BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah
terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya
pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal
perencana kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan
akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat
diselenggarakannya pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan, dimana
pun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak adalah suatu
perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat
bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi (Otto Soemarwoto,
1994)1. Dampak tersebut dapat bernilai positif yang berarti memberi
manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu
timbulnya resiko yang merugikan masyarakat. Dampak positif pembangunan
sangatlah banyak, diantaranya adalah meningkatnya kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat secara merata; meningkatnya pertumbuhan ekonomi
secara bertahap; meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi;
memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha;
dan menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan
dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan jelas menyebutkan bahwa
sumber daya alam dan budaya merupakan modal dasar pembangunan. Sebagai
arahan pembangunan jangka panjang, GBHN menyebutkan bahwa : "Bangsa
Indonesia menghendaki hubungan selaras antara manusia dengan Tuhan,
dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya". Dengan demikian
perlu adanya usaha agar hubungan manusia Indonesia dengan lingkungan
semakin serasi. Sebagai modal dasar, sumberdaya alam harus
dimanfaatkan sebaik-baiknya, oleh karena itu harus selalu diupayakan
agar kerusakan lingkungan sekecil mungkin. Hal ini dapat terjadi
apabila analisis mengenai dampak lingkungan diterapkan pada setiap
kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap
lingkungan.
Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup di Indonesia diawali
oleh seminar tentang "Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan
Nasional" yang diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran di Bandung
pada tahun 1972. Para Sarjana dan ahli Indonesia sudah lama mengikuti
perkembangan masalah lingkungan, namun Pemerintah Indonesia baru
mengenal masalah lingkungan secara resmi sejak mengikuti sidang khusus
PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm 5 Juni 1972.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian AMDAL (Analisis mengenai dampak Lingkungan) ?
2. Apa manfaat AMDAL (Analisis mengenai dampak Lingkungan) ?
3. Apa saja peran AMDAL (Analisis mengenai dampak Lingkungan) ?
4. Apa saja Prinsip AMDAL (Analisis mengenai dampak Lingkungan) ?
5. Apa saja Undang-undang yang mengatur tentang AMDAL ?
6. Apa saja Dokumen-dokumen AMDAL ?
7. Bagaimana Kriteria pengukuran Dampak terhadap Lingkungan Hidup ?
8. Bagaimana Proses pelaksanaan AMDAL ?
9. Bagaimana studi amdal berdasarkan PP 51 Tahun 1993 ?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Apa pengertian AMDAL (Analisis mengenai dampak Lingkungan) ?
2. Apa manfaat AMDAL (Analisis mengenai dampak Lingkungan) ?
3. Apa saja peran AMDAL (Analisis mengenai dampak Lingkungan) ?
4. Apa saja Prinsip AMDAL (Analisis mengenai dampak Lingkungan) ?
5. Apa saja Undang-undang yang mengatur tentang AMDAL ?
6. Apa saja Dokumen-dokumen AMDAL ?
7. Bagaimana Kriteria pengukuran Dampak terhadap Lingkungan Hidup ?
8. Bagaimana Proses pelaksanaan AMDAL ?
9. Bagaimana studi amdal berdasarkan PP 51 Tahun 1993 ?
BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN AMDAL
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.
Sebagai dasar hukum AMDAL adalah PP No. 27/1999 yang didukung
oleh paket Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.17/2001 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.
Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau
kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa
merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usaha
dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber
daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatip dan
memaksimalkan dampak positip terhadap lingkungan hidup.
AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan. Sesuai dengan PP No. 27/1999 maka AMDAL merupakan
syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan usaha
dan/atau kegiatan. Oleh karenanya AMDAL harus disusun segera setelah
jelas alternatif lokasi usaha dan/atau kegiatannya serta alternatif
teknologi yang akan digunakan.
Agar supaya pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat
mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan
mekanisme perijinan rencana usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan PP
No. 27/1999 suatu ijin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan baru
akan diberikan bila hasil dari studi AMDAL menyatakan bahwa rencana
usaha dan/atau kegiatan tersebut layak lingkungan. Ketentuan dalam
RKL/RPL menjadi bagian dari ketentuan ijin.
