7. Perdirjen KN Nomor Per_05_KN_2009 PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA search.pdf

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTOR a I t ^JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAY A AN NEGARA NOMORPER- 05 /KN/2009 TENTANG PROSEDUR KERJA DAN BENTUK SURAT YANG DIGUNAKAN DALAM TATA CARA PENELITIAN DAN PENYAMPAIAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG PIUTANG N EGARA/DAERAH DIREKTUR JENDERAL JENDERA L KEKAY AAN NEGARA, NEGA RA, Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan berdasa rkan Peraturan Pemerintah Pemer intah Nomor Nomo r 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, beserta peraturan pelaksanaannya; b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor 01/PPL/2005 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan dalam Tata Cara Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang N egara /Daerah; Daerah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaim ana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan dalam Tata Cara Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah; Negara/Daerah;

Mengingat Menginga t

:

1. Peraturan Peratu ran Pemerintah Pemerinta h Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.01/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usui, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005; 3. Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor N omor 87/PMK.01/2006 87/PMK.01/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah; Negara/Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009; 73/PMK.01/2009;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTO RAT JENDERAL KEKAY A AN N EGARA 5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; MEMUTUSKAN:

Menetapkan Menetapkan

:

PERATURA N DIREKTUR JENDERA L KEKAYA AN NEGARA NEGARA TENTANG PROSEDUR KERJA DAN BENTUK SURAT YANG DIGUNAKAN DALAM TATA CARA PENELITIAN DAN PENYAMPAIAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/ DAERAH. Pasal 1 (1) (1) Prosedur kerja dan bentuk bentuk surat yang digunakan dalam tata cara penelitian dan penyampaian penetapan penghapusan Piutang Negara/Daerah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini. (2) (2) Lam piran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jend Je nder eral al Kekay Ke kay aan aa n Negara Neg ara ini. Pasal 2 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor 01/PPL/2005 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan dalam Tata Cara Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Jakarta pada tanggal 24 Juli 2009 2009 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, ttd. *

HADIYANTO NIP 060076790

M

SALINAN SALINAN s^ ia i dengan asliny aslinyaa Jen dera de rall Keka Ke kaya yaan an Negara

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTO RAT JENDERAL KEKAY A AN N EGARA 5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; MEMUTUSKAN:

Menetapkan Menetapkan

:

PERATURA N DIREKTUR JENDERA L KEKAYA AN NEGARA NEGARA TENTANG PROSEDUR KERJA DAN BENTUK SURAT YANG DIGUNAKAN DALAM TATA CARA PENELITIAN DAN PENYAMPAIAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/ DAERAH. Pasal 1 (1) (1) Prosedur kerja dan bentuk bentuk surat yang digunakan dalam tata cara penelitian dan penyampaian penetapan penghapusan Piutang Negara/Daerah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini. (2) (2) Lam piran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jend Je nder eral al Kekay Ke kay aan aa n Negara Neg ara ini. Pasal 2 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor 01/PPL/2005 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan dalam Tata Cara Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Jakarta pada tanggal 24 Juli 2009 2009 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, ttd. *

HADIYANTO NIP 060076790

M

SALINAN SALINAN s^ ia i dengan asliny aslinyaa Jen dera de rall Keka Ke kaya yaan an Negara

SISTEMATIKA PROKER PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA

BAB I

BAB II

BAB III

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK ATAS PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH PUSAT A.

Penerimaan Penerimaa n Usui Usui Penghapusan

B.

Penelitian Usui Usui Penghapusan Pada Pada Direktorat Piutang Negara Negara

C.

Penelitian Usui Penghapusan Pada Pada Direktorat Hukum dan Informasi

D.

Penyampaian Penyampaia n Hasil Hasil Penelitian Direktorat Hukum Hukum dan Informasi Direktorat Piutang Negara

E.

Penyampaian Penyampaia n Usui Penghapusan Piutang Piutang Instansi Pemerintah Pusat Pusat Kepada Kepada Menteri Keuangan

F.

Penyampaian Penyampaia n Penjelasan Usul Penghapusan Piutang Negara Kepada Kepada Direktur Jenderal

kepada kepada

PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK ATAS PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

A.

Penerimaan Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Penghapus an

B.

Penelitian Permintaan Pertimbangan Penghapusan Penghapusa n Oleh Bidang Piutang Negara

C.

Penelitian Permintaan Pertimbangan Penghapusan Oleh Bidang Hukum dan Informasi

D.

Tindak Lanjut Hasil Penelitian Penelitian Bidang Hukum Hukum dan dan Informasi oleh Bidang Piutang Negara Negara

E.

Penyampaian Penyampaia n Pertimbangan Penghapusan Penghap usan Piutang P iutang Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah

F.

Penyampaian Penyampa ian Penjelasan Usul Penghapusan Piutang Daerah Daerah Kepada Kepala Kepala Kantor Wilayah

PENERIMAAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK ATAS PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH PUSAT A.

Penerimaan

Surat Keputusan Penghapusan Secara Bersyarat

B.

Pene rimaan

Surat Keputusan Pengh apusan Secara Mutlak

C.

Penerbitan Surat Pemberitahuan

Keputusan

Penghapusan Penghapusan

di

Kantor Wilayah D.

Pen erbitan Surat Pernyata an Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) atas Piutang Instansi Pemerintah Pusat

PENERIMAAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK ATAS PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH DAERAH A.

Penerimaan Surat Keputusan Keputusan Penghapusan Secara Mutlak

B.

Penerbita Pene rbitan n Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Tela h Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) atas Piutang Instansi Pemerintah Daerah

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAMPIRAN PER ATURAN DIREKTUR J ENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR: PER- 05 /KN/2009 TENTANG PROSEDUR KERJ A DAN BENTUK SURAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN DAN PE NYAMPAIAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

BAB I PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK ATAS PIUTANG INSTAN SI PEMERINTAH PUSAT A. Penerimaan Usul Penghapusan Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Atas Piutang Negara secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal. 1.

Direktur Jenderal setelah menerima Surat Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Atas Piutang Negara, mendisposisikan dan menyerahkan kepada Direktur Piutang Negara untuk ditindaklanjuti.

2.

Direktur Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Direktur Jenderal, mendisposisikan dan menyerahkan surat Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Atas Piutang Negara untuk dilakukan penelitian kepada Kepala Sub Direktorat Piutang Negara II/III sesuai lingkup kerja.

3.

Kepala Sub Direktorat Piutang Negara II/III, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi dari Direktur Piutang Negara, mendisposisikan dan menyerahkan surat Usul Penghapusan Secara Bersyarat/ Mutlak Atas Piutang Negara untuk dilakukan penelitian kepada Kepala Seksi Piutang Negara yang menangani usul penghapusan.

4.

Kepala Seksi Piutang Negara yang menangani usul penghapusan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Sub Direktorat Piutang Negara menangani usul penghapusan, melakukan penelitian, mendisposisikan dan menyerahkan surat Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Atas Piutang Negara kepada pelaksana yang ditugaskan m elakukan penelitian.

B. Penelitian Usul Penghapusan Pada Direktorat Piutang Negara 1.

Pelaksana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi Kepala Seksi Piutang Negara melakukan penelitian dan menyampaikan Hasil penelitiannya kepada Kepala Seksi Piutang Negara dengan menggunakan format sebagaimana: a. Form ulir l.A .N dilengkapi konsep Nota Dinas Direktur Piutang Negara kepada Direktur Hukum dan Informasi (Formulir 1.1.A.N) dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi, masing-masing dilengkapi lampiran berupa Formulir l.A.N.S dalam hal usul penghapusan secara bersyarat atau Formulir l.A.N.M dalam hal usul penghapusan secara mutlak;


b. Formulir l.B .N dilengkapi konsep Nota Dinas Direktur Piutang Negara kepada Direktur Jenderal (Formulir 1.1.B.N) dan konsep Surat penolakan usul Penghapusan Piutang Negara (Formulir IA N ) dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak dapat terpenuhi, masing-masing dilengkapi lampiran berupa Formulir l.B.N.S atau Formulir l.B.N.M; atau c. Formulir l.C.N dilengkapi konsep Surat Permintaan Kelengkapan Persyaratan Atau Konfirmasi Tentang Kebenaran Data (Formulir 1.1.C.N) dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan belum terpenuhi dan/ atau diperlukannya konfirmasi kelengkapan persyaratan, masing-masing dilengkapi lampiran berupa Formulir l.C.N .S atau Formulir l.C.N.M : 2.

Kepala Seksi Piutang Negara dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima konsep nota dinas hasil penelitian dari pelaksana, meneliti dan menyampaikan kepada Kepala Sub Direktorat Piutang Negara yang menangani usul penghapusan.

3.

Kepala Sub Direktorat Piutang Negara yang menangani usul penghapusan, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima konsep nota dinas yang telah diteliti Kepala Seksi Piutang Negara meneliti dan menyampaikan kepada Direktur Piutang Negara.

4.

Direktur Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Nota Dinas dari Kepala Sub Direktorat Piutang Negara yang menangani usul penghapusan, setelah meneliti, selanjutnya: a. Menandatangani Nota Dinas kepada Direktur Hu kum dan Informasi (Formulir 1.1.A.N) dan Lampiran berupa Formulir 1.A.N.S atau Formulir l.A.N.M yang berisi permintaan penelitian lebih lanjut dengan dilampiri Surat Usul Penghapusan dan dokumen pendukungnya dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi. b. Menandatangani Nota Dinas kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Formulir 1.1.B.N) dan Lampiran berupa Formulir l.B.N.S atau Formulir l.B.N.M untuk menyampaikan surat penolakan usul penghapusan secara bersyarat/mutlak piutang negara dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi. c.

Atas nama Direktur Jenderal menandatangani Surat Permintaan Kelengkapan (Formulir 1.1.C.N) dan Lampiran berupa Formulir l.C.N.S atau Formulir 1.C.N.M dan menyampaikan surat tersebut kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan belum terpenuhi.

C. Penelitian Usul Penghapusan Pada Direktorat Hukum dan Informasi 1.

Direktur Hukum dan Informasi, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Nota Dinas dari Direktur Piutang Negara, mendisposisikan dan menyerahkan kepada Kepala Subdirektorat Peraturan Perundangan untuk dilakukan penelitian.

2.

Kepala Subdirektorat Peraturan Perundangan yang menangani usul penghapusan, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Direktur Huku m dan Informasi, meneliti, mendisposisikan dan

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


menyerahkan Nota Dinas permintaan penelitian dari Direktur Piutang Negara (Formulir 1.1.A.N) kepada Kepala Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Piutang Negara untuk dilakukan penelitian. 3.

Kepala Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Piutang Negara dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat Peraturan Perundangan meneliti, mendisposisikan dan menyerahkan Nota Dinas Hasil Permintaan Penelitian dari Direktur Piutang Negara kepada pelaksana untuk dilakukan penelitian.

4.

Pelaksana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi Kepala Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Piutang Negara melakukan penelitian dan menyampaikan konsep nota dinas kepada Kepala Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Piutang Negara dengan menggunakan: a. Formulir l.D .N dilengkapi konsep Nota Dinas Direktur Hukum dan Informasi kepada Direktur Piutang Negara (Formulir 1.2.A.NMalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi, masing-masing dilengkapi lampiran berupa Formulir 1.A.N.S atau Formulir 1.A.N.M; b. Formulir 1.E.N dilengkapi konsep Nota Dinas Direktur Hukum dan Informasi kepada Direktur Piutang Negara (Formulir 1.2.B.N) dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi sehingga usul penghapusan tidak dapat ditindaklanjuti, masing-masing dilengkapi lampiran berupa Formulir l.B.N.S atau Formulir l.B.N .M ; atau c. Form ulir l.F .N dilengkapi konsep Nota Dinas Direktur Hukum dan Informasi kepada Direktur Piutang Negara (Formulir 1.2.C.N) dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan belum terpenuhi dan/atau diperlukannya konfirmasi kebenaran persyaratan, masing-masing dilengkapi lampiran berupa Formulir 1.C.N.S atau Formulir I.C.N.M.

5.

Direktur Hukum dan Informasi, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima Nota Dinas Kepala Sub Direktorat Peraturan Perundangan, setelah meneliti, selanjutnya: a. menandatangani Nota Dinas kepada Direktur Piutang Negara dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi (Formulir 1.2.A.N, dilengkapi lampiran berupa Formulir 1.A.N.S atau Formulir 1.A.N.M); b. menandatangani Nota Dinas kepada Direktur Piutang Negara dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi (Formulir 1.2.B.N dilengkapi lampiran berupa Formulir l.B.N.S atau Formulir l.B.N.M); atau c. menandatangani Nota Dinas kepada Direktur Piutang Negara dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan belum terpenuhi (Formulir 1.2.C.N dilengkapi lampiran berupa Formulir l.C.N.S atau Formulir l.C.N.M'),

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


D. Penyamp aian H asil P enelitian Direkto rat Hukum dan Inform asi kepada Direktorat Piutang Negara 1. Direktur Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Nota Dinas dari Direktur Hukum dan Informasi (Form ulir 1.2.A.N, atau Formulir 1.2.B.N, atau Formulir 1.2.C.N) mendisposisikan dan menyerahkan Nota Dinas dari Direktur Hukum dan Informasi kepada Kepala Sub Direktorat Piutang Negara II/III. 2. Kepala Sub Direktorat Piutang Negara II/III, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Direktur Piutang Negara meneliti, mendisposisikan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Piutang Negara yang menangani usul penghapusan untuk diteliti lebih lanjut. 3. Kepala Seksi Piutang Negara yang menangani usul penghapusan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Sub Direktorat Piutang Negara yang menangani usul penghapusan meneliti, mendisposisikan dan menyamp aikan kepada pelaksana. 4. Pelaksana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi Kepala Seksi Piutang Negara melakukan penelitian dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Piutang Negara: a. Konsep Nota Dinas Kepala Subdirektorat Piutang Negara II/III kepada Direktur Piutang Negara (Formulir l.G.N) dalam hal dari hasil penelitian dan berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Hukum dan Informasi diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi, dilengkapi dengan: 1) konsep Nota Dinas Direktur Piutang Negara kepada Direktur Jenderal (Formulir 1.3.A.N), konsep Nota Dinas Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan (Formulir 1.4.A.N), dan konsep Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara (Formulir 1.5.N.S) atau Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara (Formulir 1.5.N.M); dan 2) konsep surat (Form ulir 1.3.A.B) dari Direktur Piutang Negara Atas Nama Direktur Jenderal kepada Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan yang bersangkutan dalam hal piutang Negara sedang dalam proses penghapusan piutang negara secara mutlak; atau b. Konsep Nota Dinas Kepala Subdirektorat Piutang Negara II/III kepada Direktur Piutang Negara (Formulir l.H .N ), dalam hal dari hasil penelitian dan berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Hukum dan Informasi diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi, dilengkapi dengan: 1) konsep Nota Dinas Direktur Piutang Negara kepada Direktur Jenderal untuk memberitahukan hal tersebut (Formulir l.l.B .N );

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


2) konsep surat Direktur Jenderal kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul penghapusan mengenai penolakan usul penghapusan (Formulir IA N ); atau c.

