KERANGKA ACUAN PELACAKAN KASUS KEMATIAN IBU/BAYI
I.
PENDAHULUAN Saat ini status kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih jauh dari harapan,
ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) yaitu 228 per 100,000 kelahiran hidup (SDKI, 2007). Meskipun telah mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2002-2003 yaitu 307 per 100.000 KLH, angka ini masih merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia (62), Srilanka (58), and Philipina (230). Kondisi Angka Kematian Bayi (AKB) tidak jauh berbeda, saat ini kematian bayi sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2007) dan terjadi stagnasi penurunan bila kita bandingkan dengan SDKI 2003 (35 per 1000 kelahiran hidup).AKB di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN, yaitu Singapura (3 per 1.000), Brunei Darussalam (8 per 1.000), Malaysia (10 per 1.000), Vietnam (18 per 1.000), dan Thailand (20 per 1.000). Angka kematian ibu di Indonesia tahun 1986 adalah 450 per 100.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 334 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1997, dan 307 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2003, sedangkan data terakhir pada tahun 2007 menunjukkan angka 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI2007). Angka tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka kematian ibu di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan untuk dapat mencapai target MDG, yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2015. Jika tidak dilakukan intervensi yang signifikan dan efektif, maka target tesebut sulit untuk dicapai karena proyeksi BPS berdasarkan kecenderungan penurunan diatas, angka kematian ibu di Indonesia hanya akan turun sampai 163 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (BPS, 2007). Untuk menurunkan angka kematian ibu, salah satu faktor utama adalah mengatasi komplikasi persalinan. Diperkirakan bahwa dari sekitar 529.000 kematian ibu, sekitar 9,5 juta wanita mengalami kesakitan yang berhubungan dengan kehamilan dan 1,4 juta mengalami ’nyaris mati’ (near-miss) (Filippi, dkk., 2007). SDKI tahun 2007 menunjukkan bahwa sekitar 37% ibu mengalami persalinan tak maju ketika proses persalinan, 17% mengalami ketuban pecah dini (KPD) 6 jam sebelum melahirkan, dan 9% mengalami perdarahan hebat. Komplikasi lain yang tercatat adalah demam dan cairan vagina berbau (7%) dan kejang (2%). Sementara itu, komplikasi yang tercatat selama kehamilan, sekitar 10,6% ibu didiagnosis memiliki komplikasi. Diantara mereka, 3% mengalami perdarahan hebat dan 2% ibu mengalami persalinan pre-term. Komplikasi lain yang dilaporkan dalam
laporan SDKI tersebut adalah demam, sungsang, kejang, lemah, bengkak, hipertensi dan sakit kepala. Angka kematian neonatal di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan yang sangat lambat dalam kurun waktu 10 tahun bila dibandingkan dengan angka kematian bayi dan Balita. AKN pada tahun 1997 sebesar 26 per 1000 kelahiran hidup menurun menjadi 20 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003) dan 19 per 1000 kelahiran hidup sesuai hasil SDKI 2007. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting karena kematian neonatal memberikan kontribusi terhadap 56% kematian bayi (SDKI,2007). Untuk mencapai target penurunan AKB pada MDG 2015 yaitu sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir (neonatal) menjadi prioritas utama. Dari data tersebut juga terlihat kesenjangan yang cukup besar antar provinsi. AKB dan AKN tertinggi di provinsi Sulawesi Barat (74 dan 46/1.000) dan NTB (72 dan 34/1.000) yang mencapai 2 - 3 kali lipat dari AKB di Provinsi Yogyakarta (19 dan 15/1.000) (SDKI 2007). Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan 78,5% dari kematian neonatal ini terjadi pada umur 0-6 hari. Dari data tersebut juga terlihat masih rendahnya cakupan pemeriksaan neonatus. 57,6% neonatus diperiksa oleh tenaga kesehatan dalam minggu pertama setelah kelahirannya dan hanya 33,5% neonatus umur 8-28 hari yang diperiksa. Penyebab kematian terbesar berdasarkan Riskesdas 2007 untuk umur 0-6 hari adalah gangguan pernapasan/asfiksia (35,9%) dan prematuritas dan bayi berat lahir rendah (32,4%) dan sepsis (12%); umur
