7. Pilkada - Tahapan Kampanye Buleleng

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

1. Persiapan Pengawasan a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Kampanye Dalam pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan pada Tahapan Kampanye, yaitu sebagai berikut: 1) Pasangan Calon/Tim melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU; 2) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi mempengaruhi pemilih; 3) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye; 4) Menggunakan

fasilitas

dan

anggaran

pemerintah

selama

berkampanye; 5) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon dan parpol; 6) Berkampanye dengan cara memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; 7) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan

kekerasan

kepada

perseorangan,

kelompok

masyarakat dan/atau partai politik; b. Perencanaan dan Pengawasan Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang lebih maksimal, dalam pengawasan tahapan Kampanye, maka diperlukan suatu strategi dalam melakukan pengawasan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan Kampanye adalah sebagai berikut: 1)

Membentuk pokja pengawasan Kampanye untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan;

2)

Melakukan sosialisasi dengan mengajak stakeholders dan pemilih untuk ikut melakukan pengawasan secara partisipatif;

3)

Berkoordinasi dengan pihak KPU Kab/Kota dan Tim Pelaksana Kampanye.

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-110

4)

Berkoordinasi dengan pihak KPU Kab/Kota dan Tim Pelaksana Kampanye

dimohon

untuk

menembuskan

ijin

cuti

kepada

pengawas pemilu. 5)

Melakukan cegah dini dengan cara bersurat kepada pihak terkait dalam rangka melakukan pengawasan untuk memastikan Pejabat sebagai pelaksana kampanye tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

6)

Mengingatkan peserta kampanye untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

7)

Sosialisasi sanksi Tindak Pidana Pemilu terkait kampanye diluar jadwal

8)

Menghimbau kepada tim kampanye untuk tidak melibatkan anakanak.

9)

melakukan

sosialisasi

kepada

Tim

kampanye/pihak

berkepentingan agar pelaksana kampanye yang didaftarkan sesuai ketentuan. Mendorong KPU agar segera menyurati Tim kampanye yang bersangkutan. 10) melakukan

sosialisasi

kepada

para pemangku

kepentingan

tentang peraturan perundang-undangan Pemilu kada dan sanksi terhadap pelanggaran; 11) mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelanggaraan Pemilu Kada; 12) melakukan pertemuan dan menyampaikan peringatan dini kepada paryai politik, penyelenggara pemilu kada,, bakal pasangan calon dan atau pasangan calon, TIM kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan Pemilu Kada; 13) mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka kepada KPU dan jajarannya apabila KPU dan jajarannya tidak menindak lanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi Panwaslu; 14) melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas Pemilu terhadap pelaku pelanggaran;


Hal-111

4)

Berkoordinasi dengan pihak KPU Kab/Kota dan Tim Pelaksana Kampanye

dimohon

untuk

menembuskan

ijin

cuti

kepada

pengawas pemilu. 5)

Melakukan cegah dini dengan cara bersurat kepada pihak terkait dalam rangka melakukan pengawasan untuk memastikan Pejabat sebagai pelaksana kampanye tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

6)

Mengingatkan peserta kampanye untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

7)

Sosialisasi sanksi Tindak Pidana Pemilu terkait kampanye diluar jadwal

8)

Menghimbau kepada tim kampanye untuk tidak melibatkan anakanak.

9)

melakukan

sosialisasi

kepada

Tim

kampanye/pihak

berkepentingan agar pelaksana kampanye yang didaftarkan sesuai ketentuan. Mendorong KPU agar segera menyurati Tim kampanye yang bersangkutan. 10) melakukan

sosialisasi

kepada

para pemangku

kepentingan

tentang peraturan perundang-undangan Pemilu kada dan sanksi terhadap pelanggaran; 11) mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelanggaraan Pemilu Kada; 12) melakukan pertemuan dan menyampaikan peringatan dini kepada paryai politik, penyelenggara pemilu kada,, bakal pasangan calon dan atau pasangan calon, TIM kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan Pemilu Kada; 13) mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka kepada KPU dan jajarannya apabila KPU dan jajarannya tidak menindak lanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi Panwaslu; 14) melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas Pemilu terhadap pelaku pelanggaran;


Hal-111

2. Kegiatan Pengawasan a. Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng melakukan upaya pencegahan dalam tahapan Kampanye guna untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan yaitu dengan bersurat dengan instansi terkait yaitu sebagai berikut: 1) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Kepala Desa/Lurah sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 120/BAWASLU-PROV.BA03/PM.00.02/7/2016 Tanggal 13 Juli 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Mengingatkan agar Kepala Desa/Perbekel tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf b Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu, Pasal 29 huruf g Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, Pasal 29 huruf j Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; 2) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Bupati Buleleng sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

Buleleng

Nomor:

076

/BAWASLU-PROV.BA-

03/PM.00.02 /7/2016 tanggal 1 Juli 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Kepala Daerah/Wakil Kepala Kepala Daerah tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 76 ayat 1 yang isinya Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dilarang: membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok

politiknya

yang

bertentangan

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan; 3) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Forkom Kepala Desa sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 077/BAWASLU-PROV.BALaporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-112

03/PM.00.02/7/2016 tanggal 1 Juli 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Mencegah agar Kepala Desa/Perbekel tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf b Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu, Pasal 29 huruf g Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, Pasal 29 huruf j Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah 4) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Panitia

Pengawas

Pemilihan

Kabupaten

Buleleng

Nomor:

078/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/7/2016 tanggal 1 Juli 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Mencegah agar Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat 15 yang isinya setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/Wakil Kepala Daerah; 5) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Bupati Buleleng sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

Buleleng

Nomor:

265/BAWASLU-PROV.BA-

03/HM.02.00/9/2016 Tanggal 29 September 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Cegah dini kepada KPU Kabupaten Buleleng

terkait

pelaksanaan

ketentuan

netralitas

Direksi,

Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMD/BUMN, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017; 6) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Nomor Urut 1 atas nama Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 676/BAWASLU-PROV.BA-03/HM.02.00/12/2016 Tanggal 19 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Menghimbau agar Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan dan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-113

Pihak terkait lainnya agar bersama-sama mematuhi ketentuan yang berlaku serta mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan Berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Bahan dan alat Peraga Kampanye Nomor : 123/BA-KPU.Kab.Bll/XII/2016 123/BA-KPU.Kab.Bll/ XII/2016

tanggal 15

Desember 2016; 7) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Nomor Urut 2 atas nama Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG,

sesuai

Kabupaten

dengan

Buleleng

Surat

Panitia

Nomor:

Pengawas

Pemilihan


03/HM.02.00/12/2016 Tanggal 19 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Menghimbau agar Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan dan Pihak terkait lainnya agar bersama-sama mematuhi ketentuan yang berlaku serta mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan Berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Bahan

dan

alat

Peraga

Kampanye

Nomor

:

123/BA-

KPU.Kab.Bll/XII/2016 KPU.Kab.Bll/XII/201 6 tanggal 15 Desember 2016; 8) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Kepala Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 683/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/12/2016 Tanggal 24 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Buleleng Tahun 2017, pejabat Badan Usaha Milik Daerah tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan huruf a. ayat (1) pasal 70 yang berbunyi dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah; 9) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa dan Lurah Kecamatan Buleleng sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

Buleleng

Nomor:


03/PM.00.02/12/2016 Tanggal 24 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang yang isinya Untuk menghindari hal-hal yang

tidak

diinginkan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Buleleng Tahun 2017, diharapkan Kepala Desa/Perbekel tidak melakukan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-114

perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, huruf b. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu, huruf g. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf j. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, huruf c. ayat (1) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan, ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; 10) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Nomor Urut 1 atas nama Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 685/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/12/2016 Tanggal 24 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Sehubungan dengan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-115

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 2. ayat (1) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2014

Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang, 3. Ayat (1) Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2014

Tentang

Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Agar Paslon mengikuti ketentuan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan tersebut; 11) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Nomor Urut 2 atas nama Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG,

sesuai

Kabupaten

dengan

Buleleng

Surat

Panitia

Nomor:

Pengawas

Pemilihan


03/PM.00.02/12/2016 Tanggal 24 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Cegah Dini Sehubungan dengan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 2. ayat (1) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 3. Ayat (1) Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2014

Tentang


Hal-116

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang. Agar Paslon mengikuti ketentuan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan tersebut; 12) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Plt. Bupati Buleleng sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 687/BAWASLU-PROV.BA03/PM.00.02/12/2016 Tanggal 24 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya terkait pelaksanaan ketentuan netralitas Direksi,

Komisaris,

Dewan

Pengawas

dan

Karyawan

BUMD/BUMN, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017; 13) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa dan Lurah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

Buleleng

Nomor:


03/PM.00.02/12/2016 Tanggal 24 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya untuk menghindari hal-hal yang

tidak

diinginkan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Buleleng Tahun 2017, diharapkan Kepala Desa/Perbekel tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, huruf b. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu, huruf g. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf j. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, huruf c. ayat (1) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan, ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-117

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 14) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa dan Lurah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

Buleleng

Nomor:


03/PM.00.02/12/2016 Tanggal 24 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Untuk menghindari hal-hal yang

tidak

diinginkan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Buleleng Tahun 2017, diharapkan Kepala Desa/Perbekel tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, huruf b. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu, huruf g. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf j. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, huruf c. ayat (1) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan, ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-118

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 15) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa dan Lurah Kecamatan Sukasada sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

Buleleng

Nomor:



tidak

diinginkan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Buleleng Tahun 2017, diharapkan Kepala Desa/Perbekel tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, huruf b. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu, huruf g. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf j. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, huruf c. ayat (1) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan, ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-119

Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 16) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kecamatan Sawan sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 690/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/12/2016 Tanggal 24 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Buleleng Tahun 2017, diharapkan Kepala Desa/Perbekel tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, huruf b. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu, huruf g. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf j. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, huruf c. ayat (1) Pasal 70 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan, ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang

membuat

keputusan

dan/atau

tindakan

yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;


Hal-120

17) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kecamatan Kubutambahan sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 691/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/12/2016 Tanggal 24 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Cegah Dini kepada Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kecamatan Kubutambahan yang isinya Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Buleleng Tahun 2017, diharapkan Kepala Desa/Perbekel tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, huruf b. Pasal 29 yang berbunyi

Kepala

Desa

dilarang

membuat

keputusan

yang

menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu, huruf g. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf j. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, huruf c. ayat (1) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang

Undang-Undang

Penetapan Nomor

1

Peraturan Tahun

Pemerintah

2014

Tentang

Pengganti Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan, ayat (1) Pasal 71 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 18) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kecamatan Tejakula sesuai Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-121

dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 692/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/12/2016 Tanggal 24 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Buleleng Tahun 2017, diharapkan Kepala Desa/Perbekel tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, huruf b. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu, huruf g. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf j. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, huruf c. ayat (1) Pasal 70 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan, ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang

membuat

keputusan

dan/atau

tindakan

yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; 19) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kecamatan Banjar sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 693/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/12/2016 Tanggal 24 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses Pemilihan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-122

Bupati dan Wakil Buleleng Tahun 2017, diharapkan Kepala Desa/Perbekel tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, huruf b. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu, huruf g. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf j. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, huruf c. ayat (1) Pasal 70 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan, ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang

membuat

keputusan

dan/atau

tindakan

yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 20) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa dan Lurah Kecamatan Seririt

sesuai

Kabupaten

dengan Buleleng

Surat

Panitia

Nomor:

Pengawas

Pemilihan



tidak

diinginkan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Buleleng Tahun 2017, diharapkan Kepala Desa/Perbekel tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, huruf b. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-123

Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu, huruf g. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf j. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, huruf c. ayat (1) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan, ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 21) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kecamatan Busungbiu sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 695/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/12/2016 Tanggal 24 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Untuk menghindari hal-hal yang

tidak diinginkan dalam proses

Pemilihan Bupati dan Wakil Buleleng Tahun 2017, diharapkan Kepala

Desa/Perbekel

tidak

melakukan

perbuatan

yang

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, huruf b. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu, huruf g. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang menjadi pengurus Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-124

partai politik, huruf j. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, huruf c. ayat (1) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan, ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang

membuat

keputusan

dan/atau

tindakan

yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; 22) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kecamatan Gerokgak sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 696/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/12/2016 Tanggal 24 Desember 2016 dengan perihal cegah dini yang isinya Untuk menghindari hal-hal yang

tidak diinginkan dalam proses

Pemilihan Bupati dan Wakil Buleleng Tahun 2017, diharapkan Kepala

Desa/Perbekel

tidak

melakukan

perbuatan

yang

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, huruf b. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu, huruf g. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf j. Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, huruf c. ayat (1) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-125

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan, ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang

membuat

keputusan

dan/atau

tindakan

yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; 23) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua KPU Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 699/BAWASLUPROV.BA-03/PM.00.02/12/2016

Tanggal

27

Desember

2016

dengan perihal cegah dini yang isinya Sehubungan dengan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dapat disampaikan, berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Bahan dan Alat Peraga Kampanye Nomor: 123/BA/KPU.Kab.Bll/XII/2016

tertanggal

15

Desember

2016

tentang Kesepakatan Bersama Bahan dan Alat Peraga Kampanye point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, dan point 8 yang berbunyi Alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buleleng terpasang setelah selesai dicetak oleh penyedia

barang/jasa.

Serta

berdasarkan

laporan

hasil

pengawasan oleh jajaran pengawas, sampai saat ini belum ada terpasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten

Buleleng.

Untuk

itu,

agar

tidak

menimbulkan

pelanggaran dari asas kepastian hukum serta mencegah jangan sampai

kedua

pasangan

calon

merasa

dirugikan

atas

keterlambatan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), maka dengan itu kami meminta Saudara mengambil langkah-langkah Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-126

sebagai berikut: 1) Komunikasikan kepada kedua Tim Kampanye Pasangan Calon untuk memastikan tanggal pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dimaksud, 2) Mempercepat proses pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dimaksud. 24) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua KPU Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 788/BAWASLUPROV.BA-03/HM.02.00/1/2017 Tanggal 16 Januari 2017 dengan perihal

cegah

dini

yang

isinya

Menghimbau

kepada

KPU

Kabupaten Buleleng agar dipastikan ada bukti pemesanan alat peraga kampanye yang dicetak oleh pasangan calon, disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota (ayat 7 Pasal 28 PKPU 12 Tahun 2016); 25) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua KPU Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 835/BAWASLUPROV.BA-03/HM.02.00/1/2017 Tanggal 23 Januari 2017 dengan perihal cegah dini yang isinya Cegah dini agar KPU Kabupaten Buleleng memperhatikan Substansi Iklan Kampanye dipastikan tidak ada menyebutkan unsur Sara (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dalam Jingle Iklan Kampanye yang diajukan oleh Masing-masing Pasangan Calon; 26) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Panitia

Pengawas

Pemilihan

Kabupaten

Buleleng

Nomor:

927/BAWASLU-PROV.BA-03/HM.02.00/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 dengan perihal cegah dini yang isinya Menghimbau kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng agar 1.

Bahwa,

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng tidak melarang kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golkar sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. dalam Pemilihan

Bahwa,

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng

Tahun 2017, ada 2 (dua) pasangan calon yaitu : Pasangan Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu PDI Perjuangan dan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-127

Partai Nasdem, serta Pasangan Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes yang berasal dari jalur perseorangan; 3.

Bahwa, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017, Partai Golkar tidak mengusung pasangan calon; 4.

Bahwa, kegiatan Partai Golkar

dalam tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng tahun 2017, agar tidak melibatkan pasangan calon, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya

mengkampanyekan calon tertentu, 5.

Kegiatan Partai

Golkar dalam bentuk kegiatan sosial seperti pemberian bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng, tidak boleh ada unsurunsur mengajak penerima bantuan untuk memilih pasangan calon, karena hal tersebut bagian dari pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana pemilu; 27) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Bupati Buleleng sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

Buleleng

Nomor:


03/PM.00.02/2/2017 tanggal 11 Februari 2017 dengan perihal cegah dini yang isinya Sehubungan dengan berakhirnya masa cuti kampanye di luar tanggungan Negara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 pada tanggal 11 Pebruari 2017, agar mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam: 1. ayat (2) Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 201 , 2. ayat (3) Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 201 , 3. ayat (5) Pasal 71 UndangUndang 10 Tahun 2016.

b. Aktivitas Pengawasan 1) Pengawasan serah terima alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG)

Pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016 pukul 10.00 wita, bertempat di Ruang Pertemuan Kantor KPU Kabupaten Buleleng, Jalan Ahmad Yani Nomor 95, Singaraja, Divisi Penindakan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng (Putu Sugi Ardana, SH., MH) bersama staf (I Gede Agus Arnika, S.Pd) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan serah terima alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada Tim Pasangan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-128

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buleleng. Acara dibuka oleh Gede Sutrawan, S.Sn (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan SDM KPU Kabupaten Buleleng) dan menyampaikan kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG) bahwa Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buleleng sudah terpasang di 5 titik di wilayah Kabupaten Buleleng yaitu: 1. Lokasi pemasangan baliho di Jalan Ponogoro di depan toko Paris. 2. Lokasi pemasangan baliho di sebelah jembatan bangkiangsidem, Desa Ambengan. 3. Lokasi pemasangan baliho di pertigaan Lovina, Desa Kalibukbuk. 4. Lokasi pemasangan baliho di depan setra Buleleng. 5. Lokasi pemasangan baliho di depan Kampus Undiksha Singaraja. Gede Sutrawan, S.Sn (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan SDM KPU Kabupaten Buleleng) juga menyampaikan untuk bahan kampanye secara keseluruhan sebanyak 235.589 buah (disesuaikan dengan jenis bahan kampanye). Namun, yang telah selesai dicetak dan akan diserahkan kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG) untuk disebarkan kepada masyarakat pada masa kampanye dengan rincian sebagai berikut: Jenis Bahan No. Jumlah Kekurangan Kampanye 1 Flyer 122.000 buah 113.589 buah 2 Brosur 5.000 buah 230.589 buah 3 Pamflet 36.000 buah 199.589 buah 4 Poster 48.000 buah 187.589 buah Selanjutnya, Berita Acara Serah Terima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye ditandatangani oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan SDM KPU Kabupaten Buleleng (Gede Sutrawan, S.Sn) dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG) atas nama I Made Hindra Jiwaksara disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng. Berita Acara Serah Terima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye diserahkan kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG) dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan kegiatan serah terima alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG) berakhir pada pukul 10.40 wita.