Konsep Nota Dinas Kepala Subdirektorat Piutang Negara II/III kepada Direktur Piutang Negara (Formu lir 1.I.N) dalam hal dari hasil penelitian dan berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Hukum dan Informasi diketahui bahwa kelengkapan persyaratan belum terpenuhi, dilengkapi dengan konsep Surat Direktur Piutang Negara atas nama Direktur Jenderal kepada Menteri/Pim pinan Lembaga yang mengajukan usul penghapusan atau pihak lain terkait mengenai permintaan kelengkapan persyaratan atau konfirmasi data (Formulir 1.1.C.N).

5. Kasubd it Piutang Negara II/III dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas dan surat dari Kepala Seksi Piutang Negara: a.

Meneliti, menandatangani, dan menyampaikan Nota Dinas kepada Direktur Piutang Negara (Formulir l.G .N ) atau (Formulir l.H.N ) atau (Formulir 1.I.N);

b.

menyampaikan konsep Nota Dinas Direktur Piutang Negara kepada Direktur Jenderal (Formulir 1.3.A.N) atau (Formulir 1.1.B.N), konsep surat Direktur Jenderal kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul penghapusan mengenai penolakan usul penghapusan (Formulir IA N ), konsep surat dari Direktur Piutang Negara Atas Nama Direktur Jenderal kepada Kepala Kantor Wilayah (Formulir 1.3.A.B), serta konsep Surat Direktur Piutang Negara atas nama Direktur Jenderal kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul penghapusan mengenai Permintaan Kelengkapan Persyaratan (Formulir 1.1.C.N);

6. Direktur Piutang Negara atas nama Direktur Jenderal, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima Nota Dinas dan konsep Surat, meneliti, menandatangani dan menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul penghapusan (Formulir l.l.C .N ); E. Penyampaian Usul Penghapusan Piutang Instansi Pemerintah Pusat Kepada Menteri Keuangan 1. Dalam hal permohonan dapat diteruskan, Direktur Jenderal menandatangani, dan menyampaikan konsep Nota Dinas kepada Menteri Keuangan (Formulir 1.4.A.N), dengan melampirkan konsep Surat Keputusan Menteri Keuangan (Formulir 1.5.N.S) atau (Formulir 1.5.N.MV 2. Dalam hal masih membutuhkan penjelasan, Direktur Jenderal membuat disposisi kepada Direktur Piutang Negara untuk meminta penjelasan mengenai Usul Penghapusan Piutang Negara.

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


F. Penyampa ian Pen jelasan Usul Penghapusan Piutang Negara Kepada Direktur Jenderal 1. Dalam hal Direktur Jenderal meminta penjelasan mengenai Usul Penghapusan Piutang Negara, Direktur Piutang Negara dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja menugaskan Kepala Subdirektorat Piutang Negara II/III membuat Nota Dinas penjelasan mengenai usul penghapusan piutang negara (Formulir 1.6.N.S1 dan 2. Kasubdit Piutang Negara II/III dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi Direktur Piutang Negara, meneruskan kepada Kepala Seksi Piutang Negara untuk membuat dan menyampaikan konsep Nota Dinas Direktur Piutang Negara kepada Direktur Jenderal mengenai penjelasan atas Usul Penghapusan Piutang Negara (Formulir 1.6.N.S). 3. Kepala Seksi Piutang Negara setelah menerima disposisi dari Kasubdit Piutang N egara II/III, mendisposisikan kepada pelaksana untuk menyiapkan konsep Nota Dinas Direktur Piutang Negara mengenai penjelasan atas usul penghapusan piutang negara. 4. Pelaksana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi, membuat konsep Nota Dinas hasil penelitian permintaan pertimbangan penghapusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Piutang Negara dengan menggunakan Formulir 1.6.N.S dilengkapi dengan konsep Nota Dinas Direktur Piutang Negara kepada Direktur Jenderal. 5. Kepala Seksi Piutang Negara dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas Direktur Piutang Negara mengenai penjelasan atas usul penghapusan Piutang Negara meneliti dan menyampaikan kepada Kasubdit Piutang Negara II/III. 6. Kasubdit Piutang Negara II/III dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas Direktur Piutang Negara mengenai penjelasan atas usul penghapusan Piutang Negara dari Kepala Seksi Piutang Negara meneliti dan menyampaikan kepada Direktur Piutang Negara. 7. Direktur Piutang Negara dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas mengenai penjelasan atas usul penghapusan Piutang Negara dari Kasubdit Piutang Negara yang menangani Usul Penghapusan meneliti dan menandatangani untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM

DEPARTEMEN KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

BAB II PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK ATAS PIUTANG INSTAN SI PEMERINTAH DAERAH A. Penerim aan Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan 1.

Kepala Kantor Wilayah dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah menerima Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/ Mutlak Atas Piutang Daerah dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, mendisposisikan dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Piutang Negara.

2.

Kepala Bidang Piutang Negara, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Kantor Wilayah, meneliti mendisposisi dan menyerahkan Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Atas Piutang Daerah kepada Kepala Seksi Piutang Negara yang menangani penghapusan untuk dilakukan penelitian.

3. Kepala Seksi Piutang Negara yang menangani penghapusan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah meneliti medisposisikan/ menyerahkan Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Atas Piutang Daerah kepada pelaksana untuk dilakukan penelitian. 4.

Kepala Seksi Piutang Negara yang menangani penghapusan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Bidang Piutang Negara, melakukan penelitian, mendisposisikan dan menyerahkan surat Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Atas Piutang Daerah kepada pelaksana yang ditugaskan melakukan penelitian.

B. Penelitian Permintaan Pertimbangan Penghapusan O leh Bidang Piutang Negara 1. Pelaksana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi, membuat konsep Nota Dinas hasil penelitian permintaan pertimbangan penghapusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Piutang N egara konsep: a. Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara kepada Kepala Bidang Hukum dan Informasi Formulir 2.1.A.N dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi, dilengkapi lampiran berupa Formulir 2.1.N.A.S atau Formulir 2.1.N.A.M; atau b. Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah Formulir 2.1.B.N dan konsep Surat Kepala Kantor Wilayah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meminta pertimbangan tentang Penolakan Pemberian Pertimbangan Penghapusan Piutang Daerah (Formulir 2.4.N) dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan penghapusan tidak dapat dipenuhi, masing-masing dilengkapi lampiran berupa Formulir 2.1.N.B.S atau Formulir 2.1.N.B.M; c. Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah Form ulir 2.1.C.N dan konsep Surat Kepala Kantor Wilayah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meminta pertimbangan untuk meminta kelengkapan data (Formulir 2.1.D.N) dalam hal dari hasil penelitian

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


diketahui bahwa kelengkapan persyaratan belum terpenuhi, dilengkapi lampiran berupa Formu lir 2.1.N.C.S atau Formulir 2.1.N.C.M; 2.

Kepala Seksi Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas hasil penelitian permintaan pertimbangan penghapusan dari pelaksana menyampaikan kepada Kepala Bidang Piutang Negara;

3.

Kepala Bidang Piutang Negara, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas, meneliti dan selanjutnya: a. menandatangani Nota Dinas kepada Kepala Bidang Hukum dan Informasi (Formulir 2.1.A.N) yang berisi permintaan penelitian, dilampiri dengan dokumen pendukungnya dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi; atau b. menandatangani Nota Dinas kepada Kepala Kantor Wilayah (Formulir 2.1.B.N) dan memaraf konsep Surat Penolakan Pemberian Pertimbangan Penghapusan Piutang Daerah (Formulir 2.4.^ dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa permintaan pertimbangan penghapusan tidak memenuhi persyaratan; atau c. menandatangani Nota Dinas kepada Kepala Kantor Wilayah (Formulir 2.1.C.N) dan memaraf konsep Surat Permintaan Kelengkapan data (Formulir 2.1.D.N)dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan belum terpenuhi;

C. Penelitian Permintaan Pertimbangan Penghapusan Oleh Bidang Hukum dan Informasi 1.

Kepala Bidang Hukum dan Informasi, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima Nota Dinas dari Kepala Bidang Piutang Negara (Formulir 2.1.A.N), mendisposisi dan menyerahkan Nota Dinas Hasil Penelitian kepada Kepala Seksi Verifikasi untuk dilakukan penelitian.

2.

Kepala Seksi Verifikasi, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Bidang Hukum dan Informasi, meneliti, mendisposisi dan menyerahkan Nota Dinas Hasil Penelitian kepada pelaksana untuk diteliti.

3.

Pelaksana, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Seksi Verifikasi, selanjutnya meneliti, dan membuat: a. konsep Nota Dinas Kepala Bidang Hukum dan Informasi kepada Kepala Bidang Piutang Negara (Formulir 2.2.A.N) dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan pertimbangan penghapusan dapat diberikan. Nota Dinas dilampiri Formulir 2.1.N.A.S atau Formulir 2.1.N.A.M; atau b. konsep Nota Dinas Kepala Bidang Hukum dan Informasi kepada Kepala Bidang Piutang Negara (Formulir 2.2.B.N) dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan. Nota Dinas dilampiri Formulir 2.1.N.B.S atau Formulir 2.I.N .B.M . c. konsep Nota Dinas Kepala Bidang Hukum dan Informasi kepada Kepala Bidang Piutang Negara (Formulir 2.2.C.N) dalam hal dari hasil penelitian

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


diketahui bahwa kelengkapan persyaratan belum terpenuhi dan perlu dimintakan kelengkapan tersebut kepada Pejabat Pengelola Keuangan Yang Bersangkutan. Nota Dinas dilampiri Form ulir 2.1.N.C.S atau Formulir 2.I.N.C.M . 4.

Kepala Seksi Verifikasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas dari Pelaksana (Formulir 2.2.A.NI atau (Formulir 2.2.B.N) atau (Formulir 2.2, C.N), meneliti, memaraf dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Bidang Hukum dan Informasi.

5.

Kepala Bidang Hukum dan Informasi, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas dari Kepala Seksi Verifikasi, meneliti dan selanjutnya: a. menandatangani Nota Dinas kepada Kepala Bidang Piutang Negara (Formulir 2.2.A.N), dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan pertimbangan penghapusan dapat diberikan. Nota Dinas dilampiri Formulir 2.1.N.A.S atau Formulir 2.1.N.A.M; b. menandatangani Nota Dinas kepada Kepala Bidang Piutang Negara (Formulir 2.2.B.N), dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan. Nota Dinas dilampiri Form ulir 2.1.N.B.S atau Formulir 2.1.N.B.M; c. menandatangani Nota Dinas kepada Kepala Bidang Piutang Negara (Formulir 2.2.C.N), dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan belum terpenuhi dan perlu dimintakan kelengkapan tersebut kepada Pejabat Pengelola Keuangan Yang Bersangkutan. Nota Dinas dilampiri Formulir 2.1.N.C.S atau Formulir 2.1.N.C.M.

D. Tindak Lanjut Hasil Penelitian Bidang Hukum dan Informasi oleh Bidang Piutang Negara 1. Kepala Bidang Piutang Negara, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima Nota Dinas dari Kepala Bidang Hukum dan Informasi (Formulir 2.2.A.N, Formulir 2.2.B.N, atau Formulir 2.2.C.N), mendisposisi dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Piutang Negara. 2. Kepala Seksi Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi, meneliti dan mendisposisi kepada pelaksana untuk membuat dan menyampaikan: 1) konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah (Formulir 2.3.A.N) dan konsep Surat Kepala Kantor Wilayah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tentang Pemberian Pertimbangan Penghapusan Piutang Daerah (Formulir 2.4.A.N), dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi; dan 2) konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah (Formulir 2.3.B.N) dan Konsep surat Kepala Kantor Wilayah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tentang penolakan usul

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


penghapusan, dalam hal dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi (Formulir 2.4.N); dan 3) konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah (Formulir 2.3.C.N) dan Konsep surat Kepala Kantor Wilayah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tentang Permintaan Kelengkapan Persyaratan (Formulir 2.1.D.N), dalam hal dari hasil penelitian diketahui kelengkapan persyaratan belum terpenuhi; dan 4) konsep surat dari Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Pelayanan yang bersangkutan (Formulir 2.3.A.N.B) untuk memberitahukan bahwa Piutang Daerah dimaksud telah diberikan pemberian pertimbangan penghapusan secara mutlak. 3. Kepala Seksi Piutang Negara dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara dari pelaksana meneliti dan menyampaikan konsep Nota Dinas tersebut kepada Kepala Bidang Piutang Negara; 4. Kepala Bidang Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas dan konsep Surat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Formulir 2.4.A.N) atau (Formulir 2.4.N) atau (Form ulir 2.1.D.N), meneliti, menandatangani dan menyerahkan Nota Dinas (Formulir 2.3.A.N atau Formulir 2.3.B.N atau (Formulir 2.3.C.N) dan konsep surat Formulir 2.3.A.N.B kepada Kepala Kantor Wilayah. E. Penyam paian Pertimbangan Penghapusan Piutang Instansi Pemerintah Daerah 1.

Kepala Kantor Wilayah, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil penelitian dari Kepala Bidang Piutang Negara (Formulir 2.3.A.N), meneliti, menandatangani dan menyampaikan pertimbangan penghapusan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Formulir 2.4.A.N), dalam hal permintaan pertimbangan penghapusan dapat dipenuhi;

2.

Kepala Kantor Wilayah, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil penelitian dari Kepala Bidang Piutang Negara (Formulir 2.3.B.N^ meneliti, menandatangani dan menyampaikan tentang pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Formulir 2.4.N), dalam hal dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi;

3.

Kepala Kantor Wilayah, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil penelitian dari Kepala Bidang Piutang Negara (Formulir 2.3.C.N), meneliti, menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Kelengkapan Persyaratan (Formulir 2.1.D.N) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dalam hal dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan belum terpenuhi;

4.

Kepala Kantor Wilayah, setelah menerima Nota Dinas dan menyerahkan Surat (Formulir 2.4.A.N) atau (Formulir 2.4.N) atau (Formulir 2.1.D.N) kepada Kasubag Umum untuk dikirim.

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


F. Penyampaian Penjelasan Usul Penghapusan Piutang Daerah Kepada Kepala Kantor Wilayah 1.

Dalam hal Kepala Kantor Wilayah memerlukan penjelasan lebih lanjut atas usul penghapusan piutang Daerah, Kepala Kantor Wilayah dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menugaskan Kepala Bidang Piutang Negara untuk memberikan penjelasan.

2.

Kepala Bidang Piutang Negara, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja menugaskan Kepala Seksi Piutang Negara untuk membuat dan menyampaikan Konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah mengenai penjelasan/kelengkapan data usul penghapusan Piutang Daerah (Formulir 2.6.N .S>)

3.

Kepala Seksi Piutang Negara setelah menerima disposisi dari Kepala Bidang Piutang Negara, mendisposisikan kepada pelaksana untuk menyiapkan konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara mengenai penjelasan atas usul penghapusan piutang Daerah.

4.

Pelaksana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Seksi Piutang Negara, membuat konsep dan menyampaikan Nota Dinas mengenai penjelasan usul penghapusan Piutang Daerah kepada Kepala Seksi Piutang Negara dengan menggunakan Formulir 2.6.N.S.

5.

Kepala Seksi Piutang Negara dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara mengenai penjelasan atas usul penghapusan Piutang Negara meneliti dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Piutang Negara.

6.

