AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK BERLIAN NASIONAL(PERSERO) Nomor: 27 Pada
hari
ini,
Jumat,
tanggal
20
November
1998,
pukul 13.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).-----------Hadir dihadapan saya Komang Vidya, Sarjana Hukum,--Notaris di Kota Jakarta dengan dihadiri oleh saksisaksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.------------------------------ Rinaldi Kusuma,----------------------------------lahir di Jakarta, 1 Mei 1951,----------------------pekerjaan direktur utama PT BANK BERLIAN NASIONAL (PERSERO),-----------------------------------------berkedudukan
di
Jalan
Jend.
Ahmad
Yani
No.
20,
Jakarta Selatan, Jakarta --------------------------pemegang
Kartu
Kependudukan
Tanda
Penduduk,
Nomor
32.8629.490439.94332,
Induk
Warga
Negara
Indonesia;-----------------------------------------menurut
keterangannya
berdasarkan
“Surat
(delapan
belas
Sembilan
puluh
dalam
Kuasa”
November
hal
tertanggal seribu
delapan)
ini
nomor
bertindak 18-11-1998
Sembilan
:
ratus
002/1998,
yang
dengan bermaterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Bambang Subianto yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukan yang bersangkutan selaku
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
yang
dalam hal ini bertindak sebagai pemegang saham dan rapat umum pemegang saham PT BANK BERLIAN NASIONAL (PERSERO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Modal
Nomor
Negara
Perusahaan
89
Tahun
Republik
Perseroan
1998
tentang
Indonesia
(Persero)
Penyertaan
untuk
PT.
BANK
Pendirian BERLIAN
NASIONAL,-------------------------------------------
dari dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama
PT
BANK
BERLIAN
NASIONAL
(PERSERO),
sebuah
perusahaan di bidang Perbankan,--------------------yang didirikan menurut ketentuan tentang perseroan terbatas
yang
Indonesia
Nomor
diatur 1
Undang-Undang
Tahun
1995
Republik
tentang
Perseroan
Terbatas,------------------------------------------berdomisili di Jakarta Selatan.--------------------Para
penghadap
telah
dikenal
oleh
saya,
Notaris
Komang Vidya, Sarjana Hukum------------------------Penghadap dikenal oleh saya, Notaris --------------Dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah setuju untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ini,-----(selanjutnya
dalam
akta
pendirian
ini
cukup
disingkat menjadi “Anggaran Dasar”).-------------------------------------PASAL 1-----------------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-------------1. Perseroan
Terbatas
PERSEROAN
(PERSERO)
disingkat
PT
BANK
ini PT
bernama BANK
BERLIAN
“PERUSAHAAN
BERLIAN
NASIONAL”
NASIONAL,(selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat disebut dengan
Perseroan),
berkedudukan
dan
berkantor
pusat di Jakarta Jl. Prof. Dr. Satrio No.50 Kec. Kebayoran Baru Kel. Senayan Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.------------------------------2. Perseroan dapat memiliki cabang atau perwakilan di
tempat
lain,
baik
di
dalam
maupun
di
luar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
Direksi
dengan
persetujuan
dari
Dewan
Komisaris
serta
dengan
mengindahkan
peraturan
perundang-undangan.---------------------------------------------------PASAL 2-------------------------------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN---------Perseroan
ini
didirikan
untuk
jangka
waktu
yang
tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 20-11-1998 (dua puluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) -----------------------------------------------------------PASAL 3----------------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA------1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. -------------------2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat
melaksanakan
kegiatan
usaha
sebagai berikut: --------------------------------a. Menghimpun
dana
simpanan
berupa
dari
masyarakat
giro,
dalam
deposito
bentuk
berjangka,
sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;----------b. Memberikan kredit;-----------------------------c. Menerbitkan surat pengakuan berhutang;---------d. Membeli, sendiri
menjual maupun
dan untuk
menjamin
atas
kepentingan
dan
risiko atas
perintah nasabahnya :--------------------------(i)
Surat-surat
wesel
termasuk
wesel
yang
diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;--------(ii) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama
dari
kebiasaan
dalam
perdagangan
surat-surat dimaksud;---------------------
(iii)
Kertas
perbendaharaan
negara
dan
surat
jaminan pemerintah;----------------------(iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);---------(v)
Obligasi;---------------------------------
(vi) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;--------------------------(vii) Instrumen berjangka
surat waktu
berharga sampai
lain
dengan
1
yang (satu)
tahun;-----------------------------------e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;--------------f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek atau sarana lainnya;----g. Menerima
pembayaran
dari
tagihan
atas
surat
berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;----------------------------h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;--------------------------------i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;----------j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;------------------k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;---------------l. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan,
dengan
memenuhi
ketentuan
yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia;-----------------
m. Melakukan
kegiatan
penyertaan
modal
sementara
untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat
harus
menarik
kembali
penyertaannya,
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan----------------------------n. Bertindak
sebagai
pendiri
dana
pensiun
dan
pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; serta Membeli melalui pelelangan agunan
baik
debitur
semua
tidak
maupun
sebagian
memenuhi
dalam
kewajibannya
hal
kepada
Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;--------------------o. Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang
dimungkinkan
oleh
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku.------------------------------------------------PASAL 4---------------------------------------------MODAL----------------------1. Modal
dasar
Perseroan
1.000.000.000.000,00
(satu
berjumlah triliun
Rp
rupiah),
terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham,
masing-masing
saham
bernilai
nominal
Rp.1.000,00 (seribu rupiah).---------------------2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
penuh
dengan
uangtunai
oleh
pendiri
perseroan, yaitu:--------------------------------NEGARA REPUBLIK INDONESIA. sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham, dengan nominal sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).---3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)
telah
disetor
penuh
dengan
uang
tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini. 4. Apabila
di
kemudian
hari,
terdapat
saham-saham
yang disimpan dalam simpanan dan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil
bagian
dikeluarkan
itu
atas
dalam
saham
jangka
yang
waktu
hendak
14
(empat
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dari masing-masing
pemegang
saham
berhak
mengambil
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki
(proposional).
Apabila
setelah
dilakukan
penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat. Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat
belas)
kepada
pemegang
saham
yang
hari
terhitung
saham
tidak
sejak
tersebut
diambil
masih
bagian
penawaran ada
oleh
sisa
pemegang
saham. Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah
penawaran
pada
karyawan
perseroan
itu
masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.-------------------------------------------PASAL 5---------------------------------------------SAHAM-----------------------1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham
atas
nama.
