BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Latar Bela Belakan kang g Masala Masalah h
Sebagaimana Sebagaimana diamanatkan diamanatkan Undang-Und Undang-Undang ang Dasar Negara Republik Republik Indone Indonesia sia Tahun ahun 1945, 1945, ila!a ila!ah h kesatua kesatuan n Republ Republik ik Indone Indonesia sia dibagi dibagi atas atas daerah pro"insi pro"insi dan daerah pro"insi pro"insi dibagi dibagi lagi atas daerah kabupaten kabupaten dan kota, !ang masing-masing masing-masing sebagai daerah otonomi# otonomi# Sebagai Sebagai daerah otonomi, otonomi, daera daerah h
pro" pro"in insi si,,
kabu kabupa pate ten$ n$ko kota ta memi memilik likii
peme pemeri rint ntah ahan an daer daerah ah !ang !ang
melaksa melaksanak nakan, an, %ungsi %ungsi-%u -%ungs ngsii pemerin pemerintah tahan an daerah daerah,, !akni !akni &emerin &emerintah tahan an Daerah dan D&RD# D&RD# 'epala Daerah adalah 'epala 'epala &emerintahan Daerah baik didaerah pro"insi, maupun kabupaten$kota !ang merupakan lembaga e ksekuti% di daerah, sedangkan sedangkan D&RD, merupakan lembaga legislati% di daerah baik di pro"insi, maupun kabupaten$kota# 'edua-duan!a din!atakan sebagai unsur pen!elenggaraan pemerintahan di daerah (&asal 4) UU No# *+$+))4 *+$+))4 # Sealan Sealan dengan dengan semanga semangatt desent desentrali ralisasi sasi,, seak seak tahun tahun +))5 +))5 &emilu &emilu 'epala Daerah dilaksanakan se.ara langsung (&emilukada$&ilkada# Semangat dilaksa dilaksanak nakann! ann!aa pilkad pilkadaa adalah adalah koreks koreksii terhada terhadap p s!stem s!stem demokr demokrasi asi tidak tidak langsung (perakilan di era sebelumn!a, dimana kepala daerah dan akil kepala daerah dipilih oleh D&RD, menadi demokrasi !ang berakar langsung langsung pada pilihan rak!at (pemilih# /elalui pilkada, mas!arakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaran!a se.ara langsung sesuai dengan kehendak hati nuranin!a, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah# Dalam Dalam rangk rangkaa pen!el pen!eleng enggara garaan an pemeri pemerinta ntahan han daerah daerah diterap diterapkan kan prinsip demokrasi# Sesuai dengan pasal 10 a!at 4 UUD 1945, kepala daerah dipi dipili lih h se.a se.ara ra demo demokr krat atis is## Dala Dalam m UU No# No# *+ Tahun hun +))4 +))4 Tentan ntang g &emerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan akil kepala daerah !ang dipilih se.ara langsung oleh rak!at, !ang diaukan oleh partai politik atau gabungan parpol# Sedangkan didalam perubahan UU No# *+ Tahun +))4, !akni UU No#1+ Tahun +))0, &asal 59 a!at 1b, .alon kepala daerah daerah dapat dapat uga uga diauk diaukan an dari dari .alon .alon perseo perseoran rangan gan !ang !ang diduku didukung ng oleh oleh seumlah orang# Se.ara ideal tuuan dari dilakukann!a pilkada adalah untuk
1
memper.epat konsolidasi demokrasi di Republik ini# Selain itu uga untuk memper.epat teradin!a good teradin!a good governance karena governance karena rak!at bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebiakan# al ini merupakan salah satu bukti dari telah beralann!a beralann!a program desentralisasi# desentralisasi# Daerah telah memiliki otonomi otonomi untuk mengatur dirin!a sendiri , bahkan otonomi ini telah sampai pada tara% otonomi indi"idu#
B. Peru Perumu musa san n Masal Masalah ah
2erdasarkan 2erdasarkan latar belakang belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut 3 1# pa pa saa saa kele kelebi biha han n pela pelak kasan asanaa aan n pem pemilih ilihan an umum umum kep kepala ala daera aerah h (&emilukada se.ara langsung di Indonesia +# pa pa saa saa kele kelema maha han n pela pelaka kasa sana naan an pem pemilih ilihan an umum umum kepa kepala la daer daerah ah (&emilukada se.ara langsung di Indonesia *# 2agai 2agaima mana na masa masa depa depan n pela pelaka kasan sanaan aan pemi pemilih lihan an umum umum kepa kepala la daer daerah ah (&emilukada se.ara langsung di Indonesia
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Analisis Kelebihan Pemilukada
2an!ak permasalahan baik dari implikasi politik maupun dampak sosial ekonomi baik !ang menguntungkan maupun tidak# da beberapa keunggulan pilkada dengan model pemilihan se.ara langsung Pertama, pilkada se.ara langsung memungkinkan proses !ang lebih &artisipasi# &artisipasi elas akan membuka akses dan kontrol mas!arakat !ang lebih kuat sebagai aktor !ang telibat dalam pilkada dalam arti partisipasi se.ara langsung merupakan prakondisi untuk meuudkan kedaulatan ditangan rak!at dalam konteks politik dan pemerintahan# Kedua, proses pilkada se.ara langsung memberikan ruang dan pilihan !ang terbuka bagi mas!arakat untuk menentukan .alon pemimpin !ang memiliki
kapasitas,
dan komitmen !ang
kuat
serta legitimate dimata
mas!arakat sehingga pemimpin !ang baru tersebut dapat membuahkan keputusan-keputusan !ang lebih baik dengan dukungan dan keper.a!aan dari mas!arakat luas dan uga diharapkan akan teradin!a rasa tanggung aab se.ara timbal balik# Sang kepala daerah lebih merasa mendapatkan dukungan dari mas!arakat, sehingga kebiakan-kebiakan tentu saa lebih berpihak pada kepentingan dan keseahteraan rak!at# pada saat !ang sama, rak!at uga akan lebih mendukung kebiakan-kebiakan kepala daerah sebab mereka telah berperan se.ara langsung dalam pengangkatan kepala daerah# Ketiga, mendekatkan elit politik dengan konstituen atau mas!arakat# Diharapkan dengan pemilihan seperti ini ma!arakat akan lebih mengenal pemimpin mereka di daerah sehingga akan memudahkan proses komunikasi politik di daerah Keempat , lebih terdesenralisasi# 2erbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumn!a, pemilihan kepala daerah dilakukan pemerintah pusat dengan .ara menunuk atau menetapkan aktor politik untuk menempati abatan politik di daerah#6 'elebihan diadakann!a pilkada langsung adalah kepala daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi !ang samngat kuat, kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau %aksi-%aksi politik
