3. Pemberdayaan Masyarakat Pada Sanimas

Sanitasi Tepat Guna-Pemberdayaan Masyarakat dalam Sanitasi

BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA SANIMAS

3.1. PEMBENTUKAN KELOMPOK KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibentuk melalui musyawarah masyarakat. dengan bentuk dan susunan pengurus sesuai dengan permufakatan musyawarah, dan ditetapkan melalui surat keputusan (SK) kelurahan yang diketahui oleh kecamatan setempat. Sebagaimana PERPRES No. 54 tahun 2010 lampiran 6 tentang Tata Cara Swakelola. Bab D. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Sub Bab Perencanaan maka sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan, antara lain tentang pembentukan tim swakelola dengan ketentuan : Tim Swakelola diangkat oleh penangung jawab kelompok masyarakat sesuai dengan struktur orgasnisasi Swakelola. Tim swakelola masyarakat minimal terdiri terdiri dari tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas serta dapat ditambah dengan panitia/pejabat pengadaan. Untuk itu pada tahap awal kegiatan KSM wajib membentuk tim swakelola tersebut. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bertujuan untuk mengelola dan mengorganisir kegiatan di dalam kelompok masyarakat sehingga semua kegiatan diharapkan lebih terorganisir. Selain itu KSM diharapkan bisa berkomunikasi dengan semua stakeholder stakeholder yang terlibat dalam program ini. Secara umum tugas KSM adalah mensosialisasikan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi/memonitor, supervisi, mengelola kegiatan pembangunan, serta mengelola sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat yang telah dibangun nantinya Pada tahap awal kegiatan KSM membentuk tim swakelola yang terdiri dari : tim perencana, tim pelaksana, tim pengawas dan panitia/pejabat pengadaan. Susunan dan Tugas pengurus KSM sebagai berikut : Ketua: 

Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan.



Memimpin pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan rapat-rapat.

Sekretaris:

3-1

Parwoto – 201111114 Jurusan Teknik Lingkungan STT Sapta Taruna




Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi; Melaksanakan surat-menyurat;



Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap.

Bendahara: 

Menerima d a n menyimpan u a n g serta mengeluarkan/membayar sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan;



Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi serta laporan pertanggungjawaban keuangan : a. Tahap Konstruksi 

Laporan

keuangan

mingguan

untuk

diumumkan

(ditempel

dipapan

pengumuman/tempat strategis) sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat 

Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian diserahkan kepada Satker Pengembangan PLP

b. Pasca Konstruksi Laporan

mingguan

dan

laporan

bulanan

yang

diumumkan

(ditempel

dipapan

pengumuman/ tempat strategis) sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat Tim Perencana Berdasarkan PERPRES No. 54 tahun 2010, Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis. Tim perencana terdiri dari seksi perencanaan, seksi konstribusi dan seksi tenaga kerja. Secara rinci tugas tim perencana adalah: 

Mensosialisakan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat;



Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;



Dengan di fasilitasi fasilitator menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dengan potongan – RAB dan menyusun analisa structural, elektrikal, arsitektural sesuai dengan teknologi sanitasi yang dipilih masyarakat;



Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi dan kurva S;

3-2





Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang dan menyetorkan pada bendahara



Melakukan inventarisasi tenaga kerja;



Melakukan rekrutmen tenaga kerja;



Mengatur tenaga kerja di lapangan;



Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;



Pengawasan kepada pekerja dan bekerjasama

Tim Pelaksana Berdasarkan Peraturan Presiden No 54, tahun 2010, Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan apekerjaan. Secara rinci tugas tim pelaksanan adalah: 

Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan;



Membuat laporan tentang keadaan material;



Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi.



Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat;



Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat;



Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan.

Tim Pengawas Berdasarkan Peraturan Presiden No 54, tahun 2010, Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola.Secara rinci tugas tim pengawas adalah:. 

Bertangung jawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;



Di fasilitasi oleh TFL bertangung jawab/menilai atas kualitas dan pro gres pekerjaan fisik;



Berkoordinasi dengan TFL menyusun laporan pekerjaan untuk diteruskan dan/atau ditindak lanjuti ke PPK.