Saham-saham
Perseroan
adalah
saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama perusahaan dan dicatat pada surat-surat saham oleh Direksi.------------------------------------------
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu
saham------------
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersamasama
itu
diantara
diwajibkan mereka
atau
untuk
menunjuk
seorang
lain
seorang
sebagi
kuasa
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu
sajalah
yang
berhak
mempergunakan
hak
yang
diberikan oleh hukum atas saham tersebut.--------4. Selama
ketentuan
dalam
ayat
3
diatas
belum
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan. -------------------------5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham
serta
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. ----------------------------------------------------------------PASAL 6----------------------------------------- SURAT SAHAM------------------1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-------2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham.—---------------3. Surat bukti
kolektif
saham
pemilikan
2
dapat
(dua)
dikeluarkan
atau
lebih
sebagai
saham
yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----------4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -a. Nama dan alamat pemegang saham;----------------b. Nomor surat saham;-----------------------------c. Tanggal pengeluran surat saham; ---------------d. Nilai nominal saham; --------------------------e. Pada
surat
kolektif
saham
sekurangnya
harus
dicantumkan: -----------------------------------
(i)
Nama dan alamat pemegang saham;-----------
(ii) Nomor surat kolektif saham;--------------(iii) Tanggal pengeluran surat kolektif saham; (iv) Nilai nominal saham; --------------------(v)
Jumlah saham; ----------------------------
5. Surat
saham
dan
surat
kolektif
saham
harus
ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris.--------------------------------------------------------------PASAL 7-----------------------------------PENGGANTI SURAT SAHAM----------------1. Apabila
surat
dipakai,
saham atas
yangberkepentingan, saham
rusak
pengganti,
atau
tidak
permintaan Direksi
setelah
dapat mereka
mengeluarkan
suratsaham
yang
surat rusak
atau tidak dapat dipakai tersebut disebut kembali kepadaDireksi.-----------------------------------2. Surat harus
saham
sebagaimana
dihapuskan
dan
dimaksud
dibuat
pada
berita
ayat
acara
(1) oleh
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.--------------------------------3. Apabila surat saham hilang, atas permintaan mereka yang
berkepentingan,
saham
pengganti
Direksikehilangan
Direksi setelah
tersebut
mengeluarkan menurut
cukup
surat
pendapat
dibuktikan
dan
dengan jaminan yang dipandangperlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.----------------4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham
yang
dinyatakanhilang
tersebut,
tidak
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----------------5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat
saham
pengganti,ditanggung
oleh
pemegang
saham yang berkepentingan.------------------------
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas mengenai penggantian
surat
sahammutatis-mutandis
berlaku
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.----------------------PASAL 8-----------------------------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM--------------1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan
hak
memindahkan
dan
yangditanda-tangani yang
menerima
oleh
yang
pemindahan
atau
kuasanya yang sah.-------------------------------2. Akta
pemindahan
ayat
1
atau
hak
sebagaimana
salinanya
dimaksud
disampaikan
dalam kepada
perseroan. --------------------------------------3. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
harus
menawarkan
terlebih
dahulu
kepada
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan direksi
penjualan
secara
dan
memberitahukan
tertulis
tentang
kepada
penawaran
tersebut.----------------------------------------4. Para Pemgang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak
perimbangan
tanggal jumlah
penawaran
saham
yang
sesuai
dengan
dimiliki
masing-
masing. -----------------------------------------5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
3
dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam
30
(tiga
puluh)
hari
terhitung
sejak
penawaran dilakukan. ----------------------------6. Dalam
hal
perseroan
tidak
dapat
menjamin
terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya
kepada
karyawan
mendahului
penawaran
kepada orang llain dengan harga dan persyaratan yang sama. --------------------------------------
7. Pemegang
saham
menawarkan
dimaksud
dalam
ayat
3
sahamnya
berhak
sebagaimana
menarik
kembali
penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 4. ---------------------8. Mulai
hari
panggilan
Rapat
Umum Pemegang
Saham
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -------------------------------------------PASAL 9------------------------------------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM------------1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:-------------------------------------a. RUPS tahunan;---------------------------------b. RUPS
lainnya,
yang
dalam
Anggaran
Dasar
ini
disebut juga RUPS luar biasa.-----------------2. Istilah
RUPS
dalam
Anggaran
Dasar
ini
berarti
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.------------3. Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi
dan/atau
berhubungan
Dewan
dengan
mata
Komisaris, acara
RUPS
sepanjang dan
tidak
bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----4. RUPS
dalam
mata
acara
lain-lain
tidak
berhak
mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS. ---------------------5. Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan tersebut harus disetujui dengan suara bulat. ----6. Karena Republik
modal
perseroan
Indonesia,
100%
Menteri
dimiliki Keuangan
negara Republik
Indonesia adalah pemegang saham sekaligus RUPS PT. BANK BERLIAN NASIONAL sehingga keputusan Menteri Keuangan
Republik
Indonesia
dianggap
sebagai
keputusan RUPS PT. BANK BERLIAN NASIONAL.---------
----------------------PASAL 10-----------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN----------1. RUPS
Tahunan
harus
diadakan
tiap
tahun
sekali,
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sejak tahun buku Perseroan ditutup. -------------------2. Dalam RUPS Tahunan: --------------------------a. Direksi
menyampaikan
Laporan
Tahunan
yang
memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat
5
untuk
mendapatkan
persetujuan,
termasuk pengesahan laporan keuangan. --------b. Ditetapkan
penggunaan
laba,
jika
Perseroan
mempunyai saldo laba yang positip.------------c. Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan
yang
sedang
berjalan
berdasarkan
usulan dari Dewan Komisaris. -----------------d. Dapat diputuskan hal lain yang telah diajukan demi
kepentingan
Perseroan
sesuai
dengan
Anggaran Dasar ini. --------------------------3. a. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah
seluruh
Perseroan
saham
dengan
hak
yang
telah
suara
yang
dikeluarkan sah
dengan
ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.--b. Usul
Dewan
Komisaris
dan/atau
seorang
atau
lebih Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf
a
Tahunan, tersebut
akan jika
dimasukkan
dalam
menurut
pendapat
berhubungan
dengan
acara
RUPS
Direksi
usul
kepentingan
Perseroan.-------------------------------------
c. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat dibahas dan diputuskan
oleh
RUPS
dengan
ketentuan
bahwa
seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir
dan
menyetujui
tambahan
mata
acara
tersebut, dan keputusan RUPS atas mata acara yang diusulkan tersebut harus disetujui dengan suara bulat. ------------------------------------------------------PASAL 11--------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN LUAR BIASA---1. RUPS
Luar
waktu
Biasa
dapat
berdasarkan
diselenggarakan
kebutuhan
atau
setiap
kepentingan
Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS, kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada
Pasal
11
ayat
2
huruf
a
dan
b
dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. --------------------------------2. a.
Dalam
Acara
dimasukkan
RUPS
usul
Luar
yang
Biasa
dapat
diajukan
oleh
juga Dewan
Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang
telah
suara
yang
yang
dikeluarkan
Perseroan
dengan
hak
sah,
ketentuan
bahwa
usul
diterima
oleh
(tujuh)
hari
bersangkutan
Direksi
dengan harus
sudah
selambatlambatnya
7
sebelum tanggal pemanggilan RUPS Luar Biasa. -----------------------------------------------b. Usul
Dewan
Komisaris
dan/atau
seorang
atau
lebih Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dimasukkan dalam acara RUPS Luar Biasa,
jika
menurut
pendapat
Direksi
usul
tersebut
berhubungan
dengan
kepentingan
Perseroan.--------------------------------------------------------PASAL 12------------------------------TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS------1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
tempat
yang
Perseroan
utama,
dengan
melakukan tidak
kegiatan
mengurangi
usahanya ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini. -----------------------2. Direksi
menyelenggarakan
RUPS
dengan
didahului
pemberitahuan dan pemanggilan RUPS. -------------3. Penyelenggaraan
RUPS
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat 2 dapat pula dilakukan atas permintaan: ----a. Menteri Keuangan Republik Indonesia; atau------b. Dewan Komisaris. ------------------------------4. Permintaan diajukan
sebagaimana kepada
menyebutkan disertai
Direksi
hal/usul
dengan
dimaksud
pada
dengan
surat
yang
akan
alasannya.