3
!ang telah men.alonkann!a, sistem pilkada langsung lebih akuntabel karena adan!a akuntabilitas politik, Check and balances antara lembaga legislati% dan eksekuti% dapat lebih beralan seimbang, kriteria .alon kepala daerah dapat dinilai se.ara langsung oleh rak!at !ang akan memberikan suaran!a, pilkada langsung sebagai adah pendidikan politik rak!at, kan.ah pelatihan dan pengembangan demokrasi, pilkada langsung sebagai persiapan untuk karir politik lanutan, membangun stabilitas poilitik dan men.egah separatisme, kesetaraan politik dan men.egah konsentrasi di pusat# 2eberapa kelebihan dalam pen!elenggaraan pilkada langsung antara lain sebagai berikut 3 a# &ilkada langsung merupakan aaban atas tuntutan aspirasi rak!at karena pemilihan presiden dan akil presiden, D&R, D&D, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan se.ara langsung# b# &ilkada langsung merupakan peruudan konstitusi dan UUD 1945# Seperti telah diamanatkan &asal 10 !at (4 UUD 1945, 7ubernur, 2upati dan 8ali 'ota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah pro"insi, kabupaten, dan kota dipilih se.ara demokratis# al ini telah diatur dalam UU No *+ Tahun +))5 tentang &emilihan, &engesahan, &engangkatan, dan &emberhentian 'epala Daerah dan 8akil 'epala Daerah# .# &ilkada langsung sebagai sarana pembelaaran demokrasi (politik bagi rak!at# Ia menadi media pembelaaran praktik berdemokrasi bagi rak!at !ang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolekti% segenap unsur bangsa tentang pentingn!a memilih pemimpin !ang benar sesuai nuranin!a# d# &ilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah# 'eberhasilan otonomi daerah salah satun!a uga ditentukan oleh pemimpin lokal# Semakin baik pemimpin lokal !ang dihasilkan dalam pilkada
langsung
+))5,
maka
komitmen pemimpin lokal
dalam
meuudkan tuuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan keseahteraan mas!arakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi mas!arakat agar dapat diuudkan# e# &ilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional# Disadari atau tidak, sto.k kepemimpinan nasional
4
amat terbatas# Dari umlah penduduk Indonesia !ang lebih dari +)) uta, umlah pemimpin nasional !ang kita miliki han!a beberapa# /ereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar !ang memenangi &emilu +))4# 'arena itu, harapan akan lahirn!a pemimpin nasional ustru dari pilkada langsung ini#
B. Analisis Kelemahan Pemilukada
/enurut eo gustino ada sebelas (11 permasalahan pemilukada di Indonesia, !aitu 3 a# Da%tar &emilih tidak akurat &ermasalahan da%tar pemilih !ang tidak akurat dalam &ilkada, sering diadikan oleh para pasangan .alon !ang kalah untuk melakukan gugatan# 2erdasar &asal 46 UU No# ++ Tahun +))6 tentang &en!elenggara &emilu men!ebutkan baha &&S mempun!ai tugas dan eenang antara lain mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih dan membantu '&U, '&U &ro"insi, '&U 'abupaten$'ota, &&' melakukan pemutakhiran data pemilih, da%tar pemilih sementara, da%tar pemilih hasil perbaikan, dan da%tar pemilih tetap# /elalui pengaturan ini ika dalam pemutakhiran data pemilih, melibatkan RT$R8 sebagai petugas pemutakhiran, maka permasalahan data pemilih !ang tidak akurat akan dapat diminimalisir, karena RT$R8 adalah lembaga !ang paling mengetahui pendudukn!a# b# &ers!aratan :alon tidak lengkap &roses
pen.alonan
!ang
bermasalah
&ermasalahan
dalam
pen.alonan !ang selama ini teradi disebabkan oleh + (dua hal !aitu kon%lik internal partai politik$gabungan partai politik dan keberpihakan para anggota '&UD dalam menentukan pasangan .alon !ang akan mengikuti &ilkada# Se.ara !uridis pengaturan mengenai pen.alonan 'epala Daerah dan 8akil 'epala Daerah diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal ;4 Undang-Undang Nomor *+ Tahun +))4# Dari beberapa pasal tersebut memberikan keenangan !ang sangat besar kepada '&UD dalam menerima penda%taran, meneliti keabsahan pers!aratan pen.alonan dan menetapkan pasangan .alon, !ang alaupun ada ruang bagi partai
5
politik atau pasangan .alon untuk memperbaiki kekurangan dalam pers!aratan adminitrasi, namun dalam praktek beberapa kali teradi pada saat penetapan pasangan .alon !ang dirugikan# &asal 59 a!at (5 huru% a Undang-Undang Nomor *+ Tahun +))4 men!atakan baha partai politik atau gabungan partai politik
pada saat menda%tarkan pasangan
.alon, aib men!erahkan surat pen.alonan !ang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik !ang bergabung# Dalam tahapan ini kadang teradi permasalahan di internal partai politik, ketika .alon !ang diaukan oleh pimpinan partai politik setempat berbeda dengan .alon !ang direkomendasikan oleh D&& partai politik# Dalam permasalahan
ini
karena pimpinan partai politik setempat tidak
