (MPI) BAB I KEANGGOTAAN
Pasal 1 SYARAT Prosedur menjadi anggota : 1. Seluruh mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi yang ada di Indonesia secara umum dan membuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 2. Mengisi biodata dan mendaftarkan diri menjadi keanggotaan DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia. 3. Mengikuti orientasi dan pembekalan. Pasal 2 HAK ANGGOTA 1. Hak ikut serta dalam organisasi 2. Hak memilih dan dipilih 3. Hak bicara dan hak suara Pasal 3 KEWAJIBAN ANGGOTA 1. 2. 3. 4.
Menjaga nama baik organisasi dan tunduk serta taat kepada peraturan organisasi Berusaha mensosialisasikan organisasi Membayar iuran pangkal dan iuran wajib anggota Mempelajari dan mengamalkan kepribadian serta visi misi Organisasi Mahasiswa Pembangunan Indonesia. 5. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi Pasal 4 BATALNYA KEANGGOTAAN 1. Meninggal dunia 2. Mengundurkan diri atau diberhentikan
3. Tidak tercatat sebagai mahasiswa 4. Pemberhentian anggota tidak dibenarkan kecuali dengan keputusan hasil Rapat Dewan Pengurus setelah mendengarkan keterangan dari yang bersangkutan. BAB II PENGURUS HARIAN
Pasal 5 ANGGOTA Pengurus Harian terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendaha ra Pasal 6 TUGAS DAN WEWENANG 1. 2. 3. 4.
Melaksanakan kebijakan dan ketentuan umum organisasi yang telah ditetapkan RUA. Menyusun program kerja tahunan bersama – sama Pengurus Bidang. Menunjuk pengurus Pengurus Bidang setelah melalui Rapat Pengurus Harian (RPH) Mengelola secara umum keseluruhan kegiatan organisasi Pasal 7 TANGGUNG JAWAB
Pengurus Harian mempertanggung jawabkan kepengurusan pada akhir masa jabatan dalam RUA. BAB III PENGURUS BIDANG
Pasal 8 ANGGOTA Masing – masing Pengurus Bidang terdiri dari kepala dan sekretaris bidang yang dipilih oleh Pengurus Harian. Pasal 9 TUGAS DAN WEWENANG Melaksanakan dan mengelola kebijakan – kebijakan umum dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan dalam RUA dan RDP.
Pasal 10 TANGGUNG JAWAB Pengurus Harian bertanggung jawab kepada Pengurus Bidang BAB IV MUSYAWARAH
Pasal 11 RAPAT UMUM ANGGOTA Rapat Umum Anggota berfungsi untuk memilih Pengurus Harian dan menetapkan kebijakan dan ketentuan organisasi yang terdiri dari Pengurus Harian, Pengurus Bidang dan Anggota Pasal 12 RAPAT DEWAN PENGURUS Rapat Dewan Pengurus berfungsi untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan organisasi yang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Bidang. Pasal 13 RAPAT PENGURUS HARIAN Adalah rapat internal Pengurus Harian yang membahas mekanisme pengelolaan organisasi sesuai dengan tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya. Pasal 14 RAPAT PENGURUS BIDANG Adalah rapat internal Pengurus Bidang yang membahas mekanisme pelaksanaan program kerja bidang masing – masing, sesuai dengan tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya. BAB V KEKAYAAN
Pasal 15 PENGGUNAAN KEKAYAAN 1. RDP
Besarnya iuran pangkal dan iuran wajib anggota ditentukan dalam
2. Penggunaan kekayaan mencakup semua yang berkaitan dengan urusan keuangan dan asset organisasi serta akan diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi ( APBO ) yang diputuskan oleh RDP BAB VI PERUBAHAN
Pasal 16 Perubahan AD / ART hanya dapat dlakukan di Musyawarah Besar ( MUBES )
BAB VII PEMBUBARAN
Pasal 17 Pembubaran Organisasi Mahasiswa Pembangunan Indonesia hanya dapat dibubarkan dalam Musyawarah Besar ( MUBES ) Pasal 18 Keputusan pembubaran sekurang – kurangnya harus disetujui oleh dua pertiga peserta RUA BAB VIII PENUTUP
Hal – hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga selanjutnya akan diatur dalam ketetapan khusus yang ditetapkan oleh organisasi