ayat
3,
tercatat
dibicarakan
Penyelenggaran
RUPS
tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa hal/usul tersebut dengan
menurut
pendapat
kepentingan
Direksi
Perseroan
dan
berhubungan memperhatikan
peraturan perundang-undangan. -----------------------------------------PASAL 13-------------------------------------------DIREKSI----------------------1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri seorang
dari
sekurangkurangnya
diantaranya
Utama,
dan
apabila
mereka
dapat
3
(tiga)
orang,
diangkat
sebagai
Direktur
diperlukan
seorang
diantara
Wakil
Direktur
diangkat
sebagai
Utama. ------------------------------------------2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang: ------------------------a. mampu melaksanakan perbuatan hukum; -----------b. tidak pernah dinyatakan pailit; ----------------
c. tidak
pernah
menjadi
anggota
Direksi
atau
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
yang
diancam
dengan
hukuman
penjara
5
tahun atau lebih; dan/ atau -------------------e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. --------3. Pengangkatan dengan
anggota
memperhatikan
Direksi
juga
integritas
dilaksanakan
dan
dedikasi,
serta persyaratan lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. -----------------------------4. Pemenuhan persyaratan dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3, serta akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan ketentuan
tersebut Anggaran
dilaksanakan Dasar
sesuai
dan/atau
dengan
peraturan
perundangundangan. ------------------------------5. Para
anggota
Direksi
diangkat
dan
diberhentikan
oleh RUPS. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Para Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. --------------------------------------6. Keputusan
RUPS
mengenai
pengangkatan
dan/atau
pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai
berlakunya
pemberhentian menetapkan, pemberhentian
tersebut. maka anggota
pengangkatan Dalam
hal
pengangkatan Direksi
dan/atau RUPS
tidak
dan/atau
tersebut
mulai
berlaku sejak penutupan RUPS. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut
garis
lurus
maupun
garis
kesamping,
termasuk
hubungan yang timbul karena perkawinan. --------7.
a.
Para
anggota
waktu
Direksi
terhitung
mengangkatnya
diangkat
sejak
atau
untuk
ditutupnya
yang
jangka
RUPS
yang
lain
oleh
ditetapkan
RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktuwaktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum
masa
menyebutkan
jabatannya
alasannya.
berakhir
Pemberhentian
dengan demikian
berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.------------b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. -----------------------8. a.
Para
anggota
fasilitas
dan/atau
Direksi
diberi
tunjangan
gaji
lainnya,
berikut termasuk
tansiem (tantieme) dan santunan purna jabatan yang jumlahnya
ditetapkan
oleh
RUPS.--------
b. Kewenangan RUPS untuk menetapkan besarnya gaji berikut
fasilitas
dan/atau
tunjangan
lainnya
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.--------------c.Dalam
hal
kewenangan
RUPS
dilimpahkan
kepada
Dewan Komisaris, besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.--9.
a.Apabila
oleh
Direksi
lowong,
suatu
sebab
jabatan
maka
dalam
waktu
anggota selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan,
harus
diselenggarakan
RUPS
untuk
mengisi lowongan tersebut.--------------------b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya
belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah
seorang
berdasarkan menjalankan
anggota
rapat
Direksi
Direksi
pekerjaan
lainnya
ditunjuk
anggota
Direksi
untuk yang
lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----------------------------------------10.
Jika
pada
suatu
waktu
oleh
sebab
apapun
Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk
sementara
Dewan
Komisaris
berkewajiban
menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah
terjadi
menyelenggarakan
RUPS
lowongan,
guna
mengisi
untuk lowongan
itu. -----------------------------------------11. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri
dari
jabatannya
secara
tertulis
kepada
Perseroan.
berlaku
efektif
diterimanya
dengan
mengenai
maksudnya
Pengunduran 60
memberitahukan diri
(enampuluh)
pemberitahuan
tersebut tersebut
hari
dimaksud
sejak oleh
Perseroan, kecuali sebelum jangka waktu tersebut terdapat
RUPS
pengunduran
diri
yang
memutuskan
anggota
Direksi
menerima dimaksud,
sehingga pengunduran diri berlaku efektif lebih cepat dari 60 (enampuluh) hari. ---------------b. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah RUPS menerima baik
pengunduran
dirinya
dan
memperoleh
pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan. -5. Jasa
jabatan
anggota
Direksi
berakhir
dengan
sendirinya apabila anggota Direksi tersebut: ----a. Jangka waktu jabatannya berakhir; atau --------
b. dinyatakan
pailit
pengampuan
atau
ditaruh
berdasarkan
di
suatu
bawah
keputusan
pengadilan; atau ----------------------------c. meninggal dunia; atau -----------------------d. diberhentikan
karena
keputusan
RUPS
dengan
menyebutkan alasannya, antara lain: ----------i.
Tidak
melaksanakan
perundangundangan
ketentuan
peraturan
dan/atau
ketentuan
Anggaran Dasar; -------------------------ii.
Terlibat
dalam
tindakan
yang
merugikan
Perseroan dan/atau Negara; --------------iii.
Dinyatakan
bersalah
Pengadilan
yang
dengan
mempunyai
putusan
kekuatan
hukum
tetap; ----------------------------------iv. v.
Mengundurkan diri; ----------------------Alasan
lainnya
RUPS
demi
yang
dinilai
kepentingan
tepat dan
oleh
tujuan
Perseroan. ------------------------------e. Keputusan
pemberhentian
sebagaimana
dimaksud
pada huruf d ayat ini dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i, ii dan butir v diambil setelah
yang
bersangkutan
diberi
kesempatan
membela diri. --------------------------------f. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dilakukan dalam RUPS pemberhentian yang bersangkutan. ---------------------------6. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. --------------------------7. Atas pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 14 berlaku ketentuan sebagai berikut: -a. Keputusan
Dewan
Komisaris
dilakukan
sesuai
dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris. ------------------------------------
b. Diberitahukan
secara
tertulis
kepada
yang
bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan
tersebut
dengan
tembusan
kepada
Direksi. -------------------------------------c. Disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut. --------------------------d. Dalam
jangka
waktu
paling
lambat
45
(empat
puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara,
Dewan
Komisaris
menyelenggarakan
RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. ------------e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada hurut d ayat
ini,
anggota
Direksi
yang
bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri. --------f. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan diantara Pemegang Saham yang hadir. –---------------------------------g. Dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari
telah
lewat,
RUPS
sebagaimana
dimaksud
pada hurud d ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. h. Pemberhentian diperpanjang alasan
yang
sementara atau
ditetapkan
sama,
apabila
tidak
dapat
kembali
dengan
pemberhentian
sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini. -----------------------8. Apabila
seorang
diberhentikan
anggota
sebelum
Direksi
masa
berhenti
jabatannya
atau
berakhir,
maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan
anggota
Direksi
yang
digantikannya,
kecuali RUPS menentukan lain. --------------------
9. Dalam
hal
terdapat
penambahan
anggota
Direksi,
maka masa jabatan anggota Direksi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a, kecuali RUPS menentukan lain. ---------------------------10. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lainnya
yang
kepentingan
dapat
dan
yang
menimbulkan dilarang
benturan
oleh
peraturan
perundang-undangan. -----------------------------11. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun karena
masa
jabatannya
berakhir,
maka
yang
ber
sangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakannya yang
belum
diterima
pertanggungjawabannya
oleh
RUPS Tahunan. ---------------------------------------------------------PASAL 14------------------------------------TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI----------1. Tugas pokok Direksi adalah: ---------------------a. Melaksanakan kepentingan
pengurusan serta
sesuai
Perseroan dengan
untuk
maksud
dan
tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. -------------------b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. --2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya
untuk
kepentingan
Perseroan
dalam
mencapai maksud dan tujuan Perseroan. ----------3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
dengan
mengindahkan
peraturan
perundangundangan. -----------------------------4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan
perbuatan,
baik
mengenai
pengurusan
maupun
mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan.--
5. Perbuatan
Direksi
dibawah
ini
harus
mendapat
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris: ------a. melepaskan atau menjual barang tidak ber gerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang
ditetapkan
oleh
Dewan
Komi
saris;mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun; b. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;-----------------------------c. mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan lain atau
mendirikan
dalam
rangka
perusahaan penyelamatan
baru
yang
piutang;
tidak dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait; -------------------------------------d. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan lain yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang; -----e. perbuatan untuk tidak menagih lagi, mengalihkan atau melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang telah dihapus bukukan, dengan ketentuan dari waktu ke waktu RUPS menetapkan jumlah
hapus
tagih
yang
dapat
dipergunakan,
baik untuk hapus tagih piutang pokok macet yang telah
dihapus
selisih
buku
antara
pengalihan
atau
maupun
nilai
hapus
pokok
pelepasan
hak
tagih
dengan atas
atas nilai
piutang
pokok macet yang telah dihapus buku; ---------f. perbuatan lain dalam rangka optimalisasi aset termasuk piutang Perseroan dengan mengindahkan ketentuan Pasal 19 ayat 6. -------------------6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan
bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
harus
mendapat
persetujuan
RUPS
dengan
ketentuan sebagai berikut: ----------------------a. dihadiri
oleh
para
Pemegang
Saham
dan/atau
kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurangkurangnya jumlah
3/4
(tiga
seluruh
per
saham
empat)
dengan
hak
bagian
dari
suara
yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh sekurangkurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS tersebut; -------------b. dalam
hal
kuorum
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan RUPS adalah sah apabila dihadiri
oleh
para
Pemegang
Saham
dan/atau
kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham
dengan
hak
suara
yang
telah
dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh paling sedikit dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS tersebut; -------------c. dalam
hal
kuorum
RUPS
kedua
sebagaimana
dimaksud pada huruf b ayat ini tidak ter capai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
yang
daerah
hukumnya
meliputi
tempat
kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar
ditetapkan
kuorum
untuk
RUPS
ketiga,
kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. --------------------------7. Dalam
hubungan
dengan
tugas
pokok
Direksi
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maka: ---------a. Direksi diwajibkan, antara lain: --------------
i.
