AKTA PENDIRIAN PT. NUSANTARA EKSPEDISI Nomor :004
Pada Pada
hari hari
ini, ini,
hari hari
Seni Senin n
Tang Tangga gal l
1
Juni Juni
2008 2008
Puku Pukul l
09.00WITA(Pukul Sembilan Waktu Indonesia bagian Tengah).menghadap di hadapan saya, Syahrir Baso Lukkasa. Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Makassar dengan dihadi dihadiri ri
oleh oleh
saksisaksi-saks saksi i
akan
disebut
yang saya,
pada
Notaris Notaris kenal kenal
bahagian
akhir
dan akta
ini.------------------------------------------------
Nyon Nyonya ya lahi lahir r
Ika Ika di
seribu seribu
Hard Hardia iant nti i
Mana Manado do, ,
Sembil Sembilan an
swasta ,
pada pada
ratus ratus
bertempat
Pengany Penganyoma oman, n, Bontoala ala,
Poka Pokato tong ng tang tangga gal l
tujuh tujuh
11,
pem pemegang
enam enam
puluh puluh
tinggal
Nomor Nomor
Sarj Sarjana ana
Pandang Pandang, ,
Tanda
tahu tahun n
(06-08(06-08-197 1972), 2),
Makassar,
Kelura Kelurahan han
Kartu
Agus Agustu tus s
dua
di
Pend Pendid idik ikan an, ,
Jalan
Kecama Kecamatan tan
Penduduk
nomor
21.5303.0608.1915,Warga Negara Indonesia;-------------
Menu Menuru rut t keter keteran anga ganny nnya a dala dalam m hal ini ini ber berti tinda ndak k dala dalam m jaba jabata tann nnya ya dire direks ksi i nama nama
dari dari
dan dan
Pers Perser eroa oan n
Maka Makass ssar ar, , pulu puluh h
sela selaku ku
yang yang
satu satu
Dire Direkt ktur ur oleh oleh
kare karena na
Terb Terbat atas as angga anggara ran n
Janu Januar ari i
Utam Utama a
dua dua
itu itu
yang yang untuk untuk
mewa mewaki kili li dan dan
atas atas
(PT) (PT). .
Berk Berked edud uduk ukan an
dasa dasarn rnya ya
tert tertan angg ggal al
ribu ribu
di dua dua
dela delapa pan( n(21 21-0 -01-2 1-200 008) 8)
Nomor, yang dibuat dihadapan Syahrir Baso Lukkasa, Sarj Sarjan ana a mend mendap apat at
Huku Hukum, m,
Nota Notari ris s
peng penges esah ahan an
di
dari dari
Maka Makass ssar ar, ,
Ment Menter eri i
yang yang
Huku Hukum m
tela telah h
dan dan
HAM HAM
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal empat belas Februari tahun dua ribu delapan(14-02-2008) Nomor : AHU . 90256 . AH . 01 . 01 TH 2008;-----------------------------------
akta akta tert tertan angg ggal al dua dua pulu puluh h dela delapan pan Janua Januari ri tah tahun un dua dua
ribu ribu
delapa delapan(28 n(28-01 -01-20 -2008) 08)
Nomor Nomor
04,
yang yang
dibuat dibuat
oleh oleh
saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal AHU . 90256 . AH . 01 . 01 TH 2008 (14-02-2008) Nomor AHU . 90256 . AH . 01 .
01 TH 2008;-------------------------------------------
Yang Yang unt untuk uk mela melaku kuka kan n tind tindak akan an Huk Hukum um dala dalam m akta akta ini ini telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan seorang Komisaris berturut-turut yaitu :-----------
-
Tuan Tuan
Syam Syamsu sudi din n
Kasi Kasian ano, o,
lahi lahir r
di
Maka Makass ssar ar, ,
pada pada
tanggal tujuh belas Februari tahun seribu sembilan ratus
enam
bert bertem empa pat t
puluh
ting tingga gal l
lima(17-02-1965),
di
Jala Jalan n
Metr Metro o
sw asta,
Tanj Tanjun ung g
Bung Bunga a
Nomor empat puluh tujuh,Rukun Tetangga 008, Rukun Warg Warga a
009, 009,
Maka Makass ssar, ar,
Kartu Kartu
Tanda Tanda
Pendud Penduduk uk
Sula Sulawe wesi si Nomor Nomor
:
Sela Selata tan, n,
Pemeg Pemegan ang g
737112 737112.17 .170265 0265.42 .4265, 65,
Warga Negara Indonesia;----------------------------
Tuan
Kurniawan
Saleh,
lahir
di
Makassar,
pad a
tanggal lima belas Juni tahun seribu sembilan ratus enam enam
pulu puluh h
dua
(15(15-07 07-1 -196 962), 2),
swas swasta, ta,
bert bertem empa pat t
tinggal di Jalan Somba Opu, Nomor dua ratus lima pulu puluh h
tiga tiga
Makass Makassar, ar, Pend Pendud uduk uk
Ruku Rukun n
Teta Tetang ngga ga
Sulawe Sulawesi si Nomo Nomor r
006, 006,
Selatan Selatan, ,
Ruku Rukun n
Pemega Pemegang ng
73711 737112. 2.15 1507 0762 62.4 .457 573, 3,
Warg Warga a Kartu Kartu
Warg Warga a
007, 007, Tanda Tanda
Negar Negara a
Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dengan dengan
dihadir dihadiri i
mena menand ndat atan anga gani ni
oleh oleh
saksisaksi-saks saksi i
minu minuta ta
akta akta
yang yang
ini ini
sama sama
seba sebaga gai i
serta serta tand tanda a
persetujuan;---------------------------------------
Para Para pengh penghad adap ap diken dikenal al oleh oleh saya saya, , Notar Notaris is---------------
-
Para
penghadap
bertindak
sebagaimana
terse but
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang
berwena enang,
bers bersam amaa-sa sama ma
telah
mend mendir irik ikan an
sepakat suat suatu u
dan
setuj tuju
pers perser eroa oan n
untuk
terb terbat atas as
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-------------------------------------- PASAL 1 ------------------------
1. Pers Persero eroan an Perusahaan
ini ini
dibe diberi ri
Perseroan
nama nama
Pers Perser eroa oan n
(Persero)
Terb Terbat atas as
PT.
:
“
Nu san ta r a
01 TH 2008;-------------------------------------------
Yang Yang unt untuk uk mela melaku kuka kan n tind tindak akan an Huk Hukum um dala dalam m akta akta ini ini telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan seorang Komisaris berturut-turut yaitu :-----------
-
Tuan Tuan
Syam Syamsu sudi din n
Kasi Kasian ano, o,
lahi lahir r
di
Maka Makass ssar ar, ,
pada pada
tanggal tujuh belas Februari tahun seribu sembilan ratus
enam
bert bertem empa pat t
puluh
ting tingga gal l
lima(17-02-1965),
di
Jala Jalan n
Metr Metro o
sw asta,
Tanj Tanjun ung g
Bung Bunga a
Nomor empat puluh tujuh,Rukun Tetangga 008, Rukun Warg Warga a
009, 009,
Maka Makass ssar, ar,
Kartu Kartu
Tanda Tanda
Pendud Penduduk uk
Sula Sulawe wesi si Nomor Nomor
:
Sela Selata tan, n,
Pemeg Pemegan ang g
737112 737112.17 .170265 0265.42 .4265, 65,
Warga Negara Indonesia;----------------------------
Tuan
Kurniawan
Saleh,
lahir
di
Makassar,
pad a
tanggal lima belas Juni tahun seribu sembilan ratus enam enam
pulu puluh h
dua
(15(15-07 07-1 -196 962), 2),
swas swasta, ta,
bert bertem empa pat t
tinggal di Jalan Somba Opu, Nomor dua ratus lima pulu puluh h
tiga tiga
Makass Makassar, ar, Pend Pendud uduk uk
Ruku Rukun n
Teta Tetang ngga ga
Sulawe Sulawesi si Nomo Nomor r
006, 006,
Selatan Selatan, ,
Ruku Rukun n
Pemega Pemegang ng
73711 737112. 2.15 1507 0762 62.4 .457 573, 3,
Warg Warga a Kartu Kartu
Warg Warga a
007, 007, Tanda Tanda
Negar Negara a
Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dengan dengan
dihadir dihadiri i
mena menand ndat atan anga gani ni
oleh oleh
saksisaksi-saks saksi i
minu minuta ta
akta akta
yang yang
ini ini
sama sama
seba sebaga gai i
serta serta tand tanda a
persetujuan;---------------------------------------
Para Para pengh penghad adap ap diken dikenal al oleh oleh saya saya, , Notar Notaris is---------------
-
Para
penghadap
bertindak
sebagaimana
terse but
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang
berwena enang,
bers bersam amaa-sa sama ma
telah
mend mendir irik ikan an
sepakat suat suatu u
dan
setuj tuju
pers perser eroa oan n
untuk
terb terbat atas as
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-------------------------------------- PASAL 1 ------------------------
1. Pers Persero eroan an Perusahaan
ini ini
dibe diberi ri
Perseroan
nama nama
Pers Perser eroa oan n
(Persero)
Terb Terbat atas as
PT.
:
“
Nu san ta r a
Ekspedi edisi”
disingkat
(Per (Perse sero ro), ),” ”
berk berked edud uduk ukan an
Pong Pongti tiku ku
nomo nomor r
176, 176,
“PT.
Nusantara
dan dan
Ek spe disi
berk berkan anto tor r
Maka Makass ssar ar, ,
di
Sula Sulawe wesi si
Jala Jalan n
Sela Selata tan, n,
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut Perseroan.------------------------------------------2. Pers Persero eroan an
dapa dapat t
membu membuka ka
perwaki perwakilan lan ditempat ditempat
kant kantor or
lain, lain,
baik baik
caban cabang g di
atau atau
dalam dalam
kanto kantor r
maupun maupun di
luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi Direksi
dengan dengan
meng mengin inda dahk hkan an
perset persetuju ujuan an pera peratu tura ran n
Dewan Dewan
Komisa Komisaris ris, ,
serta serta
peru perund ndan angg-un unda dang ngan an
yang yang
berlaku.---------------------------------------------------------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN---------------------------------- PASAL 2 ------------------------
Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 28-01-2008 (dua puluh
delap lapan
memper memperole oleh h (ena (enam m
Januari
status status
bela belas s
tahun
badan badan
Febr Februa uari ri
dua
hukum hukum tahu tahun n
ribu
sejak sejak dua dua
delapan)
tanggal tanggal
ribu ribu
dan
16-0216-02-2008 2008
dela delapa pan) n)
sert serta a
didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA------------------------------ PASAL 3-------------------------
1. Maksu d
dan
tujuan
pelayanan
Perseroan
ialah
jasa
di
b id a n g
pe ng irim an
barang.------------------------------2. Untu Untuk k
menc mencap apai ai
maksu maksud d
dan dan
tuju tujuan an
terse tersebu but t
diat diatas, as,
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:--------------------------------------------a. Pe P engiriman
barang
daganga n
material/proyek;-------b. Pengiri Pengiriman man barang barang saat saat pindah pindah rumah/ rumah/kan kantor, tor, kendaraan
dan
lai n
lain.--------------------------Dengan tujuan pengiriman Indonesia bagian timur, yaitu Ambon, Sorong, Fak-Fak, Biak, Nebire, Serui, Jayapura, Timika, dan Marauke melalui laut.---------------------------------------------MODAL-------------------------------------------------- PASAL 4 ------------------------
1. Modal
dasar
Perseroan
48.000.000.000,00 rupiah) puluh
terbagi ribu)
100.000,00
ini
(Empat atas
saham
(seratus
sebesar
puluh
Rp.
delapan
480.000
(empat
dengan
nilai
ribu
rupiah)
ratus
miliar delapan
nominal per
Rp.
lembar
saham.----------------------2. Dari
modal
tersebut
telah
ditempatkan
oleh
para
pendiri, yaitu: a. Nyonya
IKA
HARDIANTI
POKATONG.--------------------Tersebut
sebanyak
80.000
(delapan
puluh
ribu
rupiah) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.
8.000.000.000,00
(delapan
milyar
rupiah).-------b. Tuan SYAMSUDIN KASIANO.---------------------------Tersebut saham
sebanyak dengan
60.000 nilai
(enam
puluh
nominal
ribu)
lebar
sebesar
Rp.
6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)-------------c. Tuan KURNIAWAN SALEH.-----------------------------Tersebut sebanyak 40.000 (empat puluh ribu rupiah) lebar
saham
dengan
nilai
nominal
sebesar
Rp.
4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).----------d. Tuan DONO INDROANTO.------------------------------Tersebut sebanyak 20.000 (dua puluh milyar rupiah) lembar
saham
dengan
nilai
nominal
sebesar
Rp.
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).--------------
Sehingga
seluruhnya
ribu)lembar
saham
berjumlah
atau
200.000
dengan
(dua
nilai
ratus
nominal
Rp.