Panitia/Pejabat Pengadaan Berdasarkan Peraturan Presiden No 54, tahun 2010,Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh penanggungjawab kelompok masyarakat (KSM) untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola dan Panitia/Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan PNS. 3-3





Bertangung jawab dalam melaksanakan survey dan mengudang supplier dan/atau kontraktor untuk pengadaan material;



b. Melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi.

Seksi Operasi & Pemeliharaan: 

Mengoperasikan dan memelihara sarana sanitasi yang telah diban gun;



Bertanggung jawab terhadap hal-hal teknis

Apabila masyarakat secara teknis tidak mampu melaksanakan konstruksi sendiri, pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu/specialist, pengadaan barang tertentu (pabrikan), maka masyarakat (KSM) dapat menunjuk pihak ketiga melalui cara upah borongan kerja dan kontraktor specialist (pengadaan) melalui Kerja Sama Operasional (KSO). Syarat pelaksanaan swakelola (KSO) mengikuti PERPRES 54 tahun 2010 Pasal 27 ayat (4) point (C). Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak). Catatan : Mekanisme kerja KSM tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disepakati oleh pengurus KSM dan seluruh calon pengguna/penerima manfaat. Status pembentukan KSM disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.

3-4



3.2. PILIHAN TEKNOLOGI SANITASI

Sistem sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat dipilih secara tepat oleh masyarakat sesuai keinginan dan kebutuhan

mereka

dan kondisi lingkungan setempat berdasarkan asas

keberlanjutan (sustainability). Dengan pendekatan tersebut,masyarakat akan mau menggunakan fasilitas dan bertanggunjawab untuk operasi dan pemeliharaan sehari-hari. Presentasi, penjelasan dan diskusi pilihan-pilihan teknologi berdasarkan buku Perencanaan Typical Sanitasi Berbasis Masyarakat dan beberapa jenis bentuk pengolahan air limbah yang dibuat oleh pabrikan (proses sertifikasi)dilaksanakan dalam pertemuan masyarakat. Sarana sanitasi terpilih menjadi dasar untuk menyusun DED dan RAB.

3.3. KETERLIBATAN MASYARAKAT PADA TAHAP PRAKONSTRUKSI

Setelah masyarakat menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun oleh masyarakat tersebut maka TFL bersama masyarakat menyusun Detail Engineering Design (Desain Rinci Teknis) yang berupa gambar-gambar perencanaan (shopdrawing) dan Rencana Anggaran Biaya yaitu biaya-biaya yang akan timbul pada saat pelaksanaan konstruksi bangunan Sanimas. Dasar penyusunan perencanaan anggaran biaya adalah harga satuan barang yang ada di lingkungan masyarakat tersebut dengan menggunakan perbandingan harga tiga took yang terendah dan untuk pembayaran upah menggunakan harga yang berlaku di daerah sekitar tersebut.

3.4. KETERLIBATAN MASYARAKAT PADA TAHAP KONSTRUKSI 

Tahapan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh masyarakat calon pengguna dengan diidampingi oleh TFL;



Konstruksi dilakukan setelah RKM selesai disusun dan disah kan Ketua KSM, TFL dan SATKER/PPK PPLP Provinsi;



Kegiatan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui, KSO antara KSM dengan Pihak ke-tiga, dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan revisinya Perpres 70 tahun 2012

3-5



Maksud

dari

pelaksanaan sarana

tahap

konstruksi

membangun

sanitasi

yang

adalah

prasarana dan

dilaksanakan

oleh

masyarakat calon pengguna atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara bergotongroyong

sehingga

masyarakat

pengguna

mempunyai rasa memiliki dari prasarana dan sarana sanitasi yang dibangunnya.

Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara swakelola dan/atau subkontraktor.Dalam pelaksanaannya, ada bagian pekerjaan yang bila ditinjau dari jenis dan sifat pekerjaannya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai supplier/subkontraktor. Peningkatkan kapasitas masyarakat dalam pelaksanakan kegiatan dapat dilakukan dengan cara melakukan pelatihan tukang, mandor, operator dan pengguna yang dilakukan oleh/Dinas Penanggungjawab di Kabupaten/Kota ataupun Pihak ketiga. Laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pelatihan ini. Usaha lain untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dapat dilakukan dengan cara pendampingan secara terus-menerus oleh lembaga swadaya masyarakat atau Konsultan selama proses pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan Konstruksi oleh masyarakat mempergunakan organisasi dan sumber daya yang telah disusun dalam rembug kampung, dan langsung dapat melaksanakan pekerjaan dengan sumber pendanaan dari Rekening KSM, dimana penggunaannya dibukukan sesuai dengan peraturan yang ada. TFL mendampingi, memberikan bimbingan teknis dan persetujuan terhadap kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan. KSM dan Masyarakat dengan dukungan PPK secara terus menerus melakukan monitoring kemajuan pembangunan selama pelaksanaan pekerjaan, seperti pembelian material, kualitas pekerjaan, periode pembayaran, administrasi keuangan, dsb. Hal ini untuk mempercepat langkah-langkah yang dapat segera diambil bila

3-6



terdapat penyimpangan dari Rancangan Rinci/DED yang ada dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Tugas-tugas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah : 

Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan bersama rnasyarakat dan telah dituangkan dalam RKM, sesuai dengan Pedoman Sanitasi Berbasis Masyarakat dan spesifikasi teknis; dengan bantuan .



Mengatur pengadaan dan pengelolaan dana tunai, bahan lokal dan tenaga gotong-royong sesuai yang telah disepakati sebagai kontribusi masyarakat.



Membentuk unit pelaksana untuk kegiatan fisik (Seksi/Panitia Pembangunan), kegiatan Kesehatan Masyarakat dan sekolah (Seksi/Panitia Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat); pengelolaan dana; menetapkan personel dan/atau tukang yang ditugaskan untuk melaksanakan setiap kegiatan tersebut diatas;



Melakukan pembelanjaan dana guna pengadaan bahan & material yang diperlukan;



Melakukan pekerjaan administrasi kegiatan di tingkat desa, seperti administrasi keuangan, pengurusan surat hibah/pembelian lahan, pengumpulan dokumen pendukung dan pelaporan;



Melakukan pengoperasian dan pemeliharaan guna melerestarikan hasil yang dicapai oleh masyarakat.

Tenaga Pelaksana 

Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan di tingkat kampung dilakukan oleh masyarakat sendiri (partisipasi masyarakat) melalui suatu wadah organisasi yang dibentuk masyarakat sendiri dan disebut KSM.



Proses partisipasi masyarakat tersebut diharapkan menjadi wujud pemberdayaan dan memberi kesempatan agar masyarakat menjadi pelaku dalam menangani kegiatan yang mereka inginkan.



Tenaga inti pelaksana yang diperlukan dalam pelaksanaan (misalnya tukang batu, tukang pasang pipa) dipilih dari masyarakat setempat. bertugas untuk memberikan bimbingan kepada mereka.

3-7



Tenaga inti diberi upah (kompensasi) sesuai dengan norma yang wajar di kampung



tersebut Besarnya upah yang wajar tersebut ditetapkan bersama oleh KSM dan , sesuai harga setempat. Bila ada bagian pekerjaan tertentu yang tidak terdapat tenaga dikampung bersangkutan,



maka KSM bersama dapat mencari tenaga yang dibutuhkan dari tempat lain (artinya kampung lain, Kecamatan, Kabupaten, dsb). bertugas untuk membantu KSM dalam identifikasi tenaga yang dibutuhkan dan melakukan perundingan mengenai harga yang wajar. Penggunaan tenaga luar tersebut berbasis upah harian/mingguan/ bulanan atau bisa berbasis pada borongan. Sedangkan kebutuhan tenaga lain yang sifatnya pembantu umum (seperti tenaga angkut,



galian, dsb) akan ditangani oleh masyarakat sendiri

secara

gotong-royong, dan hal

tersebut merupakan bagian dari kontribusi masyarakat

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penguatan kelembagaan atau peningkatan kapasitas dan masyarakat adalah: 

Keberhasilan implementasi Sanitasi Berbasis Masyarakat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat selama perencanaan dan pelaksanaan;



Masyarakat

diharuskan

secara

aktif

terlibat

dan

bertanggung

Perencanaan, Operasional, dan pemeliharaan nantinya; 3-8


jawab

terhadap




Metode partisipasi dalam Sanitasi Berbasis Masyarakat mendorong keterlibatan perempuan, anak-anak dan masyarakat yang kurang diuntungkan.