mengusahakan
dan
menjamin
terlaksananya
usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta lapangan usahanya; ii.
menyiapkan
rencana
kerja
dan
anggaran
tahunan Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan
Komisaris
selambatlambatnya
(tigapuluh)
hari
sebelum
berikutnya
dimulai
tahun
untuk
30
anggaran
mendapatkan
persetujuan Dewan Komisaris; --------------iii.
menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan, untuk
mendapatkan
persetujuan
Dewan
Komisaris; --------------------------------iv.
mengadakan
dan
administrasi
memelihara Perseroan
pembukuan sesuai
dan
dengan
kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan; -------------------------------------------v.
menyusun prinsip pemisahan
sistem
akuntansi
pengendalian fungsi
berdasarkan
intern,
terutama
pengurusan,
pencatatan,
penyimpanan dan pengawasan; ---------------vi.
memberikan
pertanggungjawaban
keterangan
tentang
keadaan
dan dan
segala jalannya
Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris; -------------vii.
menyiapkan
susunan
organisasi
Perseroan
lengkap dengan perincian tugasnya;---------viii.
menyampaikan
Neraca
dan
Laporan
Laba
Rugi
yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
mengumumkannya
dalam
sekurang-kurangnya
2
(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional; -------------ix.
menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini
dan
keputusan
RUPS
serta
peraturan
perundang-undangan.------------------------b. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain, sebagai berikut: -------------------i. menetapkan kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan kepengurusan; --------------------------------ii.
mengatur
ketentuan
Perseroan atau
termasuk
jaminan
tentang penetapan
hari
tua
dan
kepegawaian gaji,
pensiun
penghasilan
lain
bagi pegawai Perseroan; ---------------------iii.
mengangkat
dan
Perseroan
memberhentikan
berdasarkan
peraturan
pegawai kepegawaian
Perseroan; ----------------------------------iv.
mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili
Perseroan
di
dalam
dan
di
luar
pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau
kepada
pegawai
seorang
Perseroan,
atau
beberapa
baik
orang
sendiri
maupun
bersama-sama atau kepada badan lain; --------v.
menghapusbukukan
piutang
pokok
macet
yang
selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris; vi.
menjalankan pengurusan
tindakan maupun
lainnya,
mengenai
baik
mengenai
pemilikan,
sesuai
dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh rapat
Dewan
Komisaris
dengan
memper
hatikan
peraturan perundang-undangan; ---------------vii.
tidak denda,
menagih dan/
lagi
atau
piutang
ongkosongkos
berupa
bunga,
dalam
rangka
restrukturisasi yang
dan/atau
selanjutnya
penyelesaian
dilaporkan
kredit
kepada
Dewan
Komisaris. ----------------------------------8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang
mengakibatkan
kepentingan Dewan
benturan
ekonomis
Komisaris
kepentingan
pribadi
atau
anggota
Pemegang
antara Direksi,
Saham
dengan
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
ini
dan
dengan
memperhatikan
peraturan
perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas. – 9. Kebijakan
kepengurusan
ditetapkan
dalam
rapat
Direksi. -----------------------------------10. Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9, maka Direktur Utama berhak dan
berwenang
untuk
dan
atas
nama
Direksi
mewakili Perseroan. ----------------------------i. Jika
Direktur
Utama
tidak
hadir
atau
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu
dibuktikan
kepada
pihak
ketiga,
maka
Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal
Wakil
Direktur
Utama
tidak
hadir
atau
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
perlu
dibuktikan
kepada
pihak
ketiga,
maka 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. -----------------------------------ii. Jika tidak ada keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan ber wenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. -----------------------------------
11. Direksi
untuk
perbuatan
tertentu
atas
tanggung
jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau
lebih
sebagai
wakil
atau kuasanya,
dengan
memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk
perbuatan
tertentu
tersebut
yang
diatur
dalam surat kuasa. -----------------------------12. Pembagian
tugas
dan
wewenang
setiap
anggota
Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka
pembagian
Direksi
tugas
ditetapkan
dan
wewenang
berdasarkan
di
antara
keputusan
rapat
Direksi.-----------------------------------------13. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: ----------------------------------------a. Terjadi
perkara
Perseroan
di
depan
dengan
Pengadilan
antara
Direksi
yang
anggota
bersangkutan; atau --------------------------b. Anggota
Direksi
yang
bersangkutan
mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan.--------14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat
13,
yang
berhak
mewakili
Perseroan
adalah: -----------------------------------------a. Anggota
Direksi
lainnya
yang
tidak
mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan; -------b. Dewan
Komisaris
Direksi
mempunyai
dalam
hal
benturan
seluruh kepentingan
anggota dengan
Perseroan; atau ------------------------------c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh
anggota
Direksi
atau
anggota
Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----------------------------------d. Bagi maupun
anggota karena
Direksi masa
yang
berhenti
jabatannya
sebelum
berakhir,
maka
yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas
tindakannya
sampai
diterimanya
pertanggungjawaban yang bersangkutan oleh RUPS Tahunan.-------------------------------------------------------------PASAL 15-----------------------------------------RAPAT DIREKSI-----------------1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota
Direksi,
atau
atas
permintaan
tertulis
dari Dewan Komisaris. 2. Pemanggilan anggota
rapat
Direksi
Direksi yang
harus
berhak
dilakukan
mewakili
oleh
Direksi
menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini. --3. a.
Pemanggilan
secara
rapat
tertulis
langsung
dan
kepada
Direksi
disampaikan
setiap
anggota
harus
dilakukan
atau
diserahkan
Direksi
dengan
tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau
dengan
faksimili lambat
3
jasa
atau
kurir
surat
(tiga)
atau
elektronik
hari
sebelum
dengan
telex,
(e-mail)
paling
rapat
diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------------------------------b. Pemanggilan diperlukan
seperti untuk
tersebut
rapat
di
atas
tidak
Direksi
yang
telah
dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau terdapat kebutuhan penyelenggaraan rapat Direksi yang mendesak. --4. Pemanggilan untuk rapat Direksi harus mencantumkan acara, Direksi
tanggal, dapat
waktu
dan
diadakan
tempat di
rapat.
tempat
Rapat
kedudukan
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -5. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Direksi tersebut dapat diadakan di manapun
di wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------------6. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan
dalam
hal
berhalangan,
Direktur
hal
mana
Utama
tidak
tidak
perlu
hadir
atau
dibuktikan
kepada pihak manapun, rapat Direksi dipimpin oleh Wakil
Direktur
Utama.
