PENJARA BAWAH LAUT : RUMAH IMPIAN KORUPTOR INDONESIA
Karya Ini Disusun untuk Mengikuti Lomba Esai “Mimpiku Untuk Indonesia Emas 2045
”
Disusun oleh: Agung Suharyana
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2016
1
1
PENDAHULUAN Latar Belakang
Korupsi di Indonesia saat ini menjadi patologi sosial yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah menyebabkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Jumlah kasus korupsi selama tahun 2015 sebanyak 550 kasus korupsi pada tahap penyidikan yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan total tersangka sebanyak 1.124. Total potensi kerugian negaradari seluruh kasus tersebut sebesar Rp 3,1 Triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 Miliar. Bahkan dalam kajian tren korupsi ICW sebelumnya, total kasus yang berhasil dipantau selama tahun 2010 hingga 2014 adalah sebanyak 2.492 kasus dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 30 triliun dan nilai suap sebesar Rp 549 miliar. Dari sejumlah kasus tersebut ada sekitar 552 kasus yang dikategorikan mangkrak atau tidak jelas penanganannya dan tidak ada keterangan resmi terkait kasuskasus yang telah masuk pada tahap penuntutan atau masih d alam proses penyidikan atau bahkan dihentikan1. Korupsi bersifat parasit di dalam pemerintahan sehingga dapat merusak struktur pemerintahan dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan. Upaya demi upaya baik yang bersifat preventif maupun represif telah dilakukan untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, namun hal tersebut tidak terlalu berdampak dalam menurunkan angka korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi diatur di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun Undang undang No. 31 tahun 1999 memiliki kekurangan yang dampaknya dapat bersentuhan langsung dengan penanganan kasus korupsi yang terjadi pada sektor-sektor penting di Indonesia. Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya dapat berlangsung di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah diberlakukan secara berkala dengan upaya yang cukup keras. Salah satu yang paling mencolok adalah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang memiliki kewenangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Sela in itu, secara normatif pengaturan tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah pula dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
1
Indonesia Corruption watch. Tren Korupsi 2015 : Tunggakan Kasus Tinggi, Kinerja Penegak Hukum Lemah. Diakses pada : http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-25-febuari-2-maret-2016 [Internet][3 Desember 2016]
2
Namun faktanya, baik upaya pencegahan maupun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ternyata masih terkesan menemui jalan buntu. Ini terbukti dengan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam dua tahun terakhir yakni tahun 2012-2013 masih stagnan pada angka 32 dari skala 0 sampai 100. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis membuat impian bagi Indonesia yang lebih baik yakni adanya penjara bawah laut di Indonesia sebagai tempat tahanan para koruptor. Sebuah bangunan yang menarik Karena berada di dalam laut dengan tujuan untuk menciptakan conjugal visit yang selama ini tidak diterapkan di lembaga pemasyarakatan, khususnya bagi para pidana koruptor
Tujuan
1. Menciptakan tempat tahanan berbasis pengasingan 2. Menciptakan kondisi conjugal visit yang efektif bagi tahanan koruptor. 3. Meningkatkan efek jera bagi koruptor melalui ruang tahanan anti akses
Urgensi Masalah
Saat ini pengadilan Tipikor mengarah menjadi surga bagi para koruptor, karena mudah mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Di sisi lain peringkat Indonesia di indeks korupsi yang dikeluarkan Transparency International naik dari 114 ke 107 yang menunjukkan bahwa penanganan korupsi Indonesia masih lemah. Saat ini koruptor leluasa untuk keluar masuk rutan sesuka hati dikarenakan conjugal visit tidak diatur dalam hukum di Indonesia. Salah satu keistimewaan yang didapat oleh koruptor penghuni rutan yakni kemudahan akses bagi koruptor dengan pihak luar, sehingga sistem penjara menjadi tidak efektif.