Kepala Bidang Piutang Negara dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas mengenai penjelasan atas usul penghapusan Piutang Negara meneliti dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


BAB III PENERIMAAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK ATAS PIUTANG INSTA NSI PEMERINTAH PUSAT A. Penerimaan Surat Keputusan Penghapusan Secara Bersyarat 1.

Direktur Jenderal, setelah menerima salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Atas Piutang Negara, mendisposisi dan menyerahkan kepada Direktur Piutang Negara.

2.

Direktur Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Direktur Jenderal, mendisposisi dan menyerahkan salinan Keputusan Menteri Keuangan kepada Kepala Subdirektorat Piutang Negara II/IIL

3.

Kepala Sub Direktorat Piutang Negara II/III, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima Salinan Keputusan Menteri Keuangan, mendisposisi dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Piutang Negara yang menangani penghapusan, untuk membuat konsep Nota Dinas Kepala Subdirektorat Piutang Negara (Formulir 3.C.1) dan konsep Surat Pemberitahuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (Formulir 3.C.2V

4.

Kepala Seksi Piutang Negara yang menangani penghapusan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Sub Direktorat Piutang Negara, meneliti, mendisposisi, dan menyerahkan kepada Pelaksana untuk membuat konsep Nota Dinas Kepala Subdirektorat Piutang Negara (Formulir 3.C.1) dan konsep Surat Pemberitahuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (Formulir 3.C.2V

5.

Pelaksana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Seksi Piutang Negara, membuat konsep dan menyampaikan konsep Nota Dinas Kepala Subdirektorat Piutang Negara (Formulir 3.C.1) dan konsep Surat Pemberitahuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (Formulir 3.C.2V

6.

Kepala Seksi Piutang Negara dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas Kepala Subdirektorat Piutang Negara dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan dari pelaksana, meneliti, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Piutang Negara

7.

Kepala Subdirektorat Piutang Negara II/III, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas kepada Direktur Piutang Negara dan konsep Surat Pemberitahuan, menandatangani nota dinas dimaksud dan menyampaikan kepada Direktur Piutang Negara.

8.

Direktur Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima nota dinas, meneliti dan menandatangani konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan atas nama Direktur Jenderal dan menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (Formulir 3.C.2).

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


B. Penerimaan Surat Keputusan Penghapusan Secara Mutlak 1.

Direktur Jenderal, setelah menerima salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Negara, mendisposisi dan menyerahkan kepada Direktur Piutang Negara.

2.

Direktur Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Direktur Jenderal, mendisposisi dan menyerahkan salinan Keputusan Menteri Keuangan kepada Kepala Subdirektorat Piutang Negara II/III.

3.

Kepala Subdirektorat Piutang Negara II/III, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima Salinan Keputusan Menteri Keuangan, mendisposisi dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Piutang Negara yang menangani penghapusan untuk membuat konsep Nota Dinas Kepala Subdirektorat Piutang Negara (Formulir 3.C.1), konsep Surat Pemberitahuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (Formulir 3.C.2^ dan konsep Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan (Formulir 3.C.31

4.

Kepala Seksi Piutang Negara yang menangani penghapusan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat Piutang Negara meneliti, mendisposisi dan menyerahkan kepada Pelaksana untuk membuat konsep Nota Dinas Kepala Subdirektorat Piutang Negara (Formulir 3.C.1^ konsep Surat Pemberitahuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (Formulir 3.C.2) dan konsep Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan (Formulir 3.C.3).

5.

Pelaksana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Seksi Piutang Negara, membuat dan menyampaikan konsep Nota Dinas Kepala Subdirektorat Piutang Negara (Formulir 3.C.1), konsep Surat Pemberitahuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (Formulir 3.C.2) dan konsep Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan (Formulir 3.C.3V

6.

Kepala Seksi Piutang Negara dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas Kepala Subdirektorat Piutang Negara dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan dari pelaksana, meneliti, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Piutang Negara

7.

Kepala Subdirektorat Piutang Negara, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas kepada Direktur Piutang Negara dan konsep Surat Pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikan kepada Direktur Piutang Negara.

8.

Direktur Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima nota dinas dan konsep surat, meneliti dan menandatangani konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan atas nama Direktur Jenderal kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Kantor Wilayah serta menyampaikannya melalui Kepala Bagian Umum.

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


C. Penerbitan Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan di Kantor Wilayah 1.

Kepala Kantor Wilayah, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Surat Pemberitahuan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Penghapusan Secara Mutlak dari Direktur Jenderal (Formulir 3.C.3), mendisposisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Kepala Bidang Piutang Negara.

2.

Kepala Bidang Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Kantor Wilayah, menugaskan Kepala Seksi Piutang Negara untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan (Formulir 3.G4) kepada Kepala Kantor Pelayanan yang bersangkutan.

3.

Kepala Seksi Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Bidang Piutang Negara, meneliti, mendisposisi dan menyerahkan kepada Pelaksana untuk membuat konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara (Formulir 3.C.5) beserta konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan yang bersangkutan (Formulir 3.C.4V

4.

Pelaksana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Seksi Piutang Negara, membuat dan menyampaikan konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara (Formulir 3.C.5) beserta konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan yang bersangkutan (Formulir 3.C.4).

5.

Kepala Seksi Piutang Negara, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara (Formulir 3.C.5) dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan yang bersangkutan (Formulir 3.C.4) dari pelaksana, meneliti, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Piutang Negara.

6.

Kepala Bidang Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima konsep surat, meneliti dan menandatangani nota dinas, selanjutnya menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan (Formulir 3.C.4) kepada Kepala Kantor Wilayah.

7.

Kepala Kantor Wilayah, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan (Formulir 3.C.4) dari Kepala Bidang Piutang Negara, meneliti, menandatangani dan menyampaikan surat tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan yang bersangkutan melalui Kepala Bagian Umum.

D. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) atas Piutang Instansi Pemerintah Pusat 1.

Kepala Kantor Pelayanan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Penghapusan Secara Mutlak, mendisposisi dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Piutang Negara.

2.

Kepala Seksi Piutang Negara, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Kantor Pelayanan, meneliti, mendisposisi dan menyerahkan kepada Pelaksana untuk membuat Nota

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


Dinas dan konsep Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (Formulir PUPN.3 dan Formulir PUPN.3. AV 3.

Pelaksana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Seksi Piutang Negara, membuat dan menyampaikan Nota Dinas dan konsep Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (Formulir PUPN.3 dan Formulir PUPN.3.A) kepada Kepala Seksi Piutang Negara.

4.

Kepala Seksi Piutang Negara, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas dan konsep Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (Formulir PUPN.3 dan Formulir PUPN.3.A) dari pelaksana, meneliti, memaraf, menandatangani dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan selaku Ketua/Anggota PUPN.

5.

Kepala Kantor Pelayanan selaku Ketua/Anggota PUPN, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima nota dinas dan konsep Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (Formulir PUPN.3 dan Formulir PUPN.3.A) meneliti, menandatangani dan menyampaikan surat tersebut kepada Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang yang bersangkutan melalui Kepala Sub Bagian Umum.

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


BAB IV PENERIMAAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK ATAS PIUTANG INSTA NSI PEMERINTAH DAERAH A. Penerimaan Surat Keputusan Penghapusan Secara Mutlak 1.

Kepala Kantor Wilayah, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah setelah menerima Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Daerah yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, mendisposisi dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Piutang Negara.

2. Kepala Bidang Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Kantor Wilayah, menugaskan Kepala Seksi Piutang Negara yang menangani penghapusan untuk membuat konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah (Form ulir 4.M.1) dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan (Formulir 4.M .2). 3.

Kepala Seksi Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi, meneliti dan menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah (Formu lir 4.M.1) dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan (Formulir 4.M.2V

4. Pelaksana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Seksi Piutang Negara, membuat konsep dan menyampaikan Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah (Formulir 4.M.1") dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan (Formulir 4.M.2V 5. Kepala Seksi Piutang Negara dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah (Formulir 4.M.1) dan konsep Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan (Formulir 4.M.2) dari pelaksana, meneliti, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Piutang Negara. 6. Kepala Bidang Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima konsep Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah (Formulir 4.M.1) dan konsep surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan (Formulir 4.M.2), meneliti, menandatangani nota dinas dan menyerahkan nota dinas dan konsep surat tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah. 7. Kepala Kantor Wilayah, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Nota Dinas Kepala Bidang Piutang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah (Formulir 4.M.1) dan konsep surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan (Formulir 4.M.2) meneliti, menandatangani dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan melalui Kepala Bagian Umum.

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM


B. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Dihap uskan Secara Mutlak (PTDM) atas Piutang Instansi Pemerintah Daerah 1.

Kepala Kantor Pelayanan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Penghapusan Secara Mutlak, mendisposisi dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Piutang Negara.

2.

Kepala Seksi Piutang Negara, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Kantor Pelayanan, menugaskan pelaksana untuk membuat Nota Dinas dan konsep Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (Formulir PUPN.4 atau Formulir PUPN.4.A) kepada Kepala Kantor Pelayanan.

3. Pelaksana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima disposisi dari Kepala Seksi Piutang Negara, membuat konsep dan menyampaikan Nota Dinas Kepala Seksi Piutang Negara kepada Kepala Kantor Pelayanan dan konsep Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (Formulir PUPN.4 atau Formulir PUPN.4.A') kepada Kepala Kantor Pelayanan. 4. Kepala Seksi Piutang Negara dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, meneliti, menandatangani, dan menyerahkan Nota Dinas kepada Kepala Kantor Pelayanan dengan melampirkan konsep Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (Formulir PUPN.4 atau Formulir PUPN.4. A l 5. Kepala Kantor Pelayanan selaku Ketua/ Anggota PUPN, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima nota dinas dan konsep Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (Formulir PUPN.4 atau Formulir PUPN.4. A), meneliti, menandatangani dan menyampaikan surat tersebut kepada Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang yang bersangkutan melalui Kepala Sub Bagian Umum.

Created on 3/27/2009 1:46:00 PM

Formulir 1.1.C.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 12 Utara Telepon 3458015 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Faksimile 3448390 Jakarta 1 0710 ________________________________ _______________________________________ ___________

Nomor Sifat Lampiran Hal

..............

tgl,bln,thn

Konfirmasi.... (Data dan/atau Kelengkapan Persyaratan).... Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... 1

Yth........ (Penyerah Piutang/Pihak lain terkait) (Alamat) Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu/Saudara)* ....... (Penyerah Piutang)............ Nomor ............... tanggal ................. hal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... l, setelah diteliti, kami memerlukan konfirmasi/informasi lebih lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut: 1 ................................................................................................................................................ .................................2

3. dst. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diminta agar konfirmasi/informasi tersebut dapat disampaikan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Direktur Piutang Negara ,

NIP

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Direktur Hukum dan Informasi.

Pet unj uk Pengisian:

1Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling azoal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2Misalnya terdapat perbedaan jumlah hutang antara daftar nominatif dengan surat PSBDT . w . 3 Misalnya terdapat kekurangan dokumen berupa salinan/fotokopi surat PSBDT. *) Pilih salah satu

Formulir l.l.B .N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PIUTANG NEGARA Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 12 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710______________________________

Telepon 3458015 Faksimile 3448390

NOTA DINAS Nomor: ND-............

Kepada Dari Lampiran Hal

: : : :

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Direktur Piutang Negara 1 (satu) set1 Pertimbangan Atas Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) (Penanggung Hutang).............. 2 Piutang Negara atas nama ......

Sehubungan dengan disposisi Bapak pada surat ........ (Penyerah Piutang)........ Nomor ............... tanggal.................. perihal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama....... (Penanggung Hutang)...........2, setelah kami lakukan penelitian, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1........................................................................................................................................................................ 2...................................................................................................................................................

3. dst.3 Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan Hasil Penelitian beserta konsep Surat Bapak mengenai Penolakan Penghapusan Piutang Negara kepada ... (Menteri/Pimpinan Lembaga).. ..4 untuk mohon Bapak tetapkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Direktur

NIP

Tembusan: Direktur Hukum dan Informasi

Petunjuk Pengisian:

1 Agar turut dilampirkan surat usul penghapusan dari Kementerian Negara/Lembaga, daftar nominatif, PSBDT dan Surat rekomendasi penghapusan dari BPK (dalam hal usul penghapusan piutang yang berasal dari TGR). 2 Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst' 3 Uraikan hasil penelitian yang ditemukan. 4 Pejabat Kementerian Negara/Lembaga yang mengusulkan penghapusan piutang. *) pilih salah satu

Formulir l.l.A .N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PIUTANG NEGARA Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 12 Utara Telepon 3458015 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Faksimile 3448390 Jakarta 10710____________________________________________________________________________________

_ __ __

NOTA DINAS Nomor: ND-.................. Kepada Dari Lampiran Hal

Yth. Direktur Hukum dan Informasi Direktur Piutang Negara 1 (satu) Set1 Usul Penghapusan Secara Bersyarat/ Mutlak*) Piutang Negara c.q..........(Penyerah Piutang)........ atas nama ..... (Penanggung Hutang)........ 2

Sehubungan dengan disposisi Direktur Jenderal pada surat ........(Penyerah Piutang)........ Nomor................ tanggal ................ perihal Usul Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .... (Penanggung Hutang).......2 setelah kami lakukan penelitian, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.........................................................................................................................................3 2. Terhadap usul penghapusan terhadap piutang negara yang belum memenuhi syarat/kelengkapan dokumen akan kami konfirmasikan lebih lanjut. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas usul penghapusan piutang negara dimaksud dan menyampaikan hasilnya kepada kami. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur

NIP Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Petunjuk Pengisian: 1 Ag ar turut dilampirkan surat usul penghapusan dari Kementerian Negara/Lembaga, daftar nominatif, lembar PSBDT dan Surat rekomendasi penghapusan dari BPK (dalam hal usul penghapusan piutang yang berasal dari TGR). 2 Diisi dengan nama Pen anggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst' 3 Contoh: Dari 10 (sepuluh) Piutang Negara yang diusulkan Penghapusan Secara Mutlak, terdapat Piutang Negara atas nama 7 (tujuh) Penanggung Hutang yang telah lengkap/memenuhi syarat untuk diajukan, sedangkan Piutang Negara atas nama 3 (tiga) Penanggung Hutang perlu dikonfirmasikan lebih lanjut.

*) Pilih salah satu

Formulir l.C.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PIUTANG NEGARA Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 12 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710______________________________


NOTA DINAS Nomor: ND-............ Kepada Dari Lampiran Hal

Yth. Direktur Piutang Negara Kepala Subdirektorat Piutang Negara...1 1 (satu) set Hasil Penelitian Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... 2

Sehubungan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada surat ........ (Penyerah Piutang)........ Nomor .................. tanggal...................perihal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama ..................................................................... (Penanggung Hutang)... 2, setela penghapusan piutang negara secara bersyarat/ mutlak*) dimaksud belum dilengkapi: 1 .......................................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................... 3 .....................................................................................................................................................................3

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak/ Ibu*) sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep surat Bapak atas nama Direktur Jenderal mengenai permintaan kelengkapan data kepada ........ (Penyerah Piutang)........ untuk dapat ditetapkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subdirektorat Piutang Negara ....1

NIP

Petunjuk Pengisian:

1 Diisi dengan nama Subdit PN yang menangani. ^ Diisi dengan nama Penan ggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dun), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut

paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'.

