Analisis Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Pada Daerah Pesisir Utara Jawa Timur Periode 2005 - 2006

BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG Penyelenggaraan

pemerintahan

dalam

negeri

di

Indonesia,

khususnya pemerintah daerah telah memasuki era otonomi daerah. Otonomi daerah dapat dipahami sebagai demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi

masyarakatnya.

Aspirasi

dan

kepentingan

daerah

akan

mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pusat. Sedangkan, Otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur,

mengurus

dan

mengelola

kepentingan

dan

aspirasi

masyarakatnya sendiri. Dengan demikian daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan dari pusat (BKKSI, 2001). Otonomi awards selama tahun 2005-2006 mencatat perubahan tren kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Otonomi Award 2005 merupakan hasil monev (monitoring dan evaluasi) kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur selama 2004. Sementara itu, Otonomi Award 2006 merupakan hasil monev kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa

1

2

Timur selama 2005. Dari hasil dua tahun monitoring dan evaluasi, ada kecenderungan berbeda setiap tahun. Hasil monev 2005 menunjukkan, kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur paling menonjol di parameter ekonomi. Terutama didominasi indikator pertumbuhan ekonomi. Hasil monitoring dan evaluasi (monev) 2006 menunjukkan tidak adanya inovasi yang signifikan di parameter ekonomi. Pada indikator pertumbuhan ekonomi, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada umumnya melanjutkan program-program tahun sebelumnya. Daerah-daerah di selatan Jawa Timur mulai bangkit dan menunjukkan prestasinya. Namun, daerah-daerah di pesisir utara Jawa Timur berada pada posisi yang stagnan. Tidak ada inovasi yang menonjol di wilayah itu. (Depdagri, 2007). Ada beberapa daerah di Jatim yang mengalami peningkatan. Misalnya, perolehan pendapatan asli daerah kabupaten Lamongan yang meningkat naik dari 6 Milyar menjadi 34 Milyar. Namun, kenaikan tersebut

belum

mencukupi

kebutuhan

Lamongan

sehingga

harus

menggantungkan diri pada pemerintah pusat (BKKSI, 2004). Sementara itu, sumber pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2006 sudah mulai ditunjang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pariwisata. Total PAD sudah mencapai 39 milyar. Dilihat dari tren peningkatan, sinyal tersebut merupakan sinyal positif bagi tumbuhnya perekonomian. Sebagian APBD Lamongan dialokasikan untuk progam-progam yang menyentuh masyarakat (Artuti, 2007).

3

Dinamika perkembangan sebuah kabupaten juga tidak dapat dipisahkan dari interaksi komponen sosial ekonomi penghuninya. Misalnya, perkembangan kabupaten Gresik pada saat ini merupakan proses interaksi komponen ekonomi kawasan regional yang menempatkan wilayah kabupaten Gresik sebagai zona utama pengembangan industri. Keberadaan industri jangkar (anchorage industry) merupakan kekuatan pengungkit (leverage power) untuk menggerakkan pertumbuhan kegiatan industri lainnya. (Balitbang, 2006). Perkembangan kabupaten dalam pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan implikasi struktur ekonomi. PDRB Kabupaten Tuban masih didominasi sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Meskipun sektor pertanian masih berada di top rank, namun terjadi pergeseran struktur perekonomian, yaitu dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (pertambangan, industri, gas, listrik, dan air bersih) dan ke sektor tersier (perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan jasa-jasa). Artinya, laju pertumbuhan sektor sekunder dan tersier lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor pertanian (Irawan, 2002). Pada pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di kabupaten

Bojonegoro

pada

era

otonomi

daerah

dituntut

untuk

memperbesar pendapatan daerah mengingat sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

4

Alokasi Umum (DAU) dan dana lain yang perolehan nilainya berbeda-beda untuk masing-masing daerah. Serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (BKPM, 2008). Tabel 1.1 berikut ini menunjukkan perkembangan kabupaten-kabupaten di wilayah pesisir utara Jawa Timur. Tabel 1.1 Tabel Perkembangan ekonomi kabupaten Nama Kabupaten Lamongan Gresik Tuban Bojonegoro

Tahun 2004 4,6 7,05 5,64 3,60

Tahun 2005 5,93 8,52 8,82 5,36

Tahun 2006 5,59 6,75 6,28 5,99

Sumber: BPS Jawa Timur, 2007 (diolah)

Pemda harus berupaya menggali potensi daerahnya untuk melakukan pembiayaan pembangunan daerah. Kunci utama penentu keberhasilan pemda dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi adalah desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah yakni upaya pemda memusatkan perhatiannya untuk memperbesar peranan pendapatan

asli

meningkatkann

daerah

dalam

kemandirian

struktur

penerimaan

keuangannya.

daerah

guna

Diimplementasikannya

kebijakan desentralisasi fiskal sejalan diberikannya otonomi yang lebih luas

5

kepada daerah kabupaten. Sumber pendapatan utama yang seringkali menjadi parameter untuk menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah (Zaenuddin, 2008). Pemerintah daerah kabupaten tersebut menerima pendapatan dari beberapa sumber antara lain dana perimbangan, penerimaan bukan pajak dari sumber daya alam, penerimaan pajak kekayaan dan pajak penghasilan yang dibagi dengan pemerintah pusat, pendapatan asli daerah (PAD). Dengan adanya desentralisasi maka dapat mempercepat pembangunan daerah yang merupakan kunci standar hidup di daerah-daerah dan untuk mewujudkan perbaikan pertumbuhan ekonomi daerah serta perbaikan penyediaan layanan-layanan umum. Dalam mencapai tujuan desentralisasi tersebut, maka diperlukan alat kontrol analisis belanja dan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah (worldbank, 2008). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan anlaisis analisis pendapatan dan belanja terhadap pemerintah daerah kabupaten di wilayah pesisir utara Jawa Timur agar dapat membandingkan kinerja keuangan pada kabupaten tersebut.. I.2 TUJUAN STUDI Penelitian ini berawal dari adanya usaha mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik pada pemerintah daerah pesisir utara propinsi Jawa Timur. Pengelolaan keuangan yang baik dapat terwujud dengan adanya pemahaman yang memadai terhadap peraturan yang

6

berlaku. Pengelolaan keuangan daerah juga bisa dideteksi melalui komponen-komponen laporan keuangan dengan analisis pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan analisis pendapatan dan belanja daerah pada kabupaten di wilayah pesisir utara propinsi Jawa Timur. Main Research Questions : Bagaimanakah penerapan analisis pendapatan dan belanja terhadap pemerintah daerah di wilayah pesisir utara propinsi Jawa Timur ? Mini Research Question dari penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pendapatan dan belanja anggaran daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro untuk tahun anggaran 20052006 ? 2. Bagaimana penerapan analisis pendapatan pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro ? 3. Bagaimana penerapan analisis belanja pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro ? 4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan di antara pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro ? I.3 MANFAAT STUDI Penelitian ini merupakan Applied Research (penelitian terapan) yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang terjadi. Penelitian

7

ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang beberapa hal yang terkait dengan analisis pendapatan dan belanja pemerintah daerah kedua kabupaten. Adapun manfaat yang diharapkan: 1. Bagi Penulis Untuk menambah pengetahuan tentang menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah khususnya bagian pendapatan dan belanja 2. Bagi Pemerintah Daerah Diharapkan dapat memberi masukan tentang kinerja pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan kinerja untuk tahun anggaran ke depan dan juga dapat mengetahui korelasi antara angka yang disajikan dengan implikasi penyusunan laporan keuangan mengenai keadaan riil daerah serta alternatif pemecahan masalahnya. 2. Bagi Para Penulis lain Dapat memakai penelitian ini sebagai acuan dan referensi untuk mengadakan penelitian lain yang lebih spesifik dan diharapkan dapat menambah pengetahuan. I.4 RUANG LINGKUP STUDI Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat menyebabkan kelemahan pada hasil penelitian ini: a. Penelitian ini hanya meneliti analisis laporan keuangan khususnya bagian pendapatan dan belanja dan bukan analisis laporan keuangan secara keseluruhan

8

b. Pembatasan penelitian yang hanya dilakukan dengan studi kasus pada pemerintah daerah di wilayah pesisir utara propinsi Jawa Timur, antara lain kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro menyebabkan tingkat generalisasi yang dimiliki oleh penelitian ini sangat rendah. c. Penelitian deskripsi terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Lamongan dan kabupaten Gresik sehubungan dengan analisis pendapatan dan belanja dengan metode studi kasus mempunyai kelemahan dalam hal menemukan konklusi karena dipengaruhi oleh bukti-bukti yang samar atau pandangan subyektif selama melakukan penelitian. d. Pengidentifikasian masalah yang muncul hanya dibatasi untuk periode tahun anggaran 2005-2006. Peneliti tidak bisa memperoleh data periode tahun anggaran sebelumnya karena adanya keterbatasan data. Dimana, laporan keuangan untuk tahun anggaran 2007 yang telah diaudit baru akan dipublikasikan pada akhir bulan Juli tahun 2008. e. Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas penelitian dengan melakukan analisis aset, pembiayaan serta laporan arus kas. I.5 ORGANISASI PENULISAN Organisasi penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi yang terdapat dalam skripsi ini. Pembahasan skripsi ini dibagi dalam enam bab:

9

Bab 1 Pendahuluan Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar penulisan skripsi, tujuan studi yang dijabarkan dalam main dan mini research questions, ruang lingkup pembahasan, manfaat yang diharapkan, serta organisasi penulisan. Bab 2 Konsep dan Teori Pada bab ini akan diuraikan konsep-konsep dan teori yang mendukung dan menunjang pembahasan mengenai analisis pendapatan dan belanja daerah meliputi konsep akuntansi sektor publik, konsep laporan keuangan, konsep analisis laporan keuangan, konsep analisis pendapatan, konsep analisis belanja dan kesimpulan dari teori-teori tersebut. Bab 3 Desain Studi dan Jadwal Studi Bab ini memuat dan menjelaskan desain studi dari penelitian serta jadwal penulisan. Pada desain studi ini juga dijabarkan mengenai sumber data dan metode penelitian, aspek paraktis serta justifikasi. Bab 4 Gambaran Umum Pemerintah Daerah X Bab ini berisi tentang gambaran umum pemerintah daerah X yang menjelaskan keadaan pemerintah daerah kabupaten X yang bersangkutan meliputi profil kabupaten berupa visi, misi, dan kondisi pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bab ini juga menjawab mini research questions yang pertama dari keempat mini research question yang ada.

10

Bab 5 Analisis dan Pembahasan Bab lima ini berisi analisis dan pembahasan, yaitu penjelasan tentang informasi yang dihasilkan dalam mengelola data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan metode yang digunakan dengan berlandaskan teori dasar. Bab ini menjawab mini reseach questions kedua dan ketiga. Bab 6 Konklusi, Implikasi dan Rekomendasi Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan, implikasi berisi penjelasan singkat dari analisis dan pembahasan. Selain itu, peneliti juga mencoba untuk mengemukakan rekomendasi yang dianggap perlu untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan pemerintah daerah. Bab ini menjawab mini research questions keempat.

BAB II KONSEP DAN TEORI Dalam bab ini akan dijelaskan keterkaitan antara situasi yang terjadi dengan teori-teori yang ada. Untuk lebih memahami serta mengevaluasi laporan keuangan Pemerintah Daerah X, maka akan digunakan teori-teori yang relevan , sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis. II.1 KONSEP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK II.1.1 Definisi Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badanbadan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya (Mardiasmono, 2002). Akuntansi sektor publik merupakan

proses pengidentifikasian,

pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi dari entitas legal multi (multi legal entities), terdiri dari Lembaga-Lembaga Negara, Aparatur

11

12

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan seluruh satuan kerjanya, Aparatur Perekonomian Negara dan Daerah dengan semua unit organisasinya berdasarkan pada hukum publik, kecuali Persero yang didasarkan pada hukum dagang (commercial law) sebagai bagian dari hukum privat. Pengkomunikasian informasi ekonomi itu, baik anggaran, perkembangan realisasinya, maupun pertanggungjawabannya kepada pihakpihak yang berkepentingan (stakeholders), yang diharapkan berguna sebagai dasar penilaian dan pengambilan keputusan rasional di bidang alokasi sumber-sumber ekonomi, pelayanan publik, kinerja organisasi, dan penilaian kemampuan likuiditasnya (Rosjidi, 2001). Akuntansi sektor publik juga dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian ,2005). Menurut Baswir (1999), Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Fungsi akuntansi pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya. Akuntansi pemerintah sebagai fungsi jasa, dimaksudkan untuk menyediakan informasi tertentu. Dalam

13

lingkungan organisasi pemerintah, keputusan-keputusan yang ditetapkan terutama berhubungan dengan perolehan sumber-sumber keuangan dan pemanfaatannya, yang secara tradisional untuk memenuhi tujuan sosial dan politiknya. Jadi akuntansi pemerintah dan sistem pelaporannya, ditekankan sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban atas perolehan dan pemanfaatan sumber-sumber keuangan. II.1.2 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik memiliki manfaat-manfaat yang pada dasarnya adalah mewujudkan tujuannya. Manfaat tersebut dapat diperoleh jika akuntansi sektor publik dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik ini digunakan sebagai alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan progam, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya

pelayanan (cost of services) yang diberikan kepada

publik, menetapkan biaya standard dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (charging for services). Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan progam yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Adapun manfaat-

14

manfaat yang diperoleh dari informasi akuntansi sektor publik, antara lain (Mardiasmono, 2002): a. Untuk pengambilan keputusan terutama dalam melakukan alokasi sumber daya. b. Untuk membantu dalam pemilihan progam yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. c. Untuk melakukan pengukuran kinerja. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi diperlukan terutama untuk menentukan indicator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. d. Untuk pembuatan laporan keuangan sektor publik. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, akuntansi sektor publik hendaknya memiliki tujuan yang akan dicapai. Halim (2007) menyatakan tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah sebagai pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan. Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan. Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan,

pemantauan,

pengendalian

anggaran,

15

perumusan kebikjasanaan, pengendalian keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus

memungkinkan

terselenggaranya

pemeriksaan

oleh

aparat

pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Namun, dalam mencapai tujuan akuntansi sektor publik terdapat beberapa hambatan dalam menghasilkan laporan keuangan (Mardiasmo, 2002) antara lain objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, materialitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan

antara

kepentingan

manajemen

dengan

kepentingan

stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan

terhadap stakeholder yang lain, misalnya

karyawan, investor, kreditor dan masyarakat. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar

16

laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang (going concern), sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode. Oleh karena itu agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansinya Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objektivitas karena semakin objektif suatu laporan keuangan maka

akan semakin tinggi daya

bandingnya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan

keputusan.

Permasalahannya

adalah

semakin

banyak

17

kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif (subjective judgement), namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan professional judgement yang mendasarkan pada teknik tertentu. II.1.3 Basis Pencatatan Akuntansi Sektor Publik Basis akuntansi merupakan perlakuan pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan. Perbedaan basis akan berpengaruh terhadap proses akuntansi. Dalam akuntansi dikenal adanya dua basis yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis yang mengakui timbulnya hak atau kewajiban pada saat kas diterima atu dikeluarkan. Basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak atau kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan. Standar Akuntansi Pemerintahan tidak menganut basis kas

18

secara penuh dan juga tidak menganut basis akrual secara penuh tetapi basis kas modifikasian . Basis modifikasian yang dianut disebut dengan basis kas menuju basis akrual (cash toward accrual). Dengan basis ini, asset, kewajiban, dan utang diakui menurut basis akrual sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas (Mahsun dkk,2006) Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (5) menghendaki adanya laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tidak mungkin suatu entitas menghasilkan laporan tersebut dengan hanya mengandalkan arus kas, karena basis kas hanya menghasilkan informasi mengenai kas, tidak mencakup informasi mengenai kekayaan entitas selain kas. Dasar akuntansi yang dapat memenuhi tuntutan tersebut adalah basis akrual. Basis akrual mampu menghasilkan informasi guna penyusunan kedua laporan keuangan. Disamping itu, basis ini dapat memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas. Tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang ditetapkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan pada entitas pemda adalah kurang realistis. Solusi masalah ini terdapat PP Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP yang menetapkan kebijakan akuntansi berupa basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan relisasi anggaran, serta basis akrual untuk

19

pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Berikut ini empat dasar atau basis akuntansi (Halim, 2007) antara lain basis kas, basis akrual, basis kas modifikasian, basis akrual modifikasian. Basis kas (cash basis) menetapkan bahwa pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Basis akrual (accrual basis) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual telah ditetapkan dalam SAP dan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 untuk pemda, sehingga seluruh pemda di Indonesia sudah harus menerapkannya mulai tahun 2007. Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang Kebijakan Akuntansi) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa : (12) Basis atau dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. (13) Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk kejadian

dalam

periode

berjalan

mengakui transaksi dan

meskipun

penerimaan

atau

20

pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi. Basis Akrual Modifikasian (modified accrual basis) mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan, contohnya adalah pengakuan piutang pendapatan. Tidak semua piutang pendapatan (misalnya pendapatan pajak) diakui dengan basis akrual. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang actual, riil, objektif. Dengan cash basis tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, progam, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of services dan charging for services yaitu untuk mengetahui besarnya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran

21

kas, dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (earned) atau terjadi (inccured), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan (Mardiasmono, 2002). II.2 KONSEP LAPORAN KEUANGAN II.2.1 Definisi Laporan Keuangan Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik, menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan pada organisasi sektor publik. Informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan publik tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal perusahaan), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Mahsun dkk, 2006).

22

Sedangkan menurut Prasetya (2005), Laporan keuangan adalah produk

manajemen

dalam

mempertanggungjawabkan

(stewardship)

penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas dalam suatu periode. Laporan keuangan harus tersaji secara wajar, transparan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun pemerintah daerah lain. Laporan keuangan juga dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban ekuitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan

oleh

pengguna

untuk

melakukan

pembagian

terhadap

kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah di masa datang (Yuwono dkk, 2005) II.2.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan PP RI no 24 tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerintahan) mengemukakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, politik dengan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, mengenai

23

jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan

kasnya, mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (wide range users) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan (Bastian, 2006). Sedangkan menurut Nordiawan (2006), menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik antara lain kepatuhan dan pengelolaan (Compliance and Stewardship), akuntabilitas dan pelaporan restrospektif (Accountability and Restropective Reporting), perencanaan

24

dan

informasi

otorisasi

(Planning

Authorization

Information),

kelangsungan organisasi (Viability), hubungan masyarakat (public relation), sumber fakta dan gambaran ( Source of Facts and Figures). Laporan keuangan sebagai kepatuhan dan pengelolaan (Compliance and Stewardship) dipergunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas

penguasa bahwa

pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Laporan keuangan sebagai akuntabilitas

dan

pelaporan

restrospektif

(Planning

Authorization

Information) digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. serta digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan sebagai perencanaan dan informasi otorisasi (Planning Authorization) berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Laporan keuangan sebagai kelangsungan organisasi (Viability) berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. Laporan keuangan sebagai hubungan masyarakat (public

25

relation) berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sebagai sumber fakta dan gambaran ( Source of Facts and Figures) bertujuan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui secara lebih dalam. II.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Nordiawan (2006), agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan (predictive value), dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka (feedback value). Selain itu suatu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi

26

mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Sehubungan dengan hal ini, pennguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemampuan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. II.2.4 Pengguna Laporan Keuangan PP RI Nomor 24 tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerintahan) menyebutkan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: a. Masyarakat b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan d. Pemerintah

27

II.2.5 Komponen laporan keuangan dan elemennya Penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam standar akuntansi pemerintah No.1. Standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan bertujuan untuk tujuan umum (general purpose financial statement). Penyajian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas (Andayani, 2007). Menurut Andayani (2007), komponen-komponen laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendarahan. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara atau daerah dan sebagai kuasa bendahara umum negara atau daerah. II.2.5.1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan) Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva , hutang dan modal pemilik pada suatu saat tertentu (Bastian, 2006)

28

Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu (Mahsun dkk, 2006). Elemen-elemen yang terdapat dalam neraca antara lain aset, kewajiban, ekuitas dana. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam asset lancar dan asset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang,persediaan. Sedangkan aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan (Mahsun dkk, 2006). Menurut Bultek No 2 (2005) aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan.

29

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Setiap entitas pemerintah wajib menyajikan saldo kasnya pada saat menyusun neraca. Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. Investasi jangka pendek merupakan Investasi pemerintah dalam investasi yang segera dapat dicairkan disebut dengan investasi jangka pendek. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pihak yang menangani investasi jangka pendek tersebut (Bultek No.2, 2005). Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Bultek No 2 (2005), piutang dikelompokkan menjadi bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, Piutang pajak, Piutang lainnya. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam

30

waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan sediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh Menurut Bultek No.02, 2005, Aset non lancar adalah aset yang bersifat jangka panjang dan aset yang tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud atau sifat permanen investasinya, yaitu non permanen dan permanen. Investasi non permanent adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Investasi permanen adalah

31

investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain : 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara atau daerah, lembaga keuangan negara, atau badan hukum lainnya. 2. Investasi permanen lainnya, yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Dana cadangan terbentuk apabila pemerintah merencanakan akan membangun suatu aset yang memerlukan dana relatif besar yang tidak memungkinkan dibiayai dengan APBD satu tahun anggaran, maka pemerintah dapat membentuk dana cadangan.

32

Aset lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa

masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan terjadinya pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dikelompokkan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan, kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan (Mahsun dkk, 2006). Menurut Bultek No 2 (2005) kewajiban jangka pendek meliputi utang yang berasal dari pinjaman (Bagian lancar utang jangka panjang), utang kepada pihak ketiga (account payable), utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga. Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian lancar hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Utang kepada pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang atau jasa yang belum dibayar sampai dengan saat neraca awal.

33

Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas hutang, misalnya bunga hutang dari perbankan, utang obligasi. Utang Perhitungan Pihak Ke Tiga merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan atau potongan utang perhitungan pihak ke tiga dari surat perintah membayar uang (SPMU) atu dokumen lain yang dipersamakan.Menurut Bultek No 2 (2005) kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang lainnya. Utang dalam negeri perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada utang dalam negeri perbankan dan utang dalam negeri obligasi, misalnya utang kemitraan. Utang kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun, serah, kelola (BSK), di mana BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah berupa kas dan non kas oleh pihak ketiga atau investor dengan cara pihak ketiga atau investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah

yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah (Mahsun

34

dkk, 2006). Pos-pos ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok ekuitas dana lancar terdiri dari Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA), Pendapatan yang ditangguhkan, Cadangan piutang, Cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. SILPA merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kasserta investasi jangka pendek. Pendapatan yang ditangguhkan adalah akun lawan untuk menampung kas di bendahara penerimaan. Cadangan piutang adalah akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar. Akun lawan dari persediaan adalah cadangan persediaan. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, yang merupakan lawan dari investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, yang merupakan akun lawan dari aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, yang merupakan akun lawan aset lainnya, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang yang merupakan akun lawan dari utang jangka

panjang.

Ekuitas

dana

cadangan

mencerminkan

kekayaan

35

pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan. II.2.5.2 Laporan Arus Kas Berdasarkan Kepmendagri No.29 tahun 2002, Laporan arus kas harus menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pembiayaan. Laporan arus kas diatur dalam standar akuntansi pemerintah No.3. Tujuan penyajian laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan. Menurut Andayani ( 2007) manfaat informasi arus kas adalah sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang datang serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Laporan arus kas memberikan informasi untuk mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah. Klasifikasi laporan arus kas meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, aktivitas non anggaran. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas. Kas tersebut menunjukkan cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

36

Arus kas masuk dari aktivitas operasi diperoleh dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, hibah, penerimaan bagian laba perusahaan, dan transfer. Menurut Mardiasmo (2003), sumber-sumber penerimaan terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas pajak hasil daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk aktivitas investasi non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Arus kas investasi non keuangan terdiri dari atas perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya (Andayani, 2007). Arus kas aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang datang. Arus masuk dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang negara, penerimaan divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan

37

dana cadangan. Arus keluar aktivitas pembiayaan adalah penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman jangka panjang, dan pembentukan dana cadangan. Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Arus kas aktivitas non anggaran antara perhitungan pihak ke tiga (PPK) dan kiriman uang. PPK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau diterima tunai untuk pihak ke tiga misalnya, potongan taspen dan askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi antar rekening kas umum negara atau daerah. Arus masuk aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PPK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PPK dan kiriman uang keluar. II.2.5.3 Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan

38

digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mahsun dkk,2006). Laporan realisasi juga menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang direalisasi dalam APBD di akhir periode (Bastian, 2006). Menurut Andayani (2007), laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur antara lain pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan. Pendapatan merupakan semua pendapatan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah oleh yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Surplus/defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

39

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. II.2.5.4 Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapanungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Mahsun dkk, 2006) : a. Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN atau Perda APBD, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang diplih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

40

II.3 KONSEP ANALISIS LAPORAN KEUANGAN II.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan kerap dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap masalah keuangan pemerintah daerah. Dalam melakukan analisis , setiap pengguna laporan keuangan harus mengidentifikasi informasi yang akan digunakan sebagai dasar analisis. Ketepatan penggunaan metode analisis, ruang lingkup,

serta

kedalaman

analisis

akan

membantu

pengguna

mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Untuk menganalisis laporan keuangan maka diperlukan penguasaan terhadap (Prasetya, 2007): a. Cara menyusun laporan keuangan. b. Teknik analisis yang digunakan. c. Karakteristik daerah, segmen, dan situasi lingkungan ekonomi baik internasional maupun nasional. d. Konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan atau akuntansi itu sendiri. Analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masingmasing unsur tersebut, dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang

41

baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Ini berarti bahwa para analisis laporan keuangan dituntut mempunyai pengertian yang cukup tentang unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Untuk dapat menganalisis laporan keuangan, para analisis selain harus memahami betul kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan juga harus mampu mengaplikasikan berbagai teknik atau alat analisis laporan keuangan. Selain itu, analisis laporan keuangan juga tidak dapat terlepas dari penggunaan pertimbangan-pertimbangan (Prastowo dkk, 2005). II.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan Kesenjangan kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan menuntut suatu pemecahan. Meskipun bukan merupakan satu-satunya sumber informasi, laporan keuangan merupakan salah satu

sumber

informasi yang cukup penting untuk pengambilan keputusan ekonomi. Untuk memecahkan kesenjangan kebutuhan informasi inilah diperlukan suatu analisis terhadap laporan keuangan , utamanya dalam memprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Yang terpenting dari analisis

laporan

keuangan

adalah

tujuannya

untuk

mengurangi

ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan intuisi, mengurangi atau mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan (Prastowo dkk, 2005).