Hal-129

2) Pengawasan Rapat Koordinasi Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye dan Jadwal Kampanye bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Buleleng

Pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2016, Pukul 18.00 wita telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye dan Jadwal Kampanye bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Buleleng. Adapun hasil pengawasan kegiatan Rapat Koordinasi Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye dan Jadwal Kampanye bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Buleleng sebagai berikut: 1. Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye, antara lain : Tabel 38. Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye No

Jenis Bahan Kampanye

Ukuran

Fasilitasi KPU Buleleng

Jumlah Maksimal Penambahan oleh Tim Kampanye Paslon 235.589

2. 3. 4. 5. 1 Selebaran 8,25 cm x 21 cm 235.589 6. (flyer) 7. 2 Brosur Posisi Terbuka 21 cm x 235.589 235.589 8. (leaflet) 29,7 cm, Posisi Terlipat 9. 21 cm x 10 cm 10. 3 Pamflet 21 cm x 29,7 cm 235.589 235.589 11. 4 Poster 40 cm x 60 cm 235.589 235.589 12. 3. Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye, antara lain: Tabel 39. Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye No Jenis APK Ukuran Fasilitasi Jumlah Maksimal KPU Penambahan oleh Buleleng Tim Kampanye Paslon 1 Baliho Untuk 4mx6m 5 (lima) 7 (tujuh) Kabupaten Buleleng 2 Umbul – umbul untuk 1 m x 3 m 20 (dua 30 (tiga puluh) setiap kecamatan puluh) 3 Spanduk Untuk 1mx4m 2 (dua) 3 (tiga) Setiap Desa/kelurahan 3. Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye : a. APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buleleng dipasang secara bersamaan setelah proses pencetakan selesai; b. APK yang ditambahkan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon dapat dipasang mulai tanggal 16 Desember 2016; Dalam rapat tersebut juga dipertanyakan oleh Tim Kampanye Paslon PASS Dihati mengenai Apakah diperbolehkan memasang APK di Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-130

lingkungan rumah pribadi. Dari pihak KPU menerangkan bahwa sesuai aturan, pemasangan tersebut tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam rapat tersebut juga membahas mengenai Desain Speciemen Surat Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017. Setelah diteliti sesuai dengan KTP mengenai nama masing – masing calon tidak ada perubahan, dan oleh KPU dinyatakan bahwa penulisan gelar dalam Speciemen Surat Suara boleh ditiadakan. Kemudian setelah dinyatakan sesuai dengan nama yang terdapat dalam KTP, diadakan penandatangan kesepakatan mengenai Speciemen Surat Suara oleh masing – masing Tim Kampanye Paslon. Kemudian dilanjutkan dengan Mekanisme Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, dan Tata Tertib Rapat Pleno Pengundian dan Penetepan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017. 3) Pengawasan rapat koordinasi disain APK terkait ukuran dan Jumlah yang akan dicetak

Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, pukul 10.45 wita, bertempat di Ruang Pertemuan Kantor KPU Kabupaten Buleleng, Jalan Ahmad Yani Nomor 95, Singaraja., Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng (Ketut Ariyani, SE., MM) bersama Divisi Organisasi dan SDM (Abu Bakar, SE) menghadiri rapat koordinasi disain APK terkait ukuran dan Jumlah yang akan dicetak, Adapun yang membuka rapat koordinasi yaitu Gede Sutrawan, S.Sn (Anggota KPU Kabupaten Buleleng). Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG), yaitu sebagai berikut: 1. Baliho, dengan ukuran 4 m x 6 m (Lebar= 4 meter dan Tinggi = 6 meter) 2. Umbul-umbul, dengan ukuran 1 m x 3 m (Lebar= 1 meter dan Tinggi = 3 meter) 3. Spanduk, dengan ukuran 1 m x 4 m (Lebar= 4 meter dan Tinggi = 1 meter) Paling lambat sudah harus diterima APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buleleng Bahan Kampanye 1. Flayer, dengan ukuran 8,25 cm x 21 cm (Lebar= 21 cm dan Tinggi = 21 cm) 2. Pamflet, dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm (Lebar= 29,7 cm dan Tinggi = 21 cm) 3. Poster, dengan ukuran 40 cm x 60 cm 4. Brosur a. Posisi terbuka, dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-131

b. Posisi terlipat, dengan ukuran 21 cm x 10 cm Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Nomor Urut 2 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes), yaitu sebagai berikut: 1. Baliho, dengan ukuran 4 m x 6 m (Lebar= 4 meter dan Tinggi = 6 meter) 2. Umbul-umbul, dengan ukuran 1 m x 3 m (Lebar= 1 meter dan Tinggi = 3 meter) 3. Spanduk, dengan ukuran 1 m x 4 m (Lebar= 4 meter dan Tinggi = 1 meter) Bahan Kampanye 1. Poster, dengan ukuran 40 cm x 60 cm 2. Flayer, dengan ukuran 8,25 cm x 21 cm 3. Brosur (Posisi terlipat), dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm 4. Pamflet, dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm 4) Pengawasan Rapat Koordinasi mengenai Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017

Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, pukul 15.00 wita, bertempat di Ruang Pertemuan Kantor KPU Kabupaten Buleleng, Jalan Ahmad Yani Nomor 95, Singaraja., Staf Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng (I Gede Agus Arnika, S.Pd dan Ida Bagus Kusuma Suta) menghadiri sekaligus melakukan pengawasan terkait Rapat Koordinasi mengenai Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017, yang dihadiri oleh Gede Sutrawan, S.Sn (Anggota KPU Kabupaten Buleleng), drh. I Made Seriyasa (Anggota KPU Kabupaten Buleleng, Arsayasa (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng), Adapun yang membuka rapat koordinasi yaitu Gede Sutrawan, S.Sn (Anggota KPU Kabupaten Buleleng). Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Buleleng, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng mengenai Penurunan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017, bahwa: 1. Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 dimulai pada tanggal 16 Desember 2016. 2. Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan yaitu: KPU Kabupaten Buleleng bersurat kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye yang terpasang sesuai dengan batas akhir yaitu tanggal 15 Desember 2016 (1 x 24 jam). 3. Apabila sampai dengan batas akhir penurunan (15 Desember 2016) masih ditemukan Alat Peraga Kampanye pasangan calon Bupati Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-132

4.

5. 6.

7. 8.

9.

dan Wakil Bupati Buleleng yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buleleng. KPU Kabupaten Buleleng menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng dengan bersurat kepada pasangan calon dan juga menembuskan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng dan Satpol PP. Satpol PP juga akan menurunkan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan rekomendasi tersebut. Untuk Spanduk di setiap desa/kelurahan dan Baliho di wilayah Kabupaten Buleleng yang dipasang oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, akan diberikan Nomor Urut sesuai dengan Desain oleh pasangan calon, dan apabila masih ditemukan Baliho maupun spanduk pasangan calon yang masih terpasang tanpa nomor urut pada tanggal 16 Desember 2016, merupakan APK lama dan tidak sesuai dengan ketentuan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buleleng. Untuk Alat Peraga Kampanye yang diturunkan diserahkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Untuk Spanduk di setiap desa/kelurahan dan Baliho di wilayah Kabupaten Buleleng yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Buleleng akan diganti sesuai dengan Desain yang ditetapkan. Untuk umbul-umbul yang terpasang di setiap kecamatan akan diturunkan karena berbeda dengan desain yang baru ditetapkan.