Dalam
hal
Wakil
Direktur
Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun,
hal
mana
tidak
perlu
dibuktikan
kepada
pihak manapun, maka rapat Direksi dipimpin oleh seorang
anggota
Direksi
yang
hadir
dan
dipilih
dalam rapat tersebut. ---------------------------7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi
hanya
oleh
anggota
Direksi
lain
berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya
dapat
mewakili
seorang
anggota
Direksi
lainnya. ----------------------------------------8. Rapat
Direksi
adalah
sah
dan
berhak
mengambil
keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----------------------9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk
mufakat.
Jika
keputusan
ber
dasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan
harus
suara
berdasarkan
(satu
per
dua)
diambil
suara
bagian
dengan
setuju dari
pemungutan
lebih
jumlah
dari
suara
1/2 yang
dikeluarkan dalam rapat. ------------------------10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang menentukan. ----11. Dalam rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk
setiap
anggota
Direksi
lain
yang
diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut. -----
12. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam rapat atau diwakilkan
harus
memberikan
atau
mengeluarkan
suara (tidak boleh abstain). -------------------13. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara
tertulis
disampaikan
dan
kepada
ditandatangani,
Direktur
Utama
kemudian
atau
kepada
anggota Direksi lainnya yang akan memimpin rapat Direksi
tersebut,
bersangkutan terhadap pendapat
mengenai
mendukung
hal-hal ini
yang
atau
tidak
akan
dibicarakan
yang
akan
apakah
dianggap
sebagai
mendukung suara
dan yang
dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi. -----14. Pemungutan
suara
mengenai
diri
orang
dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
secara
lisan,
kecuali
Ketua
Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. --------------15. a. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan di putuskan dalam rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat.
Risalah
Rapat
Direksi
harus
dibuat
oleh
seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh Ketua
Ketua Rapat
Rapat dan
serta seorang
kemudian anggota
ditandatangani Direksi
yang
ditunjuk oleh rapat. ----------------------------b. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----------------------------------c. Jika Risalah Rapat Direksi dibuat oleh notaris, penandatanganan tidak disyaratkan. --------------16. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa
mengadakan
rapat
Direksi
dengan
ketentuan semua anggota Direksi telah memberikan perse
tujuan
mengenai
semua
usul
yang
diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. –--------------------------------------b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. ---------c. Selain penyelenggaraan rapat Direksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 13, rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi,
video
konferensi,
atau
sarana
media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta
rapat
mendengar
Direksi
secara
saling
langsung
melihat
serta
dan/
atau
berpartisipasi
dalam rapat. -------------------------------d. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu
transaksi,
kontrak
atau
kontrak
yang
diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya
harus
dinyatakan
sifat
kepentingannya
dalam suatu rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut
dalam
berhubungan
mengambil dengan
suara
mengenai
transaksi
hal
atau
yang
kontrak
tersebut. --------------------------------------------------------------PASAL 16---------------------------------------DEWAN KOMISARIS-----------------1. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang Utama,
diantaranya dan
diantara
apabila
anggota
diangkat
sebagai
diperlukan
Dewan
Komisaris
Komisaris
seorang dapat
lainnya diangkat
sebagai Wakil Komisaris Utama. ------------------2. Yang
dapat
diangkat
menjadi
anggota
Dewan
Komisaris adalah orang perseorangan yang: --------
a. mampu melaksanakan perbuatan hukum; -----------b. tidak pernah dinyatakan pailit; ---------------c. tidak
pernah
menjadi
anggota
Direksi
atau
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
yang
diancam
dengan
hukuman
penjara
5
tahun atau lebih; -----------------------------e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. --------3. Pengangkatan
anggota
Dewan
Komisaris
juga
dilaksanakan dengan memperhatikan integritas dan dedikasi, serta persyaratan lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. -------------------4. Pemenuhan persyaratan dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3, serta akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan ketentuan
tersebut
dilaksanakan
Anggaran
Dasar
sesuai
dan/atau
dengan
peraturan
perundangundangan. ------------------------------5. Para
anggota
diberhentikan
Dewan oleh
Komisaris
RUPS.
Para
diangkat anggota
dan
Direksi
diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Para
Pemegang
Saham
yang
hadir
dalam
RUPS,
pencalonan mana mengikat bagi RUPS. -------------6. Antara anggota
para
anggota
Dewan
Dewan
Komisaris
Komisaris
dengan
dan
anggota
antara Direksi
tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. -----------------------7.
a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka yang
waktu
terhitung
mengangkatnya
atau
sejak
ditutupnya
RUPS
yang
ditetapkan
lain
oleh
RUPS
dan
berakhir
pada
penutupan
RUPS
Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan
tidak
mengurangi
hak
dari
RUPS
untuk
sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan
Komisaris
berakhir
sebelum
dengan
masa
jabatannya
menyebutkan
alasannya.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. ----------------------------------b.
Pengangkatan
anggota
Dewan
Komisaris
tidak
bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. -------------------------------------c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan
Komisaris
dapat
diangkat
kembali
oleh
RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. -------8. Para
anggota
honorarium
Dewan
berikut
Komisaris
diberi
fasilitas
gaji
dan/atau
atau
tunjangan
lainnya, termasuk tansiem (tantieme) dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. 9.
a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris
lowong,
maka
dalam
waktu
selambat
lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan,
harus
diselenggarakan
RUPS
untuk
mengisi lowongan tersebut. -------------------b. Selama
jabatan
itu
lowong
dan
penggantinya
belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan untuk
rapat
menjalankan
Dewan
Komisaris
pekerjaan
ditunjuk
anggota
Dewan
Komisaris yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. --------------------------c. Jika
pada
Perseroan
suatu tidak
waktu
oleh
mempunyai
sebab
apapun
anggota
Dewan
Komisaris, maka untuk sementara Pemegang Saham
yang memiliki saham yang paling banyak berhak menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan ketentuan (enam
dalam
puluh)
waktu
hari
selambatlambatnya
setelah
terjadi
60
lowongan,
RUPS harus diselenggarakan. ------------------d. Seorang
anggota
mengundurkan
Dewan
diri
memberitahukan maksudnya
dari
secara
diri
(enampuluh)
berhak
jabatannya
dengan
tertulis
tersebut
Pengunduran
Komisaris
mengenai
kepada
tersebut
hari
Perseroan.
baru
efektif
sejak
60
diterimanya
pemberitahuan tersebut oleh Perseroan, kecuali sebelum yang
jangka
waktu
memutuskan
anggota
Dewan
pengunduran
tersebut
menerima Komisaris
diri
berlaku
terdapat
pengunduran dimaksud,
efektif
RUPS diri
sehingga
lebih
cepat
dari 60 (enam puluh) hari. -------------------e. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru
bebas
menerima
dari
tanggung
baik
jawab
pengunduran
setelah dirinya
RUPS dan
memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan. ------------------------------------f. Masa
jabatan
sendirinya
anggota
berakhir,
Dewan
Komisaris
apabila
anggota
dengan Dewan
Komisaris tersebut: --------------------------g. jangka waktu jabatannya berakhir; atau -------h. dinyatakan
pailit
pengampuan
atau
berdasarkan
ditaruh suatu
di
bawah
keputusan
pengadilan; atau -----------------------------i. tidak
lagi
memenuhi
undangan; atau
perundang-
-------------------------------
j. meninggal dunia; atau k. diberhentikan
persyaratan
karena
-----------------------keputusan
menyebutkan alasannya, antara lain:
RUPS
dengan
i.