42

Menurut Prasetya (2007), analisis laporan keuangan memiliki tujuan tertentu antara lain screening, understanding, forecasting, diagnosis, evaluation. Analisis untuk mencapai tujuan screening dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa harus menemui langsung objek yang dituju.Understanding dimaksudkan untuk memahami kondisi suatu daerah dan kondisi keuangannya serta apa yang dihasilkan. Forecasting dilakukan untuk meramalkan kondisi keuangan suatu daerah di masa yang akan datang. Diagnosis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan masalah yang terjadi, baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain dalam suatu daerah. Evaluation dilakukan untuk menilai prestasi pihak eksekutif dalam mengelola suatu daerah. Menurut Mahmudi (2007), analisis laporan keuangan seperti halnya analisis aset, analisis kewajiban dan ekuitas dana, analisis pendapatan, analisis belanja, analisis pembiayaan, analisis laporan arus kas ditujukan untuk

membantu

bagaimana

cara

memahami

laporan

keuangan,

menafsirkan angka-angka dan mengevaluasi laporan keuangan, dan menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan putusan. II.4 Konsep Analisis Pendapatan II.4.1 Pengertian Pendapatan PP RI No 24 tahun 2005 (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah

43

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gain). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Sementara itu keuntungan mungkin timbul dan tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Definisi pendapatan juga mencakup keuntungan yang belum direalisasi, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dipasarkan dan dari kenaikan jumlah aktiva jangka panjang (Bastian, 2006). II.4.2 Kegunaan Analisis Pendapatan Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih besar berarti daerah tidak lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapat dana perimbangan. Dana perimbangan masih diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta melakukan investasi jangka panjang. Oleh karena itu analisis pendapatan digunakan dalam mewujudkan hal tersebut (Mahmudi, 2007).

44

II.4.3 Teknik-Teknik Analisis Pendapatan II.4.3.1 Analisis Varians Anggaran Pendapatan Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporandalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Dalam selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah dengan melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baikm secara nominal maupun presentase, menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar, menilai significant atau tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan, menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan (Mahmudi, 2007). II.4.3.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan negatif maka hal itu menunjukkan terajdi penurunan

45

kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya (Mahmudi, 2007). Pertumbuhan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

Pertumbuhan Pendapatan Tahun Ini =

Pendapatan Tahun Sekarang-Pendapatan Tahun Lalu X100% Pendapatan Tahun Lalu

Pendapatan tahun sekarang merupakan pendapatan yang diperoleh pada tahun bersangkutan dan dapat menambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan tahun lalu merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh pada tahun anggaran sebelumnya. II.4.3.3 Analisis Derajat Desentralisasi Derajat desentralisasi

dihitung berdasarkan perbandingan antara

jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2007). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah Derajat Desentralisasi

= Total Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah ini terdiri

46

dari pendapatan pajak daerah, restribusi daerah (misalnya, restribusi pelayanan

kesehatan,

restribusi

pelayanan

kebersihan,

restribusi

penggantian biaya cetak KTP, restribusi tempat parkir dan lain-lain), hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, lain-lain PAD yang sah berupa bantuan dana kontingensi dari pemerintah. Total pendapatan daerah merupakan jumlah keseluruhan penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain PAD yang sah (Halim, 2007). II.4.3.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi (Mahmudi, 2007). Rasio ketergantungan keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut : Pendapatan Transfer Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

= Total Pendapatan Daerah

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah. Jenis pendapatan ini dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu pendapatan (untuk provinsi) dan menjadi tiga jenis pendapatan (untuk kabupaten/kota) yang meliputi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer

47

pemerintah propinsi. Total pendapatan daerah merupakan jumlah penerimaan daerah yang dapat menambah nilai kekayaan bersih (Halim, 2007). II.4.3.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio

kemandirian

keuangan

daerah

dihitung

dengan

cara

membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2007). Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian = Daerah

Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman

Transfer Pusat merupakan bantuan keuangan pemerintah pusat meliputi dana otonomi khusus. Transfer propinsi merupakan bantuan keuangan dari pemerintah propinsi meliputi pendapatan bagi hasil pajak dan lainnya. Pinjaman merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membiayai kembali (Halim, 2007). II.4.3.6 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang

48

dianggarkan. Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2007). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektifitas PAD = Target Penerimaan PAD

Realisasi penerimaan PAD merupakan perolehan penerimaan daerah bersumber dari sumber ekonomi asli daerah yang telah terealisasi. Target penerimaan PAD merupakan rencana anggaran penerimaan yang akan diperoleh. II.4.3.7 Rasio Efektifitas Pajak Daerah Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio tersebut mencapai angka minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2007).

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Target Penerimaan Pajak Daerah

49

Realisasi penerimaan pajak daerah merupakan perolehan pendapatan daerah yang berasal dari pajak yang telah terealisasi. Misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran dan lain-lain. Target penerimaan pajak daerah merupakan rencana perolehan pendapatan yang berasal dari pajak pada tahun bersangkutan (Halim, 2007). II.4.3.8 Derajat Kontribusi BUMD Rasio

ini

bermanfaat

untuk

mengetahui

tingkat

kontribusi

perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membanding penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan asli daerah (Mahmudi, 2007). Derajat konribusi BUMD dapat dirumuskan sebagai berikut: Penerimaan Bagian Laba BUMD Derajat Kontribusi BUMD

= Penerimaan PAD

Penerimaan bagian laba BUMD merupakan total penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, serta perusahaan milik swasta. Penerimaan PAD merupakan seluruh penerimaan meliputi pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain PAD yang sah yang diperoleh pada tahun bersangkutan (Halim, 2007).

50

II.4.3.9 Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah Rasio utang terhadap pendapatan daerah sangat bermanfaat bagi pihak eksternal terutama calon kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman (Mahmudi, 2007).

Total Utang Pemerintah Daerah Rasio Utang Terhadap Pendapatan = Total Pendapatan Daerah

Total utang pemerintah daerah merupakan jumlah uang yang wajib dibayar oleh pemerintah daerah atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Total pendapatan daerah merupakan keseluruhan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Halim, 2007). II.5 KONSEP ANALISIS BELANJA II.5.1 Pengertian Belanja PP RI No 24 tahun 2005 (SAP) mendefinisikan belanja sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi

ekuitas

dana

lancar

dalam

periode

tahun

anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Bastian (2006), belanja timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi jasa publik umum, pertahanan, keteraturan dan keamanan publik. Belanja tersebut biasanya

51

berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas dan setara kas, persediaan dan aktiva tetap. II.5.2 Kegunaan Analisis Belanja Analisis belanja daerah sangat penting untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluran yang tidak perlu dan pengeluran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada output dan outcome dari anggaran (Mahmudi, 2007). II.5.3 Teknik-teknik Analisis Belanja II.5.3.1 Analisis Varians Belanja Menurut Mahmudi (2007), Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang berarti. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau presentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan

52

menjadi dua jenis yaitu selisih disukai favourable variance (F) dan selisih tidak disukai unfavourable variance (U). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut favourable variance (F), sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan unfavourable variance (U). Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan cukup significant bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran, kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa disebabkan karena ada progam yang tidak dilakukan eksekutif padahal sudah diamanatkan anggaran (Mahmudi, 2007). II.5.3.2 Analisis Pertumbuhan Belanja Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masin-masing belanja,

apakah

pertumbuhan

tersebut

rasional

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengangggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah (Mahmudi, 2007). Pertumbuhan belanja dapat dirumuskan sebagai berikut:

53

Realisasi Belanja Tahun t- Realisasi Belanja Tahun t-1 Pertumbuhan belanja tahun t = Realisasi Belanja Tahun t-1

Realisasi belanja tahun t merupakan kewajiban pemerintah pada tahun bersangkutan yang dapat mengurangi nilai kekayaaan bersih. Dalam penelitian ini realisasi belanja tahun t adalah realisasi belanja tahun 2006. Realisasi belanja tahun t-1 merupakan kewajiban pemerintah pada tahun sebelumnya yang dapat mengurangi nilai kekayaan bersih. Dalam penelitian ini realisasi belanja tahun t-1 adalah realisasi belanja tahun 2005. II.5.3.3 Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Analisis belanja modal terhadap total total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja dearah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi, 2007). Rasio belanja ini dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Total belanja Daerah

54

Realisasi belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pada tahun bersangkutan dan berguna untuk perolehan aset tetap, aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Total belanja daerah

merupakan

jumlah

keseluruhan

pengeluaran

pada

tahun

bersangkutan (Halim, 2007). II.5.3.4 Rasio Efisiensi Belanja Rasio

efisiensi

belanja

merupakan

perbandingan

antara

realisasibelanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakanuntuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikantelah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007).

Realisasi Belanja Rasio Efisiensi Belanja =

X 100% Anggaran Belanja

Realisasi belanja merupakan pengeluaran anggaran pada tahun bersangkutan yang telah terealisasi. Anggaran belanja merupakan rencana pengeluaran anggaran pada tahun bersangkutan. II.6 KESIMPULAN Akuntansi sektor publik memiliki manfaat-manfaat yang pada dasarnya adalah mewujudkan tujuannya. Manfaat tersebut dapat diperoleh jika akuntansi sektor publik dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.

55

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik ini digunakan sebagai alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Terdapat empat basis akuntansi dalam akuntansi sektor publik antara lain basis kas, basis akrual, basis kas modifikasian, basis akrual modifikasian. Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik, menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan publik tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan. Agar laporan keuangan memenuhi kualitas yang dikehendaki laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. komponen-komponen laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Elemen-elemen yang terdapat dalam neraca antara lain aset, kewajiban, ekuitas dana. Klasifikasi laporan arus kas meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, aktivitas non anggaran. Sedangkan, laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur antara lain pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan. Catatan

56

atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan tersebut. Analisis laporan keuangan seperti halnya analisis aset, analisis kewajiban dan ekuitas dana, analisis pendapatan, analisis belanja, analisis pembiayaan, analisis laporan arus kas ditujukan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan. Dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai analisis pendapatan

yang

meliputi

analisis

varians

belanja,

pertumbuhan

pendapatan, derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian daerah, efektifitas PAD, efektifitas pajak daerah serta rasio utang terhadap pendapatan daerah. Di mana analisis pendapatan ini berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan investasi. Adapun dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai analisis belanja yang meliputi analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, belanja modal terhadap total belanja, efisiensi belanja. Di mana analisis belanja ini untuk mengevaluasi APBD apakah sudah digunakan secara efisien dan ekonomis.

BAB III DESAIN STUDI III.1 Desain Studi Tujuan penulisan Bab III ini adalah untuk menjelaskan langkahlangkah yang akan diambil oleh peneliti dalam menjawab main research questions. Penelitian ini menganalisis data secara induktif yaitu pembahasan penelitian yang dimulai pengumpulan data terlebih dahulu kemudian melakukan pembahasan mengenai masalah yang dimaksud. Untuk

mempermudah

interpretasi

data

serta

untuk

menghasilkan

pembahasan yang logis dan sistematis, maka analisis pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi berdasarkan mini research questions yang ada. Mini Reseach Qustieons yang pertama bertujuan untuk mengetahui kondisi pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten Lamongan kabupaten Gresik, kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro. Untuk menjawab mini research questions yang pertama ini, pengumpulan data dapat dilakukan melalui interview dengan metode semi terstruktur pada staf bagian keuangan selama 4 kali dan masing-masing selama 30 menit serta analisis dokumen dengan alokasi waktu selama 4 hari dan masing-masing selama 40 menit/hari. Mini Research Questions kedua bertujuan untuk mengetahui kontribusi pendapatan daerah pada keempat kabupaten. Salah satunya meliputi ketergantungan kabupaten terhadap dana dari pemerintah pusat.

57

58

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab mini research questions yang kedua adalah melalui analisis dokumen dengan alokasi waktu selama 4 hari dan masing-masing selama 90 menit/hari serta studi literatur mengenai analisis pendapatan selama kurang lebih tiga jam. Mini Research Questions yang ketiga bertujuan untuk mengetahui apakah

penggunaan dana APBD telah digunakan secara efisien dan

ekonomis. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab mini research yang ketiga adalah melalui analisis dokumen dengan alokasi waktu selama 4 hari dan masing-masing selama 90 menit/hari serta studi literatur selama kurang lebih tiga jam. Mini Research Questions yang keempat bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan antara kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik, kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro sehingga dapat diketahui perbedaan kinerja keempat kabupaten berdasarkan analisis tersebut. Untuk menjawab mini research questions yang keempat, pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen berdasarkan hasil analisis yang dilakukan selama 4 hari dan masing-masing selama 30 menit/hari. Detail dari perencanaan ini dapat dilihat secara ringkas pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Desain Studi No

Mini RQ

Sumber Data dan Metode Penelitian

Aspek Praktis Lain

Justifikasi

1.

Bagaimana pendapatan dan belanja anggaran daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro untuk tahun anggaran 2005-2006 ?

Interview Sumber Data : Orang yaitu staf bagian keuangan sekretaris daerah kabupaten Gresik, Bojonegoro dan staf badan keuangan dan barang mewah (BKKD) Lamongan dan staf dinas pengelolaan kekayaan daerah Tuban.

Sifat : Semi structured Lama Interview : 4 x 30 menit Media : Alat tulis manual Lokasi : - Kantor Setda Bagian Keuangan Gresik dan Bojonegoro. - Kantor BKKD Lamongan. - Kantor Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Interview ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pendapatan dan belanja daerah keempat kabupaten di wilayah pesisir utara propinsi Jawa Timur.

Analisis Dokumen Sumber Data : Dokumen berupa Laporan Keuangan kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro periode 2005-2006.

Waktu analisis dokumen : kurang lebih 4 x 40 menit. Lokasi : Perpustakaan.

Dengan melakukan pendokumentasian maka dapat diketahui target dan realisasi pendapatan dan belanja kabupaten.

Observasi Sumber Data : Kejadian berupa aktivitas pencatatan laporan keuangan.

Sifat : non participant observation. Waktu Observasi: 2 x 30 menit. Lokasi: Kantor BKKD, Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah, Setda Bagian keuangan.

Observasi ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pada daerah pesisir utara sehingga secara otomatis dapat diketahui basis pengakuan pendapatan dan belanja.

Lanjutan Tabel 3.1 Desain Studi No

Mini RQ

2.

Bagaimana penerapan analisis pendapatan pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik,Tuban,Bojonegoro?

3.

Bagaimana penerapan analisis belanja pemerintah daerah kabupaten Lamongan Gresik, Tuban, Bojonegoro ?

Sumber Data dan Metode Penelitian

Aspek Praktis Lain

Justifikasi

Analisis Dokumen Sumber data : Dokumen berupa Laporan Keuangan kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro periode 2005-2006.

Waktu analisis dokumen : 4 x 90 menit. Lokasi : Perpustakaan.

Dengan melakukan pendokumentasian maka dapat diketahui kontribusi pendapatan daerah yang dihasilkan pada keempat kabupaten.

Studi Literatur Sumber data : Buku Literatur

Buku literatur yang digunakan adalah buku yang membahas mengenai analisis pendapatan. Alokasi Waktu : kurang lebih tiga jam.

Dengan melakukan studi literatur dapat diperoleh konsep dari analisis pendapatan dengan berbagai teknik analisis yang telah ditetapkan.

Analisis Dokumen Sumber data : Dokumen berupa Laporan Keuangan kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro periode 2005-2006.

Waktu analisis dokumen : 4 x 90 menit.

Analisis dokumen ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan dana APBD telah digunakan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Studi Literatur Sumber Data : Buku Literatur

Buku Literatur yang digunakan adalah buku yang membahas mengenai analisis belanja. Alokasi Waktu : kurang lebih 3 jam.

Dengan melakukan studi literatur dapat diperoleh konsep dari analisis belanja dengan berbagai teknik analisis yang telah ditetapkan.

4.

Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan diantara pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro?

Analisis Dokumen Sumber data : Hasil analisis pendapatan dan belanja.

Waktu analisis dokumen : 4 x 30 menit.

Dokumentasi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten Lamongan,Gresik, Tuban, Bojonegoro berdasarkan hasil analisis pendapatan dan belanja.

Tabel 3.2 Jadwal Studi Penelitian

No

Keterangan

1 Pencarian Fakta dan Telaah Pustaka 2 3 4 5 6 7 8

Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Pembuatan Laporan

Februari ’08

Maret '08

April ’08

Mei ‘08

Juni ‘08

Juli ‘08 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum pemerintah kabupaten di daerah pesisir utara propinsi Jawa Timur yakni kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik, kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro. serta menjawab mini research questions yang pertama. IV.1 PROFIL KABUPATEN LAMONGAN Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten

yang terletak di

propinsi Jawa Timur dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Utara: Laut Jawa Selatan: Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang Barat: Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Timur: Kabupaten Gresik Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak antara 6o 5’54” sampai dengan 7o 23’6” lintang selatan dan antara 112o4’41” sampai dengan 112o 33’12”. Luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812,80 km2 atau setara dengan 181.280 ha, terdiri dari daratan rendah berawa dengan ketinggian 025 m seluas 50,17% dari luas Kabupaten Lamongan, dataran ketinggian 25100 m seluas 45,68% dan sisanya 4,15% merupakan daratan dengan ketinggian di atas 100 m. Secara garis besar Wilayah Kabupaten Lamongan dibedakan menjadi tiga karakteristik:

64

1. Bagian Tengah-Selatan, merupakan daratan rendah yang relatif subur, membentang dari kecamatan Kedungpring, Babat, Sugio, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo dan Kembangbahu. 2. Bagian Selatan dan Utara, merupakan daerah pegunungan kapur berbatuan, tingkat kesuburan tanahnya kategori sedang, mulai dari kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro. 3. Bagian Tengah-Utara merupakan daratan bonorowo mulai dari kecamatan sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinamgun, dan Glagah. Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju pemerintah kabupaten Lamongan dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu mengerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki menuju apa yang ingin diwujudkan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan

Nomor

02

Tahun

2006

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010. Visi Kabupaten Lamongan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lamongan melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dan maju dengan dilandasi kebersamaan dan pemberdayaan masyarakat.

65

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.Untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyusun lima misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan,pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatka IPTEK. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam bermasyarakat.

IV.1.1 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Laporan

keuangan

pemerintah

daerah

kabupaten

Lamongan

disajikan sebagai salah satu wujud meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam mencapai suatu pemerintahan yang baik (good governance). Dasar hukum yang dipakai kabupaten

Lamongan

pada

tahun

2005-2006

masih

berdasarkan

Kepmendagri 29/2002 yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan Arus Kas, catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun secara desentralisasi dimulai dari tingkat satuan kerja yang

66

selanjutnya dilakukan konsolidasi oleh Badan Keuangan dan Barang Daerah. Pemerintah kabupaten Lamongan akan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Permendagri 13/2006 pada tahun anggaran 2007. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lamongan tahun 2005 ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 dan peraturan Bupati Lamongan

nomor

25

tahun

2005

tanggal

7

September

2005.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2006 ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 21 tahun 2006 dan peraturan Bupati Lamongan nomor 17 tahun 2006 tanggal 20 September 2006. IV.1.2 Pengakuan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan Berdasarkan dokumen-dokumen laporan keuangan periode 20052006 yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Lamongan, pengakuan pendapatan dan belanja kabupaten Lamongan menggunakan basis kas. Dalam pengakuannya, pendapatan dicatat jika telah memenuhi dua kriteria, yaitu ketersediaan (availability) dan dapat diukur (measurable). IV.1.3 Pendapatan Kabupaten Lamongan Pendapatan Kabupaten Lamongan terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, bagian laba usaha daerah, lain-lain pendapatan asli daerah. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak atau bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan dari propinsi. Pemerintah kabupaten Lamongan pada tahun 2005 berhasil mengumpulkan

67

pajak daerah sebesar Rp.10.359.189.127 dari target anggaran sebesar Rp.10.353.415.000. Besaran pajak daerah dapat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Rincian Pajak Daerah Lamongan Tahun 2005 Uraian Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Pajak Pengambilan Sarang Burung Pajak Parkir Total Pajak Daerah

Anggaran 10.000.000 40.000.000 85.500.000 200.375.000 9.800.000.000 150.040.000

Realisasi 10.935.000 42.115.000 88.786.525 214.358.750 9.783.301.627 151.891.025

% 109,35% 105,29% 103,84% 106,98% 99,83% 101,25%

50.000.000

50.301.200

100,60%

17.500.000 17.500.000 10.353.415.000 10.359.189.127

100% 100,06%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2005

Sedangkan, kabupaten Lamongan pada tahun 2006 berhasil mengumpulkan pajak daerah sebesar Rp.10.909.571.668,90 dari target anggaran sebesar Rp.11.060.095.000. Besaran pajak tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 4.2: Tabel 4.2 Tabel Rincian Pajak Daerah Lamongan Tahun 2006 Uraian Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Pajak Pengambilan Sarang Burung Pajak Parkir Total Pajak Daerah

Anggaran 13.500.000 46.260.500 95.000.000 229.401.250 10.442.825.000

Realisasi 13.996.700 49.300.500 98.160.025 242.944.917 10.266.174.826,90

% 103,68% 106,57% 103,33% 105,90% 98,31%

163.708.250

169.2h08.000

103,36%

51.900.000

52.281.700

100,74%

17.500.000 11.060.095.000

17.505.000 10.909.571.668,90

100,03% 98,64%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2006

68

Pendapatan restribusi daerah yang diperoleh kabupaten Lamongan pada tahun 2005 sebesar Rp.13.452.167.363 dari target anggaran sebesar Rp.12.292.923.600. Untuk tahun 2006, pendapatan restribusi daerah yang diperoleh sebesar Rp.18.080.077.425 dari target anggaran sebesar Rp.16.149.911.800. Perolehan hasil perusahaan milik daerah kabupaten Lamongan pada tahun 2005 sebesar Rp.5.740.702.526,71 dari target anggaran sebesar Rp.5.538.702.500. Pada tahun 2006, perolehan hasil perusahaan milik daerah sebesar Rp.6.331.073.588,95 dari target anggaran sebesar Rp.6.442.073.50. Perolehan hasil perusahaan milik daerah pada tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3 Perolehan Hasil Perusahaan Milik Daerah Lamongan Uraian Bagian laba perusahaan milik daerah Bagian laba lembaga keuangan bank Bagian laba atas penyertaan modal kepada pihak ketiga Total hasil perusahaan milik daerah

Anggaran 2005 507.380.000

Realisasi 2005 507.380.000

% 100%

491.322.500

491.322.526,71

100%

4.540.000.000

4.742.000.000

104,45%

5.538.702.500

5.740.702.526,71 103,65%

Sumber: laporan keuangan kabupaten lamongan tahun 2005

Bagian laba atas penyertaan modal kepada pihak ke tiga terdiri dari investasi pada PT Wisata Bahari Lamongan dan pabrik es PT. Tirta Maharani. Sedangkan, perolehan hasil perusahaan milik daerah pada tahun

69

2006 terdiri dari pendapatan daerah berupa dana perimbangan yang merupakan pendapatan pemerintah kabupaten Lamongan berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka otonomi daerah. Dana perimbangan yang meliputi bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan dari propinsi pada tahun 2005 memiliki target anggaran sebesar Rp. 369.043.562.640 dan realisasinya

sebesar

Rp.

377.119.598.505

atau

dapat

dikatakan

presentasenya sebesar 102,19%. Sedangkan, pada tahun 2006 dana perimbangan memiliki target anggaran sebesar Rp.113.208.127.500 dan realisasi sebesar Rp.100.905.252.922 atau dapat dikatakan presentase yang dihasilkan sebesar 89,13%. IV.1.4 Belanja Kabupaten Lamongan Belanja merupakan pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Belanja daerah kabupaten Lamongan meliputi aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka. Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah kabupaten Lamongan pada tahun 2005 sebesar Rp. 446.670.852.065,34 atau sebesar 96,65%. Pada tahun 2006, realisasi belanja daerah sebesar Rp.623.534414.104,90 atau sebesar 93,36%.

70

Belanja aparatur daerah untuk administrasi umum yang terdiri dari belanja pegawai atau personalia, belanja barang/jasa, belanja perjalanan dinas,

belanja

pemeliharaan

memiliki

target

anggaran

sebesar

Rp.86.735.022.251 dan realisasi sebesar Rp.83.920.415.392 (96,75%). Pada tahun 2006, belanja aparatur daerah untuk administrasi umum memiliki target anggaran sebesar Rp.113.208.127.500 dan realisasi sebesar Rp.100.905.252.992 (89,13%). Belanja aparatur daerah untuk operasi dan pemeliharaan yang terdiri dari belanja pegawai atau personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan memiliki target

anggaran

sebesar

Rp.13.002.372.600

dan

realisasi

sebesar

Rp.12.615.424.202 (97,02%) di tahun 2005. Pada tahun 2006, belanja aparatur daerah untuk operasi dan pemeliharaan memiliki target anggaran sebesar Rp.16.715.092.000 dan realisasi sebesar Rp.15.915.096.725 (95,21%). Belanja aparatur daerah untuk belanja modal memiliki target anggaran sebesar Rp.6.567.081.400 dan realisasi sebesar Rp.6.419.050.450 (97,75%) pada tahun 2005. Pada tahun 2006, belanja aparatur daerah untuk belanja modal memiliki target anggaran sebesar Rp.9.378.977.000 dan realisasi sebesar Rp.9.050.927.471 (96,5%). Belanja pelayanan publik untuk administrasi umum memiliki target anggaran

sebesar

Rp.202.251.710.000

dan

realisasi

sebesar

Rp. 193.648.181.940 (95,75%) pada tahun 2005. Pada tahun 2006, belanja pelayanan publik untuk administrasi umum memiliki target anggaran sebesar

71

Rp. 252.333.025.500 dan realisasi sebesar Rp. 226.907.858.907 (89,92%). Belanja pelayanan publik untuk operasi dan pemeliharaan pada tahun 2005 memiliki target anggaran sebesar Rp. 32.769.647.000 dan realisasi sebesar Rp.32.492.566.283 (99,15%). Pada tahun 2006, belanja operasi dan pemeliharaan untuk pelayanan publik memiliki target anggaran sebesar Rp.72.655.300.150 dan realisasi sebesar Rp. 72.130.093.322 (99,28%). Belanja pelayanan publik untuk belanja modal pada tahun 2005 memiliki target

anggaran

sebesar

Rp.35.816.835.000

dan

realisasi

sebesar

Rp.35.214.718.200 (98,32%). Sedangkan, pelayanan publik untuk belanja modal memiliki target anggaran sebesar Rp.91.190.698.500 dan realisasi sebesar Rp.88.503.125.622 (97,05%). Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang meliputi belanja bagi hasil pajak, restribusi kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, lembaga keagamaan atau pendidikan serta bantuan keuangan pembinaan wilayah administrasi pemerintahan dan propinsi memiliki target anggran sebesar Rp.84.087.115.400 dan realisasi sebesar Rp.82.360.495.598,34 (97,95%) di tahun 2005. Sedangkan, belanja bagi hasil

dan

bantuan

keuangan

memiliki

target

anggaran

sebesar

Rp.110.169.950.500 dan realisasi sebesar Rp.108.657.104.479 (98,63%) di tahun 2006.