Pasal 22 PP No. 27/1999 mengatur bahwa instansi yang bertanggung
jawab (Menteri Lingkungan Hidup atau Gubernur) memberikan keputusan
layak atau tidak lingkungan apabila sesuai dengan hasil penilaian
Komisi. Keputusan tersebut harus diikuti oleh instansi yang berwenang
menerbitkan ijin usaha. Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan
ijin usaha tidak mengikuti keputusan tersebut, maka pejabat yang
berwenang tersebut dapat menjadi obyek gugatan tata usaha negara di
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sudah saatnya sistem hukum kita
memberikan ancaman sanksi tidak hanya kepada masyarakat umum, tetapi
harus berlaku pula bagi pejabat yang tidak melaksanakan Undang -
undang seperti sanksi disiplin ataupun sanksi pidana. Secara garis
besar proses AMDAL mencakup langkah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan .
2. Menguraikan rona lingkungan awal.
3. Memprediksi dampak penting.
4. Mengevaluasi dampak penting dan merumuskan arahan RKL dan RPL.
Dokumen AMDAL terdiri dari 5 (lima) rangkaian dokumen yang
dilaksanakan secara berurutan, yaitu :
1. Konsultasi Masyarakat sebagai implementasi Kepka Bapedal
No.8/2000
2. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL)
3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
4. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
5. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Dalam rangka untuk mencapai efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan AMDAL, penyusunan AMDAL bagi rencana usaha dan/atau
kegiatan dapat dilakukan melalui pendekatan studi AMDAL sebagai
berikut :
1. Pendekatan studi AMDAL Kegiatan Tunggal
2. Pendekatan studi AMDAL Kegiatan Terpadu
3. Pendekatan studi AMDAL Kegiatan Dalam Kawasan
Untuk menyusun studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa
konsultan untuk menyusunnya. Anggota penyusun (minimal koordinator
pelaksana) harus bersertifikat Penyusun AMDAL (AMDAL B). Sedangkan
anggota penyusun lainnya adalah para pemegang sertifikat Dasar AMDAL
dan para ahli dibidangnya yang sesuai dengan bidang kegiatan yang
dibuat dokumen AMDALnya.
Semua kegiatan dan/atau usaha yang wajib AMDAL, diwajibkan bagi
pemrakarsa untuk mengumumkan terlebih dulu kepada masyarakat sebelum
pemrakarsa menyusun AMDAL yaitu pelaksanaan Kepka Bapedal No. 8/2000
tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses
AMDAL. Dalam jangka waktu 30 hari sejak diumumkan, masyarakat berhak
memberikan saran, pendapat, dan tanggapan. Dalam proses pembuatan
AMDAL, maka peran masyarakat tetap diperlukan, untuk memberikan
pertimbangan, saran, pendapat dan tanggapan dalam pelaksanaan studi
AMDAL. Pada proses penilaian AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL maka
saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat akan menjadi dasar
pertimbangan penetapan kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan.
2. Manfaat AMDAL
Manfaat AMDAL adalah sebagai berikut
Bagi masyarakat
- Masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya,
sehingga dapat mempersiapkan diri di dalam penyesuaian kehidupannya
apabila diperlukan.
- Masyarakat dapat mengetahui perubahan lingkungan di masa
sesudah proyek dibangun sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang
dapat menguntungkan dirinya dan menghindarkan diri dari kerugian-
kerugian yang dapat diderita akibat adanya proyek tersebut;
- Masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam pembangunan di
daerahnya sejak dari awal, khususnya di dalam memberikan informasi-
informasi ataupun ikut langsung di dalam membangun dan menjalankan
proyek;
- Masyarakat dapat memahami hal-ihwal mengenai proyek secara
jelas sehingga kesalahfahaman dapat dihindarkai dan kerja sama yang
menguntungkan dapat digalang;
- Masyarakat dapat mengetahui hak den kewajibannya di dalam
hubungannya dengan proyek tersebut khususnya hak dan kewajiban di
dalam ikut dan mengelola lingkungan.
