AKINO - Angka Kematian Ibu Menuju Nol - Prov NTB

DATABASE G O O D P R A C T I C E University Network for Governance Innovation merupakan jaringan beberapa universitas di Indonesia sebagai wujud kepedulian civitas akademika terhadap upaya pengembangan inovasi tata pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Saat ini terdapat lima institusi yang tergabung yakni FISIPOL UGM, FISIP UNSYIAH, FISIP UNTAN, FISIP UNAIR, DAN FISIP UNHAS.

Sekretriat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio-Justisia Bulaksumur Yogyakarta 55281

AKINO: Angka Kematian Ibu Menuju Nol Sektor Sub-sektor Provinsi Kota/Kabupaten Institusi Pelaksana Kategori Institusi Kontak

email: [email protected] [email protected]

igi.fisipol.ugm.ac.id

Peneliti dan Penulis

Kesehatan Persalinan Aman Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Pemerintahan Pemerintahan Provinsi Bagian Kesekretariatan Kesekretar iatan & PDE Sekretariat Daerah Provinsi NTB Jl. Pejanggik No. 12 Mataram Telepon 0370-622373 ext. 1234 Fax 0370-632016 email : [email protected] Nyssa Chairina [[email protected]] [[email protected]]

Mengapa program/kebijakan tersebut muncul? AKI melahirkan yang relatif tinggi tinggi terutama di di sejumlah wilayah wilayah timur Indonesia masih terjadi, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari berbagai sebab pemicu AKI relatif tinggi di NTB, peran keterlibatan dukun beranak dalam proses melahirkan secara langsung dalam masyarakat masih menjadi salah satu alasan. Oleh karena itu, AKINO muncul muncul sebagai bentuk bentuk inovasi inovasi program penunjang penunjang prioritas. prioritas. Apa tujuan program/kebijakan program/kebijakan tersebut? tersebut? Tujuan adanya program AKINO secara tidak langsung adalah untuk mengurangi keterlibatan peran dukun beranak dalam proses melahirkan secara langsung. Sedangkan tujuan dasar AKINO yaitu sebagai bentuk komitmen Pusat dan Daerah untuk mendukung target pencapaian MDGs 2015 mendatang, yakni mempercepat penurunan AKI melahirkan. Bagaimana gagasan tersebut bekerja? Menggalakan persalinan gratis melalui jaminan persalinan bagi para ibu hamil yang disertai dengan penerapan program prioritas sebagai program lanjutan yang telah dilakukan sebelumnya seperti penyuluhan Keluarga Berencana (KB) dan desa siaga.

Siapa inisiatornya? Siapa saja pihak-pihak utama yang terlibat? Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA dan Ir. H. Badrul Munir, MM. Apa perubahan perubahan utama utama yang dihasilkan? dihasilkan? Perubahan utama yang dihasilkan yaitu AKI melahirkan mampu ditekan. Selain itu, keterlibatan para ibu hamil dalam proses melahirkan melalui dukun beranak secara langsung setidaknya berkurang dengan beralih ke unit kesehatan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Siapa yang paling memperoleh manfaat? Manfaat yang paling diperoleh yakni bagi keselamatan dalam proses melahirkan para ibu hamil di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Deskripsi Ringkas Salah satu pencapaian target MDGs 2015 dan komitmen Nasional Indonesia yaitu menurunkan tingkat angka kematian ibu melahirkan yang relatif tinggi. Terutama provinsi bagian timur Indonesia, salah satunya Nusa Tenggara Barat (NTB). Di NTB untuk membantu keberhasilan pencapaian target MDGs 2015 yang tersisa waktu kurang dari tiga tahun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) periode 2008-2013 yaitu Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA dan Ir. H. Badrul Munir, MM selaku Gubernur dan Wakil Gubernur mencanangkan AKINO (Angka Kematian Ibu Menuju Nol) sebagai penunjang program prioritas pada tahun 2008 lalu. AKINO secara tidak langsung ditunjukan untuk meminimalkan keterlibatan peran dukun beranak dalam proses melahirkan secara langsung. Implementasi AKINO yakni menggalakan persalinan gratis melalui jaminan persalinan. Selain itu, disertai berbagai program prioritas sebagai program lanjutan yang telah dilakukan sebelumnya seperti peran penyuluh Keluarga Bencana (KB), jaminan

kesehatan masyarakat daerah (jamkesmasda), dan desa siaga. Tidak dipungkiri AKINO memberi manfaat pada berbagai pihak terutama keselamatan para ibu. Adanya AKINO, tingkat AKI mampu ditekan dalam rentang program dicanangkan. AKI NTB tahun 2008 tercatat 320/100.000 kelahiran hidup. Adanya AKINO tahun berikutnya yaitu 2011 2011 tercatat 280/100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 yaitu 228/100.000 kelahiran hidup, AKI NTB masih relatif jauh. Namun, setidaknya hasil AKI melalui AKINO memperlihatkan hal positif dimana cukup mampu ditekan. Dari 1.031 desa di 10 kabupaten/kota di NTB, sebanyak 900 desa dinyatakan AKINO. Beberapa desa AKINO diantaranya terdapat di Kabupaten Lombok Barat. Beberapa desa di Kab. Lombok Barat memiliki Ojek Ambulans dan peraturan desa tentang persalinan sebagai dukungan warga dalam program AKINO.

AKINO: Angka Angka Kematian Kematian Ibu Menuju Menuju Nol

2

http://igi.fisipol.ugm.ac.id

Rincian Inovasi

Grafik 1. Indeks Pembangunan Manusia NTB Tahun 1996-2008 80 70 60 50 40 30 20 10 0

67,7 64,3 65,8 68,7 69,57 70,1 70,5971,17

60,6 62,4263,0463,7164,12 56,7 54,2 57,8

Indonesia (BPS)

1996

1999

Nusa Tenggara Barat

2002

2004

2005

2006

2007

2008

Sumber: BPS 2010

Latar Belakang Masalah Sejak awal kesehatan daerah NTB dikenal berkualitas terburuk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB tahun 1996-2008 selalu berada di bawah ratarata posisi nasional, seperti ditunjukkan dalam grafik 1. Wakil Gubernur NTB mengungkapkan tidak bisa dipungkiri bila indikator kesehatan masih menjadi kendala dan mempengaruhi peringkat IPM NTB, sehingga dalam 6 tahun terakhir masih berada di posisi 32 dari 33 daerah dengan skor 65,2 atau sedikit 1 lebih baik dari Daerah Papua dengan nilai 64,94 . Hal ini dipengaruhi salah satu indikator kesehatan yang masih menjadi kendala yakni Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI). Relatif tingginya AKI di NTB, ditinjau berdasarkan dari perbandingan hasil data AKI secara nasional. Di antara beberapa kabupaten kabupaten di NTB, Lombok Barat adalah salah satu kabupaten dengan AKI relatif tinggi yakni pada 2008 sebesar 20/100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI disebabkan oleh berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Berbagai permasalahan di antaranya seperti kualitas kesehatan ibu hamil cenderung rendah karena minim kesadaran dan informasi kesehatan 1

Data BPS, 2010 (dalam) AntaraMataram.com 2012. NTB Optimistis IPM Bergeser Dari Peringkat 32. http://mataram.antaranews.com/berita/index.php?rubrik=5 &id=22435 diakses pada 24 Desember 2012.

kehamilan. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sumarjati Arjoso, menyatakan peluang kematian ibu semakin besar karena banyak ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan rutin ke bidan atau tenaga medis terlatih untuk mengetahui perkembangan janin dalam kandungannya serta tidak mengkonsumsi vitamin dan zat besi tambahan yang diperlukan 2 selama masa kehamilan . Tidak jarang pula ibu hamil tidak ingin memeriksakan kehamilan karena usia. Entah malu terlalu tua ataupun dini untuk mengandung. Terutama bagi kasus hamil di luar nikah atau pernikahan dini. Terkait usia dini, pernikahan dini juga cukup tinggi di NTB. Perempuan di Provinsi NTB yang menikah pada umur 15 tahun ke bawah dijumpai sebanyak 6,28 persen, paling banyak berada di Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram, 2

Wawancara dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumarjati Arjoso, ketika memiliki kesempatan yang sama dengan Dr Sri Mulyani waktu semasa beliau masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), saat seminar "Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dalam Mencapai Sasaran MDGs" di Jakarta pada 14 Juli 2005 silam, (dalam) KBI Gemari. 2005. Kurangi Penduduk Miskin. http://kbi.gemari.or.id/beritadetail.php?id=3079diakses http://kbi.gemari.or.id/beritadetail.php?id=3079 diakses (secara online) pada 24 Desember 2012.