72

Belanja tidak tersangka pada tahun 2005 memiliki target anggaran sebesar Rp.900.000.000 dan tidak terjadi realisasi pada tahun tersebut (0%). Pada tahun 2006, belanja tidak tersangka memiliki target anggaran sebesar Rp.2.250.000.000 dan realisasi sebesar Rp.1.464.954.586 (65,11%). IV.2 PROFIL KABUPATEN GRESIK Kabupaten Gresik terletak antara 70 - 80 lintang selatan dan 1120 1130 bujur timur, dengan luas wilayah 1.191,25 kilometer persegi. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter diatas permukaan air laut (kecuali Kecamatan Panceng mempunyai 25 meter permukaan air laut). Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng. Serta Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean. Sebagaimana daerah-daerah lain, kabupaten Gresik juga berdekatan

dengan

kabupaten-kabupaten

yang

tergabung

dalam

Gerbangkertosusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Adapun batas-batas wilayah kabupaten Gresik adalah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Sidoarjo, kabupaten Mojekerto dan Kota Surabaya, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Lamongan.

73

Visi kabupaten Gresik

yang telah ditetapkan pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2010 adalah mewujudkan Gresik yang agamis, cerdas, demokratis dan sejahtera. Misi Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan antara lain : 1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa. 2. Mewujudkan sumber daya manusia masyarakat yang berilmu dan sehat melalui pengelolaan pendidikan dan kesehatan. 3. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang professional, dinamis, dan bermoral. 4. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sesuai hak dan kewajiban. 5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). 6. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib dan damai dengan menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. 7. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup bermasyarakat. 8. Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dengan titik berat ekonomi kerakyatan. 9. Mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan buatan secara optimal secara berkelanjutan.

74

IV.2.1 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Dalam tahun anggaran 2006 APBD kabupaten Gresik masih mendasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 maka kebijakan akuntansi yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Gresik masih mengacu pada Kepmendagri tersebut.Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten Gresik tahun anggaran 2005-2006 masih menggunakan basis kas modifikasian. Pendapatan dan belanja diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pendapatan dan belanja disajikan sebesar nilai anggaran

dan

realisasinya

dalam

laporan

perhitungan

APBD.

Pertanggungjawaban pelaksanaan laporan perhitungan APBD tahun 2006 diatur dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 22 tahun 2005. IV.2.2 Pengakuan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gresik Berdasarkan dokumen-dokumen laporan keuangan periode 20052006 yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Gresik, pendapatan dan belanja diakui menggunakan basis kas modifikasian. Pendapatan diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengakuan pendapatan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima dan pada akhir periode akuntansi pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas. Pencatatan pendapatan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak

75

diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Belanja diakui dalam periode berjalan dan pada akhir periode akuntansi. Pengakuan belanja non modal (investasi) dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan dan pada akhir periode akuntansi belanja non modal diakui berdasarkan jumlah belanja non modal yang sampai akhir periode akuntansi telah menjadi kewajiban tetapi belum ada realisasi pengeluaran kas. Belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva tetap yang bersangkutan diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah. IV.2.3 Pendapatan Kabupaten Gresik Realisasi pendapatan daerah kabupaten Gresik tahun 2005 melampaui target sebesar Rp.37.921.767.604,82 atau sebesar 8,68% yang terdiri

dari

pendapatan

asli

daerah

melampaui

target

sebesar

Rp.6.146.102.716,82 atau sebesar 7,51%, dana perimbangan yang penerimaannya melampaui target sebesar Rp.26.808.634.888 atau sebesar 7,86%. Pendapatan asli daerah tahun 2005 terdiri dari: - Pajak

daerah

tahun

2005

yang

melampaui

target

sebesar

Rp.6.774.767.364,29 atau sebesar 17,18%. - Restribusi daerah tahun 2005 yang penerimaanya melampaui target sebesar Rp.2.711.192.696,01 atau sebesar 9,70%.

76

- Bagian laba usaha daerah tahun 2005 penerimaannya melampaui target sebesar Rp.15.118.864,68 atau sebesar 1,56%. - Lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2005 penerimaannya tidak melampaui target sebesar (Rp.3.354.976.208,16) atau sebesar 75,09%. Dana perimbangan tahun 2005 terdiri dari : -

Bagi hasil pajak dan bukan pajak tahun 2005 realisasinya melampaui target sebesar Rp.16.493.440.394 atau sebesar 31,75%.

-

Dana alokasi umum realisasinya 100% dan pada tahun 2005 tidak terdapat anggaran untuk dana alokasi khusus.

-

Dana perimbangan dari propinsi tahun 2005 realisasinya melampaui target sebesar Rp.10.315.194.494 atau sebesar 36,85%. Realisasi pendapatan daerah kabupaten Gresik untuk tahun 2006

melampaui target sebesar Rp.28.132.677.543,21 atau sebesar 4,53% yang terdiri

dari

pendapatan

asli

daerah

melampaui

target

sebesar

Rp.15.006.874.940,43 atau sebesar 17,33% dan penerimaan dana perimbangan melampaui target sebesar Rp.13.125.802.602,78 atau sebesar 2,46%. Pendapatan asli daerah tahun 2006 terdiri dari: - Pajak daerah tahun 2006 yang melampaui target penerimaan sebesar Rp.5.116.611.349,60 atau sebesar 10,86%. - Restribusi daerah tahun 2006 yang penerimaanya melampaui target penerimaan sebesar Rp.4.447.785.611,58 atau sebesar 14,23%.

77

- Bagian laba usaha daerah tahun 2006 penerimaannya melampaui target sebesar Rp.135.165.071,85 atau sebesar 14,10%. - Lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2006 penerimaannya melampaui target sebesar Rp.5.307.312.907,40 atau sebesar 73,12%. Dana perimbangan tahun 2006 terdiri dari : -

Bagi hasil pajak dan bukan pajak tahun 2006 realisasinya melampaui target sebesar Rp.10.899.564.206,78 atau sebesar 16,01%.

-

Dana alokasi khusus realisasinya kurang sebesar Rp.120.000 atau sebesar 0,01%.

-

Dana alokasi umum realisasinya 100%.

-

Dana perimbangan dari propinsi tahun 2006 realisasinya melampaui target sebesar Rp.2.226.358.396 atau sebesar 4,77%.

IV.2.4 Belanja Kabupaten Gresik Realisasi belanja APBD Rp.458.054.770.327,79

2005 secara keseluruhan berjumlah

atau sebesar 95,29%. Realisasi belanja daerah

terdiri dari belanja aparatur, belanja publik yang terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka. Realisasi belanja aparatur tahun 2005 realisasinya sebesar Rp.169.333.891.331,79 atau sebesar 92,82% meliputi belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun 2005 realisasinya sebesar Rp.130.495.703.788,52 atau sebesar 93,15%, belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2005

78

realisasinya sebesar Rp.21.219.890.247,27 atau sebesar 91,54%, belanja modal pada belanja aparatur tahun 2006 teralisir sebesar Rp.17.618.297.296 atau sebesar 91,97%. Realisasi belanja publik pada APBD tahun 2005 sebesar Rp.288.720.878.996 yang terdiri dari belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun 2005 sebesar Rp.129.636.801.552 atau sebesar 98,77%, belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2005 realisasinya sebesar Rp.49.094.582.310 atau sebesar 96,66%, belanja modal pada belanja aparatur tahun 2005 terealisir sebesar Rp.29.781.635.480 atau sebesar 93,18%. Realisasi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan APBD tahun 2005 sebesar Rp.77.407.186.222

atau sebesar 95,26%. Realisasi

belanja tidak tersangka APBD tahun 2005 sebesar Rp.2.800.673.432 atau sebesar 93,36%. Realisasi belanja APBD

2006 secara keseluruhan berjumlah

Rp.624.696.025.112,60 atau sebesar 89%. Realisasi belanja aparatur tahun 2006 realisasinya sebesar Rp.188.992.778.988,60 atau sebesar 84,30% meliputi belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun 2006 realisasinya sebesar Rp.155.609.224.326,60 atau sebesar 91,02%, belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2006 realisasinya sebesar Rp.19.538.240.940 atau sebesar 80,70%, belanja modal pada belanja aparatur tahun 2006 terealisir sebesar Rp.13.845.313.722 atau sebesar 47,72%.

79

Realisasi belanja publik pada APBD tahun 2006 sebesar Rp.309.533.037.805 yang terdiri dari belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun 2006 sebesar Rp.147.917.610.805 atau sebesar 95,06%, belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2006 realisasinya sebesar Rp.62.626857.340 atau sebesar 92,93%, belanja modal pada belanja aparatur tahun 2006 terealisir sebesar Rp.98.988.569.660 atau sebesar 79,04%. Realisasi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan APBD tahun 2006 sebesar Rp.124.002.358.269 atau sebesar 98,80%. Realisasi belanja tidak tersangka APBD tahun 2006 sebesar Rp.2.167.850.050 atau sebesar 54,02%. Berdasarkan data realisasi belanja tahun anggaran 2006, penyerapan belanja baru terserap 89% atau sebesar Rp.624.696.025.112,60 berarti ada 11% atau sebesar Rp.77.213.396.743,40 yang tidak terserap. Hal tersebut trerjadi karena ada beberapa belanja yang pada tahun 2006 belum bisa dilaksanakan karena alasan teknis misalnya proyek LSRIP (lower Solo River Improvement Project) phase II sebesar Rp.600.000.000, pembebasan lahan lapangan terbang perintis desa Tanjungori kecamatan tambak belum teralisir Rp.5.563.859.750, sertifikat tanah dan pelepasan hak kantor polsek tambak belum terealisir Rp.120.339.000 dan lain-lain dan ada belanja yang tidak terserap seluruhnya (100%) karena ada efisiensi belanja.

80

IV.3 PROFIL KABUPATEN TUBAN

Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten yang berada pada ujung barat wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan kabupaten Rembang dan Blora (Prop. Jateng) di sebelah barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan sebelah utara adalah Laut Jawa. Secara administrasi Kabupaten Tuban terbagi dalam 20 kecamatan yang terdiri dari 328 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994.561 Ha, dan wilayah laut seluas 22.068 km2. Letak astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111o 30' - 112o 35 BT dan 6o 40' - 7o 18' LS. Panjang wilayah pantai 65 km. Visi pemerintah kabupaten Tuban yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten Tuban yang mandiri dan sejahtera lahir batin. Maksud kata mandiri dalam visi tersebut adalah keadaan masyarakat yang memiliki keberdayaan,

sehingga

mampu

untuk

menentukan

pilihan

sesuai

keinginannya termasuk didalamnya kemampuan untuk berpartisipasi (bukan

mobilisasi)

dalam

berbagai

aktivitas

pembangunan.

Sedangkan kata sejahtera lahir batin adalah keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan minimalnya meliputi sandang, pangan, papan dan kesehatan serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dalam situasi lingkungan yang aman dan damai. Misi Pemerintah kabupaten Tuban antara lain:

81

1. Perwujudan

pemberdayaan

dan

peningkatan

kualitas

aparatur

pemerintahan yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab serta berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjamin terwujudnya kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat. 2. Perwujudan dan pelaksanaan otonomi daerah yang mapan dan secara damai

dilandasi

oleh

pembangunan

kabupaten

Tuban

dengan

memperhatikan potensi sumberdaya alam dan kemampuan sumberdaya manusia lokal, serta aparatur pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (clean government dan good governance). 3. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada pengamalan ajaran

agama,

penguasaan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

berkepribadian, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tegaknya supremasi hukum. 4. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi Kabupaten Tuban, terutama nelayan, pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, beretos kerja, berdaya saing, dan berwawasan ramah lingkungan.

82

5. Perwujudan

pengelolaan

sumber

daya

alam

dan

pelaksanaan

pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah. 6. Perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. IV.3.1 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tuban Penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten Tuban tahun anggaran 2005 mengacu pada Kepmendagri 29 tahun 2002. Pada tahun 2006 laporan keuangan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP), berikut disampaikan penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAP antara lain: -

Penyajian struktur pos-pos dan kode rekening belum sesuai SAP karena APBD masih berpedoman pada Kepmendagri 29 tahun 2002 tentang pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD, pedoman pengurusan, pertanggunjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

-

Penyajian pelaporan terhadap aset tetap berdasarkan SAP seharusnya dikurangi dengan akumulasi penyusutan, sedangkan penyajian laporan aset tetap dalam laporan keuangan tahun 2006 masih belum dilakukan penyusutan.

83

-

Penganggaran belanja modal sesuai SAP adalah digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Basis akuntansi untuk pelaporan keuangan daerah kabupaten Tuban

menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yaitu pengakuan transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah daerah. Sedangkan, untuk penyusunan neraca daerah (aset, kewajiban, ekuitas dana) menggunakan basis akrual. Pertanggungjawaban perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran

2005 diatur dalam peraturan daerah kabupaten

Tuban nomor 6 tahun 2006. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2006 diatur dalam peraturan daerah kabupaten Tuban nomor 2 tahun 2007. IV.3.2 Pengakuan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tuban Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan melengkapi unsur

aset, kewajiban, ekuitas dana,

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan dokumen-dokumen laporan keuangan periode 2005-2006 pemerintah daerah kabupaten Tuban, pendapatan dan belanja diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah

84

daerah (kas umum daerah) atau dibayarkan dari kas pemerintah (kas umum daerah). IV.3.3 Pendapatan Kabupaten Tuban Pada

sisi pendapatan tahun 2005 dari anggaran sebesar

Rp.396.602.650.084

dapat

direalisir

sebesar

Rp.453.516.735.416,23

melebihi target sebesar Rp.56.914.085.332,23 atau 114,35% diantaranya disebabkan adanya pelampauan pendapatan asli daerah (PAD) dari anggaran

sebesar

Rp.52.860.650.084

terealisir

sebesar

Rp.61.486.083.553,23 lebih dari anggaran sebesar Rp.8.625.433.469,23 atau

116,31%,

Rp.330.078.000.000

dana

perimbangan

terealisir

sebesar

dari

anggaran

sebesar

Rp.378.359.905.874

sehingga

melampaui anggaran sebesar Rp.48.281.905.874 atau 114,62%, lain-lain pendapatan daerah yang sah dari anggaran sebesar Rp.13.644.000.000 terealisir Rp.13.670.745.989 lebih dari anggaran sebesar Rp.6.745.000.989 atau 100,04%. Rincian komponen pendapatan asli daerah tahun 2005 terdiri dari pajak

daerah

dari

anggaran

Rp.30.597.054.117

terealisir

sebesar

Rp.35.096.200.214 lebih dari anggaran sebesar Rp.4.499.146.097 atau 114,70%, restribusi daerah dari anggaran sebesar Rp.13.449.461.280 terealisir sebesar Rp.14.182.011.857,50 lebih dari anggaran sebesar Rp.732.550.000.577,50 atau 105,54%, bagian laba usaha daerah dari anggaran sebesar Rp.5.582.134.687 terealisir sebesar Rp.5.136.979.686,59

85

kurang dari anggaran sebesar Rp.445.155.000,41 atau 92,02%, lain-lain PAD

dari

anggaran

sebesar

Rp.3.232.000.000

terealisir

sebesar

Rp.7.070.891.795,14 lebih dari anggaran sebesar Rp.3.838.891.795,14 atau 218,77%. Rincian komponen dana perimbangan tahun 2005 terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dari anggaran sebesar Rp.18.600.000.000 terealisir

sebesar

Rp.58.445.692.539

lebih

dari

anggaran

sebesar

Rp.39.845.692.539 atau 314,22%, dana alokasi umum dari anggaran sebesar Rp.295.978.000.000 terealisir Rp.295.978.000.000 atau 100%, bagi hasil

dan

bantuan

dana

dari

propinsi

dari

anggaran

sebesar

Rp.15.500.000.000 terealisir sebesar Rp.23.936.213.335 melebihi target sebesar Rp.8.436.213.335 atau 154,42%. Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah tahun 2005 terdiri dari dana penyeimbang dari pemerintah pusat dari anggaran Rp.13.634.000.000 atau 100%, kompensasi pph gaji PNS dan anggaran sebesar Rp.30.000.000 terealisir Rp.36.745.989 lebih dari anggaran sebesar Rp.6.745.989 atau 112,48%. Penerimaan pendapatan daerah tahun 2006 dari anggaran sebesar Rp.551.425.050.140 melebihi

target

dapat

sebesar

direalisir

sebesar

Rp.93.949.090.267,13

Rp.645.374.140.407.13 atau

17,04%

yang

disebabkan adanya pelampauan pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jika dibandingkan

86

dengan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2005 meningkat sebesar Rp.191.857.404.990,90 atau 42,30%. Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2006 dari anggaran sebesar Rp.57.820.550.140 terealisir Rp.78.358.570.804,27 melampaui anggaran sebesar Rp.20.358.020.664,27 atau 35,52%. Rincian komponen pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dari anggaran sebesar Rp.31.595.997.900 terealisir sebesar Rp.39.044.427.666 lebih dari anggaran Rp.7.448.429.766 atau 23,57%, restribusi daerah dari anggaran sebesar Rp.16.054.884.900 terealisir sebesar Rp.20.518.297.903,77 lebih dari anggaran sebesar Rp.4.463.413.003,77 atau 27,80%, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari anggaran sebesar Rp.5.704.705.340 terealisir sebesar Rp.1.532.028.725,37 kurang dari anggaran sebesar Rp.4.172.676.614,63 atau 26,86%, lain-lain PAD

dari

anggaran

sebesar

Rp.4.464.962.000

terealisir

sebesar

Rp.17.263.816.509,13 lebih dari anggaran sebesar Rp.12.798.854.509,13 atau 386,65%. Tidak tercapainya target hasil perusahaan milik daerah tersebut disebabkan penerimaan kembali pemberian pinjaman yang dianggarkan pada kelompok PAD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan seharusnya dianggarkan pada pembiayaan sehingga penyajian dalam laporan keuangan realisasinya disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan

87

anggarannya tetap di hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dana

perimbangan

tahun

2006

dari

anggaran

sebesar

Rp.493.592.500.000 terealisir sebesar Rp.567.003.244.760,86 melampaui anggaran sebesar Rp.73.410.744.760,86 atau 14,87%. Hal ini menunjukkan tingkat koordinasi pada pemerintah pusat-propinsi terjalin dengan baik sesuai dengan arah dan kebijakan umum dana perimbangan. Koordinasi pada tahun-tahun selanjutnya akan lebih ditingkatkan lagi agar perhitungan bagi hasil baik dari propinsi maupun dari pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga pendapatan dari dana perimbangan pada tahun yang akan datang lebih meningkat lagi. Rincian komponen dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak dari anggaran sebesar Rp.25.400.500.000 terealisir sebesar

Rp.82.327.647.195,86

lebih

dari

anggaran

sebesar

Rp.56.927.147.195,86 atau 24,12%, dana alokasi umum dari anggaran sebesar Rp.425.062.000.000 terealisir 100%, dana alokasi khusus dari anggaran sebesar Rp.28.350.000.000 terealisir 100%, bagi hasil dan bantuan dari propinsi dari anggaran sebesar Rp.14.780.000.000 terealisir sebesar Rp.31.263.597.565 melebihi target sebesar Rp.16.483.597.565 atau 111,53%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari anggaran sebesar Rp.12.000.000 terealisir Rp.12.324.842 lebih dari anggaran sebesar

88

Rp.324.842 atau 2,7% merupakan penerimaan dari kompensasi pph gaji tahun sebelumnya. IV.3.4 Belanja Kabupaten Tuban Pada

sisi

belanja

tahun

2005

dari

anggaran

sebesar

Rp.457.337.382.911,49 terealisir sebesar Rp.428.032.807.371,83 kurang dari anggaran sebesar Rp.29.304.575.539,66 atau 93,59% disebabkan adanya penghematan belanja. Belanja daerah dari belanja aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur tahun 2005 dari anggaran sebesar Rp.118.330.454.966,80 terealisasi sebesar Rp.108.439.478.680,50 terdapat penghematan sebesar Rp.9.890.976.286,30 atau 91,64%. Belanja pelayanan publik tahun 2005 dari anggaran sebesar Rp.339.006.927.944,69 terealisir sebesar

Rp.319.593.328.691,33

kurang

dari

anggaran

sebesar

Rp.19.413.599.253,36 atau 94,27%. Belanja aparatur tahun 2005 terdiri dari belanja administrasi umum dengan

anggaran

sebesar

Rp.109.287.335.420,80

terealisir

sebesar

Rp.99.902.920.221,50 kurang dari anggaran sebesar Rp.9.384.415.199,30 atau 91,41%, Belanja operasi dan pemeliharaan dari anggaran sebesar Rp.3.197.102.000 terealisir sebesar Rp.2.992.816.300 kurang dari anggaran sebesar Rp.204.285.700 atau 93,61%, belanja modal aparatur daerah dari anggaran

sebesar

Rp.5.846.017.546

rupiah

terealisir

sebesar

Rp.5.543.742.159 kurang dari anggaran sebesar Rp.302.275.387 atau 94,82%.