5) Pengawasan

perubahan

disain

Alat

Peraga

Kampanye

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG)

Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, pukul 14.00 wita, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Buleleng, Jalan Ahmad Yani Nomor 95, Singaraja, Staf Penindakan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng telah dilakukan pengawasan terhadap perubahan disain Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG). Adapun yang memberikan data dalam bentuk hardcopy dan softcopy mengenai desain baru Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG) adalah I Made Ardana. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berakhir pada pukul 14.20 wita. Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-133

6) Pengawasan

Rapat

Koordinasi

Persiapan

Pembukaan

Kampanye Berintegritas dan Damai serta Rapat Koordinasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Bahwa, pada hari Kamis, 15 Desember 2016 pukul 16.30 wita, bertempat di ruang pertemuan Kantor KPU Kabupaten Buleleng, Jalan Ahmad Yani No. 95, Singaraja, Staf Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng (I Gede Agus Arnika, S.Pd) bersama Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng (Gede Widiarmawan) menghadiri sekaligus melakukan pengawasan terhadap kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Kampanye Berintegritas dan Damai serta Rapat Koordinasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Mengenai Persiapan Pembukaan Kampanye Berintegritas dan Damai dan Rapat Koordinasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Buleleng (Gede Suardana, S.Pd., M.Si) Ketua KPU Kabupaten Buleleng (Gede Suardana, S.Pd., M.Si) menyampaikan agenda pertama yaitu Mengenai Persiapan Pembukaan Kampanye Berintegritas dan Damai serta juga disampaikan mengenai susunan acara Pembukaan Kampanye Berintegritas dan Damai yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2016. Anggota KPU Kabupaten Buleleng (Gede Sutrawan, S.Sn) juga menyampaikan secara teknis mengenai pelaksanaan Pembukaan Kampanye Berintegritas dan Damai. Ketua KPU Kabupaten Buleleng (Gede Suardana, S.Pd., M.Si) menyampaikan agenda kedua yaitu Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama Bahan dan Alat Peraga Kampanye bahwa: 1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) wajib sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil W alikota; 2. Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buleleng dan penambahan yang disepakati kedua pasangan calon, baik dari segi desain, ukuran, jumla dan tata cara pemasangannya; 3. Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di luar zona yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Buleleng No. 144/Kpts-KPU-Kab-016.433727/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor 132/Kpts/KPU-Kab-016.433727/Tahun 2016 tentang Penetapan


Hal-134

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017; 4. Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di posko-posko pemenangan, kecuali di secretariat pusat masing-masing pasangan calon tingkat kabupaten; 5. Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di rumah atau halaman pribadi dan/atau kelompok; 6. Dilarang memasang atau menempel Bahan Kampanye baik berupa stiker atau desain lainnya di angkutan umum; 7. Pemasangan stiker atau desain lainnya (branding) hanya diperkenankan di kendaraan pribadi Tim Pemenangan Pasangan Calon; 8. Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buleleng terpasang setelah selesai dicetak oleh Penyedia Barang/Jasa. Selanjutnya, kesepakatan bersama ditandatangi oleh Elias Elo selaku Tim Kampanye Paslon No. 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes) dan I Made Hindra Jiwaksara selaku Tim Kampanye Paslon No. 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG)

7) Pengawasan Deklarasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Berintegritas dan Damai

Pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016, pukul 16.15 wita, bertempat di Taman Kota Singaraja, Divisi Penindakan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng (Putu Sugi Ardana, SH., MH) bersama staf (I Gede Agus Arnika, S.Pd dan I Gede Widiarmawan) menghadiri sekaligus melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan Deklarasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng

Berintegritas

dan

Damai.

Adapun

pelaksanaan

dari

Pembukaan Kampanye Berintegritas dan Damai, yaitu sebagai berikut: 1.

Pembukaan oleh MC

2.

Tarian Wayang Wong

3.

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin dirigen

4.

Pembacaan Doa

5.

Laporan Ketua KPU Kabupaten Buleleng (Gede SUardana, S.Pd., M.Si)

6.

Sambutan Ketua KPU Provinsi Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Anggota KPU Provinsi Bali (I Wayan Jondra)


Hal-135

7.

Sambutan Plt Bupati Buleleng

8.

Penyerahan secara simbolis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Komisioner KPU Kabupaten Buleleng Divisi Sosialisasi dan SDM (Gede Sutrawan,S.Sn) kepada kedua tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng

9.

Pembacaan Deklarasi “Pilkada Buleleng Berintegritas dan Damai” dipandu oleh Komisioner KPU Kabupaten Buleleng Divisi Logistik (Luh Putu Sri Widyastini, ST) diikuti oleh Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng.

10. Penandatanganan Deklarasi “Pilkad a Buleleng Berintegritas dan Damai” oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman

Sukrawan

dan I Gede Dharma WIjaya, SE., MM., M.Kes) dan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG) 11. Pemukulan Gong Tanda dimulainya Pilkada Berintegritas dan damai oleh Anggota KPU Provinsi Bali (I Wayan Jondra), Plt Bupati

Buleleng,

Ketua

KPU

Kabupaten

Buleleng

(Gede

Suardana, S.Pd., M.Si), Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma WIjaya, SE., MM., M.Kes) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG) 12. Tarian Kolosal Pilkada Berintegritas dan Damai oleh Sanggar Santi Budaya 13. Pelepasan Burung merpati dan balon tanda kampanye Pilkada Berintegritas dan damai oleh Anggota KPU Provinsi Bali (I Wayan Jondra), Plt Bupati Buleleng, Ketua KPU Kabupaten Buleleng (Gede Suardana, S.Pd., M.Si), Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma WIjaya, SE., MM., M.Kes) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG), Anggota Panwaslih Kabupaten Buleleng (Putu Sugi Ardana, SH., MH), Kapolres Buleleng, Dandim, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma WIjaya, SE., MM., M.Kes) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG)


Hal-136

8) Pengawasan kegiatan parafing

contoh (Dummy) cetakan

bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dari Penyedia Barang/Jasa

Pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2017 pukul 16.55 wita, bertempat di ruang pertemuan Kantor KPU Kabupaten Buleleng, Jalan Ahmad Yani Nomor 95, Singaraja, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng (Ketut Ariyani, SE., MM), melakukan pengawasan terhadap kegiatan parafing contoh (Dummy) cetakan bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dari Penyedia Barang/Jasa. Adapun pelaksanaan kegiatan parafing atau persetujuan oleh Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 yaitu sebagai berikut: 1) Sambutan dari Anggota KPU Kabupaten Buleleng (Gede Sutrawan, S.Sn) dan menyampaikan maksud dan tujuan mengundang Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 beserta Tim Kampanyenya adalah untuk menandatangani bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye 2) Bahwa Pasangan Calon telah menyutujui hasil cetakan (dummy) Bahan Kampanye dan alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 dari penyedia barang/jasa sebagaimana terlampir yang terdiri dari : Parafing Bahan kampanye a. Selebaran (Flyer) b. Brosur (Leaflet) c. Pamflet d. Poster Ukuran APK (Alat Peraga Kampanye) yang dilakukan Parafing a. Baliho (4M x 6M) b. Umbul-Umbul (3M x 1M) c. Spanduk (4M x 1M) 3) Menurut Imam Firdaus dari CV Padi Merunduk Grafika JakartaPusat yang dibuat di CV Padi Merunduk Grafika tersebut adalah : APK (Alat Peraga Kampanye) Baliho 5 buah x 2 = 10 buah Umbul-Umbul 180 lembar x 2 = 360 lembar Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-137

Spanduk 296 lembar x 2 = 592 lembar 4) Penandatangan kontrak dengan pihak rekanan tanggal 4 Januari 2017 dan perkiraan selesainya 7 hari dari penandatanganan kontrak tersebut yaitu 11 Januari 2017. 5) Adapun saran dan masukan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng yaitu: 1. Agar KPU memastikan kepada pihak percetakan kepastian selesainya APK yang dicetak dan pemasangannya. 2. Agar KPU memberikan Kode/Paraf pada APK yang difasilitasi oleh KPU 3. Agar Paslon/Tim Kampanye memberikanparaf/stemple pada APK yang dibuat oleh Paslon/Tim Kampanye. 4. Agar Point 2 dan 3 bisa dibedakan mana yang dibuat oleh Paslon dan mana yang difasilitasi oleh KPU 5. Menyarankan kepada Tim Kampanye yang hadir saat Rapat agar mengikuti ketentuan

pemasangan APK serta menyampaikan

bukti cetak/pemesanan APK kepada KPU. 6) Pembacaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1/BAKPU.Kab.Bll/I/2017 Bahwa Pasangan Calon telah menyutujui hasil cetakan (dummy) Bahan Kampanye dan alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 dari penyedia barang/jasa sebagaimana terlampir yang terdiri dari : 

Parafing Bahan kampanye a. Selebaran (Flyer) b. Brosur (Leaflet) c. Pamflet d. Poster



Alat Peraga Kampanye a. Baliho (4M x 6M) b. Umbul-Umbul (3M x 1M) c. Spanduk (4M x 1M)

Dengan disetujuinya hasil cetakan (dummy) Bahan dan Alat Peraga Kampanye maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dapat memerintahkan penyedia barang/jasa untuk melanjutkan proses produksi. Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-138

9) Pengawasan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017

Pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, pukul 17.15 wita, bertempat di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, Jalan Ahmad Yani Nomor 95, Singaraja, Divisi Penindakan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng (Putu Sugi Ardana, SH., MH) bersama staf (I Gede Agus Arnika, S.Pd) menghadiri undangan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik/Debat Terbuka. Adapun yang menjadi hasil Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik/Debat Terbuka, yaitu sebagai berikut: 1. Latar Belakang Berdasarkan Ayat

(1) Pasal 68 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016. 2. Tujuan Debat Publik/Debat Terbuka a. Secara Umum, yaitu untuk pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat b. Secara Khusus, yaitu untuk memfasilitasi pasangan calon dalam penyebaran visi, misi dan programnya kepada masyarakat Buleleng dalam rangka menumbuhkan dukungan politik pemilih kepada para pasangan calon. 3. Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon a. Penyelenggara Debat

public/debat

terbuka

diselenggarakan

oleh

KPU

Kabupaten Buleleng, tempat penyelenggaraan debat public dan kehadiran pasangan calon sekaligus berkoordinasi dengan tim kampanye difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buleleng. b. Frekuensi Debat Publik/Debat Terbuka

- Debat public dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan rincian: 1 kali untuk debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati di Televisi, dan 1 debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati di radio.


