Tugas HAKI Nama : Md. Intan Permatasari N I M : 0803005058
ANALISA HUKUM TERHADAP KASUS PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI SEPEDA MOTOR GARUDA
A. Kasus Kasus Pembatal Pembatalan an Desain Desain Indus Industri tri Sepeda Sepeda Motor Motor Garud Garudaa Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, yang berkedudukan di 1 – 1, Minami-Aoyama 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, Jepang adalah sebagai pemegang Desain Industri terdaftar No. ID 0 000109 dengan judul “Motor Scooter” yang telah mengajukan permohonan pendaftarannya pada tanggal 19 Juni 2001. PT. Anglo Sama Permata Motor, yang beralamat di jalan Raya Tambak Sawah 22-24, Waru, Sidoarjo adalah sebagai pemegang desain industri industri terdaftar No. ID 0 006493 dengan judul “Sepeda Motor Garuda” yang telah mengajukan pendaftarannya pada tanggal 3 Oktober 2003. 2003. Honda
Giken
Kogyo
Kabu abushiki
Kaisha
seba ebagai
pihak
yang
berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri No. ID 0 006493 yang berjudul Sepeda Motor Garuda yang terdaftar atas nama PT. Anglo Sama Permata Motor. Kedudukan Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai pihak yang berkepentingan tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: 1. Bahwa Honda Honda Giken Giken Kogyo Kogyo Kabushi Kabushiki ki Kaisha Kaisha telah mengajuk mengajukan an permohonan permohonan pendaftaran desian industri judul Motor Scooter pada tanggal 19 Juni 2001 yang kemudian terdaftar di bawah No. ID 0 000109 sebelum PT. Anglo Sama Permata Motor mengajukan permohonan pendaftaran desain industri dengan judul Sepeda Motor Garuda pada tanggal 3 Oktober Oktober 2003; 2. Bahwa Bahwa Honda Honda Giken Giken Kogyo Kogyo Kabushiki Kabushiki Kaisha Kaisha telah telah mengajuk mengajukan an keberatan keberatan terhada terhadap p permoh permohona onan n pendaf pendaftara taran n desain desain indust industri ri No. ADD 2003 2003 12389 12389
tertanggal 3 Oktober 2003 dengan judul Sepeda Motor Garuda atas nama PT. Anglo Sama Permata Motor tersebut, berdasarkan alasan desain yang diajukan oleh PT. Anglo Sama Permata Motor tidak memenuhi syarat “kebaruan” oleh Undang-Undang Desain Industri; Apabila pendaftaran desain industri No. ID 0 006493 yang berjudul Sepeda Motor Garuda atas nama PT. Anglo Sama Permata Motor tersebut tidak di batalkan, maka telah dan masih akan terjadi ketidakadilan terhadap Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha selaku pihak yang telah terlebih dahulu menggunakan desain industri yang sama. Berdasarkan uraian diatas Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha mempunyai kepentingan agar pendaftaran desain industri No. ID 0 006493 yang berjudul Sepeda Motor Garuda tersebut dibatalkan dan oleh karenanya Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugakan dalam perkara ini. Desain industri Sepeda Motor Garuda tidak baru berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri. Disamping telah tidak baru, desain industri Sepeda Motor Garuda yang diajukan PT. Anglo Sama Permata Motor dalam permohonan pendaftaran desain industri dengan ADD 2003 2389 dengan tanggal penerimaan 3 Oktober 2003 yang kemudian terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dengan No. ID 0006493, adalah sama/identik dan/atau meniru desain industri Motor Scooter yang telah diajukan lebih dahulu oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha pada tanggal 19 Juni 2001 yang kemudian terdaftar dengan No. ID 0 000109 seperti terlihat dalam surat gugatan. Bahwa desain industri Sepeda Motor Garuda atas nama PT. Anglo Sama Permata Motor dengan No. ID 0006493 adalah sama/identik dan/atau meniru desain industri Motor Scooter atas nama Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha dengan No. ID 0 000109. Bahwa persamaan antara Sepeda Motor Garuda dengan desain Motor Scooter adalah sebagai berikut: 1. Tampak Depan : Bidang segitiga di bawag lampu depan yang didirikan dengan lubang-lubang vertical; 2. Tampak Belakang : Bentuk lampu belakang;