89

Belanja pelayanan publik tahun 2005 terdiri dari

belanja

administrasi umum dengan anggaran sebesar Rp.159.111.515.010 terealisir sebesar

Rp.150.951.750.993,33

kurang

dari

anggaran

sebesar

Rp.8.159.764.016,67 atau 94,87%, belanja operasi dan pemeliharaan dari anggaran sebesar Rp.25.402.950.450 terealisir sebesar Rp.22.812.384.499 dapat dihemat sebesar Rp.2.590.565.951 atau 89,80%, belanja modal pelayanan publik dari anggaran sebesar Rp.136.844.446.750 terealisir 135.676.274.375 kurang dari anggaran sebesar Rp.1.168.172.375 atau 99,14%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dengan anggaran sebesar Rp.11.171.157.172 terealisir sebesar Rp.9.970.878.824 dapat dihemat sebesar Rp.1.200.278.348 atau 89,25%, belanja tidak tersangka dengan anggaran sebesar Rp.6.476.858.562,69 terealisir sebesar 182.040.000 kurang dari anggaran sebesar Rp.6.294.818.562,69 atau 2,81% disebabkan kondisi kabupaten Tuban tahun 2005 cukup stabil sehingga anggaran yang direncanakan untuk menanggulangi bencana alam, bencana social terserap sesuai dengan keperluan. Pada sisi belanja daerah tahun 2006 memiliki anggaran sebesar Rp.638.212.009.496,26 terealisir sebesar Rp.571.662.006.752,50 kurang dari anggaran sebesar Rp.66.550.002.743,76 atau 89,57% disebabkan adanya penghematan belanja, DPA-Lanjutan yaitu kegiatan-kegiatan belanja langsung yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2006 dan dilanjutkan pelaksanaanya pada tahun anggaran 2007. Belanja aparatur

90

dari

anggaran

sebesar

Rp.109.140.210.295,50

Rp.132.732.463.935

terdapat

penghematan

terealisasi

sebesar

anggaran

sebesar

Rp.23.592.253.639,50 atau 17,77%. Belanja pelayanan publik

dengan

anggaran

sebesar

sebesar

Rp.505.479.545.561,26

terealisir

Rp.462.521.796.457 kurang dari anggaran sebesar 42.957.749.104,26 atau 8,50%. Belanja aparatur tahun 2006 terdiri dari belanja administrasi umum dengan

anggaran

sebesar

Rp.101.776.554.445,50

Rp.123.300.591.435

kurang

dari

terealisir

anggaran

sebesar sebesar

Rp.21.524.036.989,50 atau 17,46%, belanja operasi dan pemeliharaan dengan

anggaran

sebesar

Rp.4.396.442.500

terealisir

sebesar

Rp.3.370.524.125 kurang dari anggaran sebesar 1.025.918.375 atau 23,34%, belanja modal aparatur daerah dengan anggaran sebesar Rp.5.035.430.000 terelisir sebesar Rp.3.993.131.725 kurang dari anggaran sebesar Rp.1.042.298.275 atau 20,70%. Belanja pelayanan publik tahun 2006 terdiri dari

belanja

administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka. Belanja administrasi

umum

pelayanan

publik

memiliki

anggaran

sebesar

Rp.194.663.175.300 terealisir sebesar Rp.185.913.709.484 kurang dari anggaran sebesar Rp.8.719.465.816 atau 4,48%. Belanja operasi dan pemeliharaan memiliki anggaran sebesar Rp.32.905.248.000 terealisir

91

sebesar Rp.31.861.540.529 dapat dihemat sebesar Rp.1.043.707.471 atau 3,17%. Belanja modal pelayanan publik dengan anggaran sebesar Rp.245.145.504.500 terealisir sebesar Rp.191.665.648.290 kurang dari anggaran sebesar Rp.53.477.856.210 atau 21,81% disebabkan adanya pemindahbukuan belanja modal ke belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sebesar Rp.29.678.723.800, pemindahbukuan belanja modal ke pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.4.597.920.000, DPA-Lanjutan tahun anggaran 2007 sebesar Rp.9.936.791.605, selebihnya sebesar Rp.9.264.240.805 merupakan sisa mati kegiatan tahun anggaran 2006. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan memiliki anggaran sebesar Rp.19.806.124.494 terealisir sebesar Rp.47.743.173.563 melebihi anggaran sebesar Rp.27.937.049.075 atau 141,05%. Pelampauan belanja bantuan keuangan dalam penyajian laporan ini disebabkan karena realisasi belanja langsung yang bersifat bantuan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Hasil temuan BPK tahun 2005 harus melalui rekening belanja bantuan sedangkan penganggaran sudah dianggarkan pada belanja modal

(PAK

telah

disahkan)

sehingga

realisasinya

sebesar

Rp.29.891.989.050 penyajiannya dalam laporan keuangan disesuaikan ke belanja bantuan sedangkan anggarannya tetap pada rekening belanja modal dengan rincian sebagai berikut : -

Bappeda (belanja modal PMD)

: Rp

857.154.300

-

Kantor PMD (belanja modal PMD)

: Rp 21.601.450.000

92

-

Dinkes (B.M instalasi air limbah)

-

Dinas pertanian ( B.Modal Alat

: Rp

271.300.000

Pompa Air, bangunan air dan pembuatan trucukisasi)

: Rp 5.479.725.500

-

Dinas perikanan (b.modal jaringan listrik) : Rp 38.750.000

-

Sekretariat Daerah

: Rp 213.265.250

-

Dinas Pendidikan

: Rp 1.430.344.000

Apabila murni dari anggaran dan realisasi rekening bantuan keuangan maka tidak

terjadi

pelampauan

Rp.19.806.124.494

realisasi

realisasi sebesar

anggaran

yaitu

Rp.17.851.184.519

dari

anggaran

kurang

dari

anggaran sebesar Rp.1.954.939.975 (90,12%). Belanja tidak tersangka tahun 2006 dari anggaran sebesar Rp.12.991.493.267,26 terealisir sebesar Rp.5.337.724.585 kurang dari anggaran sebesar Rp.7.653.768.682,26 atau 58,91% disebabkan kondisi kabupaten Tuban tahun 2006 cukup stabil sehingga anggaran yang direncanakan untuk menanggulangi bencana alam, bencana sosial terserap sesuai dengan keperluan. IV.4 PROFIL KABUPATEN BOJONEGORO Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagian dari wilayah propinsi Jawa Timur dengan jarak ± 110 Km dari ibukota Propinsi Jawa Timur. Topografi kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang

93

daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian Selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah. Batas wilayah kabupaten Bojonegoro yaitu sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Tuban, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Lamongan, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Madiun, Nganjuk, Jombang, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah). Letak Geografis kabupaten Bojonegoro terletak antara 111º25' BT 112º09'BT dan 6º59' Lintang Selatan dan 7º37' Lintang Selatan. Visi kabupaten Bojonegoro yaitu menciptakan kabupaten Bojonegoro yang mandiri, produktif yang berdaya saing kuat, sejahtera dan lestari. Misi kabupaten Bojonegoro antara lain pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerah, pemberdayaan ekonomi rakyat dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan mengoptimalkan pendayagunaan teknologi tepat guna, peningkatan taraf hidup masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. IV.4.1 Laporan Keuangan Daerah kabupaten Bojonegoro Laporan keuangan 2005-2006 kabupaten Bojonegoro menggunakan standar operasional Kepmendagri No 29 tahun 2002. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan,belanja, pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan

94

basis akrual untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Pendapatan dan belanja diakui pada saat diterima kas daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2005 diatur dalam peraturan

daerah

kabupaten

Bojonegoro

nomor

7

tahun

2006

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2006 diatur dalam peraturan daerah kabupaten Bojonegoro nomor 6 tahun 2007. IV.4.2 Pengakuan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan dokumen-dokumen laporan keuangan periode 20052006 yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro, pendapatan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto

dan

tidak

mencatat

jumlah

netonya

setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah. Khusus untuk pengeluaran melalui pemegang kas, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. IV.4.3 Pendapatan Kabupaten Bojonegoro Realisasi pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2005 melampaui target sebesar 7,28% dengan target anggaran sebesar Rp.419.150.724.549,24 dan realisasi sebesar Rp.449.685.061.049,25.

95

Pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2005 terdiri dari pendapatan asli daerah melampaui target sebesar Rp.1.522.892.463,85 atau sebesar 4,16% dan dana perimbangan yang penerimaannya melampaui target sebesar Rp.29.011.444.035,75 atau sebesar 7,58%. Pendapatan asli daerah tahun 2005 terdiri dari: - Pajak

daerah

tahun

2005

yang

melampaui

target

sebesar

Rp.1,240,335,470.92 atau sebesar 17,72%. - Restribusi daerah tahun 2005 yang penerimaanya melampaui target sebesar Rp.1.155.528.009,01 atau sebesar 7,88%. - Hasil perusahaan milik daerah tahun 2005 penerimaannya melampaui target sebesar Rp.13.490.258,19 atau sebesar 6,26%. - Lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2005 penerimaannya tidak melampaui target sebesar (Rp.886.461.274,27) atau sebesar 3,99%. Dana perimbangan tahun 2005 terdiri dari : -

Bagi hasil pajak dan bukan pajak tahun 2005 realisasinya kurang dari anggaran sebesar Rp.22.586.681.920,75 atau sebesar 80,87%.

-

Dana alokasi umum dan khusus realisasinya mencapai 100%.

-

Bagi hasil pajak dari propinsi dan bantuan keuangan dari propinsi tahun 2005 realisasinya melampaui target sebesar Rp.6.424.762.115 atau sebesar 45,66%. Realisasi pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2006

melampaui target sebesar Rp.72.281.736.857,93 atau sebesar 11,46%

96

dengan target anggaran sebesar Rp.630.528.107.512,24 dan realisasi sebesar Rp.702.809.844.370,17. Pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2006 terdiri dari pendapatan asli daerah kurang dari target anggaran pendapatan sebesar sebesar 2,5%

Rp.-1.151.564.030,90 atau kurang dari anggaran

dan dana perimbangan yang penerimaannya melampaui

target sebesar Rp.73.433.300.888,83 atau sebesar 12,56%. Pendapatan asli daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2006 berjumlah Rp.44.811.490.462,59 yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp.9.311.766.894, restribusi daerah sebesar Rp.23.282.889.345,63, hasil perusahaan milik daerah sebesar Rp.456.472.225,63 lain-lain PAD sah sebesar Rp.11.760.361.997,33. Perolehan pajak daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2006 terdiri dari

pajak

hotel

sebesar

Rp.41.966.500,

pajak

restoran

sebesar

Rp.24.461.900, pajak hiburan sebesar Rp.89.562.500, pajak reklame sebesar Rp.125.990.225, pajak penerangan jalan sebesar Rp.8.789.069.932, pajak pengembalian bahan galian C sebesar Rp.135.565.837 dan pajak sarang burung sebesar Rp.105.150.000. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dihasilkan dari apotik Sidowaras sebesar Rp.66.741.831,82, PD BPR Bojonegoro sebesar Rp.114.130.416, PD Pasar sebesar Rp.41.297.650, Bank Jatim sebesar Rp.234.302.327,81. Dana perimbangan kabupaten Bojonegoro tahun 2006 terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp.123.948.737.662,58, dana alokasi umum

sebesar

Rp.493.589.000.000,

dana

alokasi

khusus

sebesar

97

Rp.12.500.000.000, bagi hasil pajak propinsi dan bantuan keuangan dari propinsi sebesar Rp.27.960.616.245. Perolehan bagi hasil pajak propinsi terdiri dari PKB sebesar Rp.7.589.256.003, BBNKB sebesar Rp.8.457.985.962, PBBKB sebesar Rp.11.506.689.537, ABT/AP sebesar Rp.261.777.159. Bantuan keuangan dari propinsi terdiri dari sumbangan lainnya berjumlah Rp.20.160.000 dan bantuan pihak ketiga hasil penjualan kayu sebesar Rp.124.747.584. IV.4.4 Belanja Kabupaten Bojonegoro Realisasi belanja APBD Rp.457.090.038.252,62

2005 secara keseluruhan berjumlah

atau sebesar 94,45%. Realisasi belanja daerah

terdiri dari belanja aparatur, belanja publik yang terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka. Realisasi belanja aparatur tahun 2005 realisasinya sebesar Rp.87.111.626.722 atau sebesar 95,44% meliputi belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun 2005 realisasinya sebesar Rp.62.163.390.146 atau sebesar 94,90%, belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2005 realisasinya sebesar Rp.12.749172.441 atau sebesar 96,63%, belanja modal pada belanja aparatur tahun 2006 teralisir sebesar Rp.12.199.064.135 atau sebesar 97,03%. Realisasi belanja publik pada APBD tahun 2005 sebesar Rp.369.978.411.530,62 atau sebesar 94,22% yang terdiri dari belanja

98

administrasi

umum

Rp.214.674.347.622

pada atau

belanja

aparatur

tahun

sebesar

97,64%,

belanja

2005

sebesar

operasi

dan

pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2005 realisasinya sebesar Rp.18.193.929.587,60 atau sebesar 98,32%, belanja modal pada belanja aparatur tahun 2005 terealisir sebesar Rp.77.043.295.414 atau sebesar Rp.82,60%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan APBD tahun 2005 sebesar Rp.59.716.838.907,02

atau sebesar 98,94%, belanja tidak

tersangka APBD tahun 2005 sebesar Rp.350.000.000 atau sebesar 50,63%. Realisasi belanja APBD

2006 secara keseluruhan berjumlah

Rp.639.288.719.642,21 atau sebesar 95,05%. Realisasi belanja aparatur tahun 2006 realisasinya sebesar Rp.103.745.618.956,69 atau sebesar 88,26% meliputi belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun 2006 realisasinya sebesar Rp.70.253.012.705,69 atau sebesar 84,80%, belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2006 realisasinya sebesar Rp.22.456.674.229 atau sebesar 97,31%, belanja modal pada belanja aparatur tahun 2006 teralisir sebesar Rp.11.035.932.022 atau sebesar 94,94%. Realisasi belanja publik tahun 2006 terdiri dari belanja administrasi umum sebesar Rp.256.230.473.895, belanja operasi dan pemeliharaan sebesar Rp.25.723.962.553, belanja modal sebesar Rp.117.967.656.836, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sebesar Rp.134.652.943.401,52, belanja tidak tersangka sebesar Rp.968.064.000.

99

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan terdiri dari belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten sebesar Rp.11.209.833.480 diperuntukkan bagi pembangunan dan perimbangan desa, bagi hasil restribusi pada pemerintah desa sebesar Rp.62.667.248.861,52 yang dibebankan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.7.283.680.000 dan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.45.550.090.000

serta

pada badan

kesejahteraan

sosial

sebesar

Rp.55.300.000, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten sebesar Rp.1.085.300.000, belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyakaratan sebesar Rp.59.283.501.060, belanja bantuan keuangan kepada organisasi profesi sebesar Rp.386.900.000, belanja bantuan keuangan kepada instansi yang lebih tinggi sebesar Rp.20.160.000.

BAB V ANALISIS PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan analisis data informasi yang diperoleh pada bab sebelumnya serta mengaplikasikan dasar teori yang ada untuk mencapai tujuan penulisan yang telah ditetapkan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai penerapan analisis pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten di daerah pesisir utara propinsi Jawa Timur antara lain kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro yang akan menjawab mini research questions kedua sampai keempat antara lain bagaimana penerapan analisis pendapatan pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro dan bagaimana penerapan analisis belanja pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro serta apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro. V.1

ANALISIS PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR UTARA

V.1.1 Analisis Varians Anggaran Pendapatan Untuk memberikan ilustrasi analisis varians pendapatan, berikut ini disajikan data pendapatan daerah yang disajikan dari informasi Laporan Realisasi Anggaran keempat kabupaten yaitu kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik, kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro.

100

101

Kabupaten Lamongan

Tabel 5.1 memperlihatkan data-data varians

anggaran pendapatan kabupaten Lamongan. Pendapatan asli daerah untuk daerah kabupaten Lamongan mencapai realisasi lebih tinggi dibanding anggaran. Selisih keduanya sebesar Rp.3.763.945.893 yang disebabkan oleh sumbangan varians terbesar berasal dari pendapatan asli daerah lainlain dengan varians sebesar Rp.2.095.303.509,98. Dilihat dari lain-lain pendapatan asli daerah, kabupaten Lamongan memiliki realisasi lebih tinggi dibanding anggaran sebesar 137,13%. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut faktor-faktor penyebabnya, apakah relisasi yang lebih tinggi benar-benar menunjukkan kinerja yang baik ataukah dikarenakan

penyusunan

anggaran

yang

masih

perlu

dikoreksi.

Pendapatan pajak daerah dan bagian laba BUMD yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan negatif (unfavorable) karena realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan. Penurunan pendapatan pajak daerah disebabkan karena penurunan perolehan pendapatan pajak hotel sebesar 5,67%, pajak hiburan sebesar 0,51%, pajak1,08%, pajak penerangan jalan sebesar 1,52% pada tahun 2005-2006. Penurunan bagian laba usaha daerah disebabkan karena adanya penurunan bagian laba atas penyertaan modal pihak ke tiga sebesar 6,65%. Sedangkan, dana perimbangan memiliki varians sebesar Rp.10.206.889.054,87 yang mana sumbangan terbesar berasal dari pendapatan lain-lain yang sah dengan varians sebesar Rp.7.098.654.180

102

(favorable). Dana Bagi Hasil Pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan dari propinsi mengalami perkembangan yang positif karena target pendapatan dapat dicapai. Dilihat dari lain-lain pendapatan yang sah, kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar 494,37%. Hal ini disebabkan adanya realisasi kontigensi yang semula belum dianggarkan, namun pada tahun 2006 terjadi realisasi sebesar Rp.7.000.000.000 Tabel 5.1 Tabel Analisis Varians Anggaran Pendapatan Lamongan URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Derah Bagian Laba Usaha Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan

F / U

REALISASI TAHUN 2006

VARIANCE

39.294.555.300 11.060.095.000 16.149.911.800

43.058.501.192,83 10.909.571.668,90 18.080.077.425

3.763.945.893 -150.523.331,10 1.930.165.625

F 109,58 U 98,64 F 111,95

41.353.905.714 10.359.189.127 13.452.167.363

6.442.73.500

6.331.073.588,95

-110.999.911,05

U 98,28

5.740.702.527

5.642.475.000

7.737.778.509,98

2.095.303.509,98

F

11.801.846.898

10.206.889.054,87

F 101,70

377.119.598.505

5.658.647.865,87

F

114,72

29.572.500.014

0

100

324.917.000.000

0

100

ANGGARAN TAHUN 2006

599.595.292.770 609.802.181.824,87

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 38.451.756.570 44.110.404.435,87 Dana Alokasi 493.991.000.000 493.991.000.000 Umum Dana Alokasi 39.800.000.000 39.800.000.000 Khusus

REALISASI TH 05

%

137,13

-

Dana Perimbangan 27.352.536.200 dari Provinsi

31.900.777.389

4.548.241.189

F

116,63

22.630.098.491

Lain-lain Pendapatan yang Sah

1.800.000.000

8.898.654.180

7.098.654.180

F

494,37

25.482.890.000

Jumlah Pendapatan

640.689.848.070 661.759.337.197,70

21.069.489.127,70

F

103,29

443.956.394.219,37

Kabupaten Gresik

Tabel 5.2 memperlihatkan data-data varians

anggaran pendapatan kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik memiliki

103

realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.648.559.074.780 dengan target anggaran sebesar Rp.620.426.397.236 sehingga varians yang diperoleh sebesar Rp.28.132.677.544. Realisasi pendapatan yang lebih besar dari target anggaran tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Gresik telah memiliki kinerja pendapatan yang baik. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, lainlain pendapatan asli daerah mendukung perolehan pendapatan daerah kabupaten Gresik karena memiliki varians sebesar Rp.15.006.874.940 atau dapat dikatakan sebesar 117,33%. Dana perimbangan juga turut menyumbang perolehan pendapatan daerah kabupaten Gresik yang mana variansnya sebesar 102,46%. Tabel 5.2 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Gresik

URAIAN

ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI TAHUN 2006

VARIANCE

F / U

%

REALISASI TAHUN 2005

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah

86.596.007.236

101.602.882.176.89 15.006.874.940

117,33

F

46.201.767.364,29

Pajak Daerah

47.116.000.000

52.232.611.350

5.116.611.350

110,86

F

30.659.259.296,01

Retribusi Derah Bagian Laba Usaha Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan

31.262.964.953

35.710.750.564

4.447.785.612

114,23

F

985.118.864,68

958.297.283,46

1.093.462.355,31

135.165.071,85

114,10

F

10.114.973.791,84

7.258.745.000

12.566.057.907,40

5.307.312.907,40

117,33

F

10.114.973.791,84

533.830.390.000

546.956.192.602,78 13.125.802.602,78 102,46

F 368.029.634.888

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 68.086.390000

78.985.954.207

10.899.564.207

116,01

F

Dana Alokasi Umum

392.884.000.000

392.884.000.000

0

100

Dana Alokasi Khusus

26.230.000.000

26.229.880.000

-120.000

99,99

F

Dana Perimbangan dari Provinsi 46.630.000.000

48.856.358.396

2.226.358.396

104,77

F

68.440.440.394

261.283.000.000

38.306.194.4 94

104

Lanjutan Tabel 5.2 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Gresik

URAIAN

ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANCE

REALISASI TAHUN 2006

F / U

%

REALISASI TAHUN 2005

Lain-lain Pendapatan yg Sah Dana penyeimbang 0 Jumlah Pendapatan 620.426.397.236

Kabupaten Tuban

0

0

648.559.074.780

28.132.677.544

104,53

- 474.988.244.204.82 F

48.559.074.779.67

Tabel 5.3 memperlihatkan data-data varians

anggaran pendapatan kabupaten Tuban. Pendapatan asli daerah kabupaten Tuban memiliki realisasi lebih tinggi dibandingkan anggaran. Selisih keduanya sebesar Rp.20.538.020.664,27 yang disebabkan oleh sumbangan varians terbesar berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan varians sebesar Rp.12.798.854.509,13 atau sebesar 386,65%. Sumbangan varians terkecil dalam perolehan pendapatan asli daerah berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah memiliki realisasi yang lebih kecil dari target anggaran yang ditetapkan atau dapat dikatakan hanya memiliki realisasi sebesar 26,86% (unfavorable). Hal ini disebabkan penerimaan kembali pembayaran pinjaman yang dianggarkan pada kelompok PAD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan seharusnya dianggarkan pada pembiayaan sehingga penyajian dalam laporan keuangan realisasinya disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan anggarannya tetap di hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

105

kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan pajak dan restribusi daerah mendukung perolehan PAD dengan memiliki realisasi sebesar 123,57% dan 127,80%. Perolehan dana perimbangan memiliki tinggi realisasi yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan tingkat koordinasi antara pemerintah pusat-propinsi telah terjalin dengan baik. Sumbangan varians terbesar dalam perolehan dana perimbangan berasal dari

bagi hasil pajak/bukan pajak dengan varians sebesar

Rp.56.927.147.195,86 atau sebesar 324,12% dan bagi hasil pajak bantuan keuangan dari propinsi dengan varians sebesar Rp.16.483.597.565 atau sebesar 211,53%. Sumbangan varians lain-lain pendapatan yang sah berasal dari kompensasi pph gaji yang merupakan penerimaan pph gaji tahun sebelumnya dengan memiliki tingkat realisasi sebesar 102,71%. Tabel 5.3 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Tuban URAIAN

ANGGARAN TAHUN 2006

F

REALISASI TAHUN 2006

VARIANCE

/ U

%

REALISASI TAHUN 2005

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah

57.820.550.140

78.358.570.804,27

20.538.020.664,27

F 135,52

61.486.083.553,23

Pajak Daerah

31.595.997.900

39.044.427.666

7.448.429.766

F 123,57

35.096.200.214

Restribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Bagian Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

16.054.884.900

20.518.297.903,77

4.463.413.003,77

F 127,80

14.182.011.857,50

5.704.705.340

1.532.028.725,37

-4.172.676.614,63

U 26,86

5.136.979.686,59

4.464.962.000

17.263.816.509,13

12.798.854.509,13

F 386,65

707.0891.795,14

493.592.500.000

567.003.244.760,86 73.410.744.760,86

F 114,87

378.359.905.874

25.400.500.000

82.327.647.195,86

56.927.147.195,86

F 324,12

58.445.692.539

425.062.000.000

425.062.000.000

0

F 100

295.978.000.000

28.350.000.000

28.350.000.000

0

F 100

0

106

Lanjutan Tabel 5.3 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Tuban ANGGARAN TAHUN 2006

URAIAN Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Bantuan Dana Kontigensi/Penyeim bang dari Pemerintah Kompensasi PPh Gaji Jumlah Pendapatan

F

REALISASI TAHUN 2006

VARIANCE

REALISASI TAHUN 2005

%

/ U

14.780.000.000

3.263.597.565

16.483.597.565

F 211,53

23.936.213.335

12.000.000

12..324.842

324.842

F 102,71

13.670.745.989

0

0

0

- -

13.634.000.000

12.000.000

12..324.842

324.842

F 102,71

36.745.989

551.425.050.140

645.374.140.407,13 93.949.090.267

F

453516735.416,23

Kabupaten Bojonegoro

17,04

Tabel 5.4 memperlihatkan data-data varians

anggaran pendapatan kabupaten Bojonegoro. Perolehan pendapatan daerah yang dihasilkan kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan memiliki realisasi

lebih

tinggi

dari

anggaran

dengan

varians

terbesar

Rp.72.281.736.857,93 atau 111,46%. Untuk perolehan pendapatan asli daerah kabupaten Bojonegoro memiliki realisasi anggaran lebih rendah dari target anggaran. Selisih keduanya sebesar Rp.1.151.564.030,90 yang disebabkan oleh penurunan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan varians sebesar Rp.4.310.833.499,67 atau sebesar 73,18%. Sumbangan varians terbesar perolehan pendapatan asli daerah berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah sebesar 148,32%. Hasil perusahaan milik daerah diperoleh dari penghasilan apotik sidowaras, PD BPR Bojonegoro, PD Pasar, Bank

107

Jatim. Perolehan dana perimbangan memiliki realisasi lebih tinggi dari target dengan varians sebesar Rp.73.433.300.888,83 atau 112,56%. Sumbangan varians terbesar dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak

sebesar 201,34% dan bagi hasil pajak dari

propinsi/ bantuan keuangan dari propinsi sebesar 165,31%. Penerimaan bagi hasil pajak diperoleh dari PBB, BPHTB, pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan, bagi hasil bukan pajak diperoleh dari provisi sumber daya hutan, penerimaan pungutan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam. Tabel 5.4 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Bojonegoro URAIAN

ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI APBD TAHUN 2006

VARIANS

F / U

%

REALISASI APBD TAHUN 2005

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.963.054.493,49

44.811.490.462,59

-1.151.564.030,90

U 97,50

38.140.428.270,25

Pajak Daerah

8.096.447.000

9.311.766.894

1.215.319.894

F 115,01

8.238.949.134,92

Restribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Daerah Lain-lain PAD yg sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Aloksi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bagi Hasil Pajak Propinsi dan bantuan Keuangan dari propinsi Jumlah pendapatan

21.487.656.364

23.282.889.345,63

1.795.232.981,63

F 108,35

15.821.094.534,31

307.755.632,49

456.472.225,63

148.716.593,14

F 148,32

228.907.837,29

16.071.195.497

11.760.361.997,33

-4.310.833.499,67

U 73,18

13.851.476.763,73

584.565.053.018,75

657.998.353.907,58 73.433.300.888,83

F 112,56

411.544.632.779

61.562.457.519,75

123.948.737.662,58 62.386.280.142,83

F 201,34

50.517.730.404

493.589.000.000

493.589.000.000

0

F 100

336.530.000.000

12.500.000.000

12.500.000.000

0

F 100

4.000.000.000

16.913.595.499

27.960.616.245

11.047.020.746

F 165,31

630.528.107.512,24

702.809.844.370,17 72.281.736.857,93

20.496.902.375 449.685.061.049,2 5

F 111,46

108

V.1.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Analisis pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk melihat tahun anggaran bersangkutan mengalami pertumbuhan positif ataukah negatif.

Pertumbuhan Pendapatan Pendapatan Tahun Sekarang-Pendapatan Tahun Lalu Tahun Ini = X100% Pendapatan Tahun Lalu

Kabupaten Lamongan

Tabel 5.5 memperlihatkan data-data

pertumbuhan pendapatan kabupaten Lamongan periode 2005-2006. Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten Lamongan tahun 2006 didapat dari adanya penerimaan dana alokasi khusus yang mana tahun 2005 tidak terdapat adanya penerimaan dana alokasi khusus sehingga terjadi peningkatan pada tahun 2006. Pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi kabupaten Lamongan pada tahun 2006 diperoleh dari restribusi daerah sebesar 34,4%. Kenaikan restribusi daerah ini berasal dari restribusi pelayanan kebersihan, penggantian biaya cetak akte catatan sipil, restribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, restribusi jasa usaha tempat pelanggan, restribusi ijin usaha, restribusi ijin penebangan kayu, restribusi penggilingan padi, restribusi

sertifikasi

kesempurnaan

kapal.