Hal-139

- Debat Publik/Debat Terbuka dilaksanakan dengan durasi selama 90 menit untuk isi program dan paling banyak 5 menit untuk jeda iklan setiap babak/segmen.

- Media massa elektronik yang menyiarkan siaran debat publik/debat

terbuka

masyarakat

Pemilihan

wajib yang

menyertakan telah

iklan

disiapkan

layanan

oleh

KPU

Kabupaten Buleleng. c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati di radio Tanggal

: 30 Januari 2017

Waktu

: 09.00 wita – 11.00 wita

Media

: RRI Singaraja (disiarkan secara live)

Guntur FM, Singaraja FM, Citra Bali FM, Pesona Bali FM, Semeton Takdir, dan Nuansa Giri FM (disiarkan relay) Tempat

: Gedung Mr. Ketut Pudja

Siaran Tunda : Rabu, 11 Februari 2017 Waktu

: Pukul 19.00 wita - selesai

Media

: RRI Singaraja (siaran tunda)

Guntur FM, Singaraja FM, Citra Bali FM, Pesona Bali FM, Semeton Takdir, dan Nuansa Giri FM (disiarkan relay)

- debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati di televisi Tanggal : 7 Februari 2017 Waktu : 19.00 – 21.00 wita Media

: Televisi

Tempat : Hotel di kawasan Denpasar/Badung d. Peserta dan Undangan Debat Publik/Debat Terbuka

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng - Pelaksanaan Debat Publik dengan 2 kali debat yaitu: Debat I : Debat Antar calon Bupati dan Wakil Bupati Debat II : Debat Antar calon Bupati dan Wakil Bupati

- Audiens Debat Publik/Debat terbuka di radio sebanyak 250 orang Debat Publik/Debat terbuka di radio sebanyak 300 orang e. Materi Debat Materi Debat pasangan calon adalah visi, misi, dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan dijadikan RPRJ Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-140

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang) atau RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Buleleng periode 2017-2022. f. Tema, Moderator dan Panelis Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut: 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2) Memajukan Daerah 3) Meningkatkan Pelayanan Masyarakat 4) Menyelesaikan persoalan daerah 5) Menyerasikan

pelaksanaan

pembangunan

daerah

kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional 6) Memperkokoh NKRI dan kebangsaan Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Sesi I di Radio Tema : Membangun Generasi cerdas, kreatif, dan bebas narkoba yang mampu

menciptakan

lapangan

kerja

untuk

Buleleng,

Panelis:

Akademisi dan Praktisi Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Sesi II di Televisi Tema : Pembangunan Ekonomi, pertanian, pariwisata,kebijakan publik, hukum dan politik untuk Buleleng, Panelis: Akademisi dan Praktisi g. Format Debat Babak/Segmen 1 : Pembukaan Babak/Segmen 2 : Penyampaian visi/misi oleh masing-masing pasangan Calon Babak/Segmen 3 : Pendalaman visi/misi Pasangan Calon oleh Moderator Babak/Segmen 4 : Tanya jawab dan sanggahan Babak/Segmen 5 : Tanya jawab dan sanggahan Babak/Segmen 6 : Penutup h. Juga dijelaskan mengenai Ketentuan dan Kewenangan Peserta, Moderator, Panelis, Audien Debat (terlampir) Setelah disepakati, selanjutnya dilakukan penandatanganan petunjuk teknis debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 oleh Ketua KPU Kabupaten Buleleng ( Gede


Hal-141

Suardana, S.Pd., M.Si), Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (I Wayan Sumadra), Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (I Gusti Made Artana). Petunjuk teknis debat publik/debat terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 diserahkan kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten (Putu Sugi Ardana, SH., MH), Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (I Wayan Sumadra), Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (I Gusti Made Artana). Sebelum

acara

ditutup

Gede

Sutrawan,

S.Sn

(Anggota

KPU

Kabupaten Buleleng) menyampaikan kepada kedua tim pemenangan pasangan calon mengenai Bahan dan Alat Peraga Kampanye, untuk bahan kampanye berupa flyer dan pamphlet diserahkan pada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Alat Peraga Kampanye tanggal 16 Januari 2016, KPU Kabupaten Buleleng menyerahkan bahan kampanye yaitu sebagai berikut: Bahan Kampanye 1. Flyer

: 10.000 buah

2. Pamflet

: 10.000 buah

Selanjutnya, Berita Acara Serah Terima Alat Peraga Kampanye ditandatangani

oleh

Divisi

Sosialisasi,

Pendidikan

Pemilih

dan

Pengembangan SDM KPU Kabupaten Buleleng (Gede Sutrawan, S.Sn) dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Nomor Urut 1 (Wayan Sumadra). Berita Acara Serah Terima Alat Peraga Kampanye diserahkan kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng (Putu Sugi Ardana, SH., MH) dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Nomor Urut 1 (Wayan Sumadra) 10) Pengawasan Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017

Pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017, pukul 17.15 wita, bertempat di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, Jalan Ahmad Yani Nomor 95, Singaraja, Divisi Penindakan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng (Putu Sugi Ardana, SH., MH) bersama staf (I Gede Agus Arnika, S.Pd) menghadiri Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-142

undangan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kegiatan Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Debat Publik/Debat Terbuka. Adapun yang menjadi hasil Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Debat Publik/Debat Terbuka, yaitu sebagai berikut: 1. Latar Belakang Berdasarkan Ayat (1) Pasal 68 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 2. Tujuan Debat Publik/Debat Terbuka a. Secara Umum, yaitu untuk pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat b. Secara Khusus, yaitu untuk memfasilitasi pasangan calon dalam penyebaran visi, misi dan programnya kepada masyarakat Buleleng dalam rangka menumbuhkan dukungan politik pemilih kepada para pasangan calon. 3. Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon a. Penyelenggara Debat

public/debat

terbuka

diselenggarakan

oleh

KPU

Kabupaten Buleleng, tempat penyelenggaraan debat public dan kehadiran pasangan calon sekaligus berkoordinasi dengan tim kampanye difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buleleng. b. Frekuensi Debat Publik/Debat Terbuka

- Debat public dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan rincian: 1 kali untuk debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati di Televisi, dan 1 debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati di radio.

- Debat Publik/Debat Terbuka dilaksanakan dengan durasi selama 90 menit untuk isi program dan paling banyak 5 menit untuk jeda iklan setiap babak/segmen.

- Media

massa

publik/debat

elektronik

terbuka

yang

wajib

menyiarkan

menyertakan

siaran iklan

debat layanan

masyarakat Pemilihan yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Buleleng. c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati di radio Tanggal

: 30 Januari 2017

Waktu

: 09.00 wita – 11.00 wita

Media

: RRI Singaraja (disiarkan secara live)


Hal-143

Guntur FM, Singaraja FM, Citra Bali FM, Pesona Bali FM, Semeton Takdir, dan Nuansa Giri FM (disiarkan relay) Tempat

: Hotel Melka Exelsior Buleleng

Siaran Tunda

: Rabu, 11 Februari 2017

Waktu

: Pukul 19.00 wita – selesai

Pakaian

: Adat Madya

Media

: RRI Singaraja (siaran tunda)

Guntur FM, Singaraja FM, Citra Bali FM, Pesona Bali FM, Semeton Takdir, dan Nuansa Giri FM (disiarkan relay)

- debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati di televisi Tanggal

: 7 Februari 2017

Waktu

: 19.00 – 21.00 wita

Media

: Bali TV (Siaran Langsung)

Dewata TV dan TVRI (Siaran Live) Tempat

: Hotel Inna Grand Bali Beach Denpasar

d. Peserta dan Undangan Debat Publik/Debat Terbuka

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng - Pelaksanaan Debat Publik dengan 2 kali debat yaitu: Debat I

: Debat Antar calon Bupati dan Wakil Bupati

Debat II

: Debat Antar calon Bupati dan Wakil Bupati

- Audiens Debat Publik/Debat terbuka di radio sebanyak 250 orang Debat Publik/Debat terbuka di radio sebanyak 300 orang e. Materi Debat Materi Debat pasangan calon adalah visi, misi, dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan dijadikan RPRJ (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) atau RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Buleleng periode 2017-2022. f. Tema, Moderator dan Panelis Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut: 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2) Memajukan Daerah 3) Meningkatkan Pelayanan Masyarakat 4) Menyelesaikan persoalan daerah Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-144