3 Contoh: Berdasarkan penelitian Piutaug Negara, 10 (sepuluh) Penanggung Hutang belum memenuhi syarat untuk dihapuskan dan diperlukan konfirmasi, karena: daftar nom inatif Penanggung Hutang belum lengkap dst. *) Pilih salah satu

Formulir 1.A.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PIUTANG NEGARA Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 12 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710


NOTA DINAS Nomor: ND-.............. Kepada Dari Lampiran Hal

Yth. Direktur Piutang Negara : Kepala Subdirektorat Piutang Negara ....1 : 1 (satu) set : Hasil Penelitian Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama......... (Penanggung Hutang)........ 2

Sehubungan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada surat ........ (Penyerah Piutang)........ Nomor ................ tanggal ................. perihal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama (Penanggung Hutang)....... 2, setelah usul tersebut kami teliti, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: ......

1 ....................................................................................................................................................................

2......................................................................................................................................... 3

3. Dst. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak/Ibu*) sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep nota dinas Bapak kepada Direktur Hukum dan Informasi untuk meminta penelitian lebih lanjut terhadap usul penghapusan tersebut untuk dapat ditetapkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Kepala Subdirektorat Piutang Negara ..-1

NIP

Petunjuk Pengisian

1 Diisi dengan nama Subdit Piutang Negara yang menangani. 2 Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor umt paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'

3 Contoh: Dari 10 (sepuluh) Piutang Negara Penanggung Hutang yang diusidkan Penghapusan Secara Mutlak, terdapat 7 (tujuh) piutang Negara atas nama Penangg ung Hutang yang telah lengkap/memen uhi syarat untuk diajukan, sedangkan piutang negara atas nama 3 (tiga) Penanggung Hutang perlu dikonfirmasikan lebih lanjut.

*) Dipilih salah satu

Formulir 1.6.N.S



NOTA DINAS No mo r: ND- ............ Yth. Dari Lampiran Hal

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Direktur Piutang Negara 1 (satu) Set1 Penjelasan atas Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak *) Piutang Negara c.q........... (Penyerah Piutang) ......... (Penanggung Hutang) atas nama 2 ......

.......

Sehubungan dengan disposisi Bapak pada Nota Dinas kami Nomor ................ tanggal..................hal Hasil Penelitian Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) (Penanggung Hutang) ........2, dengan ini dapat kami Piutang Negara atas nama sampaikan hal-hal sebagai berikut: ......

1 .........................................................................................................................................................................

2.............................................................................................................................. 3.................................................................................................................................................... 3 Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Direktur

NIP Tembusan: Direktur Hukum dan Informasi.

Petunjuk pengisian: 1 Turut dilampirkan su rat usul penghapusan dari Kementerian Negara/Lembaga, daftar nominatif, PSBDT dan Surat rekomendasi penghapusan dari BPK (dalam hal usul penghapusan piutang yan g berasal dari TGR). 2 Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst' 3 Contoh: Diuraikan satu persatu penjelasan yang diminta oleh Direktur Jenderal.

*) Pilih salah satu

Formulir l.B.N.M Lampiran Nota Dinas Nomor :ND-....................... Tanggal:................................

DAFTAR PIUTANG NEGARA C. Q ................... (Penyerah Piutang) .................... YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK - Nama No. - Alamat Singkat

KPKNL

Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Berwenang

Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat

Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi BPK *)

Nilai Usulan Penghapusan Piutang**)

Sebab Tidak Memenuhi Syarat

Contofc

- Nama No. - Alamat Singkat 1. - ABC - Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat

KPKNL Jakarta IV

Nomor dan Tanggal Surat Nomor dan Nilai Usulan Nomor dan Tanggal Keterangan Dari tanggal Surat Penghapusan Sebab Tidak Memenuhi Surat Penetapan Aparat/Pejabat Yang Rekomendasi Piutang**) Syarat Penghapusan Secara Berwenang BPK *) Bersyarat Rp50.000.000,00 Tidak ada Surat Keterangan Keputusan Menteri Tidak ada Dari Aparat/Pejabat Yang Keuangan Nomor: Berwenang yang ................ tanggal................. menyatakan bahwa Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya

2. Dst. Kasubdit

.....

/Direktur...... /Direktur Jenderal Kekayaan Negara***)

Nama ....... NIP.................. Petunjuk Pengisian: *) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai usulan penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ***) Pilih salah satu

Formulir 1.A.N.S

Lampiran Nota Dinas Nomor : ND-............ Tanggal: .....................

DAFTAR PIUTANG NEGARA C.Q ..................... (Penyerah Piutang) .................... YANG TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT - Nama No. - Alamat Singkat

Tanggal Penyerahan Kepada PUPN Cabang

KPKNL

Nomor dan tanggal Surat Pernyataan PSBDT

Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi BPK*)


Keterangan Lain


Keterangan Lain

Contoh:

- Nama No. - Alamat Singkat 1 - ABC - Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat

Tanggal Penyerahan Kepada PUPN Cabang 10/02/1994

KPKNL Jakarta IV

Nomor dan tanggal Surat Pernyataan PSBDT - PSBDT07/................ - 12/06/2000

Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi BPK *) - Nomor:............... - 10/12/2000

Rp50.000.000,00

2 dst Kasubdit............ /Direktur

....

/Direktur Jenderal Kekayaan Negara***

Nama....... NIP............ Petunjuk Pengisian: *) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai usul penghapusan tidak tennasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ***) Pilih salah satu

Formulir 1.4.A.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 10 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

NOTA DINAS

Tele pon ................... Faksim ile .................

Formulir 1.A.N.S


DAFTAR PIUTANG NEGARA C.Q ..................... (Penyerah Piutang) .................... YANG TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT - Nama No. - Alamat Singkat


KPKNL




Keterangan Lain


Keterangan Lain

Contoh:



KPKNL Jakarta IV

Nomor dan tanggal Surat Pernyataan PSBDT - PSBDT07/................ - 12/06/2000

Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi BPK *) - Nomor:............... - 10/12/2000

Rp50.000.000,00

2 dst Kasubdit............ /Direktur

....


Nama....... NIP............ Petunjuk Pengisian: *) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai usul penghapusan tidak tennasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ***) Pilih salah satu

Formulir 1.4.A.N


Tele pon ................... Faksim ile .................

NOTA DINAS Nomor: ND-..................


Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal 1 (satu) set Hasil Penelitian Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nam a.......... (Penanggung Hutang)....... 1

Sehubungan dengan surat ........ (Penyerah Piutang)........ Nomor ................ tanggal ................ hal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... *), dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.................................................................................................................................................. 2 2.................................................................................................................................................................... 3. dst. 1. 2.

3. 4.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan: Daftar Nominatif Piutang Negara yang diusulkan dihapus secara bersyarat/mutlak*); Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat piutang negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (dalam hal penghapusan piutang negara yang berasal dari kerugian negara); Surat usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) dari ......... (Menteri/Pimpinan Lembaga).......... 3; dan Konsep Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) piutang Negara untuk mohon Bapak/ Ibu*) Menteri tetapkan. Atas perhatian Bapak/Ibu* Menteri kami ucapkan terima kasih.

Formulir 1.4.A.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Tele pon ................... Faksim ile .................

Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 10 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710



Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal 1 (satu) set Hasil Penelitian Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nam a.......... (Penanggung Hutang)....... 1

Sehubungan dengan surat ........ (Penyerah Piutang)........ Nomor ................ tanggal ................ hal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... *), dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.................................................................................................................................................. 2 2.................................................................................................................................................................... 3. dst. 1. 2.

3. 4.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan: Daftar Nominatif Piutang Negara yang diusulkan dihapus secara bersyarat/mutlak*); Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat piutang negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (dalam hal penghapusan piutang negara yang berasal dari kerugian negara); Surat usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) dari ......... (Menteri/Pimpinan Lembaga).......... 3; dan Konsep Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) piutang Negara untuk mohon Bapak/ Ibu*) Menteri tetapkan. Atas perhatian Bapak/Ibu* Menteri kami ucapkan terima kasih. Direktur Jenderal

NIP Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 2. Direktur Piutang Negara; 3. Direktur Hukum dan Informasi. Petunjuk pengisian :

1 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling aiual dm diakhiii dengan kata 'dst'. 2 Contoh: -M en ter i Luar Negeri dengan surat nomor ....... tanggal ... mengajukan usid Penghapusan Secara Mutlak terhadap 10 (sepuluh) Penanggung Hutang. - Berdasarkan penelitian, p iutang Negara a.n. 10 (sepuluh) Penanggu ng Hutang yang diusulkan penghapusan Secara Bersyarat/M utlak, terdapat 7 (tujuh) Penanggung Hutang yang telah lengkap/memenuhi syarat untuk dihapuskan melalui skim Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) 3Kementerian Negara/Lembaga yang mengajukan usul *) Pilih salah satu

Formulir 1.5.N.S

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 2.......(Menteri/Pimpinan Lembaga )... .3; 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 4. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan; 7. Ketua PUPN Pusat; 8. Direktur Piutang Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 9. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KEUANGAN

Formulir 1.5.N.S

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR........... TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG NEGARA C.Q. (PENYERAH PIUTANG ) 1 ATAS NAMA ........(PENANGGUNG HU TANG)2. ......(....... ■‘PENAN GGUN G HUTANG )

DAFTAR PIUTANG NEGARA YANG DIHAPUSKAN SECARA BERSYARAT

No.

Nama Penanggung Hutang

(2)

(1) 1.

....(Nama)

....

Nilai yang Dihapuskan5

Surat Pernyataan PSBDT KPKNL

(Rp)

Nomor

Tanggal

(3)

(5)

(6)

00,00

(7) KPKNL

....(No. Identitas).... Kantor

......

Jumlah

MENTERI KEUANGAN

Petunjuk Pengisian: 1Departemen/Kementerian Negara/Lembaga yang mengusulkan penghapusan piutang; 2Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst 3 Menteri/Pimpinan Lembaga yang menandatangani surat usul penghapusan piutang kepada Menteri Keuangan; 4Jumlah Penanggung Hutang yang diusulkan pada surat usul penghapusan piutang; 5 Nilai usulan penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara; 6Dalam hal piutang negara berasal dari kerugian negara.

Formu lir 2.1.D.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH......... DJKN Telepon .. Faksimile

Nomor : ........................... tgl,bln,thn Sifat Lampiran Hal Konfirmasi.... (Kebenaran Data dan/atau Kelengkapan Persyaratan).... atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... 1 dalam rangka Pertimbangan Penghapusan Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah Yth........ (Penyerah Piutang/Pihak lain terkait)......... (Alamat) Sehubungan dengan surat ....(Saudara/Penyerah Piutang).... Nomor ............... tanggal ................ hal Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... l, setelah diteliti, kami memerlukan konfirmasi/informasi lebih lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut: 1 .............. 2 ..............

3. dst.2 Berkenaan dengan hal dimaksud, dengan ini diminta agar konfirmasi/informasi tersebut dapat disampaikan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Kantor

NIP Tembusan: 1. Kepala Bidang Piutang Negara; 2. Kepala Bidang Hukum dan Informasi. Petuniuk penzisian 1 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dan 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2 Hal-hal yang memerlukan konfirmasi/informasi lebih lanjut. *)pilih salah satu

Formulir 2.1.C.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTORWILAYAH......... DJKN .................... ............................ ................ .......................... .......................... ............

Telepon ...................... ................. Faksi mile.... ........................... ......

NOTA DINAS Nomor: ND- ............ Kepada Dari Lampiran Hal

Yth. Kepala Kantor Kepala Bidang Piutang Negara 1 (satu) set Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang)..

Sehubungan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada surat ........( Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)........Nomor.................tanggal..................hal Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang).........l, setelah diteliti, dapat kami sampaikan hasil penelitian sebagai berikut: 1. 2..................................................................................................................................................................................

3. dst2 Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan Hasil Penelitian beserta konsep Surat Bapak/ Ibu*) kepada .... (Penyerah Piutang/Pihak Lain terkait)........untuk meminta kelengkapan data, informasi/konfirmasi terkait permasalahan tersebut di atas untuk mohon ditetapkan. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Piutang Negara,

NIP

Tembusan: Kepala Bidang Hukum dan Informasi.

P e t u n j u k P e n g i s ia n : *)pilih salah satu

1 Dalam hal Pen anggun g Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama P enanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'

2 Contoh: * Berdasarkan penelitian, 2 (dua) P enanggung H utang tidak memenuhi syarat, karena belum ditetapkan PS BD T atau belum ditetapkan P enghapusan Secara Bersyarat.

Formulir 2.1.B.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTORWILAYAH DJKN .. .

................................ ................................ ................................ ................................

Telepon ................................... .... Faksim ile................. ....................


: Yth. Kepala Kantor Wilyah : Kepala Bidang Piutang Negara 1 (satu) set : Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang)..

Sehubungan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada surat ........ (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)........ Nomor ............... tanggal ................. hal Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... setelah diteliti, dengan ini dapat kami sampaikan hasil penelitian sebagai berikut: 1 ..........................................................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3. dst2) Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Hasil Penelitian beserta konsep Surat Bapak/Ibu*) hal Pemberitahuan bahwa usul penghapusan tidak dapat diproses lebih lanjut kepada ...(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) ..... mohon ditetapkan. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Piutang Negara

NIP

Tembusan: Kepala Bidang Hukum dan Informasi. Petunjuk pengisian: 1) Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebittkan nama Penanggung Hutang dengan nomor unit paling aival dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2) Contoh: - Berdasarkan penelitian, terdapat Piutang Negara a.n. 2 (dua) Penanggung Hutang yang tidak memenuhi syarat, karena belum ditetapkan PSBDT/(belum ditetapkan Penghapusan Secara Bersyarat, dalam hal pem iintan pertimbangan penghapusan piutang daerah secara mutlak). *)pilih salah satu

Formulir 2.1.A.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTORWILAYAH........DJKN................. .................................. .............................. .................................. ..............................

Telepon ................................... .... Fak simile .................................. ..


Yth. Kepala Bidang Hukum dan Informasi : Kepala Bidang Piutang Negara : 1 (satu) Set : Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang)..

Sehubungan dengan disposisi Kepala Kantor Wilayah pada surat ........ (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) ........ Nomor ............... tanggal ................. hal Pertimbangan (Penanggung Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama Hutang) .......\ setelah diteliti, dapat kami sampaikan hasil penelitian sebagai berikut: ......

1.................................................................................................................................................................................. 2................................................................................................................................................

3. Dst 2 Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Saudara dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas usul penghapusan dimaksud dan menyampaikan hasilnya kepada kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Piutang Negara,

NIP Tembusan: Kepala Kantor Wilayah.