Penurunan

pendapatan

kabupaten Lamongan terjadi pada lain-lain pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Penyebab penurunan lain-lain pendapatan

109

asli daerah karena adanya penurunan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

Kabupaten Lamongan telah memiliki pertumbuhan

pendapatan yang positif yaitu sebesar 49% di tahun 2006 sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan meningkat. Tabel 5.5 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Lamongan URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Restribusi Daerah Bagian Laba Usaha Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Perimbangan Dari Propinsi Lain-lain Pendapatan Yang sah Jumlah Pendapatan

Kenaikan/Penurunan

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

41.353.905.714,37 10.359.189.127 13.452.167.363 5.740.702.526,71

43.058.501.192,83 10.909.571.668,90 18.080.077.425 6.331.073.588,95

1.704.595.478,46 550.382.541,90 4.627.910.062 590.371.062,24

4,12 5,31 34,40 10,28

11.801.846.697,66 377.119.598.505

7.737.778.509,98 609.802.181.824,87

-4.064.068.187,68 232.682.583.319,87

-34,44 61,70

29.572.500.014 324.917.000.000

44.110.404.435.87 493.991.000.000 39.800.000.000

14.537.904.421,87 169.074.000.000 39.800.000.000

49,16 52,04 100

22.630.098.491

31.900.777.389

9.270.678.898

40,97

25.482.890.000 443.956.394.219,37

8.898.654.180 661.759.337.197,70

-16.584.235.820 217.802.942.978,33

-65,08 49,06

RUPIAH

%

Pertumbuhan Pendapatan 661.759.337.197,70 – 443.956.394.219,37 Lamongan Tahun 2006 = 443.956.394.219,37 = 0,49059535 x 100% = 49,06%

Kabupaten Gresik

Tabel

5.6

memperlihatkan

data-data

pertumbuhan pendapatan kabupaten Gresik periode tahun 2005-2006. Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten Gresik berasal dari

110

penerimaan dana alokasi khusus yang mana pada tahun 2005 tidak terdapat penerimaan dana alokasi khusus. Perolehan pendapatan asli daerah terbesar berasal dari perolehan lain-lain PAD yang mengalami peningkatan sebesar 24,23% atau sebesar Rp. 2.451.084.115,56. Pertumbuhan pendapatan daerah terendah berasal dari lain-lain pendapatan yang sah karena pada tahun 2006 tidak terdapat perolehan lain-lain pendapatan yang sah. Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan kabupaten Gresik adalah sebesar 36,5% yang berarti kabupaten Gresik cukup baik dalam mengelola pendapatannya. Tabel 5.6 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Gresik URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Restribusi Daerah Bagian Laba Usaha Daerah Lain-lain PAD Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Perimbangan Dari Propinsi Lain-lain Pendapatan Yg sah Jumlah Pendapatan

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

KENAIKAN/PENURUNAN RUPIAH

%

87.961.119.316,82 46.201.767.364 30.659.259.296,01 985.118.864,68 10.114.973.791,84 368.029.634.888

101.602.882.176,89 52.232.611.349,60 35.710.750.564,58 1.093.462.355,31 12.566.057.907,40 546.956.192.602,78

13.641.762.860,07 6.030.843.985,31 5.051.491.268,57 108.343.490,63 2.451.084.115,56 178.926.557.714,78

15.51 13.05 16.48 11.00 24.23 48.62

68.440.440.394 261.283.000.000

78.985.954.206,78 392.884.000.000 26.229.880.000

10.545.513.812,78 131.601.000.000 26.229.880.000

15.41 50.37 100

38.306.194.494

48.856.358.396

10.550.163.902

27.54

18.997.490.000 474.988.244.204,82

-18.997.490.000 -100 648.559.074.779.67 173.570.830.574,85 36.54

Pertumbuhan Pendapatan Gresik Tahun 2006

=

648.559.074.779,67 474. 988.244.204,82 474. 988.244.204,82

= 0,365421318 x 100% = 36,54%

111

Kabupaten Tuban

Tabel

5.7

memperlihatkan

data-data

pertumbuhan pendapatan kabupaten Tuban untuk periode

2005-2006.

Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten Tuban tahun 2005-2006 berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang mengalami peningkatan sebesar 144,15% pada tahun 2006 serta adanya peningkatan realisasi penerimaan dana alokasi khusus

pada tahun 2006 sebesar

Rp.28.350.000.000 yang mana pada tahun 2005 tidak terdapat penerimaan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar 99.91% karena pada tahun 2006 tidak terdapat penerimaan bantuan dana kontigensi dan penurunan perolehan kompensasi pph gaji sebesar 66,46%. Pada tahun 2006 terdapat kebijakan pemerintah pusat mengenai kenaikan BBM yang berdampak pada inflasi di pasaran dan adanya bencana alam gempa bumi, banjir bandang serta banjir lumpur panas PT.Lapindo. Secara umum peristiwa ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan Tuban. Tabel 5.7 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Tuban URAIAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah61.486.083.553,23 Pajak Daerah 35.096.200.214 Restribusi Daerah 14.182.011.857,50 Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Daerah Yg 5.136.979.686,59 Dipisahkan

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

KENAIKAN/PENURUNAN RUPIAH

%

78.358.570.804,27 39.044.427.666 20.518.297.903,77

16.872.487.251,04 27,44 3.948.227.452 11,25 6.336.286.046,27 44,68

1.532.028.725,37

-3.604.950.961,22 -70,18

112

Lanjutan Tabel 5.7 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Tuban URAIAN Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Bagian Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Bantuan Dana Kontigensi/Penyeimb ang dari Pemerintah Kompensasi PPh Gaji Jumlah Pendapatan

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

KENAIKAN/PENURUNAN RUPIAH

%

7.070.891.795,14

17.263.816.509,13

10.192.924.713,99 144,15

378.359.905.874

567.003.244.760,86

188.643.338.886,8649,86

58.445.692.539 295.978.000.000 0

82.327.647.195,86 425.062.000.000 28.350.000.000

23.881.954.656,86 40,86 129.084.000.000 43,61 28.350.000.000 100

23.936.213.335

31.263.597.565

7.327.384.230

30,61

13.670.745.989

12.324.842

-13.658.421.147

-99,91

13.634.000.000

0

-13.634.000.000

-100

36.745.989 453.516.735.416,23

12.324.842

-24.421.147 191.857.404.991

-66,46 42,30

Pertumbuhan Pendapatan Tuban Tahun 2006

=

645.374.140.407,13

645.374.140.407,13 453.516.735.416,23 453.516.735.416,53

= 0,423044 x 100% = 42,30%

Kabupaten Bojonegoro

Tabel 5.8 memperlihatkan data-data

pertumbuhan pendapatan kabupaten Bojonegoro untuk periode tahun anggaran 2005-2006. Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten Bojonegoro tahun 2005-2006 berasal dari peningkatan penerimaan dana alokasi khusus yang mengalami peningkatan sebesar 212,50%, Bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar 145,36%, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah sebesar 99,41%. Peningkatan penerimaan dana alokasi khusus (DAU) mengalami peningkatan yang cukup significant

113

dengan realisasi sebesar Rp.4.000.000.000 pada tahun 2005 dan sebesar Rp.12.500.000.000 pada tahun 2006. Pertumbuhan pendapatan kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan mengalami perkembangan yang positif sebesar Rp.253.124.783.320,92 atau 56,29% meskipun terjadi penurunan dalam perolehan lain-lain PAD pada tahun 2006. Tabel 5.8 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Bojonegoro URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Restribusi Daerah

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005 38.140.428.270,25 8.238.949.134,92 15.821.094.534,31

Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Daerah 228.907.837,29

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 44.811.490.462,59 9.311.766.894 23.282.889.345,63

KENAIKAN/PENURUNAN Rupiah

%

6.671.062.192,34 1.072.817.759,08 7.461.794.811,32

17,49 13,02 47,16 99,41

456.472.225,63

227.564.388,34

13.851.476.763,73 411.544.632.779

11.760.361.997,33 657.998.353.907,58

-2.091.114.766,40 -15,10 246.453.721.128,58 59,89

50.517.730.404 336.530.000.000 4.000.000.000

123.948.737.662,58 493.589.000.000 12.500.000.000

73.431.007.258,58 157.059.000.000 8.500.000.000

145,36 46,67 212,50

Bagi Hasil Pajak Propinsi & bantuan keu. Dari propinsi

20.496.902.375

27.960.616.245

7.463.713.870

36,41

Jumlah pendapatan

449.685.061.049,25 702.809.844.370,17

Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Aloksi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pertumbuhan Pendapatan Bojonegoro Tahun 2006

=

253.124.783.320,92 56,29

702.809.844.370,17 449.685.061.049,25 449.685.061.049,25

= 0,562893 x 100% = 56,29% V.1.3 Derajat Desentralisasi Pendapatan Asli Daerah Derajat Desentralisasi

= Total Pendapatan Daerah

114

Kabupaten Lamongan

Derajat desentralisasi yang dihasilkan

kabupaten Lamongan untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: Derajat Desentralisasi Lamongan Tahun 2005

=

41.353.905.714,37 443.956.394.219,37

= 0,09 Derajat Desentralisasi Lamongan Tahun 2006

=

43.058.501.192,83 661.759.337.197,70

= 0,07 Berdasarkan derajat desentralisasi kabupaten Lamongan berhasil memperoleh pendapatan asli daerah sebesar 9% di tahun 2005 dan 7% di tahun 2006 dari total pendapatan daerah sehingga hanya mengalami penurunan sebesar 2%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan dalam perolehan pendapatan pajak daerah sebesar 1,42% dan penurunan perolehan bagian laba usaha daerah sebesar 5,37% dari perolehan pendapatan pajak dan bagian laba usaha daerah tahun lalu.

Kabupaten Gresik

Derajat

desentralisasi

yang

dihasilkan

kabupaten Gresik tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut: Derajat Desentralisasi Gresik Tahun 2005

=

87.961.119.316,82 474.988.244.204,82

= 0,19

115

Derajat Desentralisasi Gresik Tahun 2006

=

101.602.882.176,89 648.559.074.779,67

= 0,16 Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah yang menentukan suatu kabupaten berhasil dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan derajat desentralisasi kabupaten Gresik berhasil memperoleh pendapatan asli daerah sebesar 16% dari total pendapatan daerah pada tahun 2006. Penurunan sebesar 3% dari tahun lalu ini disebabkan karena adanya faktor penurunan pendapatan pajak daerah .

Kabupaten Tuban

Derajat desentralisasi kabupaten Tuban pada

periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut:

Derajat Desentralisasi Tuban Tahun 2005

=

61.486.083.553,23 453.516.735.416,23

= 0,14 Derajat Desentralisasi Tuban Tahun 2006

=

78.358.570.804,27 645.374.140.470,13

= 0,12 Derajat desentralisasi yang dihasilkan kabupaten Tuban pada tahun 2005 sebesar 14% dan pada tahun 2006 sebesar 12% sehingga mengalami penurunan sebesar 2%. Hal ini menunjukkan kontribusi pendapatan

asli

daerah

terhadap

pendapatan

daerah

dalam

116

penyelenggaraan desentralisasi mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena berkurangnya kontribusi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2006. Kabupaten Bojonegoro

Derajat desentralisasi yang dihasilkan

kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: Derajat Desentralisasi Bojonegoro Tahun 2005

=

38.140.428.270,25 449.685.061.049,25

= 0,08 Derajat Desentralisasi Bojonegoro Tahun 2006

=

44.811.490.462,59 702.809.844.370,17

= 0,06 Berdasarkan derajat desentralisasi kabupaten Bojonegoro berhasil memperoleh pendapatan asli daerah sebesar 8% di tahun 2005 dan 6% di tahun 2006 dari total pendapatan daerah sehingga hanya mengalami penurunan sebesar 2%. Hal ini menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan dalam perolehan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 15,10%. Perolehan pendapatan daerah yang dihasilkan kabupaten Bojonegoro terbanyak berasal dari dana alokasi umum dan khusus.

117

V.1.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pendapatan Transfer Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

= Total Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan

Rasio

ketergantungan

keuangan

daerah

kabupaten Lamongan periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Lamongan Tahun 2005

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Lamongan Tahun 2005

=

377.119.598.505 443.956.394.219,37

=

0,85

=

609.802.181.824,87 661.759.337.197,70

=

0,92

Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten Lamongan mengalami kenaikan sebesar 0,07 atau sebesar 7%. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Lamongan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya realisasi penerimaan dana alokasi khusus pada tahun 2006 sebesar Rp.39.800.000 tetapi pada tahun 2005 tidak terdapat adanya realisasi dana alokasi khusus sehingga pendapatan transfer yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten Lamongan pada tahun 2006 meningkat.

118

Kabupaten Gresik Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten Gresik untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Gresik = Tahun 2005

368.029.634.888 474.988.244.204,82

=

0,77

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Gresik = Tahun 2006

546.956.192.602,78 648.559.074.779,67

= Kabupaten

Gresik

0,84 mengalami

peningkatan

dalam

rasio

ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2005-2006 sebesar 0.07 atau sebesar 7% yang disebabkan karena adanya realisasi dana alokasi khusus pada tahun 2006. Hal ini berarti pada tahun 2006 tingkat ketergantungan pemerintah daerah Gresik terhadap pemerintah pusat atau propinsi semakin meningkat.

Kabupaten Tuban

Rasio

ketergantungan

keuangan

daerah

kabupaten Tuban untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tuban Tahun 2005

=

378.359.905.874 453.516.735.416,23

=

0,83

119

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tuban Tahun 2006

=

567.003.244.760,86 645.374.140.407,13

=

0,88

Ketergantungan keuangan daerah kabupaten Tuban mengalami peningkatan sebesar 5 % pada periode tahun anggaran 2005-2006. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Tuban terhadap pemerintah pusat atau propinsi mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penerimaan realisasi dana alokasi khusus pada tahun 2006 serta adanya peningkatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi sebesar 57,11% pada periode tahun 2005-2006.

Kabupaten Bojonegoro

Rasio ketergantungan keuangan daerah

kabupaten Bojonegoro untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Bojonegoro Tahun 2005

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Bojonegoro Tahun 2006

=

411.544.632.779 449.685.061.049,25

=

0,92

=

657.998.353.907,58 702.809.844.370,17

=

0,94

120

Ketergantungan

keuangan

daerah

kabupaten

Bojonegoro

mengalami peningkatan sebesar 2 % pada periode tahun anggaran 20052006. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro terhadap pemerintah pusat atau propinsi mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan realisasi dana alokasi khusus pada tahun 2006 sebesar Rp.8.500.000.000 atau sebesar 212,52%. Penerimaan dana alokasi khusus pada tahun 2005 sebesar Rp.4.000.000.000, sedangkan pada tahun 2006 dana alokasi khusus sebesar Rp.12.500.000.000 digunakan untuk dana alokasi khusus non reboisasi. V.1.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian = Daerah

Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman

Kabupaten Lamongan

Tingkat kemandirian keuangan daerah

kabupaten Lamongan untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: Rasio Kemandirian Daerah Lamongan Tahun 2005

= =

41 .353.905.714,37

22.630.098 .491

1,83

121

Rasio Kemandirian Daerah Lamongan Tahun 2006

=

43.058.501.192,83 31.900.777.389

= 1,35

Kabupaten Lamongan mempunyai rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 1,83 di tahun 2005 dan 1,35 di tahun 2006 sehingga mengalami penurunan sebesar 0,48 atau 48%. Hal ini menunjukkan kemampuan kabupaten lamongan menyelenggarakan sendiri pendapatan asli daerahnya mengalami penurunan karena penerimaan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat –propinsi mengalami peningkatan. Pada tahun 2005-2006 pemerintah daerah kabupaten Lamongan tidak melakukan pengadaan pinjaman melainkan melakukan pembayaran pinjaman dalam negeri.

Kabupaten Gresik

Tingkat

kemandirian

keuangan

daerah

kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut : Rasio Kemandirian Daerah Gresik Tahun 2005

= =

Rasio Kemandirian Daerah Gresik Tahun 2006

= =

87.961.119 .316,82

38.306.194 .494

2,3 101.602.882.176,89

48.856.358.396

2,08

122

Berdasarkan rasio kemandirian daerah kabupaten Gresik pada tahun 2005 dan tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 0,22 atau sebesar 22% yang disebabkan karena adanya kenaikan realisasi transfer pemerintah propinsi sebesar Rp.10.550.163.900 pada tahun 2006.

Kabupaten Tuban

Tingkat

kemandirian

keuangan

daerah

kabupaten Tuban pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: Rasio Kemandirian Daerah Tuban Tahun 2005

=

61.486.083 .553,23

23.936.213 .335

= Rasio Kemandirian Daerah Tuban Tahun 2006

=

2,6 78.358.570.804,27

31.263.597 .565

=

2,5

Kemandirian keuangan daerah kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar 1% pada tahun 2005-2006. Hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan PILKADA pada tahun 2006 yang membutuhkan pembiayaan cukup besar serta adanya bencana alam banjir bandang sehingga hal tersebut memungkinkan peningkatan terjadinya transfer pemerintah pusat-propinsi dan hal tersebut berpengaruh pada kemandirian keuangan daerah kabupaten Tuban.

123

Kabupaten Bojonegoro

Tingkat kemandirian keuangan daerah

kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: Rasio Kemandirian Daerah Bojonegoro Tahun 2005

= =

Rasio Kemandirian Daerah Bojonegoro Tahun 2006

=

38.140.428 .270,25

20.496.902 .375

1,86 44.811.490 .462,59

27.960.616 .245

= 1,60 Kemandirian keuangan daerah kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan sebesar 0,26 atau 26% pada tahun anggaran 2005-2006. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan bantuan keuangan dari propinsi sebesar Rp.7.463.713.870 atau sebesar 36,41%.

Bantuan

keuangan dari propinsi kabupaten Bojonegoro berupa sumbangan dan bantuan pihak ketiga hasil penjualan kayu. V.1.6 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektifitas PAD = Target Penerimaan PAD

Kabupaten Lamongan

Efektifitas

pendapatan

asli

daerah

(PAD) kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut:

124

41.353.905.714,37 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Lamongan Tahun 2005

40.936.961.485

= 1,01 43.058.501.192,83 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Lamongan Tahun 2006

39.294.555.300

= 1,096 Rasio Efektifitas PAD menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam memobilisasi PAD sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk kabupaten Lamongan rasio efektifitas PAD mencapai 1,096 dan mengalami kenaikan sebesar 0,086 atau sebesar 8,6% dari tahun 2005. Hal ini menunjukkan efektifitas pendapatan asli daerah yang baik di tahun 2006 karena mengalami kenaikan pada tahun 2006 dan rasio tersebut lebih besar dari 1 atau lebih dari 100% yang berarti kabupaten Lamongan mampu memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Peningkatan realisasi PAD disebabkan adanya peningkatan lain-lain PAD yang sah.

Kabupaten Gresik

Efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten

Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut: 87.961.119.316,82 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Gresik Tahun 2005

81.815.016.600

= 1,08

125

101.602.882.176,89 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Gresik Tahun 2006

86.596.007.236,46

= 1,17 Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten Gresik mengalami peningkatan sebesar 0,09 atau sebesar 9%. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam memobilisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten Gresik mencapai 1,17 pada tahun 2006 dengan realisasi pendapatan asli daerahnya sebesar Rp.101.602.882.176,89 dan anggaran sebesar Rp.86.596.007.236,46. Hal ini juga termasuk efektif karena telah melampaui target yang ditetapkan dan terjadi peningkatan efektifitas dari tahun lalu. Peningkatan realisasi PAD terjadi pada semua komponen PAD.

Kabupaten Tuban

Efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten

Tuban adalah sebagai berikut: 61.486.083.553,23 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Tuban Tahun 2005

52.860.650.084

= 1,16 78.358.570.804,27 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Tuban Tahun 2006

57.820.550.140

= 1,36

126

Tingkat efektifitas perolehan pendapatan asli daerah kabupaten Tuban mengalami peningkatan sebesar 0,2 atau 20% pada tahun anggaran 2005-2006. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD cukup baik karena PAD yang dihasilkan pada periode 2005-2006 telah sesuai dengan yang ditargetkan. Peningkatan efektifitas PAD terjadi karena terjadi peningkatan pada semua komponen PAD.

Kabupaten Bojonegoro

Efektifitas

pendapatan

asli

daerah

kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: 38.140.428.270,25 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Bojonegoro Tahun 2005 36.617.535.806,40 = 1,04

44.811.490.462,59 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Bojonegoro Tahun 2006 45.963.054.493,49 = 0,97 Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan sebesar 0,07 atau sebesar 7%. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah mencapai 0,97 pada tahun 2006 dengan realisasi pendapatan asli daerahnya sebesar Rp.44.811.490.462,59 dan anggaran sebesar Rp.45.963.054.493,49. Hal ini menunjukkan efektifitas PAD

127

masih kurang efektif karena rasio yang dihasilkan masih belum mencapai 100% di tahun 2006, sedangkan pada tahun 2005 efektifitas PAD yang dihasilkan telah efektif. Penurunan efektifitas PAD pada tahun anggaran 2005-2006 disebabkan adanya penurunan pendapatan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. V.1.7 Rasio Efektivitas Pajak Daerah

h

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Target Penerimaan Pajak Daerah

Kabupaten Lamongan

Efektifitas pajak daerah yang dihasilakan

kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut:

10.359.189.127 Rasio Efektivitas Pajak Daerah = Lamongan Tahun 2005

10.353.415.000

= 1,00 10.909.571.668,90 Rasio Efektivitas Pajak Daerah = Lamongan Tahun 2006

11.060.095.000

= 0,99 Rasio efektifitas

pajak daerah menunjukkan kemampuan

pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Untuk kabupaten

128

Lamongan, realisasi pajak daerahnya sebesar Rp.10.909.571.668,90 sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp.11.060.095.000 sehingga rasio efektifitas pajak daerah mencapai 0,99 di tahun 2006 dan mengalami penurunan sebesar 0,01 atau sebesar 1%. Hal ini menunjukkan kabupaten Lamongan masih kurang efektif dalam mengoptimalkan pajak daerahnya, dimana angka rasio ini masih belum mencapai 100% sehingga realisasi lebih tinggi dibanding target anggaran. Pengumpulan pendapatan pajak daerah kabupaten Lamongan yang tertinggi pada tahun 2006 didapatkan dari pendapatan pajak restoran yaitu sebesar 106,57% sedangkan yang paling kecil sebesar 98,31% yang didapat dari pajak penerangan jalan.

Kabupaten Gresik

Efektifitas pajak daerah yang dihasilkan

kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: 46.201.767.364,29 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Gresik Tahun 2005

39.427. 000.000

= 1,17 52.232.611.349,60 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Gresik Tahun 2006 47.116.000.000 = 1,11

129

Kabupaten Gresik telah efektif dalam mengumpulkan pendapatan pajak daerahya sesuai dengan yang ditargetkan. Dimana, rasio efisiensi pendapatan pajak daerah yang dihasilkan kabupaten Gresik sebesar 1,11 atau lebih besar dari 100%. Pendapatan pajak daerah ini merupakan komponen dari pendapatan asli daerah sehingga secara otomatis pendapatan asli daerah yang dihasilkan kabupaten Gresik juga meningkat. Efektifitas pajak daerah meningkat disebabkan karena peningkatan realisasi pajak daerah yang diperoleh lebih besar dari target anggaran.

Kabupaten Tuban

Efektifitas pajak daerah yang dihasilkan

kabupaten Tuban pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut:

35.096.200.214 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Tuban Tahun 2005 30.597.054.117 = 1,15 39.044.427.666 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Tuban Tahun 2006 31.595.997.900 = 1,24 Tingkat efektifitas pajak daerah yang dihasilkan kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2005-2006 telah efektif dan mengalami peningkatan sebesar 0,09 atau sebesar 9%. Hal ini menunjukkan kemampuan

130

pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

Kabupaten Bojonegoro

Efektifitas

pajak

daerah

yang

dihasilkan kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: 8.238.949.134,92 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Bojonegoro Tahun 2005 6.998.613.664 = 1,18 9.311.766.894 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Bojonegoro Tahun 2006 8.096.447.000 = 1,15 Tingkat efektifitas pajak daerah yang dihasilkan kabupaten Bojonegoro telah efektif. Meskipun pada tahun anggaran 2005-2006 mengalami penurunan sebesar 0,03 atau sebesar 3%. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Perolehan pajak daerah kabupaten Bojonegoro diperoleh dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian C, sarang burung.

131

V.1.8 Derajat Kontribusi BUMD Penerimaan Bagian Laba BUMD Derajat Kontribusi BUMD

= Penerimaan PAD

Kabupaten Lamongan

Derajat

kontribusi

BUMD

yang

dihasilkan kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: 5.740.702.526,71 Derajat Kontribusi BUMD = Lamongan Tahun 2005 =

41.353.905.714,37 0,14 6.331.073.588,95

Derajat Kontribusi BUMD = Lamongan Tahun 2006 = Dilihat

dari

rasio

43.058.501.192,83 0.15 derajat

kontribusi

BUMD,

kontribusi

perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah pada tahun 20052006 mengalami peningkatan sebesar 0,1 atau sebesar 1%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan perolehan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi kepada pihak ketiga yakni pada Pabrik Es PT. Tirta Maharani sebesar 18%. Pada tahun 2005 perolehan bagian laba PT Tirta Maharani hanya sebesar 44,81% meningkat menjadi 63%.

132

Kabupaten Gresik

Derajat kontribusi BUMD yang dihasilkan

kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: 985.118.864,68 Derajat Kontribusi BUMD = Gresik Tahun 2005 =

87.961.119.316,82 0,01 1.093.462.355,31

Derajat Kontribusi BUMD = Gresik Tahun 2006 =

101.602.882.176,89 0,01

Kontribusi bagian laba dari badan usaha daerah yang dihasilkan kabupaten Gresik pada tahun 2005-2006 tidak mengalami perubahan yang cukup significant. Bagian laba dari badan usaha daerah kabupaten Gresik yang memiliki realisasi anggaran sebesar Rp.1.093.462.355,31 dan target sebesar Rp.958.297.283,46 pada tahun 2006 mendukung perolehan pendapatan daerah kabupaten Gresik dengan menyumbang 1% dari keseluruhan total pendapatan asli daerah. Kabupaten Tuban

Derajat kontribusi BUMD yang dihasilkan

kabupaten Tuban pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: 5.136.979.686.59 Derajat Kontribusi BUMD = Tuban Tahun 2005 =

61.486.083.553,23 0,08

133

1.532.028.725,37 Derajat Kontribusi BUMD = Tuban Tahun 2006 =

78.358.570.804,27 0,02

Kontribusi BUMD yang dihasilkan kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2005-2006 mengalami penurunan sebesar 6%. Hal ini berarti tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah mengalami penurunan. Tidak tercapainya target anggaran pada tahun 2006 yang mengakibatkan penurunan kontribusi BUMD disebabkan karena adanya penerimaan kembali pemberian pinjaman yang dianggarkan pada kelompok PAD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan seharusnya dianggarkan pada pembiayaan. Dalam penyajian

laporan

keuangan tersebut realisasinya disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan anggarannya tetap di hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kabupaten Bojonegoro

Derajat

kontribusi

BUMD

yang

dihasilkan kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: 228.907.837,29 Derajat Kontribusi BUMD = Bojonegoro Tahun 2005 =

38.140.428.270,25 0,006

134

456.472.225,63 Derajat Kontribusi BUMD = Bojonegoro Tahun 2006 = Dilihat

dari

rasio

44.811.490.462.59 0.01 derajat

kontribusi

BUMD,

kontribusi

perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah kabupaten Bojonegoro pada tahun 2005 sebesar 0,006 dan pada tahun 2006 sebesar 0,01 sehingga pada tahun anggaran 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 0,004 atau sebesar 0,4% . Realisasi kontribusi laba BUMD pada tahun 2005 sebesar Rp.228.907.837,29 dan realisasi pada tahun 2006 sebesar

Rp.456.472.225,63.