7-28 hari adalah sepsis (20,5%), kelainan kongenital (18,1%),
pneumonia 15,4 %, prematuritas dan BBLR (12,8%) dan RDS (12,8%). Hampir sama dengan angka kematian ibu, angka kematian neonatal di Indonesia ini juga masih menunjukkan adanya masalah akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang serius. Masalah kesehatan neonatal selain sangat terkait dengan kondisi saat ibu hamil dan bersalin tetapi juga penyakit dan masalah kesehatan yang dialami bayi setelah lahir yang menyangkut perawatan bayi baru lahir. Terdapat tiga jenis area intervensi yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan neonatal yaitu melalui: (1) peningkatan pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai, (2) pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan pasca persalinan dan kelahiran, serta (3) pelayanan emergensi kebidanan dan neonatal dasar (PONED) dan komprehensif (PONEK) yang dapat dijangkau.. II. LATAR BELAKANG Beberapa program penurunan AKI dan AKN di Indonesia telah dilakukan melalui kebijakan Making Pregnancy Safer (MPS). Salah satunya adalah dengan meningkatkan
mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu serta neonatal di tingkat pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan
konsep
Audit
Maternal
Perinatal/Neonatal
(AMP)
tingkat
Kabupaten/Kota. Ruang lingkup AMP yang dikembangkan dalam pedoman ini mencakup audit untuk ibu, bayi pada masa perinatal, hingga neonatal. AMP dapat dimanfaatkan untuk menggali permasalahan yang berperan atas kejadian morbiditas maupun mortalitas yang berakar pada pasien/ keluarga, petugas kesehatan, manajemen pelayanan, serta kebijakan pelayanan. Melalui kegiatan ini diharapkan para pengelola program KIA di Kabupaten/Kota dan para pemberi pelayanan di tingkat pelayanan dasar (puskesmas dan jajarannya) dan di tingkat pelayanan rujukan (RS Kabupaten/Kota) dapat menetapkan prioritas untuk mengatasi faktor-faktor yang berpengaruh tersebut. Data dari AMP di tingkat Kabupaten/Kota diharapkan akan dapat digunakan untuk proses audit di tingkat provinsi untuk menghasilkan kebijakan tingkat tinggi melalui mekanisme Confidential Enquiries into Maternal (&Neonatal) Deaths (CEMD). Pada tingkat ini, dapat dilibatkan pakar dari berbagai macam bidang (misalnya terkait transportasi, dan lain-lain) untuk menghasilkan intervensi yang berbasis bukti dan diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan maternal dan Perinatal/Neonatal. Dalam kaitannya dengan kegiatan CEMD di tingkat provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi berkepentingan untuk mengumpulkan data AMP dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan AMP di Kabupaten/Kota dalam hal bila terjadi kematian lintas batas dan menyediakan pengkaji eksternal bagi Kabupaten/Kota yang memerlukannya. III. PENGORGANISASIAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA A. Pengorganisasian Pelindung Kepala Puskesmas Ketua Tim Pelacakan Kasus Kematian Ibu/Bayi
Ka. TU
Tim Pelacakan Kasus Kematian Ibu/Bayi
Perangkat Desa Setempat
Bidan Desa Setempat
B. Tata Hubungan Kerja Dan Alur Pelaporan 1. Tata Hubungan Kerja Ketua tim pelacakan kasus kematian ibu/bayi bertugas melakukan koordinasi mulai dari pemeriksaan, penatalaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta pelaksanaan Program pelacakan kasus kematian ibu/bayi di desa-desa wilayah kerja Puskesmas Proppo. Penanggung jawab tiap-tiap tim melakukan koordinasi pelaksanaan Program pelacakan kasus kematian ibu/bayi pada tim yang menjadi tanggung jawabnya. Ketua tim pelacakan kasus kematian ibu/bayi bertanggung jawab terhadap anggota-anggota lainnya. 2. Pelaporan Tim pelacakan kasus kematian ibu/bayi melaporkan kegiatan setiap kegiatan yang telah dilakukan kepada ketua tim pelacakan kasus kematian ibu/bayi dalam bentuk laporan. Ketua tim pelacakan kasus kematian ibu/bayi melaporkan kegiatan tersebut kepada kepala puskesmas. IV.
