&
1
I
SI PRESENTASI
I
SI PRESENTASI
PETA PERANGKAT PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SANKSI PIDANA SANKSI PERDATA SANKSI ADMINISTRASI PEMBINAAN
INVENTARISASI LH
INVENTARISASI WILAYAH EKOREGION
PENGAWASAN
RPPLH
PPLH / PPNS
AMDAL /UKL-UPL KONSERVASI / PENCADANGAN
PEMANFAATAN
Audit Lingkungan
izin usaha Analisis Risiko Lingkungan
Baku Mutu Lingkungan
Dana Penjaminan
KLHS KLHS [daya dukung
Fungsi Lingkungan
daya tampung]
Sumber: Reliantoro, S & Roosita, H., 2010
3
Perangkat Manajemen Lingkungan Project level PROTOKOL KYOTO
Market based Ins trument
KONVENSI BAZEL
Teknologi
Peraturan Perundangan
PROTOKOL MONTR E A L PROTOKOL
Ecosystem Level
Program DAS Kritis Global level Prokasih
Cleaner Audit Prod
Pantai & AMDAL Laut Lestari
UKL & UPL
Langit Biru
Kebijakan Lingkungan
Eko label Adipura
ISO 14000
Keanekaragaman Hayati
G ood E nviromental G overnance
Kepedulian Konsumen
National/ K abupaten level
I
SI PRESENTASI
Sistem Manajemen Lingkungan di Indonesia
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
bagi proses pengambilan keputusan . yang diperlukan
untuk ASPEK
apa??
TEKNIS:
– Untuk menghindari & meminimalisasi dampak lingkungan sehingga
terwujud pembangunan yang berkelanjutan – Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi, gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-alam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).
ALAT
KOMUNIKASI:
– Untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat (terkena dampak), akuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
Bagaimana pengelolaan dampak melalui AMDAL? 3 Prinsip PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN Tinggi
Prioritas
Hindari (avoidance) Minimisasi (minimisation)
•
Penanganan ( mitigation)
•
Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak
•
Rendah
• •
Mengurangi skala, besaran, ukuran Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan baku, bahan bantu?
Apakah proyek dibutuhkan? Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini? Apakah ada alternatif lokasi?
KEGIATAN WAJIB AMDAL
KEGIATAN WAJIB AMDAL
KEGIATAN WAJIB AMDAL
Lampiran II PERMEN LH 11/2006 [Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL]
Lampiran II. Daftar Kawasan Lindung
Catatan: Kawasan lindung nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 10 wajib ditetapkan dalam PERDA Provinsi atau PERDA Kabupaten/Kota [Pasal 34, KEPPRES 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung]
MANFAAT
AMDAL
Sebagai “environmental safe guard ” Pengembangan wilayah Sebagai pedoman pengelolaan lingkungan Pemenuhan prasyarat utang (loan) Rekomendasi dalam proses perijinan
AMDAL sebagai Env. Safeguard Sumber Daya Alam
Ada Environmental Safeguard
Lebih efisien; pengunaan SDA berkelanjutan, konservasi kawasan Output SDA lindung Partisipasi masyarakat lokal Kepemerintahaan lebih besar; akuntabilitas pemda, pusat lebih berkonsentrasi pada kebijakan dan pengawasan
PAD
Eksploitasi SDA eksteksif
SDA menurun secara drastis Kerusakan lingkungan yang tidak dapat balik
Tidak ada Environmental Safeguard yg memadai
waktu
PERENCANAAN TATA RUANG
PELAPORAN THD PENAATAN STANDAR NATIONAL MINIMUM
PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS
(Upaya Perlindungan Lingkungan)
PERIZINAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
AMDAL
Rekomendasi Izin AMDAL harus : Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelengaraan usaha dan/atau kegiatan - PP 27 Tahun 1999 Pasal 1 Tertuang