melaksanakan rekomendasi D&& partai politik, kemudian diberhentikan sebagai pimpinan partai politik di ila!ahn!a dan menunuk pelaksana tugas pimpinan partai politik sesuai ila!ahn!a !ang kemudian uga meneruskan rekomendasi .alon 'epala Daerah dan 8akil 'epala Daerah namun ditolak '&UD dengan alasan partai politik tersebut melalui pimpinan ila!ahn!a !ang lama telah mengaukan pasangan .alon# &asal ;1 a!at (4 Undang-Undang Nomor *+ Tahun +))4 men!atakan
baha
penetapan dan pengumuman pasangan .alon oleh '&UD bersi%at %inal dan mengikat# Dalam hal '&UD tidak netral, ketentuan ini kadang disalahgunakan untuk tanpa
dapat
menggugurkan
pasangan
.alon
tertentu
melakukan pembelaan, karena tidak ada ruang bagi
pasangan .alon !ang dirugikan untuk melakukan penguian atas tindakan '&UD !ang tidak netral melalui pengadilan# Untuk mengatasi kekurangan ini, ke depan perlu pasangan .alon perlu diberi ruang untuk mengaukan keberatan ke pengadilan, ika dalam proses pen.alonan dirugikan '&UD#
6
.# &en.alonan &asangan dari parpol &ermasalahan internal parpol dalam menentukan pasangan .alon membuat &ilkada terhambat# al itu disebabkan, adan!a kepengurusan ganda, proses seleksi tidak transparan, adan!a inter"ensi pengurus pusat$pro"insi, tidak menetapkan pasangan seperti kasus di Sampang,
aitu salah satu dari kader bakal .alon membagi bagikan uang kapada mas!arakat dengan s!arat harus memilih bakal .alon tertentu# Tapi memang dengan uang dapat membeli segalan!a# Dengan masih rendahn!a tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah han!a karena uang#
7
publik# al itu menimbulkan ke.urigaan publik, baha dana kampan!e pasangan berasal dari dana korupsi atau sumbangan !ang dikemudian hari pasangan tersebut, maka pemberi sumbangan akan menadpat imbalan berupa abatan atau pro!ek-pro!ek pemerintah# h# /en.uri start kampa!e Tindakan ini paling sering teradi# &adahal sudah sangat elas aturan-aturan !ang berlaku dalam pemilu tersebut# 2erbagai .ara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran# Sering uga untuk bakal .alon !ang merupakan kepala daerah saat itu melakukan kunungan keberbagai daerah# 'unungan ini intensitasn!a sangat tinggi ketika mendekati pemilu# Ini sangat berlaanan !aitu ketika sedang memimpin dulu# Selain itu media T? lokal sering digunakan sebagi media kampan!e# 2akal .alon men!ampaikan "isi misin!a dalam a.ara tersebut padahal adal pelaksanaan kampan!e belum dimulai# i#
&NS tidak netral Dalam berbagai kampan!e masih ditemukan &NS !ang memihak pasangan tertentu, terutam in.umbent (petahana# Dilain pihak .alon incumbent meman%aatkan sta% &emda untuk kepentingan kampan!en!a, bila tidak menuruti akan diturunkan abatan!a atau bahkan diberhentikan#
#
&elanggaran kampan!e &elanggaran kampan!e dapat berbagai ma.am bentuk, salah satu !ang menadi sorotan !aitu kampan!e hitam seperti !ang menimpa
8
kampan!en!a .enderung men.ari .elah pelanggaran !ang menguntungkan dirin!a# &asal 65 a!at (+ berbun!i dimaksud pada a!at (1 dilakukan selama 14 (empat belas hari dan berakhir * (tiga hari sebelum hari pemungutan suaraB, dengan terbatasn!a aktu untuk kampan!e maka sering teradi .uri start kampan!e dan kampan!e diluar aktu !ang telah ditetapkan# 'ampan!e !ang diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengenalan
pemilih
terhadap
.alon
kepala
daerah
agar
pemilih
mendapatkan in%ormasi !ang lengkap tentang semua .alon, menadi tidak ter.apai# Untuk itu ke depan perlu pengaturan masa kampan!e !ang .ukup dan peningkatan kualitas kampan!e agar dapat mendidik pemilih untuk menilai para .alon dari segi program# k# Inter"ensi D&RD &ada umumn!a teradi apabila D&RD tidak setuu akan pasangan terpilih dengan berbagai alasan# D&RD tidak mengirim berkas pemilihan kepada 7ubernur dan /endagri, hal itu menghambat pelantikan pasamgan terpilih# al itu pernah teradi di 7orontalo dan .eh# &eran D&RD dalam &ilkada uga dapat memi.u kon%lik# &ilkada memang sepenuhn!a dilaksanakan oleh '&U Daerah, tetapi pertanggungaabann!a harus disampaikan kepada D&RD, seperti !ang tertulis pada pasal ;; a!at * poin, baha tugas dan eenang D&RD dalam pen!elenggaraan pemilihan
kepala daerah dan
akil
kepala daerah adalahmeminta
pertanggungaaban pelaksanaan tugas '&UD# Dalam hal ini, kera '&UD ('omisi &emilihan Umum Daerah berpotensi diinter"ensi oleh partai politik !ang mempun!ai kekuatan di D&RD# Sebab, sealan dengan keenangan !ang besar dalam proses-proses politik lokal, partai politik berpotensi menginter"ensi %ungsi '&UD, ika kera '&UD dianggap tidak menguntungkann!a#
9
Selain kesebelas kelemahan pemilukada se.ara langsung di Indonesia, masih terbadapat ban!ak kelemahan, antar lain 3 •
/anipulasi perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat teradi di setiap tingkatan, !aitu di '&&S, &&', '&U 'abupaten, dan '&U &ro"insi# &ermasalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan manipulasi, disebabkan oleh ban!akn!a T&S !ang tersebar dalam ila!ah !ang luas# Dengan ban!akn!a T&S !ang tersebar luas membuat para pasangan .alon sulit mengontroln!a karena memerlukan saksi !ang ban!ak dan bia!a besar# Di lain pihak para pen!elenggara &ilkada di beberapa daerah tidak netral, berhubung sistem seleksi anggota '&UD tidak belum memadai# al itu, memun.ulkan kon%lik pas.a pilkada# /un.uln!a kon%lik pas.a pilkada dapat teradi akibat ke.urangan-ke.urangan pada saat seperti, kempan!e, manipulasi data berupa penggelembungan suara dan rasa
•