ISI Fenomena Korupsi di Indonesia
Di tahun 2015 sudah ada empat puluh terdakwa kasus korupsi yang dibebaskan Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor yang tadinya ditakuti, sekarang mengarah menjadi surga bagi para koruptor karena mudahnya mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Tidak hanya itu, koruptor saat ini sudah modern, masing-masing menyimpan telepon genggam guna mengakses jaringan melebihi kebutuhan yang diperlukan. Telpon
3
genggam yang diperlukan rata-rata berjenis CDMA, yang tidak dapat diblok sinyalnya oleh perangkat jammer di Rutan. Fakta di lapangan menunjukkan Tidak heran apabila di ditemukan uang jutaan rupiah didalam rutan. Fenomena ini terjasi pada hasil sidak 15 Oktober 2014, modus pengiriman uang melalui buku setebal 1.000 halaman yang kemudian dilubangi. Pengirim meletakan uang dan HP dalam buku tersebut. Uang yang ditemukan dalam buku berjumlah Rp. 15 Juta dan dalam ember Rp. 25 Juta 2. Pengadilan Tipikor yang diharapkan menjadi trigger dalam pemberantasan korupsi ternyata kurang menunjukkan ketegasan. Pengadilan Tipikor yang lahir atas semangat extraordinary ternyata masih menampakkan sederet paradoks. Koruptor yang kaya akan leluasa untuk keluar masuk rutan sesuka hati dikarenakan conjugal visit tidak diatur dalam hukum di Indonesia 3. Bahkan Keistimewaan yang didapat oleh koruptor penghuni rutan saat ini salah satunya yakni kemudahkan akses para koruptor melalui bangunan ruangan sel yang luas dengan fasilitas lubang intip di setiap sel dan fasilitas pintu yang dapat dikunci dari dalam sel. Tidak hanya itu sel yang luas dan setiap sel hanya ditempati satu penghuni semakin memanjakan koruptor di dalam lapas 4.
Tinjauan Pustaka
Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “coruptio” atau “corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Focus Andrea dalam Prodjohamidjojo, 2001 : 7). Lubis dan Scott ( 1993 : 19) dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan “dalam arti hukum menyatakan bahwa korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh par a pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela” Salah satu penyebab terjadinya korupsi menurut Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman yakni pengawasan yang Tidak efektif. Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrument internal kontrol yang bersifat in build dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal control di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber-KKN5.
2
Lubis, Saut Maruli. 2006. Oseanografi Indonesia. Program Studi Oseanografi. ITB : Bandung Hroness, Laurie .2008. Sebuah Protestan Purgatory: Origins Teologi UU Pemasyarakatan, 1779. Ashgate Publishing ISBN 9780754663928 4 Yousman, Bill .2009. Penjara Prime Time di TV AS: Representasi Penahanan. PeterLang. ISBN 978-1-4331-0477-0. 5 Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012 3
4
M. Amien Rais menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi. Pertama, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Kedua, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi 6 Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermas yarakat dan bernegara benar-benar ditaati dengan sungguh-sungguh serta dijalankan sebagaimana mestinya7. Pada implementasi penegakkan hukum dipengaruhi berbagai faktor, salah satu factor penting yakni aparat penegak hukum dan sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
Solusi yang pernah ditawarkan
Kampung koruptor dalam pemberantasan korupsi di Indonesi menjadi salah satu sousi yang pernah diciptakan oleh pemerintah. Bertalar belakang dari Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sulit diungkapkan karena para pelaku menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi maka perlu adanya upaya pemberantas yang diselesaikan secara tidak biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Cara-cara luar biasa yang dimaksud tersebut adalah dengan memberi hukuman dengan efek jera yang tinggi. Konsep kampung koruptor merupakan suatu konsep penghukuman yang sama dengan pengasingan. Para koruptor diasingkan dengan tujuan membuat koruptor jera dan
6
Syamsul Anwar , Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah hal.18
5
mengajarkan masyarakat akan bahaya akibat korupsi. Hal ini merupakan sumbangsih pemikiran baru yang patut untuk diterapkan di Indonesia. Nilai lebih dari kampung koruptor adalah sebagai tempat rehabilitasi para koruptor agar dapat menyadari secara sungguh-sungguh bahwa tindakan korupsi yang telah dilakukan merugikan banyak orang. Namun konsep kampung koruptor ini terdapat beberapa kelemahan, diantaranya area yang digunakan masih berada di jalur darat. Artinya akses para koruptor untuk dapat bertemu dengan keluarganya masih bisa terjadi, sehingga kemudahan akses bagi koruptor masih dirasakan pada siste m kampung koruptor
Gagasan penulis
Konsep kampung koruptor merupakan konsep kampung yang difungsikan untuk kehidupan para korupstor di daerah terpencil. Secara tidak langsung, konsep kampung koruptor ingin mengasingkan koruptor dari orang-orang dan lingkungan yang membuat dirinya menjadi koruptor. Namun letak tampat yang masih di daratan, maka masih memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Sekalipun diasingkan di tempat yang tidak diketahui orang, namun jaringan komunikasi masih bisa diakses koruptor. Konsep pengasingan ini, penulis mencoba memperbaiki dengan gagasan yang diajukan, yaitu konsep Penjara Bawah Laut. Penjara Bawah Laut bertujuan untuk mengasingkan koruptor dari orang-orang terdekat dan kemewahan hidup. Penjara bawah laut dikonsepkan agar para koruptor benar-benar ditempatkan di tempat yang asing. Koruptor dibatasi dalam hal komunikasi dan kunjungan keluarga. Desain Penjara bawah laut berupa tabung besar yang tengggelam di lautan namun ada bagian yang masih muncul ke permukaan. Beberapa hambatan akan dipasang untuk meningkatkan sistem keamanan seperti halnya, listrik pagar, menara jaga, lampu keamanan, sensor gerak, anjing penjaga, alarm, kandang, pembatas, senjata yang tidak mematikan dan mematikan, kontrol kerusuhan, dan patroli keliling. Setiap sudut ruang dilengkapi dengan CCTV monitoring, selain itu penjara ini menggunakan sistem pintu otomatis yang dapat dikontrol dari jarak jauh.