dalam izin dengan mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2)
Digunakan
sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan – PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1)
AMDAL & PERIZINAN PRA DESENTRALISASI Izin Lokasi
AMDAL
Izin Melakukan Usaha
DESENTRALISASI AMDAL
Izin Lokasi & Izin melakukan Usaha
PASCA UU 32/2009 AMDAL
Izin Lingkungan
Izin melakukan Usaha
mari KITA lihat
Proposal Kegiatan
Wajib AMDAL Pengumuman & konsultasi masyarakat Penyusunan KA-ANDAL Pemeriksaan Administrasi Penilaian KA-ANDAL Penyusunan ANDAL, RKL, RPL, RE
Wajib UKL/UPL Izin pembuangan air limbah Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah [land application] Izin penyimpanan sementara LB3 Izin pengumpulan LB3 Izin pengangkutan LB3 Izin pemanfaatan LB3 Izin pengolahan LB3 Izin penimbunan LB3 Izin pembuangan air limbah ke laut Izin dumping ke laut Izin reinjeksi ke dalam formasi Izin venting ke udara
Permohonan Penilaian ANDAL, RKL, RPL, RE
Permohonan Izin Lingkungan [KA, ANDAL, RKL, RPL, RE]
Permohonan Pemeriksaan UKL/UPL
Pemeriksaan Administrasi
Pemeriksaan Administrasi
Pemeriksaan Administrasi
Pengumuman
Tidak Layak
Penilaian ANDAL, RKL, RPL, RE
Pemeriksaan UKL/UPL
SKKLH
Rekomendasi UKL-UPL 19
BEBERAPA HAL YANG PERLU DISINKRONISASIKAN Perbedaan peta RTRW dan titik koordinat lokasi dalam
pelaksanaan AMDAL (misal: titik koordinat ada di Malaysia) Ketidaktepatan pengaturan waktu untuk penyusunan
AMDAL dalam mekanisme izin IUPHHK atau IUPHHK-HT (misal: penyusunan AMDAL 150 hari) Ketidaktepatan pengaturan bahwa kegiatan pariwisata
dalam hutan lindung cukup UKL-UPL, seharusnya AMDAL Kejelasan urutan antara proses AMDAL dengan izin pinjam
pakai perlu ditegaskan
I
SI PRESENTASI
Kompetensi & Integritas Penilai/Komisi
LISENSI
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang TATA CARA LISENSI KOMISI PENILAI AMDAL
BERLAKU EFEKTIF 7 MEI 2011 BAGI PROVINSI & PUSAT 22
PERSYARATAN LISENSI Pasal 2 ayat (5)
a. ketua komisi penilai (min. eselon II); b. memiliki sekretariat komisi penilai; c. memiliki tim teknis (min. 2 (dua) orang bersertifikat amdal penyusun dan min. 3 (tiga) orang bersertifikat amdal penilai); d. keanggotaan komisi penilai min. mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan LH; e. adanya organisasi lingkungan hidup atau LSM sebagai anggota komisi penilai; dan f. adanya kerjasama dengan laboratorium terakreditasi atau memiliki kemampuan menguji contoh uji kualitas LH, minimal parameter air dan udara. 23
Catatan PENTING! Mulai tanggal 3 Oktober 2010, penyusunan dokumen
AMDAL wajib dilakukan oleh Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen AMDAL (konsultan AMDAL) yang teregistrasi di KLH Komisi penilai AMDAL (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
WAJIB MENOLAK dokumen AMDAL yang tidak disusun oleh konsultan teregistrasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kompetensi Penyusun
Dokumen AMDAL (Diklat Penyusun AMDAL) wajib melakukan registrasi ke KLH paling lambat 3 Oktober 2010
Kompetensi & Integritas Penyusun
Saat ini berlaku Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
BERLAKU EFEKTIF 3 OKTOBER 2010 25
26
Ini alamat website Lembaga Sertifikasi Kompetensi AMDAL (INTAKINDO) http://lsk.intakindo.org
27
Peserta yang lulus uji kompetensi
28
Ini alamat website LRK (Lembaga Registrasi Kompetensi) di KLH: http://kompetensilingkungan.menlh.go.id 29