3


3

disusul perempuan Lombok Timur dan Sumbawa .. Lebih lanjut, proses melahirkan relatif masih terjadi dengan menggunakan jasa dukun beranak. Berbagai faktor yang mempengaruhi di antaranya yang paling utama yaitu pendapatan, di mana ketidakmampuan untuk menjangkau biaya persalinan melalui pelayanan kesehatan. Di sisi lain, tradisi dan budaya proses kelahiran dengan dukun beranak masih cukup kental. Menurut data BPS tahun 2006, 48,73% ibu melahirkan dengan bantuan dukun, 45,06% melahirkan di sarana kesehatan, 4 dan 6,20% melahirkan di sarana lainnya . Wakil Gubernur NTB menambahkan masih banyak ibu yang mengandalkan tenaga dukun untuk melahirkan, padahal sudah ada Pusat Kesehatan 5 Masyarakat (Puskesmas) . Dukun beranak kerap dipercaya karena dianggap memahami dan membantu dalam serangkaian upacara adat seperti upacara beretes, beretes , molang mali , dan ngurisang (upacara adat kehamilan dan kelahiran masyarakat Lombok) . Serta pola pemikiran tradisional seperti mitos kepercayaan terhadap pemberian ramuan, pengalaman persalinan, dan perawatan serta perilaku turun-menurun. turun-menurun. Berbagai faktor pendukung lain seperti pendistribusian dan ketersediaan unit dan tenaga kesehatan. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NTB menyatakan di NTB N TB sendiri s endiri dari sejumlah 1.031 desa yang ada, 103 desa belum memiliki 6 akses bidan desa . Ditambahkan Kepala Dinas Kesehatan Lobar bahwa ketersediaan sarana maupun tenaga kesehatan di Lobar masih terbatas, hal itu terlihat dari 101 desa yang ada, jumlah Poskesdes maupun bidan desa belum bisa

3

Kompas. 2012. Fenomena Pernikahan Dini Munculkan "Kegalauan". http://oase.kompas.com/read/2012/10/02/12113585/Feno mena.Pernikahan.Dini.Munculkan.Kegalauandiakses mena.Pernikahan.Dini.Munculkan.Kegalauan diakses (secara online) pada 24 Desember 2012. 4

AntaraMataram.com. AntaraMataram.com. 2012. NTB Kesulitan Angkat Angkat IPM Karena Faktor Kesehatan. http://www.antaramataram.com/berita/?rubrik=5&id=2148 9 diakses (secara online) pada 24 Desember 2012.

5

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 2008. Laporan Kajian: Meneropong Kebutuhan Pencapaian MDGs Di Nusa Tenggara Barat (NTB). http://www.batukar.info diakses (secara online) pada 22 Februari 2013.

7

dikatakan lengkap . Selain itu, keterbatasan jangkauan jangkauan pelayanan pelayanan kesehatan daerah terpencil turut diperhitungkan. diperhitungkan. Tidak hanya disebabkan segi internal, melainkan segi eksternal seperti visi, misi serta tindakan nyata stakeholder di NTB belum terintegrasi secara utuh. Hal ini merugikan berbagai pihak terutama keselamatan para ibu dan Provinsi NTB terkait pencapaian posisi IPM Provinsi secara nasional. Dengan demikian, Angka Kematian Ibu Nol (AKINO) muncul sebagai program inovasi dalam rangka percepatan upaya penekanan AKI.

Inisiasi Angka Kematian Ibu melahirkan masih cenderung tinggi. Di sisi lain, tersisa tiga tahun dalam pencapaian target tujuan Millennium Development Goals Goals (MDGs) 2015 dan komitmen Nasional Indonesia. Butuh usaha keras dalam merealisasikan pencapaian target MDGs 2015. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan penempatan bidan di desa, pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), program Perencanaan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan sebagainya. Begitupun di NTB, AKI yang cenderung tinggi sehingga turut mempengaruhi posisi IPM NTB dalam bidang kesehatan di mana menjadi salah satu posisi terendah secara nasional. Maka dari itu, selaku Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yaitu Dr. TGH.M. Zainul Majdi, MA dan Ir. H. Badrul Munir, MM mencanangkan program AKINO bertepatan pada perayaan ulang tahun NTB pada tanggal 17 Desember 2008. Pada dasarnya, AKINO adalah bentuk komitmen Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian MDGs 2015 mendatang, di mana agar dapat mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu melahirkan. AKINO salah satu bagian program inovasi unggulan dalam bidang sosial yang diharapkan mampu memberikan dorongan tinggi bagi percepatan pencapaian program prioritas pembangunan NTB. Program prioritas pembangunan NTB berdasarkan rancangan strategi yang bertumpu salah satunya pada masyarakat miskin, yaitu 3A AKINO (Angka Kematian Ibu Nol), ABSANO (Angka Buta Aksara Nol), dan ADONO (Angka Droup Out Nol).

6

Suara NTB. 2011. Bidan Desa Minim Tinggi, Angka Kematian Ibu di NTB . http://www.suarantb.com/2011/12/06/Sosial/detil1%202.ht ml diakses (secara online) pada 24 Desember 2012.

7

Suara NTB. 2011. Minim, Sarana Kesehatan di Lobar . http://www.suarantb.com/2011/03/07/Sosial/detil4%201.ht ml diakses (secara online) pada 24 Desember 2012.


4


Hal ini ditandai dengan upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan KIA hingga tingkat desa. Melalui pembebasan biaya persalinan guna mendukung berbagai program prioritas yang telah dilakukan sebelumnya dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu. Selain itu, AKINO ditunjukkan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan posisi IPM NTB menjadi lebih baik secara nasional. Serta, sebagai bentuk realisasi terhadap tujuan utama dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009-2013 dalam NTB BERSAING (Nusa Tenggara Barat yang Beriman dan Berdayasaing). Pelaksanaan AKINO sebagai penunjang program prioritas bidang sosial dalam pembangunan NTB secara dasar dilaksanakan sesuai pada prinsip good governance sebagai governance sebagai tujuan utama. Penerapan sesuai prinsip good governance governance yaitu melibatkan secara keseluruhan stakeholders baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, instansi nonpemerintahan serta masyarakat dalam pembangunan. Di sisi lain, agar percepatan pencapaian program AKINO terealisasi dan sesuai prinsip good governance, governance , Pemerintah NTB mempersiapkan strategi berupa sosialisasi dan advokasi kepada seluruh pihak terkait. Seperti badan eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi lainnya. Sosialisasi dilakukan melalui promosi kesehatan yang disusun sebagai buku pedoman program AKINO sebagai acuan para stakeholder stakeholder tersebut. Promosi dilakukan melalui penyuluhan dan kampanye serta pemberdayaan masyarakat tentang kesehatan. Hal ini dilakukan guna mencapai perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat yang masih cenderung tradisional serta minimnya mengenai informasi kesehatan terutama kehamilan. Promosi kesehatan yang diselenggarakan oleh pelayanan kesehatan (Puskesmas) dilakukan melalui pendekatan melalui keterlibatan berbagai pihak. Mulai dari lembaga pendidikan jenjang menegah pertama hingga atas melalui sosialisasi mengenai pendidikan kesehatan terutama tentang reproduksi. Kemudian, di perguruan tinggi melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program kerja lapangan. Selain itu, tokoh masyarakat dan agama turut berperan dalam sosialisasi program AKINO. Para tokoh masyarakat dan agama yang memberikan selipan pesan dalam acara ceramah atau diskusi yang diadakan dengan warga. Bahan selipan diskusi atau ceramah tersebut yakni berbagai pesan yang mengarah pada penerapan AKINO. Lebih lanjut, dalam mensosialisasikan program AKINO dapat melalui media massa (seperti radio,