Kontribusi

laba

BUMD

kabupaten

Bojonegoro diperoleh dari apotik Sidowaras, PD BPR Bojonegoro, PD Pasar, Bank Jatim. V.1.9 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan Daerah

Total Hutang Pemerintah Daerah Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Total Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan

Rasio

hutang

terhadap

pendapatan

daerah kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: 444.192.872,12 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Lamongan Tahun 2005 443.956.394.219,37 = 0,001

135

504.783.741,51 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Bojonegoro Tahun 2006 661.759.337.197,70 = 0,000763 Dilihat dari rasio hutang terhadap pendapatan pada tahun 20052006, kabupaten Lamongan telah sangat baik dalam membayar kembali utangnya

yaitu mengalami penurunan

sebesar 0,0237% yang berarti

terjadi penurunan hutang pemerintah daerah pada tahun 2006 sehingga posisi rasio masih cukup aman bagi pemerintah daerah. Hal ini berarti kemampuan pengembalian pinjaman untuk melunasi hutang terjadi peningkatan. Kabupaten Lamongan telah mempunyai perencanaan pembayaran yang cukup baik di tahun 2007 yaitu hutang pembangunan prsarana dan sarana perkotaan sebesar Rp.26.039.769,80, hutang pembangunan pasar daerah sebesar Rp.43.612.326,38, hutang kelebihan aset bagian laba badan usaha daerah sebesar Rp.134.734.481,19 yang pembayarannya sebesar 100%.

Kabupaten Gresik

Rasio hutang terhadap pendapatan daerah

kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: 749.427.745 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Gresik Tahun 2006 648.559.074.779,67 = 0,00116

136

Dilihat dari rasio hutang terhadap pendapatan, kabupaten Gresik pada tahun 2005 kabupaten Gresik tidak melakukan hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio yang dihasilkan pada tahun 2006 sebesar 0,00116 karena adanya hutang pada tahun 2006 sebesar Rp.749.427.745 yang diperoleh dari hutang belanja atas kegiatan proyek yang telah selesai dikerjakan pada dinas pekerjaan umum.

Kabupaten Tuban

Rasio hutang terhadap pendapatan daerah

kabupaten Tuban pada periode tahun 2005-2006 adalah sebagai berikut: 10.348.613.903 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Tuban Tahun 2005 453.516.735.416,23 = 0,02

2.389.673.949,10 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Tuban Tahun 2006 645.374.140.407,13 = 0,004 Rasio hutang terhadap pendapatan daerah ini berguna bagi para calon kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah daerah. Rasio hutang terhadap pendapatan daerah kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar 0,016 atau sebesar 0,02%. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah

daerah

dalam

peningkatan yang cukup baik.

mengembalikan

pinjaman

mengalami

137

Kabupaten Bojonegoro

Rasio

hutang

terhadap

pendapatan

daerah kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut: 1.112.775.290,59 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Bojonegoro Tahun 2005 449.685.061.049,25 = 0,002 1.118.674.735,42 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Bojonegoro Tahun 2006 702.809.844.370,17 = 0,002 Dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan pada tahun 20052006, kabupaten Bojonegoro tidak mengalami perubahan yang cukup significant. Pada tahun 2005-2006 kemampuan membayar utang kabupaten Bojonegoro sebesar 0,002 atau sebesar 0,2%. Hal ini berarti kemampuan pengembalian pinjaman untuk melunasi hutang terjadi peningkatan.

Kabupaten

Bojonegoro

telah

mempunyai

rencana

pembayaran hutang tahun 2007 misalnya hutang jangka panjang berupa pembayaran pinjaman untuk pembayaran Second East Java yang jatuh tempo pada Maret dan September 2007. V.2 ANALISIS BELANJA KABUPATEN PESISIR UTARA V.2.1 Analisis Varians Belanja Untuk memberikan ilustrasi analisis varians pendapatan, berikut ini disajikan data pendapatan daerah yang disajikan dari informasi Laporan Realisasi Anggaran keempat kabupaten.

138

Kabupaten Lamongan

Tabel

5.9

menunjukkan

data-data

varians anggaran belanja kabupaten Lamongan. Kinerja belanja daerah menunjukkan efisiensi penggunaan atau penghematan anggaran apabila dinilai

realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2006, realisasi belanja adalah sekitar 93,36%. Hal ini menunjukkan adanya kinerja belanja daerah yang baik yaitu adanya efisiensi belanja sebesar 6,64% yang dilakukan pemerintah kabupaten Lamongan pada tahun 2006. Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja aparatur, operasi, modal, bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka menunjukkan kinerja yang baik. Hanya saja ada terdapat belanja yang realisasinya sangat jauh dari target yang dianggarkan sehingga justru tidak menunjukkan efisiensi, yaitu realisasi belanja pelayanan publik pada belanja operasi dan pemeliharaan khusus bagian belanja pegawai atau personalia yang realisasinya sebesar 116,12% dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sudah hampir mendekati target yaitu sebesar 98,63%. Namun, pengurangan efisiensi belanja yang dilakukan pada belanja bagi hasil dan bantuan keuangan diakibatkan adanya pengurangan belanja bagi hasil pajak atau restribusi kepada pemerintah desa sebesar 83,48% dari jumlah yang dianggarkan

sebesar

Rp.689.964.331.

Rp.826.531.000

dan

realisasi

sebesar

139

Tabel 5.9 Tabel Varians Belanja Lamongan URAIAN

ANGGARAN TAHUN 2006

PENDAPATAN

640.689.848.070

BELANJA APARATUR DAERAH Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 661.759.337.197,70

113.208.127.500 100.905.252.992.90

F / U

VARIANCE

21.069.489.127,7

%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

F

103,29

443.956.394.219

-12.302.874.507,10 F

89.13

83.920.415.392

93.593.141.000

81.928.118.847.90

-11.665.022.152.10

F

87.54

70.247.761.842

11.586.572.500

11.193.776.737

-392.795.763

F

96.61

8.493.651.665

2.347.765.000

2.152.865.000

-194.900.000

F

91.70

1.368.275.000

5.680.649.000

5.630.492.408

-50.156.592

F

99.12

3.810.726.885

16.715.092.000

15.915.096.725

-799.995.275

F

95.21

12.615.424.202

2.978.666.200

2.918.322.950

-60.343.250

F

97.97

3.081.126.250

8.615.072.475

8.037.991.975

-577.080.500

F

93.30

6.663.570.652

3.832.304.025

3.689.826.500

-142.477.525

F

96.28

2.693.263.500

Belanja Pemeliharaan

1.289.049.300

1.268.955.300

-20.094.000

F

98.44

177.463.800

Belanja Modal Total Belanja Aparatur Daerah PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas

9.378.977.000

9.050.927.471

-328.049.529

F

96.50

6.419.050.450

139.302.196.500

125.871.277.188.90

-13.430.919.311,10

F

90.36

102.954.890.044

252.333.025.500

226.907.858.907

-25.425.166.593

F

89.92

193.648.181.940

233.156.814.500

208.216.785.075

-24.940.029.425

F

89.30

177.618.506.727

16.018.422.700

15.679.195.145

-339.227.555

F

97.88

13.412.256.001

550.600.000

413.455.500

-137.144.500

F

75.09

363.199.850

Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja PerjalananDinas

2.607.188.300

2.598.423.187

-8.765.113

F

99.66

2.254.119.362

72.655.300.150

72.130.093.322

-525.206.828

F

99.28

32.492.566.283

3.273.948.400

3.801.662.914

5.277.14514

U 116.12

1.383569.550

30.704.888.850

30.496.909.396

-207.979.454

F

99.32

16.610.707.783

1.168.219.900

1.122.850.150

-45.369.750

F

96.12

471.119.950

Belanja Pemeliharaan

37.508.243.000

36.708.670.865

-799.572.135

F

97.87

14.027.169.000

Belanja Modal Belanja Bagi Hasil dan bantuan Keuangan BelanjaTidak Tersangka

91.190.698.500

88.503.125.622

-2.687.572.878

F

97.05

35.214.718.200

110.169.950.500

108.657.104.479

-1.512.846.021

F

98,63

82.360.495.598,34

2.250.000.000

1.464.954.586

-785.045.414

F

65.11

Total Belanja Publik

528.598.974.650

497.663.136.916

-30.935.837.734

F

94.15

Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas

3.715.962.021,34

140

Lanjutan Tabel 5.9 Tabel Varians Belanja Lamongan URAIAN

Jumlah Belanja SURPLUS /DEFISIT

ANGGARAN TAHUN 2006 667.901.171.150

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 623.534.414.104.90

F / U

VARIANCE

-44.366.757.045,10

F

%

93.36

(27.211.323.080) 38.224.923.092,80

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005 446.670.852.065,34 (2.714.457.845,97)

PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu 24.654.577.232,63 24.573.098.232,68 Transfer dari dana cadangan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan dana Revolving 11.194.880.715 11.861.977.050 Jumlah Penerimaan Daerah

36.516.554.282,63

-18.521.000,05

-667.096.335

35.867.978.947,68 -6.4857.533.4.95

100,08

F F

94.38

98.22

Pengeluaran Daerah Transfer ke Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran utang pokok yg jatuh tempo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Jumlah Pengeluaran Daerah Jumlah Pembiayaan

32.945.321.190,40

-

32.945.321.190,40

8.273.740.000

7.420.739.835,37

41.583.200

41.583.200

989.908.002,63 9.305.231.202,63 27.211.328.080

Kabupaten Gresik

89.69

5.516.181.91 1,75

100

41.583.200

66.630.579.005,11 -65.640.671.002,48

6730,9

24.673.098.232,68

74.092.902.040,48 64.787.670.837,85

796.25

30.230.863.344,43

-38.224.933.092,80

-853.000.164,63 0

-140.47 2.714.457.845,97

Tabel 5.10 menunjukkan data-data varians

anggaran belanja daerah kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2006. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2006, realisasi belanja kabupaten Gresik adalah sebesar 89% dengan target anggaran sebesar Rp.701.909.421.856 dan realisasi belanja sebesar Rp.624.696.025.112,60. Secara umum, seluruh komponen belanja baik belanja aparatur, pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka

141

menunjukkan bahwa realisasi belanja yang dianggarkan tidak melebihi target yang dianggarkan. Terserapnya anggaran belanja pada tahun 2006 tersebut hanya sebesar 89% disebabkan karena adanya beberapa progam yang belum bisa dilaksanakan karena alasan teknis seperti proyek LSRIP (Lower Solo River Improvement Project) Phase II sebesar Rp.600.000.000, pembebasan lahan lapangan terbang perintis desa Tanjungori Kecamatan Tambak belum terealisir sebesar Rp.5.653.859.750, sertifikat tanah dan pelepasan hak kantor polsek Tambak belum teralisir Rp.120.339.000 dan ada belanja yang tidak terserap seluruhnya (100%) karena adanya efisiensi belanja. Penghematan anggaran yang dilakukan kabupaten Gresik tahun 2006 yang disebabkan karena adanya beberapa progam yang belum yang dilaksanakan belum bisa menunjukkan prestasi anggaran belanja yang sebenarnya. Namun, kabupaten Gresik tidak melakukan pemborosan anggaran belanja sebab penghematan anggaran tahun 2006 digunakan untuk pembiayaan tahun berikutnya. Tabel 5.10 Tabel Varians Anggaran Belanja Gresik URAIAN

PENDAPATAN BELANJA APARATUR DAERAH Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas

ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

F / U

VARIANCE

%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

620.426.397.23,46

648.559.074.779,67 28.132.677.543,21

F 104,53 474.988.244.204,82

170.955.841.167

155.609.224.326,60 -15.346.616.840,40

F 91,02

124.181.086.001

113.429.750.284,60 -10.751.335.716,40 F

91,34

94.886.828.402,52

27.789.950.746

24.529.781.238

-3.260.169.508

F

88,27

22.626.694.977

9.549.311.500

8.993.593.310

-555.718.190

F

94,18

5.441.922.220

130.495.703.788,52

142

Lanjutan Tabel 5.10 Tabel Varians Anggaran Belanja Gresik URAIAN Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Modal Jumlah Belanja Aparatur PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan

ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

F / U

VARIANCE

%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

9.435.492.920

8.656.099.494

-779.393.426

F

91,74

7.540.258.189

24.210.330.150

19.538.240.940

-4.672.089.210

F

80,70

21.219.890.247,27

7.465.208.000

6.518.553.689

-946.654.311

F

87,32

6.562.025.727,27

11.922.527.650

9.727.909.342

-2.194.618.308

F

81,59

12.044.844.720

3.347.664.000

1.965.105.150

-1.382.558.850

58,70

1.156.429.950

1.474.930.500

1.326.672.759

-148.257.741

F

89,95

1.456.589.850

29.012.624.950

13.845.313.722

-15.167.311.228

F

47,72

17.618.297.296

24.178.796.267

188.992.778.988,60 -35.186.017.278,40

F 84,30

169.333.891.331,79

155.598.628.317

147.917.610.805

-7.681.071.512

F 95.06

129.636.801.552

154.776.285.682

147.207.141.672

-7.569.144.010

F

95.11 128.792.733.993

208.207.000

160.293.000

-47.914.000

F

76,99 438.484.026

50.230.000

48.370.000

-1.860.000

563.959.635

501.806.133

-62.153.502

67.390.403.552

62.626.857.340

14.397.766.520

F

F

96,30

23.838.300

F

88.98

381.745.233

-4.763.546.212

F

92.93

49.094.582.310

13.947.779.520

-449.987.000

F

96.87

13.001.496.427,97

34.459.594.273

32.963.521.898

-1.496.072.375

F

95.66

26.325.738.712,03

4.019.251.500

3.699.521.500

-319.730.000

F

92.05

2.455.366.700

14.513.791.259

12.016.034.422

-2.497.756.837

F

82.79

7.311.980.470

Belanja Modal Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Tidak Tersangka Jumlah Belanja Publik

125.238.241.520

98.988.569.660

-26.249.67.860

F

79.04

29.781.635.480

125.503.298.200

124.002.358.269

-1.500.939.931

F

98,80

77.407.186.222

4.000.000.000

2.167.850.050

-1.832.149.950

F

54.20

2.800.673.432

477.730.625.589

435.703.246.124

-42.027.379.465

F

91,20 288.720.878.996

Jumlah Belanja

701.909.421.856

624.696.025.112,60 -77.213.396.743,40

F

89.00 458.054.770.327,79

Surpus/Defisit

(81.483.024.620)

23.863.049.667

PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Sisa Perhitungan Anggaran tahun Lalu

60.656.100.897,73

60.656.100.897,73

16.933.473.877,03

0

100

45.802.127.020,70

143

Lanjutan Tabel 5.10 Tabel Varians Anggaran Belanja Gresik

Transfer dari dana cadangan Penerimaan Pinjaman dan Obligasib Hasil Penjualan Aset Daerah Yg Dipisahkan Jumlah Penerimaan Daerah PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal Transfer ke dana cadangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Berjalan

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

ANGGARAN TAHUN 2006

URAIAN

0

0

25.000.000.000

0

0

VARIANCE

F / U

%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

0

0

0

-25.000.000.000

0

0

0

0

100

45.802.127.020,70

0

85.656.100.897,73

60.656.100.897,73

3.940.000.000

1.565.000.000

-2.375.000.000

39.72

2.079.500.000

0

0

0

0

0

233.076.278,.19

82.954.150.564,80 82,721,074,286.61

Jumlah Pengeluaran 4.173.076.278 Daerah

84.519.150.565

Jumlah Pembiayaan

(23.863.049.667.07)(105.346.074.286,6)

1.483.024.620

Kabupaten Tuban

80.346.074.286,61

35.5 90,9

60.656.100.897,73

2.02 5,4 62.735.600.897,73 (29, 29)

(16.933.473.897,03)

Tabel 5.11 menunjukkan data-data varians

anggaran belanja kabupaten Tuban. Analisis varians anggaran belanja berguna untuk mengetahui perbedaan antara realisasi belanja dengan anggaran. Realisasi belanja kurang dari anggaran maka dapat dikatakan favorable (F) dan sebaliknya jika realisasi melebihi anggaran dapat dikatakan sebagai unfavorable (U). Berdasarkan data varians belanja tersebut, realisasi belanja yang dihasilkan kabupaten Tuban adalah sebesar 89,57% dengan anggaran sebesar Rp.638.212.009.496,26 dan realisasi anggaran sebesar Rp.571.662.006.752,50. Hal ini menunjukkan adanya

144

kinerja belanja daerah yang baik yaitu adanya efisiensi belanja sebesar 10,43%. Secara umum seluruh komponen belanja kabupaten Tuban menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi anggaran tidak melebihi target anggaran. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan memiliki realisasi yang melebihi target anggaran. Pelampauan belanja keuangan disebabkan karena realisasi belanja langsung yang bersifat bantuan keuangan berdasarkan SAP dan hasil temuan BPK tahun 2005 harus melalui rekening belanja bantuan sedangkan penganggaran terlanjur dianggarkan pada belanja modal. Apabila murni dari anggaran dan realisasi rekening bantuan keuangan maka tidak terjadi pelampauan realisasi anggaran yaitu dari anggaran

sebesar

Rp.19.806.124.494

dan

realisasi

sebesar

Rp.17.851.184.519 kurang dari anggaran sebesar Rp.1.954.939.975 (90,12%). Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban URAIAN

PENDAPATAN

ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

551.425..050.140 645.374.140.407,13

BELANJA BELANJA APARATUR DAERAH Belanja AdministrasiUmum 123.300.591.435 Belanja Pegawai/Personalia 87.289.392.926 Belanja Barang dan 23.285.849.059 Jasa

F / U

VARIANCE

%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

93.949.090.267

F

117,04

453.516.735.416,23

101.776.554.445,50

-21.524.036.990

F

82,54

99.902.920.221,50

70.854.515.274

-16.434.877.652

F

81,17

73.441.121.758

20.117.786.332

-3.168.062.728

F

86,39

17.586.196.466,50

145

Lanjutan Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

ANGGARAN TAHUN 2006

URAIAN

F / U

VARIANCE

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

%

4.588.720.000

3.790.631.025

-798.088.975

F

82,61

3.232.383.500

8.136.629.450

7.013.621.815

-1.123.007.635

F

86,20

5.643.218.497

4.396.442.500

3.370.524.125

-1.025.918.375

F

76,66

2.992.816.300

974.777.500

729.800.325

-244.977.175

F

74,87

575.579.350

3.278.825.000

2.544.233.800

-734.591.200

F

77,60

2.381.676.950

B. Perjalanan Dinas

142.840.000

96.490.000

-46.350.000

F

67,55

35.560.000

Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Alatalat Angkutan Belanja Modal Alatalat Kantor dan Rmh Tangga Belanja Modal Alatalat Studio dan Komunikasi Belanja Modal Alatalat Laboratorium Belanja Modal Buku Perpustakaan Jumlah Belanja Aparatur BELANJA PELAYANAN PUBLIK Belanja AdministrasiUmum Belanja Pegawai/ Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan

5.035.430.000

3.993.131.725

-1.042.298.275

F

79,30

5.543.742.159

145.000.000

43.000.000

-102.000.000

F

29,66

673.934.250

0

0

0

F

0

346.350.000

0

0

0

F

0

0

2.844.000.000

2.105.059.600

-738.940.400

F

74,02

690.871.000

500.000.000

450.249.000

-49.751.000

F

90,05

1.818.158.600

900.804.000

790.686.250

-110.117.750

F

87,78

647.029.559

228.126.000

213.584.500

-14.541.500

F

93,63

1.164.486.000

0

0

F

0

179.000.000

37.500.000

37.231.000

-269.000

F

99,28

23.912.750

132.732.463.935

109.140.210.295,50

-23.592.253.640

F

82,23

108.439.478.680,50

0

0

0

F

0

194.633.175.300

185.913.709.484

-8.719.465.816

F

95,52

150.951.750.993,33

182.432.454.800

174.251.815.518

-8.180.639.282

F

95,52

140.772.065.808

9.518.342.250

9.172.235.551

-346.106.699

F

96,36

7.951.425.900

83.400.000

52.411.500

-30.988.500

F

62,84

57.666.900

2.598.978.250

2.437.246.915

-161.731.335

F

93,78

2.170.592.385

32.905.248.000

31.861.540.529

-1.043.707.471

F

96,83

22.812.384.499

Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah

911.161.000

893.047.500

-18.113.500

F

98,01

766.134.350

18.337.568.000

17.551.983.479

-785.584.521

F

95,72

13.082.936.404

762.951.000

728.708.500

-34.242.500

F

95,51

926.855.000

12.893.568.000

12.687.801.050

-205.766.950

F

98,40

8.036.458.745

245.143.504.500

191.665.648.290

-53.477.856.210

F

78,19

135.676.274.375

4.900.000.000

3.908.093.815

-991.906.185

F 79,76

582.770.000

146

Lanjutan Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban

Belanja Modal Jalan dan Jembatan 112.169.978.000 Belanja Modal Bangunan Air 17.992.000.000 Belanja Modal Instalasi 427.500.000 Belanja Modal Jaringan 11.185.077.000 Belanja Modal 52.741.870.500 Bangunan Gedung Belanja Modal 100.000.000 Monumen Belanja Modal Alat1.200.000.000 alat Angkutan Belanja Modal Alat450.000.000 alat Bengkel Belanja Modal Alat4.450.300.000 alat Pertanian Belanja Modal Alatalat Kantor dan 1.394.025.000 Rumah Tangga Belanja Modal Alatalat Studio dan 181.300.000 Komunikasi Belanja Modal Alatalat Kedokteran 3.496.359.000 Belanja Modal Alatalat Laboratorium 2.118.000.000 Belanja Modal Hewan, Ternak serta 962.920.000 Tanaman Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat 22.623.904.300 Belanja Modal Pengembangan Pasar Desa 200.000.000 Belanja Modal untuk Koperasi, PKM,LKM 1.000.000.000 Belanja Modal Usaha Belanja Modal Tempat Reklame Belanja Modal Revitalisasi Pasar Daerah Belanja Modal Bangunan di bawah air laut Belanja Modal Bangunan Obyek Wisata Belanja Modal Pengembangan Sentra Industri kecil Belanja Modal Bangunan Bkn gedung Belanja Pembuatan Trucuk dan Penghijauan Pantai

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

ANGGARAN TAHUN 2006

URAIAN

F / U

VARIANCE

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

%

98.489.641.800

-13.680.336.200

F

87,80

82.116.108.325

16.099.291.300

-1.892.708.700

F

89,48

5.312.710.000

147.342.900

-280.157.100

F

34,47

192.500.000

9.493.537.000

-1.691.540.000

F

84,88

4.594.327.000

50.741.694.800

-2.000.175.700

F

96,21

13.496.281.900

99.265.000

-735.000

F

99,27

0

1.128.770.000

-71.230.000

F

94,06

335.643.000

305.696.000

-144.304.000

F

67,93

0

0

-4.450.300.000

F

0

337.846.250

1.174.869.125

-219.155.875

F

84,28

327.820.000

179.723.000

-1.577.000

F

99,13

49.700.000

3.096.967.550

-399.391.450

F

88,58

39.900.000

1.827.493.000

-290.507.000

F

0

-962.920.000

F

0

2.329.850.000

0

-22.623.904.300

F

0

19.611.462.500

0

-200.000.000

F

0

250.000.000

2.824.115.000

0

-1000.000.000

F

0

500.000.000

2.235.000.000

0

-2.235.000.000

F

0

1.790.000.000

50.000.000

49.979.000

-21.000

F

99,96

0

0

0

0

F

0

225.499.000

0

0

0

F

0

59.000.000

280.000.000

279.276.000

-724.000

F

99,74

149.781.400

200.000.000

0

-200.000.000

F 0

250.000.000

4.685.270.700

4.644.008.000

-41.262.700

F 99,12

300.960.000

100.000.000

0

-100.000.000

F 0

0

147

Lanjutan Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pem. Kabupaten/Kota Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pem. Desa/ Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Camat Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi Belanja Bantuan Keuangan PILKADA Belanja Bantuan Keu. u/ InstansiVertikal Belanja Tidak Tersangka Jumlah Belanja Pelayanan Publik

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

ANGGARAN TAHUN 2006

URAIAN

F / U

VARIANCE

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

%

19.806.124.494

47.743.173.569

27.937.049.075

U

241,05

9.970.878.824

3.297.423.327

3.180.195.190

-117.228.137

F

96,44

3.275.778.212

88.432.217

70.209.681

-18.222.536

F

79,39

30.312.162

3.052.104.000

25.056.687.425

22.004.583.425

U

820,96

3.029.920.100

3.676.375.000

10.809.987.953

7.133.612.953

U 294,04

2.669.315.850

458.500.000

416.739.000

-41.761.000

F

90,89

456.052.500

9.233.289.950

8.209.354.320

-1.023.935.630

F

88,91

0

0

0

0

F

0

509.500.000

-7.653.768.682

F

41,09

182.040.000

-78.957.749.104

F

84,38

319.593.328.691,33

Jumlah Belanja

12.991.493.267,26 5.337.724.585 505.479.545.561,2 6 426.521.796,57 638.212.009.496,2 6 571.662.006.752,50

-66.550.002.744

F

89,57

428.032.807.371,83

Surpus/Defisit

-86.786.959.356,3 73.712.133.654,63

160.499.093.010,9

-84,93

25.483.928.044,40

86.999.474.687,72 86.999.474.687,72

0

100

66.937.781.988,49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.694.360.818,84

382,97

0

0

0

13.292.796.860

PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th.Lalu Transfer Dari Dana Cadangan Penerimaan Dari Pinjaman dan Obligasi Hasil Penjualan aset Daerah ygDipisahkan

