1_SOP Bidang Penyelidikan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PENYELIDIKAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES GORONTALO

I. PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang

a. Perkembangan teknologi dan perkembangan peradapan masyarakat di dunia yang mencakup beberapa aspek meliputi tumbuhnya bentuk kejahatan baru, makin kompleksnya modus operandi kejahatan baik secara konvensional maupun dimensi baru, kecanggihan pearalatan yang digunakan pelaku kejahatan dan luasnya lingkup wilayah operasi kejahatan. b. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, setiap penyelidik dituntut untuk mengetahui dan mengerti langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. berlaku. c. Untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan ke dalam langkah-langkah penyelidikan agar diperoleh keseragaman dan ketepatan bertindak, diperlukan suatu acuan/pedoman, sehingga diperoleh kesamaan persepsi; d. Dalam rangka menyamakan persepsi ke dalam pola tindak yang benar, maka dibuatlah Standar Operasional Prosedur (SOP) guna dijadikan pedoman bagi seluruh penyelidik dalam menjalankan kegiatan penyelidikan Tindak Pidana Narkoba. 2.

D a s a r

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); c. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2009

tentang

Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indonesia. e. Undang-undang Republik Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. f. Undang-undang Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika. g. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, tentang tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

1

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.



3.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud : Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Penyelidik Satuan Reserse Narkoba dalam melakukan persiapan / pelaksanaan penyelidikan dan penyelenggaraan Administrasi penyelidikan yang mendukung mendukung dalam penyelidikan penyelidikan tindak pidana. b. Tujuan : Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menyatukan persepsi diantara para Penyelidik Satuan Reserse Narkoba, agar diperoleh kesatuan arah dalam rangka penyelidikan Tindak Pidana di lingkungan Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo. 4.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Standard Operating Procedure (SOP) di bidang Penyelidikan ini diberikan skala prioritas terhadap kemampuan dalam melaksanakan kegiatan Penyelidikan dan Investigasi, Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, Tersangka, Psychologi, Konfrontasi dan Rekontruksi. II. TUGAS POKOK 1. Tugas Pokok Penyelidik :

a. Kegiatan penyelidikan dilakukan : 1) Sebelum ada Laporan Polisi / Pengaduan Pen gaduan 2) Sesudah ada Laporan Polisi / Pengaduan atau dalam rangka penyidikan. b. Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. c. Kegiatan penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk : 1) menentukan suatu suatu peristiwa peristiwa yang terjadi terjadi merupakan tindak tindak pidana atau atau bukan. 2) membuat terang terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya pelakunya 3) dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa. d. Kegiatan penyelidikan meliputi : 1) Pengolahan TKP 2) Pengamatan ( Observasi ) 3) Wawancara ( Interview ) 4) Pembuntutan ( Surveilance ) 5) Penyamaran ( Undercover ) 6) Pelacakan ( Tracking ) 7) Penelitian dan Analisis dokumen e. Sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan kegiatan. f.

Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan penyelidikan yang ditanda tangani tangani oleh atasan penyelidik selaku penyidik

g. Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah. h. Laporan hasil penyelidikan disampaikan secara tertulis, atau lisan yang di tindak lanjuti



III.

PERENCANAAN

a.

Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan.

b.

Rencana penyelidikan sekurang-kurangnya memuat : 1) Surat Perintah Penyelidikan. 2) Jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan 3) Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan. 4) Kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. 5) Kesiapan

peralatan,

perlengkapan

yang

diperlukan

dalam

pelaksanaan

kegiatan

penyelidikan. 6) Waktu yang di perlukan dalam pelaksanaan p elaksanaan kegiatan penyelidikan. 7) Kebutuhan anggaran penyelidikan. IV. PELAKSANAAN a.

Penyelidikan

Penyelidikan dilaksanakan melalui kegiatan : 1)

Pengolahan TKP : a)

Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, saksi dan korban untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

b)

Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka dan barang bukti

c)

Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi

2) Pengamatan ( Observasi ) : a)

Melakukan pengawasan terhadap orang, barang, objek, tempat dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan

b)

Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang di ketahui sebelumn ya

3) Wawancara ( Interview ) : a)

Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka

b)

Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, ba gaimana dan bilamana

4) Pembuntutan ( surveilance ) : a)

Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana.

b)

Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan atau jaringan pelaku tindak pidana.

c)

Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.

5) Pelacakan ( tracking ) : a)

Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi.

b)

Melakukan

pelacakan

melalui

kerja

Kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait.

sama

dengan

Interpol,



6) Penyamaran ( Undercover ) : a)

Menyusup kedalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi.

b)

Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana.

c)

Untuk khusus kasus peredaran Narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli ( Undercover Buy ), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu ( Controlled Delivery ), penyamaran di sertai penindakan / pemberantasan ( Raid Planning Execution ).