koran ataupun melalui iklan televisi) dan acara budaya (seperti wayang kulit dan balas pantun). Pemuatan pesan sosialisasi program AKINO yang dilakukan melalui media massa sebenarnya berasal dari kontribusi para pengusaha media massa itu sendiri. Pengusaha media massa memiliki kepedulian dalam mendukung realisasi AKINO di NTB. Hal ini dapat dikatakan secara tidak langsung merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR). Di mana pesan mengenai AKINO sampai pada masyarakat yang tersebar melalui media cetak, elektronik dan sebagainya. Salah satu bentuk rencana kerjasama dalam mensosialisasikan program AKINO dengan media massa yaitu melalui radio komunitas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suedaryanto selaku staf ahli pendidikan dan kesehatan Kantor Gubernur Provinsi NTB di Balai Latihan Kesehatan Mataram pada acara pelatihan talk show dan penerbitan buletin, pada tahun 2009 lalu. Suedaryanto akan memanfaatkan radio komunitas (rakom) sebagai media sosialisasi program 3A. Bila program 3A berada di tempat berdirinya rakom, maka pihaknya akan melakukan kerjasama yang bentuk kerjasamanya dapat ditentukan, seperti Iklan Layanan Masyarakat, mimbar informasi, berita atau 8 dialog . Selain itu, berbagai buku pedoman mengenai AKINO turut diberikan kepada masyarakat dalam setiap kegiatan (seperti posyandu, kelas ibu hamil, dan sebagainya) dan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program tersebut. Pada dasarnya promosi kesehatan mengenai sosialisasi AKINO yang diselenggarakan oleh Puskesmas dengan melibatkan terutama media massa, tokoh agama, dan masyarakat, secara teknis kedua belah pihak akan melakukan pertemuan terlebih dahulu. Hal ini ditujukan untuk melakukan pembahasan mengenai pemberian pedoman penyelenggaraan program AKINO yang telah disusun dan dilengkapi dengan kumpulan 9 pesan terkait program AKINO . Sementara itu, tidak hanya dari elemen masyarakat saja melainkan pada badan pemerintahan setiap wilayah kabupaten di Provinsi NTB turut mensosialisasikan mensosialisasikan program AKINO. Program AKINO disosialisasikan melalui advokasi pada Pemerintah 8

Primadona FM. 2009. Rakom Miliki Potensi dan Kekuatan yang Pasti . http://m.suarakomunitas.net/baca/5216/rakom--milikipotensi-dan--kekuatan-yang-pasti.htmldiakses potensi-dan--kekuatan-yang-pasti.html diakses pada 11 April 2013. 9

Salah satu contoh bentuk pedoman penyelenggaraan AKINO sebagaimana sebagaimana terlampir di bagian lampiran.


5


Provinsi dan Kabupaten. Advokasi dilakukan berupa penyelenggaraan sistem pencatatan dan pelaporan kependudukan di setiap jenjang wilayah administrasi pemerintahan. Terkait dengan sistem pencatatan dan pelaporan kependudukan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai data yang terdapat di setiap kabupaten secara keseluruhan melalui jaringan internet. internet. Secara keseluruhan, mekanisme pemerintah NTB pada awal pelaksanaan program AKINO lebih mengutamakan keterlibatan pihak masyarakat secara langsung. Sedangkan badan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten sebatas secara teknis (seperti upaya peningkatan ketersediaan unit, tenaga, dan anggaran kesehatan). Di sisi lain, kendala dalam tahap ini mengarah pada lemahnya koordinasi para stakeholder terkait sosialisasi awal program dilakukan. Permasalahan sosialisasi belum optimal terjadi justru bukan di tingkat masyarakat melainkan tingkat badan pemerintahan daerah sendiri. Hal ini ditandai melalui pengakuan bahwa sejumlah kades tidak paham mengenai program Pemprov NTB, khususnya mengenai BSS, AKINO, 10 ABSANO, dan ADONO . Maka dari itu, saat itu Pemprov NTB berupaya keras dalam melakukan sosialisasi program AKINO melalui peningkatan koordinasi dan fasilitas pendukung sosialisasi baik berupa anggaran maupun bahan materi sosialisasi terhadap aparat pemerintahan daerah.

percepatan penekanan AKI di NTB, salah satunya Kabupaten Lombok Barat. Namun yang perlu ditekankan bahwa analisis penulisan ini lebih diarahkan pada program AKINO sebagai percepatan penekanan AKI dalam lingkup sebagai upaya secara tidak langsung dalam meminimalkan peran dukun beranak dalam proses melahirkan. Secara keseluruhan, pelaksanaan AKINO didukung penuh Pemerintah Pusat dan Daerah. Berbagai sumberdaya eksternal maupun internal memberi dukungan positif dan berupaya memperoleh hasil optimal. Berdasarkan hasil lapangan, program AKINO dapat optimal disebabkan disebabkan adanya hubungan hubungan sinergitas pemerintah, swasta, dan masyarakat. Serta sinergitas visi dan misi program prioritas (seperti desa siaga, dan sarana ojek ambulans) dan penunjang (yaitu AKINO) sebagai keseriusan komitmen percepatan penurunan AKI di NTB. Seperti Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah desa beserta masyarakat mewujudkan Desa Siaga sendiri. Konsep Desa Siaga memang ada sejak tahun 1990an, namun baru diadopsi Kementerian Kesehatan pada tahun 2006. Konsep ini bentuk kontribusi Pemerintah Jerman melalui lembaga Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Zusammenarbeit (GIZ) dalam mendukung strategi prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2000. Gambar 1. Ojek Ambulans

Implementasi AKINO merupakan program penunjang penunjang prioritas bagi para ibu hamil, bersalin, nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan), dan bayi baru lahir (sampai umur 28 hari) melalui revitalisasi aksesbilitas dan penggunaan pelayanan kesehatan antenatal. Pelayanan antenatal meliputi pemeriksaan kehamilan, persiapan persalinan, informasi tanda bahaya, imunisasi, pencegahan kehamilan yang 11 tidak diinginkan, dan ketersediaan darah . Revitalisasi direalisasikan berupa persalinan bebas biaya dan peningkatan pelayanan terhadap kualitas kesehatan para ibu selama masa kehamilan hingga pasca melahirkan. Hal ini dilakukan sebagai tujuan awal yakni dukungan atas program AKINO untuk 10

Suara NTB. 2010. Melihat Program Unggulan Pemprov NTB Masyarakat Lebih Paham Gosip Artis dan Perkembangan Dunia. http://www.suarantb.com/2010/04/26/Sosial/detil1%205.ht ml diakses (secara online) pada 24 Desember 2012.

11

Atmawikarta, Arum. 2008. Penurunan Kematian Ibu: Pencapaian MDG dalam Perspektif Pemerintah. Rakernas dan Semiloka Aliansi Pita Putih Indonesia. Jakarta.

Sumber: Suara NTB, 2012

Desa Siaga Dasan Geria berawal dari Gerakan Sayang Ibu Ibu (GSI), yakni gerakan dukungan melindungi ibu hamil agar bersalin dengan selamat dan aman serta merealisasikan program AKINO. Bentuk dukungan perlindungan tersebut di antaranya ojek ambulans. Ojek ambulans terbentuk atas kerjasama pejabat desa dengan tokoh masyarakat. Alasan ojek ambulans terbentuk karena letak geografis dan minim infrastruktur, di mana


6


Grafik 2. Unit Kesehatan Lobar Tahun 2008-2010

Sumber: Nusa Tenggara Tenggara Barat dalam Angka 2009-2011 .

jarak antara rumah penduduk penduduk dengan Puskesdes yang jauh serta jalan utama desa yang hanya jalan setapak. Beberapa tukang ojek di desa terpencil tersebut direkrut sukarela untuk mengitari tiap rumah ibu hamil secara rutin dan mengantarkan ke Puskesdes bila hendak melahirkan. Umumnya, rumah para ibu hamil dipasangkan bendera dengan warna merah atau kuning atau tukang ojek mencatat nama dan lokasi tempat tinggal mereka.

yang diberikan melalui Jampersal di rumah sakit umum dan daerah serta Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lain dengan standar ruang perawatan kelas III. Besaran biaya penanggungan sesuai kesepakatan antara Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan Dinas Kesehatan provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2562/Menkes/Per/Xii/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

Selain itu, masyarakat dan aparat desa juga membuat peraturan desa tentang persalinan. Kepala Desa Dasan Geria memberikan sanksi bagi dukun yang langsung menolong persalinan sendiri dan tidak membawa pasiennya ke 12 bidan, sebesar Rp. 100.000,00 . Keterbatasan pada transportasi, infrastruktur, dan letak geografis tidak dijadikan sebagai hambatan besar oleh pemerintah desa dan masyarakat. Justru mereka mampu memanfaatkan potensi sekitar secara bersama guna mendukung komitmen agar program AKINO terealisasi terealisasi secara baik.

Pembiayaan tersebut dilatarbelakangi dukungan anggaran Pemerintah Pusat berupa belanja bantuan sosial dalam APBN yang tertuang menjadi satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan anggaran pembiayaan Jamkesmas. Kemudian, pembiayaan atas APBN dilanjutkan melalui APBD. Mengingat, ketidakmampuan pemerintah pusat dalam membiayai keseluruhan masyarakat miskin NTB. Data versi Dinas Kesehatan NTB, jumlah penduduk NTB sampai tahun 2007 sebanyak 4.292.491 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.038.292 jiwa (53,8 persen). Namun demikian, program Jamkesmas dengan dukungan dana APBN bagi masyarakat miskin di wilayah NTB baru membiayai sebanyak 2.028.491 jiwa atau 87,9 13 persen dari total penduduk NTB . Kekurangan pembiayaan tersebut kemudian dibiayai Pemprov melalui APBD berupa jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda). (Jamkesmasda).

