INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL
Nama Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya
I. PERAN JABATAN
Menyediakan opsi alternative kebijakan dengan informasi dampak/resiko
untuk digunakan oleh policy maker dan publik dalam menyelesaikan masalah-
masalah publik atau mencapai tujuan tertentu.
II. URAIAN TUGAS
a) Menyusun panduan pelaksanaan rencana riset dan analisis kebijakan
b) Merancang metode riset dan analisis kebijakan
c) Membuat rencana teknik dan analisis kebijakan dalam melaksanakan riset
dan analisis kebijakan
d) Menulis artikel/karya ilmiah tentang kebijakan di jurnal ilmiah
terakreditasi dan media internasional
e) Menganalisis isu sebuah kebijakan yang berkaitan dengan bidang
pekerjaannya dalam bentuk dokumen
f) Mengidentifikasi semua resiko atas berbagai alternative/opsi kebijakan
g) Mengidentifikasi hubungan hasil analisis dinamika untuk riset dan
analisis kebijakan
h) Menerapkan proses regulasi dan legislasi yang berlaku di Indonesia
dalam proses analis kebijakan
i) Menyusun strategi komunikasi dengan kolega, atasan, dan pemangku
kepentingan
j) Menciptakan jejaring kerja dengan internal dan eksternal organisasi
tempat bekerja
k) Mempresentasikan hasil riset dan analisis kebijakan
l) menyusun rencana konsultasi public dalam proses konsultasi publik atas
kebijakan publik di Indonesia
m) Membangun hubungan personal dengan pihak lain untuk memaksimalkan
keuntungan semua pihak dalam analisis kebijakan
n) mereview rencana kerja ak di bawahnya dan memimpin kerja tim
o) merancang metode dalam penilaian kebijakan
III. TANGGUNG JAWAB
a) Kebenaran dan keakuratan dalam menyusun panduan pelaksanaan rencana
riset dan analisis kebijakan
b) Kebenaran dan keakuratan dalam merancang metode riset dan analisis
kebijakan
c) Kebenaran dan keakuratan dalam membuat rencana teknik dan analisis
kebijakan dalam melaksanakan riset dan analisis kebijakan
d) Kebenaran dan keakuratan dalam menulis artikel/karya ilmiah tentang
kebijakan di jurnal ilmiah terakreditasi dan media internasional
e) Kebenaran dan keakuratan dalam menganalisis isu sebuah kebijakan yang
berkaitan dengan bidang pekerjaannya
f) Kebenaran dan keakuratan dalam mengidentifikasi semua resiko atas
berbagai alternative/opsi kebijakan
g) Kebenaran dan keakuratan dalam Mengidentifikasi hubungan hasil
analisis dinamika untuk riset dan analisis kebijakan
h) Kebenaran dan keakuratan dalam menerapkan proses regulasi dan
legislasi yang berlaku di Indonesia dalam proses analis kebijakan
i) Kebenaran dan keakuratan dalam menyusun strategi komunikasi dengan
kolega, atasan, dan pemangku kepentingan
j) Kebenaran dan keakuratan dalam menciptakan jejaring kerja dengan
internal dan eksternal organisasi tempat bekerja
k) Kebenaran dan keakuratan dalam memimpin prsentasi hasil riset dan
analisis kebijakan
l) Kebenaran dan keakuratan dalam menyusun rencana konsultasi public
dalam proses konsultasi publik atas kebijakan publik di Indonesia
m) Kebenaran dan keakuratan dalam membangun hubungan personal dengan
pihak lain untuk memaksimalkan keuntungan semua pihak dalam analisis
kebijakan
n) Kebenaran dan keakuratan dalam mereview rencana kerja ak di bawahnya
dan memimpin kerja tim
o) Kebenaran dan keakuratan dalam merancang metode dalam penilaian
kebijakan
IV. HASIL KERJA
a) Panduan pelaksanaan rencana riset dan analisis kebijakan
b) Rencana riset dan analisis kebijakan
c) Rencana analisis kebijakan
d) Artikel/karya ilmiah tentang kebijakan di jurnal ilmiah terakreditasi
dan media internasional
e) Analisa isu kebijakan yang terkait dengan bidang pekerjaan
f) Daftar resiko dari alternative/opsi kebijakan
g) Laporan hasil riset dan analisa kebijakan memperhatikan dinamika
politik dan budaya birokrasi
h) Laporan hasil riset dan analisa kebijakan yang memperhatikan proses
regulasi dan legislasi
i) Rencana/strategi komunikasi dengan kolega, atasan, dan pemangku
kepentingan
j) Hasil riset dan analisis kebijakan yang pengerjaannya melibatkan
stakeholder terkait
k) Dokumen presentasi
l) Rencana konsultasi publik
m) Laporan hasil pemetaan stakeholder
n) Laporan rencana kerja ak di bawahnya
o) Rancangan metode penilaian kebijakan
V. TINGKAT FAKTOR
FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN ( fk. 1-6 = 950)
Untuk melaksanakan tugas jabatan Analis Kebijakan ahli madya
diperlukan pengetahuan (yang dapat diperoleh melalui pendidikan
formal serendah-rendahnya magister/S2) yang lebih khusus dan
memadai untuk menerapkan perkembangan baru teknik analisis,
metodologi dan hasil penelitian terkait isu-isu kebijakan publik
yang luas.
Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh Analis Kebijakan ahli
madya yaitu kemampuan analisis dan politis. Dimana kemampuan
analisis yang dimiliki harus mencakup kemampuan untuk melakukan
analisa inovatif dengan melibatkan variabel yang kompleks, serta
memberikan dampak yang signifikan pada implementasi kebijakan
publik. Analis kebijakan ahli madya biasanya merupakan seorang
profesional yang memiliki kekhususan pada satu area kebijakan
publik yang spesifik, dan memiliki keterampilan pada masalah
kebijakan publik yang kompleks.
Perbedaan antara Analis Kebijakan Ahli Muda dan Madya mencakup
kemampuan dalam menunjukkan kualitas analisa kebijakan yang
telah dilakukan (mencakup variabel, keluasan isu, kemampuan
dalam membuat penilaian terhadap dinamika politik dan
kelembagaan serta pemberian alternatif kebijakan).
FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (fk.2-4 = 450)
1. Pejabat struktural yang membawahinya (pejabat eselon 2)
menentukan tujuan dan sumber daya yang tersedia. Pejabat
ini dan penyelia tersebut berkonsultasi mengembangkan batas
waktu, proyek, dan pekerjaan yang harus dilakukan.
2. Analis Kebijakan Ahli Madya mempunyai keahlian dalam
pekerjaan, dan bertanggungjawab untuk perencanaan dan
pelaksanaan tugas, pemecahan sebagian besar konflik yang
timbul, pengkoordinasian pekerjaan dengan yang lainnya
sebagaimana diperlukan, dan penginterpretasian kebijakan
atas inisiatif sendiri sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan. Dalam beberapa pekerjaan, Analis Kebijakan Ahli
Madya menentukan pendekatan dan metodologi yang akan
digunakan. Analis Kebijakan Ahli Madya menginformasikan
Pejabat struktural yang membawahinya perihal kemajuan dan
masalah kontroversial.
3. Pekerjaan yang telah selesai dievaluasi secara umum dalam
hal kelayakan, kesesuaian dengan pekerjaan yang lain, atau
keefektifan dalam memenuhi persyaratan atau hasil yang
diharapkan.
FAKTOR 3: PEDOMAN (fk.3-3 = 275)
1. Pedoman yang digunakan adalah beberapa peraturan/regulasi,
serta beberapa literatur, prosedur dan operasi instansi,
serta referensi lainnya, seperti pedoman pelaksanaan JFAK
dan penilaian kualitas hasil kerja AK, dan pedoman
penulisan karya tulis ilmiah
2. Analis Kebijakan Ahli Madya menggunakan pertimbangan dalam
menginterpretasikan dan mengadaptasikan pedoman.
3. Analis Kebijakan Ahli Madya menganalisa hasil dan
merekomendasikan perubahan yang diperlukan kepada pejabat
struktural yang membawahinya (eselon 2) atau Analis
Kebijakan Ahli Utama.
FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (fk.4-4 = 225)
1. Pekerjaan Analis Kebijakan Ahli Madya memiliki output
satuan hasil kegiatan yang sama dengan seluruh jenjang
jabatan dalam JFAK, baik Analis Kebijakan Ahli Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda, dan Analis Kebijakan Ahli
Utama. Seperti policy brief, policy memo, dan lain
sebagainya.
2. Kompleksitas dalam penyusunan output satuan hasil kegiatan
bergantung pada kompetensi dan tugas yang dimiliki Analis
Kebijakan Ahli Madya, selain itu pekerjaan Analis Kebijakan
Ahli Madya mempersyaratkan beberapa keputusan tentang
penginterpretasian data yang sangat besar, perencanaan
kerja, atau penyempurnaan metode dan teknik analisis yang
digunakan.
3. Jabatan fungsional ini tidak mempersyaratkan kualifikasi
jenjang jabatan dalam pengerjaan tugasnya, namun kedalaman
kualitas hasil kerja yang akan membedakan kompleksitas
kerja pada masing-masing jenjang.
FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (fk.5-3 = 150)
1. Pekerjaan Analis Kebijakan Ahli Madya mencakup berbagai
tugas dan output satuan hasil kegiatan yang melibatkan
proses dan metode yang kompleks, seperti penetapan
kriteria; menilai efektivitas program, atau menginvestasi
atau menganalisa berbagai kondisi, masalah dalam
pelaksanaan kajian kebijakan, memberikan advokasi dan
menyiapkan publikasi instansi Pusat atau Instansi Daerah
2. Rekomendasi yang dihasilkan pada masing-masing output
satuan hasil kegiatan, tergantung pada analisa subyek, fase
atau persoalan yang terlibat pada setiap tugas.
3. Pekerjaan melibatkan kondisi atau permasalahan yang harus
diidentifikasi dan dianalisa untuk menghasilkan output
satuan hasil kegiatan
4. Hasil kerja Analis kebijakan Madya mempengaruhi pembuatan
kebijakan baik di instansi pusat maupun instansi daerah.
FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (fk.6-2 = 25)
Hubungan dilakukan dengan:
1. Pejabat struktural eselon 2 atau atasan langsung yang
membawahinya.
2. AK ahli pertama di satu unit organisasi, kantor,
proyek, atau unit kerja dan di dalam unit pendukung.
3. Ak ahli muda di satu unit organisasi, kantor, proyek,
atau unit kerja dan di dalam unit pendukung.
4. Ak ahli utama di satu unit organisasi, kantor, proyek,
atau unit kerja dan di dalam unit pendukung.
FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (fk.7-2 = 50)
Tujuan hubungan adalah:
1. Hubungan dengan pejabat struktural eselon 2 atau atasan
langsung yang membawahinya untuk berkonsultasi dan
menyampaikan laporan atas rencana teknik, analisis, dan
metode riset.
2. Hubungan dengan analis kebijakan ahli pertama untuk
memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi
individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
3. Hubungan dengan analis kebijakan ahli muda untuk
memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi
individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama
4. Hubungan dengan analis kebijakan ahli utama untuk
berkoordinasi dan berkonsultasi atas hasil analisa.
FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (fk. 8-1 = 5)
Pekerjaan Analis Kebijakan Ahli Madya adalah menetap. Untuk
melakukan pekerjaan Analis Kebijakan Madya dapat duduk dengan
nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada persyaratan fisik
khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.
FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (fk. 9-1 = 5)
Pekerjaan dilakukan dalam lingkungan yang membawa resiko dan
ketidaknyamanan yang cukup besar karena banyak bertemu dengan
kelompok/individu/pemangku kepentingan
FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
Nama Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya
Instansi : Lembaga Administrasi Negara
" "Faktor Evaluasi "Nilai yang"Standar Jabatan "Keterangan "
" " "Diberikan "Fungsional Yang " "
" " " "Digunakan " "
" " " "(Jika Ada) " "
"1 "Faktor 1: Pengetahuan "950 " "Tingkat Faktor 1-6 "
" "Yang Dibutuhkan Jabatan" " " "
"2 "Faktor 2: Pengawasan "450 " "Tingkat Faktor 2-4 "
" "Penyelia " " " "
"3 "Faktor 3: Pedoman "275 " "Tingkat Faktor 3-3 "
"4 "Faktor 4: Kompleksitas "225 " "Tingkat Faktor 4-4 "
"5 "Faktor 5: Ruang Lingkup"150 " "Tingkat Faktor 5-3 "
" "dan Dampak " " " "
"6 "Faktor 6: Hubungan "25 " "Tingkat Faktor 6-2 "
" "Personal " " " "
"7 "Faktor 7: Tujuan "50 " "Tingkat Faktor 7-2 "
" "Hubungan " " " "
"8 "Faktor 8: Persyaratan "5 " "Tingkat Faktor 8-1 "
" "Fisik " " " "
"9 "Faktor 9: Lingkungan "5 " "Tingkat Faktor 9-1 "
" "Kerja " " " "
"K "Total Nilai "2.135 " " "
"E " " " " "
"S " " " " "
"I " " " " "
"M " " " " "
"P " " " " "
"U " " " " "
"L " " " " "
"A " " " " "
"N " " " " "
" "Kelas Jabatan "12 " "(2.105-2.350) "
Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan
Ketua Tim
(..............................................)
"Pejabat Yang Bersangkutan "Pimpinan Unit Kerja "
" " "
" " "
"(..................................."(..................................)"
"......) " "