20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) 3. 50%
(lima
saham
puluh
yang
telah
seluruhnya milyar
persen)
nilai
ditempatkan
berjumlah
rupiah),
dari
Rp.
telah
nominal
tersebut
di
atas,atau
10.000.000.000,00
disetorkan
penuh
setiap
(sepuluh
dengan
uang
tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat
penandatanganan
sebesar
50%
(lima
akta
puluh
ini,
sedangkan
persen)
atau
sisanya
sebesar
Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan disetor penuh
dengan
pada
saat
uang
tunai
anggaran
pengesahanan dari
oleh
masing-masing
dasar
ini
telah
Departemen Kehakiman
sendiri mendapat
dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.--------------------------4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
perseroan
dengan
menurut
persetujuan
keperluan
Rapat
pemegang
saham
yang
Pemegang
saham
mempunyai
mengambil itu
bagian
dalam
tanggal
hak
saham
waktu
penawaran
Pemegang
namanya
atas
jangka
Umum
di
modal
Perseroan, Saham.
tercatat
dalam
terlebih
dahulu
Para
Daftar untuk
yang
hendak
dikeluarkan
14(empat
belas)
hari
lakukan
dan
sejak
masing-masing
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah
saham
yang
mereka
miliki(proporsional).------
Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada saham-saham
yang
belum
diambil
bagian
maka
Direksi
berhaK menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham
yang
jangka
waktu
penawaran sisa
saham
saham,
14
kepada
tidak
hari
terhitung
bagian
terlebih
karyawan
setelah
tersebut
menawarkan
berminat pada
saham
diambil
harus
penawaran
Apabila
belas)
pemegang
yang
yang
berminat.
(empat
Direksi
perseroan setelah
masih
sejak
masih
oleh
kepada
lewat
ada
pemegang karyawan
dahulu
dan
bila
perseroan
itu
masih
ada
sisa
berhak
saham
secara
yang
bebas
telah
diambil
menawarkan
bagian,
sisa
saham
Direksi tersebut
kepada pihak lain.--------------------------------------------------------------SAHAM--------------------------------------------------PASAL 5------------------------
1. Semua
saham
yang
dikeluarkan
oleh
Perseroan
adalah
saham atas nama.-------------------------------------2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanayalah
Warga
Negara
Indonesia
atau
badan
hukum
Indonesia.-------------------------------------------3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.---------------------4. Apabila
saham
karena
sebab
apapun
menjadi
milik
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau
seorang
yang
ditunjuk
berhak
lain
sebagai
atau
kuasa
diberi
mempergunakan
hak
mereka
kuasa
yang
itu
bersama sajalah
diberikan
oleh
dan yang
hukum
atas saham tersebut.---------------------------------5. Selama
ketentuan
dalam
ayat
4
di
atas
belum
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak
mengeluarkan
suara
dalam
Rapat
Umum
Pemegang
Saham itu ditangguhkan.------------------------------6. Seorang
pemegang
saham
menurut
hukum
harus
tunduk
kepada anggaran dasar dan kepada semua keuptusan yang diambil
dengan
sah
dalam
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2(dua) pemegang saham. -------------------------SURAT SAHAM--------------------------
-------------------------PASAL 6 ------------------------
1. Perseroan
dapat
saham.-------------
mengeluarkan
surat
2. Apabila
dikeluarkan
surat
saham,maka
untuk
setiap
saham diberi sehelai surat saham.-------------------3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----------------------------4. Pada
surat
saham
sekurang-kurangnya
harus
dicantumkan: a. Nama
dan
alamat
Pemegang
Saham;-------------------b. Nomor
surat
saham;--------------------------------c. Tanggal
pengeluaran
surat
saham;------------------d. Nilai
nominal
saham.------------------------------5. Pada
surat
kolektif
saham
sekurang-kurangnya
harus
dicantumkan:-----------------------------------------a. Nama
dan
alamat
Pemegang
Saham;-------------------b. Nomor
surat
kolektif
saham;-----------------------c. Tanggal
pengeluaran
surat
kolektif
saham;---------d. Nilai
nominal
saham
dan
nilai
kolektif
saham;-----e. Jumlah
saham
dan
nomor
surat
saham
yang
bersangkutan.-----------------------------------6. Surat
saham
dan
surat
kolektif
saham
harus
ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris.---------------------------PENGGANTI SURAT SAHAM------------------------------------------ PASAL 7 ------------------------
1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut
dapat
dilakukan
jika:-----------------------a. Pihak
yang
mengajukan
permohonan
tertulis
penggantian surat saham adalah pemilik saham tersebut.----------------------------------------b. Perseroan
telah
menerima
surat
saham
yang
rusak.--c. Asli
surat
saham
rusak
tersebut
wajib
dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.---d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak
tersebut
setelah
memberikan
penggantian
surat
saham.-------------------------------------------2. Dalam
hal
surat
saham
saham
hilang,
tersebut
penggantian
dapat
surat
dilakukan
jika:-----------------------a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
adalah
pemilik
surat
saham
tersebut.--------------b. Perseroan
telah
mendapatkan
dokumen
pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas
hilangnya
surat
saham
tersebut.----------------------------------c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham cukup
memberikan oleh
jaminan
yang
direksi
dan------------------------------
dipandang Perseroan
d. Rencana yang
pengeluaran
hilang
dimana waktu
telah
saham paling
sebelum
pengganti
diumumkan
Perseroan kurang
14
surat
di
saham
Bursa
dicatatkan (empat
pengeluaran
Efek dalam
belas)
pengganti
hari surat
saham.-------------------------------------3. Semua
biaya
pengeluaran
ditanggung
oleh
pengganti
surat
Pemegang
saham
Saham
itu yang
berkepentingan.--4. Ketentuan-ketentuan
tersebut
di
atas
mengenai
pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.----------------------------------------------DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS------------------------------- PASAL 8 ------------------------
1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan
Daftar
Khusus,
serta
menyediakan
di
tempat
kedudukan Perseroan.---------------------------------2. Dalam
Daftar
Pemegang
Saham
sekurang-kurangnya
dicatat:---------------------------------------------a. Nama
dan
alamat
para
Pemegang
Saham;--------------b. Jumlah, nomor, yang
dan tanggal perolehan saham
dimiliki
para
Pemegang
Saham;--------------------c. Jumlah
yang
disetor
atas
setiap
saham;------------d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan
hukum
yang
mempunyai
hak
gadai
atas
saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau
tanggal
pendaftaran
jaminan
fidusia;----------------------------------e. Keterangan
penyetoran
saham
dalam
bentuk
lain
selain
uang;--------------------------------------f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-----------------------------------------3. Dalam
Daftar
Khusus
dicatat
keterangan
mengenai
kepemilikan Saham dan/atau perubahan kepemilikan Saham anggota
Direksi
keluarganya
dan
dalam
Dewan
Perseroan
Komisaris
dan/atau
beserta
pada
perseroan
lain serta tanggal saham itu diperoleh.--------------4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat
tinggal
penerimaan belum
dengan
kepada
Direksi.
dilakukan,
pemberitahuan dialamatkan
maka
kepada
pada
surat
Selama
disertai
pemanggilan
Saham
Pemegang
tanda
pemberitahuan
segala
Pemegang
alamat
yang
adalah
Saham
dan
sah
yang
itu
jika
paling
akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----------5. Direksi Daftar
berkewajiban Pemegang
untuk
Saham
menyimpan
dan
Daftar
dan
memelihara
Khusus
sebaik-
baiknya.---------------------------------------------6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam Kerja Kantor Perseroan.---------------------------------------------------------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----------------
------------------------ PASAL 9 -----------------------
1. Pemindahan pemindahan memindahkan
hak
atas
hak dan
saham
yang
yang
harus
berdasarkan
ditanda-tangani
menerima
pemindahan
akta
oleh
yang
atau
wakil
mereka yang sah.-------------------------------------2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
atau
salinannya
disampaikan
kepada
Perseroan.--------------3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua
ketentuan
dalam
Anggaran
Dasar
telah
dipenuhi.-------4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga Negara
Indonesia
apabila
atau
seorang
kewarganegaraan 1(satu)
hukum
pemegang
orang
untuk
atau
menjual
dan
Indonesia
saham
Indonesianya,maka
tahun
diwajibkan
badan
dalam
badan
atau
kehilangan jangka
hukum
memindahkan
waktu
tersebut hak
atas
tanah itu kepada seorang warga Negara Indonesia atau suatu
badan
hukum
Indonesia,
menurut
ketentuan
Anggaran Dasar.---------------------------------------------------------------DIREKSI------------------------------------------------ PASAL 10 -----------------------
1. Perseroan terdiri
diurus dari
dan
dipimpin
sekurang-kurangnya
oleh 3
Direksi (tiga)
yang
orang.
Seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat
sebagai
Wakil
Direktur
Utama.---------------2. Persyaratan
anggota
Direksi
wajib
mengikuti
ketentuan:-----------------------------------------a. UUPT;--------------------------------------------b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan-----------------------------------------------
c. Peraturan
perundang-undangan
dengan
yang
terkait
kegiatan
usaha
Perseroan.-------------------------3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang
perseorangan
yang
cakap
hukum, kecuali dalam waktu
5
melakukan
perbuatan
(lima) tahun
sebelum
pengangkatannya pernah:------------------------------a. Dinyatakan pailit;--------------------------------b. Menjadi anggota Direksi atau Komisaris
atau
dinyatakan
anggota Dewan
anggota Dewan
bersalah
Perseroan
Pengawas
menyebabkan
yang suatu
dinyatakan
pailit;
atau---------------------------c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan dan/atau
keuangan yang
Negara
dan/atau
berkaitan
dengan
BUMN sektor
keuangan.------------4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2
dan
3
pasal
ini,
dibuktikan
dengan
surat
pernyataan yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan
surat
tersebut
disimpan
oleh
Perseroan.--------------------5. Akibat
hukum
sebagaimana adalah
dari
tidak
dimaksud
sesuai
dengan
pada
dipenuhinya ayat
peraturan
2
dan
persyaratan 3
pasal
ini
perundang-undangan
yang berlaku.--------------------------------------------6. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A,
dengan
Dasar
memperhatikan
ketentuan
dalam
Anggaran
ini.------------------------------------------------7. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dari calon atau
calon-calon
yang
diajukan
seorang
pemegang
saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen)
dari
ditempatkan
jumlah
seluruh
dengan
pencalonan
hak
saham
suara
tersebut
Perseroan
yang
sah,
mengikat
yang dan bagi
RUPS.-----------------------------------------------8. a Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang
mengangkatnya
RUPS
tahun
ke
dan 6
berakhir (enam)
pada
penutupan
setelah
tanggal
pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para
anggota
Direksi
sebelum
masa
jabatannya
berakhir.----------------------------------------b. Pemberhentian
demikian
berlaku
sejak
penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan
lain
oleh
RUPS.--------------------------------------c. Setelah
masa
anggota oleh
jabatannya
Direksi RUPS
dapat
untuk
berakhir,
diangkat
satu
para
kembali
kali
masa
jabatan.--------------------------9. Dalam
hal
RUPS
berlakunya anggota
tidak
menetapkan
pengangkatan Direksi,
pemberhentian
maka
anggota
dan
saat
pemberhentian
pengangkatan,
Direksi
mulai
tersebut
dan mulai
berlaku sejak ditutupnya RUPS.--------10.RUPS
dapat memberhentikan para
sewaktu-waktu
dengan
anggota Direksi menyebutkan
alasannya.----------11.Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud apabila
pada
ayat
berdasarkan
10
pasal
kenyataan,
ini
dilakukan
anggota
Direksi
yang bersangkutan:---------------------------------------a. Tidak
dapat
melaksankan
tugas
dengan
baik;--------b. Tidak
melaksanakan
ketentuan
perundang-undangan
dan/atau
peraturan ketentuan
Anggaran Dasar;-------c. Terlibat
dalam
tindakan
yang
Perseroan
merugikan dan/atau
Negara;----------------------------------d. Dinyatakan Pengadilan
bersalah yang
dengan
mempunyai
putusan
kekuatan
hukum
yang tetap.--------------12.Disamping
alasan pemberhentian
anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a sampai dengan d pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh
RUPS
dinilai
berdasarkan
tepat
oleh
alasan
RUPS
demi
lainnya
yang
kepentingan
dan
tujuan Perseroan.-----13.Keputusan
pemberhentian
sebagaimana
dimaksud
pada ayat 10 dengan alasan sebagaimana dimaksud pada
ayat
11
bersangkutan
pasal diberi
ini
diambil
kesempatan
setelah untuk
yang
membela
diri.-----------------------14.Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c dan d pasal ini merupakan pemberhentian
dengan
hormat.--------------------
tidak
15.Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi
dengan
anggota
Dewan
Komisaris
tidak
boleh ada hubungan sedarah sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau
hubungan
semenda
(menantu
atau
ipar).-------------------------16.Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat
15
pasal
memberhentikan
ini,
salah
RUPS
seorang
berwenang di
antara
mereka.----------------------------17.Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas
dan/atau
tunjangan
lainnya
termasuk
santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh
RUPS
dan
wewenang
dilimpahkan
tersebut
dapat
kepada
Dewan
Komisaris.------------------------------------------18.Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan
lowong
yang
mengakibatkan
jumlah
anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak
adanya
ditentukan
Direktur
dalam
Pasal
Utama
11
ayat
sebagaimana 1,
maka
dalam
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi untuk
lowongan, mengisi
harus
jabatan
diselenggarakan anggota
Direksi
RUPS yang
lowong tersebut.-------------------------------------------19.Apabila seluruh
pada
suatu
jabatan
waktu
anggota
oleh
sebab
Direksi
apapun
Perseroan
lowong, maka dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh)
hari
setelah
diselenggarakan
RUPS
terjadi untuk
lowongan, mengisi
harus
lowongan
jabatan Direksi tersebut. Selama jabatan seluruh anggota Direksi
tersebut lowong dan RUPS
belum
mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud
pada
Perseroan
ayat
diurus
ini,
oleh
maka
Dewan
untuk
sementara
Komisaris,
dengan
kekuasaan dan wewenang yang sama.-------------20.a. Seorang diri
anggota
dari
secara
Direksi
jabatannya
tertulis
berhak
dengan
mengenai
mengundurkan
memberitahukan
maksudnya
tersebut
kepada Perseroan---------------------------------------b.