Secara eksternal, dukungan pada beberapa aspek utama seperti anggaran, ketersediaan unit, dan tenaga kesehatan cukup mendukung pelaksanaan AKINO. Dalam skema skema segi anggaran, anggaran, Pemprov Pemprov NTB memberikan jaminan persalinan (Jampersal) secara berkelanjutan yang merupakan bagian skema jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) melalui sistem klaim bagi para ibu hamil. Tidak hanya berlatarbelakang tidak mampu, melainkan bagi keseluruhan peserta Jamkesmas. Fasilitas

12

Merdeka. Dukun Beranak Beraksi, Didenda Rp100 Ribu http://www.merdeka.com/pernik/dukun-beranak-beraksididenda-rp100-ribu-z4wern1.htmll diakses (secara online) didenda-rp100-ribu-z4wern1.htm pada 19 Februari 2013.

Dari segi unit kesehatan dapat dilihat pada Grafik 2. Jumlah ketersediaan rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan Lombok Barat mengalami

13

SumbawaBaratNews. 2012. NTB Terapkan Tujuh Program Kesehatan Terkait Kemiskinan. http://sumbawabaratnews.com/?p=6273 http://sumbawabaratnew s.com/?p=6273 diakses (secara online) pada 24 Desember 2012.


7


Grafik 3. Ketersediaan Bidan di NTB Tahun 2008-2010

Sumber: NTB dalam Angka 2011.

fluktuasi pada beberapa unit pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari besaran masing-masing ketersediaan unit kesehatan pada jumlah unit Puskesmas Pembantu, pos kesehatan desa dan pos pelayanan terpadu. Fluktuasi jumlah unit pelayanan kesehatan disebabkan di antaranya keterbatasan modal dan upaya untuk melakukan resistensi perubahan demi keberlangsungan unit pelayanan kesehatan di lingkungan sekitar. Selain itu, intensitas dan jumlah pasien maupun pengunjung turut mempengaruhi. Sedangkan tenaga kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan berupa bidan secara keseluruhan didominasi adanya peningkatan. Hal ini juga terjadi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Lobar yang mengalami peningkatan. Di mana pada tahun 20082009 jumlah bidan masih dalam keadaan stagnan yakni 18 orang, namun pada 2010 adanya tambahan bidan sebanyak 2 orang. Namun bila dilihat keseluruhan, jumlah ketersediaan bidan di Lombok Barat tidak sebanding dengan beberapa rumah sakit umum seperti Mataram dan Praya. Ketersediaan bidan di Rumah Sakit Umum Mataram tiap tahun mengalami peningkatan rata-rata sebanyak 4-5 orang bidan. Di mana pada tahun 2008 sebanyak 36 tenaga bidan, kemudian 2009 meningkat sebanyak 41 orang dan diikuti tahun 2010 menjadi sebanyak 45 orang. Begitupun dengan Rumah Sakit Umum Praya yang mengalami peningkatan ketersediaan bidan rata-rata sebanyak 6-7 orang. Dimana tahun 2008 ketersediaan bidan berjumlah 13 orang, kemudian 2009 meningkat sebanyak 19 orang dan tahun 2010 kembali mengalami peningkatan menjadi sebanyak 26 orang. Adanya ketidakseimbangan proporsi ketersediaan tenaga bidan di

tiap rumah sakit umum kabupaten disebabkan pendistribusian yang belum merata dan keterbatasan dalam ketersediaan jumlah tenaga bidan. Berdasarkan peninjauan dukungan pelaksanaan AKINO di atas, hal ini menyiratkan masih memiliki adanya keterbatasan terutama jumlah bidan. Namun demikian, keterbatasan ini bukan karena permasalahan biaya. Para Kepala Daerah di wilayah NTB yakni Gubernur dan Bupati/Walikota telah sepakat untuk membentuk Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (BKPJKD) guna mengakomodir pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat miskin, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota 14 kesepahaman (MoU), pada 28 Maret 2009 . Pembentukan BKPJKD berdasarkan Mou adalah bentuk realisasi sinergitas pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain itu, tindakan ini bukti penegasan bahwa pembiayaan bukan masalah utama dalam pelaksanaan program AKINO. Keterbatasan bidan secara umum karena asumsi dan minat mereka sebagai calon bidan dan bidan itu sendiri yang lebih memilih bekerja di luar daerah untuk mencari insentif lebih tinggi. Padahal ketersediaan bidan sebagai salah satu aspek penentu pelaksanaan persalinan bebas biaya tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah bidan, pada tahun 2010 Pemprov NTB memperoleh tambahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 14

AntaraMataram.com. 2012. Warga Miskin NTB Tak Perlu Takut Melahirkan . http://mataram.antaranews.com/berita/index.php?rubrik=1 1&id=14634 diakses (secara online) pada 24 Desember 2012


8


Bagan 1. Mekanisme Pelaksanaan Program AKINO

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Dinas Kesehatan Provinsi

Pusat - Kementerian Kesehatan

Sumber: diolah dari data penelitian

RI guna merealisasikan program AKINO. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada tanggal 1 Juni 2010 lalu menerima sebanyak 191 bidan desa Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) (Kemenkes) RI. Diberikannya bidan PTT itu setelah diajukan setiap kabupaten/kota se-NTB 15 sesuai dengan kebutuhan . Bidan tambahan akan didistribusikan pada daerah prioritas seperti pedesaan terpencil maupun terpinggirkan yang belum memiliki bidan. Adapun pemberitaan pemberitaan masih adanya pemungutan pemungutan biaya persalinan di salah satu unit pelayanan kesehatan, namun hal ini segera diatasi dengan mengembalikan hasil pungutan biaya tersebut kepada pasien. Kepala Dinas Kesehatan Loteng, dr. Nurhandini Eka Dewi, S.Pa mengakui ada beberapa teman di beberapa tempat di mana bidan desa menarik biaya persalinan kepada pasiennya. Namun atas temuan itu, pihaknya sudah memerintahkan yang bersangkutan untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pasien. Tapi ada juga memang yang secara ikhlas diberikan oleh pasien kepada bidan tanpa ada paksaan oleh bidan bersangkutan. Baik dalam 16 bentuk uang maupun dalam bentuk barang . Hal ini terjadi pada warga Loteng, NTB yang justru memberikan “bayaran” baik barang maupun uang sebagai rasa terima kasih mereka terhadap jasa yang diberikan. Bila dinyatakan benar adanya pungutan liar oleh bidan, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran bahkan ditindaklanjuti sesuai aturan kepegawaian. Sedangkan dari segi internal, permasalahan pelaksanaan program cenderung terjadi pada kepercayaan tradisi dan budaya para ibu hamil yang masih melekat. Di mana masih mempercayakan kelahiran melalui dukun beranak. dr. Wiwin 15

Global FM Lombok. 2010. NTB Terima 191 Bidan PTT Desa dari Kemenkes RI. http://www.globalfmlom http://www.globalfmlombok.com bok.com diakses (secara online) pada 24 Desember 2012. 16

Suara NTB. 2010. 2010. Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Memprihatinkan Kepemimpinan Mamiq Ngoh Dinilai Gagal. http://www.suarantb.com/2010/07/09/Sosial/detil5%201.ht ml diakses pada 24 Desember 2012.

mengungkapkan masih adanya kepercayaan masyarakat memilih dukun untuk melahirkan, menurutnya terjadi karena fungsi dukun yang belum bisa dilakukan oleh petugas kesehatan, seperti mencuci dan membersihkan kain bekas darah dan nifas, serta tetap melakukan perawatan terhadap ibu dan bayi secara berkala setelah ibu 17 melahirkan . Maka dari itu, untuk mengubah tradisi dan budaya warga NTB dalam pelaksanaan AKINO, dilakukan sosialisasi berdasarkan kerjasama Puskesmas dengan para tokoh agama dan masyarakat. Secara keseluruhan, tiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini telah memiliki alternatif dan sudah direalisasikan dalam tindakan nyata. Hanya saja tinggal bagaimana kerjasama dan dukungan sinergis antara pemerintah, masyarakat dan lembaga lain untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Berbicara mengenai evaluasi, evaluasi program ini dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Bagan 1 menunjukan mekanisme evaluasi yang dilakukan. Dinas Kesehatan kabupaten melaporkan kegiatan jampersal pada Dinas Kesehatan provinsi yang kemudian dilaporkan ke pusat pada Kementrian Kesehatan. Ketiga pihak ini wajib melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana tanggung jawab masing-masing. Sedangkan untuk feedback dilakukan sebaliknya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/Xii/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Dampak Substantif Dampak langsung terhadap kelompok sasaran Dalam program AKINO, pada konteks ini sasaran tujuan Jampersal lebih ditekankan bagi ibu hamil dan bersalin. Dari segi perkembangan data statistik dapat dilihat dalam Grafik 4. 17

Pemprov NTB. 2011. AKINO dan Tantangannya (3A). http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=866 http://www.ntbprov.go .id/baca.php?berita=866 diakses pada (27 Desember 2012).