5) Menyerasikan

pelaksanaan

pembangunan

daerah

kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional 6) Memperkokoh NKRI dan kebangsaan Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Sesi I di Radio a) Tema : Membangun Generasi cerdas, kreatif, dan bebas narkoba yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk Buleleng, b) Moderator: Dr. I Made Subanda, M.Si c) Panelis 1) Budayawan : Prof. Dr. Nengah Bawa Atmaja, M.A. 2) Narkoba : Brigjen. Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, SH. 3) Pendidikan : Dr. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd 4) Anak dan Perempuan : Eka Shanti Indra Dewi, ST 5) Kewirausahaan : Sayu Krtut Sutrisna Dewi, SE., MM., Ak Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Sesi II di Televisi a) Tema

:

Pembangunan

Ekonomi,

pertanian,

pariwisata,kebijakan publik, hukum dan politik untuk Buleleng, Panelis: Akademisi dan Praktisi. b) Moderator : Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si c) Panelis : 1) Bidang hukum dan politik : Dr. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH., MH 2) Pertanian : Prof. Dr. Ir. I Made Supartha Utama, M.Si. 3) Ekonomi : Prof. Dr. Kembar Sri Budhi 4) Bidang Kebijakan Publik : Dr. Ida Ayu Sri Widnyani, S.Sos, M.AP. 5) Pariwisata : Bagus Sudibya g. Format Debat Babak/Segmen 1 : Pembukaan Babak/Segmen 2 : Penyampaian visi/misi oleh masing-masing pasangan Calon Babak/Segmen 3 : Pendalaman visi/misi Pasangan Calon oleh Moderator Babak/Segmen 4 : Tanya jawab dan sanggahan Babak/Segmen 5 : Tanya jawab dan sanggahan Babak/Segmen 6 : Penutup Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-145

h. Juga dijelaskan mengenai Ketentuan dan Kewenangan Peserta, Moderator, Panelis, Audien Debat (terlampir) Setelah disepakati, selanjutnya dilakukan penandatanganan petunjuk teknis debat publik/debat terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 oleh Ketua KPU Kabupaten Buleleng ( Gede Suardana, S.Pd., M.Si), Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (I Wayan Sumadra), Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dewa Ketut Suardipa). Petunjuk teknis debat publik/debat terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 diserahkan kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten (Putu Sugi Ardana, SH., MH), Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (I Wayan Sumadra), Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dewa Ketut Suardipa).

11) Pengawasan Debat Publik di Radio Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017

Bahwa, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, bertempat di Hotel Melka Exersior, Jalan Singaraja-Lovina, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng menghadiri undangan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Debat Publik di Radio Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017. Pelaksanan kegiatan Debat Publik di Radio Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 yaitu sebagai berikut: 1. Sambutan oleh Presenter 2. Pembacaan Tata Tertib Debat Publik di Radio oleh Anggota KPU Kabupaten Buleleng (Gede Sutrawan, S.Sn) 3. Menyanyikan Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” 4. Doa bersama 5. Presenter mempersilakan Ketua KPU Kabupaten Buleleng (Gede Suardana,

S.Pd.,

M.Si)

untuk

memberikan

sambutan.Dalam

sambutannya Ketua KPU Kabupaten Buleleng menyampaikan tema debat publik di radio yaitu “Membangun Generasi Cerdas, Kreatif,

dan Bebas Narkoba yang Mampu Menciptakan Lapangan Kerja Untuk Buleleng”


Hal-146

6. Presenter selanjutnya memperkenalkan moderator yaitu Dr. I Made Subanda, M.Si dan mempersilakan moderator memandu acara debat publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017. 7. Moderator mempersilakan kedua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 untuk memperkenalkan diri dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilanjutkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. 8. Moderator (Dr. I Made Subanda, M.Si) memperkenalkan 5 (lima) panelis, yaitu sebagai berikut: 1) Dari kalangan Budayawan : Prof. Dr. Nengah Bawa Atmaja, M.A. 2) Dari kalangan Narkoba : Brigjen. Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, SH. 3) Dari kalangan Pendidikan : Dr. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd 4) Dari kalangan Anak dan Perempuan : Eka Shanti Indra Dewi, ST 5) Dari kalangan Kewirausahaan : Sayu Ketut Sutrisna Dewi, SE., MM., Ak 9. Selanjutnya moderator meminta kepada 5 (lima) panelis untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis yang ditujukan ke pasangan calon dalam amplop tertutup kepada moderator. 10. Segmen 1 Dalam

segmen

1,

Moderator

mempersilakan

kepada

kedua

pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kerjanya selama 5 (lima) menit dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilanjutkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. 11. Segmen 2 Dalam segmen 2, Moderator membacakan pertanyaan 1 untuk pasangan calon Nomor Urut 1 (satu). Kemudian pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) menanggapi pertanyaan yang diajukan selama 2 (dua) menit. Pertanyaan 1


Hal-147

Bagaimana strategi bapak dalam melestarikan kebudayaan Buleleng yang khas guna memperkuat jati diri orang Buleleng sebagai bagian dari NKRI? Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Suttjidra, Sp.OG) Pertanyaan 2

Bagaimana

strategi

bapak

dalam

menerapkan

pembangunan

berwawasan budaya di Buleleng guna melestarikan kearifan lokal “Nyegara Gunung”?

Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Suttjidra, Sp.OG), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes) Pertanyaan 3

Pada media cetak diwacanakan bahwa masih banyak anak-anak usia sekolah di Buleleng tidak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan atau putus sekolah padahal pemerintah pusat melalui kebijakan makro dalam bidang pendidikan telah memperjuangkan program wajib belajar artinya masyarakat yang menempuh pendidikan tidak dipungut biaya apapun. Jika Bapak terpilih menjadi bupati dan Wakil Bupati Buleleng bagaimana caranya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun dalam arti semua anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar dan Kiat apa yang Bapak lakukan agar masyarakat dalam menempuh pendidikan mencerminkan keadilan distributif? Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Suttjidra, Sp.OG) Pertanyaan 4

Di era globalisasi seperti sekarang ini seolah-olah tidak ada lagi sekarat antar negara dan kondisi ini memicu persaingan tenaga kerja yang sangat ketat sehingga diperlukan SDM yang mempunyai yang mumpuni

untuk

memperoleh

akses

ke

dunia

usaha,


hal

ini

Hal-148

membutuhkan generasi muda yang cerdas berkualitas kompetitif dan berdaya saing tinggi, sementara berdasarkan hasil pengamatan lakip di Buleleng 4 tahun belakangan dalam kualifikasi rendah bahkan IPL di tahun 2015 adalah 70,03, artinya rata-rata lama masa belajar 6,77 atau 7 tahun. Untuk meningkatkan rata-rata masa belajar 5 tahun ke depan, terobosan apa yang akan dilakukan kalau nanti bapak terpilih sebagai bupati dan wakil bupati buleleng? Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Suttjidra, Sp.OG), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes)

12. Segmen 3 Pertanyaan 5

Wirausaha berperan penting dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya saing daerah.Fakta menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan ternyata partisipasinya dalam berwirausaha semakin rendah. Bagaimana cara meningkatkan minat dan kemampuan berwirausaha di kabupaten buleleng agar semakin banyak lahir wirausaha yang berdaya saing tinggi dan berbasis potensi lokal? Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Suttjidra, Sp.OG) Pertanyaan 6

Adanya fenomena peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak khususnya pemerintah daerah selama ini giat pencegahan dan pemberantasan sudah terus dilakukan tetapi tidak berjalan efektif, perlu adanya terobosan reaktif salah satunya adalah tes urine. Langkah-langkah apa yang bapak lakukan agar pelaksanaan tes urine dapat dilaksanakan 6 bulan sekali di setiap sekolah SMP,SMA, Universitas dan semua instansi dinas dan swasta? Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Sutjidra, Sp.OG), selanjutnya


Hal-149

dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes) Pertanyaan 7

Peredaran narkoba tidak mengenal batas dan wilayah, demikian juga dengan kabupaten buleleng yang memilik wilayahdaratan terluas dan pantai terpanjang , sifat peredaran narkoba massif dan luar biasa tentunya penanganannya harus massif dan luar biasa juga. Peranan desa pakraman sebagai ujung tombak pemerintahan di desa tentunya paling efektif Dalam menangani setiap persoalan termasuk narkoba. Langkah-langkah besar apa yang Bapak lakukan dalam mengelola Desa

Pakraman

dalam

P4GN

(pencegahan,

pemberantasan,

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba) Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Suttjidra, Sp.OG) Pertanyaan 8

Kasus anak terbanyak di Buleleng adalah kasus kekerasan serta pelecehan seksual terhadap anak, Bagaimana strategi program untuk mengatasinya, khususnya terkait implementasi perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, agar dapat mewujudkan generasi muda buleleng yang lebih sehat, cerdas, kreatif dan berkualitas Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Sutjidra, Sp.OG), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes)

13. Segmen 4 Dalam segmen 4, Moderator mempersilakan pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) dan sebaliknya. 1) I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes menyampaikan pertanyaan mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh Pasangan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-150

Calon Nomor Urut 2 untuk memberantas narkoba, mengingat pemerintah sudah bekerja maksimal, dan realita yang terjadi bahwa kasus Narkoba semakin meningkat, kemudian dijawab oleh dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, dan disanggah oleh Dewa Nyoman Sukrawan, kemudian ditanggapi oleh Putu Agus Suradnyana, ST. 2) Dr.