tidak
melaksanakan
ketentuan
perundang-
undangan dan/ atau ketentuan Anggaran Dasar; ii.
terlibat
dalam
tindakan
yang
merugikan
Perseroan dan/ atau Negara; ---------iii.
dinyatakan
bersalah
pengadilan
yang
berdasarkan
mempunyai
keputusan
kekuatan
hukum
tetap; dan atau ---------------------------iv.
mengundurkan diri; -------------------------
v.
alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. -----
l. Keputusan
pemberhentian
sebagaimana
dimaksud
pada huruf e ayat ini dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i sampai dengan iii dan butir
v
diambil
setelah
yang
bersangkutan
diberi kesempatan membela diri. -------------m. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dilakukan dalam RUPS pemberhentian yang bersangkutan. ---------------------------n. Apabila berhenti
seorang atau
jabatannya
anggota
Dewan
diberhentikan
berakhir,
maka
Komisaris
sebelum masa
masa
jabatan
penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan
Komisaris
yang
di
gantikannya,
kecuali
RUPS menentukan lain. ------------------o. Dalam
hal
Komisaris,
terdapat maka
penambahan
masa
jabatan
anggota
Dewan
anggota
Dewan
Komisaris tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a, kecuali RUPS menentukan lain. ---------------------------------------p. Para
anggota
merangkap menimbulkan
Dewan
jabatan benturan
Komisaris
tidak
boleh
lainnya
yang
dapat
kepentingan
dan
yang
dilarang oleh peraturan perundang-undangan. ---
q. Pembagian
kerja
diantara
para
anggota
Dewan
Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran dibantu
tugasnya
oleh
diangkat
Dewan
Sekretaris
oleh
Dewan
Komisaris
Dewan
Komisaris
Komisaris
atas
dapat yang beban
Perseroan. -----------------------------------r. Bagi
anggota
Dewan
Komisaris
yang
berhenti
sebelum maupun karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas
tindakannya
yang
belum
diterima
pertanggung jawabannya oleh RUPS Tahunan. ---------------------------PASAL 17------------------------TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS--1. Dewan Komisaris bertugas: -----------------------a. melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberikan
nasihat
kepada
Direksi,
untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; ------------------------b. melakukan kepadanya
tugas
yang
menurut
secara
Anggaran
perundang-undangan
khusus
diberikan
Dasar,
peraturan
dan/atau
berdasarkan
keputusan RUPS;-------------------------------c. melakukan sesuai
tugas, dengan
wewenang
dan
ketentuan
tanggung Anggaran
jawab Dasar
Perseroan dan keputusan RUPS; ----------------d. dalam
melaksanakan
bertindak
untuk
tugasnya,
Dewan
kepentingan
Komisaris
Perseroan
dan
bertanggung jawab kepada RUPS tersebut; ------e. meneliti
dan
menelaah
laporan
tahunan
yang
dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. ---------------------
2. Sehubungan
dengan
tugas
Dewan
Komisaris
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban: -------------------a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan; ------------------------------------b. mengikuti dalam
perkembangan
hal
kegiatan
Perseroan
Perseroan
menunjukkan
dan
gejala
kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; -------------------------------c. mengusulkan Publik
kepada
yang
akan
RUPS
penunjukan
melakukan
Akuntan
pemeriksaan
atas
buku-buku Perseroan; --------------------------d. melakukan
tugas
pengawasan
lainnya
yang
ditetapkan oleh RUPS; -------------------------e. memberikan Direksi
tanggapan
serta
pada
atas
laporan
setiap
waktu
berkala
diperlukan
mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada para Pemegang Saham tepat pada waktunya; --------------------f. memberikan
tanggapan
rencana
dan
serta
kerja
rencana
dan
persetujuan
anggaran
kerja
jangka
atas
tahunan
Perseroan
panjang
Perseroan
yang disiapkan dan disampaikan oleh Direksi; --g. memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran
tahunan
Perseroan
yang
diberikan
selambat-lambatnya pada hari ketigapuluh bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai; ------h. apabila
sampai
sebagaimana
dimaksud
Dewan
Komisaris
atas
rencana
Perseroan,
dengan
maka
dalam
belum kerja yang
batas
waktu
huruf
g
memberikan dan
ayat
bagi
ini,
persetujuan
anggaran
berlaku
akhir
tahunan Perseroan
adalah
rencana
kerja
dan
anggaran
tahunan
Perseroan tahun buku yang lampau. -------------3. Dewan Komisaris wajib membentuk komite sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan apabila tenaga
dipandang ahli
perlu
untuk
dapat
jangka
meminta
waktu
bantuan
terbatas
dalam
melaksanakan tugasnya atas beban Perseroan. -----4. Anggota kerja
Dewan
Komisaris,
Perseroan
halaman
atau
setiap
berhak
tempat
waktu
memasuki
lain
yang
pada
bangunan digunakan
jam dan atau
dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokkan
keadaan
uang
kas
dan
lainlain
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-------------------5. Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan kepada Direksi dan setiap
anggota
Direksi
wajib
untuk
penjelasan yang diminta tersebut. 6. Dewan
Komisaris
menyetujui
berhak
kebijakan
dan
Direksi
memberikan
--------------berwenang
mengenai
untuk
penetapan
mekanisme, kriteria, dan pendelegasian wewenang, sehubungan
dengan
piutang Perseroan. 7.
optimalisasi
aset
termasuk
------------------------------
a. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 14, rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan
untuk
sementara
waktu
seorang
atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar,
merugikan
kewajibannya
dan/atau
Perseroan, melanggar
melalaikan peraturan
perundang-undangan. --------------------------b. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan
disertai alasannya. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan
Komisaris
diwajibkan
untuk
mengadakan
RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan
anggota
sementara
itu
Direksi
harus
yang
diberi
diberhentikan
kesempatan
untuk
hadir guna membela diri. ---------------------8. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal berlakunya
pemberhentian
sementara,
maka
pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. ----------------------PASAL
-----
18----------------------
----------------RAPAT DEWAN KOMISARIS--------------1. Segala
keputusan
Dewan
Komisaris
diambil
dalam
rapat Dewan Komisaris. --------------------------2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota
Dewan
Komisaris,
atau
atas
permintaan
tertulis Direksi. -------------------------------3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris
Utama,
berhalangan,
hal
dan
dalam
mana
hal
tidak
Komisaris perlu
Utama
dibuktikan
kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh
Wakil
Komisaris
Utama.
Dalam
hal
Wakil
Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal
mana
manapun,
tidak maka
perlu
dibuktikan
pemanggilan
rapat
kepada
pihak
dilakukan
oleh
salah seorang anggota Dewan Komisaris. ----------4.
a.
Pemanggilan
rapat
Dewan
Komisaris
harus
dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau
diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris
dengan
tanda
terima
yang
memadai,
atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau
dengan
telex,
faksimili
atau
surat
elektronik (e-mail) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
rapat
diadakan,
memperhitungkan
tanggal
dengan
panggilan
tidak
dan
tanggal
rapat; ----------------------------------------b.
Pemanggilan
diperlukan telah
seperti
untuk
tersebut
rapat
dijadwalkan
Dewan
berdasarkan
di
atas
tidak
Komisaris keputusan
yang rapat
Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya atau terdapat kebutuhan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris yang mendesak. ---------------------5. Pemanggilan
untuk
rapat
Dewan
Komisaris
mencantumkan
acara,
tanggal,
waktu
rapat.