9


Grafik 4. Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten Lobar

Jumlah Ibu Hamil di Kab Lobar Ibu Ib u Ham amil il

Ibu Be Berrsa sali lin n

Dito Di tolo long ng Na NaKe Kess

Per ersa sali lina nan n di Fa Fask skees

19635 18742 16218 15632 14747 13764 14175 15218 12725 13138 13080 12533 11392 12957 11175

2008

2009

2010

2011

Sumber: NTB dalam Angka 2009-2011.

Grafik 5. Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Lobar Jumlah Kematian Ibu di Kab Lobar

Jumlah Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 20

18

17 12

2008

2009

2010

2011

Sumber: NTB dalam Angka 2009-2011.

Data jumlah ibu hamil menunjukan adanya fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari besaran jumlah ibu hamil tiap tahun. Di mana tahun 2008 adalah angka tertinggi jumlah ibu hamil yaitu 19.635 orang. Lebih lanjut dengan target ibu bersalin sebesar 18.742 orang yang kemudian melakukan persalinan melalui pertolongan tenaga kesehatan hanya sebesar 14.747 orang. Yang berarti sebesar 3.725 ibu bersalin lainnya diasumsikan tidak melalui pertolongan pelayanan kesehatan dengan perkiraan

hal ini masih terkait maraknya persalinan menggunakan tenaga dukun beranak. Sehingga implikasi yang diperoleh dapat dilihat pula pada data jumlah kematian ibu pada tahun 2008 mencapai angka kematian tertinggi yaitu sebesar 20/100.000 kelahiran hidup. Namun demikian, seiring dengan awal program AKINO berlangsung berlangsung tahun 2009 jumlah ibu hamil sebesar 13.764. Di mana angka ini relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang


10


Grafik 6. Jumlah Ibu Hamil dan Bersalin serta Kematian Ibu Tahun 2009-2010

Sumber: NTB dalam Angka Tahun Tahun 2010 dan 2011.

memiliki target ibu bersalin sebesar 13.138 orang. Lebih lanjut, para ibu yang melakukan persalinan melalui pertolongan tenaga kesehatan sebesar 11.392 orang. Diikuti dengan yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan (berupa rumah sakit umum, Puskesmas utama dan Puskesmas pembantu) yakni sebesar 11.175 orang. Kemudian disertai dengan hasil awal penekanan Angka Kematian Ibu di tahun 2009 sebesar 18/100.000 kelahiran hidup.

adanya penekanan angka kematian di tahun 20092011, di mana pada tahun 2011 angka kematian menunjukan hasil penurunan relatif besar sebanyak 5 orang. Selain itu, pertolongan ibu hamil dan bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan ratarata telah mencapai 80% per tahun sehingga menunjukan penggunaan dukun beranak berkurang. Sementara perkembangan keseluruhan Provinsi NTB dalam 2009-2010, ibu hamil dan bersalin mengalami peningkatan sebesar 1230 dan 947 jiwa.

Sedangkan dalam masa perkembangan AKINO dicanangkan, di tahun 2010, jumlah ibu hamil kembali meningkat sebesar 16.218 orang. Dengan target ibu bersalin sebesar 14.175 orang, dilakukan persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan sebesar 12.725 orang. Diikuti dengan sebesar 12.533 orang yang melalui persalinan di fasilitas kesehatan. Di mana, selisihnya yaitu sebesar 192 orang dapat diindikasikan melakukan persalinan diluar fasilitas kesehatan.

Ditambahkan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat sepanjang 2011 sebanyak 118 ibu meninggal dunia ketika dalam proses melahirkan[18]. Dari berbagai sebab kematian maternal, AKI melahirkan sebenarnya mampu ditekan. Walaupun diakui belum signifikan di mana setahun pelaksanaan program yaitu tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 8 jiwa, namun pada tahun 2011 kembali meningkat. Hal ini terjadi karena jumlah besaran survey ibu hamil disertai peningkatan jumlah komplikasi yang dialami sehingga memiliki resiko kematian. Singkat kata, sebelum pelaksanaan program AKINO angka kematian ibu tahun 2009 sebesar 121 jiwa/tahun. Setelah program AKINO dilaksanakan mampu ditekan sebesar 8 jiwa/tahun.

Di sisi lain, di tahun 2010 Angka Kematian Ibu kembali menunjukkan hasil penekanan sebesar 17/100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, pada tahun 2011, besaran jumlah ibu hamil kembali menurun yakni sebesar 15.632 orang. Di mana dengan target sasaran ibu bersalin sebanyak 15.218 orang. Dari 15.218 orang ibu bersalin, sebesar 13.080 orang mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang ditandai sebesar 12.957 orang melalui fasilitas kesehatan. Di sisi lain, Angka Kematian Ibu pada tahun 2011 menghasilkan penekanan sebesar 12/100.000 kelahiran hidup. Data di atas menjelaskan bahwa dengan adanya program AKINO jumlah kematian ibu di Kabupaten Lobar setiap tahun dapat ditekan. Hal ini terlihat

Bukti lain program tersosialisasi dengan baik yaitu dari 1.031 desa yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB, 900 desa dinyatakan bebas dari kematian 18 ibu melahirkan atau Angka Kematian Ibu Nol . Hanya sekitar 10 persen desa yang masih terdapat kasus kematian ibu dan secara tidak langsung sosialisasi AKINO memberikan hasil positif. Dari 18

Opcit ,. ,. Pemprov NTB. 2011. AKINO dan Tantangannya (3A). http://www.ntbprov.go.id diakses pada 27 Desember 2012.


11


segi warga secara langsung hampir seluruh ibu hamil telah mengakses program AKINO baik berupa persalinan gratis, Posyandu, penyuluhan KB ataupun terkait pelayanan antenatal lainnya. 

Dampak Kelembagaan

Bila dalam dampak kelompok sasaran menunjukan hasil positif, namun tidak bagi Pemprov NTB terkait posisi IPM secara nasional. Hasil setahun pelaksanaan program dalam menekan angka kematian tidak semata-mata mampu secara langsung mengantarkan IPM NTB sebagai peningkatan. Mengingat selain masa pelaksanaan program, masih terdapat berbagai indikator lain sebagai perhitungan pembangunan IPM NTB secara nasional yang perlu ditingkatkan.

adalah KIA (Kesehatan Ibu dan Anak). Dalam konteks penulisan ini, berikut beberapa indikator yang termasuk dalam penentuan penilaian IPKM terhadap KIA terutama AKI. Berdasarkan sumber data yang ditemukan pada situs Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB yakni data pada tahun 2007 dan 2010, sebagai acuan perbandingan sebelum dan setelah adanya program AKINO dicanangkan. Sementara itu, dapat dilihat IPKM masyarakat NTB bila dibandingkan pada 2007 dan 2010 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Berikut penjelasan IPKM berdasarkan data di atas. Dari segi IPKM Provinsi 

Grafik 7. IPM NTB Tahun 2007-2010







Sumber: BPS 2010

Nilai IPM NTB apabila dibandingkan dengan IPM Nasional dalam kurun waktu tahun 2007-2010 terus mengalami peningkatan, walaupun diakui memang masih berada di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, bila dikaitkan dengan adanya program AKINO pada tahun 2009, tingkat IPM NTB cenderung meningkat sebesar 5,4 persen dibandingkan sebelumnya yaitu hanya 0,54 persen. Tidak dipungkiri, adanya AKINO sebagai program inovasi secara tidak langsung mengintepretasikan NTB mampu dan memiliki komitmen tinggi untuk mengubah “image “ image”” daer ah ah kesehatan terburuk menjadi lebih baik. Lebih lanjut, hal ini ditandai dalam Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Lombok Barat. Dalam konteks derajat kesehatan masyarakat, Lombok Barat diakui termasuk dalam kategori Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Dari 24 indikator dalam IPKM, salah satu permasalahan dominan Lombok Barat

Rasio dokter pada tahun 2010 terhadap penduduk meningkat sebesar 1,86 poin. Di mana tahun 2010 sebesar 10,00 per 100.000 penduduk dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya 8,14 poin. Rasio Puskesmas pada tahun 2010 terhadap penduduk meningkat sebesar 0,23 poin. Di mana tahun 2010 sebesar 3,38 per 100.000 penduduk dibandingkan dengan tahun 2007 hanya 3,15. Rasio bidan pada tahun 2010 terhadap penduduk meningkat 33,14 poin. Dimana tahun 2010 sebesar 59,26 per 100.000 penduduk dimana dibandingkan tahun 2007 sebesar 26,12. Presentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2010 adalah 89,77 persen dibandingkan tahun 2007 sebesar 79,77 persen.