Petunjuk pengisian: 1 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang

dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2 Contoh: - Dari piutan g a.n. 10 (sepuluh) Penan ggung H utang yang dimintakan pertimbangan pen gh apusa n te rd ap at 7 (tujuh) Penanggung Hutang telah lengkap/mernenuhi syarat untuk diajukan, sedangkan P iutang Negara a.n. 3 (tiga) Penanggung Hutang perlu dikonfirmasikan lebih lanjut. *)pilih salah satu

i Formulir 2.1. N.B.S


DAFTAR PIUTANG C.Q.....................(Penyerah Piutang )................... YANG DAPAT PERTIMBANGAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT - Nama No. - Alamat Singkat

Tanggal Tanggal Jatuh Tempo/ Terjadinya Dinyatakan Piutang Macet


Tanggal Jatuh Tempo/ Dinyatakan Macet 20/01/1992 20/01/1994


KPKNL





Contoh:

Tanggal Terjadinya Piutang

- Nama No. - Alamat Singkat 1. - Budiman - Sukasari, Bogor

KPKNL Bogor

Nomor dan tanggal Surat Pernyataan PSBDT - Tidak ada

Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi BPK *) - Tidak ada

Nilai Usulan Penghapusan Piutang**) Rp25.000.000,00

Sebab Tidak Memenuhi Syarat Belum ditetapkan PSBDT

2. Dst. Kepala Kantor Wilayah

.....

DJKN

Nama NIP... Petunjuk Pengisian: *) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai usulan penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

Formulir 2.6.N.S

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL........ DJKN......................

NOTA DINAS Nomor: ND-.................... Kepada Dari Lampiran Hal

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kepala Bidang Piutang Negara 1 (satu) Set1 Penjelasan atas Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak *) Piutang Daerah C.q (Penyerah Piutang)......... atas na m a ....... (Penanggung Hutang) ........ 2 ......

Sehubungan dengan disposisi Bapak pada surat (Penyerah Piutang) ......... Nomor................. tanggal perihal Usul Penghapusan secara .................. Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas na m a (Penanggung Hutang)........3, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: .......

......

1 .........................................................................................................................................................................

2.............................................................................................................................. 3.................................................................................................................................................... 4 Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Kepala Bidang

Formulir 2.6.N.S

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL........ DJKN......................

NOTA DINAS Nomor: ND-.................... Kepada Dari Lampiran Hal

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kepala Bidang Piutang Negara 1 (satu) Set1 Penjelasan atas Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak *) Piutang Daerah C.q (Penyerah Piutang)......... atas na m a ....... (Penanggung Hutang) ........ 2 ......

Sehubungan dengan disposisi Bapak pada surat (Penyerah Piutang) ......... Nomor................. tanggal perihal Usul Penghapusan secara .................. Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas na m a (Penanggung Hutang)........3, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: .......

......

1 .........................................................................................................................................................................

2.............................................................................................................................. 3.................................................................................................................................................... 4 Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Kepala Bidang

NIP Tembusan: Kepala Bidang Hukum dan Informasi.

Petunjuk pengisian: 1Agar turut tiilampirkan surat usul penghapusan dari Pemerintah Daerah, dajtar nominatif, PSBDT dan Surat rekomendasi penghapusan dari BPK (dalam hal usul penghapusan piutang yang berasal dari TGR). 2 Diisi dengan nama Penanggu ng Hutang, dalam hal PH lebih dan 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor unit paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst' 3 Diisi dengan nama Penang gung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor unit paling azval dan diakhiri dengan kata 'dst' 4 Contoh: Diuraikan satupersatu pernjelasan yang dirninta oleh Kepala Kanioil. *) Pilih salah satu

j

r

Formulir 2.1.N.A.S Lampiran Nota Dinas Nomor :ND-............ Tanggal: .....................

DAFTAR PIUTANG C .Q ....................(Penyerah Piutang) .................. YANG TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK MENDAPAT PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT - Nama No. - Alamat Singkat



Tanggal Jatuh Tempo/ Dinyatakan Macet 20/01/1994 20/01/1992



KPKNL



Keterangan Lain

Contoh:

- Nama No. - Alamat Singkat 1. - Sukandar - Tambun, Bekasi

Tanggal Terjadinya Piutang

KPKNL Bekasi

Nomor dan tanggal Surat Pernyataan PSBDT - PSBDT07/............... - 12/06/2000

Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi BPK*) - Nomor:............... - 10/12/2000


Keterangan Lain

Rpl2.000.000,00

2. dst Kepala Bidang

Nama NIP... Petunjuk Pengisian *) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai usulan penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

Formulir 2.1.N.C.M

Lampiran Nota Dinas Nomor : ND-...................... Tanggal: .............................. .

DAFTAR PENANGGUNG HUTANG D AR I ................... [Penyerah Piutang) ................... YANG DIPERLUKAN KONFIRMASI UNTUK MEMENUHI SYARAT DIUSULKAN MENDAPAT PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK ATAS PIUTANG DAERAH

No.

- Nama - Alamat Singkat

KPKNL



Nilai Usulan Nomor dan tanggal Surat Penghapusan Piutang**) Rekomendasi BPK*)

Hal yang Perlu Dikonfirmasikan



Contoh:

- Nama No. - Alamat Singkat 1. - Rajawali, PT. - Kemayoran, Jakarta 2. dst

KPKNL Jakarta IV

Nomor dan Tanggal Nomor dan Tanggal Surat Surat Penetapan Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Penghapusan Secara Berwenang Bersyarat Keputusan Menteri Tidak ada Keuangan Nomor: ................. tanggal................

Nilai Usul Penghapusan Piutang**) Rpl.250.000.0 00,00

Surat Keterangan Dari Aparat/ Pejabat Yang Berwenang

Kepala Bidang.

NIP Petunjuk Pengisian: *) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai Usulan penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

Formulir 2.1.N.C.S


DAFTAR PENANGGUNG HUTANG D A R I .................(Penyerah Piutang) ..................... YANG DIPERLUKAN KONFIRMASI UNTUK MEMENUHI SYARAT DIUSULKAN MENDAPAT PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAS PIUTANG DAERAH - Nama No. - Alamat Singkat



KPKNL



Nilai Usulan Penghapusan Hal yang Perlu Piutang**) Dikonfirmasikan

Formulir 2.1.N.C.M

Lampiran Nota Dinas Nomor : ND-...................... Tanggal: .............................. .

DAFTAR PENANGGUNG HUTANG D AR I ................... [Penyerah Piutang) ................... YANG DIPERLUKAN KONFIRMASI UNTUK MEMENUHI SYARAT DIUSULKAN MENDAPAT PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK ATAS PIUTANG DAERAH

- Nama No. - Alamat Singkat

KPKNL



Nilai Usulan Nomor dan tanggal Surat Penghapusan Piutang**) Rekomendasi BPK*)




Contoh:


KPKNL

1. - Rajawali, PT. - Kemayoran, Jakarta 2. dst

Jakarta IV

Nomor dan Tanggal Nomor dan Tanggal Surat Surat Penetapan Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Penghapusan Secara Berwenang Bersyarat Keputusan Menteri Tidak ada Keuangan Nomor: ................. tanggal................

Nilai Usul Penghapusan Piutang**) Rpl.250.000.0 00,00

Surat Keterangan Dari Aparat/ Pejabat Yang Berwenang

Kepala Bidang.

NIP Petunjuk Pengisian: *) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai Usulan penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

Formulir 2.1.N.C.S





Tanggal Tanggal Jatuh Tempo/ Terjadinya Dinyatakan Piutang Macet 10/01/1992 10/01/1994

Tanggal Penyerahan KPKNL Kepada PUPN Cabang Jakarta 10/02/1994 IV


KPKNL



Contoh:






Rpl.250.000.000,00 - Surat Rekomendasi BPK

Kepala Bidang.

NIP Petunjuk Pengisian:

*) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai Usulan penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan P iutang Negara

Formulir 2.1.N.B.M


DAFTAR PIUTANG C.Q.................... (Penyerah Piutang) ..................... YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MENDAPAT PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK - Nama No. - Alamat Singkat

KPKNL




Nilai Usulan Penghapusan Piutang*)


Formulir 2.1.N.C.S





Tanggal Tanggal Jatuh Tempo/ Terjadinya Dinyatakan Piutang Macet 10/01/1992 10/01/1994

Tanggal Penyerahan KPKNL Kepada PUPN Cabang Jakarta 10/02/1994 IV


KPKNL



Contoh:






Rpl.250.000.000,00 - Surat Rekomendasi BPK

Kepala Bidang.

NIP Petunjuk Pengisian:

*) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai Usulan penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan P iutang Negara

Formulir 2.1.N.B.M



KPKNL






Contoh:


KPKNL Bogor

1. - Budiman - Sukasari, Bogor

Nomor dan Tanggal Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Dari Surat Penetapan Aparat/Pejabat Yang Penghapusan Secara Berwenang Bersyarat Keputusan Menteri Tidak ada Keuangan Nomor: ................. tanggal

Nomor dan Nilai Usulan tanggal Surat Penghapusan Rekomendasi Piutang*) BPK *) - Nomor: Rp25.000.000/00 10/12/2000

Sebab Tidak Memenuhi Syarat Tidak ada Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya


.....

DJKN


I

Formulir 2.1.N.A.M Lampiran Nota Dinas Nomor :ND-............ Tanggal: .....................

DAFTAR PIUTANG C.Q.....................(Penyerah Piutang) .................... YANG TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK MENDAPAT PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK - Nama No. - Alamat

KPKNL

Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Penghapusan

Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang

Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi


Keterangan Lain

Formulir 2.1.N.B.M



KPKNL






Contoh:


KPKNL Bogor

1. - Budiman - Sukasari, Bogor

Nomor dan Tanggal Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Dari Surat Penetapan Aparat/Pejabat Yang Penghapusan Secara Berwenang Bersyarat Keputusan Menteri Tidak ada Keuangan Nomor: ................. tanggal

Nomor dan Nilai Usulan tanggal Surat Penghapusan Rekomendasi Piutang*) BPK *) - Nomor: Rp25.000.000/00

Sebab Tidak Memenuhi Syarat Tidak ada Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya

10/12/2000


.....

DJKN


I


DAFTAR PIUTANG C.Q.....................(Penyerah Piutang) .................... YANG TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK MENDAPAT PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK - Nama No. - Alamat Singkat

KPKNL




Nomor dan Tanggal Surat Nomor dan Keterangan Dari tanggal Surat Aparat/Pejabat Yang Rekomendasi Berwenang BPK *) Keputusan Menteri Keuangan Surat .......... Nomor: - Nomor: ................ Nomor: tanggal Tanggal 30/09/2005 10/12/2000



Keterangan Lain

Contoh:


KPKNL

1. - Sukandar - Tambun, Bekasi

Bekasi


Keterangan Lain

Rpl2.000.000,00



Formulir 2.4.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALKEKAYAANNEGARA KANTORWILAYAH........DJKN Telepon .. Faksimile .

Nomor

tgl,bln,thn

I


DAFTAR PIUTANG C.Q.....................(Penyerah Piutang) .................... YANG TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK MENDAPAT PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK - Nama No. - Alamat Singkat

KPKNL




Nomor dan Tanggal Surat Nomor dan Keterangan Dari tanggal Surat Aparat/Pejabat Yang Rekomendasi Berwenang BPK *) Keputusan Menteri Keuangan Surat .......... Nomor: - Nomor: ................ Nomor: tanggal Tanggal 30/09/2005 10/12/2000



Keterangan Lain

Contoh:


KPKNL

1. - Sukandar - Tambun, Bekasi

Bekasi


Keterangan Lain

Rpl2.000.000,00



Formulir 2.4.N



tgl,bln,thn Pertimbangan Terhadap Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... 1

Yth...........(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............... tanggal..................hal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang).......dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 1................................................................................................................................................................................ 2

2............................................................................................................................................

3. dst. Berkaitan dengan hal tersebut, permintaan pertimbangan penghapusan Piutang Daerah dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Formulir 2.4.N



tgl,bln,thn Pertimbangan Terhadap Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... 1

Yth...........(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............... tanggal..................hal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang).......dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 1................................................................................................................................................................................ 2

2............................................................................................................................................

3. dst. Berkaitan dengan hal tersebut, permintaan pertimbangan penghapusan Piutang Daerah dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

NIP

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Kepala KPKNL....... (yang bersangku tan).

Pet unjuk Pengisian:

*) Pilih salah satu 1) Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor un it p aling au>al dan diakhiri dengan kata 'dst'.

2) Kekurangan persyaratan sehi ngga usul tidak dapat ditindaklanjuti. Contoh: -

Tidak ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, dalam hal piutang berasal dari kerugian negara.

Formulir 2.4.A.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAANNEGARA KANTORWILAYAH......... DJKN .......................... .............................. ............ .....................................................................

Telepon ...................... ................. Faksimile.....................................

Nomor : .............................. tgl,bln,thn Sifat : ......................................................................................................... Lampiran : .............................. Hal: Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas na m a ........... (Penanggung Hutang) ........ 1

Yth ............(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) ............. D i .............. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .................tanggal ....................hal Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama ........... (Penanggung Hutang) ........ 1/ dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1...............................................................................................................................

2

2......................................................................................................................... 3. dst. Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa terhadap ........... (Penanggung Hutang) ........ 1 dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti proses penghapusannya. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Kantor

N IP ..................... Tembusan: 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Direktur Piutang Negara; 3. Direktur Hukum dan Informasi; 4. Kepala KP KN L ....... (yang bersangku tan).... Pet unj uk pengisian:

*)Pilih salah satu 1 Dalnm hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor u rut palin g azual dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2 Contoh: - Dari Piutang Negara a.n. 5 (lima) Penanggung Hutang yang diusulkan, terdapat piutang a.n. 4 (empat) Penanggung Hutang memenuhi syarat, yaitu Penanggung Hutang A, B, C, dan D. dst.

Formulir 2.3.0.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTORWILAYAH......... DJKN ............................ ............................. ....... .......................... ........................... ...........

Telepon ........................... ............ Fak simile ............................ .........

NOTA DINAS Nomor: ND-.................. Yth. Dari Lampiran Hal

Kepala Kantor Kepala Bidang Piutang Negara 1 (satu) set Hasil Penelitian Terhadap Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... J

Sehubungan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada surat ........ ( Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) ........ Nomor.................tanggal..................hal Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... 1dan Nota Dinas Kepala Bidang Hukum dan Informasi Nomor ............... tanggal ................ perihal Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... l, setelah diteliti, kami sampaikan hasil penelitian sebagai berikut: 1...................................................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3. dst.2) Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan Hasil Penelitian beserta konsep Surat Bapak/Ibu*) untuk meminta kelengkapan data, informasi/konfirmasi terkait permasalahan tersebut di atas kepada .....(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)..... untuk mohon ditetapkan. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) diucapkan terima kasih. Kepala Bidang Piutang Negara,

NIP

Tembusan: Kepala Bidang Hukum dan Informasi. : Pet unjuk Pengisian

*)pilih salah satu 1) Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling azval dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2) Contoh:

- Berdasarkan penelitian, Penanggung H utang belum memenuhi syarat, karena tidak ada rekomendasi penghapusan dari BPK dalam hal piutang berasal dari kerugian negara.

Formulir 2.3.B.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAANNEGARA KANTORWILAYAH......... DJKN ................................................................. ................................................................

Telepon ....................................... Faksimile.....................................