Perseroan
wajib
memutuskan
permohonan
Direksi
dan/atau
jangka waktu
menyelenggarakan pengunduran
anggota
Dewan
paling lambat 60
RUPS diri
untuk anggota
Komisaris
(enam
dalam
puluh) hari
setelah diterimanya surat pengunduran diri.------c.
Dalam
hal
Perseroan
tidak
menyelenggarakan
RUPS
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, namun Perseroan wajib melaporkan/pengunduran
diri
tersebut
dalam
RUPS
yang akan datang.--------------------------------d.
Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi
yang
bersangkutan
menyelesaikan tugas dengan
Anggaran
tetap
dan tanggung
Dasar
dan
berkewajiban
jawabnya
peraturan
sesuai
perundang-
undangan yang berlaku.---------------------------e.
Direksi
yang
tanggung
mengundurkan
jawab
setelah
diri
baru
memperoleh
bebas
dari
pembebasan
tanggung jawab dari RUPS Tahunan.----------------f.
Dalam
hal
sehingga
anggota
Direksi
mengakibatkan
jumlah
mengundurkan anggota
diri
Direksi
masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan Direksi
oleh
yang
RUPS
baru
dan
telah
sehingga
diangkat
memenuhi
anggota
persyaratan
minimal jumlah anggota Direksi.------------------21.Jabatan
anggota
Direksi
dengan
sendirinya
berakhir apabila:--------------------------------------------a. Meninggal Dunia;----------------------------------b. Masa
jabatannya
berakhir;-------------------------c. Dinyatakan
pailit
pengampunan
atau
ditaruh
berdasarkan
di
suatu
bawah
keputusan
pengadilan;-----------d. Pengunduran dimaksud
dirinya dalam
efektif
ayat
20
sebagaimana pasal
ini;
atau---------------------e. Tidak
lagi
anggota
memenuhi
Direksi
persyaratan
berdasarkan
sebagai peraturan
perundanganperundangan.-------------------------------------22.Bagi
anggota
Direksi
yang
berhenti
sebelum
maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti
karena
meninggal
bersangkutan
dunia,
wajib
maka
menyampaikan
pertanggungjawaban
atas
belum
pertanggungjawabannya
diterima
yang
tindakan-tindakan
yang oleh
RUPS.-23.Anggota
Direksi
sementara mereka Dasar
waktu
bertindak ini
kerugian
atau
dapat oleh
diberhentikan
Dewan
Komisaris
bertentangan terdapat
Perseroan
atau
dengan
untuk apabila
Anggaran
indikasi
melakukan
melalaikan
kewajiban
atau
terdapat
Perseroan,
alasan
dengan
yang
mendesak
memperhatikan
bagi
ketentuan-
ketentuan
sebagai
berikut:-------------------------------------a. Keputusan
Dewan
pemberhentian dilakukan
Komisaris
sementara
sesuai
mengenai
anggota
dengan
Direksi
tata
cara
pengambilan keputusan Dewan Komisaris.--b. Pemberhentian diberitahukan
sementara secara
bersangkutan menyebabkan
dimaksud
tertulis
disertai tindakan
harus
kepada
alasan
yang yang
tersebut
dengan
tembusan kepada Direksi.-c. Pemberitahuan huruf
b
sebagaimana
ayat
paling
ini
lambat
disampaikan
2
ditetapkannya
dimaksud
(dua)
dalam
dalam
hari
pemberhentian
waktu
setelah sementara
tersebut.-------------------------------d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak
berwenang
perseroan
serta
dalam
menjalankan
mewakili
pengurus
perseroan baik
maupun
di
di
luar
pengadilan.--------------------------------------e. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh
lima)
sementara RUPS
oleh
memutuskan keputusan
hari
dimaksud Dewan apakah
setelah harus
pemberhentian diselenggarakan
Komisaris mencabut
pemberhentian
atau
yang
akan
menguatkan sementara
tersebut.----------------------------------------f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan
diberi
kesempatan
untuk
membela
diri---------------------g. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini
dipimpin
Saham
yang
oleh
salah
dipilih
Pemegang
seorang
oleh
dan
Pemegang
dari
antara
Saham
yang
hadir.-------------------------------------------h. Dalam
hal
huruf
e
RUPS di
sebagaimana
atas
tidak
dimaksud dapat
dalam
mengambil
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud
RUPS
tidak
pemberhentian
diselenggarakan,
sementara
anggota
maka
Direksi
menjadi batal.--------------------i. Pemberhentian
sementara
tidak
dapat
diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan
yang
sementara
sama,
apabila
dinyatakan
pemberhentian
batal
sebagaimana
dimaksud pada huruf h ayat ini.-------j. Apabila
RUPS
sementara
atau
membatalkan terjadi
pemberhentian
keadaan
sebagaimana
dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya
kembali
sebagaimana
mestinya.-----------------------------24.
Anggota
rangkap
Direksi
dilarang
sebagaimana
memangku
tersebut
di
jabatan
bawah
ini,
yaitu:-----------a. Anggota Negara,
Direksi Badan
Usaha
pada
Usaha
Badan Milik
Usaha
Milik
Daerah,
Badan
Milik
Swasta;
dan/atau-----------------------------------------b. Anggota
Dewan
Komisaris
pada
Badan
Usaha
Milik
Negara;
dan/atau----------------------------------c. Jabatan pada
struktural
dan
fungsional
instansi/lembaga
lainnya
pemerintah
pusat
dan/atau daerah;d. Pengurus
partai
calon/anggota
politik
legislatif,
kepala
dan/atau
dan/atau
calon
daerah/wakil
kepala
daerah;-----------------------------------e. Jabatan
yang
benturan
dapat
menimbulkan
kepentingan
lainnya
sesuai
dan/atau
dengan
yang jabatan
ketentuan
dalam
peraturan perundang-undangan.-----25.
Untuk
perangkapan
termasuk
dalam
diperlukan
jabatan Direksi
ketentuan
persetujuan
ayat dari
24
yang
tidak
pasal
Rapat
ini Dewan
Komisaris.-------------------------TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI------------------------------ PASAL 11 ------------------------
1. Direksi
bertugas
berkaitan
menjalankan
dengan
segala
pengurusan
tindakan
Perseroan
yang untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan
serta
mewakili
Perseroan
baik
di
dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan
kejadian
sebagaimana undangan,
dengan
diatur
dalam
Anggaran
Dasar
pembatasan-pembatasan peraturan dan/atau
perundangKeputusan
RUPS.-----------------------2. Dalam
melaksanakan
ayat
1
tugas
sebagaimana pasal
dimaksud
pada ini,
maka :-----------------------------a. Direksi
berwenang
untuk:--------------------------a
Menetapkan
kebijakan
kepengurusan
Perseroan;-------------------------------a
Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili
Perseroan
pengadilan orang
kepada
anggota
untuk
itu
beberapa
di
seorang
Direksi
atau orang
sendiri-sendiri kepada
dalam
dan
di
atau
luar
beberapa
yang khusus
ditunjuk
kepada
seseorang
atau
pegawai
Perseroan
baik
bersama-sama
atau
maupun
orang
atau
badan
lain;--------------------------------a
Mengatur
ketentuan-ketentuan
kepegawaian
Perseroan
tentang
termasuk
penetapan
gaji, pensiunan atau jaminan hari tua, jasa produksi Perseroan
dan
penghasilan
berdasarkan
lain
bagi
peraturan
pegawai
perundang-
undangan yang berlaku;---------------------a
Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan
memberhentikan
berdasarkan dan
peraturan
peraturan
pegawai
Perseroan
kepegawaian
Perseroan
perundangan-perundangan
yang
berlaku;-----------------------------------a
Membentuk
fungsi
Sekretaris
Perseroan
(Corporate Secretary);---------------------a
Menghapus
buku
piutang
selanjutnya
macet
yang
dilaporkan
dipertanggungjawabkan
dan
dalam
Laporan
Tahunan;-----------------------------------a
Tidak
menagih
pituang
lagi
diluar
sebagian pokok
atau
dalam
seluruh rangka
restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun
dengan
kewajiban
Dewan
Komisaris
yang
melaporkan
ketentuan
kepada
tata
cara
pelaporannya
ditetapkan
oleh
Dewan
Komisaris;---------------------------------a
Melakukan
Segala
tindakan
dan
perbuatan
lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak
lain
Perseroan,
dan/atau
pihak
dengan
lain
dengan
pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan,
Anggaran
Dasar
dan/atau
Keputusan
RUPS.---------------------------------------b. Direksi
berkewajiban
untuk:----------------------- b
Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan
kegiatan
Perseroan
sesuai
dengan
maksud
dan tujuan serta kegiatan usahanya;--------- b
Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan
rencana
perubahannya
kerja serta
lainnya,
berikut
menyampaikannya
paling
lambat 60 (enam puluh)hari sebelum tahun buku baru
dimulai
kepada
Dewan
Komisaris
untuk
mendapatkan persetujuan;-------------------- b
Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;---- b
Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Perseroan, Perseroan
serta
pengurusan dokumen
sebagaimana
Undang-Undang
keuangan
dimaksud
tentang
dalam
Dokumen
Perusahaan;-------------------------------- b
Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan
dan
menyerahkan
kepada
Akuntan Publik untuk diaudit;----------------
b
Meny Menyus usun un oleh oleh
Dewa Dewan n
pali paling ng buku buku
Lapo Lapora ran n
Tahu Tahuna nan n
Komi Komisa sari ris s
lamb lambat at
5
dala dalam m
(lim (lima) a)
Pers Perser eroa oan n
sete setela lah h
bulan bulan
bera berakh khir ir
dite ditelaa laah h
jang jangka ka
wakt waktu u
setel setelah ah
tahun tahun
kepa kepada da
RUPS RUPS
untu untuk k
disetujui dan disahkan;--------------------- b
Memb Member erika ikan n
penj penjel elas asan an
kepa kepada da
RUPS RUPS
meng mengena enai i
Laporan Tahunan;---------------------------- b
Meny Menyam ampa paik ikan an yang
Nera Neraca ca
telah
dan dan
disahkan
Lapo Lapora ran n oleh
Laba Laba
RUPS
Rugi Rugi
kepada
Menteri;------------------------------------ b
Meme Memeli liha hara ra Khus Khusus us, ,
Daft Daftar ar
Risa Risala lah h
Peme Pemega gang ng
RUPS RUPS, ,
Saha Saham, m,
Risa Risala lah h
Daft Daftar ar
Rapa Rapat t
Dewa Dewan n
Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan
dan
dokumen
keuangan
Perse ro
debaga debagaiman imana a dimaks dimaksud ud pada pada huruf huruf b.4 dan b.5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya;---- b
Meny Menyim impa pan n
di
temp tempat at
kedu kedudu duka kan n
Pers Perser eroa oan: n:
Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS RUPS, ,
Risa Risala lah h
Rapa Rapat t
Rapa Rapat t
Direk Direksi si, ,
Risa Risala lah h doku dokume men n
keua keuang ngan an
Dewa Dewan n
Komi Komisa sari ris s
Lapo Laporan ran
Pers Perser eroa oan n
Tahu Tahuna nan n
sert serta a
dan dan dan dan
doku dokume men n
Perseroan lainnya;-------------------------- b
Meny Menyus usun un
sist sistem em
Standar
Akunt untansi
prinsip-prins prinsip-prinsip ip pemi pemisa saha han n
akun akunta tans nsi i
sesu sesuai ai
Keuangan
pengendalian pengendalian
fung fungsi si
deng dengan an
berdasarkan kan
intern
peng pengur urus usan an, ,
terutama terutama
penc pencat atat atan an
penyimpanan dan pengawasan;----------------- b
Member Memberikan ikan lapora laporan n waktu waktu
sesuai sesuai
sert serta a
lapo lapora ran n
berkal berkala a
dengan dengan
menurut menurut
ketent ketentuan uan
lain lainny nya a
seti setiap ap
cara cara
yang yang
dan
berlak berlaku, u,
kali kali
dimi dimint nta a
oleh Dewan Komisaris;----------------------- b
Meny Menyia iapk pkan an
susu susuna nan n
orga organi nisa sasi si
Pers Perser eroa oan n
lengkap dengan perincian dan tugasnya;-------
b
Memberi Memberikan kan
penjel penjelasan asan
tentan tentang g
segala segala
hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham;---------- b
Menj Menjal alan anka kan n sesu sesuai ai
kewa kewaji jiba bann-ke kewa waji jiba ban n
deng dengan an
kete ketent ntua uan n
yang yang
lain lainny nya a
diat diatur ur
dala dalam m
Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS
berdasarkan
peraturan
pe ru nda n g -
undangan.-----------------------------------3. Dalam
melaksanakan
mencurahkan
tugasnya,
tenaga,
Direksi
pikiran,
waji b