I

Nyoman

mengenai

Sutjidra,

warga

Sp.OG

masyarakat

menyampaikan agar

mendapat

pertanyaan pelayanan

kesehatan, kemudian dijawab oleh Dewa Nyoman Sukrawan, dan disanggah oleh Dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, selanjutnya ditanggapi oleh Dewa Nyoman Sukrawan 14. Segmen 5 Dalam segmen 5, Moderator mempersilakan pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dan sebaliknya. 1) Putu Agus Suradnyana, ST menyampaikan pertanyaan masalah pendidikan kemudian dijawab oleh Dewa Nyoman Sukrawan, dan disanggah oleh Putu Agus Suradnyana, ST selanjutnya ditanggapi oleh Dewa Nyoman Sukrawan 2) Dewa Nyoman Sukrawan menyampaikan pertanyaan masalah budaya, budaya perlu dilestarikan seperti misalnya budaya di pedalaman (Baliaga dan Catur Desa), kiat-kiat apa yang sudah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) guna melestarikan budaya di pedalaman 15. Segmen 6 Dalam segmen 6, Moderator memberikan kesempatan kepada kedua pasangan calon untuk menyampaikan closing statement dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilanjutkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. 1) Dewa Nyoman Sukrawan menyampaikan akan taat kesopanan, taat aturan, dan taat hukum, dan mengajak kepada masyarakat Buleleng untuk datang ke TPS pada tanggal 15 Pebruari 2017 untuk mencoblos Nomor Urut 1, Sukrawan – Dharma Wijaya. 2) Putu Agus Suradnyana, ST menyampaikan akan Membangun Generasi Muda yang Cerdas, Kreatif, dan Bebas Narkoba, merupakan rekondusi yang harus kita wujudkan sebagai dasar pembangunan

untuk

mengelola

potensi

daerah,

menjawab


Hal-151

tantangan

serta

kendala

pembangunan

yang

ada

guna

menciptakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing. Dan ajakan untuk mencoblos Nomor Urut 2 (dua).

12) Pengawasan Debat Publik di Televisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017

Pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017, bertempat di Hotel Inna Grand Bali Beach, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng menghadiri undangan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Debat Publik di Televisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017. Pelaksanan kegiatan Debat Publik di Televisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017, yaitu sebagai berikut: 1. Sambutan oleh Presenter 2. Pembacaan Tata Tertib Debat Publik di Radio oleh Anggota KPU Kabupaten Buleleng (Gede Sutrawan, S.Sn) 3. Menyanyikan Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” 4. Doa bersama 5. Presenter mempersilakan Ketua KPU Kabupaten Buleleng (Gede Suardana,

S.Pd.,

M.Si)

untuk

memberikan

sambutan.Dalam

sambutannya Ketua KPU Kabupaten Buleleng menyampaikan tema debat publik di radio yaitu “Pemb angunan Ekonomi, pertanian,

pariwisata,kebijakan publik, hukum dan politik untuk Buleleng, 6. Presenter selanjutnya memperkenalkan moderator yaitu Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si dan mempersilakan moderator memandu acara debat publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017. 7. Moderator mempersilakan kedua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 untuk memperkenalkan diri dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilanjutkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. 8. Moderator

(Dr.

Drs.

A.A.

Gede

Oka

Wisnumurti,

M.Si)

memperkenalkan 5 (lima) panelis, yaitu sebagai berikut:

- Bidang hukum dan politik : Dr. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH., MH Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-152

- Pertanian : Prof. Dr. Ir. I Made Supartha Utama, M.Si. - Ekonomi : Prof. Dr. Kembar Sri Budhi - Bidang Kebijakan Publik : Dr. Ida Ayu Sri Widnyani, S.Sos, M.AP. - Pariwisata : Bagus Sudibya 9. Selanjutnya moderator meminta kepada 5 (lima) panelis untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis yang ditujukan ke pasangan calon dalam amplop tertutup kepada moderator. 10. Segmen 1 Dalam segmen 1, Moderator mempersilakan kepada kedua pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kerjanya selama 5 (lima) menit dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes) dilanjutkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG). 11. Segmen 2 Dalam segmen 2, Moderator membacakan pertanyaan 1 untuk pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dan dilanjutkan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan masing-masing calon menjawab selama 2 (dua) menit. Pertanyaan 1

Bagaimana strategi anda untuk mengembangkan system agrobisnis yang mengacu pada nilai-nilai dasar global agar dapat meningkatkan pendapatan dan bahkan mensejahterakan para petani secara sekala kecil di Buleleng? Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Suttjidra, Sp.OG)

Pertanyaan 2

Alih fungsi lahan pertanian yang cukup marak di Bali selatan juga terjadi di Buleleng, penjualan lahan oleh para etani sering tidak dibarengi dengan pengatahuan dan keterampilan yang mencukupi yang dimilikinya untuk mampu bertahan di sector non pertanian kondisi nyata ini cenderung menyebabkan pengangguran dan sangat rawan menimbulkan konflik social. Jika anda terpilih sebagai Bupati dan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-153

Wakil Bupati Buleleng usaha-usaha apa yang akan anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Suttjidra, Sp.OG), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes) Pertanyaan 3

Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu indikator pembangunan di bidang ekonomi, indikator tersebut adalah produk dari Negara maju yang berbeda kondisinya dengan di Buleleng, jika Buleleng masih memprioritaskan

pada

pertumbuhan

ekonomi

bagaimana

cara

mengelola pertumbuhan itu agar dinikmati oleh masyarakat Buleleng, sehingga tidak sekedar dikatakan untuk ikut-ikutan menjiplak Negara maju? Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Suttjidra, Sp.OG) Pertanyaan 4

Buleleng masih banyak menyisakan masyarakat miskin khususnya di pedesaan factor utamanya karena akses mereka rendah terhadap modal, informasi, pelayanan infrastruktur, teknologi dan lain-lain. Untuk memutus atau mengurangi rantai kemiskinan itu apa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan akses mereka dan apakah ada factor spesifik yang dapat dilakukan di Buleleng? Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Suttjidra, Sp.OG), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes)

12. Segmen 3 Pertanyaan 5

Predikat

WTP

yang

diberikan

BPK

bukan

berarti

pemerintah

Kabupaten Buleleng bebas temuan, terbukti tahun 2016 BPK menemukan penghasilan di setor reklame hanya 700 juta sedangkan potensi yang ada lebih dari 1 Milyar lebih kebijakan apa yang akan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-154

Bapak untuk memenuhi temuan BPK tersebut demi terwujudnya tata ruang pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Buleleng? Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Suttjidra, Sp.OG) Pertanyaan 6

Perlu adanya informasi elektronik menyangkt APBD atau Bajeting, EBajeting dan pelayanan publik bagaimana program anda untuk EBajeting dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelayan publik dan e-pelayanan publik menyangkut kejelasan proses dan waktu mengingat daerah Buleleng sangat luas? Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Sutjidra, Sp.OG), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes) Pertanyaan 7

Buleleng

sangat

ditopang

oleh

sektor

pertanian

di

dalam

pengembangan ekonomi masyarakatnya, namun belum cukup untuk terfokus berjalan mengingat keterkaitan dan kesepadanan antara potensi-potensi tersebut sehingga terbentuk suatu nilai tambah serta simbiosis mutualisme antara pariwisata dengan pertanian. Apakah ada solusi? terkait hal tersebut dapat dijalankan di Kabupaten Buleleng serta jelaskan point-pointnya secara ringkas! Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Suttjidra, Sp.OG)

Pertanyaan 8

Tahun 2016 pendapatan bali dari sector pariwisata mencapai sekitar 100 triliun rupiah, melihat hasil yang sedemikian besarnya, berapa kontribusi ideal yang dapat diberikan oleh Kabupaten Buleleng, untuk itu dibutuhkan keterpaduan perencanaan serta investasi. Apa rencana strategis Bapak-Bapak ke depan untuk bisa memberikan peran serta Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-155

Buleleng secara komplit di bidang secara

nasional

demi

pariwisata baik di Bali maupun

tercapainya

cita-cita

bangsa

di

dalam

mewujudkan mensejahterakan masyarakat yang semakin berkeadilan? Selanjutnya dijawab dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr I Nyoman Sutjidra, Sp.OG), selanjutnya dijawab kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes)

13. Segmen 4 Dalam segmen 4, Moderator mempersilakan pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon Nomor Urut 1 (satu)) dan sebaliknya. 1) Dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG menyampaikan pertanyaan mengenai di bidang pendidikan dan kesehatan itu semua sudah gratis, dan di sisi lain juga masih ada program-program

yang

memerlukan pembiayaan, dengan keterbatasan yang kita miliki, bagaimana kiat-kiat paslon nomor urut 1 (satu) untuk membiayai sector-sektor yang lainnya, kemudian dijawab oleh Dewa Nyoman Sukrawan dan disanggah oleh Putu Agus Suradnyana, ST, kemudian ditanggapi oleh Dewa Nyoman Sukrawan. 2) Dewa Nyoman Sukrawan menyampaikan pertanyaan masalah pertanian dan kiat-kiat yang sudah dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 (dua) untuk para petani dan pa saja yang sudah dirasakan oleh para petani di Buleleng, kemudian dijawab oleh Putu Agus Suradnyana, ST, dan disanggah oleh Dewa Nyoman Sukrawan, selanjutnya ditanggapi oleh Putu Agus Suradnyana, ST.