Narapidana melalui pemeriksaan
klasifikasi keamanan dan penilaian resiko yang menentukan dimana narapidana akan ditempatkan dalam sistem penjara.
6
Gambar 1. Desain subsel tahanan Penjara bawah laut menerapkan sistem keamanan maksimum. Narapidana berada didalam sel sampai 23 jam, dan hanya diberi waktu satu jam untuk beraktivitas di luar ruangan. Makanan yang dimakan oleh narapidana adalah hasil masakannya sendiri, narapidana dituntut untuk mandiri. Selain itu dalam penjara ini juga terdapat pembinaan iman dan taqwa serta pembinaan softskill. Fasilitas yang terdapat di dalam penjara bawah laut adalah dapur dan ruang makan, ruang kesehatan dimana staf medis penjara memainkan peran utama dalam pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian populasi penjara melalui penggunaan evaluasi psikiatri dan intervensi (obat-obatan psikiatri, isolasi di unit kesehatan mental, dll). Fasilitas selanjutnya adalah perpustakaan dan fasilitas pendidikan. Pendidikan penjara dapat memainkan peran penting dalam membantu tahanan reorientasi kehidupan dan menjadi sukses setelah dibebaskan Penjara bawah laut ini dibedakan menjadi tiga kelas, yaitu kelas gurita, kelas kakap, dan kelas teri. Kelas kakap dan kelas teri berada dalam satu tempat dengan luasan sel tahanan yang sama, yang membedakan adalah kelas kakap berada di tingkat kedalaman yang semakin tinggi. Sedangkan kelas gurita berada di ruangan berbeda dengan luas tahanan yang lebih sempit. Adapun klasifikasi sel tahanan dijelaskan pada Tabel 1. Tabel 1. Klasifikasi Sel Tahanan No
Kelas
1
Teri
2
Kakap
3
Gurita
Tindakan Kejahatan pemerasan (extortion),penyalahgunaan / penyelewengan ( misappropriation). korupsi kecil-kecilan ( petty corruption), penggelapan (embezzlement ). korupsi besar-besaran ( grand corruption) yang terorganisir.
Bentuk arsitektur bangunan penjara bawah laut didesain menyerupai tabung yang dtenggelamkan di perairan laut. Dalam model ini penjara didesain dengan bentuk bundar. Narapidana ditempatkan di dalam satu sel dengan pola melingkar. Pada bagian tengah terdapat menara observasi sentral yang bertugas memantau aktivitas tanpa diketahui
7
narapidana. Bagian dinding bangunan penjara terbuat dari logam yang pada bagian tertentu terdapat lubang-lubang untuk sirkulasi masa air, hal ini berfungsi memperkecil luas permukaan yang tertabrak oleh air, dengan model seperti ini bangunan akan mudah beradaptasi oleh perubahan arus. Penjara bawah laut juga dilengkapi dengan kincir angin, kincir tenaga arus, dan panel surya. Tiga perangkat ini berfungsi sebagai sumber energy yang nantinya akan dikonversi menjadi energi listrik dan panas untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam penjara. Sistem ini sangat menguntungkan, karena mampu menghemat pengeluaran Negara dan bersifat ramah lingkungan. Desain kontruksi bangunan penjara bawah laut digambarkan pada gambar 2.
a. Tampak atas
b. Tampak samping
c. Kincir pembangkit energi listrik dan panas dan landasan Helikopter Gambar 2. Kontruksi Bangunan Penjara Bawah Laut Penjara bawah laut ini terdiri atas beberapa bangunan utama. Total ruang tahanan dalam penjara adalah 80 sel, dimana pada masing-masing sel terdapat 8 subsel. Subsel ini adalah ruang sel individu yang hanya diisi oleh satu orang saja,sehingga total kapasitas penjara adalah 640 narapidana. Berikut desain lokasi ruangan pada bangunan penjara bawah laut digambarkan pada Gambar 3
8
Gambar 3. Desain Lokasi Ruangan pada Bangunan Penjara Bawah Laut Bangunan ini akan dibangun di perairan Kepulauan Riau, hal ini guna meningkatkan efek jera dan pengasingan narapidana. Selain itu dengan adanya penjara bawah laut di Kepulauan Riau akan membantu Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dalam menjaga perairan laut Indonesia, sehingga keamanan laut meningkat. Berikut peta lokasi penjara bawah laut digambarkan pada Gambar 4.