perhatian
da n
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian
tujua n
Perseroan.------------------------------------------4. Dalam Dalam
melaksa melaksanak nakan an
mema mematu tuhi hi
Angg Anggar aran an
tugasn tugasnya, ya, anggota anggota Direks Direksi i Dasa Dasar r
Pers Perser eroa oan n
dan dan
harus harus
pera peratu tura ran n
perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsipprin prinsip sip
prof profes esio iona nali lism sme, e,
kema kemandi ndiri rian an, ,
efisi efisien ensi si, ,
akun akuntab tabil ilit itas as, ,
tran transp spar arasi asi, ,
pert pertan angg ggun ungj gjaw awab aban, an,
serta kewajaran.------------------------------------------5. Setiap Setiap anggota anggota Direksi Direksi wajib wajib dengan itikad itikad baik baik dan penuh
tang anggung
kepe kepent ntin inga gan n
jawab
usah usaha a
menjal jalankan
Pers Perser eroa oan n
tugas
deng dengan an
untuk
meng mengin inda dahk hkan an
perundang-undangan
yan g
berlaku.---------------------6. Seti Setiap ap secara secara atau atau usah usaha a
angg anggot ota a pribadi pribadi
lalai lalai
Dire Direks ksi i apabil apabila a
menjal menjalank ankan an
Pers Perser eroa oan, n,
bersangkutan
bert bertan angg ggun ung g yang yang
bersan bersangku gkutan tan
tugasny tugasnya a
kecu kecual ali i
jawa jawab b
untuk untuk
angg anggot ota a
penu penuh h
bersal bersalah ah
kepent kepenting ingan an
Dire Direks ksi i
yang yang da pa t
membuktikan:------------------------------------
a. Keru Kerugi gian an
ters terseb ebut ut
buka bukan n
kare karena na
kesa kesala laha han n
atau kelalaiannya;------------------------------------b. Tela Telah h
mela melaku kuka kan n
peng pengur urus usan an
deng dengan an
itik itikad ad
baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan
maksud
dan
tujua n
Perseroan;----------------------c. Tidak Tidak
memp mempuny unyai ai
bent bentura uran n
kepe kepenti nting ngan an
baik baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan peng pengur urus usan an
yang yang
meng mengak akib ibat atka kan n
keru kerugi gian an; ;
dan-----------------------d. Tela Telah h
meng mengam ambi bil l
timbul
tind tindak akan an
atau
untu untuk k
menc menceg egah ah
berlanjutnya
kerugia n
tersebut.-------------------7. Deng Dengan an dan dan
memp memper erha hati tikan kan
kete ketent ntua uan n
perb perbua uata tan n
di
bida bidang ng
Dire Direks ksi i
persetujuan
pera peratu tura ran n
di
Pasa Pasar r
bawa bawah h
tertulis
peru perund ndan angg-un unda danga ngan n Moda Modal, l,
ini ini
dari
perb perbua uata tann-
haru harus s
Dewan
mend mendap apat at Ko mi s a ri s
untuk:-----------------a. Melep Melepas as tetap tetap
atau atau
milik milik
terte tertent ntu u
menj menjua ual l Persero Perseroan an
yang yang
dan dan
meng mengha hapus pus
aktiv aktiva a
yang melebih melebihi i
jumlah jumlah
dite diteta tapk pkan an
oleh oleh
Rapat Rapat
Dewa Dewan n
Komisaris;------------b. Mengadakan Mengadakan kerjasama kerjasama dengan dengan badan usaha atau atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak
manajemen,
Bang Bangun unan an
Guna Guna
Sera Serah h
kerjasama (Bui (Built lt, ,
Tran Transf sfer er/B /BOT OT), ),
Bang Bangun un
Operate
Own/BOO)
and
perja perjanj njia ian n
lain lain
yang yang
Guna Guna
lis en s i
Oper Operat ate e Mili Milik k
dan
memp mempun unyai yai
ang ang
(Bui (Built lt, ,
pe rja nj ia n sifat sifat
yang yang
sama yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari dari
3
(tig (tiga) a)
tahu tahun n
atau atau
perp perpan anja jang ngan anny nya a
yang mengakibatkan jangka waktu lebih dari 3
(tiga) tahun;-----------c. Mengambil
bagian
baik
sebagian
atau
seluruhnya atau ikut serta dalam Perusahaan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan
baru
penyelamatan
yang
tidak
piutang,
dalam
rangka
sesuai
dengan
ketentuan
yang
berlaku;---------------------------d. Melepaskan penyertaan badan
sebagian
atau
Perseroan
lain,
dalam
membubarkan
seluruhnya
perusahaan atau
atau
melikuidasi
perusahaan atau badan lain dimana Perseroan memiliki
pernyertaan.
sebagian dalam
atau
jumlah
ditetapkan untuk
atau
dilakukan
badan
oleh
jumlah
kewenangan
dan oleh
atau
atau
lain
dalam
penyelesaian sampai
tertentu
Komisaris, batas
Direksi
Perseroan
Direksi
batas
Dewan
melepaskan
penyertaan
penyelamatan
piutang, dengan
seluruh
perusahaan
rangka
Untuk
sedangkan
yang
sebagaimana
yang
melebihi ditetapkan
oleh Dewan Komisaris tersebut dilakukan oleh Direksi
dengan
persetujuan
tertulis
Dewan
Komisaris.---------------------------------------8. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan lengkap
atau
dari
penjelasan Direksi,
dan
Dewan
dokumen Komisaris
secara harus
memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini.9. Perbuatan untuk tidak menagih lagi, mengalihkan dan melepaskan
hak
atas :--------------------------------a. Piutang
pokok
restrukturisasi
macet atas
dalam
penyelesaian
rangka kredit;
atau--------------------b. Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam oleh
rangka
penyelesaian
Direksi
dengan
kredit.Dilakukan
persetujuan
tertulis
terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dengan ketentuan RUPS dari waktu kewaktu menetapkan jumlah dapat
maksimum
(limit)
hapus
dipergunakan, baik
untuk
piutang
pokok
selisih
antara
pengalihan
dan
macet nilai
tagih hapus
yang tagih
maupun
hapus
tagih
pokok
dengan
nilai
pelepasan
hak
atas
piutang
pokok macet tersebut diatas. Dewan Komisaris menetapkan
kebijakan/tata
persetujuan Direksi dapat
hapus
dengan
tagih
pengajuan
tersebut
persetujuan
melakukan
dalam
cara
Dewan
diatas. Komisaris
perbuatan-perbuatan rangka
percepatan
penyelesaian/restrukturisasi Perseroan dengan
sepanjang
peraturan
lain
piutang
tidak
bertentangan
perundang-undangan
yang
berlaku.-10.Perbuatan-perbuatan
dibawah
ini
hanya
dapat
dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dengan
memperhatikan
dibidang
ketentuan
perundang-undangan
Pasar
Modal,
untuk:----------------------------------a. Melakukan ditentukan
transaksi dalam
material
sebagaimana
peraturan
perundang-
undangan yang ;---------b. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan peraturan
sebagaimana
ditentukan
perundang-undangan
dalam yang
berlaku;------------------c. Melakukan peraturan
transaksi
lain,
guna
perundang-undangan
memenuhi yang
berlaku;------------------11.
Direksi
wajib
meminta
persetujuan
RUPS
untuk:-------a. Mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu
1(satu)
tahun
buku;
atau-------------------------b. Menjadikan
jaminan
utang
kekayaan
Perseroan.------Yang
merupakan
lebih
dari
50%
(lima
puluh
persen)
dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.----------------------------------12.
Dalam rangka
melaksanakan kebijakan kepengurusan
Perseroan:-----------------------------------------a. Direktur
Utama
berhak
dan
berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;--------------------------------------b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena sebab
mana
perlu
tidak
apapun juga,
dibuktikan
kepada
hal
pihak
ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.
Dalam
hal
Wakil
Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan
karena sebab
mana
perlu
tidak
ketiga,
maka
ditetapkan berwenang Direksi
apapun juga,
dibuktikan
salah
seorang
berdasarkan bertindak
Direktur
keputusan
untuk
serta
kepada
dan
hal
pihak yang
Direksi
atas
nama
mewakili
Perseroan.---------------------------------
------13.
Direksi
jawabnya atau
untuk sendiri,
lebih
memberikan untuk
perbuatan
tertentu
berhak pula wakil
atau
kepadanya
atau
kepada
tertentu
tanggung
mengangkat seseorang
sebagai
perbuatan
atas
yang
kuasanya, mereka
diatur
dengan
kekuasaan
dalam
surat
kuasa.---------------------------------------------14.
Pembagian
tugas
dan
wewenang
setiap
anggota
Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan
pembagian
tugas
dan
wewenang
tersebut,
maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan
berdasarkan
keputusan
Direksi.----------------------15.
Direksi
dalam
mengurus
Perseroan
melaksanakan
keputusan yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan
dengan
dan/atau
peraturan
perundang-undangan
Anggaran
Dasar
ini.------------------------16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-------------------------------------------a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan
dengan
anggota
Direksi
yang
bersangkutan; atau---------------------------------------------b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan
kepentingan
dengan
Perseroan.------------c. Dalam
hal
terdapat
keadaan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat 16 huruf b pasal ini, yang
berhak
mewakili
adalah:-------------------------
Perseroan
d. Anggota
Direksi
mempunyai
lainnya
benturan
yang
tidak
kepentingan
dengan
Perseroan;------------e. Dewan
Komisaris
Direksi
dalam
mempunyai
hal
seluruh anggota
benturan
kepentingan
dengan
Perseroan;
atau---------------------------------------------f. Pihak
lain
seluruh
yang
ditunjuk
anggota
Komisaris
RUPS
Direksi
mempunyai
dalam
atau
benturan
hal
Dewan
kepentingan
dengan Perseroan.-----------------------------------RAPAT DIREKSI-------------------------------------------- PASAL 12
1. Penyelenggara Rapat
----------------------
Direksi
dapat
dilakukan
setiap
waktu apabila:---------------------------------------a. Dipandang
perlu
oleh
seorang
atau
anggota
lebih
Direksi;
atau-------------------------------------b. Atas
permintaan
tertulis
lebih
dari seorang atau
anggota
Dewan
Komisaris;--------------------------c. Dengan
menyebutkan
hal-hal
yang
akan
dibicarakan.-2. Rapat
direksi
dianggap
sah
apabila
diadakan
di
tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya
yang
utama
atau
ditempat
lain
di
wilayah
dalam
Republik
Indonesia.----------------------------------3. Pemanggilan apapun
Rapat
oleh
Perseroan
Direksi
anggota
dan
dilakukan
Direksi
disampaikan
yang
dengan
berhak
djangka
waktu
sarana
mewakili paling
lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan
atau
dalam
waktu
yang lebih singkat
dalam
jika
keadaan
mendesak.-------------------------------------------4. Pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
tempat
rapat.----------------------------------------5. Pemanggilan
Rapat
disyaratkan dalam
Direksi
apabila
rapat
atau
dijadwalkan
terlebih
semua untuk
anggota
dahulu
tidak
Direksi
hadir
rapat-rapat
berdasarkan
yang
keputusan
telah Rapat
Direksi.-----------------6. Dalam
hal
rapat
anggota
secara
menghadiri
Direksi
fisik,
maka
rapat
tidak
dapat
anggota
dengan
menghadiri
Direksi
melalui
dapat media
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.----7. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota
Direksi
lainnya.-----------------------------8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya
oleh
seorang
anggota
Direksi
lainnya
berdasarkan kuasa tertulis yang dibikan khusus untuk keperluan itu.------------------------------------------------9. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan
tambahan
1
(satu)
suara
untuk
Direksi
anggota yang
diwakilinya.----------------------------10.Rapat
Direksi
adalah
sah
dan
berhak
mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih
dari
½
(satu
wakilnya
perdua)
yang
sah
jumlah
dengan
anggota
Direksi
memperhatikan
atau
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 pasal ini.------------------------------------------------11.Direktur Direktur
Utama
mengetuai Rapat
Utama
tidak
ada
Direksi.