Kepala Kantor Kepala Bidang Piutang Negara 1 (satu) set Hasil Penelitian Terhadap Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nam a .......... (Penanggung Hutang)....... 1

Sehubungan dengan disposisi Bapak/ Ibu*) pada surat ........( Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) ........Nomor.................tanggal..................hal Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... 1dan Nota Dinas Kepala Bidang Hukum dan Informasi Nomor ............... tanggal ................ perihal Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... setelah kami teliti, dengan ini dapat kami sampaikan hasil penelitian sebagai berikut: 1...................................................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3. dst.2 Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini terlampir kami sampaikan Hasil Penelitian beserta konsep Surat Bapak/Ibu*) hal Penolakan Pertimbangan Penghapusan Piutang Daerah kepada ..... (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mohon ditetapkan. .....

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) diucapkan terima kasih. Kepala Bidang Piutang Negara,

NIP

Tembusan: Kepala Bidang Hukum dan Informasi. Pet unjuk pengisian:

1 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dun), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor unit paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2 Contoh: - Berdasarkan penelitian, piutang negara a.n. 4 (empat) Penanggung Hutang tidak memenuhi syarat, karena belum ditetapkan Penghapusan Secara Bers\/arat (dalam hal pengajuan usul Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak). *)pilih salah satu

Formulir 2.3.A.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAANNEGARA KANTORWILAYAH........DJKN Telepon .. Faksimile.

NOTA DINAS Nomor: ND-............ Kepada: Yth. Kepala Kantor Dari Kepala Bidang Piutang Negara Lampiran 1 (satu) set Hal : Hasil Penelitian Terhadap Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah a.n ....(Penanggung Hutang)... Sehubungan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada surat ........( Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)........Nomor..................tanggal ................. dan Nota Dinas Kepala Bidang Hukum dan Informasi Nomor ................tanggal..................hal Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... setelah kami teliti, dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut: 1...................................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................

3. dst.2 Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan: 1. Daftar Nominatif Penanggung Hutang yang dapat diberikan pertimbangan untuk untuk dihapuskan secara bersyarat/mutlak*) melalui skim Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih; 2. Surat usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) dari ......... (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).......... 3. Konsep surat Bapak/Ibu*) kepada ..... (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)........ untuk Bapak tetapkan. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) diucapkan terima kasih. Kepala Bidang Piutang Negara

NIP ................... Tembusan: Kepala Bidang Hukum dan Informasi Pet unj uk pengisian:

*)pilih salah satu J) Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cuknp disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling azval dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2) Contoh: - . (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)........ dengan surat nomor ............ mengajukan permintaan pertimbangan usul Penghapusan piutang Secara Mutlak terhadap 10 (sepuluh) Penanggung Hutang. - Berdasarkan penelitian, dan 10 (sepuluh) Penanggung Hutang yang diusulkan Penghapusan Secara Mutlak, 7 (tujuh) Penanggung Hutang telah lengkap/niemenuhi syarat untuk dihapuskan secara mutlak melalui skim Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

Formulir 2.3. A.N.B

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAANNEGARA KANTORWILAYAH.......... DJKN .................. ........................ ...................... ................................................................


Nomor : SSifat : Sangat Segera Lampiran : .............................. Hal : Pengurusan Piutang Negara (Penanggung Hutang) .........1 Atas Nama ......

Yth. Kepala KP KN L ...... (yang terkait) ........ alamat Sehubungan dengan pengurusan Piutang Negara atas nama .... (Penanggung Hutang).......l, dengan ini diberitahukan bahwa ...(Penyerah Piutang) ........dengan surat Nomor ............. tanggal ........... telah mengajukan permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dan telah kami tanggapi dengan surat kami Nomor ...........tanggal ................. h a l...................... Berkenaan dengan pertimbangan penghapusan tersebut, terdapat kemungkinan Penyerah Piutang sedang melakukan proses penghapusan piutang secara mutlak terhadap piutang a.n....................................................( penanggung huta ng) ... Oleh k itu, Saudara diminta untuk tetap berkoordinasi dengan penyerah piutang. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Kantor

NIP

Tembusan: Direktur Jenderal'Kekayaan Negara.

Pet unjuk pengisian: 1 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan

nomor urnt paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst *) pilih salah satu

Formulir 2.2.C.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAANNEGARA KANTORWILAYAH..........DJKN ...................... ........................... ............... ...................... ........................... ...............

Telepon ..................... .................. Faks imile. ......................... ...........

NOTA DINAS Nomor: ND-................. Kepada Dari Lampiran Hal

: : : :

Yth. Kepala Bidang Piutang Negara Kepala Bidang Hukum dan Informasi 1 (satu) set Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas na m a ........... (Penanggung Hutang) ........ 1

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara N om or .................tanggal................... hal Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama ....... ..(Penanggung Hutang) ....... l, setelah diteliti, kami sampaikan hasil penelitian sebagai berikut: 1............................................................................................................................................................ 2............................................................................................................................................................ 3. dst .2 Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dimintakan agar Saudara dapat melengkapi persyaratan dimaksud. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Hukum dan Informasi,

NIP Tembusan: Kepala Kantor

Petunjuk pengisian: 1 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2 Contoh: Berdasarkan penelitian, terdapat Piutang Negara a.n. 10 (sepuluh) Penanggung Hutang yang belum memenuhi syarat untuk diberika pertimbangan penghapusan karena masili diperlukan konjtnnasi, mengingat: - daftar nom inatif Penanggung Hutang belum lengkap; - dst. *)pilih salah satu

Formulir 2.2.B.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALKEKAYAANNEGARA KANTORWILAYAH........DJKN Telepon .. Faksimile

NOTA DINAS Nom or: ND-............. Kepada Dari Lampiran Hal

: Yth. Kepala Bidang Piutang Negara : Kepala Bidang Hukum dan Informasi : 1 (satu) set : Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) (Penanggung Hutang) .......1 Piutang Daerah atas n am a ......

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara No m or .................tanggal................... hal Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama ........... (Penanggung Hutang) ........ 1/ setelah kami teliti, bersama ini kami sampaikan hasil penelitian sebagai berikut: 1 ...................................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................. 3. dst2 Berkenaan dengan hal tersebut, terhadap permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat/mutlak*) tidak dapat diproses lebih lanjut mengingat persyaratan penghapusan tidak dapat dapat dipenuhi.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Hukum dan Informasi,

NIP Tembusan: Kepala Kantor.

Petunjuk pengisian: 1 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2 Contoh: - Berdasarkan penelitian, P iutang Negara a.n. 1 (satu) Penanggung Hu tang tidak memenuhi syarat, karena terhadap piutang tersebut belum ditetapkan PSBDT atau belum ditetapkan Penghapusan Secara Bersyarat (dalam hal usul penghapusan piutang negara secara mutlak). *)pilih salah satu

Formulir 2.2.A.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAANNEGARA KANTORWILAYAH......... DJKN ....................... ......................... ................ ................................................................



Yth. Kepala Bidang Piutang Negara Kepala Bidang Hukum dan Informasi 1 (satu) Set Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang) .,

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor ............... tanggal ................ hal Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama

.......... (Penanggung Hutang) ....... \ setelah kami teliti, bersama ini kami sampaikan hasil penelitian sebagai berikut: 1......................................................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

3. dst2 Berkenaan dengan hal tersebut, terhadap permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat/mutlak*) tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. Kepala Bidang Hukum dan Informasi

NIP Tembusan: Kepala Kantor.

Petunjuk pengisian: *)pilih salah satu 1 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2 Contoh: - Dari piutang negara atas nama 10 (sepuluh) Penanggung Hutang yang diusulkan mendapat pertimbangan penghapusan, terdapat Piutang Negara a.n. 7 (tujuh) Penanggung Hutang telah lengkap/memenuhi syarat untuk diberikan pertimbangan penghapusan, sedangkan Piutang Negara a.n.3 (tiga) Penanggung Hutang perlu dikonjirnmsikan lebih lanjut.

Formulir 3.C.5

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH .......DJKN.............. ..................................................................... .....................................................................

Telepon.......................... Faksimile.......................


Yth. Kepala Kantor Kepala Bidang Piutang Negara 1 (satu) set Pemberitahuan Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara c.q........(Penyerah Piutang)........... atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... 1

Lembaga) 2 ..... Sehubungan dengan Surat ( Menteri/Pimpinan Nomor..............tanggal .............hal...... dan Surat Direktur Piutang Negara a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ............tanggal........... h al.............dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: ...

1

3

2......................................................................................................................................................dst. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam Bapak sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep Surat Bapak kepada Kepala KPKNL ........ untuk menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Kepala Bidang Piutang Negara

NIP

Petunjuk pengisian: *) Pilih salah satu

1Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dan 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'; 2 Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengusulkan penghapusan; 3 Uraian singkat tentang proses penghapusan sarnpai terbitnya Keputusan Menteri Keuangan. Butir terakhir agar diuraikan mengenai perlunya untuk menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan tersebut Kepala KPKNL yang menangani pengurusan piutang negara.;

Formulir 3.C.4

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAANNEGARA KANTORWILAYAH......... DJKN Telepon ... Faksimile.


tgl,bln,thn

)Set Pemberitahuan Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Cq....( Penyerah Piutang)......... atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... 1

Yth. Kepala KPKNL .......... (yang bersangkutan). di........ Sehubungan dengan surat ............(Menteri/Pimpinan Lembaga)........ 2 Nomor ........tanggal......... hal..... Permohonan Usul Penghapusan Piutang Negara Atas Nama............(Penanggung Hutang)...,terlampir kami sampaikan Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............... tanggal ................ tentang.....................atas nama ........(Penanggung Hutang)......... 1 Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini diminta agar Saudara menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

NIP

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Kekayan Negara; 2. Direktur Piutang Negara; 3. Direktur Hukum dan Informasi; 4. Kepala Bidang Piutang Negara; 5. Kepala Bjdang Hukum dan Informasi.

Petunjuk pengisian

1Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'; 2Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengusulkan penghapusan;

Formulir 3.C.3


Nomor Sifat Hal


tgl,bln,thn

Pemberitahuan Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara atas nama ... (Penanggung Hutang)...*

Yth. Kepala Kantor Wilayah ... DJKN Di............. Sehubungan dengan surat ...... ( Menteri/Pimpinan Lembaga)....... 2 Nomor ........tanggal......... h a l..............bersama ini terlampir disampaikan Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............... tanggal ................ tentang Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara C.Q ............. (Penyerah Piutang) Atas Nama ......... (Penanggung Hutang) .........1 .....

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini diminta agar Saudara memberitahukan surat dimaksud kepada KPKNL ............... untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Direktur Piutang Negara

NIP

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Direktur Piutang Negara; 3. Direktur Hukum dan Informasi; 4. Kepala KPKNL ..... (yang bersangkutan)..

Petunjuk pengisian:

1Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'; 2Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengusulkan penghapusan;

Formulir 3.C.2




tgl,bln,thn

Penyampaian Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama ...... (Penanggung Hutang)......... 1

Yth............ (Menteri/PimpinanLembaga/u.p ...... ) ........2 Di................. Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu*) Nomor ...............tanggal ......... hal .............., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sebagai tindak lanjut terhadap surat tersebut telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................ tanggal ................. tentang .................. atas nama ...........(Penanggung Hutang) 1(terlampir). ......

2. Dapat kami sampaikan pula bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, penghapusan secara bersyarat ini tidak menanggalkan hak tagih Negara sampai diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan secara mutlak. Dengan demikian, dalam hal diperoleh informasi mengenai kemampuan Penanggung Hutang dapat Bapak sampaikan kepada KPKNL.............untuk dilakukan pengurusan kembali. 3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun asli Salinan Keputusan Menteri Keuangan untuk ...... Menteri/PimpinanLembaga...... telah disampaikan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan 4

dst3 Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. a.n. Direktur Jenderal Direktur Piutang Negara

NIP

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Direktur Hukum dan Informasi; 3. Kepala Kantor Wilayah ... .DJKN; 4. Kepala KPKNL (yang bersangkutan).... ....

Petunjuk pengisian *) Pilih salah satu 1Diisi dengan nama Penanggung Hutnng, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'; 2Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengusulkan penghapusan; 3Hal-hal lain yang akan disampaikan.;

Formu lir 3.C.1



NOTA DINAS Nomor: ND. ......

Yth. Dari Lampiran Hal

Yth. Direktur Piutang Negara Kepala Subdirektorat Piutang Negara II/III 1 (satu) set Penyampaian Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... 1

Sehubungan dengan Surat (Menteri/Pimpinan Lembaga)...... 2 ..... Nomor.............. tanggal ............. hal...... , dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: .dst. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam hal Bapak sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep Surat Bapak atas nama Direktur Jenderal Kekayaan negara untuk menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Kasubdit Piutang Negara II/III

NIP

Petunjuk pengisian: *) Pilih salah satu

1Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'; 2Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengusulkan penghapusan; 3 Uraian singkat tentang proses penghapusan sampai terbitnya Keputusan Menteri Keuangan. Butir terakhir agar diuraikan bahwa Direktur Piutang Negara a.n. Dirjen akan menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan tersebut kepada Menteri/Pimpinan lembaga yang mengusulkan penghapusan dan kepada KanwiL;

Formulir 4.IVI.1

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAANNEGARA KANTORWILAYAH........DJKN Telepon ... Faksimile.

NOTA DINAS Nomor: ND-............ Yth. Dari Lampiran Hal

: Kepala Kantor : Kepala Bidang Piutang Negara : 1 (satu) set : Penyampaian Surat Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah atas nama.......... (Penanggung Hutang) ....... 1

Sehubungan dengan surat ....(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)... Nomor ............... tanggal ................. tentang Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah atas nama ...(Penanggung Hutang)... 1 oleh Gubernur/Bupati/Walikota.................., dipandang perlu untuk menyampaikan salinan surat tersebut ke KPKNL sebagai bahan tindak lanjut pengurusan selanjutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep surat penyampaian dimaksud untuk Bapak/Ibu*) tetapkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih. Kepala Bidang Piutang Negara,

NIP

Tembusan: Kepala Bidang Hukum dan Informasi

Petunjuk Pengisian: *)pilih salah satu 1Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan n omor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst';

Formulir 4.M.2

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTORWILAYAH.......... DJKN Telepon .. Faksimile

Nomor : ........................... Sifat Lampiran Hal Pemberitahuan Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... 1 Yth. Kepala KPKNL .......... (yang bersangkutan) di.......

tgl,bln,thn

.....

Menunjuk surat ....(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)... Nomor ............... tanggal ................ tentang Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah atas nama ...(Penanggung Hutang)... 1 oleh Gubemur/Bupati/Walikota.................. (terlampir), dengan ini diminta agar Saudara menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

NIP

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Kekayan Negara; 2. Direktur Piutang Negara; 3. Direktur Hukum dan Informasi; 4. Kepala Bidang Piutang Negara; 5. Kepala Bidang Hukum dan Informasi.

Petunjuk Pengisian: *) pilih salah satu 1 Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst';

Formulir PUPN.4 200608.rtf

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG........................................... ............................ ............................



: PTDM -....... : ....... : ....... : Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... 1

............ ,

Yth. ...(Penyerah Piutang) D i ............

Menunjuk Surat Keputusan Gubemur/Bupati/Walikota*) Nomor .................... tanggal .............. tentang Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah C.Q. ..... (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)...................................................................... 2 atas nam a .... (Penang dengan ini diberitahukan bahwa atas Piutang Daerah dimaksud telah ditetapkan sebagai Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM). Demikian agar Saudara maklum.

a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPNC

NIP

Tembusan: 1. Ketua PUPN Pusat; 2. Kepala Kanwil DJKN............ Selaku Ketua PUPN Cabang....... 3. Gubemur/Bupati/Walikota*) 4. Kepala KPKNL.............. u.p.: a. Seksi Hukum dan Informasi; b. Seksi Piutang Negara. ......