Dari segi IPKM Kabupaten 





Rasio dokter tahun 2010 terhadap penduduk meningkat sebesar 5,92 poin. Di mana tahun 2010 sebesar 7,17 dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya 1,25 per 100.000 penduduk. Rasio bidan tahun 2010 terhadap penduduk adalah 63,00 di mana dibandingkan tahun 2007 sebesar 1,21 per 100.000 penduduk. Presentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2010 adalah 84,32 persen dibandingkan tahun 2007 sebesar 76,45 persen.

Bila ditinjau dari beberapa aspek indikator IPKM terkait AKI, berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa secara provinsi, NTB menunjukan komitmen keseriusan dalam mendukung MDGs 2015 dalam upaya percepatan penurunan AKI. Peningkatan pada ketersediaan unit dan tenaga


12


Tabel 1. Indikator IPKM Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 dan 2010

Tahun

Daerah

Rasio Dokter /Puskesmas (per 100.000 penduduk)

Rasio Bidan/Desa (per 100.000 penduduk)

Cakupan Persalinan oleh Nakes

NTB

2007

8,41/3,15

26,12

79,77

2010

10,00 / 3,38

59,26

84,32

Lombok Barat

2007

1,25

1,21

76,45

2010

7,17

63,00

89,77

Sumber: Data Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2012 dan Profil Kesehatan Propinsi NTB Tahun 2007

kesehatan serta yang dapat digarisbawahi adalah cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang juga semakin meningkat. Dengan demikian, dapat diasumsikan juga bahwa keterlibatan secara langsung dukun beranak dalam proses persalinan mampu diminimalisir. 

Dampak sistemik/lingkungan sistemik/lingkungan bersifat jangka panjang

Dampak sistemik adanya AKINO sebagai progam inovasi NTB, terkait pada hasil yang telah direalisasikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu sisi pertama mengenai besaran hasil pencapaian AKI. Baik dampak dalam kelompok sasaran maupun kelembagaan bahwa sebelum AKINO dicanangkan, dicanangkan, AKI cenderung tinggi bahkan diakui hingga saat ini. Namun demikian, perlu diperhatikan pada sisi besaran AKI. Walaupun belum mampu ditekan secara signifikan tetapi adanya program AKINO setidaknya dapat diminimalisir. Sisi kedua, tradisi-budaya dan pola pikir sebagian besar ibu hamil yang cenderung tradisional kini mampu beralih dengan adanya program AKINO. Pada saat ini ibu hamil melahirkan menggunakan jasa bidan. Sisi ketiga, adanya sinergitas AKINO sebagai program penunjang dengan berbagai program prioritas upaya penurunan AKI memunculkan kesadaran masyarakat. Kesadaran dan kepentingan kesehatan kehamilan di masyarakat luas terutama ibu hamil meningkat. Hal ini dapat ditinjau melalui AKI Kabupaten Lombok Barat yang seiring waktu menurun. Walaupun data kehamilan dan kelahiran secara dominan menurun karena penga-

ruh besaran survey ibu hamil di lapangan, namun Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. Moch. Ismail, memperkirakan sekitar 12% dari total persalinan yang ada di NTB masih menggunakan jasa dukun 19 atau tidak ditangani tenaga kesehatan . Sehingga, mengisyaratkan hampir 82% ibu hamil di NTB termasuk Kabupaten Lombok Barat sudah memahami resiko persalinan melalui dukun beranak. Sisi keempat, meminimalisir berbagai faktor penyebab kematian ibu melahirkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor penyebab langsung terhadap kematian ibu melahirkan seperti kualitas pelayanan antenatal. Sedangkan penyebab tidak langsung seperti aborsi, pernikahan dini, dan pandangan tradisi dan budaya. Sisi terakhir yaitu, aksesbilitas pelayanan kesehatan semakin terbuka dan terjangkau bagi masyarakat berlatarbelakang ekonomi tidak mampu. Secara tidak langsung, hal ini turut memperbaiki upaya Pemrov dalam membangun dan meningkatkan mutu kesehatan terkait aksesbilitas dan pelayanan kesehatan terutama bagi kehamilan dan persalinan aman para ibu. Dengan demikian, dari beberapa sisi pembahasan dampak yang diperoleh dalam rentang program AKINO berjalan, maka diharapkan pula agar dapat mempengaruhi hasil secara ke depan. Hasil pada jangka panjang tersebut salah satu di antaranya yaitu dapat berdampak pada realisasi peningkatan IPM NTB yang mampu bergeser ke posisi atas

19

Global FM Lombok. 2012. 12 Persen Masyarakat NTB Melahirkan Dengan Dukun Beranak . http://www.globalfmlombok.com http://www.globalfmlom bok.com diakses (secara online) pada 22 Februari 2013.


13


secara nasional. Tentu bergesernya ke posisi atas secara nasional juga perlu dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan terhadap berbagai indikator IPM lainnya.

Institusionalisasi dan Tantangan Tiga tahun program AKINO diimplementasikan, hampir secara keseluruhan para ibu di NTB telah mengakses program tersebut. Para ibu hamil melakukan persalinan secara bebas biaya dan berbagai pelayanan antenatal lainnya di rumah sakit dan Puskesmas yang disediakan oleh Pemprov. Dalam mekanisme sosial terkait pelembagaan program AKINO, ditunjukkan bahwa tradisi dan budaya sebelumnya masih kental. Namun demikian, seiring terus dilakukannya sosialisasi melalui peran di berbagai tingkat masyarakat seperti lembaga pendidikan, peran media massa, dan tokoh masyarakat serta agama, program AKINO dapat berjalan dan diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Lantas, peran dukun beranak pun tidak semata-mata dilupakan begitu saja. Pada tingkat badan pemerintahan, untuk terus mendukung AKINO tetap berlangsung dan diterima secara keseluruhan oleh masyarakat NTB, maka peran dukun beranak tetap dilibatkan. Mengingat warga NTB lebih mengenal dukun beranak sejak lama, maka Pemprov beserta Dinas Kesehatan melakukan kerjasama dengan para dukun beranak. Dukun beranak berperan untuk membantu mensosialisasikan serta mendampingi para ibu hamil melakukan segala pelayanan antenatal kepada bidan. Hal ini ditunjukkan dengan pendekatan petugas medis dengan dukun beranak melalui pertemuan rutin. Ini dilakukan dengan mengalihkan fungsi dukun yang sebelumnya membantu proses kelahiran dan merawat bayi, kini peran mereka adalah mengantarkan ibu yang akan melahirkan ke Puskesmas. Saat ini dukun yang telah ikut aktif di Puskesmas Tanjung Karang berjumlah 15 dukun. Adanya kerjasama antara bidan dan dukun beranak sebagai cara untuk mengubah perilaku warga yang telah terbiasa dengan dukun beranak dalam melakukan persalinan secara bertahap di mana peran dukun beranak kini lebih sebagai pendamping para ibu hamil dalam melakukan persalinan. Sedangkan secara regulasi, terkait upaya pelembagaan implementasi program AKINO yakni melalui adanya kesepakatan melalui MoU. Hal ini sebagai tanda upaya perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak balita antara Pemrov dan Pemerintah Kabupaten seluruh NTB. Serta, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 sebagai