7) Penelitian dan analisis Dokumen : Dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara : a)

Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana.

b)

Meneliti dan menganalisa dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

b. Urutan Tindakan Penyelidik Penyelidik :

1) Kanit atau anggota menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di suatu tempat, anggota melaporkan kepada Kasat selanjutnya dituangkan dalam Laporan Informasi. 2) Laporan Informasi tersebut di sampaikan kepada Kasat Res Narkoba yang disertakan Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyelidikan informasi tersebut. 3) Kanit memerintahkan dan atau bersama unitnya melaksanakan penyelidikan guna penajaman informasi dilapangan. 4) Dalam penajaman laporan informasi anggota telah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, penggeledahan dan penyitaan serta surat tanda terima barang bukti yang diduga ada kaitannya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan bahan berbahaya lainnya. 5) Apabila dianggap A1 Kanit melaksanakan tindakan upaya hukum yaitu penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilengkapi den gan administrasi penyidikan. 6) Apabila terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup maka dilaksanakan introgasi atau pemeriksaan awal untuk mengungkap jaringan Narkotika. c. Sarana Peralatan :

Sarana Peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan antara lain : 1) Peta Geografi, Denah, Data, Data, Letak Lokasi, dan ciri-ciri Identitas sasaran 2) Alat Penyadap Sebagai perekam pembicaraan sasaran baik secara terbuka maupun tertutup 3) Alat tulis sebagai sarana pencatatan hasil Penyelidikan. 4) Teropong dan Kamera/Handycam untuk melakukan pengamatan jarak jauh. d.

Investigasi

Investigasi dilaksanakan bilamana sasaran di duga berada di luar wilayah hukum Polda



1)

Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo melakukan permintaan secara tertulis dengan alamat langsung kepada kantor Kepolisian terkait dimana keberadaan sasaran telah terdeteksi dengan mencamtumkan : a) Komposisi Tim Investigasi b) Tanggal kedatangan Tim Investigasi c) Lama kunjungamn Tim Investigasi

2)

Permintaan secara tertulis dilengkapi dengan Biodata tersangka dan resume singkat dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh Penyidik.

e. Ketentuan Larangan dan Kewajiban

1)

Penyelidik Dilarang : a)

Melakukan tindak kekerasan (penyiksaan fisik) dalam melaksanakan Penyelidikan.

b)

Melakukan diskriminasi pelayanan dalam kegiatan penyelidikan.

c)

Menerima dan/atau meminta imbalan sebelum, selama, dan/atau setelah kegiatan Penyelidikan.

d)

Menyebarkan rasa rasa takut takut kepada terperiksa baik

dengan menggunakan ancaman

kekerasan atau dengan menunjukkan senjata (api). 2)

Kewajiban Dalam Penyelidikan :

1)

Memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang (pihak) dalam kegiatan Penyelidikan.

2) Menjalankan kegiatan Penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3)

Penggunaan senjata (api) sesuai dengan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Protap/01/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki;

V.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

a.

Pengawasan Pengawasan terhadap kegiatan Penyelidikan dilakukan oleh : 1)

Atasan Penyelidik, yaitu : a)

Kasat; dan/atau

b)

Kaur Bin Ops.

2) Pengawas Penyelidik yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pengawasan Penyelidik. b.

Pengendalian Pengendalian Penyelidikan dilakukan dalam bentuk : 1)

Tata Naskah (Takah) yang berisikan komunikasi tertulis antara Penyelidik dan Atasan Penyelidik.

2)

Penyelidikan dengan mengikutsertakan Pengawas Penyelidik

3)

Penyelidikan dengan mengikutsertakan Satuan lain yang dipimpin oleh Kapolres atau Kasat Resnarkoba.

4)

Mengikutsertakan institusi pengawasan di lingkungan internal Polres Gorontalo.



VI.

ADMINISTRASI Administrasi penyelidikan meliputi :

VII.

a.

Surat Perintah Tugas ( Sprin Gas )

b.

Surat Perintah Penyelidikan ( Sprin Lidik )

c.

Laporan Hasil Penyelidikan.

ANGGARAN

a.

Anggaran penyidikan menyesuaikan me nyesuaikan dengan DIPA Polri untuk program penyelidikan dan penyidikan yang disediakan bagi Polres Gorontalo.

b.

Anggaran yang digunakan untuk kepentingan Penyelidikan menyesuaikan men yesuaikan dengan kriteria tingkat kesulitan atas Penyelidikan yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang atau Atasan Penyidik.

c.

Penggunaan anggaran dalam kegiatan Penyelidikan sesuai dengan standar biaya khusus (SBK) Penyelidikan / penyidikan yang disahkan oleh Kapolri.

VIII. PENUTUP

a.

Standar Operasional Operasional Prosedur (SOP) digunakan sebagai petunjuk dan arahan agar setiap personel yang bertugas pada Fungsi Reserse Narkoba mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Tindak Pidana.

b.

Standard Operating Prosedure (SOP) diharapkan kepada setiap personil mempunyai kemampuan yang Profesional dan Terampil dalam melaksanakan Fungsi teknis Kepolisian dibidang penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana terutama dalam melakukan Taktik dan Tehnik Penyelidikan, Investigasi dan Pemeriksaan baik terhadap Tersangka, Saksi maupun Ahli.

c.

Kegiatan Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik Sat Resnarkoba Resnarkoba mempedomani Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

d.

Hal-hal yang belum ditentukan dan atau diatur di dalam SOP di bidang penyelidikan ini, maka penyelidik tetap mempedomani aturan hukum acara yang berlaku.

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Limboto, Februari 2016 An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KASAT RESNARKOBA

T TD ASLI, SH AKP NRP 80110618

1_SOP Bidang Penyelidikan

Recommend Documents