atau
Dalam
berhalangan
hal
untuk
menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak
perlu
dibuktikan
kepada
pihak
ketiga,
maka
Wakil Direktur yang mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan perlu
karena
dibuktikan
sebab
kepada
apapun, pihak
hal
mana
tidak
ketiga,
maka
salah
seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat
Direksi
tersebut
dapat
mengetuai
Rapat
Direksi.--------------12.Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah
untuk
mufakat.----------------------------13.Dalam
hal
musyawarah
keputusan mufakat,
tidak
maka
dapat
keputusan
diambil
dengan
diambil
dengan
pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam
rapat
tersebut.--------------------------------14.Apabila setuju
jumlah sama
yang
suara
yang
setuju
banyaknya
maka
keputusan
sesuai
dengan
dan
yang
rapat
tidak adalah
pendapat
Ketua
secara pribadi
dengan
Rapat.-------------------------15.Setiap anggota
Direksi
yang
cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung
mempunyai
kepentingan
transaksi,
kontrak
dalam
Perseroan
mana
atau
kontrak
menjadi
dalam yang
salah
suatu
diusulkan,
satu
pihaknya
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat
Direksi
dan
tidak
berhak
untuk
ikut
dalam
pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.— 16.Setiap
anggota
mengeluarkan
Direksi
suara
tidak
diperbolehkan
blanko
dalam
Rapat
Direksi.-------17.Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung
dalam
menentukan
dikeluarkan
jumlah
suara
dalam
yang Rapat
Direksi.---------------------18.Dalam Rapat
setiap yang
Rapat
Direksi
ditandatangani
harus oleh
dibuat
Ketua
Risalah
Rapat
dan
seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Direksi yang
hadir,
(termasuk
yang
berisi
pernyataan
hal-hal
yang
dibicarakan
ketidaksetujuan/dissenting
opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.-------19.Salinan risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat
Komisaris
18
pasal
untuk
ini
disampai
diketahui,
menyimpan
asli
kepada
sedangkan Risalah
Dewan
Direksi Rapat
Direksi.--------------------------20.Direksi
dapat
juga
mengambil
keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dengan semua anggota Direksi memberikan persetujuan tertulis
mengenai serta
usul
yang
diajukan
menandatangani
secara
persetujuan
tersebut.-----------------------DEWAN KOMISARIS-------------------------------------------- PASAL 13 -----------------------
1. Dewan
Komisaris
terdiri
dari
sekurang-kurangnya
3
(tiga) orang
dan paling banyak sama
anggota
Direksi,
sebagai
Komisaris
seorang Utama,
dengan
diantaranya dan
apabila
jumlah
diangkat diperlukan
seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.----------------------------------------------2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan
Komisaris
sendiri,
tidak
melainkan
dapat
bertindak
berdasarkan
sendiri-
keputusan
Dewan
Komisaris.-----3. Persyaratan
anggota
Dewan
Komisaris
wajib
mengkuti
ketentuan:------------------------------------------a. UUPT;--------------------------------------------b. Peraturan
perundang-undangan
dengan
yang
terkait
kegiatan
usaha
Perseroan.-------------------------4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah
orang
perseorangan
yang
cakap
melakukan
perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya
pernah :---------------------a. Dinyatakan pailit;--------------------------------b. Menjadi anggota Direksi atau Komisaris dinyatakan Perseroan
atau
anggota Dewan
bersalah atau
anggota Dewan Pengawas
menyebabkan
Perum
dinyatakan
yang suatu
pailit;
atau----------------c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan dan/atau
keuangan yang
Negara
berkaitan
dan/atau dengan
BUMN sektor
keuangan.------------d. Pemenuhan pada
persyaratan
ayat
3
dan
4
sebagaimana pasal
ini,
dimaksud
dibuktikan
dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut
disimpan
oleh
Perseroan.---------------------------------------5. Akibat
hukum
sebagaimana adalah
dari
tidak
dimaksud
sesuai
dipenuhinya
pada
dengan
ayat
3
peraturan
dan
persyaratan 4
pasal
ini
perundang-undangan
berlaku.--------------------------------------------6. Anggota Dewan oleh
RUPS
Komisaris diangkat
yang
dihadiri
dan
dan diberhentikan
disetujui
oleh
Rapat
Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam
Anggaran
Dasar
ini.----------------------------------7. Para dari
anggota calon
seorang
Dewan atau
pemegang
Komisaris
diangkat
calon-calon saham
yang
yang
oleh
RUPS,
diajukan
mewakili
oleh
sekurang-
kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang
Perseroan sah,
dan
yang
ditempatkan
pencalonan
dengan
tersebut
hak
suara
mengikat
bagi
RUPS.-------------------------------------------8. a.
Para
jangka
anggota waktu
ditetapkan
oleh
Dewan
Komisaris
terhitung RUPS
sejak
yang
diangkat
untuk
tanggal
yang
mengangkatnya
berakhir pada penutupan RUPS tahunan setelah
tanggal
pengangkatannya,
dan
ke 5 (lima) namun
dengan
tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir-----------------b. Pemberhentian
demikian
berlaku
sejak
penutupan
tersebut,
kecuali
apabila
ditentukan lain oleh RUPS. c. Setelah
masa
anggota
Dewan
kembali
oleh
jabatannya
berakhir,
Komisaris RUPS
dapat
untuk
satu
para
diangkat kali
masa
jabatan.---------------------10.Dalam
hal
RUPS
tidak
menetapkan
saat
mulai
berlakunya pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris,
pemberhentian
maka
anggota
pengangkatan
Dewan
Komisaris
dan
tersebut
mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. 11.Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan
kenyataan,
yang
anggota
Dewan
Komisaris
bersangkutan
antara
lain:----------------------------a. Tidak
dapat
melaksanakan
tugasnya
dengan
baik; dan/atau-----------------------------------------b. Tidak
melaksanakan
ketentuan
perundang-undangan Anggaran
dan/atau
peraturan ketentuan
Dasar
ini;
dan/atau-----------------------------------------c. Terlibat
dalam
Perseroan
tindakan
yang
merugikan
dan/atau
Negara;
dan/atau-------------------------d. Dinyatakan Pengadilan
bersalah yang
dengan
mempunyai
putusan
kekuatan
hukum
anggota
Dewan
yang tetap.--------------12.Di
samping
alasan
pemberhentian
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a sampai dengan d pasal ini, anggota Dewan Komisaris
dapat
diberhentikan
lainnya
yang
oleh
RUPS
dinilai
berdasarkan
tepat
kepentingan
oleh
alasan
RUPS
dan
demi tujuan
Perseroan.--------------------------------13.Rencana
pemberhentian
sebagaimana
anggota
dimaksud
pada
diberitahukan
kepada
anggota
bersangkutan
secara
lisan
Dewan
Komisaris
ayat
9
pasal
ini
Dewan
Komisaris
yang
atau
tertulis
oleh
Pemegang Saham.----------------------------------------------14.Keputusan
pemberhentian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat 9 dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11
pasal
ini
diberi
diambil
setelah
kesempatan
yang
bersangkutan
untuk
membela
diri.-----------------------15.Pemberhentian pada
ayat
11
karena huruf
alasan c
dan
pemberhentian
sebagaimana
d
pasal
ini
dimaksud merupakan
dengan
tidak
hormat.-------------------16.Antara
para
anggota boleh
anggota
Dewan
ada
Dewan
Komisaris
hubungan
Komisaris
dan
dan
anggota
Direksi
keluarga
sedarah
sampai
antara tidak dengan
derajat kedua baik menurut garas lurus maupun garis kesamping
atau
hubungan
semenda
(menantu
atau
ipar).----------------17.Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
16
pasal
memberhentikan
ini, salah
maka
RUPS
seorang
berwenang
di
antara
mereka.----------------------18.Anggota
Dewan
Komisaris
tunjangan/fasailitas purna oleh
jabatan
yang
RUPS dengan
diberikan
termasuk jenis
honorarium
tantiem
dan
memperhatikan
dan
jumlahnya ketentuan
dan
santunan
ditetapkan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.---------------------19.Pembagian
kerja
Komisaris
diantara
diatur
kelancaran
oleh
tugasnya
para
mereka
Dewan
anggota
sendiri,
Komisaris
Dewan
dan
dapat
untuk
dibantu
oleh Sekertaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan yang
Komisaris. bukan
Bagi
Sekretaris
pegawai Perseroan,
dan tunjangan/fasilitas yang ditetapkan
oleh
Dewan
Dewan
Komisaris
diberikan jenis
honorarium
serta
jumlahnya
Komisaris
atas
beban
jabatan
anggota
Dewan
Perseroan.20.Apabila
oleh
suatu
sebab
Komisaris lowong sehingga menyebabkan anggota Dewan Komisaris
kurang
dari
3
(tiga)
orang,
atau
tidak
adanya Komisaris Utama sebagaimana ditentukan dalam Pasal
14
dalam
waktu
setelah
ayat
1,
maka
paling
terjadi
RUPS
lambat
lowongan,
harus 60
diselenggarakan
(enam
untuk
puluh)
mengisi
hari
lowongan
tersebut.---21.Apabila
karena
mempunyai dalam
sebab
seorangpun
waktu
paling
apapun anggota
lambat
juga
Perseroan
Dewan 60
tidak
Komisaris,
(enam
puluh)
maka hari
setelah terjadi lowongan, harus diselenggatakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut.-------------------------------------------22.
a.
Seorang
mengundurkan
anggota diri
Dewan
dari
Komisaris
berhak
jabatannya
dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----------------------b. Perseroan untuk diri
wajib
memutuskan anggota
menyelenggarakan pemohonan
Direksi
RUPS
pengunduran
dan/atau
anggota
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling
lambat
60
(enam
diterimanya
puluh)
hari
surat
setelah
pengunduran
diri.------c. Dalam
hal
Perseroan
tidak
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan
lampaunya
kurun
waktu
tersebut,
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS , namun Perseroan wajib menyampaikan laporan/pengunduran
diri
tersebut
dalam
RUPS yang akan datang.-------d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap dan
berkewajiban tanggung
Anggaran
menyelesaikan
jawabnya
Dasar
sesuai
tugas dengan
dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-------e. Dalam
hal
anggota
Dewan
Komisaris
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah
anggota
Dewan
masing
menjadi
Komisaris
kurang
dari
masing-
3
(tiga)
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah
telah
ditetapkan
diangkat
anggota
oleh Dewan
RUPS
dan
Komisaris
yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal
jumlah
anggota
Dewan
Komisaris.-------------------------23. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:-----------------------------------a. Meninggal dunia;----------------------------------b. Masa
jabatannya
berakhir--------------------------c. Dinyatakan
pailit
pengampuan
atau
ditaruh
berdasarkan
di
suatu
bawah
keputusan
pengadilan;-----------d. Pengunduran
dirinya
efektif;----------------------e. Tidak
lagi
anggota
memenuhi
Dewan
persyaratan
Komisaris
sebagai
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan.----------------------------------------24.Ketentuan
sebagaimana
ayat
26
huruf
c
pasal
ini
termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.---------------------------------------25.Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun
setelah
berhenti
masa
karena
jabatannya
meninggal
berakhir
dunia,
kecuali
maka
yang
bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakantindakannya
yang
belum
diterima
pertanggungjawabannya
oleh
RUPS.-------------------------------------------26.Anggota
Dewan
Komisaris
dilarang
memangku
jabatan
rangkap sebagai:-------------------------------------a. Anggota Negara,
Direksi Badan
pada
Usaha
Badan Milik
Usaha
Milik
Daerah,
Badan
Usaha
Milik
Swasta;------------------------------------------b. Pengurus legislated
partai
politik
dan/atau
dan/atau calon
daerah/wakil kepala daerah;--
anggota kepala
c. Jabatan
lainnya
sesuai
peraturan
dengan
ketentuan
perundang-undangan;
dan/atau----------------------d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.--------------------------------------------TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS---------------------------- PASAL 14 -----------------------
1. Dewan
Komisaris
terhadap
kebijakan
Perseroan
termasuk
bertugas
melakukan
pengurusan, pengawasan
pengawasan
jalannya terhadap
pengurusan pelaksanaan
Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundangundangan
yang
berlaku,
untuk
kepentingan
Perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta melakukan
tugas
yang
secara
khusus
diberikan
kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau
keputusan
RUPS.-----------------------------------------------2. Dalam
melaksanakan
ayat
tugas
1
sebagaimana
dimaksud
pada
pasal
ini,
maka:------------------------------a. Dewan Komisaris berwenang untuk:--------------a.1
Memeriksa
buku-buku,
persediaan mencocokan
surat-surat
barang-barang, keadaan
buku,
memeriksa
uang
kas
dan
(untuk
keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;-----a
Memasuki halaman
bangunan-bangunan atau
dipergunakan
dan
tempat-tempat atau
halaman-
lain
dikuasai
yang oleh
Perseroan-------------------------------a
Meminta
keterangan/penjelasan
dari
Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala
persoalan
yang
pengelolaan
Perseroan
memberikan
semua
yang
dan
menyangkut Direksi
harus
keterangan/penjelasan
berkenaan
dengan
Perseroan
sebagaimana diperlukan oleh Komisaris;--a.4
Mengetahui segala kebijakan yang
telah
dan
akan
dan
tindakan
dijalankan
oleh
Direksi;--------------------------------a.5
Meminta di
Direksi dan/atau pejabat lainnya
bawah
Direksi
dengan
sepengetahuan
Direksi untuk menghadiri Rapat Komisaris; a.6
Mengangkat
dan
Sekertaris
Dewan
memberhentkan Komisaris,
seorang
atas
usul
RUPS;-----------------------------------a.7
Memberhentikan sesuai
dengan
sementara ketentuan
anggota
Direksi
Anggaran
Dasar
ini;------------------------------------a.8
Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Resiko, dan Komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;-------
a.9
Menggunakan
tenaga
ahli
untuk
hal
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan
dengan
memperhatikan
ketentuan
yang
berlaku;--------------------------------a.10
Melakukan
tindakan
pengurusan
Perseroan
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;-------------------------------
a.11
Menghadiri
Rapat
Direksi
dan
memberikan
pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;----------------------------a
Melaksanakan lainnya
kewenangan
sepanjang
dengan
pengawasan
tidak
peraturan
bertentangan
perundang-undangan
Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:----------- b
Memberikan
nasihat
kepada
Direksi
dalam
melaksanakan pengurusan Perseroan;------b.2
Memberikan
pendapat
Rencana
Jangka
Rencana
Kerja
Perseroan,
Panjang dan
serta
disiapkan
dan
persetujuan
Perseroan
Anggaran
rencana
Direksi,
dan
Tahunan
lainnya,
sesuai
yang
dengan
ketentuan Anggaran Dasar ini;-----------b.3
Mengikuti, kegiatan dan
mengawasi
Perseroan,
saran
masalah
kepada
yang
perkembangan
memberikan
RUPS
pendapat
mengenai
dianggap
setiap
penting
bagi
kepengurusan Perseroan;-----------------b.4
Melaporkan
dengan
segera
kepada
RUPS
apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;---------- b
Mengusulkan Akuntan
kepada
Publik
yang
RUPS
penunjukan
akan
melakukan
pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;---b.6
Meneliti
dan
tanggapan Laporan
menelaah
atas
Tahunan
serta
laporan yang
memberikan
berkala
disiapkan
dan
Direksi
serta menandatangani Laporan Tahunan;---b.7
Memberikan penjelasan, pendapat dan saran
kepada
RUPS
mengenai
Laporan
Tahunan,
apabila diminta;------------------------ b
Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;--------------------
b.9
Melaporkan
kepada
Perseroan
mengenai
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada
Perseroan
tersebut
dan
Perseroan
lain;-----------------------------------b.10
Memberikan
laporan
pengawasan
yang
tahun buku yang b.11
tentang
telah
dilakukan
kewajiban
rangka
pengawasan
nasihat, dengan
sepanjang ketentuan,
undangan,
selama
lampau kepada RUPS;-----
Melaksanakan tugas
tugas
lainnya dan
tidak
Dasar,
pemberian
bertentangan
peraturan
Anggaran
dalam
dan
perundangkeputusan
RUPS;-----------------------------------3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan
Komisaris
harus:-------------------------------a. Mematuhi
Anggaran
perundang-undangan profesionalisme,
Dasar serta
dan
peraturan
prinsip-prinsip
efisiensi,
kemandirian,
transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban,
serta
-kewajaran;---------------------------------------b. Beritikad
baik,
bertanggung pengawasan Direksi sesuai
penuh
jawab dan
untuk dengan
dalam
kehati-hatian menjalankan
pemberian kepentingan maksud
nasihat
tugas kepada
Perseroan dan
dan
dan
tujuan
Persero.------------------------------------------
4. Setiap penuh
anggota secara
bersalah
Dewan
Komisaris
pribadi
apabila
atau
kepentingan
lalai
usaha
Komisaris
bertanggung yang
menjalankan
Perseroan,
yang
jawab
bersangkutan
tugasnya
untuk
kecuali anggota
berangkutan
Dewan dapat
membuktikan:-----------------------a. Telah
melakukan
pengawasan
dengan
itikad
baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan
maksud
dan
tujuan
Perseroan;----------------------b. Tidak
mempunyai
kepentingan
pribadi
baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan
Direksi
yang
mengakibatkan
kerugian; dan----------c. Telah untuk
memberikan mencegah
nasihat timbul
kepada
atau
Direksi
berlanjutnya
kerugian tersebut.-----------------------------------------------------------RAPAT DEWAN KOMISARIS----------------------------------------- PASAL 15 ----------------------
1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.-------------------------------------2. Penyelenggaraan
Rapat
dilakukan
Dewan
Komisaris
dapat
setiap
waktu,
apabila:-------------------------------a. Dipandang perlu oleh 1 (satu) atau beberapa anggota
Dewan
Komisaris;---------------------------------b. Atas
permintaan
seseorang
atau
secara
tertulis
lebih
dari
anggota
Direksi.----------------------------3. Dewan
Komisaris
setiap
bulan
mengadakan
sekali,
dalam
Komisaris
rapat
paling
rapat
tersebut
dapat
sedikit Dewan
mengundang
Direksi.----------------------------4. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di
tempat
kedudukan
Perseroan
atau
di
tempat
kegiatan usaha yang utamanya atau ditempat lain di dalam
Wilayah
Republik
Indonesia.--------------------------5. Pemanggilan
rapat
Dewan
Komisaris
dilakukan
oleh
Komisaris Utama, atau apabila Wakil Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
oleh
Pemanggilan sarana
salah
seorang
rapat
apapun
dewan
dalam
anggota
Dewan
Komisaris.