tidak puas akibat .alon idaman kalah# Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan ban!ak sekali ditemukan pen!eleengan pen!eleengan# 'e.urangan ini dilakukan oleh para bakal .alon seperti 3 Intimidasi# Sebagai .ontoh !aitu pegaai pemerintah melakukan intimidasi terhadap arga agar men.oblos salah satu .alon# al ini sangat men!eleeng dari aturan pelaksanaan
•
pemilu# 2eratn!a pers!aratan pengauan .alon# Dalam UU No# *+ tahun +))4 &asal 59 a!at + disebutkan baha han!a partai politik !ang memperoleh suara 15C kursi D&RD atau 15C dari akumulasi suara sah !ang diperoleh dalam pemilu legislati% !ang berhak mengaukan .alon# &andangan diatas sangat rele%an dengan keadian !ang teradi di beberapa daerah termasuk daerah 2ali# Dimana beberapa daerah !ang ada di 2ali, sekitar 0)C dimenangkan oleh &DI& sehingga daerah-
•
daerah tersebut sulit mendapatkan dua pasang .alon#9E Sistem dua putaran !ang dianut tern!ata diadikan sarana dibeberapa daerah untuk mengaukan anggaran pilkada se.ara berlebihan# Di Suraba!a misaln!a, '&UD mengaukan anggaran dua putaran, dan disetuui oleh D&RD kotaSuraba!a sekitar *; mil!ar, dari dana ini, +*
10
mil!ar diantaran!a dianggarkan untuk putaran pertama dan selebihn!a dianggarkan untuk putaran kedua# &adahal, disuraba!a tidak mungkin teradi putaran kedua sebab .alon !ang ada tidak lebih dari empat •
pasang# :ara pemilihan kepala daerah dengan menempatkan %igur sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan kepala daerah# konsekuensi dari .ara pemilihan sema.am akan meningkatkan ketegangan hubungan antar pendukung pasangan .alon sebab penerimaan dan penolakan terhadap pasangan .alon dalam konteks kultur Indonesia lebih ban!ak disebabkan oleh hubungan !ang bersi%at
•
emosional ketimbang rasional# 2esarn!a daerah pemilihan, !aitu seluruh ila!ah propinsi untuk pemilihan gubernur dan seluruh ila!ah kabupaten untuk pemilihan
•
bupati, men!ebabkan proses pelaksanaan kampan!e sulit dikendalikan# 'etidaksiapan pemilih untuk menerima kekalahan .alon !ang diunggulkan# Dibeberapa daerah !ang telah melakukan pemilihan kepala daerah se.ara langsung, keadian seperti ini sering teradi sehingga menimbulkan kon%lik antar pendukung pasangan .alon#
:# Analisis Masa Depan Pemilukada di Indnesia 2erkaitan dengan masa depan pelaksanaan &emiluda di Indonesia, penulis .enderung untuk menghapuskan &emilukada se.ara langsung# lasan itu didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain 3 a# /asih
ban!ak
permasalahan-permasalahan
selama
pemilukada
di
Indonesia !ang perlu dikai se.ara mendalam, seperti masalah3 /one! politi. dan .ost politi. • Independensi &aaslu Daerah • ambatn!a pengiriman logistik • Independensi media masa • &endataan pemilih • &enda%taran dan penetapan pasangan .alon • &enghitungan suara dan penetapan hasil akhir • 'on%lik pilkada • b# Demokrasi !ang dianut Indonesia lebih mengutamakan mus!aarah untuk mu%akat# Subtansi pemilu adalah adan!a pergantian kepemimpinan$ rotasi
11
kekuasaan se.ara rutin dan berkala, untuk men.egah kekuasaan !ang absolut# &emilu se.ara langsung merupakan demokrasi !ang prosedural# Indonesia selama ini han!a merapkan demokrasi se.ara prosedural, seharusn!a penerapakan demokrasi lebih mengutamakan subtansin!a# /aka dari itu dalam memilih kepala daerah tidak harus$mutlak se.ara langsung# Dalam 'onstitusi tidak disebutkan dengan .ara apa memilih 'epala Daerah, !ang terpenting dilakuakan se.ara demokratis# UUD 1945, han!a mengamanatkan untuk memilih kepala daerah se.ara demokratis# @Gubernur, Bupati,
dan
Walikota
masing-masing
sebagai
kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.A /enimbang permasalahan &emilukada lebih ban!ak kelemaha dari pada kelebihann!a# &emilukada merupkan tuntutan saat re%ormasi akibat trauma rak!at terhadap reFim sebelummn!a# Namun saat ini pemilukda !ang sudah beralan hampir 1 dekade tidak membuahkan hasil !ang maksimal# 2an!ak teradi pelanggaran pada tahapan pemilu, bia!a terlalu besar dan kulitas pemimpin !ang dihasilkan buruk seperti terlibat kasus korupsi, dll# &ilkada !ang selama ini berlangsung dinilai terlalu mahal, dan mempun!ai dampak sosial !ang amat luas# &ilkada langsung dianggap sebagai pemi.u lahirn!a politik transaksional,
sehingga turut andil
melahirkan perilaku korupti%# al itu dikarenakan, setiap kandidat !ang akan berlaga mengeluarkan bia!a !ang besar 2ia!a ini mun.ul mulai dari pen.alonan, kampan!e hingga pada perhitungan suara seperti untuk membia!ai saksi# Untuk memperbaiki kondisi ini, seumlah kalangan mengusulkan agar &ilkada diusulkan serentak# angkah ini diharapkan dapat menekan bia!a politik !ang sudah dinilai demikian tinggi# /obilisasi suara antar daerah !ang diduga kerap mearnai &ilkada uga dapat ditekan# Usulan !ang paling ekstrim, adalah menghapus &ilkada langsung# Usulan ini terlontar karena &ilkada a.apkali menimbulkan kon%lik antar pendukung# Tidak han!a itu, &ilkada langsung selam ini han!a dianggap
12
han!a berorientasi uang# 2elum lagi, masalah GmaharH untuk mendapatkan dukungan dari partai politik#
D. Masa depan Pemilukada di Indnesia