14.

Segmen 5

Dalam segmen 5, Moderator mempersilakan pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) dan sebaliknya. 1) I Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes menyampaikan pertanyaan

mengenai

meningkatnya

angka

kemiskinan

di

Buleleng berdasarkan info dari BPS, hal tersebut kemudian dijawab oleh Putu Agus Suradnyana, ST, dan disanggah oleh I Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-156

Gede Dharma Wijaya, SE., MM., M.Kes selanjutnya ditanggapi oleh Putu Agus Suradnyana, ST 2) Putu Agus Suradnyana, ST menyampaikan pertanyaan mengenai jenis wisata apa yang layak dikembangkan di Buleleng, kemudian dijawab oleh Dewa Nyoman Sukrawan dan disanggah oleh Putu Agus Suradnyana, ST, kemudian ditanggapi kembali oleh Dewa Nyoman Sukrawan.

15. Segmen 6 Dalam segmen 6, Moderator memberikan kesempatan kepada kedua pasangan calon untuk menyampaikan closing statement selama 1 (satu) menit dimulai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilanjutkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. 1) Dewa Nyoman Sukrawan menyampaikan mengenai programnya yaitu Tri Datu dan mengajak kepada masyarakat Buleleng untuk datang ke TPS pada tanggal 15 Pebruari 2017 untuk mencoblos Nomor Urut 1, Sukrawan – Dharma Wijaya. 2) Putu Agus Suradnyana, ST menyampaikan akan membangun buleleng dan ajakan untuk mencoblos Nomor Urut 2 (dua).

4. Hasil-Hasil Pengawasan a. Temuan 1) Adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Pasangan Calon luar zona yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas; 2) Adanya dugaan Kegiatan Kampanye di luar Jadwal yang dilakukan oleh Calon Bupati Buleleng (Dewa Nyoman Sukrawan) di Banjar Dinas Kubukili, Desa Sudaji, selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng mengundang Dewa Nyoman Sukrawan ke Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2017, pukul 09.00 wita dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng mengingatkan kepada Calon Bupati Buleleng (Dewa Nyoman Sukrawan) agar : 1) Kegiatan kampanye disesuaikan dengan jadwal masing-masing, dan tidak melaksanakan kampanye di luar jadwal yang sudah disepakati, 2) Dalam pelaksanaan kampanye di Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-157

lapangan agar disesuaikan dengan lokasi pelaksanaan sesuai jadwal yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Buleleng dan yang ditembuskan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng agar tidak lokasi kampanye yang dijadwalkan di lokasi A, namun pelaksanaannya di lokasi B, 3) Pada saat kampanye agar mengikuti ketentuan dalam kampanye serta tidak menjelek jelekkan pasangan calon lainnya, 4) Dalam hal pemasangan Alat Peraga kmapanye khususnya yang dibuat oleh pasangan calon agar di pasang pada zone yang sudah ditetapkan. 3) Adanya dugaan Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Provinsi Bali (I Wayan Koster) mengkampanyekan Paslon Nomor 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG) dalam acara Reses Pak Wayan Koster yang dilakukan di 9 Kecamatan Se-Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng mengundang I Wayan Koster ke Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2017, pukul 09.00 wita, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten menyampaikan Berdasarkan hasil pengawasan yang diawasi oleh Panwascam dan PPL, ada dugaan mengampanyekan salah satu Pasangan Calon, dalam kegiatan tersebut ditemukan kalimat-kalimat, contoh seperti pukul 10.30 PAS acara dimulai, dan untuk kegiatan berikutnya Panwas berharap agar tidak ada hal hal yang seperti sebelumnya terulang kembali. 4) Adanya

Dugaan

Kepala

Desa

Celukan

Bawang

membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan

calon

(mengundang)

dalam

kegiatan

jalan

sehat

yang

dihadiri

pasangan

Calon

Bupati

dan

Wakil

Bupati

Kabupaten Buleleng Nomor Urut 2 (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG), selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng menjadikan temuan

b. Rekomendasi 1) Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon yang melanggar, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten


Hal-158

Buleleng merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut: 1. Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 461/BAWASLU-PROV.BA-03/HM.02.00/11/2016 tanggal

8

Nopember

2016

dengan

perihal

Rekomendasi

Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Buleleng yang isinya aAlat peraga kampanye yang berupa Baliho (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng atas nama Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG) yang dipasang di Jalan Udayana, sebelah timur Gedung Kesenian Gde Manik melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor:

132/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN

2016

tentang

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tertanggal 2 Nopember 2016, agar dipasang di lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang telah ditetapkan. 2. Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 675/BAWASLU-PROV.BA-03/HM.02.00/12/2016 tanggal

19

Desember

2016

dengan

perihal

Rekomendasi

Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Buleleng yang isinya Alat peraga kampanye yang berupa Baliho (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng atas nama Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG) yang dipasang di depan Sekolah Menengah Umum PGRI Seririt, jalan Diponogoro Desa Lokapaksa, melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

Buleleng

Nomor

:

132/Kpts/KPU-Kab-

016.433727/TAHUN 2016 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, bersama ini kami sampaikan agar KPU Kabupaten Buleleng Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menurunkan alat peraga kampanye tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan. 3. Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Nomor: 697/BAWASLU-PROV.BA-03/HM.02.00/12/2016 Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-159

tanggal

26

Desember

2016

dengan

perihal

Rekomendasi

Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Buleleng yang isinya masih ditemukan masih terpasang Alat Peraga Kampanye

Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 atas nama Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE.,MM.,M.Kes ) yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama Bahan Dan Alat Peraga Kampanye Koordinasi

Bahan

( Berita

Acara

Kampanye

123/BA/KPU.Kab.Bll/XII/2016

tertanggal

Rapat

Nomor

15

Desember

:

2016

Tentang Kesepakatan Bersama Bahan Dan Alat Peraga Kampanye point 2 ) yang berbunyi sebagai berikut : “ Dilarang memasang alat peraga kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupeten Buleleng dan penambahan yang disepakati kedua Pasangan Calon, baik dari segi desain, ukuran, jumlah, dan tata cara pemasangan ”.

2) Terhadap temuan Nomor : 025/TM/PILKADA/1/2017 tanggal 3 Januari 2017,

Panitia

Pengawas

Pemilihan

Kabupaten

Buleleng

merekomendasikan kepada Plt. Bupati Buleleng Sesuai dengan surat Panitia

Pengawas

Pemilihan

Kabupaten

757/BAWASLU-PROV.BA-03/HM.02.03/1/2017

Buleleng tanggal

Nomor:

7

Januari

2017 yang isinya: Berdasarkan Surat Bupati Buleleng Nomor: 140/926/Bid.5/BPMPD tanggal 5 September 2016 yang memberikan teguran kepada Perbekel Celukan Bawang agar memperhatikan halhal sebagai berikut: 1. Tetap menjaga kondusifitas dan situasi yang kondusif di masingmasing

desa,

serta

tetap

menjamin

terlaksananya

proses

penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik. 2. Tetap melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan, Kepolisian dan TNI dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta segera melaporkan kepada Camat, Kapolsek maupun Danramil setempat apabila ada indikasi yang mengarah kepada gangguan keamanan di Desa. 3. Menjaga netralitas, tidak diskriminatif, kegiatan

politik

praktis

yang

serta tidak melakukan

mengarah

kepada

tindakan

menguntungkan atau merugikan kelompok politik tertentu yang Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-160

dapat

mengganggu

kondisi

kamtibmas

di

Desa,

utamanya

berkenaan dengan wewenang,hak,kewajiban dan larangan perbekel sesuai dengan pasal 26 s/d 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Desa Celukan Bawang sudah diberikan sanksi oleh Bupati Buleleng. Berdasarkan Temuan Nomor: 025/TM/PILKADA/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 Kepala Desa Celukan Bawang, Muhammad Ashari kembali melanggar pasal larangan sebagai Kepala Desa yang diatur dalam ketentuan pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Atas perbuatannya diminta Saudara Plt. Bupati Buleleng untuk menjatuhkan Sanksi Administasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana yang di atur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian Kepala Desa Celukan Bawang tidak mengindahkan sanksi administratif yang pernah dijatuhkan, oleh karena itu dimohon kepada Plt. Bupati Buleleng agar mempertimbangkan ayat (2) pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

c. Tinjaklanjut Rekomendasi 1) KPU menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng dan menurunkan Alat Peraga Kampanye yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan;

5. Dinamika dan Permasalahan Tahapan kampanye merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pengawasan kampanye permasalahan yang sering kali terjadi dari pemilu ke pemilu yaitu pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon tidak sesuai dengan Zona yang telah ditetapkan, adanya kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di luar jadwal Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Hal-161

7. Pilkada - Tahapan Kampanye Buleleng

Recommend Documents