Komisaris dilakukan
jangka
waktu
paling
dengan
lambat
3
(tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut diadakan atau
dalam
waktu
yang
lebih
singkat
jika
dalam
keadaan mendesak.-------------------------------------------6. Pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan
tempat
rapat.------------------------------------7. Pemanggilan tidak
Rapat
Dewan
disyaratkan
Komisaris
apabila
terlebih
dahulu
anggota
Dewan
semua
Komisaris hadir dalam rapat atau untuk rapat-rapat yang
telah
dijadwalkan
berdasarkan
keputusan Rapat
Dewan Komisaris.-------------------------------------8. Dalam
hal
menghadiri
anggota rapat
Dewan
secara
Komisaris
fisik,
maka
tidak
dapat
anggota
Dewan
Komisaris
dapat
menghadiri
rapat
dengan
melalui
media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media
elektronik
lainnya.----------------------------------9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang
anggota
Dewan
Komisaris
lainnya.-------------10.Seorang dalam
anggota
rapat
Komisaris
Dewan
hanya
lainnya
diberikan
Komisaris
oleh
dapat
seorang
berdasarkan
khusus
diwakili
anggota
kuasa
Dewan
tertulis
untuk
yang
keperluan
itu.--------------------------11.Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1
(satu)
suara
dan
tambahan
anggota
1
(satu)
suara
untuk
Direksi
yang
diwakilinya.----------------------------12.Rapat
Dewan
mengambil
Komisaris
adalah
keputusan yang
sah
mengikat
dan
berhak
apabila dihadiri
oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Dewan Komisaris
atau
memperhatikan ayat
wakilnya
ketentuan
5
yang
sah
sebagaimana
dan
dengan
dimaksud
ayat
6
dalam pasal
ini.------------------------------------------------13.Komisaris
Utama
mengetuai
Rapat
Dewan
Komisaris.
Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk
menghadiri
rapat
Dewan
Komisaris
oleh
sebab
apapun, hal mana yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, serta Wakil Komisaris Utama tidak ada, tidak
hadir
atau
berhalangan
karena
sebab
apapun,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka hadir
salah
seorang
anggota
dan
dipilih
dalam
tersebut
dapat
Dewan Rapat
mengetuai
Komisaris Dewan Rapat
Komisaris.--------------------------------
yang
Komisaris Dewan
14.Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan
musyawarah
untuk
mufakat.---------------------15.Dalam
hal
keputusan
musyawarah
mufakat,
pemungutan suara
tidak
maka
dapat
diambil
dengan
diambil
dengan
keputusan
dengan suara
setuju lebih
dari
½
(satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan
dalam
rapat
tersebut.--------------------16.Apabila
jumlah
suara
yang
setuju
dan
yang
tidak
setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang
sesuai
dengan
pendapat
ketua
Rapat.------------------17.Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung,
mempunyai
transaksi,
kontrak
dalam
Perseroan
harus
mana
mengatakan
kepentingan
atau
kontrak
menjadi
sifat
dalam yang
salah
diusulkan,
satu
kepentingan
suatu
pihaknya
dalam
suatu
transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana
Perseroan
menjadi
salah
satu
pihaknya
harus
menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris
dan
pengambilan
tidak
suara
berhak
mngenai
untuk
ikut
dalam
hal-hal yang berhubungan
dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat
Dewan
Komisaris
menentukan
lain.-------------------------------------18.Setiap anggota dewan Komisaris tidak diperbolehkan mengeluarkan
suatu
blanko
dalam
rapat
dewan
Komisaris.------------------------------------------19.Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung
dalam
dikeluarkan
menentukan dalam
Komisaris.--------------
jumlah Rapat
suara
yang Dewan
20.Dalam
setiap
Rapat
Dewan
Rapat
Dewan
Komisaris
risalah
Komisaris
harus
yang
dibuat
ditandatangani
oleh Ketua rapat Dewan Komisaris dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan
(termasuk
pernyataan
ketidaksetujuan/
dissenting opinion anggota Dewan Komisaris jika ada) dan
hal-hal
yang
diputuskan.-------------------------21.Salinan
risalah
Rapat
Dewan
Komisaris
sebagaimana
dimaksud dalam ayat 20 pasal ini disampaikan kepada Direksi untuk
diketahui,
menyimpan
sedangkan Dewan
risalah
Komisaris
asli
dewan
Komisaris.--------------22.Dewan
Komisaris
keputusan
yang
dapat
sah
dan
juga
mengambil
mengikat
tanpa
keputusanmengadakan
rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan tertulis
Komisaris telah
tentang
asal-usul
diberitahukan secara
yang
bersangkutan
dan
semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai
usul
yang
diajukan
secara
tertulis
serta
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Dewan
Komisaris.--------------------------------------------------------RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN-------------------------------- PASAL 16 -----------------------
1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dan
Anggaran
Tahunan
buku,
Perseroan
yang
untuk
setiap
tahun
sekurang-kurangnya,
memuat:---------------a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan,
dan
program
kerja/kegiatan;-----------b. Anggaran
perseroan
yang
anggaran
dirinci
atas
setiap
program
kerja/
kegiatan;-----------------c. Proyeksi
keuangan
Perseroan
dan
anak
perusahaannya; dan----------------------------------------------d. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.---------------------------------------2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
Tahunan
Perseroan
yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
1
pasal
ini.-------------------------------------------3. Rancangan Perseroan
Rencana yang
selanjutnya Komisaris,
Kerja
telah
Anggaran
ditandatangani
disampaikan paling
dan
oleh
lambat
direksi
60
(enam
Tahunan
oleh
Direksi
kepada
Dewan
puluh)
hari
sebelum tahun buku baru dimulai, untuk mendapatkan persetujuan
Dewan
Komisaris.------------------------------------------4. Rancangan Perseroan
rencana
kerja
dan
Anggaran
disetujui
oleh
Dewan
Tahunan
Komisaris
paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun Anggaran Perseroan berjalan. 5. Dalam
hal
rancangan
Rencana
Tahunan Perseroan Perusahaan Komisaris pada
ayat
Anggaran
dalam 3
kurun
pasal
Tahunan
Kerja belum
waktu
ini,
Anggaran
disetujui Dewan
sebagaimana
maka
Perseroan
dan
Rencana
dimaksud
Kerja
sebelumnya
dan yang
diberlakukan.-----------------------------TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN------------
------------------------ PASAL 17 ----------------------1. Tahun
buku
Desember
Perseroan
tiap-tiap
adalah
tahun
pada
dan
akhir
buku
bulan
Perseroan
ditutup.----------2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurangkurangnya :---------------------------------a. Laporan
Keuangan
kurangnya lampau
neraca
dalam
sebelumnya,
yang
terdiri
akhir
tahun
perbandingan
laporan
laba
atas buku
dengan
rugi
dari
sekurangyang
baru
tahun
buku
tahun
buku
yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan
ekuitas,
serta
catatan
atas
laporan
keuangan tersebut;------------------------------b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;------------c. Laporan
pelaksanaan
Tanggung
Jawab
Sosial
dan
Lingkungan;-------------------------------------d. Rincian
masalah
yang
timbul
selama
tahun
buku
yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;-----e. Laporan
mengenai
dilaksanakan
tugas
oleh
Dewan
pengawas Komisaris
yang
telah
selama
tahun
buku yang baru lampau;--------------------------f. Nama
anggota
Direksi
dan
anggota
Dewan
Komisaris;--------------------------------------g. Gaji dan tunjangan/ fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau (tahun baru yang bersangkutan).-----------------h. Rancangan
Laporan
Tahunan
termasuk
Laporan
Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang
telah
ditandatangani
oleh
seluruh
anggota
Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah
dan
ditandatangani
sebelum
disampaikan
kepada pemegang saham.--------------------------3. Dalam
hal
ada
anggota
Direksi dan
Dewan
Komisaris
tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan tersebut
alasannya
secara
dinyatakan
tersendiri
oleh
yang
tertulis Direksi
dilekatkan
atau
alasan
dalam
surat
dalam
Laporan
Tahunan.----4. Dalam
hal
Dewan
terdapat
Komisaris
anggota
yang
tidak
Direksi
atau
anggota
menandatangani
Laporan
Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini dan
tidak
memberi
bersangkutan
alasan
dianggap
secara
telah
tertulis,
yang
menyetujui isi Laporan
Tahunan.-------5. Persetujuan Laporan
Laporan
Keuangan
Tahunan, tahunan
termasuk
serta
pengesahan
laporan
tugas
pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba
ditetapkan
oleh
RUPS.---------------------------6. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan pasal
keuangan
ini,
akhir
sebagaimana
dilakukan
bulan
dimaksud
oleh RUPS
kelima
pada
ayat
2
paling lambat pada
setelah
tahun
buku
berakhir.------7. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan
Keuangan
oleh
RUPS,
berarti
memberikan
pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan Anggota
Dewan
Komisaris
atas
Pengurusan
dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan sesuai
Tahunan
termasuk
dengan
Laporan
Keuangan
ketentuan
berlaku.-------------------------------
serta yang
8. Laporan
Tahunan
termasuk pada
Laporan
sebagaimana
dimaksud
disediakan
di
pemanggilan
sampai dengan tanggal pelaksanaan
kantor
persetujuannya
ayat
2
Keuangan
pasal
Perseroan
untuk
ini
sejak
harus
tanggal
kepentingan
RUPS
Pemegang
saham.--------------------------9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/ Rugi
dalam
surat
kabar
berbahasa
Indonesia
dan
berperedaran Nasional, menurut tata cara sebagaimana diatur
dalam
peraturan
perseroan.--------------------------------------------PELAPORAN----------------------------------------------- PASAL 18 -----------------------
1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
Tahunan
Perseroan.------------------------------------------2. Laporan pasal
berkala
ini
sebagaimana
meliputi
dimaksud
pada
triwulan
dan
laporan
ayat
1
Laporan
Tahunan.---3. Setelah
laporan
berkala
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan
laporan
khusus
kepada
Dewan
Komisaris.----4. Laporan
berkala
dan
laporan
lainnya
sebagaimana
dimaksud dalam pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-
undangan.------------------------5. Direksi wajib
menyampaikan laporan triwulan
kepada
Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
berakhirnya
tersebut.--------
periode
triwulan
----------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--------------------------------------- PASAL 19 -----------------------
1. RUPS
dalam
Perseroan
adalah :------------------------a. RUPS
Tahunan,
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
17.---------------------------------------------b. RUPS
lainnya
yang
disebut
RUPS
Dasar
diadakan
selanjutnya Luar
Biasa,
sewaktu-waktu
dalam
Anggaran
yaitu
RUPS
berdasarkan
yang
kebutuhan
sebagaimana diatur dalam pasal 21.--------------2. Yang
dimaksud
berarti
yaitu
kecuali
dalam
RUPS
RUPS
dalam
Tahunan
dengan
Anggaran
dan
RUPS
Dasar
Luar
tegas
ini
Biasa,
dinyatakan
lain.----------------3. RUPS
dengan
mata
acara
lain-lain
tidak
berhak
mengambil keputusan.----------------------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN---------------------------------- PASAL 20 -----------------------
1. RUPS
Tahunan
diadakan
tiap-tiap
tahun.---------------2. RUPS
Tahunan
untuk
menyetujui
Laporan
Tahunan
diadakan paling lambat dalam bulan Agustus setelah penutupan
Tahun
buku
yang
bersangkutan.------------------------3. Dalam
RUPS
Tahunan
tersebut
Direksi
menyampaikan :---a. Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada pasal 17;---------------------------------------------b. Usulan penggunaan laba Perseroan;---------------c. Usulan
penetapan
mengaudit
buku
Kantor
Perseroan
Akuntan yang
Publik
sedang
untuk
berjalan
berdasarkan memberikan
usulan kuasa
dari
kepada
Dewan
Komisaris
Dewan
atau
Komisaris
untuk
menetapkan Kantor Akuntan Publik;---------------Dalam yang
RUPS telah
rapat,
Tahunan
dapat
diajukan
dengan
diputuskan
sebagaimana
tidak
mengurangi
hal-hal
lain
mestinya
dalam
ketentuan
dalam
Anggaran dasar ini.--------------------------------4. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usulusul
yang
diajukan
oleh:-----------------------------a. Dewan
Komisaris
dan/
atau
seorang
atau
lebih
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu
persepuluh)
bagian
dari
jumlah
seluruh
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;---------------------------------b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi dan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.-----------------------5. Persetujuan Laporan Dewan
Laporan
Keuangan
Komisaris
Tahunan
serta
yang
termasuk
Laporan
dilakukan
tugas oleh
pengesahan pengawasan
RUPS,
berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab
sepenuhnya
Dewan
kepada
para
anggota
Direksi
dan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan tindakan
selama
tersebut
tahun
buku
tercermin
yang
dalam
lalu,
laporan
sejauh Tahunan
dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan
dan
tindak
pidana
lainnya.-------------------------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA----------
----------------------- PASAL 21 -----------------------RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.-------------------
--------TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU-----------------PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-------
----------------------- PASAL 22 -----------------------1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu
dapat
diadakan
di :----------------------------a. Tempat
kedudukan
Perseroan;-----------------------b. Tempat
Perseroan
melakukan
kegiatan
usahanya;-----2. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
dengan
didahului
pemanggilan
RUPS.-------------3. Pengumuman
RUPS
belas) hari
dilakukan
paling
sebelum pemanggilan
memperhitungkan
tanggal
lambat
RUPS,
14
(empat
dengan tidak
pengumuman
dan
tanggal
pemanggilan.----------------------------------------4. a.