3.5. OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Untuk kesinambungan prasarana dan sarana Penyehatan Lingkunngan Permukiman (PLP), perlu dibentuk organisasi operasional dan pemeliharaan (O&P). Kegiatan operasi dan pemeliharaan (O&P) ini bertujuan untuk keberlanjutan pelayanan dan pelestarian aset yang telah dibangun oleh masyarakat. Dalam Program PLP, salah satu prasarana dan sarana yang dibangun adalah sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat. Dalam kegiatan San itasi Berbasis Masyarakat, keterlibatan Kelompok Masyarakat khususnya pengguna perempuan lebih diutamakan. Oleh sebab itu, keterlibatan perempuan dalam operasional dan pemeliharaan sangat penting karena perempuan adalah pengguna sehari – hari sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat. Untuk beberapa daerah, teknologi yang dipilih bagi Prasarana dan Sarana PLP masih terhitung baru, contohnya dalam kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat, untuk bangunan pengolahan limbah manusia yang berupa air kotor dan tinja. Oleh sebab itu, masyarakat perlu mendapat pelatihan tentang cara penggunaan dan pemeliharaan sarana sanitasi agar tetap berfungsi dengan baik melalui sistem dan mekanisme operasi dan pemeliharaan yang baik. Organisasi

Agar pelaksanaan operasional dan pemeliharaan dapat berjalan lancar, maka diperlukan organisasi untuk mengelola sarana sanitasi setelah masa pelaksanaan konstruksi. Pada tahap ini berfungsinya Badan Pengelola untuk operasional dan pemeliharaan berperan penting untuk keberlanjutan proyekSanitasi Berbasis Masyarakat. Badan pengelola ini berfungsi setelah adanyakeputusan dari pemerintah kampung dan kelurahan (setelah ditanda tangani oleh Kepala Kampung/Lurah). Badan pengelola juga harus memiliki aturan-aturan organisasi dan operasional prasarana dan sarana, yang diputusakan bersama-sama secara musyawarah antar anggota badan pengelola dengan masyarakat, agar semua pihak dapat mengetahui dan mematuhinya. Badan pengelola harus mempunyai aturan sesuai dengan kondisi setempat, yang mengatur siapa penerima manfaat, besarnya iuran yang harus dibayar, waktu pembayaran iuran, serta siapa petugas yang melakukan pemeriksaan dan 3-9



perbaikan kalau terjadi kerusakan dan menentukan besarnya biaya operasi rutin, seperti honor petugas, biaya listrik dll. Setiap pengguna wajib untuk memelihara prasarana dan sarana yang ada. Jika terjadi pelanggaran dapat ditindak. Peningkatan kapasitas badan pengelola tetap dibutuhkan untuk keberlajutan proyek sanitasi berbasis masyarakat, sehingga masih diperlukan pelatihan lanjutan untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan jarinngan kerja bagi badan pengelola. Badan pengelola sebaiknya berasal dari kelompok pemanfaat. Tugas-tugas pokok pasca konstruksi adalah : 

Iuran Pengguna :



Membicarakan tentang besarnya iuran pemanfaatan sarana



Mengumpulkan iuran, membuat perencanaan belanja, membukukan dan melaporkan secara rutin.



Operasional & Pemeliharaan



Mengoperasikan dan memelihara sarana fisik Sanitasi Berbasis Masyarakat



Mengontrol semua saluran perpipaan secara rutin



Mengembangkan mutu pelayanan & jumlah sarana pengguna



Penyuluhan Kesehatan



Melakukan kampanye tentang kesehatan rumah tangga dan lingkungan.

Aspek Dan Sendi-Sendi Operasi Dan Pemeliharaan

Pelestarian prasarana dan sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara prasarana

dan

sarana

yang

ada.