Bagi pemilik proyek
- Proyek terhindar dari perlanggaran terhadap undang-undang atau
peraturan yang berlaku;
- Proyek terhindar dari tuduhan pelanggaran pencemaran atau
perusakan lingkungan;
- Pemilik proyek dapat melihat masalah-masalah lingkungan yang
akan dihadapi di masa yang akan datang;
- Pemilik proyek dapat mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah
di masa yang akan datang;
- Nalisis dampak lingkungan merupakan sumber informasi
lingkungan di sekitar lokasi proyeknya secara kuantitatif, termasuk
informasi sosial ekonomi dan sosial budaya;
- Analisis dampak lingkungan merupakan bahan penguji secara
komprehensif dari perencanaan proyeknya, sehingga dapat diketahui
kelemahan-kelemahannya untuk segera dapat dilakukan penyempurnaannya;
- Dengan adanya analisis dampak lingkungan, pemilik proyek dapat
mengetahui keadaan lingkungan yang membahayakan (misalnya banjir,
tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain) sehingga dapat dicari keadaan
lingkungan yang aman bagi proyek.
Bagi pemerintah
- Untuk mencegah agar potensi sumberdaya alam yang dikelola
tersebur tidak rusak (khusus untuk sumberdaya alam yang dapat
diperbaharui);
- Untuk mencegah rusaknya sumberdaya alam lainnya yang berada di
luar lokasi proyek baik yang dioleh olrh proyek lain, diolah
masyarakat atau yang belum diolah;
- Untuk menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya
pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan dan lain sebagainya,
sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan dan keselamatan
masyarakat;
- Untuk menghindari terjadinya pertentangan-pertentangan yang
mungkin timbul khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lainnya;
- Untuk menjamin agar proyek yang dibangun sesuai dengan rencana
pembangunan daerah, nasional ataupun internasional serta tidak
mengganggu proyek lain;
- Untuk menjamin agar proyek tersebut mempunyai manfaat yang
jelas bagi negara dan masyarakat;
- Analisis dampak lingkungan diperlukan bagi pemerintah sebagai
alat pengambil keputusan.
3. PERAN AMDAL
Amdal sebagaimana diungkapkan oleh Otto Soemarwoto, berasal dari
National Environmental Policy Act (NEPA) 1969 Amerika Serikat,
Environmental Impact Assessment/ Amdal dimaksud sebagai alat untuk
merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang
mungkin timbul oleh suatu aktivitas pambangunan. (Soemarwoto, 1999 :
36). Konsep Amdal merupakan bagian dari ilmu ekologi pembangunan yang
mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan
dan lingkungan. (Santosa, Taufik Imam, 2009 ).
Dari beberapa uraian di atas, peran Amdal dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a) Amdal sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup
Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, lingkungan
hidup perlu dijaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan. Di
Indonesia, tata kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya
telah diamanatkan dalam GBHN tahun 1973, Bab III butir 10
menyebutkan bahwa :
"Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus
dipergunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam
tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup
manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan
dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang."
Dalam upaya menjaga lingkungan itulah digunakan Amdal sebagai
salah satu instrumennya. Hal ini tertuang dalam Pasal 22 angka (1)
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan
setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal.
Salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan yaitu
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 22 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas, merupakan
proses yang meliputi penyusunan berbagai dokumen. Dokumen-dokumen
itu berupa kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana
pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup
bagi kegiatan usaha yang dilakukan. Analisis mengenai dampak
lingkungan hidup juga merupakan salah satu alat bagi pengambil
keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan
oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan kegiatan terhadap
lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi
dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Penanggulangan
dampak negatif dan pengembangan dampak positif itu merupakan
konsekwensi dan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian
fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran
dan perusakan lingkungan.
b. Amdal sebagai Instrumen dalam Perencanaan Pembangunan
Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus
diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 angka (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan
sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia
saat ini dan masih diandalkan di masa mendatang.
Amdal sebagai instrumen dalam perencanaan pembangunan disebutkan
dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009
tentang Izin Lingkungan. Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap
perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.Amdal merupakan instrumen
untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas
pembangunan.Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam
perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak
dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan.Penyusunan
Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi
kelayakan atau desain detail rekayasa.
Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal seharusnya
dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan. Sebagai
"scientific prediction", Amdal memberikan gambaran yang jelas
secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan
timbul oleh sebuah kegiatan. Amdal seharusnya ditempatkan pada
posisi yang strategis dalam upaya memberikan perlindungan preventif
dalam perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan. (Santosa,
2009 ).
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup dimasukkan ke dalam
proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil
keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam
mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga
dapat diambil keputusan yang optimal dari berbagai alternatif yang
tersedia. Keputusan yang optimal tersebut dapat diartikan sebagai
keputusan yang berwawasan lingkungan, karena telah memperhatikan
aspek positif dan negatif suatu kegiatan usaha.
Pembangunan suatu wilayah merupakan hal tidak dapat
dihindarkan.Sebagai upaya agar pembangunan tersebut mengikuti konsep
pembangunan berkelanjutan dan mengikuti konsep daya dukung terhadap
lingkungan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang.Salah satu
bahan yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan adalah hasil
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup.
Hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan dapat memberikan
pedoman agar perencanaan pembangunan harus mencapai tujuan sosial
dan ekonomi dengan tetap memperhatikan keseimbangan dinamis dengan
lingkungan. Perencanaan
pembangunan yang ideal adalah yang tidak hanya mampu mengakomodasi
kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu memadukan
berbagai nilai dan berbagai kepentingan yang terlibat, salah satunya
kepentingan akan adanya pembangunan berkelanjutan (sustainable
development).
c. Amdal sebagai Alat Pengelolaan Lingkungan
Hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan juga dapat
digunakan sebagai pedoman untuk pengelolaan lingkungan yang meliputi
upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan lingkungan. Upaya
pencegahan artinya Amdal digunakan untuk mengantisipasi dampak yang
kemungkinan muncul akibat aktivitas/kegiatan.Dengan dapat
diprediksinya dampak tersebut, maka dampak negatif dapat dihindari
dan dampat positif dapat dimaksimalkan.
Amdal sebagai alat pengendali artinya masalah atau dampak dapat
dikendalikan dan diminimalisir, misalnya dengan pemberian pembatasan
seperti sanksi.Amdal sebagai sarana pemantauan maksudnya sebagai
alat kontrol dan koreksi terhadap pelaksanaan dan operasi proyek.
Dengan kata lain, pemantauan ini merupakan alat pengelolaan
lingkungan untuk menyempurnakan perencanaan program dan pembaharuan
program dikemudian hari agar tujuan pengelolaan lingkungan tercapai.
Pasal 36 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan setiap
usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib
memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan tersebut tidak akan
dikeluarkan apabila tidak ada keputusan kelayakan lingkungan dari
Komisi Penilai Amdal yang menilai dokumen atau kajian mengenai
dampak penting yang diajukan oleh pemrakarsa.
Suatu usaha dan/atau kegiatan sebelum mulai dilakukan wajib
mempunyai kajian mengenai dampak besar dan penting yang akan timbul
apabila usaha dan/atau kegiatan itu dilakukan. Hasil dari kajian
tersebut kemudian disertakan dalam perizinan usaha dan/atau kegiatan
tersebut. Apabila hasil kajian tersebut tidak disertakan maka izin
usaha dan/atau kegiatan itu tidak akan keluar, karena kajian
tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perizinan suatu
usaha dan/atau kegiatan yang membawa dampak bagi lingkungan.
4. PRINSIP AMDAL
Prinsip prinsip amdal menurut departemen administrasi dan kebijakan
kesehatan universitas indonesia
1. AMDAL bagian integral dari studi kelayakan kegiatan pembangunan
2. AMDAL menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar
dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan
3. AMDAL berfokus pada analisis : Potensi masalah, potensi konflik,
kendala SDA, Pengaruh proyek terhadap keadaan sekitar
4. dengan AMDAL pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat
bagi masyarakat dan aman terhadap lingkungan sekitar.
5. UNDANG-UNDANG TENTANG AMDAL
Landasan hukum pelaksanaan AMDAL migas di Indonesia adalah:
1) UU No 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup
2) PP No. 27/1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup
3) UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
4) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL.
5) Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan
kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
6) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 tentang pengawasan
pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai.
7) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang pengendalian
pencemaran dan atau perusakan laut.
8) Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang pengendalian
pencemaran udara.
9) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006
tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan AMDAL.
10) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 tahun 2006
tentang pedoman penyusunan AMDAL.
11) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 tahun 1998
tentang pedoman penetapan baku mutu lingkungan.
12) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 tahun 1996
tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan minyak dan gas serta
panas bumi.
13) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 tahun 1998
tentang baku mutu tingkat kebisingan.
14) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 tahun 2000
tentang panduan penilaian dokumen AMDAL.
15) Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 1457 tahun
2000 tentang pedoman teknis pengelolaan lingkungan dibidang
pertambangan dan energi.
16) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 08
tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan
informasi dalam proses AMDAL.
17) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 299
tahun 1996 tentang pedoman teknis kajian aspek sosial dalam
penyusunan AMDAL.
6. DOKUMEN AMDAL
1) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Kaandal)
Merupakan dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta
kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi
penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara mendalam
dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL, sedangkan kedalaman studi
berkaitan dengan penetuan metodologi yang akan digunakan untuk
mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini
merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai
AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses perlengkapan.
2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)
Berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari
rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi
di dalam dokumen KAANDAL kemudian ditelaah lebih cermat dengan
menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan
untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui,
selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan
membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang
telah ditetapkan oleh pemerintah.
Tahapan kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan
antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini
bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan
dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan
dampak negatif.
3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
Pada dokumen RKL berkaitan dengan pengendalian dan
penanggulangan dampak penting lingkungan hidup yang bersifat
negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat
rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan
hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari
kajian ANDAL.
4) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat
perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak yang berasal dari
rencana kegiatan. Hasil pemantauan digunakan untuk mengevaluasi
efektifitas upaya-upaya pengeloalaan lingkungan yang telah
dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup
dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang
digunakan dalam kajian ANDAL.
5) Dokumen Ringkasan Eksekutif
Dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian
ANDAL. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif
biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan
sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan
untuk mengelola dampak-dampak tersebut.
7. KRITERIA PENGUKURAN DAMPAK
Kriteria dampak besar dan penting menurut Pasal 22 angka (2) Undang
undang Nomor 32 Tahun 2009, adalah sebagai berikut.
1) Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan
atau kegiatan.
2) Luas wilayah penyebaran dampak.
3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
4) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak.
5) Sifat kumulatif dampak.
6) Berbalik (reversible) atau tidak berbalik (irreversible) dampak.
Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 23 angka (1) usaha
dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup mempunyai kriteria :
1) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang
tidak terbarukan
3) kegiatan yang secara dapat menimbulkan dan/atau kerusakan
lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam
dalam pemanfaatannya;
4) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan
alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian
kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar
budaya;
6) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi
pertahanan negara; dan/atau
9) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup.
Tujuan secara umum Amdal adalah menjaga dan meningkatkan
kualitas lingkungan serta menekan pencemaran, sehingga dampak
negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian Amdal diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan
yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup.
8. PELAKSANAAN AMDAL
Proses pelaksanaan AMDAL adalah sebagai berikut.
1. Peligkupan
Proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaita dengan
dampak penting.
2. KAANDAL
Ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang
merupakan hasil pelingkupan.
3. ANDAL
Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan
penting suatu usaha rencana dan atau kegiatan.
4. RKL
Upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup
yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
5. RPL
Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak
besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
Agar pelaksanaan Amdal berjalan efektif dan dapat mencapai
sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme
perijinan.Peraturan Pemerintah tentang Amdal secara jelas menegaskan
bahwa Amdal adalah salah satu syarat perijinan.Para pengambil
keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi Amdal sebelum memberikan
ijin usaha/kegiatan. Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan
dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah
untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan
larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga bisa diartikan
sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.