Pemanggilan
(empat
belas)
RUPS hari
memperhitungkan
dilakukan sebelum
tanggal
paling
RUPS,
lambat
dengan
pemanggilan
dan
14
tidak
tanggal
RUPS.--------------------------------------------b. Pemanggilan paling RUPS
untuk
lambat kedua
7
RUPS
kedua
(tujuh)
dilakukan
dilakukan
hari
sebelum
dengan
tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
RUPS
dan
disertai
informasi
bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi
tidak
mencapai
kuorum.------------------------------------------c. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan
tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan dibicarakan kantor
bahwa dalam
RUPS
Perseroan
dalam
bahan
akan
tersedia
kecuali
peraturan
yang
diatur
di lain
perundang-undangan
bidang
di
Pasar
Modal.-------------------------------------------d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua
puluh
satu)
hari
dari
RUPS
pertama.---------------------e. Tanpa
mengurangi
Anggaran
Dasar
ini,
dilakukan
oleh
Komisaris
menurut
dalam
ketentuan
lain
dalam
pemanggilan
harus
Direksi cara
atau
yang
Dewan
ditentukan
Anggaran
Dasar
ini.-------------------------f. Pengumuman dengan
dan
cara
pemanggilan
memasang
kurangnya
dalam
berbahasa
Indonesia,
memiliki terbit
2
di
sekurang-
surat
satu
luas
tempat
sebagaimana
iklan
(dua)
peredaran
dilakukan
kabar
diantaranya
dan
satu
kedudukan
yang
Perseroan
ditentukan
oleh
Direksi.------------------------------------g. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan menyebutkan pertama
telah
diselenggarakan
tetapi
tidak
RUPS
mencapai
kuorum.---------------------------------h. Pengumuman memutuskan
dan
pemanggilan
hal-hal
yang
RUPS
untuk
berbenturan
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti
peraturan pasar modal.-----------5. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
pasal
ini
dapat
dilakukan
atas
permintaan:-----------a. Seorang
atau
lebih
pemegang
saham
yang
mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih
dari jumlah
seluruh
saham
yang
telah
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, atau;-----------------b. Dewan Komisaris.----------------------------------6. Permintaan ini
sebagaimana
diajukan
kepada
dimaksud
Direksi
pada
dengan
ayat
5
surat
pasal
tercatat
disertai alasannya.------------------------------------------7. Alasan
sebagaimana
antara
dimaksud
lain
namun
pada
ayat
5
pasal
tidak
ini
terbatas
pada:---------------a. Direksi
tidak
sesuai
melaksanakan
dengan
RUPS
Tahunan
ketentuan
yang
berlaku;--------------------b. Masa jabatan anggota Direksi dan atau anggota Dewan
Komisaris
akan
berakhir;
atau;--------------------c. Dalam
hal
Direksi
berhalangan
pertentangan kepentingan antara
atau
ada
Direksi dan
Perseroan.---------8. Surat
tercatat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
6
pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan tembusannya
disampaikan
kepada
Dewan
Komisaris.------9. Dalam
hal
Direksi
tidak
melakukan
pengumuman
dan
pemanggilan
RUPS
sebagaimana
dan
dimaksud
pada
ayat
4
3
pasal
ini :----------------------------------------a. Permintaan
penyelenggaraan
RUPS
oleh
Pemegang Saham sebagaimana dmaksud pada ayat
7
huruf
kembali
a
pasal
kepada
ini,
Dewan
diajukan
Komisaris;
atau-----b. Dewan
Komisaris
melakukan
pemanggilan
sendiri RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
7
huruf
b
pasal
ini.---------------------------------------------10.Dewan
Komisaris
wajib
melakukan
pemanggilan
RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf b pasal ini dalam
waktu
terhitung
paling
sejak
lambat
tanggal
30
(tiga
permintaan
puluh)
hari
penyelenggaraan
RUPS diterima.------------------------------------------PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM---------------------------- PASAL 23 ---------------------
1. RUPS
dipimpin
Komisaris Komisaris. Dewan
oleh
yang
seorang
ditunjuk
Dalam
Komisaris
berhalangan,maka
hal
RUPS
oleh
semua
tidak
anggota Dewan
anggota
hadir
dipimpin
atau oleh
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.Dalam hal semua anggota Direksi
tidak
berhalangan,maka
hadir RUPS
atau
dipimpin
oleh
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang
ditunjuk
dari
dan oleh
peserta
RUPS.--------------------------2. Dalam
hal
anggota
Komisaris
yang
ditunjuk
oleh
mempunyai hal
Dewan
benturan
yang
Komisaris
kepentingan
akan
diputuskan
atas dalam
RUPS,maka RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris
lainnya
mempunyai
benturan
ditunjuk
oleh
Apabila
RUPS
benturan
yang
Komisaris.
anggota
dipimpin
tidak
kepentingan Dewan
semua
mempunyai
yang
Komisaris
kepentingan,maka
oleh
salah
satu
Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam
hal
ditunjuk benturan
salah
satu
Direktur
oleh
Direksi
kepentingan
yang
mempunyai
atas
hal
yang
akan diputuskan dalam RUPS,maka RUPS dipimpin
oleh
tidak
anggota
Direksi
mempunyai
kepentingan.Apabila Direksi
salah
benturan semua
anggota
mempunyai
kepentingan,maka
RUPS
seorang
independent pemegang
saham
benturan dipimpin
pemegang
yang
yang
oleh saham
ditunjuk
lainnya
yang
oleh hadir
dalam RUPS.--------3. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan
diputuskan
dalam
RUPS
dibuat
berita acara RUPS.-----------------4. Berita
acara
yang
dibuat
sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3
pasal
yang dan
ini
berlaku
sah untuk pihak
pihak segala
semua
ketiga
ketiga
bukti
pemegang
saham
tentang
tentang
sesuatu
sebagai
yang
rapat.--------------
saham
dan
keputusan
dan
terjadi
dalam
----------KUORUM,HAK SUARA,DAN KEPUTUSAN DALAM--------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--------------------------------------- PASAL 24 -----------------------
1. Sepanjang ini,
tidak
kuorum
diatur
kehadiran
lain dan
dalam
Anggaran
keputusan
RUPS
Dasar
terhadap
hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan
mengikuti
ketentuan:--------------------------------a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih
dari
½
(satu
perdua)
bagian
dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;-------------b. Dalam
hal
dimaksud
kuorum
dalam
kehadiran
ayat
tidak
tercapai,maka
dan
berhak
1
huruf
RUPS
apabila
pertiga)
bagian dari
a
kedua
mengambil
mengikat
sebagaimana pasal
adalah sah
keputusan
paling sedikit
ini
yang
1/3 (satu
jumlah seluruh
saham
dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS dan
keputusan
adalah
sah
jika
disetujui
oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;--c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak
tercapai,maka
Perseroan,kuorum untuk
mengambil
atas
permohonan
kehadiran,jumlah
suara
keputusan,pemanggilan,dan
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.------------2. RUPS
untuk
menjadikan
mengalihkan jaminan
hutang
kekayaan kekayaan
Perseroan Perseroan
atau yang
merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh
kekayaan
bersih
Perseroan
baik
dalam
satu
transaksi atau lebih,baik yang berkaitan satu sama lain
maupun
peretujuan
tidak RUPS
berkaitan,harus
dengan
mendapat
ketentuan
sebagai
berikut:---------------a. Dihadiri
oleh pemegang
saham yang
mewakili
paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh
lebih
dari
¾
(tiga
perempat)
bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS;-b. Dalam
hal
dimaksud tidak
kuorum
dalam
kehadiran
ayat
tercapai,
2
huruf
maka
dalam
sebagaimana a
pasal RUPS
ini
kedua
keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dengan
bagian
hak
dari
suara
jumlah
yang
seluruh
sah
dan
saham
keputusan
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga perempat) saham
dengan
bagian dari jumlah seluruh
hak
suara
sah
hadir
dalam
RUPS;dan--------------------------c. Dalam
hal
dimaksud tidak
kuorum
dalam
kehadiran
ayat
2
huruf
tercapai,maka
sebagaimana b
atas
pasal
ini
permohonan
Perseroan,kuorum
kehadiran,jumlah
untuk
keputusan,pemanggilan,dan
waktu
mengambil
penyelengaraan
RUPS
suara
ditetapkan
Ketua
oleh
Bapepam-
LK.---------------------------------------3. RUPS
untuk
benturan sebagai
menyetujui
kepentingan,
transaksi dilakukan
yang
mempunyai
dengan
ketentuan
berikut:-------------------------------------a. Pemegang
saham
kepentingan keputusan
yang
mempunyai
dianggap
yang
disetujui
sama
oleh
independen
telah
dengan
para
yang
benturan memberikan
keputusan
pemegang
tidak
mempunyai
yang saham
benturan
kepentingan.-------------------------------------b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang
mewakili
lebih
dari
½
(satu
perdua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham
independen
jika
dan
disetujui
keputusan
oleh
adalah
pemegang
sah
saham
independen yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua)
bagian
dari
jumlah
seluruh
saham
dengan hak suara yang sah yang dimilki oleh pemegang
saham
independen;--------------------------------------c. Dalam hal dalam
kuorum
ayat
3
sebagaimana yang
huruf
b
pasal
dimaksud
ini
tidak
tercapai,maka dalam RUPS kedua,keputusan sah apabila
dihadiri
oleh
pemegang
saham
independent yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua)
bagian
dari
jumlah
seluruh
saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih
dari
½
(satu
perdua)
bagian
dari
jumlah seluruh saham yang sah yang dimilki oleh
pemegang
saham
independen
yang
hadir
dalam RUPS; dan-------------d. Dalam
hal
dimaksud tidak
kuorum
dalam
kehadiran
ayat
tercapai,maka
3
huruf atas
sebagaimana c
pasal
ini
permohonan
Perseroan,kuorum
kehadiran,jumlah
untuk
keputusan,pemanggilan,dan
waktu
mengambil
penyelenggaraan
RUPS
suara
ditetapkan
Ketua
oleh
Bapepam-
LK.---------------------------------------4. Direksi
dan/atau
dilakukan
perubahan
dengan
Dewan
Komisaris
ketentuan
sebagai
berikut:--------------------a. Dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakilwakil
mereka
yang
sah
secara
bersama-sama
sebanyak ½ (satu perdua) dari jumlah seluruh saham
dengan
hak
suara
yang
sah;-----------------------------------b. Dalam
hal
dimaksud
kuorum dalam
suara
pasal
sebagaimana
4
huruf
a
yang tidak
tercapai,maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila
dihadiri
oleh
para
pemegang
saham
dan/atau wakil-wakil mereka yang sah secara bersama-sama sebanyak
1/3
mewakili (satu
paling
pertiga)
sedikit
bagian
dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;----------c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai,maka
atas
perseroan,kuorum untuk waktu
permohonan
kehadiran,
mengambil
jumlah
suara
keputusan,pemanggilan,dan
penyelenggaraan
RUPS
ditetapkan
oleh
Pemegang Saham seri-A,dengan ketentuan harus dihadiri
dan
disetujui
pemegang
lainnya
saham yang
sah.---------------------------5. RUPS
untuk
ditentukan
perubahan dengan
berikut:----------
Anggaran
Dasar
ketentuan
Perseroan, sebagai
a. Pengubahan
Anggaran
Dasar
ditetapkan
