Disampaikan Oleh: Felisa Dwi Pramesthi Program Keahlian Teknik & Manajemen Lingkungan
AMDAL dlm Sistem Manajemen Lingkungan di Indonesia bersifat MANDATORY SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN WAJIB
SUKARELA
AMDAL
ISO 14001
UKL-UPL
POLLUTION PREVENTION LIFE CYCLE ANALYSIS
Tujuan AMDAL AMDAL AMDAL merupakan alat pengelolaan pengelolaan lingkungan hidup untuk: •
Menghindari dampak Apakah proyek proyek dibutuhkan? dibutuhkan? proyek harus dilaksanakan saat ini? Apakah proyek Apakah ah ada alternatif alternatif lokasi? lokasi? Apak
Tinggi
PRIO-
•
Meminimalisasi Meminimalisasi dampak Mengurangi skala, skala, besaran, ukuran alternatif untuk proses, desain, bahan Apakah ada alternatif baku, bahan bantu?
RITAS
Rendah •
Melakukan mitigasi/kompensasi mitigasi/kompensasi dampak
Memberikan kompensasi atau atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak
AMDAL: Pengertian Menurut UU No 32 Tahun 2009 adalah: kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. *) cetak tebal=keywords
Dampak Penting
Definisi: perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan kegiatan (Pasal 1 ayat (2) PP 27/1999)
Kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
AMDAL untuk usaha dan atau kegiatan tunggal hanya satu jenis usaha/ kegiatan, pembinaannya di bawah satu instansi. Contoh: Pembangunan jalan kereta api a pi (DepHub), Pembangunan PLTU PLTU (DESDM).
AMDAL untuk usaha dan atau kegiatan terpadu Kriteria usaha dan/atau kegiatan terpadu meliputi: a. melibatkan melibatkan lebih lebih dari dari satu satu instansi instansi yang yang membid membidangi angi berbag berbagai ai usaha dan/atau kegiatan dimaksud b. berbagai berbagai usaha usaha dan/atau dan/atau kegiatan kegiatan terseb tersebut ut mempuny mempunyai ai keterkait keterkaitan an dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksinya; c. usaha dan/atau dan/atau kegiata kegiatan n tersebut tersebut ber berada ada dalam dalam kesatuan kesatuan hamparan hamparan
AMDAL untuk usaha dan atau kegiatan kawasan Kriteria usaha dan/atau kegiatan kawasan meliputi: a. berbagai berbagai usaha usaha dan/atau dan/atau kegiatan kegiatan yang yang saling saling terkai terkaitt perencana perencanaanny annya a antar satu dengan yang lainnya; b. berbagai berbagai usaha usaha dan/atau dan/atau kegiata kegiatan n tersebut tersebut terlet terletak ak dalam/meru dalam/merupakan pakan satu kesatuan zona rencana pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan: c. usaha dan/atau dan/atau kegia kegiatan tan terseb tersebut ut terle terletak tak pada pada kesatu kesatuanhamp anhamparan aran ekosistem. Contoh AMDAL Terpadu: Pembangunan Pabrik Pulp & Paper, Pembangunan Pabrik CPO.
Rencana Kegiatan dari pemrakarsa
Proses penapisan: Daftar kegiatan wajib AMDAL (PerMenLH No. 11 Tahun 2006)
WAJIB AMDAL
AMDAL tidak diperlukan 30 hari kerja
Pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyaraka masyarakatt
Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
Penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL) (KA-ANDAL)
Penilaian KA-ANDAL
75 hari kerja
Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab
Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL
LAYAK LINGKUNGAN
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL 75 hari kerja
Tidak Layak Lingkungan (KEGIATAN DITOLAK )
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MENLH/Gubernur/Bupati/Walikota PROSES PERIZINAN
DOKUMEN AMDAL Dokumen studi AMDAL meliputi: 1. Kerangka Acuan (KA) 2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) 3. Rencana Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan (RKL) 4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 5. Ringkasan Eksekutif
Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) Adalah ruang
lingkup studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang yang disepakati oleh Pemrakarsa/Penyusun AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL Tujuan penyusunan KA-ANDAL: a. Merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL b. Mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia Fungsi Dokumen KA-ANDAL : a. Rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan penyusun studi AMDAL ttg lingkup lin gkup dan kedalaman studi ANDAL yang dilakukan b. Rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi AND ANDAL AL
ANDAL Telaaha elaahan n secara secara cermat cermat dan mendalam tentang dampak penting penting suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan.
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) Adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) Adalah upaya penanganan penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan
Pihak yang berkepentingan Pemrakarsa: orang/bdan hukum yang bertanggungjawab bertangg ungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan Instansi yang berwenang : instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan /atau kegiatan Instansi yang bertanggungjawab : instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan kewenangan di tingkat pusat: KLH, di tingkat daerah : Gubernur
..lanjutan
Komisi Penilai, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL, di tingkat tingkat pusat oleh Komisi Penilai Pusat, di daerah oleh Komisi Komisi Penilai Daerah Daerah
Usaha/Kegiatan yang Mungkin Menimbulkan Usaha/Kegiatan Dampak Penting terhadap LH
Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam Eksploitasi SDA baik yang terbarui maupun tak terbarui Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan LH serta kemerosotan SDA SDA dalam pemanfaatanya Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingk alam, lingk buatan, serta lingk sos bud Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dpat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA dan atau perlindungan cagar budaya Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar b esar untuk mempengaruhi lingkungan hidup Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahanan negara
PP 27/1999 Usaha dan atau kegiatan yang akan dibangun di dalam d alam kawasan yang yang sudah su dah ada dibuatkan AMDAL, tidak diwajibkan membuat me mbuat AMDAL AMDAL lagi (Pasal 4 PP 27/1999) Untuk kegiatan penanggulangan suatu keadaan darurat, tidak perlu me menyusun nyusun AMDAL AMDAL (Pasal 6 PP 27/1999)
Kewenangan Ke wenangan Komisi Penilai
Komisi Penilai Pusat berwenang menilai usaha dan /atau kegiatan yang: 1. kegiatan yang bersifat strategis/menyangkut ketahanan dan keamanan negara (misal:PLTN, Industri senjata, PLTU/G,Penambangan Uranium dll)
2. lokasi meliputi lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat I 3. berlokasi be rlokasi di wilayah sengketa dengan negara negara lain 4. berlokasi di wilayah ruang lautan 5. berlokasi di lintas batas NKRI dengan negara lain Komisi Penilai Daerah:
BATAS KADALUWARSA 1.
Kep eput utus usan an kela kelay yakan akan diny dinyat atak akan an kadaluwarsa apabila 3 tahun sejak diterbitkan, rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan.
2.
Kegia Kegiatan tan dapat dapat dila dilaksan ksanakan akan apa apabil bila a pe pemr mrakar akarsa sa meng mengaju ajukan kan kemb kembali ali permohonan persetujuan ANDAL, RKL, RPL.
3.
Instan Instansi si yang yang ber bertan tanggu ggung ng jawa jawab b memut memutuska uskan: n: (a) (a) AMDAL AMDAL yang yang tela telah h dibuat disetujui digunakan kembali; atau (b) pemrakarsa wajib membuat AMDAL baru. (Pasal 24 ayat (1, 2, dan 3) PP 27/1999)
Terimakasih
[email protected]