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX Petunjuk pengisian:

1Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'; 2Instansi/Pemerintah Daerah yang mengusulkan penghapusan Piutang Daerah; 3 Dalam hal Kepala KPKNL bukan sebagai Ketua PUPNC;

Formulir PUPN.4 200608.rtf *) pilih salah satu

Formulir PUPN.3.A

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG........................................... Telepon ....................................... Faksimile.....................................

.............................. ..............................


: PTDM - ...... : ...... : ...... : Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... 1

Kepada Yth. .......... (Penanggung Hutang) .......

Menunjuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor .................... tanggal .............. tentang Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara C.Q. (Departemen/Kementerian/Lembaga Negara) 2 atas nama ............(Penanggung Hutang) .......... l, dengan ini diberitahukan bahwa atas Piutang Negara dimaksud telah ditetapkan sebagai Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM). ......

Demikian agar Saudara maklum. A.n. Ketua Panitia, Anggota PUPNC ........

NIP

Tembusan: 1. Ketua PUPN Pusat; 2. Kepala Kanwil DJKN................ Selaku Ketua PUPN Cabang................. 3.......................(Menteri/Pimpinan Lembaga) 4. Kepala KPKNL .............. u.p.: a. Seksi Hukum dan Informasi; b. Seksi Piutang Negara. ......

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX

Petunjuk Pengisian:

1Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst' 2Departemen/Lembaga Negara yang mengusulkan penghapusan Piutang Negara; 3 Dalam hal Kepala KPKNL bukan sebagai Ketua PUPNC;

............ .

Formulir PUPN.3

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG........................................... ............................. ..............................



: PTDM - ..................... ...................,... (tgl, bln,thn)....... : ................................... : ................................... : Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... 1

Kepada Yth. ..........(Penyerah Pi ut ang) .......

D i ............ Menunjuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor .................... tanggal .............. tentang Penetapan Penghapusan SecaraMutlak Piutang Negara C.Q. .....(Departemen/Kementerian/Lembaga Negara) .......2 atas nama ...........(Penanggung Hutang) .......... \ dengan ini diberitahukan bahwa atas Piutang Negara dimaksud telah ditetapkan sebagai Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM). Demikian agar Saudara maklum. A.n. Ketua Panitia, Anggota PUPNC

.......

NIP Tembusan: 1. Ketua PUPN Pusat; 2. Kepala Kanwil DJKN................ Selaku Ketua PUPN Cabang..................;3 3. Kepala KPKNL .............. u.p.: a. Seksi Hukum dan Informasi; b. Seksi Piutang Negara. ......



1Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor unit paling azoal dan diakhiri dengan kata 'dst'; 2Departemen/Lembaga Negara yang mengusulkan penghapusan Piutang Negara; 3 Dalam hal Kepala KPKNL bukan sebagai Ketua PUPNC;

Formulir PUPN.4.A

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG........................................... .............................. ..............................



: PTDM-....... : ....... : ....... : Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... 1

Kepada Yth. .......... (Penanggung H ut ang) ....... D i............. Menunjuk Surat Keputusan Gubemur/Bupati/Walikota*) Nomor .................... tanggal .............. tentang Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah C.Q ....... ( Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) 2 atas nama .......... (Penanggung Hutang) ...........l, dengan ini diberitahukan bahwa atas Piutang Daerah dimaksud telah ditetapkan sebagai Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM). ......

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPNC

NIP

Tembusan: 1. Ketua PUPN Pusat; 2. Kepala Kanwil DJKN................ Selaku Ketua PUPN Cabang..................;3 3. Gubemur/Bupati/ Walikota*) 4......................(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) 5. Kepala KPKNL .............. u.p.: a. Seksi Hukum dan Informasi; b. Seksi Piutang Negara. ......


P et u n j u k p e n gi s i a n : *) pilih salah satu

1Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling aioal dan diakhiri dengan kata 'dst'; 2Instansi/Pemenntah Daerah yang mengusulkan penghapusan Piutang Daerah; 3Dalam hal Kepala KPKNL bukan sebagai Ketua PUPNC;

............

Formulir 1.3.A.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PIUTANG NEGARA Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 12 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 _____________



: : : :

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Direktur Piutang Negara 1 (satu) set1 Hasil Penelitian Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama.......... (Penanggung Hutang) ....... 2

Sehubungan dengan disposisi Bapak pada surat........(Penyerah Piutang)....... Nomor ............... tanggal ................ dan Nota Dinas Direktur Hukum dan Informasi Nomor ................ tanggal ................. hal Pertimbangan Persetujuan Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... 2, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1........................................................................................................................................................................3

2.........................................................................................................................................

3. dst. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan: a. hasil penelitian usul penghapusan; b. konsep Nota Dinas Bapak kepada Menteri Keuangan untuk mohon ditetapkan; c. Konsep Surat Keputusan Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/ Mutlak*) Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Direktur

NIP Tembusan: Direktur Hukum dan Informasi Petunjuk pengisian: 1 Agar turut dilampirkan surat usul penghapusan dari Kementerian Negara/Lembaga, daftar nominatif, PSBDT dan Surat rekomendasi penghapusan dari BPK (dalam hal usul penghapusan piutang yang berasal dari TGR). 2Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst' 3. Contoh: Usul penghapusan piutang negara secara bersyarat yang diajukan oleh Departemen Kesehatan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah, dan Piutang Negara/Daerah (vide pasal 32) karena telah dilampirkan dokumen sekurang-kurangnya berupa daftar nominatif dan salinan/fotokopi surat PSBDT dari PUPN Cabang. *) Pilih salah satu

Formulir 1.I.N




Yth. Direktur Piutang Negara Kepala Subdirektorat Piutang Negara.... 1 1 (satu) set Hasil Penelitian Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... 2

Sehubungan dengan disposisi Bapak pada surat ..... (Menteri/Pimpinan Lembaga)....... Nomor ......... tanggal ...........perihal ......... dan Nota Dinas Direktur Hukum dan Informasi Nomor ................ tanggal............ hal tersebut di atas, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

dst.3 Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan: a.

Hasil Penelitian usul penghapusan secara bersyarat/ mutlak*) piutang negara; dan

b.

konsep Nota Dinas Direktur Piutang Negara atas nama Direktur Jenderal kepada ..... (Menteri/Pimpinan Lembaga) untuk melengkapi kekurangan data yang diperlukan. ......

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subdirektorat Piutang Negara

1

NIP

Petunjuk pengisian:

1 Kasubdit Piutang Negara yang menangani.. 2 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 3 Hasil penelitian dari Direktorat Hukum dan Informasi. *) Pilih salah satu.

Formulir 1.H.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAANNEGARA DIREKTORAT PIUTANG NEGARA Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 12 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710



: : : :

Yth. Direktur Piutang Negara Kepala Subdirektorat Piutang Negara.......................................... 1 1 (satu) set Hasil Penelitian Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... 2

Sehubungan dengan disposisi Bapak pada surat..... (Menteri/Pimpinan Lembaga)....... Nomor......... tanggal............ perihal............. dan Nota Dinas Direktur Hukum dan Informasi Nomor.................tanggal ............ hal tersebut di atas, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.....................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................... 3. dst.3

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan: a.

Hasil Penelitian usul penghapusan secara bersyarat/mutlak*) piutang negara;

b.

konsep Nota Dinas Direktur Piutang Negara kepada Direktur Jenderal untuk menyampaikan hasil penelitian; dan

c.

konsep Surat Direktur Jenderal kepada ..... (Menteri/Pimpinan Lembaga)....... untuk memberitahukan bahwa usul penghapusan tidak dapat ditindaklanjuti. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subdirektorat Piutang Negara.... 1

NIP

P et u n j u k p en g i s i a n :

1 Kasubdit Piutang Negara yang menangani.. 2 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 3 Hasil penelitian dari Direktorat Hukum dan Informasi yang menyatakan bahwa persyaratan usul penghapusan tidak terpenuhi sehingga usul tidak dapat ditindaklanjuti. *) Pilih sala h satu.

Formulir l.B .N



NOTA DINAS Nomor: ND-........... Kepada Dari Lampiran Hal

Yth. Direktur Piutang Negara Kepala Subdirektorat Piutang Negara ...1 1 (satu) set Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......(Penanggung Hutang)..............2

Sehubungan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada surat ........(Penyerah Piutang)........ Nomor................ tanggal ................ perihal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nam a ....... (Penanggung Hutang).............2 setelah usul tersebut kami teliti, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1...................................................................................................................................................................................

2.........

3. Dst Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak/Ibu*) sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep: a. nota dinas Bapak kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan hal tersebut di atas untuk ditetapkan. b. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada ......... (Menteri/Pimpinan Lembaga).......... mengenai penolakan usul penghapusan piutang negara tersebut. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subdirektorat Piutang Negara ...,1

NIP

Petunjuk Pengisian: 1 Diisi dengan nama Subd.it PN yang menangani 2 Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst' 3 Contoh: Berdasarkan penelitianPiutang Negara atas nama 2 (dua) Penanggung Hutang tidak memenuhi syarat, untuk dihapuskan karena belum ditetapkan sebagai PSBDT atau Belum ditetapkan Penghapusan Secara Bersyarat. *) Dipilih salah satu

Formulir l.B.N



NOTA DINAS Nomor: ND-........... Kepada Dari Lampiran Hal

Yth. Direktur Piutang Negara Kepala Subdirektorat Piutang Negara ...1 1 (satu) set Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......(Penanggung Hutang) .............. 2

Sehubungan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada surat ........(Penyerah Piutang)........ Nomor................tanggal..................perihal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama ....... (Penanggung Hutang).............2 setelah usul tersebut kami teliti, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1...................................................................................................................................................................................

3. D st....................................................................................................................................................3 Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak/Ibu*) sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep: a. nota dinas Bapak kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan hal tersebut di atas untuk ditetapkan. b. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada ......... (Menteri/Pimpinan Lembaga).......... mengenai penolakan usul penghapusan piutang negara tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subdirektorat Piutang Negara ....1

NIP

Petunjuk Pengisian: 1 Diisi dengan nama Subdit PN yang menangani 2 Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst' 3 Contoh: Berdasarkan penelitianPiutang Negara atas nama 2 (dua) Penanggung Hutang tidak memenuhi syarat, untuk dihapuskan karena belum ditetapkan sebagai PSBDT atau Belum ditetapkan Penghapusan Secara Bersyarat. *) Dipilih salah satu

Formulir 1.3.A.B




tgl,bln,thn

Sangat Segera Pengurusan Piutang Negara Atas Nama

.(Penanggung Hutang).

Yth. Kepala Kantor Wilayah ........DJKN Di...................... Sehubungan dengan pengurusan Piutang Negara atas nama ..... (Penanggung Hutang).... \ dengan ini diberitahukan bahwa ......... (Menteri/Pimpinan Lembaga)......... dengan surat Nomor ............ tanggal .......... telah mengajukan usul Penghapusan Secara Mutlak terhadap para Penanggung Hutang tersebut di atas dengan nilai Rp ....................... (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara)2 . Saat ini piutang tersebut sedang dalam proses pengajuan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Berkaitan dengan itu, diminta agar Saudara memberitahukan kepada Kepala KPKNL yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara. a.n. Direktur Jenderal, Direktur Piutang Negara

NIP

Tembusan: 1. Direktur Jenderal; 2. Kepala KPKNL....

Petunjuk pengisian:

1 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor unit paling awal dan diakhiri dengan kata 'dan seterusnya terlampir ' 2 Jumlah hutang yang diusulkan untuk dihapuskan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

Formulir 1.G.N




: Yth. Direktur Piutang Negara Kepala Subdirektorat Piutang Negara .... 1 : 1 (satu) set : Hasil Penelitian Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... 2

Sehubungan dengan surat (Menteri/Pimpinan Lembaga)........Nomor ......... tanggal ...........perihal.............. dan Nota Dinas Direktur Hukum dan Informasi Nomor.................. tanggal.......... hal tersebut di atas, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: ....

1

3

2.................................................................................................................................................

3.

dst.4

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal Bapak sependapat, bersama ini terlampir kami sampaikan: a. Hasil Penelitian usul penghapusan secara bersyarat/mutlak*) piutang negara; b. konsep Nota Dinas Direktur Piutang Negara kepada Direktur Jenderal untuk menyampaikan hasil penelitian; c.

konsep Nota Dinas Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan hasil penelitian; dan

d. konsep Surat Keputusan Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*). Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subdirektorat Piutang Negara.... 1

NIP

Petunjuk Pengisian 1 Kasubdit Piutang Negara yang menangani.. 2 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 3 Disebutkan proker tentang tata cara penghapusan piutang; 4 Hasil penelitian dari Direktorat Hukum dan Informasi. *) Pilih salah satu.

Formulir 1.2.B.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT HUKUM DAN INFORMASI Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 6 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 ___________

Telepon Faksimile

NOTA DINAS Nomor: ND- ............


: Yth. Direktur Piutang Negara : Direktur Hukum dan Informasi 1 (satu) set : Pertimbangan Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... 1

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor ............... tanggal...................perihal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama ........... (Penanggung Hutang) 1, setelah kami lakukan penelitian, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: ......

1

2

2

2

3. dst.2 Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa usul penghapusan secara bersyarat/mutlak*) dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. Direktur

NIP

Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Petunjuk Pengisian:

1 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst' 2 Uraikan hasil penelitian yang ditemukan. *) Pilih salah satu

Form ulir 1.2.A.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT HUKUM DAN INFORMASI Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 6 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 1071 0 ___________ ______________

Telepon Faksimile 3847742

NOTA DINAS Nomor: ND- ............


Yth. Direktur Piutang Negara Direktur Hukum dan Informasi : 1 (satu) Set Pertimbangan Persetujuan Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama...........(Penanggung Hutang)...............................1

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor ............... tanggal..................perihal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang).......1, setelah kami lakukan penelitian, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.................

2............. 3. Dst.2

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, usul penghapusan secara bersyarat/mutlak*) dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur

NIP

Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Petunjuk Pengisian: 1 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling azaal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2 Uraikan hasil penelitian *) Pilih salah satu

Formulir 1.F.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAANNEGARA DIREKTORAT HUKUM DAN INFORMASI Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 6 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 __________

Telepon Faksimile


: Yth. Direktur Hukum dan Informasi Kepala Subdirektorat Peraturan Perundangan : 1 (satu) set : Hasil Penelitian Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama............(Penanggung Hutang).........1

Sehubungan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada Nota Dinas Direktur Piutang Negara Nomor................ tanggal.......... perihal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... 1, setelah kami lakukan penelitian masih terdapat persyaratan yang perlu dilengkapi sebagai berikut: 1

2 ......................................................................................................................................................................................................................................................

2 .............................................................................................................................................................................................

3.

2

dst.2

Berkenaan dengan hal tersebut, apabila Bapak/ Ibu*) tidak berpendapat lain, bersama ini terlampir disampaikan konsep Nota Dinas Bapak/ Ibu*) kepada Direktur Piutang Negara untuk meminta kelengkapan persyaratan usul penghapusan piutang negara secara bersyarat/mutlak*) atas nama ......(Penanggung Hutang)......1terlebih dahulu. Atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subdirektorat Peraturan Perundangan

NIP

Pet unju k Pengisian:

1 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'; 2 Syarat kelengkapan usul penghapusan yang belum dipenuhi; *) Pilih salah satu.