oleh
RUPS, yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah secara bersama-sama pertiga)
paling
bagian
sedikit
dari
jumlah
2/3
saham
(dua
dan
hak
suara yang sah;---------------------b. Dalam hal kuorum kehadiran suara sebagaimana yang
dimaksud
tercapai, sah
maka
apabila
saham
dalam pasal dalam
RUPS
dihadiri
dan/atau
5
huruf
kedua
oleh
wakil-wakil
a
tidak
keputusan
para
pemegang
mereka yang
sah
secara bersama-sama mewakili paling sedikit sebanyak
3/5
(tiga
perlima)
bagian
dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;---c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai,maka kuorum
atas
permohonan
kehadiran,
jumlah
perseroan,
suara
untuk
mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh seorang pemegang
saham,
dihadiri
dan
dengan
ketentuan
harus
disetujui
pemegang
saham
lainnya
yang
sah.---------------------------6. Dengan
mengindahkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku, maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, agar
perseroan
Pemisahan, dinyatakan
Pengajuan
pailit,
dan
permohonan Pembubaran,
hanya dapat dilakukan dengan keputusan RUPS, dengan ketentuan
sebagai
berikut :-------------------------a. Dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil sama (tiga
mereka yang
mewakili
paling
perempat) dari
sah yang
sedikit
bersama-
sebanyak
jumlah seluruh
¾
saham
dengan hak suara yang sah;--b. Dalam
hal
sebagaimana
kuorum yang
dimaksud
tercapai,
dalam
huruf
a
kedua
keputusan sah apabila
para
tidak
kehadiran
pemegang
saham
maka
yang
sah
mewakili
paling sedikit
pasal
6
dalam
RUPS
dihadiri
oleh
dan/atau
mereka
suara
secara
wakil-wakil bersama-sama
2/3 (dua
pertiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;--c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, kuorum
maka
atas
kehadiran,
permohonan jumlah
perseroan,
suara
untuk
mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan
RUPS
seorang
saham,
pemegang
ditetapkan dengan
oleh
ketentuan
harus dihadiri dan disetujui pemegang saham lainnya
yang
sah.--------------------------7. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang
namanya
Perseroan
1
pemanggilan
tercatat (satu) RUPS
dalam hari
dengan
Daftar kerja
Pemegang
sebelum
memperhatikan
Saham
tanggal peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Bursa Efek
di
tempat
dimana
saham-saham
perseroan
dicatatkan.-----------------------------------------8. Pemegang yang
saham
lain
dengan
atau
dapat pihak
memperhatikan
diwakili
oleh
ketiga
pemegang
dengan
peraturan
surat
saham kuasa
perundang-undangan
yang berlaku.--------------------------------------------9. Ketua
RUPS
berhak
meminta
agar
surat
kuasa
untuk
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada
waktu
Rapat
diadakan.--------------------------------10.Dalam
rapat
pemiliknya
tiap
saham
untuk
memberikan
mengeluarkan
hak
kepada
1
(satu)
suara.--------11.Anggota
Direksi
bertindak Rapat
dan Anggota
selaku
dengan
bersangkutan
kuasa
dari
ketentuan dalam dilarang
Dewan
Komisaris dapat
pemegang
saham
dalam
pemungutan suara,yang
bertindak sebagai
kuasa
dari
pemegang saham.--------------------------------------12.Semua untuk
keputusan
diambil
mufakat.Apabila
berdasarkam
keputusan
musyawarah
musyawarah
untuk
mufakat tidak tercapai,maka keputusan diambil dengan menggunakan dalam
suara
setuju
sebagaimana
yang
Anggaran
diatur Dasar
ini.--------------------------------------------------------PENGGUNAAN LABA-------------------------------------------- PASAL 25 ----------------------
1. Penggunaan termasuk untuk
laba
bersih
jumlah
penyisihan
cadangan
kerugian
diputuskan
oleh
RUPS.--------2. Seluruh
laba
dikurangi untuk
1
setelah
dengan
penyisihan
cadangan
kerugian
sebagaimana ayat
bersih
dimaksud
pasal
ini
dalam
dibagikan
kepada pemegang saham sebagai dividen,
kecuali
lain
ditentukan oleh
RUPS.--------------------------------------
3. Selain pembagian laba bersih sebagaimana
yang
dimaksud
dalam ayat 2 pasal ini, RUPS dapat
menetapkan
laba
bersih
lain
seperti
Direksi serta
penggunaan
untuk
dan
pembagian
tantiem Dewan
bonus
Komisaris
untuk
pegawai,
serta penempatan laba untuk
perluasan
untuk
bersih
Perseroan
yang persentasinya ditentukan tiap
tahun
oleh
RUPS.------------------------------------4. Dividen
sebagaimana
dimaksud dapat
dalam
ayat
dibagikan
yang 2
jika
hanya saldo
laba perusahaan dalam keadaan positif.------------------------------------5. Penggunaan
laba
dan tantiem dimaksud ini,
bonus
sebagaimana yang
dalam
ayat
3
pasal
dilakukan sepanjang hal
tersebut dan
untuk
tidak
tidak
sebagai
dianggarkan
diperhitungkan
biaya
dalam
tahun
berjalan.---6. Apabila perhitungan laba rugi pada
suatu
tahun
menunjukkan
kerugian
tidak
ditutup
dana
dapat
cadangan, maka
buku yang dengan
kerugian
itu akan tetap dicatat dalam pembukuan perseroan dan dalam
tahun
yang
akan
datang
Perseroan akan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian tercatat
itu belum tertutup,
dengan
sama
sekali
mengurangi peraturan
tidak
ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.--------------------7. Deviden secara 5
yang
tidak
diambil
berturut-turut
(lima)
disediakan
tahun untuk
dimasukkan cadangan
selama setelah
dibayarkan,
kedalam
dana
khusus
yang
diperuntukkan
untuk
itu.------------------------8. Dividen yang telah dimasukkan kedalam dana seperti ayat
cadangan khusus
yang
7,
dimaksud
dalam
menjadi
milik
akan
Perseroan jika dalam
tidak diambil
jangka
waktu
10
(sepuluh) tahun.----------------------------------------PENGGUNAAN
DANA
CADANGAN--------------
------------------------- PASAL 26 ----------------------
1. Perseroan dana
membentuk
cadangan
dan
wajib
cadangan
lainnya.-------------------------------------------2. Penyisihan laba bersih
untuk
cadangan
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat 1 pasal ini berlaku
apabila
Perseroan saldo
mempunyai laba
yang
positif.---------3. Penyisihan laba bersih untuk
cadangan
sebagaimana dimaksud pasal
yang
dalam
ini
ayat 1
dilakukan
sampai
cadangan
tersebut
mencapai
paling
sedikit
(dua
puluh
20%
persen)
dari jumlah modal yang ditempatkan
dan
disetor.-------------------------------------------4. Cadangan
wajib
sebagaimana dimaksud pasal
yang
dalam
ini
yang
mencapai seperti
ayat 1 belum jumlah
yang
dimaksud
dalam ayat 3 pasal ini hanya
dapat
digunakan
untuk menutup kerugian Perseroan dapat
yang
tidak
dipenuhi
oleh
cadangan lainnya.----------------------
5. Apabila
dana
wajib
cadangan
seperti
yang
dimaksud ayat 1 melebihi (dua
telah
jumlah
puluh
20%
persen)
sebagaimana
yang
dimaksud ayat 3, maka RUPS
dapat
memutuskan
agar
kelebihan
tersebut
digunakan
untuk
kepentingan
Perseroan.------------------------------6. Direksi
harus
mengelola
dana
cadangan
agar
cadangan
tersebut
memperoleh dengan
dana
laba, cara
dianggap
yang
baik
Direksi
oleh dengan
persetujuan
Dewan
Komisaris
dengan
memperhatikan ketentuan
perundang-
undangan
yang
berlaku.------------------------------7. Laba
yang
diperoleh
dari dana cadangan itu dimasukkan perhitungan
dalam laba
rugi-------------------------------------------PERUBAHAN ANGGARAN DASAR---------------
------------------------ PASAL 27 -----------------------
1. Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan UU dan/atau
peraturan
PT
Pasar
Modal.----------------------2. Acara
mengenai
dicantumkan
perubahan
dengan
Anggaran
jelas
Dasar
dalam
wajib
panggilan
RUPS.-------3. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang harus
disetujui
oleh
para
pemegang
saham
dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 24.--------------------------------------------4. Perubahan perubahan
ketentuan Anggaran nama,
Dasar
yang
menyangkut
tempat kedudukan Perseroan, maksud
dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya
modal
yang
dan
ditempatkan
dasar, pengurangan disetor
wajib
modal
mendapat
persetujuan
oleh
Menteri.----------------------------5. Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada
ayat
4
cukup
diberitahukan
kepada
Menteri.------6. Ketentuan
mengenai
pengurangan
modal
mengikuti
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan
perundang-undangan
di
bidang
Pasar
Modal.-----PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PENGAMBILALIHAN,DAN PEMISAHAN------------------------- PASAL 28 -----------------------
1. Penggabungan,Peleburan Pemisahan
Persero
dan
ditetapkan
Pengambilalihan oleh
RUPS
dan dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 6.---------------------------------------------------
2. Ketentuan
lebih
Peleburan,
mengenai
Pengambilalihan,
sebagaimana undangan
lanjut
dimaksud
yang
berlaku
dan
dalam
Penggabungan,
Pemisahan
peraturan
adalah
perundang-
khususnya peraturan
dibidang
Perseroan.------------------------------------------------------------PEMBUBARAN, LIKUIDASI-----------------------------DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM---------------------------------- PASAL 29 ----------------------
1. Pembubaran keputusan
Perseroan RUPS
tercantum
dapat
dilakukan
dengan
berdasarkan
ketentuan
dalam
Pasal
sebagaimana 24
ayat
berdasarkan
keputusan
berdasarkan
penetapan
6.-------------------------------2. Apabila RUPS
Perseroan
atau
dibubarkan
dinyatakan
Pengadilan,
maka
bubar
harus
diadakan
likuidasi
oleh
Likuidator.-----------------------------------------3. Likuidator
bertanggung
pengadilan
yang
jawab
kepada
mengangkatnya
atas
RUPS
atau
Likuidasi
Perseroan
yang
dilakukan.--------------------------------------4. Ketentuan
mengenai
berakhirnya dengan yang
status
pembubaran, badan
memperhatikan berlaku,
hukum
peraturan
khususnya
likuidasi, Perseroan
dan
adalah
perundang-undangan
ketentuan
di
bidang
Perseroan.----------------------PERATURAN PENUTUP------------------------------------------- PASAL 30 -----------------------
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar,maka RUPS yang akan memutuskannya.-------DEMIKIANLAH AKTA INI-------------------------------------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Makassar, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian
awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan Mustam Arief, Sarjana Sarjana
Hukum, Hukum,
bertempat
dan
Tuan
keduanya
tinggal
Yusuf
pegawai
di
Muchtar Kantor
Makassar
Telluati,
Notaris,
sebagai
dan
saksi-
saksi.--------------------
Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para
penghadap
ditandatanganilah
akta
dan ini
saksi-saksi, oleh
para
maka
penghadap
tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -------------
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----------------
Penghadap 1
Penghadap 2
Penghadap 3
(Ny. Ika Hardianti)
(Tn. Syamsudin
(Ny. Kurniawan Saleh)
Kasiano)
Persetujuan
Saksi
Saksi
(Mustam Arief,
(Yusuf Muchtar
S.H)
Telluati, S.H)