Secara umum, aspek yang perlu diperhatikan dalam

pelestarian adalah pengelolaan prasaran dan sarana, penyuluhan, dan pedo man pemeliharaan . Pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek dan sendi utama pelestarian hasil fisik terbangun. Pengelola prasarana dan sarana perlu memperhatikan beberapa hal: 

Kinerja prasarana yang dikelola



Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia



Jumlah prasarana dan sarana yang digunakan Target/sasaran perencanaan

3-10





Standar prosedur operasional dan pemeliharaan Standar kriteria teknis prasarana dan sarana



Rencana pengembangan sarana di masa datang

Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan, Badan Pengelola harus melakukan langkah-langkah berikut: 

Melakukan pemantauan rutin untuk mengetahui kondisi prasarana dan sarana.



Mengetahui kerusakan

sedini mungkin agar

dapat disusun rencana perawatan dan

pemeliharaan yang baik. 

Melakukan rehabilitasi tepat waktu.



Melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala.



Melakukan pengelolaan sesuai standar operasional prosedur. Dari hal-hal diatas, kelompok pengguna diharapkan mampu menindaklanjuti operasi dan

pemeliharaan (O&P) secara tepat. Melalui kegiatan O&P diharapkan dapat mencapai umur teknis prasarana dan sarana sesuai dengan target dan standar perencanaan. Dalam pelaksanaan pelestarian prasarana & sarana, diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat berperan aktif memberikan dukungan teknis kepada masyarakat (penyuluhan) agar mereka mampu mengoperasikan dan memanfaatkan prasarana dan sarana yang ada Sumber dana berasal dari masyarakat, berupa iuran yang dihitung berdasarkan kesepakatan

bersama

akan

kebutuhan

operasional

dan

pemeliharaan

serta

rencana

pengembangan sarana di masa datang. Pendanaan diperuntukkan bagi operasional dan pemeliharaan ditambah honorarium pengelola untuk melakukan operasional dan pemeliharaan serta orang yangbertugas untuk melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan. Komponen yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung biaya pengoperasian dan pemeliharaan meliputi: Biaya penggantian komponen yang rusak sesuai dengan sistem sarana yang dibangun;

3-11



Biaya perbaikan sarana;



Biaya Operasional (solar, listrik, dll)





Honorarium pengelola.



Depresiasi alat / sarana

Terkait dengan pendanaan prasarana dan sarana terbangun, Badan Pengelola perlu mengenal tipe dan jenis prasarana. Berdasarkan pengguna/pemanfaatnya, prasarana dan sarana dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Prasarana Umum,Adalah prasarana terbangun yang dimanfaatkan oleh banyak orang (publik) tanpa pembatasan, misalnya Mandi Cuci Kakus (MCK) di pasar, SPBU (Pom Bensin), erminal, stasiun kereta api, toilet/kakus umum, dll.



Prasarana dan Sarana Kelompok, Adalah prasarana terbangun yang dimanfaatkan oleh kelompok anggota masyarakat tertentu, misalnya toilet/kakus di sekolah, MCK di kawasan kelompok beberapa kepala keluarga (KK), dsb. Sesuai dengan tipe dan jenis prasarana dan sarana, dapat disusun mekanisme pendanaan

pengelolaannya. Pendanaan untuk prasarana dan sarana kelompok dapat dilakukan dengan mekanisme penarikan pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan prasarana dan sarana atau iuran bersama masyarakat. Sedangkan pendanaan untuk prasarana umum, yang dimanfaatkan oleh orang banyak dapat dilakukan melalui pengenaan tarif kepada pegguna. Pada dasarnya yang membiayai Badan Pengelola adalah warga pemanfaat prasarana berlandaskan gotong-royong dan kesadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan prasarana adalah tugas bersama. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan pengurus Badan Pengelola untuk mencari sumber dana di luar iuran warga pemanfaat, diantaranya adalah: Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Badan Pengelola yang bersumber dari APBD yang sudah dituangkan dalam peraturan kampung, dimana hal ini disesuaikan dengan kemampuan Daerah masing-masing. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat. Pengurus Badan Pengelola dapat mencari sumber dana dari Ormas, LSM, Orsospol, Perusahaan Swasta atau Yayasan selama bantuan ini tidak bersifat mengikat. Usaha lain yang sesuai dengan peraturan yang ada.

3-12


3. Pemberdayaan Masyarakat Pada Sanimas

Recommend Documents