Dewan
Komisaris
dapat
Rapat
harus
dan
tempat
diadakan
di
tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. --------------------------------6. Jika
semua
diwakili,
anggota
Dewan
panggilan
disyaratkan
dan
rapat
Komisaris
terlebih Dewan
hadir
dahulu
Komisaris
atau tidak
tersebut
dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----------------------------------7. Semua
rapat
Komisaris
Dewan
Utama,
Komisaris
dan
dalam
dipimpin
oleh
hal Komisaris
Utama
tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan Komisaris
kepada
pihak
dipimpin
oleh
manapun, Wakil
rapat
Komisaris
Dewan Utama.
Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka rapat Dewan
Komisaris
dipimpin
oleh
seorang
anggota
Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut. ---------------------------------------8. Seorang
anggota
dalam
rapat
Dewan
Komisaris
Seorang
Dewan
Dewan
Komisaris
Komisaris
lain
anggota
dapat
hanya
oleh
berdasarkan
Dewan
diwakili anggota
surat
Komisaris
kuasa.
hanya
dapat
mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. 9. Rapat
Dewan
Komisaris
adalah
sah
dan
berhak
mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2
(satu
per
dua)
bagian
dari
jumlah
anggota
Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.— 10. Keputusan
rapat
berdasarkan keputusan tidak
Dewan
Komisaris
musyawarah
berdasarkan
tercapai,
harus
diambil
untuk
mufakat.
musyawarah
untuk
mufakat
keputusan
harus
diambil
maka
Jika
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ------------11. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang menentukan. ---12. a. Dalam rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan
Komisaris
berhak
mengeluarkan
1
(satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Dewan
Komisaris
lain
yang
diwakilinya
dengan sah dalam rapat tersebut. -------------b.Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat
atau
diwakilkan
harus
memberikan
atau
mengeluarkan suara (tidak boleh abstain). ----c. Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan untuk menghadiri mengajukan
suatu
rapat
Dewan
pendapatnya
ditandatangani,
secara
kemudian
Komisaris
Utama
Komisaris
lainnya
atau yang
Komisaris
dapat
tertulis
disampaikan
dan
kepada
kepada
anggota
Dewan
akan
memimpin
rapat
Dewan
Komisaris
mendukung yang
atau
akan
tersebut, tidak
mengenai
mendukung
dibicarakan
dan
apakah
terhadap
pendapat
ini
ia hal
akan
dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. -------------d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan
pemungutan
dilakukan
secara
suara
lisan,
mengenai
kecuali
hal
Ketua
lain Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -------------e.Dari
segala
diputuskan dibuat
sesuatu
dalam
Risalah
yang
rapat
Dewan
Rapat.
dibicarakan Komisaris
Risalah
Rapat
dan harus Dewan
Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani Ketua Rapat dan seluruh
anggota
Dewan
Komisaris
yang
hadir
dalam rapat. ---------------------------------f. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk
pihak
ketiga
mengenai
keputusan
yang
diambil dalam rapat yang bersangkutan. -------e. Jika Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh notaris, penandatanganan tidak disyaratkan. --13.
a.
Dewan
Komisaris
dapat
juga
mengambil
keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai semua usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. --------b. Keputusan
yang
diambil
dengan
cara
demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang
diambil
dengan
sah
dalam
rapat
Dewan
Komisaris. -----------------------------------14. Selain
penyelenggaraan
rapat
Dewan
Komisaris
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 12, rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media
telekonferensi,
video
konferensi,
atau
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau
mendengar
secara
langsung
serta
berpartisipasi dalam rapat. ---------------------15. Setiap
anggota
Dewan
Komisaris
yang
secara
pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun
secara
tidak
langsung,
mempunyai
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak
yang
diusulkan
dalam
mana
Perseroan
menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai
hal
yang
berhubungan
dengan
transaksi
atau kontrak tersebut. -----------------------------------------------PASAL 19-------------------------RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN--1. a.
Direksi
wajib
menyusun
Rencana
Kerja
dan
Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat: --------------i.
Misi,
sasaran
jakan
usaha,
perusahaan,
strategi
usaha,
dan
kebi
program
kerja/kegiatan; ---------------------------ii.
Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; -----------
iii.
Proyeksi
keuangan
Perseroan
dan
anak
perusahaannya; -----------------------------
iv.
Hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -------------------
b. Dewan Komisaris wajib menyusun dan menetapkan Program tahun
Kerja buku
Rencana
Dewan
yang
Kerja
Komisaris
untuk
akan
menjadi
dan
Anggaran
setiap
bagian
dari
Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini. --2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan lambatnya
kepada 30
Dewan
(tigapuluh)
Komisaris hari
selambat
sebelum
tahun
anggaran berikutnya dimulai. --------------------3. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2
diberikan
(tigapuluh)
selambatlambatnya bulan
pertama
pada
setelah
hari
ke-30
tahun
buku
berikutnya dimulai. -------------------------4. Tahun buku Perseroan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup. ------------------------5. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan dalam
Laporan
Tahunan
tersebut
harus
memuat
sekurang-kurangnya: -----------------------------a. laporan Akuntan
keuangan Publik
yang
yang
telah
telah
diaudit
terdaftar
di
oleh Bank
Indonesia, yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan laporan
laba
bersangkutan,
dengan rugi laporan
tahun dari arus
buku tahun kas,
sebelumnya, buku dan
yang
laporan
perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; ----------------------------
b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; ---------c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; ----------------------------------d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; --e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; -----------------------f. nama
anggota
Direksi
dan
anggota
Dewan
Komisaris; -----------------------------------g. gaji
dan
Direksi
tunjangan/fasilitas dan
gaji
tunjangan/fasilitas
atau
bagi
anggota
honorarium
serta
anggota
Dewan
bagi
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau. --------------------------------------6. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditandatangani semua
oleh
anggota
semua
Dewan
anggota
Komisaris
Direksi
dengan
dan
memper
hatikan ketentuan yang berlaku. -----------------7. Dalam
hal
anggota
terdapat
Dewan
anggota
Komisaris
Direksi
tidak
dan/atau
menandatangani
Laporan Tahunan dimaksud, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut
dinyatakan
oleh
Direksi
dalam
surat
tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. 8. Dalam
hal
terdapat
anggota
Direksi
dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan
tidak
memberi
alasan
secara tertulis,
yang
bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. ----------------------------------------9. Persetujuan
atas
Laporan
Tahunan
termasuk
pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas
pengawasan
Dewan
Komisaris
sebagaimana
dimaksud
pada ayat 6 dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir. -10.
a. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, dan
pengesahan
berarti
laporan
memberikan
keuangan
pelunasan
oleh
dan
RUPS
pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge)
anggota
kepada
Dewan
para
anggota
Komisaris
Direksi
atas
dan
tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
ternyata
termasuk
laporan
pengawasan
oleh
dalam
Laporan
keuangan Dewan
dan
Tahunan
laporan
Komisaris
serta
tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. ----------------b. Dalam
hal
ternyata
laporan
keuangan
tidak
benar
dan
anggota
Direksi
dan
anggota
secara
tanggung
yang
atau
renteng
disediakan
menyesatkan,
Dewan
Komisaris
bertanggung
jawab
terhadap pihak yang dirugikan. ---------------11. Laporan
Tahunan
termasuk
laporan
keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus disediakan di
kantor
sampai
Perseroan
dengan
sejak
tanggal
tanggal
pemanggilan
pelaksanaan
RUPS
untuk
kepentingan Pemegang Saham. ---------------------12. Perseroan Laba
wajib
Rugi
berbahasa
dalam
2
Indonesia,
atau
beredar
yang
lain
waktu
mengumumkan
di
(dua) yang
neraca
dan
surat
kabar/harian
salah
satunya
tempat
kedudukan
berperedaran
nasional,
sebagaimana
ditetapkan
Laporan terbit
Perseroan dalam
dalam
dan
jangka
peraturan
perundang-undangan. ------------------------------
-----------------------PASAL 20-----------------------------------PENGGUNAAN LABA BERSIH-------------------------DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM-----------1. Laba
bersih
seperti
Perseroan
tercantum
dalam
dalam
satu
neraca
tahun
dan
buku
perhitungan
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan
merupakan
menurut
cara
saldo
laba
yang
penggunaannya
positif,
yang
dibagi
disetujui
oleh
RUPS tersebut. ----------------------------------2. a.
