IDENTIFIKASI DAN PREDIKSI TERJADINYA KONFLIK DALAM SETIAP TAHAPAN PEMILUKADA TAHUN 2013 DAN PEMILU TAHUN 2014 SERTA LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM UPAYA MENGANTISIPASINYA
BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk - bentuk 1
gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Masyarakat pada umumnya sangat
Maluku Utara yang banyak menewaskan belasan orang sebagai akibat kerusuhan dan tawuran antar pendukung, kerusuhan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilukada kada Kabupaten yang dilakukan oleh Arkam (Aliansi Rakyat Kabupaten Mojokerto) yang mengamuk dan melempari halaman gedung dewan Kabupaten Mojokerto dengan bom molotov dan gangguan kamtibamas lainnya. Untuk itu Polri sebagai aparat pemerintah yang mempunyai kewenangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan melindungi, mengayomi dan melayani
masyarakat dituntut untuk berperan dalam pengamanan penyelenggaraan
Pemilukada kada sehingga dapat mencegah gangguan kamtibmas dan mewujudkan kamtibmas yang kondusif. Namun sering terjadi pengamanan penyelenggaraan Pemilukada kurang dilaksanakan secara optimal sehingga mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan Pemilukada. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk melakukan optimalisasi peran Polri dalam mengamankan penyelenggaraan Pemilukad a kada.
2.
Pokok Permasalahan. Permasalahan dalam tulisan ini bagaimana mengidentifikasi dan memprediksi terjadinya konflik dalam setiap tahapan pemilukada tahun 2013 dan pemilu tahun 2014 serta
BAB II PREDIKSI ANCAMAN DAN UPAYA ANTISPASI TERJADINYA KONFLIK DALAM TAHAPAN PEMILUKADA 2013
1. Tahapan Pemilukada a. Pemutahiran data dan daftar pemilih 1). Pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara 2). Perbaikan daftar pemilih sementara dan pencatatan data pemilih tambahan 3). Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap 4). Pembuatan dan penyampaian kartu pemilih b. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon 1). Penyerahan dokumen pasangan calon 2). Verifikasi dan rekapitulasi dokumen pasangan calon 3). Pengumuman pasangan calon 4). Penetapan dan penentuan nomor urut c. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
3. Upaya antisipasi BAB III PREDIKSI ANCAMAN DAN UPAYA ANTISPASI TERJADINYA KONFLIK DALAM TAHAPAN PEMILU 2014
1. Tahapan Pemilu a. Pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu dilakukan dimulai sekurangkurangnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara selama 5 bulan (Agustus-Desember 2012) b. Proses penyediaan data kependudukan dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum hari pemungutan suara (sekitar Desember 2012) c. Pemerintah dan KPU melakukan sinkronisasi data p emilih selama 2 bulan d. Penyerahan data potensial pemilih dari Pemerintah dan KPU dilakukan sekurangkurangnya 14 bulan sebelum hari pemungutan suara dan dilanjutkan proses pemutahiran data pemilih yang dilakukan selama 8 bulan e. KPU melakukan penetapan daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum hari pemungutan suara selama 3 bulan (Desember 2012 - Februari 2013)
2. Prediksi Ancaman a)
Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. 1) Pemilih tambahan masih diberi kesempatan sampai dengan H-3 sehingga daftar pemilih masih terus bertambah. 2) Manipulasi data dalam dalam daftar pemilih (umur, pekerjaan, status, dan alamat, telah meninggal dunia, pindah domisili. 3) Banyak hak pilih tidak di daftar. 4) Anggota TNI / POLRI didaftar sebagai anggota pemilih. 5) Kampanye terselubung dari petugas pantarlih. 6) Intimidasi / terror terhadap petugas KPU.
b)
Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu. 1) Data pengurus yang direkayasa 2) Sekretariat fiktif 3) Kolusi KPU dengan pengurus parpol. 4) Intimidasi / terror terhadap petugas KPU. 5) Polemik sah tidaknya Parpol 6) Unjuk rasa pendukung Partai Politik yang tidak lolos verifikasi Parpol. 7) Intimidasi terhadap Anggota KPU. 8) Sabotase untuk menggagalkan Pleno KPU. 9) Protes terhadap Pleno KPU dari masing-masing pendukung Parpol. 10) Unjuk rasa pendukung Partai Politik yang tidak lolos verifikasi Parpol. 11) Intimidasi terhadap Anggota KPU. 12) Sabotase untuk menggagalkan Pleno KPU. 13) Protes terhadap Pleno KPU dari masing-masing pendukung Parpol.