Gambar 4. Peta Lokasi Penjara Bawah Laut Penjara bahwa laut menjadi bangunan yang tepat untuk kehidupan bagi para koruptor. Berbagai keunggulan dimiliki oleh konsep penjara bawah laut. Berikut Perbandingan penjara bawah laut, penjara biasa dan kampong koruptor dijabarkan pada Tabel 2.
9
Tabel 2. Perbandingan penjara bawah laut, penjara biasa dan kampung koruptor No. 1
Indikator Jaringan komunikasi
2 3
Akses kunjungan Revisi
4
Fasilitas tahanan
5
Sistem pengawasan
6
Efek jera
Penjara bawah laut Tidak tersedia sinyal komunikasi Sulit Tidak ada revisi
Penjara biasa Tersedia jaringan komunikasi Mudah Mudah mengajukan revisi, memiliki sistem pembebasan bersyarat
Ruang sel tahanan terbatas untuk 5 orang dengan satu kamar mandi Pengawasan maksimum Penyiksaan psikologis
Ruangan luas, dapat mengajukan dekorasi ruang
Kampung Koruptor Tersedia jaringan komunikasi Mudah Mudah mengajukan revisi, memiliki sistem pembebasan bersyarat Tempat luas, berupa perumahan, hanya terisolasi
Pengawasan standar
Pengawasan standar
Tidak ada efek jera
Penyiksaan psikologis
Pihak-pihak yang terkait dalam mengimplementasikan gagasan
Dalam upaya merealisasikan program penjara bawah laut, diperlukan beberapa lembaga yang mampu mendukung dan memiliki wewenang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga tersebut diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga non-pemerintah. Tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut disajikan dalam table berikut. Tabel 3. Wewenang lembaga tindak pidana korupsi No 1
Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2
Kepolisian
3
Kejaksaan
4
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lembaga non pemerintah
5
Tugas dan wewenang Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara Penyelidikan tindak pidana korupsi, dan penyidikan guna menemukan tersangka. Melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal UU No. 16 Tahun 2004 Mencegah kebocoran korupsi, menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara
Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, melakukan riset, menyediakan layanan pengaduan serta melakukan konsolidasi dengan lembaga terkait.
10
Langkah-langkah Strategis dalam Mengimplementasikan Penjara Bawah Laut
Gagasan ini merupakan terobosan baru penerapan hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Strategi Penerapan sistem penjara bawah laut dijabarkan pada Gambar 5. Observasi lokasi penjara bawah laut
Merumuskan grand desain
Pemutusan kebijakan dan peraturan Tipikor
Penempatan narapidana sesuai dengan kelas kejahatan
Perencanaan dan pembangunan penjara bawah
Sosialisasi dan konsolidasi dengan pihak terkait
Uji coba kelayakan dan keamanan
Pengawasan dan control berkala
Gambar 5. Strategi Penerapan Penjara Bawah Laut
PENUTUP
Penjara bawah laut menjadi terobosan baru dalam menciptakan penjara dengan sistem maximum security. Penjara masa depan koruptor Indonesia ini dirancang dengan konstruksi bangunan di bawah laut sebagai bentuk pengasingan narapidana dengan pihak pihak berkepentingan. Kondisi ini akan menciptakan penyiksaan psikologis bagi nara pidana, karena tidak ada akses komunikasi (anti akses) dengan dunia luar tahanan baik dalam bentuk komunikasi primer maupun komunikasi sekunder. Selain itu, aktivitas nara pidana hanya terbatas dalam lingkup internal. Sehingga kondisi ini akan menciptakan efek jera bagi narapidana korupsi. Perlu adanya kerjasama yang solid antar lembaga pemerintahan, BUMN, KPK, BPK dan masyarakat untuk mensukseskan penjara bawah laut sebagai solusi dari permasalahan korupsi di Indonesia, sehingga korupsi tidak dipandang lagi sebagai hal yang wajar.