Sistem negara demokrasi di Indonesia adalah pilihan rasional atas hipotesa %akta empiris dan sosiologis terkait struktur dan tatanan mas!arakat Indonesia saat ini# Ia tumbuh di atas metamor%osa pemikiran !ang membidani sebuah sistem politik untuk meletakkan mas!arakat sebagai episentrum partisipatoris akan quo vadis nasib bangsan!a# 8alaupun demokrasi bukanlah merupakan sistem politik dan pemerintahan !ang sempurna, namun saat ini barangkali kita sepakat baha pilihan demokrasi adalah pilihan terbaik dari sistem lainn!a# Sebut saa misaln!a monarki, aristokrasi, otokrasi, plutokrasi, gerontokrasi,dll# 8alaupun demikian, sistem demokrasi !ang dipilih negara untuk mengorganisasikan tatanan kehidupan berma!arakat, berbangsa dan bernegara bukanlah sebuah sistem sempurna dan tanpa .a.at# leh karenan!a, sebuah sistem politik !ang mengonstruksi sebuah negara, uga perlu menimbang berbagai Implikasi serius !ang timbul terkait ekses sub!ekti% maupun ob!ekti% dari penerapan sistem demokrasi# 2aik penerapann!a melalui sistem perakilan (melalui mekanisme pemilihan akil rak!at D&R$D&RD, maupun langsung (melalui mekanisme pemilu presiden dan pilkada# &emilihan Umum se.ara langsung dalam pilkada, seatin!a merupakan salah satu uud demokrasi !ang saat ini tengah diterapkan di Indonesia# &eruudan demokrasi tersebut,
pada hakekatn!a
merupakan
upa!a
memberda!akan peran dan partisipasi mas!akarat terkait pengeeantahan hak-hak politik dan sosialn!a, !ang diamin se.ara konstitusional# /edium demokrasi dan demokratisasi melalui mekanisme politik partisipasi inilah !ang diharapkan akan mampu memberikan multiplier e%%e.t# 2ukan saa terkait pada semakin besarn!a tingkat pendeasaan ber%ikir mas!arakat akan hak dan keaiban politik-konstitusionaln!a, namun uga diharapkan melalui mekanisme dan sistem pemilihan langsung (baik pilpres maupun pilkada#
13
&osisi taar mas!arakat terkait kepentingann!a menentukan masa depan !ang lebih baik semestin!a menadi kenis.a!aan# Terkait hasil dan berbagai problem dalam pelaksanaan pilkada itulah, saat ini diperlukan kembali upa!a menakar ekses penerapan sistem pemilihan langsung (&ilkada# Saat ini berbagai bentuk a.ana untuk menge"aluasi kembali penerapan pilkada sangat penting untuk memberikan re%erensi bagi pengambil kebiakan negeri ini untuk menimbang kembali implementasi pilkada se.ara konstrukti% dan proporsional, tanpa men.ederai substansi peran partisipasi politik mas!arakat# nalisis ini menadi .atatan penting mengingat pelaksanaan pilkada selama ini# Se.ara empiris, akhirn!a men!adarkan kita akan perlun!a kembali menelaah arah dan .ita-.ita politik mas!arakat terkait bagaimana meletakkan proses, pelaksanaan dan hasil pilkada dalam konstruksi pembangunan keseahteraan mas!arakat#
E. Implikasi Dinamika Pelaksanan Pemilukada di Indnesia
2erdasarkan perspekti% pemberitaan media massa tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia, terdapat beberapa keyord !ang sangat penting sebagai ranah kaian bagi pengambil kebiakan negeri ini untuk menempatkan kembali quo vadis pilkada dalam konteks !ang lebih produkti% bagi kemaslahatan mas!arakat# Keyord penting tersebut adalah sebagai berikut 3 Pertama! &ilkada di daerah masih merupakan pilihan rasional !ang
masih diinginkan mas!arakat untuk menentukan pemimpinn!a di daerah# =akta opini mas!arakat ini menadi .atatan penting pemerintah# /engingat, mas!arakat kita se.ara sosiologis memandang baha pemilihan langsung untuk menunuk seorang pemimpin !ang berasal dari putra daerah merupakan kebanggaan, Selain itu, uga masih menganggap baha mekanisme pemikiran dan kepentingan mas!arakat akan nilai keterakilan aspirasin!a masih lebih besar terakomodir dengan baik# 'etimbang, asumsi baha pemimpin tersebut merupakan titipan !ang berasal dari pusat kekuasaan seperti !ang teradi di masa orde baru dulu# &ersepsi publik inilah !ang kerap diadikan oleh pemerintah
untuk
melegitimasi
pen.itraan
politikn!a
kepada
dunia
internasional, baha Indonesia adalah negara demokrasi !ang sangat produkti%
14
melahirkan struktur kehidupan bermas!arakat !ang memiliki nilai-nilai demokratisasi dengan baik# &ersepsi publik mas!arakat ini seharusn!a perlu dikritisi agar mas!arakat memahami dan .enderung lebih penting mendudukkan kembali nilai-nilai obekti%itas untuk mende%inisikan kembali se.ara personal maupun kepemimpinan seorang kepala daerah# Sebab %aktan!a, pemimpin !ang berasal dari putra daerah tidak serta merta berkoe%isien korelati% se.ara langsung dengan peningkatan keseahteraan mas!arakat# &erspekti% kepemimpinan ini dikaitkan dengan struktur kekuasaan pemerintah daerah, !ang di peroleh oleh seorang kepala daerah dengan ongkos politik !ang tidak murah# 2ia!a pilkada !ang sangat mahal inilah !ang ustru men!ebabkan sistem demokrasi langsung di daerah berkembang se.ara tidak proporsional dan ob!ekti%# Terminologi !ang tepat mende%inisikan maksud pern!ataan ini adalah baha proses pilkada !ang mahal itu telah men!ebabkan teradin!a kapitalisasi pilkada dengan kultur kekuasaan !ang ekonomistik, !ang menempatkan kekuasaan politik kepala daerah han!a sebagai
in"estasi an
sich dan
melihat
potensi
daerah
sebagai opportunity ekonomi bagi kepentingan pribadin!a# Implikasi
politik
teradin!a
kapitalisasi
pilkada
inilah
!ang
men!ebabkan demokratisasi-partisipasi mas!arakat menadi ter-negasi oleh paradigma tersebut# rtin!a mas!arakat han!a diletakkan sebagai ob!ek politik massa ,!ang diman%aatkan .alon kepala daerah han!a ketika proses pilkada itu berlangsung# /as!arakat kemudian menadi mah!um dengan terminologi kapitalisasi pilkada ini, karena proses pilkada sarat dengan politik uang# /as!arakat memang seatin!a mendapat @berkahA sesaat dari proses pelaksanaan pilkada# Setelah pelaksanaan pilkada usai, maka kepala daerah terpilih, akan sibuk dengan upa!a merekapitalisasi kembali asset !ang telah dikeluarkan selama proses @in"estasiA pemilihan itu berlangsung# =akta ini bisa dilihat dengan data 1) tahun terakhir terkait tingkat korupsi kepala daerah !ang sangat tinggi# Termasuk data !ang dilansir oleh lembaga-lembaga sur"ei