e)
Tahapan Kampanye. 1) KPU dan pemda belum menentukan tempat-tempat yang boleh dan tidak boleh untuk kampanye dan pemasangan alat peraga. 2) Kampanye tanpa izin dan melanggar batas waktu. 3) Penyalahgunaan izin. 4) Kampanye diluar jadwal yang ditentukan. 5) Merusak / robek tanda gambar dan peraga lainnya. 6) Gar lalu lintas 7) Bentrok massa. 8) Materi kampanye menyimpang. 9) Peserta kampanye mabuk, bawah sajam, handak / senpi. 10) Pelemparan. 11) Penyebaran issue dan selebaran gelap. 12) Penggunaan fasilitas pemerintah. 13) Konvoi atau arak – rakan dijalan. 14) Pelanggaran Kampanye, menghina. 15) Sabotase. 16) Antar peserta berpapasan yang dapat menimbulkan gesekan. 17) Pengrusakan fasilitas umum. 18) Mobilisasi massa. 19) Laka lantas dan macet arus lalin 20) Unras / demo. 21) Terror dan intimidasi. 22) Kampanye ditempat terlarang. a. Kesalah pahaman antar satgas parpol.
7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) h)
Kemungkinan ada WNA yang mencoblos. Pengrusakan / pembongkaran TPS. Penganiayaan. Kesalahan penghitungan surat suara. Penggelembungan suara. Pemilih fiktif Aksi protes karena tidak puas dengan penghitungan suara. Ketidak hadiran saksi di TPS. Saksi keliru menyalin perolahan suara. Ditutup sebelum waktunya. Pemadaman PLN. Kotak suara hilang. Kendala cuaca. Tindakan anarkis massa. Menghalangi pemilih datang ke TPS. Ke TPS mabuk. Kartu suara rusak. Provokasi untuk tidak menggunakan hak pilih. Perobekan surat suara. Pencoblosan tidak dibilik kamar / ruangan terbuka. Terror bom di TPS. Adanya alat peraga di sekitar TPS.
Penetapan Hasil Pemilu 1) Unras ke kantor sekretariat KPU/ Panwas.
i)
Pengucapan Sumpah Janji 1) Unjuk rasa
3. Upaya antisipasi a)
Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. 1) unsur tripika beserta perangkat desa, melakukan himbauan kepada masyarakat untuk proaktif mengecek daftar pemilih 2) Memberikan pengamanan kepada petugas pemutahiran data 3) Meningkatkan pengawasan internal terhadap masing-masing personil
b)
Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu. 1) melakukan monitoring intelijen 2) pengamanan komisioner dan kantor KPU 3) melakukan lidik sidik oleh unit reskrim reskrim terkait laporan yang diterima 4) melakukan penggalangan oleh intelijen terhadap tokoh-tokoh partai yang memiliki pengaruh.
c)
Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan. 1) Intelijen melakukan monitoring dengan berkoordinasi bersama-sama dengan Panwaslu dan Gakkumdu
d)
Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab / Kota. 1) Intelijen melakukan monitoring dan penyelidikan dengan berkoordinasi bersama Panwaslu dan Gakkumdu
3) berkoordinasi dengan KPU perihal penyaluran logistik dan memberikan informasi apabila ada kekurangan sarana di TPS 4) melakukan sambang dan penggalangan 5) polres menyiapkan personil untuk pengamanan penyaluran logistik pemilu g)
Tahapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara. 1) Melaksanakan pengamanan TPS 2) Menyiapkan pasukan untuk patroli dan antisipasi gangguan kamtibmas 3) Intelijen melakukan monitoring dan mendeteksi kerawanan
h)
Penetapan Hasil Pemilu 1) Melaksanakan pengamanan KPU, Panwas, Kantor Pemkab, Kantor DPRD 2) Menyiapkan pasukan untuk patroli dan antisipasi gangguan kamtibmas 3) Menyiapkan pasukan cadangan untuk antisipasi unras 4) Intelijen melakukan monitoring dan mendeteksi kerawanan 5) upaya penegakkan hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana pemilu maupun perundang-undangan lain
i)
Pengucapan Sumpah Janji 1) Menempatkan personil untuk pengamanan lokasi pelantikkan 2) Melaksanakan sterilisasi lokasi tempat pelaksanaan 3) Menyiapkan pasukan untuk patroli dan antisipasi gangguan kamtibmas 4) Menyiapkan pasukan cadangan untuk antisipasi unras 5) Intelijen melakukan monitoring dan mendeteksi kerawanan 6) upaya penegakkan hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana pemilu maupun perundang-undangan lain
4)
Adanya Grand Strategy Polri untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Polri dan pelayanan masyarakat yang prima sehingga Polri dipercaya dan dicintai masyarakat.