dasar pelaksanaan program AKINO yang tertuang dalam RPJM Pemerintah Provinsi NTB. Di mana salah satu yang menjadi prioritas yakni mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendukung terhadap masyarakat miskin di mana salah satunya melalui perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan anak balita tersebut. Sementara itu, selama kurun waktu implementasi dan pelembagaan AKINO terdapat berbagai tantangan yang dimulai dari manajemen pelayanan kesehatan yakni segi tenaga kesehatan, seperti data pada pembahasan sebelumnya di mana hingga saat ini NTB masih mengalami keterbatasan bidan. Tidak dipungkiri, walaupun adanya antisipasi penambahan bidan yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan RI, namun upaya ini belum mampu menutupi besaran jumlah bidan yang dibutuhkan. Selain itu, dari segi unit dan tenaga kesehatan, serupa dalam pembahasan sebelumnya, bahwa besaran unit dan tenaga kesehatan belum merata dan juga tidak dipungkiri bila masih terbatas. Sedangkan dari segi anggaran, seperti dalam pembahasan yang telah dilakukan di atas bahwa anggaran mengintepretasikan bukan sebagai hambatan karena mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Selain itu, terdapat berbagai dukungan pemerintah asing yang turut mendukung melalui investasi baik berupa program maupun sekedar materi. Singkat kata, tantangan dalam konteks ini bagaimana mengupayakan peningkatan alokasi anggaran untuk kesehatan dan hubungan koordinasi antarstakeholder dengan program penunjang dan prioritas penurunan AKI. Sedangkan tantangan dari sistem implementasi AKINO, yakni dalam tahap sosialisasi program. Penulis sempat menyinggung pada bahasan sebelumnya, bahwa adanya implementasi AKINO, di mana pada umumnya masyarakat sebagai sasaran yang biasanya tidak mengetahui adanya program tersebut dapat dimaklumi. Namun demikian, dalam realitasnya justru pihak badan pemerintahan sendiri ada yang tidak mengetahui adanya implementasi program AKINO ataupun berbagai program yang dicanangkan oleh Pemprov kala itu. Hal ini menandakan sosialisasi mengalami hambatan yang tidak hanya pada masyarakat melainkan pada badan pemerintahan sendiri sebagai pihak penyelenggara program. Selain pada perspektif manajemen, tantangan pada segi dukungan masyarakat yaitu tradisi dan budaya yang masih kental pada para ibu hamil. Tidak dipungkiri, bila meninjau data yang ada ibu hamil di NTB, tampak secara keseluruhan sudah dapat beralih menggunakan bidan untuk mengakses


14


segala bentuk pelayanan antenatal yang telah disediakan. Namun, dengan demikian masih belum semua para ibu hamil dapat beralih menggunakan bidan. Pada kasus tahun 2011 lalu, satu kasus merupakan kasus yang diakui Puskesmas merupakan kasus kecolongan. Karena sejak pemeriksaan hingga mendekati proses persalinan, selalu pergi ke Puskesmas dan rajin memeriksakan diri ke dokter spesialis. Namun saat proses kelahiran, ibu memilih melahirkan dengan jasa 20 dukun . Terakhir, yaitu segi kepemimpinan sebagai ujung tombak keberhasilan program. Tantangan yang dihadapi berupa akumulasi secara keseluruhan berbagai tantangan dari segala persepktif yang terjadi. Berbagai tantangan dimulai bagaimana merealisasikan solusi terkait penyediaan dan pendistribusian bidan serta berbagai sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang masih minim dan belum merata. Selain itu, upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran terhadap program pembangunan kesehatan salah satunya melalui program AKINO ini. Dari segi dukungan masyarakat pun yakni bagaimana memobilisasi masyarakat yang masih kental pada tradisi dan budaya serta minim pengetahuan mengenai pentingnya kualitas kesehatan terutama tentang kehamilan dan persalinan aman.

L e s s o n L e a rn rn e d

Program AKINO adalah program inovasi penunjang sebagai upaya percepatan penurunan kematian ibu yang relatif tinggi di NTB, kolaborasi antara program penunjang dengan program prioritas sebagai sebuah program pembangunan utuh, menunjukan hasil yang diperoleh dan membuktikan sebagai peluang untuk direplikasi ke daerah lain. Mengingat hingga kini kematian ibu masih cenderung tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Berikut poin pembelajaran program ini. 



Implementasi

Sinergitas visi dan misi program prioritas dan penunjang sebagai keseriusan komitmen percepatan penurunan AKI. Sama halnya dengan tahap inisiasi, program tidak berjalan optimal apabila visi dan misi masing-masing program tidak dapat mendukung satu sama lain sebagai suatu program utuh. Seperti program AKINO dengan Program Desa Siaga. Desa Siaga dibentuk untuk mengurangi kematian ibu melalui pemberdayaan masyarakat dengan membekali pengetahuan kesehatan terutama kehamilan agar mereka turut berpartisipasi dalam mendukung program AKINO. 

Institusionalisasi

Keterlibatan peran masyarakat dan hadirnya motivator adalah hal utama. Motivator penting agar dapat memberikan motivasi pada masyarakat terutama ibu hamil untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses merealisasikan program AKINO. Pemberian motivasi berupa informasi tentang manfaat serta pentingnya kesehatan ibu terutama dalam masa kehamilan hingga persalinan aman. 

Evaluasi

Keberhasilan Program AKINO bergantung pada keseriusan komitmen dan dukungan para stakeholder secara sinergis agar program berjalan optimal dan berkelanjutan. Seperti penguatan terhadap monitoring internal (anggaran, kebijakan, dsb) maupun eksternal (SDM, fasilitas, dsb) dan evaluasi program yang perlu dilakukan agar memberikan trust secara mendalam pada masyarakat.

Inisiasi

Adanya hubungan hubungan sinergis pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk merealisasikan program AKINO, kerjasama di antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah penting. Suatu program yang ditunjukkan untuk masyarakat pada dasarnya tidak akan berjalan baik apabila yang melakukan hanya sebelah pihak dan tanpa melibatkan masyarakat

20

sedikitpun. Program AKINO dapat berjalan optimal dan diterima oleh masyarakat secara keseluruhan karena seiring terus dilakukannya dilakukannya sosialisasi melalui berbagai peran di tingkat masyarakat seperti lembaga pendidikan, media massa, tokoh masyarakat dan agama.

Suara NTB. 2011. Program 3A (1) Lebih Memilih Dukun Beranak, Penghambat AKINO . http://www.suarantb.com/2011/09/24/wilayah/Mataram/det il2.html diakses (secara online) pada 24 Desember 2012.

Peluang Replikasi Berdasarkan hasil pembahasan mengenai program AKINO dapat dikatakan bahwa program ini memiliki peluang cukup besar untuk direplikasi di daerah lain. Karena bertujuan merevitalisasi manajemen pelayanan kesehatan terutama pelayanan antenatal ibu hamil. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam replikasi di antaranya.



Transformasi kehidupan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri. Pemikiran tradisional masyarakat umumnya


15


cenderung dapat menghambat pelaksanaan suatu program pembangunan. Terlebih karena pola pikir yang cenderung menutup dan kaku terhadap perubahan. 







Pengelolaan keuangan harus bertumpu pada kepentingan publik. Besarnya alokasi anggaran daerah terhadap kesehatan tidak hanya dialokasikan sesuai dengan kepentingan publik, tetapi juga memperhatikan besaran keterlibatan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran kesehatan daerah. Adanya kerangka hukum dan adminstrasi pembiayaan secara transparan dan akuntabilitas. Guna memperoleh hasil optimal dan terciptanya akuntanbilitas horizontal antara pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan program secara bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program, peran masyarakat (ibu hamil), dan aparat pemerintahan. Hal ini dilakukan guna peninjauan pengembangan program melalui penilaian kinerja aparat pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Dukungan dan sinergitas sinergit as terhadap penguatan sistem kesehatan. Diperlukan dukungan anggaran, ketersediaan unit dan tenaga kesehatan, motivasi, komitmen serta regulasi yang sangat kuat agar program dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Sedangkan ketersediaan instrumen bagi replikasi program ini di antaranya regulasi. Regulasi tentang persalinan aman sebagai acuan dasar yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yaitu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB No. 445/20/Yankesdas&Rujukan/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2562/Menkes/Per/Xii/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Sedangkan regulasi Desa Siaga yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Selain itu, tenaga pelatih sebagai mediator peningkat kemampuan bidan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun swasta.