15
baha saat ini saa ;) persen lebih, kepala daerah dipimpin oleh seorang pemimpin berstatus tersangka# 'arena teradin!a pola kapitalisasi pilkada inilah, maka !ang teradi adalah siapa !ang mempun!ai modal besar, dialah !ang akan menadi pemimpin# 'arena kapitalisasi pilkada ini pulalah kemudian berimbas bagi ketidakrelaan .alon !ang kalah dalam pilkada# 'etidakrelaan kekalahan ini kemudian dimani%estasikan dalam upa!a mempolitisasi hasil pilkada baik se.ara %ormal-konstitusional (melalui gugatan ke /', maupun mempolitisasi massa untuk tidak menerima .alon pemimpin !ang menang# Sehingga, berimplikasi kepada timbuln!a resistensi politik bagi kepemimpinan kepala daerah terpilih# ebih parah lagi, semakin diproduksin!a eskalasi kon%lik politik dan kon%lik sosial dalam berbagai spektrum kepentingan, oleh .alon !ang tidak beria besar menerima kekalahan# Dalam konteks !ang demikian, maka kita kerap men!aksikan baha kon%lik politik dan sosial di daerah tidak pernah kunung usai dan terus terpelihara dengan baik alaupun pelaksanaan pilkada auh telah usai# Kedua! pilkada merupakan mani%estasi re%ormasi birokrasi !ang
merubah mindset pengelolaan negara !ang tadin!a bersi%at sentralistik menadi desentralistik# Sebagai salah satu buah semangat re%ormasi adalah merubah tatanan struktur pengelolaan birokrasi negara !ang tadin!a sentralistik menadi desentralistik# al ini merupakan antitesa dari semangat merubah tatanan dari orde baru menadi sistem baru !ang dikenal pas.a re%ormasi sekarang ini# Namun demikian, setelah 1) tahun lebih re%ormasi bergulir, semangat desentralisasi ini .enderung diman%aatkan oleh pemimpin daerah untuk @bebasA
mengeksploitasi
daerah
sesuai
dengan selera kekuasaann!a#
Radikalisasi pengelolaan pemerintahan daerah inilah !ang men!ebabkan konstitusi negara !ang diatur dan dialankan oleh pemerintah pusat terabaikan# >ang terlihat, ustru mun.uln!a
raa-raa ke.il !ang sangat @otonomA
menguasai daerah# kibatn!a,
program-program
nasional
!ang
di.anangkan
oleh
pemerintah pusat menadi terhambat# =akta teradin!a distorsi ini terlihat
16
ketika presiden, sebagaimana dilansir berbagai media massa, men!atakan salah satu gagaln!a program-program berskala nasional, karena ulah arogansi sepihak pimpinan daerah#
/isaln!a , masalah kebiakan ekonomi dan
in"estasi, ustru sebagian besar dihambat pimpinan pemerintah daerah sekelas alikota dan bupati# Terhambatn!a program-program tersebut, bukan .uma terkait dengan arogansi pemimpin daerah, tapi uga disebabkan karena ban!akn!a regulasi dalam bentuk perda dan kebiakan pemerintah daerah !ang tidak inheren atau ustru bertentangan dengan kebiakan dan regulasi pemerintah pusat# ini menunukkan absurditas hiraki pemerintahan# 'ebiakan pemerintah pusat menadi gembos ketika masuk pada tataran pelaksanaan teknis di daerah# &emerintah memang kerap melakukan e"aluasi terkait persoalan ini# Namun %aktan!a, hingga saat ini, problem mendasar masalah regulasi dan kebiakan pemimpin daerah !ang menghambat kebiakan program nasional pemerintah pusat, masih kerap teradi# Salah satu sebab mendasar !ang menadi argumentasi pemerintah daerah adalah
men!angkut persoalan
inter"ensi pemerintah pusat, !ang dianggap melanggar sendi-sendi atau semangat otonomi daerah# 'esalah-kaprahan memaknai otonomi daerah inilah !ang men!ebabkan pemerintah pusat sampai saat ini mengalami dispute dan seolah tidak memiliki kekuasaan @memaksaA# &adahal, pemerintah pusat se.ara %ormal dan konstitusional pun!a keenangan untuk meluruskan kesalahpahaman pengelolaan daerah, karena terlalu sempit mena%sirkan konsep kepala daerah dipilih langsung oleh rak!atn!a di daerah# Sehingga, pu.uk pimpinan pemerintah daerah @merasaA mempun!ai keenangan mutlak untuk melakukan kebiakan apapun# Ketiga! &emilukada telah meletakan sistem demokrasi di Indonesia
baru sebatas demokrasi @theatrical @# >akni demokrasi !ang diusung melalui alan pemilihan umum, han!a sebatas kosmetika aah suatu bangsa !ang seolah-olah menalankan nilai demokrasi dalam pemilihan umum# >aitu, langsung, umum, bebas, uur dan adil# Namun, dalam praktekn!a hal tersebut sangat auh dari nilai-nilai !ang sesungguhn!a# 8alaupun kita sibuk menusti%ikasi baha demokrasi memerlukan proses# Tapi, %aktan!a proses
17
tersebut tetap haruslah bersinergi dengan %aktor-%aktor lain, !ang mendasari terbentukn!a proses demokratisasi tersebut se.ara konstrukti%# =aktor-%aktor tersebut antara lain dipengaruhi oleh ibaan!a &emerintah &usat (&residen dan D&R dan '&U$ '&UD dalam membuat aturan !ang tegas terkait rule o! the game pemilukada# al tersebut penting, mengingat selama ini regulasi !ang tegas han!a terkait pada proses dan mekanisme pemilhan# Namun sangat tidak berbanding lurus dengan ketegasan membangun la en!orcement bagi setiap bentuk pelanggaran etika dan pelanggaran
konstitusional
aturan
pemilukada#
Sehingga
inilah
!ang