3. Tampak Samping : Knalpot dengan variasi berbentuk segitiga; Secara garis besar komposisi desain motor No. ID 0006493 atas nama PT. Anglo Sama Permata Motor adalah sama/identik dan/atau meniru desain industri Motor Scooter yang telah diajukan lebih dahulu oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha. B. Analisa Hukum Terhadap Kasus Pembatalan Desain Industri Sepeda Motor Garuda. Sebelum menganalisa kasus diatas, perlu diketahui apa definisi desain industri. Menurut UU Desain Industri Pasal 1 menyebutkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga hal dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atay kerajinan tangan. Dalam desain industri terdapat istilah permohonan, yaitu permintaan pendaftaran desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI. Pendaftaran desain seringkali dinyatakan tidak sah dengan adanya suatu pemakaian terlebih dahulu yang tidak rahasia. Jadi memperlihatkan suatu barang kepada orang yang bepergian atau kepada pembeli, menawarkan untuk penjualan dan penjualan semuanya dapat dianggap sebagai publikasi sebelumnya, walaupun hanya satu contoh yang tersedia. Juga tidak adanya persyaratan bahwa suatu pemakaian terlebih dahulu adalah untuk keperluan komersial. Contohnya dalam kasus diatas, bahwa Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha telah mengajukan permohonan pendaftaran desian industri judul Motor Scooter pada tanggal 19 Juni 2001 yang kemudian terdaftar di bawah No. ID 0 000109 sebelum PT. Anglo Sama Permata Motor mengajukan permohonan pendaftaran desain industri dengan judul Sepeda Motor Garuda pada tanggal 3 Oktober 2003. Desain industri atas nama PT. Anglo Sama Permata Motor tersebut tidak memenuhi syarat kebaruan sebagaimana disyaratkan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri khususnya pasal 2 yang menyebutkan sebagai berikut: (1). Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru
(2). Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desai industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya (3). Pengungkapan sebelumnya, sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum: a. tanggal penerimaan, atau b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Adapun penjelasan Pasal 2 UU Desain Industri telah menjeaskan sebagaik berikut: Yang dimaksud dengan “pengungkapan” adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Desain industri No. ID 0006493 tidak memenuhi persyaratan UU Desain Industri, karena telah ada pengungkapan sebelumnya atas desain industri atas nama PT. Anglo Sama Permata Motor. Dimana desain industri yang dimiliki oleh PT. Anglo Sama Permata Motor telah diumumkan, ditawarkan untuk dijual dan/atau dipasarkan lebih dahulu sebelum PT. Anglo Sama Permata Motor mengajukan permohonan desain industri No. ADD 2003 02389 tertanggal 3 Oktober 2003 yang kemudian terdaftar di kantor desain industri. Lalu telah diketahui terdapat bukti bahwa desain Sepeda Motor Garuda tersebut telah diumumkan, ditwar untuk dijual dan/atau dipasarkan di Indonesia setidak-tidaknya pada tanggal 5 Februari 2003 kemudian terdaftar di kantor desain industri. Tetapi karena telah diketahui media cetak bahwa PT. Anglo Sama Permata Motor telah mengumumkan dan/atau menawarkan penjualan produk dengan desain Sepeda Motor Garuda tersebut sebelum PT. Anglo Sama Permata Motor mengajukan permohonan desain industri di kantor desain industri, maka desain industri dengan judul Sepeda Motor Garuda tersebut tidak dapat dinyatan sebagai desain indsutri yang baru pada tanggal penerimaan permohonan pendaftarannya di Indonesia.