Formulir l.E.N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPIUTANGDAN LELANGNEGARA DIREKTORAT HUKUM DAN INFORMASI Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 6 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 ___________

Telepon Faksimile


: : : :

Yth. Direktur Hukum dan Informasi Kepala Subdirektorat Peraturan Perundangan 1 (satu) set Hasil Penelitian Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang).......1

Sehubungan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada Nota Dinas Direktur Piutang Negara Nomor................ tanggal.......... perihal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang)....... ^ setelah kami lakukan penelitian, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1..............................................................................................................................................................................2 2..............................................................................................................................................

3.

dst.

Berkenaan dengan hal tersebut, apabila Bapak/Ibu*) tidak berpendapat lain, bersama ini terlampir disampaikan konsep Nota Dinas Bapak/Ibu*) kepada Direktur Piutang Negara untuk memberitahukan bahwa usul penghapusan piutang negara secara bersyarat/mutlak*) atas nama ...... (Penanggung Hutang) 1tidak dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subdirektorat Peraturan Perundangan

NIP


1 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2) Contoh: Usul penghapusan Piutang Negara yang berasal dari kerugian negara tersebut tidak dilengkapi dengan rekomendasi penghapusan piutang dari BPK-RL *) Pilih salah satu.

Formulir l.D .N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT HUKUM DAN INFORMASI Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 6 Utara Telepon Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Faksimile Jakarta 10710 __________ _______________________________________________________________________



Yth. Direktur Hukum dan Informasi Kepala Subdirektorat Peraturan Perundangan 1 (satu) set Hasil Penelitian Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama.....................(Penanggung Hutang) ......... 1

Sehubungan dengan disposisi Bapak/Ibu*) pada Nota Dinas Direktur Piutang Negara Nomor................ tanggal.......... hal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... l, setelah kami lakukan penelitian, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1........................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................... 3. dst. 2

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan Hasil Penelitian beserta konsep Nota Dinas Bapak/Ibu*) kepada Direktur Piutang Negara untuk mohon ditetapkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subdirektorat Peraturan Perundangan,

NIP

Pet unjuk Pengisian:

1Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2 Contoh: Dari Piutang Negara atas nama 10 (sepuluh) Penanggung Hutang yang diusulkan Penghapusan Secara Mutlak, terdapat Piutang Negara atas nama 7 (tujuh) Penanggung Hutang telah lengkap/memenuhi syarat untuk diajukan kepada Menteri Keuangan, sedangkan Piutang Negara atas nama 3 (tiga) Penanggung Hutang perlu dikonfirmasikan lebih lanjut. *)Pilih salah satu

Formulir l.C.N.M Lampiran Nota Dinas Nomor :ND-......................................... Tanggal:..................................................

DAFTAR PIUTANG NEGARA C.Q ....................[Penyerah Piutang) ..................... YANG DIPERLUKAN KONFIRMASI UNTUK MEMENUHI SYARAT DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK


KPKNL





Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Berwenang Keputusan Menteri Keuangan Tidak ada Nomor: ................ tanggal





Contoh:


KPKNL

1. - ABC - Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat

Jakarta IV


Rp50.000.000,00 Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang Berwenang

2. Dst. Kasubdit

......

/Direktur ...... /Direktur Jenderal Kekayaan Negara***)

Nama ....... NIP.................. Petunjuk Pengisian : *) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi * *) Nilai usulan penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ***) Pilih salah satu

r

t

i

Formulir l.C.N.S Lampiran Nota Dinas Nomor : ND-... Tanggal : ...........

DAFTAR PIUTANG NEGARA C .Q .................... (Penyerah Piutang) ................... YANG DIPERLUKAN KONFIRMASI UNTUK MEMENUHI SYARAT DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT Tanggal Penyerahan Kepada PUPN Cabang


KPKNL




Contoh:



KPKNL Jakarta IV




Hal yang Perlu Dikonfirmasikan Surat Rekomendasi BPK (Piutang Negara TGR)

2 dst Kasubdit

......

/Direktur....../Direktur Jenderal Kekayaan Negara***)

Nama........ NIP .................. Petunjuk Pengisian: *) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai usulan penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ***)

pat h saiaii safu

Formulir l.B.N.S Lampiran Nota Dinas Nomor : ND-.................. Tanggal : ..........................

DAFTAR PIUTANG NEGARA A.Q..................... (Penyerah Piutang) .................... YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT



KPKNL





r

t

i

Formulir l.C.N.S Lampiran Nota Dinas Nomor : ND-... Tanggal : ...........

DAFTAR PIUTANG NEGARA C .Q .................... (Penyerah Piutang) ................... YANG DIPERLUKAN KONFIRMASI UNTUK MEMENUHI SYARAT DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT Tanggal Penyerahan Kepada PUPN Cabang


KPKNL




Contoh:




KPKNL Jakarta IV

- PSBDT07/............... - 12/06/2000



Hal yang Perlu Dikonfirmasikan Surat Rekomendasi BPK (Piutang Negara TGR)

2 dst Kasubdit

......

/Direktur....../Direktur Jenderal Kekayaan Negara***)

Nama........ NIP .................. Petunjuk Pengisian: *) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai usulan penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ***)

pat h saiaii safu





KPKNL







Contoh:

- Nama No. - Alamat Singkat 1 - XYZ - Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat


KPKNL Jakarta IV

- PSBDT07/............... - 12/06/2000

- Tidak ada



Rp50.000.000,00 Tidak ada Surat Rekomendasi BPK (Piutang Negara TGR)

2 dst Kasubdit....... /Direktur....../Direktur Jenderal Kekayaan Negara***) Nama ....... NIP.................. Petunjuk Pengisian: *) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai usulan penQhapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ***) Pilih salah satu

Formulir 1.A.N.M

Lampiran Nota Dinas Nomor :ND-........................ Tanggal: .................................

DAFTAR PIUTANG NEGARA C.Q.......................{Penyerah Piutang) ................... YANG TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK - Nama No. - Alamat Singkat

KPKNL


Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Dari Aparat/Pejabat Yang



Keterangan Lain





KPKNL







Contoh:

- Nama No. - Alamat Singkat 1 - XYZ - Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat


KPKNL Jakarta IV

- PSBDT07/............... - 12/06/2000

- Tidak ada



Rp50.000.000,00 Tidak ada Surat Rekomendasi BPK (Piutang Negara TGR)

2 dst Kasubdit....... /Direktur....../Direktur Jenderal Kekayaan Negara***) Nama ....... NIP.................. Petunjuk Pengisian: *) Kolom tersebut diperlukan dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai usulan penQhapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ***) Pilih salah satu

Formulir 1.A.N.M



KPKNL


KPKNL





Keterangan Lain

Contoh:


Jakarta IV

Keputusan Nomor:

Menteri .................

Nomor dan Tanggal Surat Nomor dan Nilai Usulan Keterangan Dari tanggal Surat Penghapusan Aparat/Pejabat Yang Rekomendasi Piutang**) Berwenang BPK *) .......... Nomor: - Nomor: Keuangan Surat Rp50.000.000,00 tanggal Tanggal 30/09/2005 10/12/2000

Keterangan Lain

2. Dst. Kasubdit............/Direktur

....


Nama....... NIP............. Petunjuk Pengisian: *) Kolom tersebut diperlukan dala m hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai Usulan Penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ***) Pilih sala h satu

Formulir 1.4.N


Nomor


tgl,bln,thn

Formulir 1.A.N.M



KPKNL


KPKNL





Keterangan Lain

Contoh:


Jakarta IV

Keputusan Nomor:

Menteri .................

Nomor dan Tanggal Surat Nomor dan Nilai Usulan Keterangan Dari tanggal Surat Penghapusan Aparat/Pejabat Yang Rekomendasi Piutang**) Berwenang BPK *) .......... Nomor: - Nomor: Keuangan Surat Rp50.000.000,00 tanggal Tanggal 30/09/2005 10/12/2000

Keterangan Lain

2. Dst. Kasubdit............/Direktur

....


Nama....... NIP............. Petunjuk Pengisian: *) Kolom tersebut diperlukan dala m hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi **) Nilai Usulan Penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ***) Pilih sala h satu

Formulir 1.4.N




tgl,bln,thn Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara C.Q..........(Penyerah Piutang).... atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... 1

Yth...........(Menteri/Pimpinan Lembaga). D i............. Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu/Saudara*) Nomor ............... tanggal .................perihal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama terlampir, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 1. 2.

3. 4. dst. Berkaitan dengan hal tersebut, usul penghapusan Piutang Negara dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut untuk diajukan kepada Menteri Keuangan. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu/ Saudara*) diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

Formulir 1.4.N




tgl,bln,thn Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara C.Q..........(Penyerah Piutang).... atas nama .......... (Penanggung Hutang) ....... 1

Yth...........(Menteri/Pimpinan Lembaga). D i............. Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu/Saudara*) Nomor ............... tanggal .................perihal Usul Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Negara atas nama terlampir, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 1. 2.

3. 4. dst. Berkaitan dengan hal tersebut, usul penghapusan Piutang Negara dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut untuk diajukan kepada Menteri Keuangan. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu/ Saudara*) diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

NIP Tembusan: 1. Direktur Piutang Negara; 2. Direktur Hukum dan Informasi; 3. Kepala Kanwil.........DJKN; 4. Kepala KPKN L.....(yang bersangkutan).

Petunjuk Pengisian: *) Pilih salah satu 1 Diisi dengan nama Penanggung Hntang, dalam hal PH lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama PH dengan nomor unit paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'. 2 Contoh: — -

Dari 10 piutang yang diusulkan, terdapat Piutang Negara terdapat atas nama 2 (dua) Penanggung Hutang yang tidak memenuhi syarat, yaitu piutang a.n. Penanggung Hutang A dan B; atau Untuk penghapusan piutang yang berasal dari kerugian negara tidak dilengkapi/belum diterbitkan surat rekomendasi penghapusan dari BPK-RI

Formulir 1.5.N.M

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN N O M O R ......... /KMK.06/......... /KMK.06/......... TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA C.Q C. Q ........ (PENYERAH PIUTANG ........ i ATAS ATAS NAM A ........... ...........(PENANGGUNG (PENANGGUNG HUTANG)..... 2. MENTERI KEUANGAN, Menimbang

: a. bahwa (Menteri/Pimpinan Lembaga) ...... 3 dalam surat Nomor ..........tanggal ........ telah mengusulkan penghapusan secara secara mutlak piutang piutang negara negara atas na m a 4 (Penanggung Rp .............. 5; Hutang)... 2 dengan nilai Rp.............. .....

.....

b. bahwa piutang negara terhadap terhadap Penanggung Hutang atas atas (Penanggung Hu tang)......... nama .... .......2. ..2.( 4Penanggung Hutang), telah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih D itagih (PSBDT); (PSBDT); .......

c. bahwa Badan dalam surat rekomendasi piutang negara

......

Pemeriksa Keuangan Keuanga nRepublik Indonesia Nomor........ tanggal......... telah memberikan untuk menghapuskan secara bersyarat tersebut pada huruf b6;

d. bahwa Piutang Piu tang Negara tersebut telah dihapuskan secara bersyarat dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ......... /KMK.06/ tanggal ............. tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara C.Q. ....(Penyerah Piutang*) ...... Atas Nama ........(Penanggung Hutang) *) .......

.....

e. bahwa usul Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah; Negara/Daerah; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu dimaksud d dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara c.q. (Penyerah Piutang)1 ....

Formulir 1.5.N.M

Mengingat

:

1.

Undang-undang Undang -undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara(Lembaran Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Undang-undan Undan g-undang g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.

Undang-unda Undan g-undang ng Nomor 1 Tahun Tahu n 2004 tentang Perbendaharaan Perbenda haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Peratura n Pemerintah Pemerin tah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Tahun 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor No mor 4652);

a

6. Keputusan Presiden N om or

.. ... ... ....

/M Tahu n ........;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.01/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah; Negara/Daerah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara. Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA C.Q ............. (PENYERAH PIUTANG*) ...... ATAS NAMA (PENANGGUNG (PENANGGUNG HU TANG)......2) ......

Formulir 1.5.N.M

PERTAMA

• Menetapkan Menetapkan Penghap Penghapusan usan Secara Secara Mutlak Mutlak Piutang Piutang Negara Negara ata atass nama Penanggung Hutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA

:

Keputusan Keputusa n Menteri Keuangan ini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 2 .......(Menteri/Pimpinan Lembaga) 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Pembangunan; 4. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 7. Ketua PUPN Pusat; 8. Direktur Piutang Negara, Departemen Keuangan; 9. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KEUANGAN,

Formulir 1.5.N.M

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR........... TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEG ARA C.Q. .......(PENYERAH PIUTANG*)...... ATAS NAMA ........(PE ........(PENANGGUNG NANGGUNG HUTANG).......

DAFTAR PIUTANG NEGARA YANG DIHAPUSKAN SECARA MUTLAK Nilai yang

Nama No.

Penanggung

Dihapuskan5

Hutang

(2)

(1) 1.

....(Nama)

....

Surat Penetapan Penetapan

Surat Pernyataan KPKNL

Penghapusan Secara Secara

PSBDT

Bersyarat (Rp)

N o m or

Tanggal

Nomor

Tanggal

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) KPKNL

00,00

(No. Identitas).... Kantor ..... Jumlah

MENTERI KEUANGAN

Pet Pet unj uk pengisian: pengisian:

1 Departemen/Kementerian Negara/Lembaga yang mengusulkan penghapusan Piutang; 2 Dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dm), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst' 3 Menteri/Pimpinan Lembaga Lembaga yang yang menan menandata datangan nganii surat surat usul usul peng penghapu hapusan san piutang piutang kepada kepada Mente Menteri ri Keuangan; 4Jumlah Penanggung Hutang yang diusulkan pada surat usul penghapusan piutang; 5 Nilai usulan penghapusan tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara; 6Dalam hal piutang negara berasal dari kerugian negara.

Form ulir 1.5.N.S

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR........../KMK.06/......... TENTANG PENGHAPUSA N SECARA BERSYARAT PIUTANG NEGARA C.Q. ...(PENYERAH PIUTANG)1 ATAS N A M A ........... (PENANGGUNG HUTANG) 2 ....

MENTERI KEUANGAN, Menimbang

a. b a h w a (Menteri/Pimpinan Lembaga)...... 3 dalam surat Nomor ..........tanggal........ telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama 4 (Penanggung Hutang)... 2 dengan nilai Rp ..........................5; .....

.....

b. bahwa piutang negara atas nama........ 2 (Penanggung Hutang)........, telah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT); c.

bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor .........tanggal......... telah memberikan rekomendasi untuk menghapuskan secara bersyarat piutang negara tersebut pada huruf b6;

d. bahwa usul penghapusan secara bersyarat atas piutang negara tersebut pada huruf a telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara c.q. (Penyerah Piutang)1 ....

Mengingat

Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Perdirjen KN Nomor Per_05_KN_2009 PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA search.pdf

Recommend Documents