dikatakan, demokrasi kita masih bersi%at theatrical , bukan demokrasi substanti% !ang benar-benar mengusung nilai-nilai demokratisasi dan hakhak civil society dengan baik# Terkait dengan masalah civil society ini, maka %aktor !ang mendorong berkembangn!a proses demokrasi sangat dipengaruhi uga oleh, bagaimana peran parpol dalam men.etak kader pemimpin di daerah# Sebab selama ini proses pengkaderan dan lahirn!a pemimpin melalui alan mekanisme politik praktis, khususn!a di daerah masih sangat lemah# 'ondisi ini !ang men!ebabkan hampir sebagian besar pemimpin daerah lahir dari seorang pengusaha dan$ atau mereka !ang han!a memliki modal kuat# Sementara, parpol ber%ungsi han!a sebagai stempel !ang menadi kendaraan sekaligus supir !ang ditumpangi oleh .alon kepala Daerah# 'ondisi ob!ekti% inilah !ang men!ebabkan
hasil
pemilukada
se.ara
langsung
tidak
serta
merta
menghasilkan pemimpin !ang berkualitas, kompeten dan memiliki integritas serta peduli dengan rak!atn!a# Seperti !ang telah diulas sebelumn!a, karena persoalan melihat perspekti% pemilukada sebagai sebuah peluang ekonomis inilah maka !ang teradi praktek korupsi di daerah dan suburn!a persoalan money politics tak pernah kunung usai dan sulit diberantas# Sinergitas dan kolaborasi e%ekti% antara parpol dan .alon kepala daerah dalam konteks melihat begitu besarn!a bia!a pemilukada adalah dikarenakan antara .alon kepala daerah dengan parpol
sama-sama
memiliki
persepsi
dan mindset !ang
sama,
!akni
memahami pilkada sebatas sebagai sebuah komoditas dan industri !ang
18
pro%itabilitasn!a memadai untuk tuuan-tuuan angka pendek maupun angka panang kekuasaan-bukan keseahteraan sosial mas!arakat# Keempat, lasan kompatibilitas baha pemilihan langsung presiden
uga harus dilakukan pula terhadap gubernur, bupati dan alikota harus segera die"aluasi# lasan kompabilitas sebagai implementasi UU No#*+ Tahun +))4, sebenarn!a dimaksudkan agar arah pembangunan politik dan ekonomi bersinergi serta terintegrasi dari pusat sampai ke daerah# Namun pada ken!ataann!a, kesamaan proses inilah !ang menadi akar pen!ebab hirarki kepemimpinan dalam pemerintahan menadi tersekat-sekat dan tidak sealan# Sehingga, antara pemimpin pemerintahan di daerah dan pusat seolah masing-masing berdiri sendiri# Implikasin!a, baik pemerintah maupun peabat di daerah bekera se.ara parsial-tidak kontekstual sesuai dengan arah dan "isi negara# Dengan kondisi seperti ini, sebenarn!a sama saa bangsa ini menerapkan pseudo demokrasi# an!a menadikan pemimpin sekedar simbol kosong, !ang tidak memiliki peran strategis dalam memberda!akan rak!atn!a# Dengan kata lain, kondisi ini men!ebabkan ada atau tidakn!a pemimpin, pembangunan dan keseahteraan mas!arakat di daerah khususn!a, ditentukan sendiri oleh kesanggupan dan nasib indi"idu mas!arakatn!a# &adahal negara berperan melindungi segenap mas!arakat dan memaukan keseahteraan mas!arakat# Jmpat kata kun.i tentang implikasi dinamika pelaksanaan pilkada ini, se!og!an!a mendorong pengambil kebiakan negeri ini untuk menemukan %ormasi ideal dan proporsional terkait masa depan bangsa# 'hususn!a, men!angkut masalah proses suksesi kepemimpinan melalui pemilukada# Sehingga dapat menimbang dan menakar se.ara ob!ekti%, antara konsep sistem pelaksanaan demokrasi di daerah dengan ekses !ang timbul selama penerapan pemilukada se.ara langsung di daerah# &roses ini seharusn!a menadikan bangsa besar ini lebih peka terhadap berbagai akar persoalan baik se.ara ideologis, sosiologis maupun %iloso%is !ang kerap menadi preseden !ang tak pernah selesai, atau minimal tereliminasi kualitas dan kuantitatsn!a# Seperti besarn!a bia!a politik pemilukada dan money politics selama proses pemilukada, !ang berimbas pada teradin!a korupsi pemimpin di
19
daerah sebagai bentuk pengganti ongkos in"estasi menadi pemimpin# Selain itu, teradin!a resistensi pemimpin daerah kepada pemerintah pusat, !ang men!ebabkan eksistensi pemerintah pusat ustru tidak legitimate di mata pemerintah daerah terkait dengan ban!akn!a program, kebiakan dan kebiakan berskala nasional !ang tidak$ enggan dilaksanakan oleh pemerintah daerah# 2ahkan, tak arang di tentang oleh pemerintah di daerah# 'emudian, lestarin!a kon%lik horiFontal antar mas!arakat akar rumput karena kerap dipi.u oleh peman%aatan politik massa oleh .alon pemimpin dan pemimpin !ang berkuasa didaerah# 2aik selama proses pemilukada maupun sepanang pemimpin tersebut memimpin daerah, !ang konstelasi masalahn!a kerap dipi.u oleh .alon pemimpin daerah !ang kalah dalam kompetisi pemilihan# &ada akhirn!a, setidakn!a perlu e"aluasi se.ara tepat, proporsional dan ob!ekti%# Sangat logis, bilamana mea.anakan kembali sistem pemilihan langsung han!a .ukup sampai dengan presiden dan gubernur saa# Dengan .ara dan mekanisme !ang tetap menunung tinggi peran dan partisipasi mas!arakat, tanpa men.ederai hak dan kepentingan civil society mas!arakat terhadap negara#
20
BAB III PENU"UP
A. Kesimpulan
2erdasarkaan
pembahasan
permasalahan
pada
22
II
3
&J/2SN, maka dapat ditarik kesimpulan baha 3 1#
nalisis 'elebihan &emilukada Pertama, pilkada se.ara langsung memungkinkan proses !ang lebih &artisipasi# Kedua, proses pilkada se.ara langsung memberikan ruang dan pilihan !ang terbuka bagi mas!arakat untuk menentukan .alon pemimpin !ang memiliki kapasitas, dan komitmen !ang kuat serta legitimate dimata mas!arakat# Ketiga, mendekatkan elit politik dengan konstituen atau mas!arakat# Keempat , lebih terdesenralisasi# 2eberapa kelebihan dalam pen!elenggaraan pilkada langsung antara lain sebagai berikut 3 a# b# .# d# e#