TUJUAN A. Tujuan Umum Meningkatkan mutu pelayanan KIA di seluruh wilayah kabupaten/kota dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan perinatal .
B. Tujuan Khusus a. Menerapkan pembahasan analitik mengenai kasus kebidanan dan perinatal secara teratur dan berkesimnambungan, yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit pemerintah atau swasta dan puskesmas, rumah bersalin (RB), bidan praktek swasta atau BPS di wilayah kabupaten/kota dan dilintas batas kabupaten/kota provinsi b. Menetukan intervensi dan pembinaan untuk masing-masing pihak yang di perlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dalam pembahasan kasus c. Mengembangkan
mekanisme
koordinasi
antara
dinas
kesehatan
kabupaten/kota, rumah sakit pemerintah/swasta, puskesmas, rumah sakit bersalin dan BPS dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi yang disepakati. V. No . A
KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN Kegiatan Pokok
Rincian Kegiatan
Pelacakan Kasus Kematian Pembentukan tim AMP Penyebarluasan informasi dan petunjuk teknis
Ibu/Bayi
VI.
pelaksanaan AMP Menyusus rencana (POA) AMP Orientasi pengelola program KIA dalam pelaksanaan AMP Pelaksanaan kegiatan AMP Penyusunan rencana tindak lanjut terhadap temuan dari kegiatan Pemantauan dan evaluasi
CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN SASARAN A. Cara Melaksanakan Kegiatan 1. Menyampaikan informasi kepada staf puskesmas terkait mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA melalui kegiatan AMP 2. Melakukan pencatatan atas kasus kesakitan dan kematian ibu serta perinatal dan penanganan atau rujukan nya ,untuk kemudian dilaporkan kedinas kesehatan kabupaten kota 3. Mengikuti pertemuan AMP dikabupaten/kota 4. Melakukan pelacakan sebab kematian ibu/perinatal (otopsi verbal ) selambatlambatnya 7 hari setelah menerima laporan. Informasi ini harus dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan . temuan otopsi verbal dibicarakan dalam pertemuan audit dikabupaten /kota . 5. Mengikuti/melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan KIA, sebagai tindak lanjut dari kegiatan audit 6. Membahas kasus pertemuan AMP di kabupaten/kota 7. Membahas hasil tindak lanjut AMP non medis dengan lintas sektor terkait. B. Sasaran Seluruh ibu hamil yang berada didesa-desa wilayah kerja Puskesmas Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. C. Rincian Kegiatan, Sasaran Khusus, Cara Melaksanakan Kegiatan
No. A
Kegiatan Pokok Pelacakan Kasus Kematian Ibu/Bayi
Sasaran Umum
Rincian Kegiatan
Seluruh ibu hamil yang berada didesadesa wilayah kerja Puskesmas Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
Pembentukan tim AMP Penyebarluasan informasi dan petunjuk teknis pelaksanaan AMP Menyusus rencana (POA) AMP Orientasi pengelola program KIA dalam pelaksanaan AMP Pelaksanaan kegiatan AMP Penyusunan rencana tindak lanjut terhadap temuan dari kegiatan Pemantauan dan evaluasi
Sasaran
Cara Melaksanakan Kegiatan
VII. JADWAL KEGIATAN No . A B C D E F G
Kegiatan
2015 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pembentukan tim AMP Penyebarluasan informasi dan petunjuk teknis pelaksanaan AMP Menyusus rencana (POA) AMP Orientasi pengelola program KIA dalam pelaksanaan AMP Pelaksanaan kegiatan AMP Penyusunan rencana tindak lanjut terhadap temuan dari kegiatan Pemantauan dan evaluasi VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORANNYA Pengelola Program dan pelaksana program pelacakan kasus kematian ibu/bayi memahami pelaksanaan kegiatan program dan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan acuan yang ada. IX.
PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 1. Dilakukan pencatatan dan pelaporan Program pelacakan kasus kematian ibu/bayi dari tiap anggota tim dan bidan desa setempat 2. Mengevaluasi hasil kegiatan pelacakan kasus kematian ibu/bayi setiap bulannya.