Penerimaan Piutang 1..305.557.872,54 4.999.918.691,38 Iuran Wajib Pegawai 0 0 Tabungan Perumahan 0 0 PPh pasal 21 Penerimaan Pihak Ke tiga Jumlah Penerimaan Daerah

0

0

794.158.000

0

0

0

0

3.936.981.671

0

0

0

0

2.613.023.862

3.694.360.818,84

104,18

87.574.742.381,49

88.305.032.560,2 6 91.999.393.379,10

148

Lanjutan Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban

PEMBIAYAAN PENGELUARAN Transfer ke Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Utang Pokok Yg JthTempo Sisa Lebih Perhitungan Ang. Th Berjalan Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Iuran Wajib Pegawai Tabungan Perumahan PPh pasal 21 Pengeluaran Pihak keTiga Kegiatan Lanj. Terminal Wisata Laut Pemberian Pinjaman pada Pihak ketiga Jumlah Pengeluaran Daerah Jumlah Pembiayaan

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

ANGGARAN TAHUN 2006

URAIAN

VARIANCE

F / U

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

%

0

0

0

0

0

1.100.000.000

999.243.235,22

-100.756.764,78

90,84

900.865.895,17

30.330.000

30.330.000

0

100

30.330.000

0

159.696.290.594,51

159.696.290.594,5

387.743.204

387.743.204

0

100

0

0

0

0

13.292.796.860

0

0

0

0

794.158.000

0

0

0

0

3.936.981.671

0

0

0

0

1.093.478.000

0

0

0

0

4.491.039.450

0

4.597.920.000

4.597.920.000

1.518.073.204

165.711.527.033,73 164.193.453.829,7

10916

113.058.670.425,89

86.817.289.356,26 -73.712.133.654,63

Kabupaten Bojonegoro

-160.529.423.010,9

Tabel

5.12

88.519.020.549,72

-25.483.928.044,40

menunjukkan

data-data

varians anggaran belanja kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2006. Berdasarkan data varians belanja kabupaten Bojonegoro tahun 2006, realisasi belanja kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.639.288.719.642,21 dan target anggaran sebesar Rp.672.602.218.630,03. Secara umum, seluruh komponen belanja kabupaten Bojonegoro memiliki realisasi belanja kurang dari target anggaran. Terserapnya anggaran belanja pada tahun 2006 tersebut hanya sebesar 95,05%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran kinerja belanja daerah kabupaten Bojonegoro yang baik

149

yaitu adanya efisiensi belanja sebesar 4,95. Hanya belanja bantuan keuangan dari instansi yang lebih tinggi yang memiliki realisasi melebihi target anggaran yang dihasilkan yaitu sebesar Rp.20.160.000 pada tahun 2006 dan pada tahun 2005 tidak terdapat pengeluaran belanja tersebut. Tabel 5.12 Tabel Varians Anggaran Belanja Bojonegoro

PENDAPATAN BELANJA BELANJA APARATUR Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai dan Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai dan Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

ANGGARAN TAHUN 2006

URAIAN

VARIANS

F / U

%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

111, 46 449.685.061.049,25

630.528.107.512,24

702.809.844.370,17 72.281.736.857,93

F

82.848.709.697

70.253.012.705,69

-12.595.696.991,31 F 84,80 62.163.390.146

60.627.553.977

49.209.720.570,69

-11.417.833.406,31 F 81,17 45.665.185.821

16.021.847.370

14.962.684.232

-1.059.163.138

F 93,39 11.675.054.992

2.277.537.500

2.252.352.500

-25.185.000

F 98.89 2.114.995.040

3.921.770.850

3.828.255.403

-93.515.447

F 97,62 2.708.154.293

23.076.775.184

22.456.674.229

-620.100.955

F 97,31 12.749.172.441

5.976.353.000

5.804.173.715

-172.179.285

F 97,12 3.799.312.242

10.563.440.184

10.153.981.014

-409.459.170

F 96,12 6.932.432.924

6.416.395.000

6.378.742.500

-37.652.500

F 99,41 1.934.590.275

Belanja Pemeliharaan

120.587.000

119.777.000

-810000

F 99,33 82.837.000

Belanja Modal

11.624.344.922

11.035.932.022

-588412900

F 94,94 12.199.064.135

Belanja Modal Tanah Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Alat Angkutan Belanja Modal alat Pertanian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alatalat Studio dan Komunikasi Belanja Modal Alatalat Laboratorium Belanja Modal Buku Perpustakaan Jumlah Belanja Aparatur

0

0

0

290.020.000

287.050.000

-2.970.000

F 98,98 355.000.000

5.705.088.500

5.371.076.700

-334.011.800

F 94,15 4.030.644.300

974.186.822

912.416.322

-61.770.500

F 93,66 2.102.363.200

0

0

0

4.049.218.000

3.868.059.000

-181.159.000

F 95,53 4.903.173.715

268.231.600

264.155.000

-4.076.600

F 98.48 292.800.000

190.000.000

187.275.000

-2.725.000

F 98.57 128.655.000

147.600.000

145.900.000

-1.700.000

F 98.85 9.600.000

117.549.829.803

103.745.618.956,69 -13.804.210.846

0

0

370.827.920

6.000.000

F 88.26 87.111.626.722

150

Lanjutan Tabel 5.12 Tabel Varians Anggaran Belanja Bojonegoro URAIAN BELANJA PUBLIK Belanja Admistrasi Umum Belanja Pegawai dan Personalia

ANGGARAN TAHUN 2006

267.901.673.752,30 238.927.908.326

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANS

F / U

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

%

256.230.473.895

-11.671.199.857,30 F 95,64 214.674.347.622

227.614.824.635

-11.313.083.691

F 95,27 194.776.043.261

Belanja Barang & Jasa 24.525.826.126,30 Belanja Perjalanan 1.693.269.000 Dinas

24..205.435..635

-320.390.491,30

F 98,69 16.424.678.298

1.691.199.000

-2.070.000

F 99,88 1.061.414.250

Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai dan Personalia

2.754.670.300

2.719.014.625

-35.655.675

F 98,71 2.412.211.813

26.250.671.520

25.723.962.553

-526.708.967

F 97,99 18.193.929.587,60

5617662400

5.448.149.900

-169.512.500

F 96,98 3.158.703.960

Belanja Barang &Jasa Belanja Perjalanan Dinas

17.642.530.120

17.364.691.093

-277.839.027

F 98,43 11.366.959.097,60

1.597.199.000

1.524.744.000

-72.455.000

F 95,46 1.266.724.000

Belanja Pemeliharaan

1.393.280.000

1.386.377.560

-6.902.440

F 99,50 2.401.542.530

Belanja Modal

121.474.903,30

117.967.656.836

-3.507.246.294

F 97,11 77.043.295.414

Belanja Modal Tanah Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Bangunan Air Belanja Modal Instalasi Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Monumen Belanja Modal Alatalat Angkutan Belanja Modal Alatalat Bengkel Belanja Modal Alatalat Pertanian Belanja Modal Alatalat kantor dan rumah tangga

21.096.250.000

18.673.391.660

-2.422.858.340

F 88,52 10.418.384.753

35.663.053.000

35.325.593.749

-337.459.251

F 99,05 29.273.627.410

10.449.868.000

10.256.714.850

-193.153.150

F 98,15 11.127.506.349

388.020.000

384.924.300

-3.095.700

F 99,20 49.999.900

4.163.500.000

4.136.689.060

-26.810.940

F 99,36 1.717.843.255

43.495.268.400

43.090.823.840

-404.444.560

F 99,07 21.287.527.660

300.000.000

296.640.000

-3.360.000

F 98,88 0

1.994.468.700

1.976.558.000

-17.910.700

F 99,10 448.700.000

80.000.000

78.623.000

-1.377.000

F 98,28 63.860.000

841.500.000

818.222.500

-23.277.500

F 97,23 39.250.000

1.277.069.330

1.271.937.450

-5.131.880

F 99,60 1.145.506.090

4.480.000

2.500.000

-1.980.000

F 55,80 62.249.999

947.725.700

939.902.627

-7.823.073

F 99,17 586.284.078

450.250.000

448.000.000

-2.250.000

F 99,50 317.871.920

163.950.000

108.989.800

-54.960.200

F 66,48

9.500.000

9.200.000

-300..000

F 96.84 50.600.000

148.946.000

-1.054.000

F 99,30 20.449.8000

Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi Belanja Modal Alat Kedokteran Belanja Modal Alat Laboratorium Belanja Modal Buku Perpustakaan Belanja Modal Barang corak kesenian

Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 150.000.000 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan 138.225.140.424,73 Keuangan

134.652.943.401,52 -3.572.197.023,21

249.586.000

F 97,42 59.716.838.907,02

151

Lanjutan Tabel 5.12 Tabel Varians Anggaran Belanja Bojonegoro

Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi Belanja Bantuan Keuangan Dari Instansi Yang Lebih Tinggi Belanja Tidak Tersangka Jumlah Belanja Publik

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

ANGGARAN TAHUN 2006

URAIAN

VARIANS

F / U

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

%

11210058366

11.209.833.480

-224.886

F 100

7.313.486.900

64.707.456.919,63

62.667.248.861,52

-2.040.208.058,11

F 96.85

17.625.035.907

1.871.979.806

1.085.300.000

-786.679.806

F 57.98

100.000.000

60.043.645.333,10

59.283.501.060

-760.144.273,10

F 98,73 34.177.554.100

392.000.000

368.900.000

-23.100.000

F 94,11 50.650.000

0

20.160.000

20.160.000

U 0

1.200.000.000

968.064.000

-231.936.000

F 80,67 350.000.000

450.112.000

555052388827,03

535.543.100.685,52 -19.509.288.141,51 F 96,49

Jumlah Belanja

672.602.218.630,03

639.288.719.642,21 -33.313.498.987,82 F 95,05 457.090.038.252,62

Surplus/Defisit

-42.074.111.117,79

63.521.124.727,96

PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Ang.Th Lalu 19.253.941.717,79 Transfer dari dana cadangan 0 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 250.90.169.400 Hasil Penjualan Aset Daerah Yg dipisahkan 0 Pendapatan dari potongan gaji 0 Penerimaan dari pengembalianPinjaman 0

214.674.347.622 -7.404.977.203,37

19.253.941.217,48

-500,31

100

26.758.981.960,8 5

0

0

0

0

0

-25.090.169.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.373.758.841

0

0

0

Jumlah Penerimaan PENGELUARAN DAERAH Transfer ke dana cadangan

44.344.111.117,79

26.661.788.687,18

-17.682.322.430,61

60,12

0

0

0

0

0

Penyertaan Modal

2.170.000.000

1.940.586.331,91

-229.413.668,09

89,43

0

100.000.000

100.000.000

0

100

100.000.000

0

88.142.327.083,23

88.142.327.083,23

0

19.253.941.217,48

0

0

0

0

26.373.758.841

0

0

0

0

Jumlah Pengeluaran Daerah

2.270.000.000

90.182..913.415,14

87.912.913.415,14

Jumlah Pembiayaan

42.074.111.117,79

- 63.521.124.727,96

Pembayaran Utang Pokok Yg jatuh tempo Sisa Lebih Perhitungan Ang.ThBerjalan Penyetoran Potongan Gaji Pembayaran kepada pihak ketiga

531.32.677.261,85

397 2.82 45.727.700.058,48 -150,97 7.404.977.203,37

152

V.2.2 Analisis Pertumbuhan Belanja Pertumbuhan

belanja

ini

bermanfaat

untuk

mengetahui

perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik.

Kabupaten Lamongan

Tabel

5.13

menunjukkan

data-data

pertumbuhan belanja kabupaten Lamongan untuk periode 2005-2006. Pertumbuhan belanja tahun 2006 sebesar 40% untuk Lamongan. Kenaikan ini dikaitkan karena adanya penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Meskipun pertumbuhan belanja mengalami kenaikan, tetapi pertumbuhan pendapatan meningkat menjadi 49%. Tabel 5.13 Tabel Pertumbuhan Belanja Lamongan URAIAN BELANJA APARATUR DAERAH Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Modal PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa

REALISASI TAHUN 2005

REALISASI TAHUN 2006

Kenaikan/penurunan Rupiah

%

102.954.890.044 83920415392 70.247.761.842 8.493.651.665 1.368.275.000 3.810.726.885

125.871.277.188.90 100.905.252.992.90 81.928.118.847,90 11.193.776.737 2152865000 5.630.492.408

22.916.387.144.90 16.984.837.600.90 11.680.357.005.90 2.700.125.072 784.590.000 1.819.765.523

12.615.424.202 3.081.126.250 6.663.570.652 2.693.263.500 177.463.800 6.419.050.450 343.715.962.021,34 193.648.181.940 177.618.506.727 13.412.256.001

15.915.096.725 2.918.322.950 8.037.991.975 3.689.826.500 1.268.955.300 9.050.927.471 497.663.136.916 226.907.858.907 208.216.785.075 15679195145

3.299.672.523 26,16 -162.803.300 -5,28 1.374.421.323 20,63 996.563.000 37,00 1.091.491.500 615,05 2.631.877.021 41,00 153.947.174.894,66 44,79 33.259.676.967 17,18 30.598.278.348 17,23 2.266.939.144 16,90

22,26 20,24 16,63 31,79 57,34 47,75

153

Lanjutan Tabel 5.13 Tabel Pertumbuhan Belanja Lamongan URAIAN Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Tidak Tersangka Jumlah Belanja

Pertumbuhan Belanja Lamongan Tahun 2006

REALISASI TAHUN 2005

REALISASI TAHUN 2006

363.199.850 2.254.119.362

413.455.500 2.598.423.187

32.492.566.283 1.383.569.550 16.610.707.783 471.119.950 14.027.169.000 35.214.718.200

72.130.093.322 3801662914 30.496.909.396 1.122.850.150 36.708.670.865 88.503.125.622

82.360.495.598 108.657.104.479 0 1.464.954.586 446.670.852.065,34 623.534.414.104,90

Kenaikan/penurunan Rupiah 50.255.650 344.303.825

% 13,84 15.27

39.637.527.039 2.418.093.364 13.886.201.613 651.730.200 22.681.501.865 53.288.407.422

121.99 174.77 83.60 138.34 161.70 151,32

26.296.608.880,66 1.464.954.586

31,93 100 39,60

176.863.562.039,56

623.534.414.104,90 – 446.670.852.065,34 = 446.670.852.065,34 = 0,395959488x 100% = 39,60%

Kabupaten Gresik

Tabel

5.14

menyajikan

data-data

pertumbuhan belanja daerah kabupaten Gresik untuk periode tahun anggaran 2005-2006 yang meliputi pertumbuhan belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Pertumbuhan belanja kabupaten Gresik tahun 2006 sebesar 36%. Pada tahun 2006 terdapat beberapa program yang belum terealisasi sehingga berdampak pada anggaran belanja. Meskipun pertumbuhan belanja mengalami kenaikan, tetapi pertumbuhan pendapatan meningkat menjadi 36,5%.

154

Tabel 5.14 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Gresik URAIAN BELANJA APARATUR DAERAH Belanja AdministrasiUmum Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Modal PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Tdk Tersangka Jumlah Belanja

REALISASI TAHUN 2005

KENAIKAN/PENURUNAN

REALISASI TAHUN 2006

169.333.891.331,79 188.992.778.988,60

RUPIAH

%

19.658.887.657

11,6

130.495.703.788,52

155.609.224.326,60 25,113,520,538.08

19,24

94.886.828.403 22.626.694.977 5.441.922.220 7.540.258.189

113.429.750.284,60 24.529.781.238 8.993.593.310 8656099494

18.542.921.882,08 1.903.086.261 3.551.671.090 1.115.841.305

19,54 8,41 65,27 14,80

21.219.890.247

19.538.240.940

-1.681.649.307,27

-7,92

9.727.909.342 1.965.105.150 1.326.672.759 13.845.313.722

-43.472.038,27 -2.316.935.378 808.675.200 -129.917.091 -3.772.983.574

-0,66 -19,24 69,93 -8,92 -21,42

288.720.878.996

435.703.246.124

146.982.367.128

50,9

129.636.801.552

147.917.610.805

18.280.809.253

14,10

160.293.000 48.370.000 501.806.133

18.414.407.679 -278.191.026 24.531.700 120.060.900

14,30 -63,44 102,91 31,45

62.626.857.340

13.532.275.030

27,56

32.963.521.898 3.699.521.500 12.016.034.422 98.988.569.660

946.283.092,03 6.637.783.185,97 1.244.154.800 4.704.053.952 69.206.934.180

7,28 25,21 50,67 64,33 232,38

77.407.186.222 2.800.673.432

124.002.358.269 2.167.850.050

46.595.172.047 -632.823.382

60,19 -22,60

458054770327.79

624.696.025.112,60 166.641.254.784,81

6.562.025.727 12.044.844.720 1.156.429.950 1.456.589.850 17.618.297.296

128.792.733.993 438.484.026 23.838.300 381.745.233 49.094.582.310 13.001.496.428 26.325.738.712 2.455.366.700 7.311.980.470 29.781.635.480

Pertumbuhan Belanja Gresik Tahun 2006

6.518.553.689

147.207.141.672

13.947.779.520

36,38

624.696.025.112,60– 458.054.770.327,79 = 458.054.770.327,79 = 0,363802028 x 100% = 36,36%

155

Kabupaten Tuban

Tabel

5.15

menyajikan

data-data

pertumbuhan pendapatan kabupaten Tuban untuk tahun anggran 20052006. Pertumbuhan belanja kabupaten Tuban mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2005-2006 sebesar 33,56% dengan realisasi anggaran belanja tahun 2005 sebesar Rp.428.032.807.371,83 dan realisasi anggaran belanja tahun 2006 sebesar Rp.571.662.006.752,50. Pertumbuhan belanja tersebut diimbangi dengan peningkatan pendapatan sebesar 42,30%. Peningkatan belanja pada tahun 2006 disebabkan karena adanya pelaksanaan PILKADA tahun 2006 sehingga terdapat belanja bantuan keuangan PILKADA kabupaten Tuban pada tahun 2006 sebesar Rp.8.209.354.320. Peningkatan belanja tidak tersangka diakibatkan adanya bencana alam yang terjadi pada kabupaten Tuban Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban URAIAN BELANJA BELANJA APARATUR DAERAH Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Modal Belanja Modal Tanah

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

99.902.920.221,50

101.776.554.445,50

1.873.634.224

1,88

73.441.121.758 17.586.196.466,50 3.232.383.500 5.643.218.497

70.854.515.274 20.117.786.332 3.790.631.025 7.013.621.815

-2.586.606.484 2.531.589.865 558.247.525 1.370.403.318

-3,52 14,40 17,27 24,28

2.992.816.300

3.370.524.125

377.707.825

12,62

575.579.350 2.381.676.950 35.560.000 5.543.742.159 673.934.250

729.800.325 2.544.233.800 96.490.000 3.993.131.725 43.000.000

154.220.975 162.556.850 60.930.000 -1.550.610.434 -630.934.250

26,79 6,83 171,34 -27,97 -93,62

KENAIKAN/PENURUNAN RUPIAH

%

156

Lanjutan Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

URAIAN Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Alat-alat Angkutan Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rmh Tangga Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi Belanja Modal Alat-alat Laboratorium Belanja Modal Buku Perpustakaan Jumlah Belanja Aparatur BELANJA PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum B.Pegawai/ Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Jalan Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi) Belanja Modal Instalasi Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Monumen BelanjaModalAlatAngkut Belanja Modal Alat-alat Bengkel Belanja Modal Alat-alat Pertanian Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rmh Tangga

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

KENAIKAN/PENURUNAN RUPIAH

%

346.350.000 0

0 0

-346.350.000 0

-100 0

690.871.000

2.105.059.600

1.414.188.600

204,70

1.818.158.600

450.249.000

-1.367.909.600

-75,24

647.029.559

790.686.250

143.656.691

22,20

1.164.486.000

213.584.500

-950.901.500

-81,66

179.000.000

0

-179.000.000

-100

23.912.750

37231000

13.318.250

55,70

108.439.478.680,50 109.140.210.295,50

700.731.615

0,65

150.951.750.993,33 185.913.709.484 140.772.065.808 174.251.815.518 7.951.425.900 9.172.235.551 57.666.900 52.411.500 2.170.592.385 2.437.246.915

34.961.958.491 33.479.749.710 1.220.809.651 -5.255.400 266.654.530

23,16 23,78 15,35 -9,11 12,28

22.812.384.499

31.861.540.529

9.049.156.030

39,67

766.134.350 13.082.936.404 926.855.000 8.036.458.745 135.676.274.375 582.770.000 82.116.108.325

893.047.500 17.551.983.479 728.708.500 12.687.801.050 191.665.648.290 3.908.093.815 98.489.641.800

126.913.150 4.469.047.075 -198.146.500 4.651.342.305 55.989.373.915 3.325.323.815 16.373.533.475

16,57 34,16 -21,38 57,88 41,27 570,61 19,94

5.312.710.000 192.500.000 4.594.327.000

16.099.291.300 147.342.900 9.493.537.000

10.786.581.300 -45.157.100 4.899.210.000

203,03 -23,46 106,64

13.496.281.900 0 335.643.000

50.741.694.800 99.265.000 1.128.770.000

37.245.412.900 99.265.000 793.127.000

275,97 100 236.30

0

305.696.000

305.696.000

100

337.846.250

0

-337.846.250

-100

327.820.000

1.174.869.125

847.049.125

258,39

157

Lanjutan Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

URAIAN Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Belanja Modal Alat-alat Laboratorium Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Belanja Modal Pengembangan Pasar Desa Belanja Modal untuk Koperasi, PKM,LKM Belanja Modal Usaha Belanja Modal Tempat Reklame Belanja Modal Revitalisasi Pasar Daerah Belanja Modal Bangunan di bawah air laut Belanja Modal Bangunan Obyek Wisata Belanja Modal Pengembangan Sentra Industri kecil Belanja Modal Bangunan Bukan Gedung Belanja Modal Pembuatan Trucuk dan Penghijauan Pantai Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pem. Kabupaten/Kota Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pem. Desa/ Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan & Camat Belanja Bantuan Keuangan kpd Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

KENAIKAN/PENURUNAN RUPIAH

%

49.700.000

179.723.000

130.023.000

261,62

39.900.000

3.096.967.550

3.057.067.550

7661,82

2.824.115.000

1.827.493.000

-996.622.000

-35,29

232.9850.000

0

-2.329.850.000

-100

19.611.462.500

0

-19.611.462.500

-100

250.000.000

0

-250.000.000

-100

500.000.000 1.790.000.000

0 0

-500.000.000 -1.790.000.000

-100 -100

0

49.979.000

49.979.000

100

225.499.000

0

-225.499.000

-100

59.000.000

0

-59.000.000

-100

149.781.400

279.276.000

129.494.600

86,5

250.000.000

0

-250.000.000

-100

300.960.000

4.644.008.000

4.343.048.000

1443,06

0

0

0

0

9.970.878.824

47.743.173.569

37.772.294.745

378,83

3.275.778.212

3.180.195.190

-95.583.022

-2,92

30.312.162

70.209.681

39.897.519

131,62

3.029.920.100

25.056.687.425

22.026.767.325

726,98

2.669.315.850

10.809.987.953

8.140.672.103

304,97

456.052.500

416.739.000

-39.313.500

-8,62

158

Lanjutan Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

URAIAN Belanja Bantuan Keuangan PILKADA Belanja Bantuan Keu. u/ InstansiVertikal Belanja Tdk Tersangka Jumlah Belanja Pelayanan Publik Jumlah Belanja

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

KENAIKAN/PENURUNAN RUPIAH

%

0

8.209.354.320

8.209.354.320

100

509.500.000 182.040.000

0 5.337.724.585

-509.500.000 5.155.684.585

-100 2832

106.928.467.765,67 143.629.199.380,67

33,46 33,56

319.593.328.691,33 426.521.796.457 428.032.807.371,83 571.662.006.752,50

Pertumbuhan Belanja Tuban Tahun 2006

571.662.006.752,50- 428.032.807.371,83 = 428.032.807.371,83 = 0,33555 x 100% = 33,56%

Kabupaten Bojonegoro

Tabel

5.16

menunjukkan

data-data

pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 20052006. Pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 39,86%. Pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah sebesar 56,29%. Pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2005-2006 mengalami peningkatan hampir di semua komponen belanja khususnya peningkatan pada belanja tidak tersangka, belanja bantuan keuangan kepada organisasi profesi, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten, belanja bagi hasil restribusi kepada pemerintah

159

desa, belanja modal alat-alat pertanian, belanja modal alat-alat angkutan, belanja modal instalasi, belanja modal buku perpustakaan pada belanja aparatur, belanja perjalanan dinas pada belanja aparatur. Pada tahun anggaran 2006 tidak terdapat pengeluaran belanja untuk belanja modal tanah dan belanja modal alat-alat pertanian. Tabel 5.16 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Bojonegoro URAIAN BELANJA BELANJA APARATUR Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai dan Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai dan Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Alat Angkutan Belanja Modal alat Pertanian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi Belanja Modal Alat-alat Laboratorium Belanja Modal Buku Perpustakaan Jumlah Belanja Aparatur BELANJA PUBLIK Belanja Admistrasi Umum Belanja Pegawai dan Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas

REALISASI APBD TAHUN 2005

62.163.390.146 45.665.185.821 11.675.054.992 2.114.995.040 2.708.154.293

REALISASI APBD TAHUN 2006

KENAIKAN/PENURUNAN

Rupiah

%

70.253.012.705,69 49.209.720.570,69 14.962.684.232 2.252.352.500 3.828.255.403

8.089.622.559,69 3.544.534.749,69 3.287.629.240 137.357.460 1.120.101.110

13.01 7.76 28.16 6.49 41.36

12.749.172.441 3.799.312.242 6.932.432.924 1.934.590.275 82.837.000 12.199.064.135 370.827.920 355.000.000

22.456.674.229 5.804.173.715 10.153.981.014 6.378.742.500 119.777.000 11.035.932.022 0 287.050.000

9.707.501.788 2.004.861.473 3.221.548.090 4.444.152.225 36.940.000 -1.163.132.113 -370.827.920 -67.950.000