5)
Program Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
b.
Kelemahan. 1)
Kelemahan anggota tentang tehnologi informasi sehingga tidak dapat memanfaatkan
keberadaan
tehnologi
informasi
untuk
mendukung
pelaksanaan pengamanan kampanye. 2)
Tidak dukungan anggaran pengamanan Pemilukada pada DIPA Polres mengakibatkan harus Polres harus mengajukan anggaran kepada Pemda dan anggaran yang diajukan tidak sepenuhnya disetujui oleh Pemda.
3)
Lemahnya kemampuan personil Polres untuk melakukan koordinasi dengan stake holder lainnya sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas masih dilaksanakan secara sektoral.
4)
Pemahaman personil tentang tugas pokoknya masih dirasa kurang sehingga
menyukseskan penyelenggaraan Pemilkada antara lain, KPUD, Panwas, Gakumdu, Satgas Parpol, Kesbang Linmas.
b.
Kendala. 1)
Adanya fanatisme pendukung terhadap Balonkada/wakada sehingga akan mengakibatkan rentan terjadinya konflik antar pendukung masing-masing.
2)
Adanya strategi masing-masing Balonkada/wakada untuk mencari dukungan dari masyarakat sehingga melakukan berbagai cara untuk mempergaruhi masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan daripada kepentingan umum.
3)
Masih adanya sikap dan prilaku sebagian elit politik lokal atau pemerintah yang
melakukan
intervensi
terhadap
pelaksanaan
tugas
polri
yang
mengakibatkan para peroleh tidak obyektif dalam melaksanakan tugasnya dan cenderung memihak salah satu pihak tertentu. 4)
Masih adanya sikap skeptis atau kurang percaya dari sebagian kelompok masyarakat Pemilukada.
terhadap
tugas
polri
dalam
melaksanakan
pengamanan
pada pelaksanaan kampanye. Disamping itu lokasi kampanye yang berdekatan juga sebaiknya dihindari guna menghindari petrtemua para simpatisan partai. b.
Kemacetan lalu lintas dapat dihindari pada pelaksanaan tahapan kampanye bila semua pihak tahu dan konsisten dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Disamping itu peranan pengurus partai untuk mengatur massanya juga menjadi bagian penting dalam menghindari kemacetan lalu lintas, pengaturan lokasi parkir dan rute yang baik juga akan memudahkan aparat Polri dalam bekerja.
c.
Kecelakaan lalu lintas dapat dihindari jika masing – masing pihak sadar dan perduli akan keselamatan dirinya, disamping itu faktor kehati – hatian juga menjadi penentu dalam menjaga keselamatan dalam berlalu lintas.
d.
Aksi teror bom dapat diminimalisir dengan melaksanakan pemeriksaan tanpa terkecuali terhadap orang, barang dan benda yang akan masuk lokasi kampanye..
16.
Pengamanan kampanye yang dilakukan oleh Polres.
Pengamanan kampanye yang dilakukan oleh Polres sebaiknya dilaksanakan pola – pola sebagai berikut : a.
Posko Operasi melakukan pemetaan kerawanan daerah operasi yang menjadi lokasi
segera. Polres selaku pengendali memiliki prosedur – prosedur jika terjadi hal – hal yang kontijensi semisal bom ataupun bencana.
17.
Kerjasama Polres dengan stake holder dalam menghadapi gangguan kamtibmas.
Koordinasi dengan instansi atau badan lainnya yang terkait dilakukan secara intens dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan menggambarkan kondisi idela sebagai mana berikut : a.
Koordinasi dengan KPUD dalam penyusunan jadwal kampanye dilaksanakan secara sinergi dan berkelanjutan. Dalam penyusunannya melibatkan aparat Kepolisian, sehingga dapat memberikan pertimbangan terkait perkiraan keadaan intelijen sebelum dilakukan
penyusunan dan pembagian Zona Kampanye oleh KPUD.
Pelibatan unsur Polri mulai awal dalam penyusunan dan pembagian Zona Kampanye adalah sangat krusial untuk mengantisipasi potensi konflik horizontal antar pendukung pasangan calon selama massa kampanye. b.
Adanya kesamaan konsep pengamanan yang dilaksanakan Polres dengan satgas Partai. Koordinasi ini menjadi sangat penting untuk dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi situasi yang sedang b erkembang.
BAB VI UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Di dalam mengoptimalkan peran Polres dalam rangka pengamanan Pemilukada terutama pada tahap kampanye guna mencegah gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif melakukan pendekatan manajemen strategik antara lain sebagai berikut : 1.