Dividen
hanya
Perseroan
dapat
mempunyai
saldo
dibagikan
apabila
laba
positif
yang
berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan,
dalam
ditentukan dividen
keputusan
waktu,
cara
dengan
peraturan
mana
pembayaran
juga
harus
dan
bentuk
memperhatikan
perundang-undangan
ketentuan di
bidang
Perseroan Terbatas.---------------------------b. Dividen
untuk
saham
dibayarkan
kepada
orang
atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh
RUPS
pembagian
Tahunan
yang
dividen.
memutuskan
Hari
mengenai
pembayaran
harus
diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.-2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang, Anggaran
Dasar
dan
atau
peraturan
perundangan
lain, dibagi sebagai dividen. -------------------3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun
buku
Perseroan
berakhir
berdasarkan
keputusan rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. --------------------------------------4. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah
kekayaan
bersih
Perseroan
tidak
menjadi
lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. ----------------5. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya
kepada
kreditur
atau
mengganggu
kegiatan Perseroan.------------------------------6. Dalam
hal
setelah
tahun
buku
berakhir
ternyata
Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. -------------------------7. Direksi
dan
Dewan
Komisaris
bertanggung
jawab
secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud dalam ayat 7. 8. Apabila
perhitungan
laba
rugi
pada
suatu
tahun
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan
dalam
tahun
buku
selanjutnya
Perseroan
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat
dan
dimasukkan
dalam
perhitungan
laba
rugi itu belum sama sekali tertutup. ------------9. a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 10 (sepuluh) tahun setelah disediakan
untuk
dibayarkan,
dimasukkan
ke
dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----------------------------------b. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a. -----------c. Dividen
dalam
dana
cadangan
khusus
tersebut
dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum tahun,
lewatnya dengan
jangka
waktu
menyampaikan
bukti
10
(sepuluh)
haknya
atas
dividen
tersebut
yang
dapat
diterima
oleh
Direksi Perseroan. ---------------------------d. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun menjadi milik Perseroan. ------------------------PASAL 21---------------------------------------PENGGUNAAN CADANGAN--------------1. Bagian
dari
laba
bersih
yang
disediakan
untuk
cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan. ----------2. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sampai cadangan mencapai jumlah 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal
ditempatkan
cadangan
dan
tersebut
disetor
hanya
Perseroan,
boleh
digunakan
dan untuk
menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. ----------------------------------3. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%
(dua
puluh
persen)
dari
jumlah
modal
ditempatkan dan disetor Perseroan, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----------------------------4. a. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum
digunakan
jumlah
untuk
cadangan
sebagaimana
menutup
yang
dimaksud
kerugian
melebihi
pada
dan
jumlah
ayat
2
yang
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola
dengan
pertimbangan persetujuan.
cara
yang
Direksi, Dewan
tepat
setelah
Komisaris
menurut
memperoleh
serta
dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan.---b. Laba
yang
cadangan
diperoleh dimaksud
dari
pada
pengelolaan
huruf
a
ayat
dana ini
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. -------
---------------------PASAL 22----------------------------------PERUBAHAAN ANGGARAN DASAR--------------Perubahan tempat
Anggaran
Dasar
kedudukan,
termasuk
maksud
dan
merubah
tujuan
nama,
Perseroan,
jangka waktu berdirinya Perseroan, memperbesar atau mengurangi
modal
dasar
Perseroan
dan/atau
modal
Perseroan yang ditempatkan, diputuskan oleh RUPS.----------------------PASAL 23------------------------------PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,--------PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM----1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, maka dalam hal:----------------------------------a. Perseroan
menggabungkan
diri
atau
menerima
penggabungan perusahaan lain; atau -----------b. atau -----------------------------------------c. pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain atau
Perseroan
mengambilalih
perusahaan
lain;
atau -----------------------------------------d. pemisahan
Perseroan;
atau
perubahan
bentuk
badan hukum Perseroan; hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.2. Direksi
wajib
mengumumkan
dalam
2
(dua)
surat
kabar/harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar Indonesia peleburan, perubahan
luas/nasional mengenai
di
rencana
pengambilalihan, bentuk
badan
wilayah
hukum
Republik
penggabungan, pemisahan Perseroan
dan paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. --------------------------------------------
---------------------PASAL 24-----------------------
--------------PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-------------1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -------------------------------------------------2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan,
maka
harus
diadakan
likuidasi
oleh
Likuidator. -------------------------------------3. a. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dimaksud dalam ayat 4 tidak ditunjuk Likuidator.-b. Sisa
dari
perhitungan
likuidasi,
setelah
di
bayarkan segala hutang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa hasil
likuidasi
tersebut,
maka
sisanya
akan
dibagi menurut keputusan RUPS. ---------------3. Upah
bagi
Likuidator
ditentukan
oleh
RUPS
atau
penetapan pengadilan. ---------------------------4. Likuidator
wajib
memberitahukan
kepada
Menteri
Hukum dan HAM serta mengumumkan hasil akhir proses likuidasi
dalam
2
(dua)
surat
kabar/harian
berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/ nasional
di
wilayah
Republik
Indonesia
setelah
RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator
atau
setelah
Pengadilan
menerima
pertanggungjawaban Likuidator. ------------------5. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan
dan
pembebasan
sepenuhnya
kepada
Likuidator.---------------------------------------
6. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk
membereskan
kekayaannya
dalam
proses
likuidasi. --------------------------------------7. Tindakan
pemberesan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat 9 meliputi: --------------------------------a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;-------c. Pembayaran kepada para kreditor; -------------d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan ------------------------------------e. pelaksanaan pemberesan kekayaan. -------------8. Sejak saat pembubaran, dibelakang nama Perseroan dicantumkan kata dalam likuidasi.-------------------------------------PASAL
25-----------------------
-----------TEMPAT TINGGAL PEMEGANG SAHAM-----------Untuk
hal-hal
yang
mengenai
Pemegang
Saham
yang
berkaitan dengan Perseroan, Pemegang Saham dianggap bertempat
tinggal
pada
alamat
sebagaimana
dicatat
dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar ini.---------------------------------------------PASAL 26--------------------------------------KETENTUAN PENUTUP------------------1. Terhadap Anggaran Dasar ini berlaku pula Undangundang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangundangan lainnya.--------------------------------2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam dengan
Anggaran
Dasar,
memperhatikan
akan
diputus
peraturan
dalam
RUPS
perundang-
undangan.----------------------------------------------------------DEMIKIAN AKTA INI-----------------
-Dibuat
dan
diselesaikan
di
Jakarta,
pada
hari
Jumat, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan di hadiri oleh:-------------------1. Tuan Doni Gayatri, S.H. -----------------------2. Nona Susi Similikiti, S.H. ----------------------keduanya
pegawai
Kantor
Notaris,
sebagai
saksi-
saksi.----------------------------------------------Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para
penghadap
penghadap,
dan
para
para
saksi,
saksi
dan
maka
segera
saya,
para
Notaris
menandatangani akta ini.---------------------------- Tertanda-tangan:------------------------------------ RINALDI KUSUMA -------------------- SURYA KOMARA, SH ------------------- DONI GAYATRI, SH ------------------- SUSI SIMILIKITI, SH ---------------- KOMANG VIDYA, SH -------------------Minuta akta ditandatangani secukupnya,-------------Dikeluarkan sebagai salinanNotaris di Jakarta
Komang Vidya, S.H.