76.14 52.77 46.47 229.72 44.59 -9.53 -100 -19.14

4.030.644.300 2.102.363.200 6.000.000

5.371.076.700 912.416.322 0

1.340.432.400 -1.189.946.878 -6.000.000

33.26 -56.60 -100

4.903.173.715

3.868.059.000

-1.035.114.715

-21.11

292.800.000

264.155.000

-28.645.000

-9.78

128.655.000

187.275.000

58.620.000

45.56

9.600.000 87.111.626.722

14.590.0000 136.300.000 103.745.618.956,69 16.633.992.235

1419.79 19.10

214.674.347.622 194.776.043.261 16.424.678.298 1.061.414.250

256.230.473.895 227.614.824.635 24.205.435.635 1.691.199.000

19.36 16.86 47.37 59.33

41.556.126.273 32.838.781.374 7.780.757.337 629.784.750

160

Lanjutan Tabel 5.16 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Bojonegoro URAIAN

REALISASI APBD TAHUN 2005

REALISASI APBD TAHUN 2006

KENAIKAN/PENURUNAN

Rupiah 306.802.812

% 12.72

7.530.032.965 2.289.445.940 5.997.731.995 258.020.000 -1.015.164.970 40.924.361.422 8.255.006.907

41.39 72.48 52.76 20.37 -42.27 53.12 79.23

6.051.966.339 -870.791.499 334.924.400 2.418.845.805

20.67 -7.83 669.85 140.81

21.803.296.180 296.640.000 1.527.858.000 14.763.000 778.972.500

102.42 0 340.51 23.12 1984.64

1.271.937.450

126.431.360

11.04

62.249.999 586.284.078

2.500.000 939.902.627

-59.749.999 353.618.549

-95.98 60,32

317.871.920

448.000.000

130.128.080

40,94

249.586.000

108.989.800

-140.596.200

-56,33

50.600.000

9.200.000

-41.400.000

-81,82

Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman

204.498.000

148.946.000

-55.552.000

-27,17

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

59.716.838.907,02 134.652.943.401,52 74.936.104.494,50 125,49

Belanja Pemeliharaan 2.412.211.813 2.719.014.625 18.193.929.587, Belanja Operasi dan 60 25.723.962.553 Pemeliharaan Belanja Pegawai dan Personalia 3.158.703.960 5.448.149.900 Belanja Barang dan Jasa 11.366.959.097,60 17.364.691.093 Belanja Perjalanan Dinas 1.266.724.000 1.524.744.000 Belanja Pemeliharaan 2.401.542.530 1.386.377.560 77.043.295.414 117.967.656.836 Belanja Modal Belanja Modal Tanah 10.418.384.753 18.673.391.660 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 29.273.627.410 35.325.593.749 Belanja Modal Bangunan Air 11.127.506.349 10.256.714.850 Belanja Modal Instalasi 49.999.900 384.924.300 Belanja Modal Jaringan 1.717.843.255 4.136.689.060 Belanja Modal Bangunan Gedung 21.287.527.660 43.090.823.840 Belanja Modal Monumen 0 296.640.000 Belanja Modal Alat-alat Angkut 448.700.000 1.976.558.000 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 63.860.000 78.623.000 Belanja Modal Alat Pertanian 39.250.000 818.222.500 Belanja Modal Alat-alat kantor dan rumah tangga Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi Belanja Modal Alat Kedokteran Belanja Modal Alat Laboratorium Belanja Modal Buku Perpustakaan Belanja Modal Barang corak kesenian

1.145.506.090

Belanja Bagi Hasil Pajak kepada 7.313.486.900 pemerintah kabupaten

11.209.833.480

3.896.346.580

Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pemerintah Desa

17.625.035.907

62.667.248.861,52

45.042.212.954,50 255,56

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten

100.000.000

1.085.300.000

985.300.000

985,30

59.283.501.060

25.105.946.960

73,46

Belanja Bantuan KeuanganKepada 34.177.554.100 Organisasi Kemasyarakatan

53,28

161

Lanjutan Tabel 5.16 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Bojonegoro URAIAN

REALISASI APBD TAHUN 2005

REALISASI APBD TAHUN 2006

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi

50.650.000

Belanja Bantuan Keuangan Dari Instansi Yang Lebih Tinggi Belanja Tidak Tersangka Jumlah Belanja Publik Jumlah Belanja

450.112.000 20.160.000 350.000.000 968.064.000 214.674.347.622 535.543.100.685,52 457.090.038.252,62639.288.719.642,21

Pertumbuhan Belanja Bojonegoro Tahun 2006 =

368.900.000

KENAIKAN/PENURUNAN

Rupiah 318.250.000

% 628,33

-429.952.000 -95,52 176,59 618.064.000 320.868.753.063,52 149,47 182.198.681.389,59 39,86

639.288.719.642,21-457.090.038.252,62 457.090.038.252,62

= 0,39860 x 100% = 39,86 % V.2.3 Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Realisasi Belanja Modal Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Total belanja Daerah

Kabupaten Lamongan

Rasio belanja modal terhadap total belanja

pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini: 41.633.768.650 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Lamongan Tahun 2005 446.670.852.065,34 = 0,09 97.554.053.090 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Lamongan Tahun 2006 623.534.414.104,90 = 0,16

162

Berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja, proporsi belanja daerah kabupaten Lamongan yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun 2005 sebesar 9% dan pada tahun 2006 proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal sebesar 16% sehingga mengalami kenaikan sebesar 7%. Kenaikan belanja modal ini berpengaruh terhadap penambahan aset daerah pada tahun 2006.

Kabupaten Gresik

Rasio belanja modal terhadap total belanja

pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:

47.339.932.770 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Gresik Tahun 2005 458.054.770.327,79 = 0,10 112.833.883.400 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Gresik Tahun 2006 624.696.025.112,60 = 0,18 Berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja, proporsi belanja daerah kabupaten Gresik yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun 2005 sebesar 10% dan pada tahun 2006 proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal sebesar 18% sehingga mengalami kenaikan sebesar 8%.

163

Kenaikan ini juga berpengaruh terhadap penambahan aset daerah pada tahun 2006.

Kabupaten Tuban

Rasio belanja modal terhadap total belanja

pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini: 141.220.016.534 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Tuban Tahun 2005 428.032.807.371,83 = 0,33 195.658.780.015 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Tuban Tahun 2006 571.662.006.752,50 = 0,34 Analisis

belanja

modal

terhadap

total

belanja

merupakan

perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja. Proporsi belanja daerah kabupaten Tuban yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun 2005 sebesar 33% dan pada tahun 2006 proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal sebesar 34% sehingga mengalami kenaikan sebesar 1%. Kenaikan ini juga berpengaruh terhadap penambahan aset daerah pada tahun 2006.

Kabupaten Bojonegoro

Rasio belanja modal terhadap total

belanja pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:

164

89.242.359.549 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Bojonegoro Tahun 2005 457.090.038.252,62 = 0,20 129.003.588.858 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Bojonegoro Tahun 2006 639.288.719.642,21 = 0,20 . Proporsi belanja daerah kabupaten Bojonegoro yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun 2005-2006 tidak mengalami perubahan yang significant yaitu sebesar 20%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah

dengan

pendapatan

tinggi.

Pemerintah

daerah

kabupaten

Bojonegoro memiliki tingkat pendapatan daerah tinggi dengan proporsi belanja modal rendah.

Perolehan pendapatan dearah yang dihasilkan

kabupaten Bojonegoro tahun 2006 sebesar Rp.702.809.844.370,17. V.2.4 Rasio Efisensi Belanja

Realisasi Belanja Rasio Efisiensi Belanja =

X 100% Anggaran Belanja

Kabupaten Lamongan

Efisiensi belanja yang dihasilkan kabupaten

Lamongan pada tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:

165

446.670.852.065,34 Rasio Efisiensi Belanja = Tahun 2005

X 100% = 96,65% 462.129.783.651 623.534.414.104,90

Rasio Efisiensi Belanja = Tahun 2006

X 100% = 93,36% 667.901.171.150

Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Lamongan pada tahun 2005 sebesar 96.65% dan pada tahun 2006 sebesar 93,36% sehingga mengalami penurunan sebesar 3,29%.Hal ini berarti belanja pemerintah daerah kabupaten Lamongan tahun 2006 lebih efisien daripada tahun 2005, dimana pemerintah daerah kabupaten Lamongan telah melakukan penghematan anggaran.

Kabupaten Gresik

Rasio

efisiensi

belanja

yang

dihasilkan

kabupaten Gresik untuk tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut: 458.054.770.327,79 Rasio Efisiensi Belanja = Tahun 2005

X 100% = 95,29% 480.694.336.837

624.696.025.112,60 Rasio Efisiensi Belanja = Tahun 2006

X 100% = 89% 701.909.421.856

Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Gresik menunjukkan bahwa terjadi penghematan anggaran sebesar 6,29%. Pada tahun 2006 jumlah belanja yang dikeluarkan lebih sedikit dikarenakan adanya beberapa

166

progam yang belum terealisasi sehingga seberapa besar efisiensi anggaran yang dilakukan masih belum dapat ditentukan kinerjanya.

Kabupaten Tuban

Efisiensi belanja yang dihasilkan kabupaten

Tuban untuk tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut: 428.032.807.371,83 Rasio Efisiensi Belanja = Tahun 2005

X 100% = 93,59% 457.337.382.911,49

571.662.006.752,50 Rasio Efisiensi Belanja = Tahun 2006

X 100% = 89,57% 638.212.009.496,26

Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Tuban pada tahun 2005 sebesar 93,59% dan pada tahun 2006 sebesar 89,57% sehingga mengalami penurunan sebesar 4,02%. Hal ini berarti belanja pemerintah daerah kabupaten Tuban tahun 2006 lebih efisien daripada tahun 2005, dimana pemerintah daerah kabupaten Tuban telah melakukan penghematan anggaran.

Kabupaten Bojonegoro

Efisiensi

belanja

yang

dihasilkan

kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut: 457.090.038.252,62 Rasio Efisiensi Belanja = Tahun 2005

X 100% = 94,45% 483.944.443.659,81

167

639.288.719.642,21 Rasio Efisiensi Belanja = Tahun 2006

X 100% = 95,05% 672.602.218.630,03

Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Bojonegoro pada tahun 2005 sebesar 94,45% dan pada tahun 2006 sebesar 95,05% sehingga mengalami peningkatan efisiensi belanja sebesar 0,6%. Hal ini berarti belanja pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2005 lebih efisien daripada tahun 2006. Peningkatan belanja tidak tersangka, belanja bantuan keuangan kepada organisasi profesi, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten, belanja bagi hasil restribusi kepada pemerintah desa, belanja modal alat-alat pertanian, alat angkut dan instalasi merupakan salah satu penyebab menurunnya efisiensi belanja Bojonegoro.

V.3 PERBEDAAN KINERJA WILAYAH PESISIR UTARA

KEUANGAN

KABUPATEN

Varians pendapatan yang dihasilkan keempat kabupaten secara keseluruhan telah memiliki varians yang favorable. Varians pendapatan yang dihasilkan kabupaten Tuban lebih baik daripada ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 117,04%. Seluruh komponen pendapatan kabupaten Tuban telah memilki realisasi melebihi anggaran. Kabupaten Bojonegoro memiliki varians favorable sebesar 111,46%. Hanya saja terdapat varians yang unfavorable pada lain-lain PAD yang sah. Kabupaten Gresik dan Lamongan memiliki varians yang favorable yaitu sebesar 104,53% dan

168

103,29%. Kabupaten Lamongan masih memiliki varians unfavorable dalam pendapatan pajak daerah. Pertumbuhan

pendapatan

keempat

kabupaten

sama-sama

mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2005-2006. Salah satu faktor peningkatan

pertumbuhan

pendapatan

keempat

kabupaten

adalah

peningkatan penerimaan dana aloksi khusus. Pertumbuhan pendapatan tertinggi dihasilkan oleh kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 56,29%. Pertumbuhan pendapatan kabupaten Bojonegoro tersebut berasal dari peningkatan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta dana perimbangan khususnya dana alokasi khusus dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Pertumbuhan pendapatan kabupaten Lamongan mengalami peningkatan sebesar 49,06%, kabupaten

Tuban sebesar

42,30%, kabupaten Gresik sebesar 36,54%. Pertumbuhan pendapatan terendah dihasilkan kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2005-2006 karena adanya penurunan perolehan lain-lain pendapatan yang sah. Derajat desentralisasi keempat kabupaten mengalami penurunan pada tahun anggaran 2005-2006 yang berarti terjadi peningkatan dalam penyelenggaraan desentralisasi. Proporsi PAD terhadap penerimaan daerah kabupaten Gresik lebih baik diantara ketiga kabupaten lain meskipun terjadi penurunan sebesar 3% yang diakibatkan penurunan pajak daerah. Kabupaten Bojonegoro memiliki derajat desentralisasi yang paling kecil yaitu sebesar 8% pada tahun 2006 dan 6% pada tahun 2005

169

disebabkan karena adanya sebagian besar sumbangan perolehan pendapatan berasal dari dana alokasi umum dan khusus. Tingkat ketergantungan keuangan daerah keempat kabupaten samasama mengalami peningkatan pada tahun 2006 karena adanya realisasi dana alokasi khusus. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, suatu kabupaten harus mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusatpropinsi. Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau pemerintah propinsi yang lebih tinggi dibandingkan ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 92% pada tahun 2005 dan 94% pada tahun 2006. Sebaliknya, kabupaten Gresik memiliki tingkat ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan ketiga kabupaten lain. Tingkat kemandirian keuangan daerah keempat kabupaten samasama mengalami penurunan pada tahun 2006. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, suatu kabupaten harus dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.

Kemandirian keuangan daerah kabupaten Tuban memiliki

tingkat kemandirian yang lebih tinggi daripada ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 2,6 pada tahun 2006 dan 2,5 pada tahun 2005. Hal ini berarti kabupaten Tuban lebih mandiri dalam penyelenggaraan PAD sehingga penerimaan transfer dari pemerintah pusat-propinsi relatif kecil. Kemandirian keuangan daerah yang dimiliki oleh kabupaten Gresik dan Bojonegoro

mengalami penurunan sebesar 22% dan 26%. Kabupaten

Lamongan memiliki tingkat kemandirian yang paling rendah daripada

170

yang lain dengan penurunan sebesar 48%. Penurunan terjadi karena terjadi peningkatan realisasi transfer pemerintah pusat-propinsi. Efektifitas PAD keempat kabupaten telah optimal dalam perolehan PAD

melebihi

target anggaran. Pelaksanaan otonomi daerah dalam

pencapaian Efektifitas PAD harus sesuai dengan tujuan dan sasaran progam yang hendak dicapai. Kabupaten Tuban memiliki efektifitas PAD yang lebih tinggi dari ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 1,16 pada tahun 2005 dan 1,36 pada tahun 2006 sehingga mengalami peningkatan 20%. Kabupaten Gresik mengalami peningkatan efektifitas PAD sebesar 9%. Seluruh komponen PAD kabupaten Tuban dan Gresik mengalami peningkatan. Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan efektifitas PAD sebesar 8,6% karena adanya peningkatan lain-lain PAD yang sah, sebaliknya efektifitas PAD kabupaten Bojonegoro lebih kecil dari yang lain karena mengalami penurunan sebesar 7% yang berasal dari penurunan lain-lain PAD yang sah. Efektifitas pajak daerah keempat kabupaten telah optimal dalam perolehan pendapatan pajak daerah. Kabupaten Tuban paling efektif dalam efektifitas PAD dengan peningkatan sebesar 9%. Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Lamongan mengalami penurunan sebesar 6%, 3% dan 1%. Efektifitas pajak daerah yang dihasilkan Lamongan masih kurang efektif diantara yang lain khususnya pada tahun 2006 yaitu sebesar 0,99.

171

Kontribusi BUMD yang dimiliki kabupaten Lamongan lebih tinggi daripada ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 0,14 pada tahun 2005 dan 0,15 pada tahun 2006 sehingga terjadi peningkatan 1%. Peningkatan ini terjadi karena adanya investasi kepada pihak ketiga pada pabrik es serta pada Wisata Bahari Lamongan. Kontribusi BUMD kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan 4% pada tahun anggaran 2005-2006. Perolehan derajat

kontribusi

BUMD

kabupaten

Gresik

tidak

mengalami

perkembangan yang cukup significant. Kabupaten Tuban memiliki kontribusi BUMD yang paling kecil dari yang lain dengan penurunan sebesar 6% yang disebabkan karena adanya realisasi anggaran dalam penyajian laporan keuangan disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan anggaran pada hasil perusahaan milik daerah. Kemampuan

mengembalikan

pinjaman

keempat

kabupaten

berdasarkan rasio hutang terhadap pendapatan daerah sangat baik. Kabupaten Lamongan memiliki rasio hutang yang lebih baik diantara ketiga kabupaten lain meskipun terjadi peningkatan sebesar 0,0663. yaitu sebesar 0,01 pada tahun 2005 dan 0,0763 pada tahun 2006. Kabupaten Gresik mengalami peningkatan rasio hutang sebesar 0,116 karena pada tahun 2005 kabupaten Gresik tidak melakukan pengadaan hutang. Kabupaten Bojonegoro tidak mengalami perkembangan yang significant yaitu sebesar 0,2%. Kabupaten Tuban memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman

172

yang lebih kecil dari yang lain yaitu sebesar 2% pada tahun 2005 dan 0,4 pada tahun 2006 meskipun terjadi penurunan rasio hutang sebesar1,6%. Varians belanja yang dihasilkan kabupaten Tuban lebih baik dari ketiga kabupaten lainnya dengan varians sebesar 89,57% disebabkan karena adanya seluruh komponen belanja yang dihasilkan memiliki varians yang favorable. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang dihasilkan kabupaten Tuban sebenarnya memiliki varians favorable yaitu sebesar 90,12%. Kabupaten Gresik memiliki varians sebesar 89% karena adanya beberapa progam yang belum terealisasi. Varians belanja yang dihasilkan kabupaten Lamongan secara keseluruhan bersifat favorable yaitu sebesar 93,36%, kecuali akun belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja publik bagian belanja pegawai dan personalia yang memiliki varians yang unfavorable (116,12%). Varians belanja kabupaten Bojonegoro secara umum bersifat favorable yaitu sebesar 95,05%, kecuali akun belanja bantuan keuangan dari instansi yang lebih tinggi yang bersifat unfavorable. Pertumbuhan belanja keempat kabupaten sama-sama mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2005-2006. Pertumbuhan belanja harus efisien dan diikuti dengan pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan belanja tersebut diikuti dengan peningkatan pendapatan. Pertumbuhan belanja tertinggi dihasilkan oleh kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 39,86%. Pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro terjadi hampir di semua komponen belanja khususnya belanja tidak tersangka dan belanja bantuan

173

keuangan. Pertumbuhan belanja kabupaten Lamongan dan Gresik mengalami peningkatan yaitu sebesar 39,60% dan 36,38%. Pertumbuhan belanja terendah dihasilkan oleh kabupaten Tuban yaitu sebesar 33,56%. Pertumbuhan belanja kabupaten Tuban disebabkan adanya belanja untuk pelaksanaan PILKADA pada tahun 2006 pertumbuhan belanja harus diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran dan tingkat kematian akibat kekurangan pangan gizi. Tabel 5.17 menunjukkan rincian perbandingan pertumbuhan belanja kabupaten daerah pesisir utara. Tabel 5.17 Perbandingan Pertumbuhan Belanja Kabupaten Uraian Belanja aparatur Belanja administrasi umum Belanja operasi dan pemeliharaan Belanja modal Belanja pelayanan publik Belanja administrasi umum Belanja operasi dan pemeliharaan Belanja modal Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan Belanja tidak tersangka Jumlah belanja

Lamongan 22,26 20,24 26,16 41 44,79 17,18 121,99 151,32 31,93 100 39,60

Gresik 11,60 19,24 -7,92 -21,42 50,9 14,10 27,56 232,38 60,19 -22,6 36,38

Tuban 0,65 1,88 12,62 -27,97 33,46 23,16 39,67 41,27 378,83 2832 33,56

Bojonegoro 19,10 13,01 76,14 -9,53 149,47 19,36 41,39 53,12 125,49 176,59 39,86

Proporsi belanja modal tertinggi yang dialokasikan untuk investasi dimiliki oleh kabupaten Tuban dengan peningkatan sebesar 1% yaitu sebesar 0,33 pada tahun 2005 dan 0,34 pada tahun 2006. Proporsi belanja modal kabupaten Bojonegoro tidak mengalami perkembangan yang significant sedangkan kabupaten Gresik terjadi peningkatan sebesar 8%. Kabupaten Lamongan memiliki proporsi belanja modal yang rendah meskipun mengalami peningkatan sebesar 7%.

174

Dilihat dari analisis efisiensi belanja, secara umum keempat kabupaten telah melakukan efisiensi anggaran. Penghematan anggaran belanja paling besar dilakukan oleh kabupaten Tuban yaitu sebesar 4,02%. Kabupaten Gresik memiliki beberapa progam yang belum terealisasi pada tahun 2006 sehingga penghematan anggaran belum menunjukkan kinerja sebenarnya. Kabupaten Lamongan melakukan penghematan anggaran sebesar 3,29 . Kabupaten Bojonegoro memiliki efisiensi belanja yang lebih kecil dengan kenaikan sebesar 0,6% karena terjadi peningkatan pada beberapa komponen belanja khususnya belanja tidak tersangka, alat angkut, pertanian. Evaluasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dilakukan dengan berbagai teknik-teknik analisis pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan. Tabel 5.18 berikut ini menunjukkan hasil kinerja keuangan daerah kabupaten-kabupaten wilayah pesisir utara di Jawa Timur antara lain kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik, kabupaten Tuban,

kabupaten

Bojonegoro

berdasarkan

teknik-teknik

analisis

pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan pada periode tahun anggaran 2005-2006.

175

Tabel 5.18 Hasil Kinerja Keuangan dengan Teknik Analisis URAIAN PENDAPATAN Varians Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Derajat Desentralisasi Ketergantungan Keuangan Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Efektifitas PAD Efektifitas Pajak Daerah Derajat Kontribusi BUMD Rasio Hutang terhadap pendapatan daerah BELANJA

LAMONGAN % 2005 2006

GRESIK % 2005 2006

TUBAN % 2005 2006

BOJONEGORO % 2005 2006

103,29 favorable

104,53 favorable

117,04 favorable

111,46 favorable

49,06

36,54

42,30

56,29

9

7

19

16

14

12

8

6

85

92

77

84

83

88

92

94

183 101

135 109,6

230 108

208 117

260 116

250 136

186 104

160 97

100

99

117

111

115

124

118

115

14

15

1

1

8

2

0,6

1

0,01

0,0763

0

0,116

2

0,4

0,2

0,2

93,36 Varians Belanja favorable Pertumbuhan Belanja 39,60 Rasio Belanja Belanja Terhadap 9 16 10 Total Belanja Efisiensi Belanja 96,65 93,36 95,29

89 favorable

89,57 favorable

95,05 favorable

36,38

33,56

39,86

33 34 93,59 89,57

20 20 94,45 95,05

18 89

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, Wuryan. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Bayumedia Publishing. Malang Artuti,

Runik Sri. 21 September 2007. Bukan Hanya Soto. http://www2.kompas.com/kompascetak/0709/21/ekonomi/3856488.h tmdiakses tanggal 1 Juni 2008

Baswir, Revrison. 1999. Yogyakarta : BPFE

Akuntansi Pemerintahan

di Indonesia,

Bastian, Indra. 2006. Suatu Pengantar Akuntansi Sektor Publik, Edisi kesatu, Jakarta : Erlangga Bastian, Indra, 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi kedua, Jakarta : Salemba Empat BPS Jatim. 29 November 2007. Pertumbuhan ekonomi. http://jatim. bps.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemi d=1. diakses tanggal 29 Mei 2008 Balitbang Gresik. 13 Juni 2006. Gresik on The Move. http://www.litbanggresik.go.id/module.php?mod=berita&id=86. diakses tanggal 29 Mei 2008 BKKSI. 2001. Pemberdayaan Investasi Daerah. http://www.bkksi.or.id/ modules.php?name=News&file=article&sid=101. diakses tanggal 29 Mei 2008 BKPM, 2008. Kabupaten Bojonegoro. http: // regionalinvestment.com/sipid/ displayprofil.php?ia=3522. diakses tanggal 1 Juni 2008

BKKSI. 2004. Otonomi Daerah harus diletakkan dalam konteks reformasi. http://www.bkksi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid= 112. diakses tanggal 29 Mei 2008 Depdagri. 12 Januari 2006. Perubahan Tren Kinerja Pemerintah Daerah. http://www.depdagri.go.id. diakses tanggal 29 Mei 2008.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat Irawan, Andi. 2002. Kondisi Fiskal dan Perekonomian di era otda. http :// http://www2.kompas.com/kompascetak/0304/04/daerah/236945.htm. diakses tanggal 1 Juni 2008 Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2005. Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Awal Pemerintah Daerah Sebagai Pedoman bagi instansi pemerintah daerah dalam menyusun neraca awal sesuai dengan SAP Menteri Dalam Negeri RI. 2002. Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Departemen Dalam Negeri.. Menteri Dalam Negeri RI. 2006. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Pertama, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Mahsun, Mohamad; Firma Sulistyowati dan Heribertus Purwanugraha. Akuntansi Sektor Publik. edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit BPFE Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat Presiden Republik Indonesia 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Prasetya, Gede Edy. 2005. Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Andi

Prastowo,Dwi dan. Rifka Juliaty. 2006. Analisis laporan Keuangan. Edisi 2. Jakarta : Penerbit Akademi Manajemen YKPN Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Kerangka, Standar, dan Metode. Jakarta: Aksara satu-Surabaya. Worldbank. 2008. Mendukung Desentralisasi Melalui Pembangunan Daerah http://web.worldbank.org/wbsite/External/Countries/EastSiapaPacifi cext/IndonesianInBahasaExtn/0,contentMDK:21581660~pagePK:14 1137~piPK:141127~theSitePK:447244,00.html. diakses tanggal 29 Mei 2008 Yuwono, Sony; Tengku Agus Indrajaya dan Hariyandi. 2005. Penganggaran Sektor Publik. edisi kesatu. Malang : Bayumedia Publishing Zaenudin. 21 Januari 2008. Otonomi Daerah Belum Sesuai Harapan. http://batampos.co.id/index2.php?option=comcontent&do pdf=1 &id =38.diakses tanggal 1 Juni 2008