Visi Terwujudnya peran Polres yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya; memelihara kamtibmas; dan menegakan dalam rangka mengamankan kampanye Pemilukada dengan kerjasama antar stake holder secara sinergis dan berkesinambungan guna mewujudkan kamtibmas yang kondusif.
2.
Misi Dari visi tersebut dapat diuraikan misi antara lain sebagai berikut :
3.
Tujuan a.
Mampu mengeliminir setiap ancaman gangguan kamtibmas maupun konflik yang akan menjadi.
b
Mampu memberikan pelayanan prima terhadap setiap administrasi kegiatan Pemilukada.
c.
Mampu
menanggulangi
dan
mengantisipasi
setiap
permasalahan
yang
akan
menimbulkan konflik yang terjadi. d
Dapat membangun kerja sama lintas sektoral dengan seluruh stake holder serta dapat memberdayakan semua potensi masyarakat
dalam rangka mencegah gangguan
kamtibmas dan pengamanan pemilu kada guna mewujudkan kamtibmas yang kondusif. 4.
Sasaran a.
Terlaksananya peningkatkan pemahaman tugas dan peningkatan pemampuan personil Polres dalam mengamankan Pemilukada.
b.
Terlaksana pelayanan prima terhadap setiap admi nistrasi kegiatan Pemilukada.
c.
Terlaksananya kegiatan pengamanan tahap kampanye
Pemilukada melalui kegiatan
preemtif dan preventif guna mencegah gangguan kamtibmas. d.
Terselenggaranya perencanaan dan penggunaan program anggaran dalam rangka
6.
Strategi Menyusun strategi menjadi strategi jangka pendek, menengah dan panjang antara lain sebagai berikut : Strategi Jangka Pendek 1) Meningkatkan pemahaman tugas Polres dalam mengamankan Pemilukada 2) Mewujudkan kamtibcar lantas selama penyelenggaraan Pemilukada. 3) Menyusun peta kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilukada. a. Jangka menengah/sedang 1) Menyelenggarakan
manajemen
operasional
kepolisian
dengan
baik
dalam
pengamanan Pemilukada. 2) Melaksanakan kerjasama dengan seluruh stake holder dalam rangka pengamanan Pemilukada. b. Strategi jangka panjang. 1) Meningkatkan kemampuan personil polri yang dilibatkan dalam pengamanan
3)
Melakukan deteksi dini secara profesional dan membuat produk-produk intelejen dan membuat peta kerawanan daerah sebagai dasar untuk melakukan tindakan kepolisian yang tepat dalam rangka pengamanan Pemilukada.
b. Jangka menengah. 1)
Menyusun rencana operasi kepolisian Mantap brata .
2) Menyusun rencana kontijensi. 3) Melakukan latihan sistem pengamanan kota. 4)
Melakukan kerjasama dengan stake holder lain dengan baik antara lain : a) Kerjasama dengan KPU dalam menyusun jadwal kampanye sehingga terhindar jadwal yang bersamaan dalam pelaksanaan kampanye. b) Kerjasam dengan dengan satgas parpol untuk mendukung pengamanan kampanye. c) Kerjasama dengan TNI dalam rangka permintaan bantuan personil TNI dalam rangka pengamanan kampanye Pemilukada.
BAB VII PENUTUP 24.
Kesimpulan
a.
Gangguan kamtibmas yang terjadi selama kampanye masih dirasakan cukup berpotensi
terhadap
gangguan
kamtibmas.
Kemampuan
dalam
menghadapi
gangguan kamtibmas yang terjadi dirasakan belum optimal, hal ini mengakibatkan kurang optimalnya peran Polri dalam menghadapi perkembangan politik dan demokrasi khususnya pada tahap kampanye. Seharusnya setiap gangguan kamtibmas yang terjadi selama kampanye dapat diminimalisir dengan sinergi seluruh stake holder yang terlibat didalamnya. b.
Pengamanan kampanye yang dilakukan oleh Polres dirasakan belum optimal. Hal ini tergambar pada belum adanya pemetaan kerawanan daerah operasi, pemanfaatan tekhnologi dan belum disusunnya protap kontijensi. Seharusnya Polres dapat memanfaatkan penggunaan tekhnologi dan penyusunan protap kontijensi dalam pelaksanaan pengamanan kampanye.
c.
Kerjasama Polres dengan stake holder dalam menghadapi gangguan kamtibmas dirasakan belum optimal. Hal ini dikarenakan koordinasi yang dilaksanakan belum