+#
&ilkada langsung merupakan aaban atas tuntutan aspirasi rak!at# &ilkada langsung merupakan peruudan konstitusi dan UUD 1945# &ilkada langsung sebagai sarana pembelaaran demokrasi bagirak!at# &ilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah# &ilkada langsung sarana bagi proses kaderisasi kepemimpinan
nasional# nalisis 'elemahan &emilukada /enurut eo gustino ada sebelas (11 permasalahan pemilukada di Indonesia, !aitu 3
1 + * 4 5 ; 6 0 9 1) 11
Da%tar &emilih tidak akurat &ers!aratan :alon tidak lengkap &en.alonan &asangan dari parpol &en!elenggara atau '&UD tidak netral &anas pilkada dibentuk terlambat /one! politik Dana kampa!e /en.uri start kampa!e &NS tidak netral &elanggaran kampan!e Inter"ensi D&RD
21
Selain itu, masih terdapat ban!ak kelemahan pemilukada se.ara langsug di Indonesia baik !ang dilakukan se.ar tidak disengaa ataupu terorganisir# *#
nalisis /asa Depan &emilukada di Indonesia 2erkaitan dengan masa depan pelaksanaan &emiluda di Indonesia, penulis .enderung untuk menghapuskan &emilukada se.ara langsung# lasan itu didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain 3 Pertama, masih
ban!ak
permasalahan-permasalahan
selama
pemilukada
di
Indonesia !ang perlu dikai se.ara mendalam, seperti masalah3 /one! politi. dan .ost politi.K Independensi &aaslu DaerahK ambatn!a pengiriman logistikK Independensi media masaK &endataan pemilihK &enda%taran dan penetapan pasangan .alonK &enghitungan suara dan penetapan hasil akhirK 'on%lik pilkada Kedua, Demokrasi !ang dianut Indonesia lebih mengutamakan mus!aarah untuk mu%akat# Subtansi pemilu adalah adan!a pergantian kepemimpinan$ rotasi kekuasaan se.ara rutin dan berkala, untuk men.egah kekuasaan !ang absolut# &emilu se.ara langsung merupakan demokrasi !ang prosedural# Indonesia selama ini han!a merapkan demokrasi se.ara prosedural, seharusn!a penerapakan demokrasi lebih mengutamakan subtansin!a# &ilkada !ang
selama ini
berlangsung
terlalu
mahal,
dan
mempun!ai dampak sosial !ang amat luas# &ilkada langsung dianggap sebagai pemi.u lahirn!a politik transaksional,
sehingga turut andil
melahirkan perilaku korupti%# al itu dikarenakan, setiap kandidat !ang akan berlaga mengeluarkan bia!a !ang besar# 2ia!a ini mun.ul mulai dari pen.alonan, kampan!e hingga pada perhitungan suara seperti untuk membia!ai saksi# Untuk memperbaiki kondisi ini, seumlah kalangan mengusulkan agar &ilkada diusulkan serentak# angkah ini diharapkan dapat menekan bia!a politik !ang sudah dinilai demikian tinggi# /obilisasi suara antar daerah !ang diduga kerap mearnai &ilkada uga dapat ditekan# Usulan !ang paling ekstrim, adalah menghapus &ilkada langsung# Usulan ini terlontar karena &ilkada a.apkali menimbulkan kon%lik antar pendukung# Tidak han!a itu, &ilkada langsung selam ini
22
han!a dianggap han!a berorientasi uang# 2elum lagi, masalah GmaharH untuk mendapatkan dukungan dari partai politik#
B. Saran
&enulis dapat memberikan saran, terkait &emilukada !aitu dihapus# /ekanisme lebih laut dapat dibahas &emerintah !aitu &residen dan D&R-RI tentang bagaimana pengangkatan kepala daerah, dipilih D&RD atau diangkat &residen# &ertama, &emilukada dihapus se.ara keseluruhan dan mekanisime pemilihan diserahkan ke D&RD, dengan memperbaiki rekruitmen politik dan sistem kepartaian terlebih dahalu# gar kader partai !ang memiliki kapasitas dan kapabilitas berhak menduduki abatan kepala daerah# Selain itu untuk men.egah kongkalikong, haruslah dibuat mekanisme !ang tidak biasa main dibelakang anatara D&RD dan .alon pasangan# 'edua, pengangakatan kepala daerah oleh &residen harus memunuhi kriteria-kriteria$ pers!aratan !ang ditetapkan oleh peraturan perundang-undanagan, agar &residen
tidak
seenang-enang mengangkat dan memnerhentikan kepala daerah# &ada akhirn!a, setidakn!a perlu e"aluasi se.ara tepat, proporsional dan ob!ekti%# Sangat logis, bilamana mea.anakan kembali sistem pemilihan langsung han!a .ukup sampai dengan presiden# Dengan .ara dan mekanisme !ang tetap menunung tinggi peran dan partisipasi mas!arakat, tanpa men.ederai hak dan kepentingan civil society mas!arakat terhadap negara#
DA#"A$ PUS"AKA
gustino, eo# +))9# Pilkada dan "inamika Politik #okal # >og!akata3 &ustaka &elaar#
23
uthor# (+)1), 19 Desember# $akalah %tonomi "aerah# Diperoleh +
24
PAPE$ "AN"AN%AN DAN HA$APAN PELAKSANAAN PILKADA SE$EN"AK &'()
"iaukan (ntuk $emenuhi alah atu $ata Kuliah "asar-dasar ilmu politik
Disusun oleh 3 Ai Sur*ani N.PM
P$+%$AM S"UDI ,,,,,,,,.. #AKUL"AS KE%U$UAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNI-E$SI"AS %ALUH IAMIS
&'(/
25
KA"A PEN%AN"A$
&ui s!ukur penulis panatkan kehadapan tuhan !ang maha esa karena berkat rahmat dan karunia-N!a sehingga penulis dapat men!elesaikan tugas paper dengan mengambil pembahasan @/antangan "an 0arapan Pelaksanaan Pilkada erentak 1234 A Dalam pembentukan makalah ini tentu ban!ak hambatan-hambatan !ang penulis temukan, akan tetapi atas bantuan dan dukungan semua pihak makalah ini dapat terselesaikan, oleh karena itu penulis u.apkan terima kasih kepada semua pihak !ang telah membantu dalam penulisan makalah ini sehingga penulis dapat men!elesaikann!a dengan baik# &enulis men!adari bahaa makalah ini masih auh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis# leh karena itu, kritik dan saran !ang bersi%at membangun sangat penulis harapkan#
Denpasar,
&enulis
1i