Dengan demikian hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat “kebaruan” berdasarkan pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UU Desain Industri dan penjelasannya: “Kebaruan” harus ditetapkan pada saat permohonan diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telag ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Karenanya jelaslah bahwa “tidak baru” jika pada saat permohonan diajukan, desain tersebut (yaitu desain industri milik PT. Anglo Sama Permata Motor) telah diungkapkan atau dipublikasikan sebelumnya, sehingga pengungkapan terlebih dahulu oleh pendesain akan menghilangkan unsur kebaruan. Desain industri yang dapat ditemukan sebagai suatu konsep terdasar perlindungan desain industri adalah syarat kebaruan. Terkait dengan syarat kebaruan ini sering kali merupakan syarat yang bersigat relatif, dan bukan bersifat absolut. Muncul suatu pertanyaan terkait kebaruan suatu produk apakah ini hanya dalam lingkup satu negara ataukan berbagai negara, keadaan ini tentu saja dapat menimbulkan suatu penafsiran tersebut akan menjadi subyektif sekali. Yang dimaksudkan subyektif disini adalah seberapa jauh pemeriksaan substantif desain industru mencoba memeriksa, menelusuri dan cara untuk melakukan pengecekan terhadap suatu barang. Permasalah lain yang terdapat dalam kasus ini adalah pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan sering yang menjadi masalah adalah ketika pemeriksa melakukan suatu pemeriksaan desain industri, dimana seorang pemeriksa wajib memeriksa barang tersebut dengan cara mencari data pembanding baik dari data pendaftaran yang ada di kantor HKI maupun ditempat lain misalnya melalui media internet atau lainnya. Begitu juga dalam kasus ini bagaimana Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha selaku pemilik desain industri Motor Scooter berusaha untuk membatalkan pendaftaran desain industri PT. Anglo Sama Permata Motor selaku pemilik desain industri Sepeda Motor Garuda, walau pada saat pengumuman pabrik Motor Scooter telah mengajukan keberatan namun pihak berwenang yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Direktorat Cipta, Desain, Tata Letak Sirkuit Terpadu tetap memberikan hak desain industri kepada PT. Anglo Sama Permata Motor. Disini terjadi dua hal yaitu tidak adanya data pembanding dan minimnya data atau informasi yang
dimiliki Ditjen HKI. Disamping itu pemeriksaan substantif atas suatu permohonan desain industri dapat dikatakan sangatlah subjektif sebab sampai saat ini pasca dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri belum ada suatu peraturan resmi dari pemerintah terkait batasan dan mekanisme pemeriksaan substantif. Dalam perlindungan desain industri, untuk mendapat perlindungan desain industri, tentu mempunyau prosedur tata cara untuk pengajukan kepemilikan hak atas suatu desain industri. Tata cara ini dikenal dengan tata cara pengajuan permohonan desain industri yang mana permohonannya diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seperti disebut pada pasal 11 UU Desain Industri. Pengumuman desain industru hanya dapat dilihat di kantor Dirjen HKI dan melalui berita resmi desain industri, tanpa bisa diakses media lain, oleh karena itu banyak pihak yang tidak mengetahui secara jelas terkait pengumuman desain industri tersebut, sehingga setelah terbit sertifikasi baru muncul permasalahan baru saat pihak yang dirugikan sadar dan pada akhirnya timbul suatu konflik hukum. Dalam proses pengumuman seharusnya pembelaan terhadap hak atau kepentingan pihak lain dapat dilakukan, namun karena keterbatasan akses tadi maka akhirnya timbul suatu masalah. Sebab sebagaimanapun keberata n atau sanggahan dalam proses pengumuman menjadi suatu mekanisme yang penting untuk proses lebih lanjut khususnya untuk pertimbangan pemeriksaan desain dalam memintakan layak atau tidak layak sebuah produk itu mendapatkan hak atau desain industri.