Referensi AntaraMataram.com. AntaraMataram.com. 2012. 2012. NTB Kesulitan Angkat IPM Karena Faktor Kesehatan. Kesehatan. http://www.antaramata http://www.antaramataram.com/berita ram.com/berita/?rubrik=5 /?rubrik=5 &id=21489 diakses 24 Desember 2012. AntaraMataram.com. AntaraMataram.com. 2012. 2012. Warga Miskin Miskin Ntb Tak Tak Perlu Takut Melahirkan. http://mataram.antaranews.com http://mataram.antaranews.com/berita/inde /berita/index.ph x.ph p?rubrik=11&id=14634 diakses 24 Desember 2012 Atmawikarta, Arum. 2008. Penurunan Kematian Ibu: Pencapaian MDG dalam Perspektif Pemerintah. Rakernas dan Semiloka Aliansi Pita Putih Indonesia. Indonesia. Jakarta. Bappeda NTB. 2010. NTB dalam Angka 2009. http://bappedantb.go.id/im http://bapped antb.go.id/images/pdf/Pub ages/pdf/Publikasi/N likasi/N TBdalamAngka/NTBdalamAngka2009/dda2009 -12-babiv.pdf diakses -12-babiv.pdf diakses pada 27 Desember 2012. Bappeda NTB. 2011. NTB dalam Angka 2010. http://bappedantb.go.id/im http://bapped antb.go.id/images/pdf/Pub ages/pdf/Publikasi/N likasi/N TBdalamAngka/NTBdalamAngka2009/dda2009 -12-babiv.pdf diakses -12-babiv.pdf diakses pada 27 Desember 2012. -------------------------. ------------------------- . 2012. NTB dalam Angka Angka 2011. 2011. http://bappedantb.go.id/im http://bapped antb.go.id/images/pdf/Pub ages/pdf/Publikasi/N likasi/N TBdalamAngka/NTBdalamAngka2010/dda2010 -12-babiv.pdf diakses -12-babiv.pdf diakses pada 27 Desember 2012. BPS. 2011. Indeks Pembangunan Manusia dan Provinsi 1996-2010. http://www.bps.go.id diakses (secara online) pada 3 Januari 2012. Data BPS, 2010 (dalam) AntaraMataram.com 2012. NTB Optimistis IPM Bergeser Dari Peringkat 32. http://mataram.antaranews.com http://mataram.a ntaranews.com/berita/inde /berita/index.ph x.ph p?rubrik=5&id=22435 diakses pada 24 Desember 2012. Departemen Kesehatan RI. 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/Xii/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Persalinan . http://www.depkes.go.id/downloads/PERATUR AN_MENTERI_KESEHA AN_MENTERI_KE SEHAT TAN_JUKNIS_JAMPE RSAL.pdf diakses RSAL.pdf diakses pada 26 Desember 2012. Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat. 2012. Data/Informasi Data/Informasi Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2012 . 2012 . http://www.depkes.go.id diakses pada 23 Maret 2013. -----------------------. 2007. Profil Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat 2007 . 2007 . http://www.depkes.go.id diakses pada 23 Maret 2013. Global FM Lombok. 2010. NTB Terima 191 Bidan


16


PTT Desa dari Kemenkes RI . http://www.globalfmlombok.com diakses (secara online) pada 24 Desember 2012. Global FM Lombok. 2012. 12 Persen Masyarakat NTB Melahirkan Dengan Dukun Beranak. http://www.globalfmlombok.com diakses (secara online) pada 22 Februari 2013. IGHEALTH. 2009. Perkembangan Pembangunan Kesehatan Provinsi NTB. NTB. http://www.ighealth.org diakses 3 Januari 2013. IGHEALTH. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dalam Percepatan Pencapaian AKINO di Provinsi Nusa Tenggara Barat . http://www.ighealth.org diakses pada 26 Desember 2012. Komunitas Sasak. 2011. Ojek Ambulans, Dewa Penolong Ibu Hamil Desa Dasan Geria Lombok . http://www.sasak.org diakses (secara online) pada 19 Februari 2013. Kompas. 2012. Fenomena Pernikahan Dini Munculkan "Kegalauan". http://oase.kompas.com/read/2012/10/02/1211 3585/Fenomena.Pernikahan.Dini.Munculkan.K egalauan diakses (secara online) pada 24 Desember 2012 KBI Gemari. 2005. Kurangi Penduduk Miskin. Miskin . http://kbi.gemari.or.id/beritadetail.php?id=3079 diakses (secara online) pada 24 Desember 2012. Merdeka. Dukun Beranak Beraksi, Didenda Rp100 Ribu Ribu http://www.merdeka.com/pernik/dukunberanak-beraksi-didenda-rp beranak-beraksi-didenda-rp100-ribu100-ribuz4wern1.html diakses (secara online) pada 19 Februari 2013. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 2008. 2008. Laporan Kajian: Meneropong Kebutuhan Pencapaian MDGs Di Nusa Tenggara Barat (NTB). (NTB) . http://www.batukar.info diakses (secara online) pada 22 Februari 2013. Pemprov NTB. 2011. 2011. AKINO AKINO dan Tantanga Tantangannya nnya (3A). (3A). http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=866 diakses pada (27 Desember 2012). Primadona FM. 2009. Rakom Miliki Potensi dan Kekuatan yang Pasti . http://m.suarakomunitas.net/b http://m.suarakomunitas.net/baca/5216/ra aca/5216/rakom-kom-miliki-potensi-dan--kekuatan-yan miliki-potensi-dan--kekuatan-yang-pasti.html g-pasti.html diakses pada 11 April 2013. Suara NTB. 2010. Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Memprihatinkan Kepemimpinan Mamiq Ngoh Dinilai Gagal .

http://www.suarantb.com/2010/07/09/Sosial/det il5%201.html diakses (secara online) pada 24 Desember 2012. Suara NTB. 2010. Melihat Program Unggulan Pemprov NTB Masyarakat Lebih Paham Gosip Artis dan Perkembanga Perkembangan n Dunia. Dunia. http://www.suarantb.com http://www.suarantb.com/2010/04/2 /2010/04/26/Sosial/det 6/Sosial/det il1%205.html diakses (secara online) pada 24 Desember 2012. Suara NTB. 2011. Bidan Desa Minim Tinggi, Angka Kematian Ibu di NTB. NTB . http://www.suarantb.com/2011/12/06/Sosial/deti l1%202.html diakses (secara online) pada 24 Desember 2012. Suara NTB. 2011. Minim, Sarana Kesehatan di Lobar. http://www.suarantb.com/2011/03/07/Sosial/deti l4%201.html diakses (secara online) pada 24 Desember 2012. Suara NTB. 2011. Program 3A (1) Lebih Memilih Dukun Beranak, Penghambat AKINO. AKINO . http://www.suarantb.com/2011/09/24/wilayah/M ataram/detil2.html ataram/detil2.html diakses (secara online) pada 24 Desember 2012. SumbawaBaratNews. SumbawaBaratNews. 2012. NTB Terapkan Tujuh Program Kesehatan Terkait Kemiskinan. http://sumbawabaratnews.com/?p=6273 diakses (secara online) pada 24 Desember 2012. Opcit,. Pemprov NTB. 2011. AKINO 2011. AKINO dan Tantangannya (3A). http://www.ntbprov.go.id (3A). http://www.ntbprov.go.id diakses pada 27 Desember 2012. MelayuOnline. 2007. Kelahiran Dalam Pengetahuan Orang Sasak, Nusa Tenggara Barat . Barat . http://www.melayuonline.com diakses (secara online) pada 19 Februari 2013. Pemprov NTB. 2011. Pemprov NTB Dirikan Pusat Data Program Unggulan. http://www.ntbprov.go.id diakses (secara online) pada 24 Desember 2012. IGHEALTH. 2009. Petunjuk Teknis Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat . http://www.ighealth.org http://www .ighealth.org/en/product/d /en/product/downloadfile ownloadfile /127/Petunjuk-Teknis-Sistem-RujukanPelayanan-Kesehatan-Technical-Guide-forHealth-Referral-System Health-Referral-Syste m diakses pada26 Desember 2012. Perpustakaan Nasional. 2010. Pedoman Umum Desan dan kelurahan Siaga Aktif. Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan. Kesehatan . (dalam) Departemen Kesehatan. 2010. Pedoman


17


Umum Desa dan kelurahan Siaga Aktif. (secara online) http://www.perpustakaan.depkes.go.id pada 28 Februari 2013. Suara NTB. 2012. Perkembangan Program Mengurangi Angka Kematian Ibu di NTB Bersiap Memecah Senyap. Senyap . http://www.suarantb.com diakses (secara online) pada 19 Februari 2013. Setda Lombok Barat. 2013. Dasan Gria Wujudkan Desa Siaga. http://www.lombokbarat.go.id diakses (secara online) pada 19 Februari 2013. USAID. 2012. Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir. http://www.selamatkanibudanbayi.org diakses (secara online) pada 19 Februari 2013. Wieczorek-Zeul, Wieczorek-Zeul, 2005 (dalam) Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Indonesia: Alfabeta. Bandung.


18


Lampiran: Salah Satu Contoh Pedoman Sosialisasi Program AKINO dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Strategi Promosi Kesehatan Dalam Percepatan Pencapaian AKINO di Nusa Tenggara Barat.

Lampiran 1.


19


Lampiran 2


20


Lampiran 3


21


Lampiran 4.


22


Lampiran 5.


23


Lampiran 6.


24


AKINO - Angka Kematian Ibu Menuju Nol - Prov NTB

Recommend Documents