(Sutedi,2010 :168)
9. STUDI AMDAL BERDASARKAN PP 51 TAHUN 1993
Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di Indonesia
diberlakukan berdasar PP 51 tahun 1993 (sebelumnya PP 29 tahun 1986)
sebagai realisasi pelaksanaan UU no. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan
Hidup yang saat ini telah direvisi menjadi UU no. 23 tahun 1997. AMDAL
merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat
mencegah kerusakan lingkun gan dan menjamin upaya-upaya konservasi.
Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan
pembangunan proyek itu sendiri. Sebagai instrumen pengelolaan
lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL harus dibuat pada tahap
paling dini dalam perencan aan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain,
proses penyusunan dan pengesahan AMDAL harus merupakan bagian dari
proses perijinan satu proyek. Dengan cara ini proyek-proyek dapat
disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain
studi AMDAL juga dapat memberi masukan bagi upaya -upaya untuk
meningkatkan dampak positif dari proyek tersebut. Dalam PP 51 Tahun
1993 ditetapkan 4 jenis studi AMDAL, yaitu :
1. AMDAL Proyek, yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada
dalam kewenangan satu instansi sektoral. Misalnya rencana kegiatan
pabrik tekstil yang mempunyai kewenangan memberikan ijin dan
mengevaluasi studi AMDALnya ada pada Departemen Perindustrian.
2. AMDAL Terpadu / Multisektoral, adalah AMDAL yang berlaku bagi suatu
rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya
keterkaitan hal perencanaan, pengelolaan dan proses produksi, serta
berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih
dari satu instansi. Sebagai contoh adalah satu kesatuan kegiatan
pabrik pulp dan kertas yang kegiatannya terkait dengan proyek hutan
tanaman industri (HTI) untuk penyediaan bahan bakunya, pembangkit
tenaga listrik uap (PLTU) untuk menyediakan energi, dan pelabuhan
untuk distribusi produksinya. Di sini terlihat adanya ket erlibatan
lebih dari satu instansi, yaitu Departemen Perindustrian, Departemen
kehutanan, Departemen Pertambangan dan Departemen Perhubungan.
3. AMDAL Kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan
pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan
menyangkut kewenangan satu instansi. Contohnya adalah rencana kegiatan
pembangunan kawasan industri. Dalam kasus ini masing -masing kegiatan
di dalam kawasan tidak perlu lagi membuat AMDALnya, karena sudah
tercakup dalam AMDAL seluruh kawasan.
4. AMDAL Regional, adalah AMDAL yang diperuntukan bagi rencana kegiatan
pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal
perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL ini melibatkan
kewenangan lebih dari satu instansi, berada dalam satu kesatuan
ekosistem, satu rencana pengembangan
BAB III
KESIMPULAN
1. Pengertian AMDAL (Analisis mengenai dampak Lingkungan) adalah kajian
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
2. Manfaat AMDAL (Analisis mengenai dampak Lingkungan) terdiri dari
manfaat kepada masyarakat, pemilik proyek, dan pemerintah.
3. Peran AMDAL (Analisis mengenai dampak Lingkungan) untuk merencanakan
tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin timbul
oleh suatu aktivitas pambangunan.
4. Prinsip AMDAL (Analisis mengenai dampak Lingkungan)
AMDAL bagian integral dari studi kelayakan kegiatan pembangunan
AMDAL menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak
dapat diperkirakan sejak awal perencanaan
AMDAL berfokus pada analisis
dengan AMDAL pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi
masyarakat dan aman terhadap lingkungan sekitar.
5. Dokumen-dokumen AMDAL meliputi : Dokumen Kerangka Acuan Analisis
Dampak Lingkungan Hidup (Kaandal), ANDAL, RKL, RPL, Ringkasan
Eksekutif
6. Kriteria pengukuran Dampak terhadap Lingkungan Hidup
o Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan
atau kegiatan.
o Luas wilayah penyebaran dampak.
o Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
o Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak.
o Sifat kumulatif dampak.
o Berbalik (reversible) atau tidak berbalik (irreversible) dampak.
7. Studi amdal berdasarkan PP 51 Tahun 1993 dibagi menjadi : AMDAL
proyek, AMDAL Terpadu, AMDAL Kawasan, AMDAL regional
DAFTAR RUJUKAN
Sutedi, Adrian. 2010.Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.Jakarka:
Sinar Grafika
